PENERAPAN PANCASILA DALAM BIDANG HUKUM Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, Bung Karno telah memikirkan bentuk dasar negara yang cocok untuk Indonesia merdeka nantinya. Melalui buku-buku yang dibacanya dan melalui perenungan yang dalam, yang dipadu dengan pahit getirnya perjuangan politik yang dialami sejak menjadi pelajar sekolah menengah di Surabaya yang diteruskan sewaktu menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, serta seluruh sepak terjang perjuangan politiknya setelah itu, maka Bung Karno sampai pada kesimpulan bahwa dasar negara yang cocok untuk Indonesia
merdeka
adalah
Pancasila.
Rumusan
dasar
negara
tersebut
pertama
kali
disampaikannya secara resmi di hadapan rapat pleno BPUPKI atau Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno adalah Kebangsaan, Kemanusiaan, Internasionalisme atau Prikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Kemudian Bung Karno menyebutkan bahwa kelima rumusan itu masih bisa diperas lagi menjadi 3 sila yang disebutnya sebagai trisila yang terdiri dari Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan, trisila itu juga kemudian masih diberikan kemungkinan untuk diperas lagi menjadi ekasila yaitu gotongroyong. Kemudian Setelah melalui proses yang panjang, rumusan Pancasila tersebut berubah secara redaksional seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang kita kenal sekarang. Seiring dengan derasnya arus globalisasi dewasa ini yang mana setiap individu sering melupakan bahkan mempertanyakan nilai-nilai yang ada dalam pancasila maka dirasakan makin kuat pula desakan untuk terus menerus mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Berbicara tentang nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki arti yang mendalam baik itu secara historis maupun pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pancasila ini bagi bangsa Indonesia meupakan landasan atau dasar, cita-cita dalam malkukan sesuatu juga sebagai motivasi dalam perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, nilai-nilai kepancasilaan yang kita pertahankan tersebut yang ada, seakan dikesampingkan dan itu menjadi sebuah permasalahan baru dewasa ini. Pertanyaan yang paling dikedepankan adalah bagaimana bentuk nyata penerapan yang cocok
terhadap nilai-nilai pancasila tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, berbangsa dan bernegara seiring dengan derasnya arus globalisasi dan juga bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam ruang lingkup hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya Dengan demikian ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 adalah staatsfundamentalnorm adalah staatsfundamentalnormyang yang menurut Darji Darmodiharjo adalah filsafat hukum Indonesia, dan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, karena dalam batang tubuhnya ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati hukum positif indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan latar belakang pikiran dan suasana batin yang muncul pada saat UUD 1945 itu dibentuk Sementara itu Mahfud menyebut Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang laluDalam pandangan di atas terlihat adanya kesamaan dalam melihat embukaan UUD sebagai nilai-nilai yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan harus menjadi landasan dalam menetukan arah kebijakan dan aturan dalam menjalankan pemerintahan. Penentuan arah dan kebijakan tersebut harus dikawal oleh produk hukum yang berlandaskan kepada Pancasila. Pembentukan produk hukum merupakan konsekwensi logis dari prinsip negara hukum yang disandang Indonesia.
Apabila penjelasan UUD 1945 menggariskan, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan mewujudkan cita hukum ( Rechtsidee ( Rechtsidee), ), dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial atau disingkat persatuan, keadilan bagi seluruh rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pokok-pokok pikiran itu tidak lain melainkan Pancasila. Dengan demikian maka pokok-pokok pikiran yang mewujudkan Cita Hukum itu ialah Pancasila
http://kodok-comiq.blogspot.com/2011/03/penerapan-pancasila-dalam-bidang-hukum.html
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu: (1) adanya perlindungan terhadap HAM, (2) adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara); segi negatifnya, Pembukaan dapat diubah oleh MPR²sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Hukum tertulis seperti UUD²termasuk perubahannya², demikian juga UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (sila - sila Pancasila dasar negara). Dalam kaitannya dengan µPancasila sebagai paradigma pengembangan hukum¶, hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila: (1) (2) (3) (4) (5)
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujuan aspirasi rakyat). Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah Negara yang majemuk, bhinneka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasana yang bernuansa Agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di
Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non muslim mereka seakan-seakan merefresentasikan umat muslim. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut: 1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah). 2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsi: a. Bertentangga yang baik b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama c. Membela mereka yang teraniaya d. Saling menasehati e. Menghormati kebebasan beragama. Lima prinsip tersebut mengisyaratkan: 1) Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama; 2) pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam ³Analisis dan Interpretasi Sosiologis dari Agama´ (Ronald Robertson, ed.) misalnya, mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah, hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kesetabilan politik. Sebab bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate value) dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi. Dalam beberapa tahap dan kesempatan masyarakat Indonesia yang sejak semula bercirikan majemuk banyak kita temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerunan antar masayarakat. Lahirnya lembagalembaga kehidupan sosial budaya seperti ³Pela´ di Maluku, ³Mapalus´ di Sulawesi Utara, ³Rumah Bentang´ di Kalimantan Tengah dan ³Marga´ di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti kerukunan umat beragama dalam masyarakat. Ke depan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog Vertikal. Dialog Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berkal budi, yang kreatif, yang berbudaya.
http://alfin1991.blogspot.com/2011/05/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan_17.html
A. Latar Belakang Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, Bung Karno telah memikirkan bentuk dasar negara yang cocok untuk Indonesia merdeka nantinya. Melalui buku-buku yang dibacanya dan melalui perenungan yang dalam, yang dipadu dengan pahit getirnya perjuangan politik yang dialami sejak menjadi pelajar sekolah menengah di Surabaya yang diteruskan sewaktu menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, serta seluruh sepak terjang perjuangan politiknya setelah itu, maka Bung Karno sampai pada kesimpulan bahwa dasar negara yang cocok untuk Indonesia merdeka adalah Pancasila. Rumusan dasar negara tersebut pertama kali disampaikannya secara resmi di hadapan rapat pleno BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno adalah Kebangsaan, Kemanusiaan, Internasionalisme atau Prikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Kemudian Bung Karno menyebutkan bahwa kelima rumusan itu masih bisa diperas lagi menjadi 3 sila yang disebutnya sebagai trisila yang terdiri dari Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan, trisila itu juga kemudian masih diberikan kemungkinan untuk diperas lagi menjadi ekasila yaitu gotongroyong. Kemudian Setelah melalui proses yang panjang, rumusan Pancasila tersebut berubah secara redaksional seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang kita kenal sekarang[1]. Pancasila kemudian dalam perkembangannya menjadi dasar Negara seperti yang ditegaskan dalam pembukaan
UUD
1945,
dan
dengan
dimuatnya
Pancasila
dalam
Pembukaan
maka
telah
terjadi konstitueri ng atau penuangan konstitusi onal dari Pancasila. Dengan terjadinya proses ini maka Pancasila juga menjadi sumber hukum negara Republik Indonesia. Akan tetapi nama Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya. Secara ideologis (sebagai suatu belief-system) ada terdapat suatu communis opi ni o bahwa dasar negara yang lima itu adalah Pancasila, dan bahwa Pancasila itu adalah ideologi nasional[2]. Ideologi disebut juga dengan cita hukum[3] Dalam dinamika proses-proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang kehidupan hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan Tata Hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila.[4] Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia harus selalu mendasarkan segala tindakan Negara dalam kerangka hukum yang bersumber dari cita hukum Pancasila ini. Dalam kondisi sekarang kita lihat bahwa penyusunan suatu undang-undang di Indonesia, tidak sepenuhnya lagi dibuat konsepnya oleh orang Indonesia asli, akan tetapi dibuat oleh konsultan asing yang jelas tidak memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pengaruh paham asing adakalanya dipaksakan kepada pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan itu sendiri kemudian bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bahkan secara jelas bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Satu contoh dari itu adalah Undang-undang tentang pemanfaatan sumber daya air, yaitu UU No. 7 tahun 2004. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (pasal 9 ayat 1). Ketentuan ini tidak sejalan dengan pasal 33 UUD 1945.
Tulisan ini akan menguraikan tentang cita hukum Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Cita Hukum Pancasila adalah sangat berbeda dengan liberalisme dan kolektivisme yang dikenal di Barat, cita Hukum Pancasila memang merupakan suatu yang khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. 1.
B. Cita Hukum Pancasila
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya[5]. Dengan demikian ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 adalah staatsfundamental norm yang menurut Darji Darmodiharjo adalah filsafat hukum Indonesia, dan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, karena dalam batang tubuhnya ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasardasar falsafati hukum positif indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan latar belakang pikiran dan suasana batin yang muncul pada saat UUD 1945 itu dibentuk[6]. Sementara itu Mahfud menyebut Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu[7]. Dalam pandangan di atas terlihat adanya kesamaan dalam melihat embukaan UUD sebagai nilai-nilai yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan harus menjadi landasan dalam menetukan arah kebijakan dan aturan dalam menjalankan pemerintahan. Penentuan arah dan kebijakan tersebut harus dikawal oleh produk hukum yang berlandaskan kepada Pancasila. Pembentukan produk hukum merupakan konsekwensi logis dari prinsip negara hukum yang disandang Indonesia. Apabila penjelasan UUD 1945 menggariskan, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan mewujudkan cita hukum ( Rechtsidee), dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial atau disingkat persatuan, keadilan bagi seluruh rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pokok-pokok pikiran itu tidak lain melainkan Pancasila. Dengan demikian maka pokok-pokok pikiran yang mewujudkan Cita Hukum itu ialah Pancasila[8]. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, menurut Rudolf Stammler, Cita Hukum(rechtsidee) itu berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun Cita Hukum memberi faedah positif karena ia mengandung dua sisi, dengan Cita Hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku dan kepada Cita Hukum dapat diarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa. Lebih lanjut menurutnya, keadilan yang dituju sebagai Cita Hukum itu menjadi
pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positif kepada Cita Hukum. Dengan demikian, hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh Cita Hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.[9] Selanjutnya Gustav Radbruch menegaskan pula bahwa Cita Hukum (rechtsidee) tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa Cita Hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.[10] Dari uraian mengenai fungsi Cita Hukum tersebut, dengan istilah lain (namun sewarna), B. Arief Sidharta menggabungkan fungsi Cita Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch
tersebut.
Menurutnya,
Cita
Hukum
itu
berfungsi
sebagai
asas
umum
yang
mempedomani ( guidi ng pri nci ple), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penerapan, penegakan dan penemuan) dan perilaku hukum.[11] Hukum dalam hubungannya dengan Cita Hukum (rechtsidee) mengandung pula suatu pedoman dan suatu ukuran umum tentang apa yang harus dilihat sebagai hukum di dalam budaya yang bersangkutan. Cita Hukum dalam dirinya adalah merupakan sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang emosional ± ideal, yang batasan rasionalnya tidak pasti. Pengertian dari konsepsi hukum yang berusaha mewujudkan Cita Hukum harus memenuhi tuntutan bahwa hal tersebut dapat dikerjakan. Untuk itu diperlukan unsur-unsur dari konsepsi hukum yang dapat dinilai dan merupakan sesuatu yang rasional. Unsur-unsur yang rasionil dari Cita Hukum tersebut, mengendap menjadi suatu konsepsi hukum, yang memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (all gemei n Rechtsbegriff) menurut apa yang dikandung dan dimaksud oleh Cita Hukum yang bersangkutan. Unsur-unsur konsepsi hukum ini, adalah merupakan unsur-unsur yang di dalam mengandung bahan-bahan dasar idiil tentang aturan-aturan hukum selanjutnya yang diperlukan. Bahan-bahan idiil yang tersimpan di dalam unsur-unsur konsepsi hukum tersebut merupakan apa yang disebut dengan asas-asas hukum, yaitu pikiran dasar atau yang fundamentil dari hukum yang bersangkutan. Dengan dan dari asas-asas hukum ini selanjutnya disusun segala aturan-aturan hukum yang diperlukan secara tertib dan tetap dalam hubungan persenyawaan dengan Cita Hukum. Kemudian dalam menyusun aturan selanjutnya dari dan di atas asas-asas tersebut, masih harus melalui suatu ide yang merupakan kerangka dari aturan-aturan yang akan disusun selanjutnya. Ide tersebut adalah ide yang dapat terbentuk sebagai endapan dari asas-asas hukum yang bersangkutan. Ide yang mendasari tersebut dapat dibedakan dalam dua ide. Yang pertama ialah ide sosial dan yang kedua ialah ide negara (Staatsidee). Salah satu dari staatsidee ini adalah yang perlu disebutkan yaitu adanya ide negara hukumrechtstaat , seperti yang dimiliki Indonesia melalui UUD 1945. Artinya semua badan-badan Negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan harus dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku dan dalam menjalankan kekuasaannya pun semua badan-badan tersebut harus berpedoman kepada aturan hukum. Dalam Negara hukum Indonesia maka semua aturan yang dibuat itu harus bersumber dari dan menggambarkan cita hukum Pancasila tadi. Dengan begitu segala perangkat aturan yang dikeluarkan negara hukum berarti harus berada dalam persenyawaan dengan isi Cita Hukum Pancasila yang membentuknya itu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Arief Sidharta yaitu bahwa dalam membentuk hukum di Indonesia maka setiap hukum itu harus dijiwai oleh Pancasila[12], atau dengan kata lain dia menyebutnya dengan cita hukum (the idea o f law, rechtsidee) dalam alam pikiran berdasarkan Pancasila[13].
Susilo Bambang Yudowono menegaskan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia. Falsafah bangsa: W eltanschaung. Pandangan hidup bangsa (way of life). Jati diri bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa.[14] Menurut Arief bahwa dalam membentuk hukum di Indonesia maka setiap hukum itu harus dijiwai oleh Pancasila[15], dan yang dikehendaki hukum adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasanakan ketenteraman batin, kesenangan bergaul di antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati. Karena itu, hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Terpaut pada asas kerukunan adalah asas ke patutan. Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial. Sifat lain yang memberikan ciri pada Hukum Pancasila adalah asas
keselarasan. Asas
ini
menghendaki
terselenggaranya
harmoni
dalam
kehidupan
bermasyarakat. Kemudian Asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan sebagai ciri-ciri khas dari Hukum Pancasila dapat dicakup dengan satu istilah, yakni sifat kekeluargaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Pancasila adalah hukum bersemangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan menunjuk pada sikap yang berdasarkannya kepribadian setiap warga masyarakat diakui dan dilindungi oleh masyarakat[16]. Cita hukum Pancasila secara gamblang dapat dilihat dalam pasal 33 UUD yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. (4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian dalam Pasal 34 UUD 1945 yang telah diamandemen masih lebih diperjelas lagi sebagai berikut : (1) Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 dan 34 UUD tersebut kiranya berkaitan erat dengan pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 28 a yang menggariskan : (1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2)
Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Hal ini masih dipertegas lagi oleh pasal 28a bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Dalam ketentuan tersebut terlihat adanya pengakuan terhadap hak setiap warganegara atau individu, dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak individu tersebut. Dalam cita hukum pancasila terlihat bahwa untuk pembangunan hukum tersebut berbeda dengan paham liberalism (menekankan kebebasan individu) ataupun kollektivisme (yang menekankan kepentingan bersama) yang berkembang di Negaranegara barat. Cita hukum Pancasila tidak hanya memementingkan kemakmuran perseorangan tapi juga mementingkan kemakmuran banyak orang. 1.
C. Pembangunan Hukum Indonesia
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) bukan Negara kekuasaan (machtstaat), oleh karena hukum segala tindakan pemerintah harus dilakuka berdasarkan hukum. In berarti hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya.[17] Hukum dalam hal ini harus diartikan dalam pengertian yang luas, bukan hulum dalam pengertian undang-undang seperti yang dimaksudkan oleh Hans Kelsen yaitu : law is a coercive order o f humn behavi or«, it is the primary norm which sti pulates the sancti on. Atau yang dikemukakan oleh John Austin, maupun RW Dworkin[18]. Pandangan-pandangan tentang hukum yang diberikan oleh mereka mencerminkan ciri positivisme yang kuat. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum, maka itu tidak berarti hanya dengan membuat undang-undang. Suatu pendekatan yang normative semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum, hukum harus dijadikan sebagai saringan yang harus dilalui oleh konsep apapun yang akan diterapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi diakui bahwa tidak semua hal dapat dicapai melalui saluran hukum formal, sekalipun hukum formal adalah yang idealnya. Dalam hal ini terjadi proses interaksi saling tarik menarik dan pengaruh mempengaruhi yang intensif antara hukum dan berbagai proses yang berlangsung dalam masyarakat[19]. Dalam Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN ditegaskan bahwa sasaran pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya system hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.[20] Dengan demikian terlihat bahwa pembangunan hukum mrupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan.
Bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan diperlukan suatu perencanaan pembangunan, dan prencanaan pembangunan itu perlu memanfaatkan hukum karena : 1.
Hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hidupnya.
2. Hakekat pengadaan dan keberadaan hukum hukum dalam masyarakat; 3. Fungsi mengatur yang telah didukung oleh potensi dasar yang terkandung dalam hukum yang melampaui fungsi mengatur, yaitu sebagai pembri kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif; 4. Dalam isu pembangunan global itu hukum telah dipercaya unuk mengemban misinya yang paling baru yaitu sebagai sarana perubahan social atau sarana pembangunan.[21] Sementara itu menurut Mochtar, tujuan hukum itu sendiri adalah ketertiban, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Urgensinya disini adalah bukan saja bagi kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang ini. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat dimana dia hidup.[22] Dalam pembangunan hukum Indonesia dalam konteks pembangunan hukum yang berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum sebagai sarana pembanguan tersebut telah dikembangkan oleh Muchtar Kusumaatmaja dengan menamainya sebagai teori Hukum pembangunan. Menurut Muchtar, hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga (institutions), dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan[23]. Pengertian tersebut menunjukkan kepekatan Mochtar terhadap arti kepekaan hukum terhadap kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan, dan pandangan Mochtar tentang fungsi hukum sebagai sarana pembangunan merupakan sumbangan penting dari Eugen Ehrlich dan Roscue Pound yang berasal dari aliran hukum pragmatis.[24] Ehrlich dalam pandangannya tidak melihat hukum dalam wujud sebagai kaidah, melainkan melihat hukum dalam wujud sebagai masyarakat sendiri. Oleh karena itu Ehrlich kemudian melahirkan konsep tentang livi ng law untuk
membedakannya dengan positive law. Sementara itu Rescue Pound
memandang hukum sebagai rtealitas social yang mengatur masyarakatnya.. Menurut dia Negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum merupakan sarana utama (law as a tool of social engineering) untuk merealisasikan tujuan itu. Bagi Pound, suatu masyarakat yang baik ialah mesyarakat yang memperhatikan kepentingan umum.[25] Teori hukum pembangunan Mochtar yang dipengaruhi oleh kedua pakar tersebut terlihat kemudian lebih merupakan transformasi dari teori hukumnya sendiri ditambah dengan transformasi teori hukum, terutama, Pound, akan tetapi Mochtar dengan tegad menolak konsepsi mekanis dari konsepsi law as a tool of social engineering dan karenanya menggantikan istilah alat (tool) itu dengan sarana.[26]
Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada law as a t ool o f social engi neeri ng, karena di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Su preme Court) pada tempat lebih penting; Karena konsep hukum sebagai ³ alat´ akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan ³ legisme´ sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu; dank arena apabila ³ hukum´ di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam artistatis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.[27] Dengan demikian terlihat bahwa Teori hukum pembangunan Muchtar tersebut sudah mencakup dimensi yang meliputistructure (struktur), culture (kultur) dan substance(substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Namun Menurut Romli perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi b ( eureucratic engi neeri ng) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi.[28] Konsep panutan dan kepemimpinan tidak terlepas dari suatu pengakuan atas suatu realitas budaya paternalistic yang dianut di Indonesia, artinya sebuah contoh yang baik yang diberikan oleh orang yang dianggap sebagai panutan akan bisa menciptakan suatu perubahan yang lebih baik. Tentu saja sosok yang dianggap sebagai panutan adalah orang yang amanah dan bisa mengemban cita-cita perjuangan proklamasi. Konsep panutan demikian akan mempunyai peran yang penting dalam pembentukan budaya hukum masyarakat atau pembangunan kesadaran hukum secara prsuasif, namun demikian sebagai suatu hukum yang menjaga kepentingan masyarakat pada umumnya, tetap dubutuhkan adanya daya paksa dan struktur yang mengawal berlaknya hukum. Sunaryati menambahkan factor tersebut dengan faktor tingkat kecerdasan dan kejujuran (integrasi) para pelaku/pejabat lembaga-lembaga hukum hukum itu, tingkat kinerja Koordinasi dan sinkronisasi antara ,
lembaga-lembaga hukum (baik dari lembaga legislative, eksekutif, yudikatif, dan pengawasan), tingkat teknologi yang digunakan oleh lembaga-lembaga dan profesi hukum, standar operation procedures, gaya manajemen (kuno atau moderen) yang digunakan oleh pelaku-pelaku hukum dan pemberi pelayanan hukum, tolak ukur (norma-norma) untuk mengukuir kinerja dan profesi pejabat dan profesi hukum (yaitu yg dikenal dengan asas-asas pemerintahan yang baik ± good governance) dan last but not least besar kecilnya angaran pembangaunan belanja Negara yang disediakan/ disisihkan untuk pembangtunan dan reformasi hukum itu.[29] Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan, dinamika masyarakat akan membawa pengaruh terhadap perubahan nilai di dalamnya, perubahan nilai akan mengubah cara pandang masyarakat yang pada gilirannya pada perubahan pola hidup, tingkah laku atau karakter masyarakat,
yang apabila tidak di lakukan pengaturan, maka sangat mungkin terjadinya benturan-benturan kepentingan di antara mereka. Kondisi demikian merupakan suatu fenomena yang harus dipahami dan dijadikan landasan dalam menentukan arah pembangunan hukum itu sendiri. Dalam masyarakat yang berubah diperlukan adanya suatu penelitian yang dan kajian terhadap fenomena perubahan itu sendiri, yang kemudian dijadikan landasan pembangunan hukum. Pembangunan hukum dalam onteks pembuatan peraturan perundang-undangan, maka idealnya adalah bahwa aturan yang dibuat tersebut akan lebih mudah mengimplementasikannya terhadap suatu kelompok masyarakat yang menjadi akar terbentuknya peratuan itu, dengan kata lain aturan hukum tersebut haruslah berakar dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam hubungan ini cita hukum Pancasila tidak bisa dilepaskan sama sekali dalam proses dalam pembangunan hukum itu. Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar masih relevan unuk dijadikan ladasan pembangunan hukum Indonesia dengan modifikasi yang ditambahkan oleh Romli dan Sunaryati, karena dimensi pembangunan hukum harus mencakup dimensi substanSi, struktur, dan kultur. Berbicara tentang ketiga dimensi itu termasuk membicarakan kekuatan sumber daya manusia yang berperan besar dalam pembangunan hukum nasional. (M. Husni Syam) http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/20/cita-hukum-pancasila-dalam-pembangunan-hukumnasional/
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam mempelajari filsafat Pancasila ada dua hal yang lebih dahulu kita pelajari yaitu Pancasila dan Filsafat memeplajari Pancasila melalui pendekatan sejarah supaya akan dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu di tanah air kita Indonesia peristiwa ± peristiwa yang saya maksudkan adalah yang ada sangkut pautnya dengan Pancasila. Melalui pendekatan kami berharap untuk mendapatkan data obyektif dapat menghasilkan kesimpulan yang obyektif pula oleh karena manusia tidak mungkin menghilangkan sikap obyektif sebagai salah satu bawaan kodrat, maka kami bersyukur bila mendapatkan kesimpulan yang obyektif mungkin inter obyektif Sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri karena itu dalam tulisan ini kami mencoba mulai dari masa kejayaan bahwa Indonesia merdeka yang kemidian mengalami penderitaan akibat ulah kolonialisme sehingga timbul perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme tersebut kemudian bangsa Indonesia berhasil meproklamasikan kemerdekaan dan berhasil juga menjawab tanatangan tersebut serta mengisi kemerdekaannya itu dengan pembangunnan. Dalam seluruh peristiwa tersebut Pancasila mempunyai peranan penting Mengingat hal tersebut pertama tama s ecara runtun kai kemukakan peristwa penyususnan dan perumusan P ancasila agar mengetahui bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya sehingga masing ± m asing mendapat nilai yang wajar dan ti dak I lupakan. Disamping itu hal kedua yang kami anggap penting adalah pengamalan Pancasila. Kami mengkonstatir bahwa pengmalan Pancasila telah dilakukan pada masa ± masa sebelum kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1 945 bahkan juga sebelum masa tersebut B. Perumusan Masalah Dalam pembuatan karya tulis ini dapat penulis rumuskan sebagai erkut: pengertian Filsafat, guna filsafat, fungsi filsafat, pengertian Pancasila, unsur unsur Pancasila dn fungsi unsur ± unsur Pancasila. Dan masalah ya ng di bahas dalam karya t ulis ini untuk lebih terarah dan tidak terlalu jauh maka penulis membatasi masalahnya hanya pada arti fungsi dan guna filsafat Pancasila C. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian adalah: 1. Metode wawancara dan interview Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data d engan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber da ta, komunikasi tersebut dilakuan dengan ialog ( Tanya jawab ) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung wawan cara dapat bersifat langsung yaitu pabila data yang akan di kumpulkan langsung di peroleh dari data ndvidu yang bersangkutan. Wawancara yang bersifat tidak angsg yatu waw ancara yang dilakukan dengan seseorang untuk memeperoleh keterangandari orang lain maupun dari sumber buku 2. Observasi Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan ± kegiatan yang sedang berlangsung 3. Angket atau daftar isian Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui tulisan Metode ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung saama halnya dengan metode wawancara D. Kerangka Berpikir Dilihat dari sejarah bahwa Pancasil a sebagai dasar negara republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, penuis enggunakan erangka berfikir elau pendekatanflsafat Pancasila dan sejarahnya Di bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bung Karno di angkat jadi ketua PPKI dan B ung Hatta menjadi wakil ketua. Cepat dan tindaknya emerdekaan Indonesia sangat t ergantung pada bangsa Indonesia sendiri setelah bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia khususnya p emuda ± pemuda kita, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di dalam rapat tebuka g edung pegangsaaan 56 Jakarta, kemerdekaan indnesia di proklamasikan oleh Bung Karno dan B ung Hatta atas nama bangsa Indonesia
BAB II ANALISA MASALAH Istilah filsafat sudah tidak asing lagi di dengarnya istilah ini dipergunakan dalam berbagai konteks tapi kita harus tahu dulu apa itu filsafat dan fungsi filsafat serta kegunaan filsafat dengan uraian yang singkat ini saya mengharapkan agar timbul kesan pada diri kita bahwa filsafat adalah suatu yang tidak sukar dan dapat di pelajari oleh semua orang di samping itu saya menghrapkan agar kita tak beranggapan filsafat sebagai suatu hasil potensi belaka dan tidak berpijak realita dengan cara ini saya mengharapkan dapat menggunakan sebagai modal untuk memepelajari pancasila dari sudut pandang filsafat Agara setiap orang yang belum mengetahui tentang pancasila dari sudut falsafat a. Di dalam bukunya elements of Philiosofi Kattsott 1963 te ntang perenungan filsafat b. Di dalam bukunya filosofi c. Selanjutnya mengutip pendapat Van Melsen yang yang intinya adalah menggambarkan flsafat sebagai refleksi di dalam ilmu pengetahuan d. Di dalam bukunya Perpectivies In Social Philosophy Back 1967 Dan kita menganal filsafat pancasila dari sejarah pelaksanaannya diantara bangsa ± bangsa barat tersebut bangsa belandalah yang
akhirnya dapat memegang peran sebagai pe njajah yang benar ± benar yang menghancurkan p\raky at Indonesia mengingat keadaan perjuangan bangsa Indonesia kita harus mengetahui perjuangan sebelum tahun 1900 Sebenarnya sejak waktu itu pula mempertahankan kemerdekaan dengan cara bermacam ± macam perlawanan rakyat Indonesia untuk menemtang kolonialisme, belanda telah berjal an dengan hebat. Akan tetapi masih berjalan sendiri ± sendiri dan belum ada kerja sama melelui organisasi yang teratur Dan kita harus mengetahui unsur ± unsur pancasil a yang menjiwai perlawanan terhadap koloni alisme jika pejuangan bangsa Indonesia mengetahui dan teliti dengan seksama maka unsur ± unsur pancasila merupakan semangat dan ji wa perjuangan tersebut kita harus menganalisa dalam pembahasan seperti: 1. Apa unsur ± unsur ketuhanan dalam penjajahan belanda 2. Unsur kemanusiaan dalam penjajahan belanda yang menghancurkan rakyat indonesia dengan tidak ada pe rikemanusiaan, suatu siksaaan yang di derota rakyat indonesia 3. Unsur persatuan terhadap penjajahan belanda yang memecah belah persatuan 4. Unsur kerakyatan terhadap penjajahan belanda tentang kebebasan untuk mendapatkan pendidikan dan seolah olah rakyat kecil tidak ada artinya 5. Unsur yang terakhir yaitu keadilan tentang penjajahan belanda tidak ada keadilan untuk mendapatkan kebutuhan kebebasan hak BAB III INTI PEMBAHASAN MASALAH A. Pengetian Filsafat Tulisan ini saya menggunakan istilah pengertian dan bukan definisi. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang antara lain mengatakan bahwa pada hakekatnya sukar sekali memberikan definisi mengenai filsafat, karena tidak ada definisi yang definitif . Sebenarnya pendapat yang demikian ini tidak hanya mengenai filsafat saja akan tetapi juga menganai definisi lain. Terhadap berbagai kata berikut ini misalnya ekonomi, hukum, politik kebudayaan negara masyarakat manusia , juga terdapat definisi itupun bermacam-macam pula. Oleh karena itu dalam tulisan ini saya ingin mengemukakan pengertian mengenai filsafat dan cirri-ciri berfilsfat, dengan cara ini saya mengharapkan dapat menggunakannya sebagai modal untuk mempelajari Panca Sila dari sudut pandang filsafat. 1. Pengertian menurut arti katanya, kata filsfat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata Philein artinya Cinta dan Sophia artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobarkobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Fi lsafat berarti Hasrat atau Keinginan yang s ungguhsungguh akan kebenaran sejati. 2. Pengertian umum dari pengertian menurut kat a-katanya tersebut di atas fi lsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakekat atai sari atau inti atau esensi segala sesuatu dengan cara ini jawaban yang ak an diberikan berupa keterangan yang haki ki. Hal-hal mana sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya 3. Pengertian khsusu, karena filsafat tel ah mengelami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai factor, mislanya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Ada berbagai aliran didalam filsafat ada suatu bukti bahwa bemacam-macam pendapat yang khsusu yang berbeda satu sama lain. Misalnya. - Rationalisme mengagunggkan akal - Materialisme mengagunggkan materi - Idealisme mengagunggkan idea - Hedonisme mengagunggkan kesenangan - Stoicisme mengagunggkan tabiat salah Aliran ± aliran tersebut mempunyai kekhususan masing-masing dengan menekankan kepada sesuatu yang dianggap merupakan inti dan harus diberi tempat yang tinggi , misalnya kesenangan, kesolehan, kebendaan, akal dan idea. B. Fungsi Filsafat Berdasarkan sejara kelahirannya filsafat mula-mula berfungsi sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan. Pada waktu itu belum ada ilmu pengetahuan lain sehingga filsafat harus menjawab segala macam hal, soal manusia filsafat yang membicarakannya, demikian pula soal masyarakat, soal ekonomi, soal negara, soal kesehatan dan sebagainya. Kemudian karena berkembang keadaan dari masyarakat banyak problem yang tidak dapat dijawab lagim oleh filsafat. Lahirnya ilmu pengetahuan sanggup memberikan jawaban terhadap problem-problem tersebut, misalnya ilmu pengetahuan alam, Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Ilmu Pengetahuan Kedokteran, Ilmu Pengetahuan Manusia, Pengetahuan Ekonomi dan l ain-lain. Ilmu pengetahuan tersebut lalu berpecah-pecah lagi menjadi l ebih khusus. Demikianlah lahirnya berbagai di siplin ilmu yang sangat banyak dengan kekhususannya masin-masing. Spesialisasi terjadi sedemikian rupa sehingga hubungan antara caba ng dan ranting ilmu pengetahuan sangat kompl eks. Hubunganhubungan tersebut ada yang masih dekat tetapi ada pula yang telah jauh. Bahkan ada yang seolah-oleh tidak mempunyai hubungan. Jika ilmu-ilmu pengetahuan tersebutterus bersusaha memperdalam dirinya akhirnya sampai juga pada filsafat. Sehubungan dengan keadaan tersebut diatas filsafat dapat berfungsi sebagai interdisipliner sistim. Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetauhuan yang telah kompleks tersebut. Fi lsapat dapat berfungsi sebagai tempat be rtemunya berbagai disiplin ilmu pengetahuan Cara ini dapat pula di gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Cara ini dapat saya gambarkan sepertiorang sedang
meneliti sebuah pohon wajib meneli ti ke seluruh pohon tersebut, ia tidak hanya meperhatikan daunnya, pohonnnya akarnya, bunganya, buahnya dan sebagian lagi, akan teta pi keseluruhannya dalam menghadapi suatu masalah diharapkan menggunakan berbaga disiplin untuk mengatasinya. Misalnya ada problem sosial tentang kenaikan tngkat kejahatan. Hal ini belum dapat di selesaikan dengan tuntas jika hanya menghukum para pelangarnya saja. Di samping itu perlu di cari sebab pokok. Langkah ini mungkin dapat menemukan berbagai sebab yang saling berkaiatan satu sama lain, misalnya adanya tuna karya, tuna wisma, urbanisasi, kelenbihan penduduk, kurangnya lapangan kerja dan sebagainya. Dari penemuan ini dapat kita ketahui bahwa masalah kejahatan menyangkut berbagai disiplin. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan pula oleh berbagai disiplin C. Guna Filsafat Berdasarkan atas uraian diatas, fi lsafat mempunyai kegunaan sbb. a. Melatih diri untuk berfkir kritik dan runtuk dan menyusun hasil pikiran tersebut secara sistematik b. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berfikir dan bersifat sempit dan tertutup c. Melatih diri melakukan penelti an, pengkajian dan memutuskan atau mengabil kesipulan mengenai suatu hal secara mendalam dan komprehensif d. Menjadikan diri bersifat dinamik dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem e. Membuat diri menjadi manusia yang pe nuh toleransi dan tenggang rasa f. Menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentngan prbadinya maupun dalam hubungan dengan orang lain g. Menyadari akan kedudukan manusia bai k sebagai pribadi maupun hubungan dengan orang lai n alam sekitar dan tuhan yang maha esa D. Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum kedatangan bangsa ± bangsa belanda b angsa Indonesia telah mengali sejarahnya yang panjang dengan berbagai l iku ± likunya. Demikian pula bahwa portugis mendapat perlawanan rakyat Indonesia. Diantara bangsa ± bangsa barat tersebut bangsa Belandalah yang akhirnya dapat memegang peranan sebagai penjajah yang benr ± benr menghancurkan raky at Indonesia Mengingat keadaan yang demiki an perjuangan bahwa Indonesia melawan penjajahan belanda dan jepang 1. Perjuangan sebelum tahun 1900 Pada umumnya kita telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah di tindas dan di cekam oleh penjajah belanda selama tiga setengah abad. Hitungan sejak tahun 1596 yaitu p ada waktu orang ± orang belanda y ang di pimpin ol eh Cornelis de Houtman mendarat di Indonesia. Orang ± orang belanda bermula berdagang dan di terima baik oleh bangsa Indonesia ternyata dengan sefala daya dan upaya ya ng penuh kelicikanberusaha menjajah bangsa Indonesia 2. Perjuangan Setelah tahun 1900 Bangsa Indonesia menyadari bahwa untuk mengusir penjajah ti dak cukup hanya dengan cara mengadu kekuatan fi sik saja akan tetapi perlu adanya cara yang lebihteratur dan terkordinasi serta terpadu. Betapapun ketatnya penjajah engekang bangsa ndonesia untuk menjadi bodoh, namun terbuka juga jalan bagi sekelompokkecil rang ndonesia untuk endapatkan pendidikan E. Unsur Pancasila Menjiwai Perlawanan Terhadap Kolo nialisme Jika pejuang bangsa Indonesia itu kita teliti dengan seksama maka unsur ± unsur Pancasila merupakan semangat dan jiwa perjuangan tersebut diantaranya a. Unsur Ketuhanan. Pada hakikatnya penjajahan bertentangan dengan ajaran tuhan. Karena penjaahan tidak me ngenal cinta kash dan sayang sebagai mana di ajarkan oleh tuhan. Oleh karena itu perlawanan terhadap kolonialisme ada yang di dorong oleh keyakinan melaksanakan tugas ± tugas agama b. Unsur Kemanusiaan. Penjajahan tidak mengenal peri kemanusiaan. Penjajahan pada hakikatnya adalah hendak menemukan kembali nilai ± nilai kemanusiaan yang telah di hancurkan oleh penjajah c. Unsur Persatuan. Di dalam kenyataan memang b angsa Indonesia I pecah- pecah oleh penjajah. Meskipun demiki an bangsa Indonesia menyadari bahwa perpecahan akan mengakibatkan keruntuhan sebagaimana semboyan yang berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Oleh karena itu bagaimanpun juga persatuan sebagai senjata ampuh tidak hancur sama sekali d. Unsur Kerakyatan. Kemerdekaan adalah hak seg ala bangsa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesua denga peri peri keadilan penjajahan bertentangan dengan kemerdekaan dan kebeb asan e. Unsur Keadilan. Iatas sudah di sebutkan bahwa p enjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini terbukti pada pengalaman bangsa Indonesia yang selama I jaah tidak pernah di perlakukan adil. Apalagi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya sangat di persukar F. Pelaksanaan Pancasila yang unsur ± unsurnya di gal i dari bangsa Indonesia sendiri kemudian di teri ma bulat oleh bangsa Indonesia menjadi Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia harus di laksanakan Pelaksanaan Pancasila ada dua macam yaitu: a. Pelaksanaan Obyektif Pelaksanaan obyektif adalah pelaksanaan Pancasila di dalam semua peraturan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan ±peraturan hukum yang ada di bawahnya. Seluruh kehidupan kenegaraan dan k emasyarakatan serta segala tertib hokum di Indonesia harus di dasarkan atas Pancasila b. Pelaksanaan Subyektif Pelaksanaan subyektif adalah pelaksanaan di dalam diri setiap orang Indonesia yaitu penguasa, warga negara dan setiap orang yang berhubungan dengan Indonesia BAB V PENUTUP A. Kesimpulan
Setelah penulis berusaha menguraikan masalah dalam setiap babnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Bahwa nsur ± unsur Pancasila memang telah di miliki dan di jal ankan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karena bukti ± bukti sejarah sangat beraneka ragam wujudnya maka perlu diadakan analisa yang seksama. Karena bukti ± bukti sejarah sebagian ada yang berupa symbol maka diperlukan analisa yang teliti dan tekun berbagai bahan ± bahan bukti itu dapat diabstaksikan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil ± hasil yang memadai. Melalui cara ± cara tersebut hasilnya dapat bersifat kritik dan tentu saja ada kemungkinan yang bersifat spekulatif. Demikian pula adaunsur ± unsur yang di suatu daerah lebih menonjol dari daerah lain misalnya tampak p ada perjuangan bangsa Indonesia dengan peralatan yang sederhana serta t ampak pada bangunan dan tulisan dan perbuatan yang ada Contoh ± contoh yang saya t ulis diatas, merupakan sebagian bukti atas perjuangan bangsa Indonesia sebagai sejarah bukti ± bukti atas peninggalan zaman dahulu misalnya arti dari tiap ± tiap bangunan isi dan dan setiap buku tulisan serta lukisan makna dari pembuatan yang ada dengan mengemukakan contoh ± contoh ini saya mengharapkan d apat menimbulkan rangsangan untuk elakukan penelitian yang seksama terutama dalam rangka mempelajari filsafat Pancasila dalam tulisan ini setidak ± tidaknya saya dapat menyatakan bahwa unsur ± unsur Pancasil a berasal dari bangsa Indonesia sendiri dan bukan ji plakan dari luar. Unsur ± unsur itu telah ada sebelum tanggal 17 Ag ustus 1945, bahkan sebelum datangnya kau penjajah dan pernah berfungsi secara sempurna B. Saran ± Saran Dalam karya tulis ini penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca dalam pembuatan karya tulis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan ± kekurangan baik dari bentuk maupun isinya - Penulis menyarankan kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana pembaca mempelajari tentang filsafat Pancasila - Semoga dengan karya tulis ini para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan
http://www.anakciremai.com/2008/07/makalah-filsafat-pancasila-tentang.html
Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kesaktian Pancasila tepatnya 1 oktober 2011 mendatang, berkah dari peringatan kesaktian Pancasila ini terjadi pada tahun 1996 dan 1997 dimana saat itulah awal saya menulis karya ilmiah untuk dilombakan dalam sayembara menulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Nasional, tahun-tahun Indah semasa di SMU dulu. Baiklah, saya tidak akan bercerita tentang nostalgia hari kesaktian pancasila semasa SMU kali ini, tetapi saya akan mencoba sedikit menguraikan tentang pengkhiatanan Pancasila. Momentum 30 September adalah momentum kesaktian setelah dikhianati oleh Gerakan 30 S/PKI. Pertanyaanya adalah apakah hanya PKI yang berkhianat pada Pancasila? saya berani mengatakan tidak, karena 5 Presiden Indonesia yang mengaku Pancasilais justru mengkhianati Pancasila, mengapa bukan 6 Presiden? Karena ada satu-satunya Presiden tidak berkhianat menurut saya, yaitu BJ HABIBIE. BJ Habibie hanya meneruskan kepemimpinan Soeharto, sebutlah masa transisi kepemimpinan bukan dari hasil pemilihan baik DPR/MPR ataupun pemilihan langsung rakyat Indonesia, jadi tidak masuk dalam katagori yang saya maksud dalam tulisan ini. Lima Presiden yang memiliki katagori sama yaitu TERPILIH baik secara perwakilan DPR/MPR ataupun secara langsung oleh Rakyat Indonesia, hingga hari ini hanya ada 5 Presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan sedikit urai satu persatu, Soekarno sebagai Presiden yang pertama berkhianat pada Sila ke-4dari Pancasila yang berbunyi ³ Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan ´
Sila ke-4 ini membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dan ini yang dikhianati Soekarno, faktanya adalah Soekarno menerapkan Sila ke-4 ini dengan defenisinya sendiri sehingga lahirlah Demokrasi Terpimpin, dengan konsep ini Soekarno menjadi seorang diktator; lengkap dengan macam-macam adjektif seperti: dia melindungi PKI, Kejangkitan megalomania, Soekarno tidak mengurus ekonomi, dan pada akhirnya ketika ada proklamir Soekarno ingin menjadi Presiden seumur hidup membuat gerah sekelompok orang sehingga menumbangkannya, siapa orangnya, saya yakin Pembaca semua sudah pada tahu, itu pengkhiatan terbesar Soekarno, Sila ke-4 yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan kita dibangun atas dasar keterwakilan dan musyawarah bukan diktatorisme, jika diurai lebih lanjut bisa dikumpulkan dalam sebuah buku, maka saya memberikan garis besar pengkhiantan Soekarno diatas. Kemudian Presiden Soeharto, Soeharto telah mengkhianati Sila Ke-2 dari Pancasila yang berbunyi ³ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab , ini yang terbesar pengkhianatannya selain pengkhianatan lainnnya, Soeharto telah ³menikam Soekarno dari belakang, memanipulasi sejarah dan mematikan demokrasi, menggiring ABRI, POLRI dan PNS untuk memilih Golkar, melindungi Bob Hasan sang Raja Hutan. Pengkhianatan terbesar dari sila ke-2 ini adalah HAM terpasung di Republik ini. Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi sangat nyata dimasa Soeharto, atktivis Kampus, Aktivis Dakwah ditangkap dan dipenjarakan dengan dasar UndangUndang. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah kejahatan kemanusiaan Soeharto lainnya. Pembunuhan massal 1965, Penembakan misterius, kerusuhan 13-14 Mei, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Talang Sari, Tanjung Priok, Kasus 27 Juli, Trisakti 12 Mei 1998, Papua, Maluku dan yang lainnya. ´
´
Sila ke-2 berlanjut dikhianati, rasa kemanusiaan telah hilang, gizi buruk bangsa didaerah karena Soeharto adalah Presiden terkorup di Dunia dengan kekayaan 35 Dollar Amerika Serikat demikian PBB dalam laporannya. Kemudian kita lanjutkan pada Presiden ke-3 yaitu Abdurahman Wahid (Gusdur) yang telah berkhianat terhadap sila Pertama dari Pancasila yang berbunyi ³ Ketuhanan Yang Maha Esa , dimana letak pengkhianatan Gusdur, kita lihat faktanya : Gusdur secara terang-terangan ³memaki Al-Qur¶an yang notabene kitab sucinya sebagai seorang Muslim dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusdur mengatakan Al-Qur¶an adalah Kitab Suci Paling Porno di dunia, pengkhianatan lainnya adalah Gusdur telah melegalisasi dan sekaligus menjadi pejuang Liberalisme Sekuler yang notabene sangat bertentangan dengan hakikat ³Ketuhanan Yang Maha Esa , menjalin kerjasama dengan Zionis sedangkan Zionis itu sendiri sangat bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan masih banyak lagi lainnya termasuk didalamnya membela Ahmadiyah yang sudah nyata menodai kesucian agama dengan hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa. ´
´
´
Selain itupula Gusdur mengkampanyekan untuk mengganti Assalamualaikum menjadi Selamat Siang, menolak RUU Antipornografi, menyerukan lembaga MUI dibubarkan, dan membela goyang ngebor Inul Daratista, kesemua itu bertentangan dengan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi darah daging bansa tercinta ini. Kita lanjutkan ke Presiden Megawati, Megawati sudah berkhianat pada Sila ke-5 dari Pancasila, yaitu ³Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ³ , pengkhianatan sila ke-5 ini pula sekaligus mengkhianiati jargon Megawati membela ³Wong Cilik , apa saja bentuk pengkhianatan Megawati? Bentuk ketidak adilan megawati adalah dengan menjual LNG Unggul ke Cina dengan sangat murah, menjual Indosat ke perusahaan yang dikelola Zionis di Singapura, membebaskan Akbar Tanjung dari kasus korupsi 45 Milyar, mengkorupsi uang rakyat hingga ada yang memperkirakan kepemimpiannya yang hanya beberapa tahun itu membuat hartanya hampir sama dengan kekayaan Soeharto (balas dendam), menjadikan Preman-Preman menjadi anggota DPR dan Pejabat Pemerintahan dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkhianati lebih nyata saat Kemiskinan dan Pengangguran Rakyat meningkat tajam, menaikan BBM semaunya saja, terbunuhnya tokoh HAM Munir 7 september 2004, dan terrorisme berupa ledakan Bom mulai marak se jak pemerintahan Megawati. ´
Dan yang terakhir adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden SBY telah berkhianat pada Sila ke-3 dari Pancasila yang berbunyi ³Persatuan Indonesia ´ dan ini juga sekaligus mengkhianati kabinet yang dinanamai ³KABINET INDONESIA BERSATU ´ dan mengkhianati jargon pemilu di tahun 2004 ³Bersama Kita Bisa ´ Pengkhianatan SBY terhadap sila ke-3 dari Pancasila ini terlihat pada fakta : Merekayasa majalah Time utk mamasukan nama SBY sebagai salah satu dari 100 orang yg berpengaruh dimuka bumi ini, dan tidak tanggung2 beliau menempati urutan no. 9 diatas Presiden Amerika Husein Barrack Obama Tapi dalam kenyataannya kita terpaksa harus menerima pelecehan kedaulatan, negara kita. Di injak-injak oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dari mulai kasus penyiksaan para TKI kita sampai ke kasus Ambalat. Kalau SBY adalah salah satu orang yg sangat berpengaruh di dunia
ini apa mungkin negara tetangga bisa seenaknya melecehkan kedaulatan kita? Dari sinilah Bangsa ini terpecah, ada yang Pro SBY dan tidak sedikit yang kontra, SBY nya enak di kursi presiden , rakyatnya yang Pro dan Kontra saling baku hantam. Rasa persatuan bangsa ini semakin hari semakin menipis, politik adu domba ala intelijen semakin marak bukan? Agama di adu domba, bom masjid, bom gereja, dan sebagainya hanya sekedar mengalihkan issue rusaknya pemerintahan SBY saat ini. Sesuatu Banget kata Syahrini dengan tingkah SBY menghalakan segala cara demi meraih pencitraannya. SBY tega mengorbankan besannya masuk penjara hanya utk mengangkat popularitas dirnya. Tapi sebaliknya dia juga bisa melepaskan tersangka kasus korupsi lainnya, karena orang-orang ini dinilai penting bisa mendukungnya utk meraih kekuasaan. Contohnya Fadel Muhamad tersangka korupsi lalu di SP3 hanya karena yg bersangkutan bersedia menjadi salah satu tim suksesnya SBY. Begitu pula seorang kader partai Demokrat yg namanya Jhoni Allen sudah jelas-jelas terlibat korupsi dgn kader partai PAN yg sudah dipecat yaitu Abdul Hadi Jamal, sampai saat ini masih bebas berkampanye kemana-mana. Itu yang dulu, yang sekarang lebih banyak lagi, dengan kriminalisasi MK, KPK, Persatuan rakyat Indonesia semakin rapuh, radikalisme anti pemerintah semakin mengakar sehingga ini menjadi Film oleh Sineas Belanda yang lulus Nominasi OSCAR, Film yang berjudul Van De Serren ini menceritakan salah satunya adalah semakin rapuhnya rasa kepemilikan bangsa Indonesia terhadap bangsa dan presidennya sendiri. Pengkhiantan terhadap sila ke-3 dari Pancasila oleh SBY berlanjut dengan memecah belah partai Politik agar tidak memiliki kekuatan, lobi sejumlah elite-elite dari partai tersebut dijanjikan jabatan menteri dan sebagainya, sehingga sebagian dari para elite membelot dari partainya dan mendukung SBY untuk Pilpres yang lalu. Ketua umum PPP Surya Dharma Ali yang pada awal selesai pileg selalu mengatakan bahwa pemilu ini curang dan mencoba mencari dukungan partai-partai besar untuk membongkar kecurangan tersebut. Akan tetapi akhirnya bertekuk lutut pula dikaki SBY. Ketua umum PNBK Erros Jarot yang sebelumnya gigih menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY, bahkan sempat bergabung dengan Rizal Ramli bahkan sempat mendukung Rizal utk menjadi presiden. Akan tetapi pada kenyataannya balik badan menjadi salah satu tim sukses pasangan SBY-Budiono pada pemilu kemarin. Rasa persatuan Bangsa semakin hancur saat SBY untuk berbohong kesekian kalinya, yaitu mengenai keinginan dia mengkerdilkan KPK yg dinyatakan sewaktu dia berkunjung ke kantor redaksi Kompas, hanya selang beberapa hari dia menyatkan sebaliknya bahwa sesungguhnya pernyataanya tidak sperti itu, tapi saya kira publik sudah kadung tahu, bahwa SBY pintar bersilat lidah, seperti waktu debat capres sesi ke 2 yang mana JK mengingatkan SBY tentang jinglenya Indo mie, karena Indo Mie itu 90% lebih bahan bakunya terbuat dari gandum, dan ini sangat merugikan petani kita, karena gandum ini 100% di impor dari Negara-negara penghasil seperti China, Amerika, India dan sebagainya karena iklim negara Indonesia tidak bisa dipakai utk tanam gandum. Akan tetapi SBY berbohong didepan rakyatnya sendiri sambil mengatakan ³ Mie yang dimakan JK memang semua terbuat dari gandum, tapi mie yang saya makan bahan bakunya terbuat dari singkong, sagu dan sukun jadi petani untung ´ saya rasa seluruh bangsa ini tahu mana ada indo mie yg dibuat memakai bahan baku singkong, sagu dan sukun.
Pancasila terus terkhianati, dengan Praktek KKNnya seperti menyiapkan anaknya yang bernama EDDIE BASKORO sebagai calon pewaris tongkat estafet di partai Demokrat, lalu mengangkat saudara iparnya Hadi UTO MO sebagai ketua Umum Partai Demokrat sebelum Anas terpilih saat ini, mengangkat saudara iparnya GATOT SUWONDO menjadi Dirut BNI. Belum lagi KKN antara keluarga Ani Yudhoyono dan keluarga Hatta Rajasa di Power Tel yg selalu mendapatkan proyek serta kemudahan-kemudahan pada waktu Menteri Perhubungan masih dijabat oleh Hatta Rajasa dan kini untuk mengendalian roda ekonomi, Hatta Radjasa naik mennadi Menko Perekonomian. Semua fakta tentang SBY ini akhirnya bermuara pada pengkhianatan pada Sila ke-3 dari Pancasila, untuk lebih jelasnya bahwa begitu rentannya Soal Persatuan Indonesia ini Anda dapat baca tulisan saya yang berjudul Korupsi & Ancaman Runtuhnya NKRI Jika dimasukan dalam artikel ini terlalu panjang. Kita berharap momentum Kesaktian Pancasila kali ini adalah awal untuk menyiapkan generasi yang tidak mengkhianati lagi bangsanya, minimal pemilihan Presiden di tahun 2014 mendatang ad dua kemungkinan yang terjadi, 5 sila dikhianati atau 5 sila ini menjadi dasar memimpinnya Presiden selanjutnya, saat ini dengan 6 Presiden yang pernah memimpin (terkecuali BJ HABIBIE) sudah mengkhianati 5 sila dari Pancasila tersebut. M asih
Saktikah Pancasila ketika Presiden saja sudah berkhianat padanya? Jawablah di Komentar Anda« http://politik.kompasiana.com/2011/09/29/lima-presiden-indonesia-khianati-pancasila/
