Makalah Pancasila kajian sejarah.docx

10/25/2013

MAKALAH

PANCASILA DALAM KONTEK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

IWAN SUTRIONO

Dosen Gunawan Wibisono SH. M.Si.

TEKNIK PERENCANAAN DAN DESIGN - TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................... 0 BAB I ........................................................................................................................ 2 PENDAHULUAN ........................................................................................................ 2 BAB II ....................................................................................................................... 3 PANCASILA DALAM KONTEK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA .............. 3 Zaman kerajaan kutai ..................................................................... 4 Zaman sriwijaya .............................................................................. 4 Kebangkitan Nasional ..................................................................... 5 Zaman jepang.................................................................................. 6 Sidang BPUPKI pertama .................................................................. 6 Sidang BPUPKI Kedua ...................................................................... 7 Proklamasi Kemerdekaan dan sidang PPKI ..................................... 7 Dekrit presiden 5 juli 1945 ............................................................ 11 Masa orde baru ............................................................................. 12 Masa Era Reformasi ...................................................................... 13 BAB III .................................................................................................................... 22 PENUTUP ............................................................................................................... 22 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................... 23

Pendidikan Pancasila 1



Tugas 2

Gunawan Wibisono SH. M.Si.

Iwan Sutriono 41112120104

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Merupakan suatu fakta historis yang sukar dibantah, bahwa sebelum tanggal 1 Juni 1945 yang disebut sebagai tanggal “lahirnya” Pancasila Ir. Soekarno yang diakui sebagai tokoh nasional yang menggali Pancasila tidak pernah berbicara atau menulis tentang Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun, atau apalagi, sebagai dasar negara. Dalam pidato yang beliau sampaikan tanpa konsep pada tanggal tersebut, yang mendapat berkali-kali applause dari para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beliau menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasila tersebut terbersit bagaikan ilham setelah mengadakan renungan pada malam sebelumnya. Renungan itu beliau lakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Dr Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI, tentang apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Lima dasar atau sila yang beliau ajukan itu beliau namakan sebagai filosofische grondslag.

B. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, selain itu juga ada beberapa tujuan diantaranya : a. Mengetahui lebih jauh tentang Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman kami sebagai mahasiswa/ i Pendidikan Pancasila 2



Tugas 2



BAB II Pancasila dalam kontek sejarah perjuangan bangsa indonesia Pancasila merupakan dasar republik indonesia sebelum d sahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI,nila-nilai telah pada bangsa indonesia mendirikan negara,yang berupa nilai-nilai religius.pancasila berupa nilai-nila tersebut tidak lain adalah dari bangsa indonesia sendiri,sehingga bangsa indonesia sebagai kausa materialis pancasila.proses perumusuan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang panitia “9”,sidang BPUPKI kedua,serta akhirnya disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara republik indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk memahami pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa indonesia,mutak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bngsa indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahtaraan hidup bersama,yaitu negara yang berdasarkan pancasila.selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggung jawaban ilmiah,bahwa pancasila selain sebagai dasar negara indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa,jiwa dan kepribadian bangsa indonesia pada waktu mendirikan negara. Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam pancasila yaitu: ketuhanan , kemanusian ,persatuan ,kerakyatan serta keadilan ,secara objektif telah dimiliki oleh bangsa indonesia sejak jaman dahulu kala sebelum mendirikan negara.proses terbentuknya negara dan bangsa indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup pajang yaitu sejak jaman batu kemudian timbul kerajaan-kerajaan pada abad ke IV,ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan sriwijaya di bawah bangsa Syailendra di Pendidikan Pancasila 3



Tugas 2



palembang, kemudian kerajan Airlangga dan majapahit jawa timur serta kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan Nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang di lakukan oleh para tokoh pejuang kenagkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928.Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa indonesia dalam mendirikan negara tercapainya dengan diproklamasikannya bangsa indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Zaman kerajaan kutai Pada tahun 400 M,dengan ditemukan prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu).berdasarkan prasasti dapat diketahui bahwa Raja Maulawarman keturuan dari raja Aswarman keturunan dari kudungga. Raja maulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada Brahmana, dan brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terimakasih raja dermawan . Bentuk kerajaan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di jawa dan sumetra.dalam zaman kuno (400 – 1500) terdapat dua kerajaan yang brhasil mencapai integritas dengan wilayah yang meliputi hampir separuhnya indonesia dan seluruh wilayah indonesia sekarang yaitu kerajaan sriwijaya disumatra dan majapahit yang berpusat di jawa.

Zaman sriwijaya Menurut M.yamin bahwa berdirinya negara bangsa indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa indonesia.bangsa indonesia terbentuk tiga tahap yaitu: 1).zaman sriwijaya di bawah bangsa syailendra (600 – 1400) yang bercirikan kedaulatan. 2).zaman majapahit (600 – 1400 ) yang bercirikan keprabaun(kerajaan).




Tugas 2



3).kebangasaan modern yaitu negara indonesia merdeka(proklamasi 17 agustus 1945). Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama budha ,yang sangat terkenal di negara lain di asia.banyak musyafir dari negara lain misalnya dari cina belajar terlebih dahulu universitas tersebut terutama tentang agama budha dan bahasa sansekerta sebelum melanjutkan studiny ke india.malahan banyak guru - guru besar tamu dari india yang mengajar di sriwijaya misalnya Dharmakitri.cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercerminkan pada kerajaan sriwijaya tersebut yaitu berbunyi ‘marvuat vanua criwijaya siddhayatra subhiksa’ (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).

Kebangkitan Nasional Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri.Republik philipina (1898),yang dipelopori joez Rizal,kemenangan jepang atas rusia di tsunia (1905),gerakan sun yat sen dengan republik cinanya(1911). Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional,sehingga segera setelah itu muncul organisasiorganisasi pergerakan lainny : sarekat dagang islam (SDI)(1909),yang kemudian dengan cepat mengubah bentukny menjadi gerakan politik mengganti namany menjadi sarekat islam(SI) tahun(1911) di bawah H.O.S. cokroaminoto. Muculah Indische Parrtij(1913), yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu: Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, suwardi suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).dalam situasi yang menggoncang itulah muncul Partai Nasional(PNI) yang di pelopori oleh soekarno, ciptomangunkusumo, sartono, dan toko lainny.perjuangan titikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu indonesia merdeka.tokoh-tokoh antarlain: M.yamin, Wongsonegoro, Kuncoro purbonoto.perjungan rintisan nasional kemudian diikutin dengan sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air.lagu indonesia saat ini sebagai pengerak kebangkitan kesadaran berbangsa. Pendidikan Pancasila 5



Tugas 2



Zaman jepang Jepang masuk ke indonesia dengan propaganda "Jepang pemimpin Asia,Jepang saudara tua indonesia”.Akan tetapi dalam perang melawan sekutu barat yaitu(Amerikat, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan negara-negara sekutu lainnya).supaya mendapat dukungan dari bangsa indonesia, pemerintahan Jepang menjajikan indonesia merdeka kelak kemudian hari. Pada tanggal 29 april 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun kaisar jepang beliu memberikan hadiah „ulang tahun‟ kepada bangsa indonesia yaitu janji kedua pemerintahan jepang berupa „kemerdekaan tanpa syarat‟.janji itu disampaikan bangsa indonesia seminggu sebelum jepang menyerah, dengan Maklumat Gunseikan (pembesar tinggi sipil dan militer jepang di seluruh jawa dan madura). Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa indonesia sebagai Realisasi janji tersebut maka di bentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelediki usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dokur itu zyunbi tioosakai . sususan Badan penyilidik adlah sebagai berikut : Ketua (kaicoo)

: Dr.K.R.T Radjiman Wediodimimgrat

Ketu Muda

: Itibanse (seorang anggota dari luar)

Ketua Muda

: R.P.Soeraso(merangkap kepala)

Sidang BPUPKI pertama Sidang pertama kali di laksanakan selama 4 hari berturut-berturut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulan adalah sebagai berikut : 1) M.yamin pada tanggal 29 mei 1945, adapun M.yamin rumusuan ny adlah : 1).perikebangsaan, 2).perikemanusiaan, 3).periketuhanan, 4). Perikerakyataan, 5).kesejahteraan Rakyat. 2) Prof.soepomo tanggal 31 mei 1945




Tugas 2



3) Ir.soekarno , adapun Ir.soekarno rumusanny adalah : 1).Nasionalisme, 2).internasionalisme, 3).Mufakat(demokrasi), 4).kesahterahan sosial, 5).ketuhanan yang maha esa Lima perinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh soekarno di usulkan menjadi nama “pancasia”. Soekarno juga mengusulkan pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa indonesia atau „philosophische grondslag’ juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai „weltan scahuung’ dan dasar itulah kita dirikan negara bangsa indonesia.

Sidang BPUPKI Kedua Sidang BPUPKI kedua di laksanakan pada tangal 10 – 16 Juli 1945,ketua penambahan 6 anggota baru badan penyidik yaitu : 1). Abdul fatah 2). Asikin natanegara, 3). Soerjo Hamidjojo, 4). Muhammad Noor, 5). Abdul Kaffar Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan populer disebut “panitia sembilan” yang anggotanya adlah : 1). IR.soekarno, 2).Wachim Hasim, 3).M.Yamin, 4).Maramis, 5).Drs.Moh.Hatta, 6).Soebardjo, 7).Kyai abdul Kahar Moezakir, 8).Abikoesno Tjokrosoejoso, 9).Haji Agus salim

Proklamasi Kemerdekaan dan sidang PPKI Tanggal 17 agustus 1945(Kan Poo No.72/2605 k.11) pada pertengahan agustus 1945 di bentu panitia persiapan kemerdekaan indonesia.pada tanggal 8 agustus 1945 Ir.soekarno, Drs.Moh.Hatta , dan Dr.Radjidman di berangkatkan kesaigonpanggilan jendral Terauchi.menurut soekarno, jenderal Terauchi pada tanggal 9 agustus memberikan kepadanya 3 cap yaitu: Pendidikan Pancasila 7



Tugas 2



1).soekarno di angkat menjadi Ketua panitia persiapan kemerdekaan, Moh.Hatta sebagai wakil ketua, Radjiman sebagai anggota. 2).Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 agustus itu. 3).Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Panitia persiapan kemerdekaan terdiri atas 2 orang,termasuk ketua dan wakil ketua.pada tanggal 14 agustus 1945 Ir.soekarno mengumumkan orang banyak d kemayoran bahwa bangsa indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga(secepat mungkin).panitia persiapan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan komite Nasional.berdasarkan fakta sejarah tersebut ternyata bahwa panitia persiapan kemerdekaan indonesia yg semula adalah merupakan badan bentukan pemerintahan jepang, kemudian jepang jatuh dan kemudian di tambah anggota baru atas tanggungan sendiri maka berubahan sifatny dari badan jepang menjadi badan nasional sebagai badan pendahuluan bagi komite nasional.adapun 6 anggota tambahan baru tersebut adalah : 1).Wiranatakusuma, 2).Ki Hajar Dewantara, 3).Kasman singodimejo, 4).Sajuti Melik, 5).Iwa Kusuma Sumantri, dan ,6).Achmad soebardjo.

Sidang PPKI Sidang PPKI di laksanakan setelah keesoakanny hari pada tanggal 18 agustus 1945. Sidang pertama(I) di hadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai brikut: a).mengesahkan undang-undang dasar 1945 meliputi : 1).setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan undang-undang dasar 1945. 2).menetapkan rancangan Hukum dasar yang telah di terima dari badan penyelidikan pada tanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan piagam jakarta, kemudian berfungsi sebagai undang-undang dasar 1945. b).Memilih presiden dan Wakil presiden yang pertama. Pendidikan Pancasila 8



Tugas 2



c).Menetapkan berdirinya badan komite Nasional Indonesia pusat sabagai badan musyawarah darurat. Sidang PPKI kedeua(II) D laksanakan pada tanggal 19 agustus 1945 Sidang kedua menentukan ketetapan berikut : 1).tentang daerah Propinsi, dengan pembagian sebagai berikut: a).jawa barat,

e).borneo,

b).jawa tengah,

f).maluku,

c).jawa timur,

g).sulawesi,

d).Sumatra,

h).sunda kecil

hasil sidang yg ketiga dalam sidang tersebut adala dibentuknya kementrian,atau Departemen. Sidang PPKI ketiga (III) Dilaksanakan tanggal 20 agustus 1945. Sidang ketiga pembahasan pembentukan „Badan Keamanan Rakyat‟(BKR). Sidang PPKI keempat (IV) Membahas tentang Komite Nasional Partai Nasional indonesia. Pembentukan Negara Republik Indonesia(RIS) Konfresi meja bundar(KMB) maka di tanda tangani suatu persetujuan (mantelresolusi) oleh Ratu Belanda Yuliana dan Wakil pemerintahan RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 hasil persetujuan hasil konfresi meja buntar adalah: 1).Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat(federasi) Yaitu 16 Negara bagian(pasal 1 dan 2). 2).Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah kepada parlemen(Pasal 118ayat 2).




Tugas 2



3).Mukadimah konstitusi RIS telah menghapus sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD‟45, proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci. Persetujuan tanggal 27 desember 1945 tersebut bukanny penyerahan kedaulatan melainkan „pemulihan kedaulatan‟ atau „pengakuan kedaulatan‟. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950 Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaran Indonesia adlah sebagai suatu titik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD‟45 yaitu persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintahan Negara....‟ yang melindungi segenap bangsa indonesia dan selurah tumpah darah negara indonesia .........‟ yang berdasarkan UUD‟45 dan Pancasila.negara bagian dalam RIS tinggal 3 buah negara bagian saja yaitu: 1).Negara bagian RI Proklamasi 2).Negara bagian Indonesia timur (NIT) 3).Negara Sumatera Timur(NST) Berdasarka persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam kesatuan, dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 agustus 1950. Walaupun UUDS 1950 merupakan tongak proklamasi, Pancasila dan UUD‟45, namun kenyataan masih berorientasi kepada pemerintahan yang berasas demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila.hal ini di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1).sistem multi partai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinyakabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 bulan.ini berakibat tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan – pertentangan, gangguan-gangguan keamanan serta penyelewengan dalam masyarakat. 2).secara ideologi Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusuan otentik Pembukaan UUD‟45, yang dikenal sebagai Declaration of independence bangsa indonesia.demikian pula perumusan pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan.Namun bagaimanapun juga




Tugas 2



UUDS 1950, adalah merupakan suatu strategi ke arah negara Ri yang berdasarkan pancasila dan UUD‟45 dari negara Republik indonesia Serikat.

Dekrit presiden 5 juli 1945 Pemilu tahun 1955 tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam.keadaan seperti itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a).Makin berkuasanya modal – modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia. b).Akibat silih bergantinya kabinet, maka Pemerintahan tidak mampu menyalurkan dinamiaka masyarakat kearah pembangunan terutama pembangunan ekonomi. c).Sistem liberal yang berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet jatuh bangun, sehingga pemerintahan tidak stabil. d).pemilu 1955 ternyata tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat. Atas dasar inilah maka presiden akhirnya mengeluarkan Dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 juli 1955,yang isinya : 1).Membubarkan konstituante 2).Menetapkan berlakunya kembali UUD‟45 tidak berlakunya kembali UUDS 1950. 3).Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekrit : suatu putusan dari organ tertinggi(kepala negara atau orang lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak.landasan dekrit adlah : hukum darurat yang dibedakan atas dua macam yaitu: 1).hukum tatanegara darurat subjektif : suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada organ tertinggi untuk bila perlu untuk mengambil tindakan-tindakan hukum bahkan kalau perlu melanggar undang-undang hak-hak asasi rakyat, bahkan kalau perlu Undang-undang dasar. 2).Hukum tatanegara Darurat Objektif : Suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertingggi negara untuk mengambil tindakan – tindakan hukum, namun tetap berlandasakan pada konstitusi yang berlaku, contoh adalah SP 11 maret 1966. Pendidikan Pancasila 11



Tugas 2



Ideologi pancasila saat itu dirancang oleh PKI, yaitu digantinya dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep nasakom.peristiwa yang dicoba oleh komunis untuk mengganti ideologi pancasila.peristiwa – peristiwa itu antara lain dibangkitkannya bangsa indonesia untuk berkonfrontasi dengan malaysia, peristiwa Kanigoro,Boyolali, bandar betsy dan sebagainya. puncak peristiwa yaitu meletusnya pemberontakan Gestapu PKI atau dikenal dengan G 30S PKI pada tanggal 30 september 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 agustus 1945, disertai pembunuhan yang keji dari para jendral yang tidak berdosa.atas peristiwa tersebut maka tanggal 1 oktober 1965 diperingati bangsa indonesia sebagai „Hari Kesaktian Pancasila‟.

Masa orde baru Meletusnya gerakan 30S PKI dalam sejarah indonesia disebut sebagai „ orde lama‟ . setelah meletusnya G 30S PKI sampai saat ini disebut sebagai „orde baru‟.gelombang aksi rakyat muncul di mana – mana dengan tuntutan yang terkenal “TRITURA”(tiga tuntutan Hati nurani rakyat). Adpun isi TRITURA tersebut adalah sebagai berikut: 1).Pembubaran PKI dan ormas – ormasnya, 2).Pembersihan Kabinet dari unsur – unsur G 30S PKI, 3).Penurunan Harga Orde lama tidak lagi mampu menguasai pimpinan negara, maka presidan/panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada panglima angkatan darat Letnan suharto, yaitu dalam bentuk (supersemar) “surat perintah 11 maret 1966”.tugas pemegang super semar cukup berat, yaitu memulihkan keamanan dengan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta Ormas – ormasny, membubarkan PKI dan ormas – ormasnya serta mengamankan 15 menteri yang memiliki indikasi terlibat G 30S PKI dan lain – lainya. Sidang MPRS IV/1966, menerima dan memperkuat Super Semar dengan dituangkan dalam Tap no.IX/MPRS/1966.pemerintahan orde baru kemudian melaksanakan pemilu pada tahun 1973 dan terbentuk nya MPR tahun 1973.adapun misi yang harus diemban berdasarkan Tap no.X/MPR/1973 meliputi : 1).melanjutkan pembangunan lima tahun dan menyusul serta melaksanakan rencana lima tahunII dalam rangka GBHN. 2).membina kehidupan masyarkat agar sesuai dengan demokrasi pancasila, Pendidikan Pancasila 12



Tugas 2



3).melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orentasi pada kepentingan nasional. Demikian orde baru berangsur – angsur melaksanakan program – program dalam upaya untuk merelasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanan pancasila dan UUD‟45 secara murni dan konsekuen.

Masa Era Reformasi Sejarah Reformasi 1998 - Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).




Tugas 2



Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya : >> UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum >> UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR >> UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. >> UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum >> UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap Pendidikan Pancasila 14



Tugas 2



orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden. Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden. Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalahmasalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi




Tugas 2



Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja. Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF. Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 Pendidikan Pancasila 16



Tugas 2



miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang Pendidikan Pancasila 17



Tugas 2



kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan beritabarita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah. Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung Pendidikan Pancasila 18



Tugas 2



diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Pengangkatan B.J. Habibie Menjadi Presiden Republik Indonesia Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang mkelanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Habibie yang menjabat sebagai Presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsurunsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI. Dalam bidang Ekonomi, Pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia diantaranya : a.Merekapitulasi perbankan b.Merekonstruksi perekonomian Indonesia c.Melikuidasi beberapa bank bermasalah d.Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp. 10.000,-




Tugas 2



e.Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independent. Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada masa Pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa sajayang ingin menyampaikan pendpat,baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun untuk demonstrasi,setiap lembaga atau organisasiyang ingin melakukan demonstrasi hendaknyua mendapat izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Hal ini karena pihak kepolisian mengaju pada UU No.28 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama DPR berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi, adalah UU No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Masalah Dwifungsi ABRI Setelah Reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri empatt angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 POLRI Pendidikan Pancasila 20



Tugas 2



memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari AD, AL, dan AU. Reformasi Bidang Hukum Pada masa Pemerintahan Habibie dilakukan pembongkaran terhadapt berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orba, maka tampak jelas adanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak. Selama Pemerintrahan Orba, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks, maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok – kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, produk hukum dari masa Pemerintahan Orba sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan perlindungan tehadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.




Tugas 2



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan a. Belanda datang ke Indonesia pada akhir abad XVI b. Praktek VOC penuh dengan paksaan sehingga mendapatkan perlawanan dari rakyat dan kerajaan-kerajaan c. Di Indonesia kebangkitan nasional(1908) dipelopori oleh dr.Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo d. Badan

yang

menyelidiki

usaha-usaha

persiapan

kemerdekaan

Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) atau Dokuritu Zyumbi Tioosakai yang diketuai

oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. e. Panitia

persiapan

kemerdekaan Indonesia (PPKI)

merupakan

badan

bentukan Jepang, setelah Jepang jatuh badan berubah menjadi badan nasional. f. Setelah prokamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa indonesia

masih

menghadapi

kekuatan

sekutu

yang

berupaya

menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk

mengakui

pemerintahan

Nica

(

Netherland

Indies

Administration).




Tugas 2



Civil

g. Istilah „pancasila‟ dikemukakan pertamakalinya oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di saat ia mendapat giliran berpidato sesudah M. Yamin dan Soepomo. B. Saran a. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami. b. Jadikanlah Makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa/i berfikir aktif dan kreatif .

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan: 2008, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta http://ridwanal-bantani.blogspot.com,“pancasila dalam konteks sejarah“,20 April 2011. Gunawan Wibisono SH. M.Si : 2013 Modul 3, Pendidikan Pancasila, Universitas Mercu Buana, Jakarta




Tugas 2



Makalah Pancasila kajian sejarah.docx

Recommend Documents