BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Dalam era ini pembangunan nasional merupakan suatu hal yang sangat digencar – gencarkan, Pembangunan nasional ini sendiri bertujuan untuk menyediakan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Keberhasilan pembangunan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun dan memperbesar kesadaran masyarakat akan arti dan manfaat pembangunan sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memacu pembangunan. Dalam menyediaan infrastrukstur, harus melalui proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi, dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi jelas menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meliputi : 1. Keteknikan,
meliputi
persyaratan
keselamatan
umum,
konstruksi
bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku. 2. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan
peraturan
perundang – undangan undangan
yang
berlaku,
Pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Keteknikan Konstruksi. 3. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan undangan yang berlaku.
1
4. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan undangan yang berlaku. 5. Manfaat untuk masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakan. Untuk menjamin hal – hal diatas dapat terlaksana dengan baik maka dalam menyediakan infrastuktur bidang perlu adanya suatu pengawasan pelaksanaan konstruksi.
1.2
Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:
1.3
1.
Apa saja tugas dan wewenang dari konsultan pengawas?
2.
Bagaimana cara pemilihan konsultan pengawas?
3.
Bagaimana sistem organisasi konsultan pengawas?
4.
Apa perlindungan hukum bagi konsultan pengawas dalam kontrak kerja?
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Mengetahui tugas dari konsultan pengawas.
2.
Mengetahui cara pemilihan konsultan pengawas pada tahap pra pelaksanaan.
3.
Memahami struktur organisasi dan tugas dari masing – masing masing bagian konsultan pengawas.
4.
Mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh konsultan pengawas dalam kontrak kerja.
1.4
Manfaaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan dari makalah ini antara lain sebagai berikut: 1.
Sebagai bahan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai tugas dan wewenang dari konsultan pengawas.
2.
Sebagai bahan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai tata cara pemilihan konsultan pengawas pada tahap pra pelaksanaan.
2
4. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan undangan yang berlaku. 5. Manfaat untuk masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakan. Untuk menjamin hal – hal diatas dapat terlaksana dengan baik maka dalam menyediakan infrastuktur bidang perlu adanya suatu pengawasan pelaksanaan konstruksi.
1.2
Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:
1.3
1.
Apa saja tugas dan wewenang dari konsultan pengawas?
2.
Bagaimana cara pemilihan konsultan pengawas?
3.
Bagaimana sistem organisasi konsultan pengawas?
4.
Apa perlindungan hukum bagi konsultan pengawas dalam kontrak kerja?
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Mengetahui tugas dari konsultan pengawas.
2.
Mengetahui cara pemilihan konsultan pengawas pada tahap pra pelaksanaan.
3.
Memahami struktur organisasi dan tugas dari masing – masing masing bagian konsultan pengawas.
4.
Mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh konsultan pengawas dalam kontrak kerja.
1.4
Manfaaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan dari makalah ini antara lain sebagai berikut: 1.
Sebagai bahan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai tugas dan wewenang dari konsultan pengawas.
2.
Sebagai bahan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai tata cara pemilihan konsultan pengawas pada tahap pra pelaksanaan.
2
3.
Sebagai bahan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai st ruktur organisasi yang diterapkan pada konsultan pengawas, serta mengetahui tugas dari masing – masing masing bagian.
4.
Sebagai bahan pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh konsultan pengawas dalam kontrak kerja.
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Pengawasan Proyek (Pr oject Monitoring)
Usaha pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dengan peningkatan sarana fisik untuk menunjang peningkatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan dengan perencanaan maupun pelaksanaan yang baik. Menurut Peraturan Menteri PU No: 08/PRT/M2008 mengenai Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang dimaksud dengan Pengawasan Kegiatan Konstruksi adalah pengawasan melekat oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum baik fisik maupun non fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaan kontrak. Yang dimaksud tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sendiri adalah pemenuhan persyaratan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi. Adapun tujuan pengawasan konstruksi adalah memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi dimulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
2.2
Konsultan Pengawas
Layanan jasa konsultan pengawas konstruksi adalah suatu layanan jasa yang menyediakan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Perbedaan antara
4
seorang konsultan dengan ahli biasa adalah sang konsultan bukan merupakan pegawai perusahaan sang pengguna layanan (client), melainkan seseorang yang menjalankan usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan, serta berurusan dengan berbagai pengguna layanan dalam satu waktu. Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek dalam hal ini adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Konsultan pengawas biasa diadakan pada proyek bangunan dengan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi, bagian ini bisa merangkap dalam hal manajemen konstruksi namun perbedaanya adalah manajemen
konstruksi
mengelola
jalanya
proyek
dari
mulai
perencanaan,pelaksanaan sampai berakhirnya proyek sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalanya pelaksanaan proyek saja. Dalam kondisi nyata dilapangan diperlukan kerjasama yang baik antara konsultan pengawas dengan kontraktor agar bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan misalnya kontraktor dibatasi oleh waktu dalam melaksanakan pekerjaan jadi akan sangat terpengaruh dari proses aproval material atau shop drawing dari konsultan pengawas.
2.3
Tugas dan Wewenang Konsultan Pengawas
Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut: 1.
Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.
2.
Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
3.
Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
5
4.
Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.
5.
Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
6.
Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut: 1.
Memperingatkan atau menegur pihak peleksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
2.
Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
3.
Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek.
4.
Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar shopdrawing pelaksana proyek.
5.
Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site Instruction)
6.
Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Selain memiliki tugas dan wewenang konsultan pengawas juga memiliki
sasaran pengawasan dan ruang lingkup atau batasan pengawasan. Adapun sasaran dari pengawasan konsultan supervisi antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Proses perencanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat (proper design).
6
2.
Proses pemilihan penyedia jasa sudah dilakukan secara taat lengkap dan benar sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan.
3.
Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan produk pekerjaan konstruksi yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.
Sedangkan ruang lingkup dari konsultan pengawas antara lain adalah: 1.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan untuk setiap tingkat risiko.
2.
Pengawasan
terhadap
proses
perencanaan
pekerjaan
konstruksi
berdasarkan atas SNI, standar keteknikan yang ada dan value engineering serta manfaat pembangunan terhadap masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakannya. 3.
Pengawasan berkualifikasi,
terhadap
proses
dengan
harga
pemilihan terendah,
penyedia
jasa
yang
terevaluasi
dan
tanpa
penyimpangan yang penting dan pokok. 4.
Pengawasan terhadap pengendalian pelaksanaan kontrak.
5.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.
6.
Pengawasan terhadap tertib administrasi keuangan.
7.
Pengawasan terhadap pencapaian manfaat dengan melakukan analisis terhadap fungsi konstruksi setelah penyerahan kedua (FHO) serta keterpaduan program dengan sektor lainnya.
8.
Pengawasan terhadap risiko kegagalan konstruksi dan kegagalan
bangunan.
2.4
Penentuan Pemenang Seleksi Konsultan Pengawas
Dalam penentuan pemenang seleksi konsultan pengawas dapat dibagi melalui tiga empat cara evaluasi yaitu: 1.
Metode Evaluasi Kualitas
2.
Metode Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya
3.
Metode Evaluasi Pagu Anggaran
4.
Metode Evaluasi Biaya Terendah
7
Barikut adalah flow chart dari masing – masing metode evaluasi: 1.
Metode Evaluasi Kualitas
Gambar 2.1 Metode Evaluasi Kualitas
2.
Metode Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya
Gambar 2.2 Metode Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya
8
3.
Metode Evaluasi Pagu Anggaran
Gambar 2.3 Metode Evaluasi Pagu Aggaran
4.
Metode Evaluasi Biaya Terendah
Gambar 2.4 Metode Evaluasi Biaya Terendah
2.5
Struktur Organisasi Konsultan Pengawas
Disampaikan oleh Dharma Surya bahwa yang dimaksud dengan manajemen pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
9
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pelaksanaan Konstruksi proyek baik di proyek Pemerintah atau swasta perlu adanya struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek yang telah dibuat pada saat pekerjaan proyek, mencerminkan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari personil yang terlibat dalam pekerjaan proyek. Baik yang dibuat oleh Pemilik/Owner, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi. Pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah yang dalam kegiatan pelaksanaan proyek konsultan pengawas (Supervisi) dilibatkan, maka sebelum mobilisasi personil, Konsultan Pengawas ( Supervisi ) menyerahkan daftar personil serta struktur organisasi Konsultan Pengawas ( Supervisi) ke Pemilik/Owner.
Daftar personil tenaga Konsultan Pengawas (Supervisi) di lapangan terdiri dari: 1.
Direktur
2.
Team Leader
3. Profesional Staff /Tenaga Ahli Profesional staff / tenaga ahli memeliki beberapa bagian antara lain sebagai berikut: a.
Supervisi Engineer (SE)
b.
Quality Engineer ( QE )
c.
Chief Insfektor (CI)
10
4.
Sub Profesional Staff /Sub Tenaga ahli Sub profesional staff / sub tenaga ahli memeliki beberapa bagian antara lain sebagai berikut: a. Insfector b.
Surveyor
c. Lab. Technician
Direktur
Team Leader
Supervisi Engineer (SE)
Surveyor
Lab Technican
Chief Insfektor (CI)
Quality Engineer ( QE )
Inspector
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas
Tugas dan tanggung jawab masing-masing personil Konsultan Pengawas ( Supervisi ) di lapangan sebagai berikut : 1.
Team Leader 1)
Memberi bimbingan dan instruksi kepada Site Engineer, Site Inspector (pengawas Lapangan) Bertanggung jawab terhadap aspek teknis pekerjaan yang dilaksanakan, dengan memenuhi
11
2)
Kualitas yang dipersyaratkan, ketepatan waktu dan anggaran biaya yang tersedia.
3)
Bertanggung
jawab
dalam
ketepatan
waktu
untuk
menyampaikan laporan bulanan (monthly progress report kepada pemberi Tugas/ Owner dan Direktur Perusahaan. 4)
Berperan
sebagai
perwakilan
Perusahaan
dalam
berhubungan/berkoordinasi dengan Pemberi Tugas/ Owner, serta melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada Direktur Perusahaan. 5)
Bertanggung jawab dalam hal perubahan desain apabila diperlukan.
6)
Menciptakan format-format standar untuk kegiatan pengawasan di lapangan.
7)
Menjawab pertanyaan setelah menerima pertanyaan dari Owner secara tertulis ataupun lisan atas sesuatu hal yang menyangkut pekerjaan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Perusahaan.
1. Profesional Staff /Tenaga Ahli a.
Supervisi Engineering (SE) Supervisi Engineering (SE) akan berkedudukan di tempat berdekatan dengan lokasi pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawabnya. Supervisi Engineering (SE) bertanggung jawab
atas
seluruh
aktifitas
pekerjaan
kontraktor baik
pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek teknik, administrasi dan keuangan. Baik berupa design, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar perhitungan pembayaran
prestasi
pekerjaan
yang dilaksanakan
oleh
kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak. Tugas dan ta nggung jawab Supervisi Engineer (SE) mencakup, tapi tidak terbatas hal – hal sebagai berikut:
12
1)
Mengikuti petunjuk-petunjuk, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan inspeksi secara teratur ke paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaiakan
–
perbaikan
agar
pekerjaan
dapat
direalisasikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di dalam dokumen kontrak fisik. 2)
Mengikuti Rapat Pra Construction Meeting (PCM) serta pelaksanaan Survey Kondisi Lapangan dan Rekayasa Lapangan untuk menentukan Detail Pelaksanaan selama periode mobilisasi kontraktor serta memeriksa dan menandatangani Rencan Kerja (Time Schedulle), jadwal pengadaan bahan / peralatan dan personil yang diajukan oleh kontrkator sebelum mendapat persetujuan dari SNVT Pembangunan dan Pemeliharaan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3)
Melakukan pemeriksaan dan persetujuan terhadap analisa hasil test material / bahan, termasuk usulan komposisi campuran (JOB Mix Formula), baik untuk pekerjaan beton, aspal, tanah, agregat, dan soil cement apabila ada, serta memberikan rekomendasi atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut.
4)
Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk yang diusulakan oleh kontraktor sesuai dengan Spesifikasi Teknik.
5)
Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi kontraktor, segera melaporkan kepada kepala satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Fisik apabila kemajuan pekerjaan mengalami keterlambatan lebih dari 10% dari rencana. Membuat konsep saran-saran
13
penanggulangan
serta
perbaiakan (Axtion Plan) untuk Bahan Show Couse Meeting (SCM). 6)
Melakukan pengecekan secara cermat dan rutin semua pengukuran pekerjaan, dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
7)
Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan keuangan, serta menyerahkanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan.
8)
Membantu menyusun dan memeriksa kelengkapan Justifikasi Teknis, termasuk gambar dan perhitungan, sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
9)
Mengecek dan menanda tangani dokumen pembayaran bulanan (Montly Certificate) / Termin.
10)
Mengecek dan menanda tangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
11)
Memberi saran dan masukkan serta usulan tindak lanjut penyelesaian permasalahan di lapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemeliharaan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor.
12)
Melakukan inspeksi secara rutin, serta melaporkan dan memberikan saran teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
13)
Berkoordinasi dengan Team Leader (TL) dalam hal pengendalian administrasi, teknis dan keuangan fisik serta persiapan rekayasa, variasi/review design atas usulan dari pembangunan dan pemeliharaan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor.
b.
Quality Engineer (QE) QE bertanggung jawab kepada Supervisi Engineer (SE) dan berkedudukan di lokasi di mana kontraktor bekerja. QE bertanggung jawab terutama atas pengendalian mutu bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan
14
ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh dokumen kontrak. QE harus memahami benar metode pemeriksaan bahan, test laboratorium
dan Job Mix Formula yang
diisyaratkan dalam dokumen kontrak. Tugas dan tanggung jawab Quality Engineer (QE) mencakup, tapi tidak terbatas, halhal sebagai berikut : 1)
Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Supervision Engineer dan, serta mengusahakan agar Supervisison Engineer dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tertentu / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian mutu.
2)
Melakukan Pengawasan dan Pemantauan ketat atas pengaturan
personil
dan
peralatan
laboratorium
kontrkaktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak. 3)
Apabila diperlukan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan “Stone Crusher” dan “Asphalt Mixing Plant” atau peralatan yang diperlukan.
4)
Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan, serta segera memberikan laporan kepada Supervisi Engineer setiap permasalahan yang timbul dan usulan tindak lanjut sehubungan dengan permasalahan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan di lapangan.
5)
Melakukan analisis semua test material, termasuk usulan komposisi campuran (JOB Mix Formula), baik untuk pekerjaan beton, aspal, tanah, agregat dan soil cement apabila
ada,
serta
memberikan
rekomendasi
persetujuan dan penolakan usulan tersebut.
15
atas
c.
Chief Inspector ( CI ) Chief
Inspector
(CI) bertanggung jawab kepada
Supervision Engineer (SE) dan berkedudukan di lokasi dimana kontrkator bekerja. CI bertanggung jawab terutama atas pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek design, pengukuran volune bahan dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab Chief Inspector mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut : 1)
Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontrkator sesuai dengan design dan dokumen Kontrak yang telah ditentukan.
2)
Setiap saat mengikuti petunjuk Teknis dan Spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.
3)
Menyiapkan data terperinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan persiapan volume kontrak.
4)
Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh kontraktor, untuk dipakai sebagai dasar pembayaran bulanan (Monthly Certificate).
5)
Melaporkan segera kepada Supervisi Engineer (SE) atau Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)
Fisik
apabila
ternyata
pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampauinya volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 6)
Membuat catatan yang lengkap tentang pembayaran kepada kontrkator, sehingga tidak terjadi pembayaran berganda atau lebih.
7)
Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak dengan tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan, sehingga semua pembayaran pekerjaan kepada kontraktor betul – betul di dasarkan kepada ketentuan yang tercantum pada kontrak.
16
8)
Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
9)
Mengecek semua As-built Drawing yang di buat oleh kontrkator.
10) Membantu Supervision Engineer dalam menyiapakan data untuk Final Payment . 11) Memberi perintah kepada Inspektor untuk melaksanakan tugasnya. 12) Membantu SE dalam rangka memperoleh data kapsitas dan lalulintas serta tata guna lahan yang berpengaruh terhadap pelayanan jalan dalam lingkup wilayah tugasnya. 13) Beroordinasi dengan Supervision Engineer (SE) dalam hal Administrasi, Teknik serta Review Design / usulan perubahan lainya. 2.
Sub Profesional Staff /Tenaga Ahli a. Inspector Tugas dan kewajiban Inspector adalah mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut : 1)
Bertanggung jawab kepada Supervision Engineer / Chief Inspector untuk
mengawasi
kualitas
kontruksi
dan
memastikan berdasarkan basis harian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar-gambar
kerja
yang
sudah
disyahkan
oleh
Supervision Engineer . 2)
Mengawasi semua pengambilan contoh material dan pengadaan transportasi ke laboratorium untuk di tes, setelah di tes inspector harus menginformasikan kepada kontraktor tentang hasil pengujian dan setiap perbaikan yang dibutuhkan.
3)
Membuat catatan harian tentang aktivitas kontraktor dan engineer
dengan
17
format
laporan
standard
dan
memberitahukan
kontraktor
secara
tertulis
terhadap
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya. 4)
Mengagambarkan kemajuan harian yang dicapai kontraktor pada grafik (chart) yang telah disetujui.
5)
Membantu Supervisi Engineer dalam membuat laporan dan serah terima sementara serta pemeriksaan kualitas di lapangan.
6)
Memonitor dan melaporkan setiap kejadian (kecelakaan, kebakaran dan lain-lain) serta ketidak beresan di lapangan kepada Supervisi Engineer .
b.
Surveyor Tugas dan kewajiban Surveyor adalah mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut : 1)
Bertanggungjawab terhadap semua pengukuran kuantitas dan pekerjaan sementara serta membuat catatan untuk pengukuran
perhitungan
kunatitas
dan
sertifikasi
pembayaran untuk memastikan kontraktor dibayar sesuai dengan kontrak. 2)
Mengawasi untuk survey teknik lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan pengukuran dengan akurat telah mewakili kunatitas untuk pembayaran sertifikasi bulanan atau untuk pembayaran akhir (final).
3)
Membantu dan berhubungan dengan tim supervise dalam semua hal yang berhubungan dengan pengukuran kuantitas.
4)
Menyelesaikan atau memeriksa perhitungan kuantitas kontraktor.
5)
Mencatat rencana kemajuan yang terbaru dan membantu Supervisi Engineer / Quantity Engineer dalam penyerahan data fisik dan keuangan (finansial) pada waktu yang diperlukan.
6)
Membuat laporan harian untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang datang (masuk), perubahan
18
bentuk dan ukuran dari pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan dan kejadian-kejadian khusus. 7)
Membuat catatan lengkap dengan peralatan, tenaga kerja.
8)
Dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan
atau
mungkin
akan
menjadi
pekerjaan
tambahan (extra). 9)
Membantu Supervisi Engineer dalam melaksanakan dan
10) Lab. Technician adalah mencakup tapi tidak terbatas halhal sebagai melaporkan serah terima pekerjaan sementara (PHO). c. Lab. Technician Tugas dan kewajiban berikut : 1)
Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Supervision Engineer/Quality Enginner, serta mengusuhakan agar Supervisi Engineer dan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik selalu mendaqpat informasi yang diperlukan dengan pengendalian mutu.
2)
Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan perlatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dan perlatan pengendalian tersedianya tenaga dan perlatan penggendalian mutu sesuai dengan persyaraqtan dalam dokumen kontrak.
3)
Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan “Stone Crusher” dan “Asphalt Mixing Plant” atau peralatan lain yang diperlukan.
4)
Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksanan mutu bahan dan pekerjaan, serta memberikan laporan kepada Supervision Engineer setiap permasalahn yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan.
19
5)
Melakukan analisis semua hasil test, termasuk usulan komposisi campuran (job mix formula), baik untuk pekerjaan aspal, soil cement dan beton, serta memberikan rekomendasi dan justifikasi teknik atas persetujaun dan penolakan usulan tersebut.
6)
Melalukan
pengawasan
atas
pelaksanaan
“Coring”
perkerasan jalan yang dilakukan oleh kontraktor, sehingga baik jumlah serta lokasi “Coring” dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 7)
Menyerahkan kepada Supervisi Engineer himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat tanggal 10 bulan berikut.
8)
Memberi petunjuk kepada staf kontraktor, agar semua teknisi laboratorium dan staf pengendalian mutu mengenal dan memahami semua prosedur dan tata cara pelaksanaan test sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi.
2.6
Laporan oleh Konsultan Pengawas
Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, diperlukan beberapa macam laporan untuk mengetahui jalannya pelaksanaan. Tujuan utama laporan adalah: a.
Mencatat fakta-fakta tentang aspek kualitas, kuantitas, harga dan waktu yang digunakan, untuk mencegah kesulitan dalam pemkbicaraan mengnai fakta-fakta ini di kemudian hari.
b.
Mencatat fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan untuk dapat melakukan rekonstruksi beberapa bagian pekerjaan bila diperlukan.
c.
Mencatat banyaknya material, seperti beton, pipa, pasir, dan sebagainya, yang diogunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk menentukan nilai akhir kontrak.
d.
Mencatat semua perubahan dalam pelaksanaan di atas gambar asli, untuk dapat membuat gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing ).
20
2.6.1Laporan Supervisi E ngineer
a. Kemajuan pekerjaan. b. Catatan tentang keadaan sebelum pelaksanaan pekerjaan (mutual check 0% atau biasa disebut MC-0) c. Perintah – perintah (instruksi) dari Team Leader d. Pengesahan/persetujuan dari laporan yang dibuat oleh kontraktor yang telah diperiksa oleh Pengawas Lapangan e. Kedatangan material dilapangan 2.6.2
Laporan Team Leader
a. Catatan Rapat b. Surat menyurat c. Perintah perubahan d. Catatan tentang claim dari kontraktor e. Persetujuan atas laporan dari Site Engineer 2.6.3
Berita
Acara
Kemajuan
Pekerjaan
untuk
Pembayaran
Angsuran
Berisi hal – hal sebagai berikut: a. Persetujuan Pemimpin Kegiatan untuk merealisasi pembayaran Angsuran Kontraktor. b. Pernyataan Pemimipin Kegiatan mengenai prestasi pekerjaan kontraktor berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksana yang telah dibuat oleh Konsultan Pengawas telah mencapai prosentase tertentu. 2.6.4
Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan
Berisi hal – hal sebagai berikut: a. Pernyataan bahwa telah diadakan pemeriksaan bersama oleh Konsultan Pengawas dan Pengelola Teknis terhadap hasil pekerjaan Kontraktor Pelaksana. b. Pernyataan dari Konsultan Pengawas dan Pengelola Kegiatan bahwa pekerjaan-pekerjaan telah diselesaikan dengan baik.
21
c. Kontraktor masih bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan cacat tersembunyi yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan. 2.6.5
Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Fisik
Berisi hal-hal sebagai berikut :Antara Pemimpin Kegiatan sebagai pihak kesatu dengan Kontraktor sebagai pihak kedua ; setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik dengan ketentuan Kontraktor tetap bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan. Berita Acara ini dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan Fisik. 2.6.7
Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan
Berisi hal – hal sebagai berikut: a. Pernyataan dari Pengelola Kegiatan dan Konsultan Pengawas yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil pekerjaan Kontraktor, dan yang bersangkutan telah menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu telah me mperbaiki segala kerusakan, kekurangan dan cacat tersembunyi yang terdapat pada waktu Serah Terima yang pertama. b. Berdasarkan pernyataan di atas dapat diadakan Serah Terima Kedua atas seluruh pekerjaan pelaksanaan. Berita Acara ini dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pertama. 2.6.8
Laporan Hasil Rapat Lapangan
Berupa Notulen Rapat Lapangan yang berisi : a. Hari, Tanggal, Tempat,Waktu diadakan rapat. b. Pemimpin serta peserta yang hadir. c. Acara pembahasan/masalah yang dibicarakan. d. Hasil kesimpulan/keputusan yang disepakati. 2.6.9
Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan
Berisi pernyataan dari Pengelola Teknis bahwa telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pekerjaan pengawasan, dengan hasil bahwa Konsultan Pengawas telah memenuhi kewajibannya
22
sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan. Laporan ini dilampiri dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Kontraktor. 2.6.10
Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk Pembayaran Angsuran
Berisi pernyataan Pemimpin Kegiatan atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan yang telah dibuat oleh Pengelola Kegiatan, dinyatakan
prestasi
pekerjaan
Pengawasan
telah
mencapai
prosentasi tertentu. Atas dasar pernyataan tersebut di atas Konsultan Pengawas berhak menerima Imbalan Jasa Pengawasannya. 2.6.11
Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Fisik
Berisi hal-hal tentang : Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan Fisik untuk yang kedua kalinya.Berita
Acara
ini
dilampiri
dengan
Berita
Acara
Pemeliharaan Pekerjaan Pelaksanaan. 2.6.12
Berita Serah Terima Pekerjaan Pengawasan
Berisi pernyataan antara Pemimpin Kegiatan dengan Konsultan Pengawas.setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Pengawasan. Berita Acara ini dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Fisik Kontraktor. Seluruh Laporan dan Berita Acara tersebut dibuat sesuai kebutuhan proyek, minimal untuk Arsip Konsultan, Arsip Pemilik Kegiatan, Kontraktor. Adapun catatan – catatan yang harus ditangani oleh Pengawas Lapangan (inspector) dengan bimbingan dari Supervisi engineer , yaitu:
2.7
a.
Buku catatan harian ( log book )
b.
Lembar gambar pelaksanaan pekerjaan beserta perubahannya
Laporan oleh Kontraktor
Kontraktor harus membuat laporan / dokumen berikut ini, yang harus diperiksa oleh pengawas lapangan/ inspector serta disetujui oleh Supervisi Engineer , yaitu:
23
2.7.1
Jadwal pelaksanaan
Jadwal untuk pekerjaan (Time Schedule) harus dibuat oleh kontraktor, sesuai dengan waktu yang diberikan di dalam kontrak. Jadwal ini harus diperiksa oileh Supervisi Engineer , bila diperlukan diperbaiki, kemudian disetujui oleh Team Leader. Supervisi Engineer haruis memeriksa apakah kemajuan pekerjaan masih sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Bila terjadi ketidak sesuaian, kontraktor harus diberitahu dan diperbaiki seperlunya.(Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Terlampir) 2.7.2.
Laporan harian
Laporan harian harus dibuat oleh kontraktor dan diperiksa oleh Inspector
(Pengawas
Lapangan).
Proyek/Konsultan
akan
menyediakan format khusus laporan harian. Adapun hal-hal yang harus dicatat dalam laporan harian adalah sbb: a. Waktu kegiatan: hari, tanggal b. Aktifitas pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Di dalam pelaksanaan, ini disebutkan bagian yang dikerjakan itu, untuk posisi apa; misalnya pemasangan pipa diameter 100 mm di jalan Nangka dengan panjang sekian meter. Atau pekerjaan sipil; misalnya pengecoran dinding reservoir dgn volume 30 m3 beton K-225, dsb c. Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan. Tenaga yang dicatat adalah tenaga yang terlibat pada waktu itu, keahlian dan jumlahnya dicatat di laporan harian ini. d. Jenis bahan yang didatangkan berikut volumenya. Semua material yang disediakan oleh kontraktor harus dicatat, termasuk barang yang disediakan oleh pemberi Tugas/Proyek juga harus dicatat di laporan harian ini. e. Peralatan yang digunakan; Hanya alat yang digunakan yang dicatat, nama jenis alat dan banyaknya alat yang dicatat. f. Kondisi cuaca pada waktu itu.
24
g. Catatan lain: misalnya ada perubahan jalur pipa atau ada perubahan desain dicatat pada laporan harian ini.
2.7.3
Laporan mingguan
Laporan Mingguan dibuat oleh Kontraktor dan harus diperiksa oleh Site Engineer setelah konsultasi dengan Site Inspector (Pengawas Lapangan) Proyek / Konsultan menyediakan format khusus laporan mingguan. Di dalam laporan mingguan dicantumkan kemajuan dari semua bagian pekerjaan yaitu: a. Butir-butir dari BOQ (Bill of Quantity) sesuai volume dalam kontak. b. Persentase dari jumlah nilai kontrak untuk setiap butir pekerjaan. c. Banyaknya dan persentase pelaksanaan pekerjaan dari minggu sebelumnya. d. Banyaknya dan persentase pelaksanaan dalam minggu ini. e. Banyaknya dan persentase pelaksanaan di akhir minggu ini.
2.7.4
Tagihan berdasarkan kemajuan proyek
Kemajuan pekerjaan yang ditagihkan harus dibuat oleh kontraktor dan diperiksa oleh Supervisi Engineer dan Administrasi kontrak. Supervisi Engineer harus memeriksa apakah kemajuan yang ditagihkan sesuai dengan kenyataan. Persentase dari butir-butir pekerjaan dalam tagihan, tidak boleh melebihi, tetapi dapat kurang dari kemajuan yang sesungguhnya. Untuk menentukan ini harus dikonsultasikan dengan pengawas lapangan dan di cross check dengan catatan yang dibuat pengawas lapangan. Bila kemajuan pekerjaan terlah diperiksa, serta tagihan pada bagian ini telah dinyatakan benar, Tagihan akan diberikan kepada administrator proyek, yang selanjutnya dapat dibayarkan seperti yang diatur dalam perjanjian kontrak. Jadi Supervisi Engineer bertanggung jawab untuk memeriksa kuantitas dan administrator kontrak untuk
25
memeriksa harga, perhitungan dan pengesahan berdasarkan spesifikasi kontrak. Proses penagihan bisa berbeda berdasarkan instansi yang berbeda.
2.7.5
Laporan hasil pengujian
Untuk beberapa bagian pekerjaan, perlu dilakukan pengujian, misalnya untuk kualitas beton karakteristik yang disyaratkan yang akan dilaksanakan harus ada rencana campuran beton (Mix Design), begitu pula hasil beton yang dipakai harus membuat benda uji (kubus, misalnya) pada waktu pelaksanaan, atau juga pemadatan kembali bekas galian. Pengawas Lapangan (Inspector) harus memerikas apakah pengujian-pengujian ini dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknik kontrak dan dengan cara yan benar. Evaluasi dari hasil pengujian akan dikerjakan oleh Supervisi Engineer bersama dengan Team Leader. Kontraktor akan diberitahu / instruksi sesuai dengan hasil pengujian ini. 2.8
F low Chart Penerimaan Hasil Progres Kontraktor
Gambar 2.6 F low Chart Pengawasan Pekerjaan
1. Initial Inspection lebih dominan sebagai Engineering Process: a.
Pemahaman design (posisi, dimensi, quantity dan bentuk rencana)
b.
Pemahaman spesifikasi (karakter material rencana)
26
c.
Persetujuan material ( test sample material, brosur-brosur, mock up)
d.
Pembuatan Job Mix Formula (beton, timbunan pilihan)
e.
Proposal justifikasi teknis (design usulan/alternatif & hitungan teknis jika ada)
f.
Persetujuan Shop Drawing /Gambar Kerja lapangan
g.
Persetujuan Rencana Mutu Kontrak
2. Incoming Control , Pengendalian Pada saat Permulaan Kerja dan Kedatangan Bahan a. Permulaan Kerja 1) Uitzet posisi 2) Bentuk 3) Dimensi pekerjaan 4) Pembandingan terhadap rencana b. Kedatangan Material 1) Pemeriksaan Material datang, dibandingkan dengan Material Contoh 2) Visualisasi/Bentuk/Warna, Dimensi/Ukuran, Merk, Type, Serial dsb 3) Pemeriksaan Proses Produksi Material, dibandingkan dengan Job Mix 4) Beton Ready Mix, Factory Visit untuk material pabrikan dsb 5) Test
Berkala
terhadap
material
acak/sampling) 6) Slump Test, Test Baja tulangan dsb 3. Interprocess Control a. Checking Kesesuaian dengan Shop Drawing b. Checking Kesesuaian dengan Mock Up c. Checking Kesesuaian hasil penghamparan d. Dilakukan secara Kontinu (Checking) 4.
Final Control
27
datang
(cara
Berikut adalah beberapa contoh flow chart penerimaan progress kontraktor suatu pekerjaan : 1.
F low Chart Pekerjaan Beton:
Gambar 2.7 F low Chart Pengawasan Pekerjaan
28
2.
F low Chart Pekerjaan Ready Mix
Gambar 2.8 F low Chart Pengawasan Pekerjaan
2.9
Perlindungan Hukum yang Didapat Konsultan Pengawas
Dewasa ini pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu kewaktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter. Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara
lain
dengan
meningkatnya
kesejahteraan
rakyat.
Kemajuan
pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Didalam pelaksanaan berbagai pembangunan yang bersifat fisik, pihak pemberi kerja menginginkan agar suatu sarana bangunan yang di
29
bangun itu dapat diselesaikan tepat waktu dan sasuai seperti yang tertera di dalam kontrak serta mempunyai mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Pelaksanaan konstruksi yang berkembang pesat di Indonesia, harus didukung dengan peraturan-peraturan yang bersifat living constitution melalui peran hukum kontrak yang dapat menjamin bahwa pembangunan tersebut akan berlangsung secara teratur dan aman bagi semua pihak sehingga jika terjadi permasalahan atau kegagalan proyek pembangunan tidak bermuara ke ranah hukum. Di negara maju sangat jarang permasalahan kontrak diselesaikan melalui pengadilan formal seperti pengadilan negeri, biasanya mereka menyelesaikan secara nonformal melalui mediasi dan arbitrase. Meskipun telah terbit Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah namun sampai saat ini Indonesia belum punya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jasa konsultan, yang ada hanya PP No. 54 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi. PP No. 54 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi itu tidak cukup kuat untuk memfasilitasi kepentingan konsultan yang selama ini kerap dirugikan karena berbagai tuntutan hukum baik dari pihak pengguna jasa (swasta dan pemerintah) maupun pihak pengawas (BPK, KPK, LSM, media). Seringkali konsultan diaudit oleh berbagai pihak seperti polisi, KPK, BPK, bahkan media, dengan asumsi masing-masing sehingga tidak ada sinkronisasi tentang bagaimana memahami bahasa yang ada dalam kontrak kerja. Sebelumnya sudah pernah ada yang mengajukan draf UU jasa konsultan tersebut kepada DPR, namun tidak ada tindak lanjutnya hingga kini. Saat ini terdapat beberapa anggota INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) yang sudah ditahan, dan lainnya menjadi tersangka karena tidak benar-benar memahami bahasa dalam kontrak konstruksi.Untuk itu INKINDO berharap adanya Undang-Undang yang dapat mengurangi risiko hukum yang cenderung merugikan pihak konsultan baik karena penyelewengan kontrak ataupun karena kegagalan bangunan. Diharapkan
30
undang-undang tentang jasa konsultan dapat diwujudkan agar profesi konsultan memiliki payung hukum yang jelas dan menjadi sebuah profesi yang tidak terpinggirkan.
31
BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1.
Konsultan pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk
mewujudkan
tercapainya
pembangunan
yang,
tepat,
tertib
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, ekonomis dan aman. Pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi dimulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. 2.
Dalam penentuan konsultan pengawas terdapat tiga dokumen yang harus dipenuhi oleh calon konsultan pengawas, diantaranya adalah: 1.
Dokumen Administrasi
2.
Dokumen Teknis
3.
Dokumen Biaya
Untuk penetapan pemenang sendiri didasarkan pada: 1.
Menetapkan peserta dengan nilai kombinasi tertinggi sebagai pemenang.
2.
Menetapkan peserta yang peringkat teknisnya tertinggi sebagai pemenang.
3.
Menetapkan peserta dengan biaya penawaran terkoreksi yang terendah dan tidak melampaui pagu anggaran sebagai pemenang.
3.
Pelaksanaan Konstruksi proyek baik di proyek Pemerintah atau swasta perlu adanya struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek yang telah dibuat pada saat pekerjaan proyek, mencerminkan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari personil yang terlibat dalam pekerjaan proyek. Dalam struktur organisasi konsultan pengawasan ada beberapa personil antara lain: 1. Profesional Staff/Tenaga Ahli a. Supervisi Engineer (SE) b. Quality Engineer ( QE ) c. Chief Insfektor (CI)
32
2. Sub Profesional Staff/Sub Tenaga ahli a. Insfector b. Surveyor c. Lab. Technician 4.
Ditinjau dari masa sekarang perlindungan hukum untuk konsultan pengawas masih belum memeliki payung hukum yang jelas, yang ada hanya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi.
3.2
Saran
1.
Dalam proses pemilihan konsultan pengawas yang dalam hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 tahun 2007 masih banyak poin yang kurang terperinci, sehingga diperlukan pedoman khusus untuk mengatur proses pemilihan konsultan pengawas.
2.
Masih belum ada Undang – Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsultan pengawas. Diharapkan undang-undang tentang jasa konsultan dapat diwujudkan agar profesi konsultan memiliki payung hukum yang jelas dan menjadi sebuah profesi yang tidak terpinggirkan.
33
LAMPIRAN
1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
34
2. Laporan Mingguan
3. Laporan Kemajuan Fisik
35
