LAPORAN HASIL DISKUSI PANCASILA “PANCASILA Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum”
Oleh: KELOMPOK 7 Selia Fa Fathana Miftakhatun Monik Wijayanti Desi Trilestari R. M. Angga. B Hafsah Riyanti Faisal Rahman Afrian Aziz Wisnu Septian Bondan Ardya
B1J009041 B1J009128 B1J009039 B1J009036 B1J009032 B1J009020 B1J010227 B1J010235 B1J010199 B1J010157
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS BIOLOGI PURWOKERTO 2011
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam sistem hukum Indonesia ada banyak sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum, diantaranya adalah UndangUndang Dasar 1945. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa juga berperan berperan penting dalam sistem hukum hukum Indonesia. Indonesia. Baik Pancasila Pancasila maupun maupun UUD 1945, 1945, keduan keduanya ya dijunjun dijunjung g tinggi tinggi dan menjad menjadii dasar dasar dalam dalam hukumhukum-huk hukum um di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih memahami bagaimana bagaimana kedudukan kedudukan Pancasila Pancasila dan UUD 1945 dalam sistem hukum hukum Indonesia. Indonesia. Serta bagaimana hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dalam sistem hukum di Negara Negara kita ini. Mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilainilai nilai buday budayaa dan pandan pandangan gan hidup hidup bangsa bangsa Indone Indonesia sia adalah adalah kewajiba kewajiban n moral moral seluruh warga negara Indonesia. Pancasila yang benar dan sah (otentik) adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditegaskan melalui instruksi presiden RI no. 12 Tahun 1968. Penegasan tersebut diperlukan untuk menghindari tata urutan atau rumusan sistematik yang berbeda, yang dapat menimbulkan kerancuan pendapat tentang isi Pancasila yang benar dan sesungguhnya. Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya meng mengik ikat at selu seluru ruh h
bang bangsa sa dan dan nega negara ra Indo Indone nesi siaa
untu untuk k mela melaks ksan anak akan anny nya. a.
Pelaks Pelaksanaa anaan n Pancasi Pancasila la mengan mengandaik daikan an tumbuh tumbuh dan berkem berkembang bangnya nya penger pengertian tian,, penghayatan penghayatan dan pengamalanny pengamalannyaa dalam keseharian keseharian hidup kita secara individual individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.
BAB II.
PEMBAHASAN A. Kedu Keduduka dukan n Pancasila Pancasila Dalam Sistem Sistem Hukum Hukum Indonesia Indonesia
Panca Pancasil silaa seba sebaga gaii dasar dasar filsa filsafat fat serta serta ideol ideolog ogii bang bangsa sa dan dan Negar Negaraa Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya di ciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentu terbentukny knyaa pancas pancasila ila melalui melalui proses proses yang yang cukup cukup panjang panjang dalam dalam sejarah sejarah bangsa bangsa Indonesia. Indonesia. Di dalam Bab I dari Memorandum DPR-GR tertanggal 9 juni 1966 dikemukakan, bahwa pancasila merupakan sumber dari segala Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, serta Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-U Perundang-Undanga ndangan n menyatakan menyatakan ‘Pancasila ‘Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara . Memorandum tersebut dapat dapat diba dibaca ca bahw bahwaa maks maksud ud dari dari Sumb Sumber er Terti Tertib b Huku Hukum m Indo Indone nesia sia ialah ialah pandangan pandangan hidup, hidup, kesadaran kesadaran dan cita-cita hukum hukum serta cita-cita moral luhur yang yang meliput meliputii suasana suasana kejiwaa kejiwaan n serta serta watak watak bangsa bangsa Indone Indonesia, sia, yang yang pada pada tang tangg gal 18 Agu Agustu stus 1945 tela telah h di murni urnika kan n ole oleh Pani Paniti tiaa Pers ersiapa iapan n Kemerde Kemerdekaan kaan Indone Indonesia sia,, menjadi menjadi Dasar Dasar Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia, sia, yakni yakni Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara. Termasuk sebagai tertib hukum hukum di Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia. sia. Konsek Konsekuen uensiny sinyaa seluru seluruh h peratura peraturan n perundang-un perundang-undanga dangan n serta penjabarannya penjabarannya senantiasa senantiasa berdasarkan berdasarkan nilai-nilai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian Negara. Negara. Sehingga Sehingga merupakan suatu sumber nilai norma dan kaidah baik moral maupun maupun hukum hukum dalam Negara Republik Republik Indonesia. Indonesia. Kedudukan Kedudukan Pancasila Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar Negara Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia..
Manif Manifes esta tasin sinya ya dijab dijabark arkan an dala dalam m
suat suatu u
perat peratura uran n
perundang-un perundang-undanga dangan. n. Oleh karena itu Pancasila Pancasila merupakan merupakan sumber sumber hukum hukum dasar Negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau convensi.
Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum hukum Indonesia Indonesia maka Pancasila Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan pembukaan UUD 1945. 1945. Kemudian Kemudian dijelamakan dijelamakan atau dijabarkan dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran. Yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya di kongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indone Indonesia, sia, pada pada hakeka hakekatny tnyaa merupa merupakan kan suatu suatu dasar dasar dan asas asas keroha kerohanian nian dalam dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukan UUD UUD 1945 1945 adal adalah ah seba sebaga gaii sumb sumber er dari dari sega segala la sumb sumber er huku hukum m Indo Indone nesi sia. a.
B. Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Indonesia
UUD 1945 1945 sendiri sendiri,, apabila apabila berdas berdasarka arkan n penge pengertian rtiannya. nya. Dapat Dapat kita keta ketahui hui bahw bahwaa kedu kedudu duka kan n UUD UUD 1945 1945 dalam dalam sist sistem em huku hukum m di Indon Indones esia ia merupa merupakan kan peratura peraturan n perund perundang angan an yang yang tertingg tertinggii yang yang menjadi menjadi dasar dasar dan sumber bagi peraturan perundangan dengan lainnya yang kemudian salah satu dikeluarkan oleh Negara itu. UUD bukanlah merupakan satu-satunya sumber hukum. Karena UUD ialah hukum dasar tertulis, sedangkan di samping UUD berlaku juga hukum dasar yang merupakan sumber hukum lain.
C.
Hubun Hu bunga gan n Antara Antara Panca Pancasila sila dan UUD UUD 1945 1945 Dalam Dalam Sistem Sistem Hu Hukum kum
Indonesia
Negara Indonesia Indonesia adalah Negara Negara demokrasi demokrasi yang berdasarkan berdasarkan atas hukum, hukum, oleh karena itu segala aspek pelaksanaan dan penyelenggara penyelenggaraan an Negara di atur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inila inilah h maka maka Nega Negara ra dila dilaks ksana anaka kan n berd berdas asark arkan an pada pada suatu suatu kons konstit titus usii atau atau Undang-Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi
Negara, Negara, hak dan kewajiban kewajiban warga Negara, Negara, keadilan keadilan sosial dan lainnya di atur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Hal inilah yang di maksud dengan pengertian pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan ketatanegaraan Republik Republik Indonesia. Indonesia. Dalam pembahasan pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dilepaskan dengan dengan eksistensi eksistensi pembukaan pembukaan UUD 1945 yang merupakan deklarasi bangsa dan Negara Indonesia, yang memuat Pancasila Pancasila sebagai sebagai dasar Negara. Tujuan Negara serta bentuk Negara Indonesia. Indonesia. Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu Staasfundamentalnorm( pokok kaidah Negara yang fundamental) dan berada pada hirearkhi hirearkhi tertib tertib hukum hukum tertinggi tertinggi di di Negara Negara Indonesia. Indonesia. Rumusan Rumusan sila-sila Pancasilatedapa Pancasilatedapatt dalam pembukaan pembukaan Undang-Und Undang-Undang ang Dasar Dasar Negara Negara 1945. 1945. Selanju Selanjutny tnya, a, pembuk pembukaan aan UUD 1945 1945 mempny mempnyai ai fungsi fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Karena isi dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka Maka pemb pembuk ukaan aan UUD UUD 1945 1945 yang yang memu memuat at dasa dasarr filsa filsafat fat Nega Negara ra yakn yaknii Panca Pancasil sila, a, dan dan Unda Undang ng-U -Und ndang ang Dasa Dasarr meru merupak pakan an satu satu kesa kesatu tuan an bahk bahkan an meruapakn rangkain kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, 1945, yang kemudian kemudian dijabar dijabarkan kan dala dala pasal-p pasal-pasal asal UUD 1945, 1945, maka maka Pancasila Pancasila memperoleh memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas cultural, religious, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Anta Antarr Panc Pancas asil ilaa dan dan UUD UUD 1945 1945 tida tidak k ada ada kete keterp rpis isah ahan an.. Kare Karena na pancasila pancasila yang tercantum tercantum dalam pembukaan pembukaan UUD 1945 dijadikan dijadikan sumber sumber dalam penjelasan pasal-pasal UUD 1945. Dalam arti sumber-sumber dari mana membentuk Undang-Undang memperoleh bahan dalam membentuk UndangUndang, juga dalam arti sistem-sistem hukum, dari mana tumbuh hukum positif suatu Negara.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Dasa Dasarr
menci mencipt ptaka akan n
poko pokokk-po poko kok k
pikira pikiran n
yang yang
terka terkand ndun ung g dalam dalam pemb pembuk ukan an dalam dalam pasa pasal-p l-pas asal alnya nya.. Yang Yang mana mana dala dalam m pembukaan pembukaan UUD 1945 tersebut tersebut tercantum tercantum nilai-nilai nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Pokok-poko Pokok-pokok k ini mewujudkan cita-cita hukum (pechtsidee) yang menguasai menguasai hukum dasar Negara, Negara, baik hukum yang tertulis (undang-unda (undang-undang) ng) maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi, berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian dari UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang terting tertinggi, gi, adapun adapun tertib tertib hukum hukum Indone Indonesia sia berdas berdasarka arkan n pada pada Pancasi Pancasila, la, atau dengan kata lain Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum hukum Indonesia Indonesia dijabarkan dijabarkan dari nilai-nilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Sehingga, baik Pancasila maupun UUD 1945 keduanya saling terkait sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila dengan nilainilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sumber bagi UUD 1945 dalam pembentukan pembentukan hukum hukum di Indones Indonesia. ia. Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaanny pelaksanaannyaa dan menjadi menjadi suatu kewajiban kewajiban bagi penyelangg penyelanggaraan araan negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut “ Staats fundamental norm” norm” . Dalam negara negara Indone Indonesia sia “Staats “Staats fundam fundamenta entall norm” norm” tersebu tersebutt intinya intinya tidak tidak lain adalah adalah Pancasila Pancasila . Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai nilai serta serta sumber sumber arah penyu penyusun sunan an dan peruba perubahan han hukum hukum postif postif di Indone Indonesia. sia. Dalam Dalam penge pengertia rtian n inilah inilah maka maka Pancas Pancasila ila berfun berfungsi gsi sebagai sebagai paradig paradigma ma hukum hukum terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum. Sebagai Sebagai sumber sumber dari segala segala sumbe sumberr tertib tertib hukum, hukum, Pancas Pancasila ila menemp menempati ati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia.
Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya terlaksananya (sekaligus pengamanan) pengamanan) Pancasila. Dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan menyatakan “ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” negara.” Oleh Oleh karena karena itu dalam dalam reforma reformasi si hukum hukum dewasa dewasa ini selain selain Pancas Pancasila ila sebaga sebagaii paradig paradigma ma pembah pembaharua aruan n hukum hukum yang yang merupa merupakan kan sumber sumber norma norma dan sumber sumber nilai, nilai, Pancas Pancasila ila juga juga dapat dapat dipanda dipandang ng sebaga sebagaii “Cita-Ci “Cita-Cita ta Hukum” Hukum” yang yang berkeduduk berkedudukan an sebagai sebagai Staats fundamental fundamental norm dalam negara Indonesia. Sebagai cita-cit cita-citaa hukum hukum Pancas Pancasila ila dapat dapat memenu memenuhi hi fungsi Konstitutif maupun fungsi regulatif . Denga Dengan n fungsi fungsi Konsti Konstitut tutif-ny if-nyaa Pancas Pancasila ila menentu menentukan kan dasar dasar suatu suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi Regulatif-nya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil . Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai religius,nilai hukum kodrat,nilai hukum moral pada hakikatnya merupakan suatu sumber material hukum positif di Indone Indonesia sia . Dengan Dengan demikia demikian n Pancasi Pancasila la menent menentuka ukan n isi dan bentuk bentuk peratur peraturan an perundang-un perundang-undanga dangan n Indonesia Indonesia . Pancasila sudah tercantum dalam paragraf terakhir pembukaan UUD yang berbunyi berbunyi Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia berdasar berdasar kepada kepada : 1. Ketu Ketuha hanan nan Yang Yang Maha Maha Esa Esa 2. Kemanu Kemanusiaa siaan n yang yang adil dan berada beradab b 3. Pers Persat atua uan n Indo Indone nesi siaa 4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadila Keadilan n sosial sosial bagi bagi seluru seluruh h rakyat rakyat Indone Indonesia. sia. Selain itu, Pancasila telah tercantum secara konkrit dalam berbagai pasal UUD 1945 : •
Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa sudah tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa’.
•
Kedua, Kedua, kemanu kemanusiaa siaan n yang yang adil dan beradab beradab tercantum tercantum dalam dalam Bab XA tentang hak asasi manusia.
•
Ketiga, persatuan Indonesia telah ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi berbunyi ’Negara ’Negara Indonesia Indonesia ialah Negara Negara Kesatuan…’, Kesatuan…’, dan juga dalam pasal-pasal pasal-pasal yang mengatur mengatur tentang struktur struktur pemerintahan pemerintahan Indonesia Indonesia yang bersifat unitary (kesatuan) dan disentralisasi. disentralisasi. Sifat ini dapat dilihat, antara lain, dalam Pasal 18 Ayat (5) dan Bab VII tentang DPR yang secara implicit member memberika ikan n wewena wewenang ng seluas seluas-luas -luasnya nya kepada kepada pemerin pemerintah tah pusat pusat untuk untuk menentukan menentukan mana yang merupakan urusan dan kewenangan kewenangan pemerintah pusat dan mana diserahkan diserahkan kepada kepada daerah. Apalagi, Apalagi, kesatuan kesatuan Indonesia Indonesia dijamin dalam Pasal 37 Ayat (5) yang melarang dilakukannya perubahan mengenai kesatuan Indonesia.
•
Keempat Keempat,, keraky kerakyatan atan yang yang dipimp dipimpin in oleh oleh hikmat hikmat kebijak kebijaksan sanaan aan dalam dalam permusyawara permusyawaratan tan perwakilan perwakilan telah dijamin dijamin dalam Pasal 1 Ayat Ayat (2), dan Bab Bab VII tentang tentang DPR DPR yang yang menyer menyerahka ahkan n kewena kewenanga ngan n pembua pembuatan tan Undang Undang-Undang kepada DPR yang merupakan badan perwakilan.Namun, sila ini mungkin dapat dikatakan tidak sekuat dulu sejak MPR tidak lagi ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.
•
Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin dalam Bab XA tent tentang ang hak hak asasi asasi manu manusi sia, a, serta serta Bab Bab XIV XIV tenta tentang ng perek perekono onomi mian an nasional dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak bertentangan
dengan Pancasila, bahkan Pancasila sudah tercantum secara implisit dalam UUD 1945. Bentuk pelaksanaan atau pengamalan Pancasila dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Pelaksanaan Pelaksanaan obyek obyektif tif adalah pelaksanaan pelaksanaan yang yang dilakuka dilakukan n oleh penguasa penguasa negara yang berwenang dengan dara menjabarkan Pancasila ke dalam peraturan peraturan perundangperundang-undang undangan. an. 2. Pelaks Pelaksanaa anaan n subyek subyektif tif adalah pelaksa pelaksanaan naan yang yang harus dilakuka dilakukan n oleh oleh setiap Waraga Negara Indonesia dan penduduk dengan dara mematuhi dan melaksanakan setiap peratyran perundangan yang ada .
BAB III KESIMPULAN
Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pancasi Pancasila la dalam sistem sistem hukum hukum Indones Indonesia ia mempun mempunyai yai keduduk kedudukan an sebagai sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan juga pada hakekatnya meru erupaka pakan n suat suatu u dasa dasarr dan dan asas asas kero keroha hani niaan dala dalam m seti setiap ap aspe aspek k penyelengg penyelenggaraan araan Negara Negara termasuk termasuk dalam penyusunan penyusunan tertib hukum Indonesia. 2. UUD 1945 dala alam siste istem m hukum Indo ndones nesia merup rupakan peratu aturan perundangan perundangan tertinggi tertinggi yang menjadi menjadi sumber sumber bagi peraturan peraturan perundangan perundangan dengan lainnya yang kemudian di keluarkan oleh Negara itu. 3. Hubun Hubungan gan antara antara pancasila pancasila dan UUD 1945 1945 dalam sistem sistem hukum hukum Indone Indonesia sia kedu keduan anya ya salin saling g terkai terkaitt seba sebagai gai sumb sumber er huku hukum m dalm dalm siste sistem m huku hukum m Indonesia. Pancasila dengan nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya dijadikan sumber bagi UUD 1945 dalam pembentukan hukum di Indonesia. 4.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum. atau sumber tertib hukum bagi Negara Negara Republik Indonesia. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta citacita cita mora morall
yang ang
meli melipu puti ti suasa uasana na keji kejiw waan aan
sert sertaa
watak atak Bang angsa
Indonesia. Cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan Individu, kemerdekaan Bangsa, Bangsa, perike perikemanu manusiaa siaan, n, keadila keadilan n sosial sosial dan perdama perdamaian ian Nasional. Nasional. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk bentuk dan tujuan negara. negara. Citacita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan.
