BAB I PERMASALAHAN
Dalam Contract Contract Social J.J Rouss Rousseau eau mengem mengemukak ukakan an bahwa bahwa negara negara terjad terjadii kare karena na
adan adanya ya
perj perjan anji jian an
masy masyar arak akat at
yang yang
hake hakeka katn tnya ya
terj terjad adii
peny penyer erah ahan an
kekuasaan/beberapa kekuasaan, bukan kedaulatan dari masyarakat kepada kesatuan itu. Pada Pada kenyat kenyataan aannya nya dalam dalam pelaks pelaksanaa anaan n pemeri pemerinta ntahan han disera diserahkan hkan kepada kepada raja raja atau atau penguasa, masyarakat hanya sebagai pemegang kedaulatan. Berangkat Berangkat dari hal tersebut, tersebut, Pemerintah Pemerintah dalam melaksanakan melaksanakan kewajibannya kewajibannya harus dapat memahami kehendak masyarakat, artinya kehendak kemauan pemerintah harus sejalan dengan kemauan masyarakat. Penguasa mempunyai kewajiban untuk selalu mengusahakan agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah adalah suatu badan di dalam Negara yang bersandar kepada rakyat corps, yang berdaulat. Kemauan yang dimiliki oleh Pemerintah disebut volunte de corps, karena karena pemeri pemerinta ntah h terdir terdirii dari dari sekelo sekelompo mpok k manusi manusiaa terten tertentu tu yang yang diperc dipercaya aya oleh oleh rakyat.
Penyelengga Penyelenggaraan raan kekuasaan kekuasaan yang baik menurut menurut Plato Plato yang menjadi pemimpin pemimpin negara haruslah seorang seorang yang dapat menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Pada akhirnya Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.
1
Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara pertama, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), hukum yaitu sebagai berikut : pertama, kedua, kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), ketiga, ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), keempat , pembagian kekuasaan kelima, pengawasan peradilan (pasal 24), keenam, partisipasi (pasal 2, 4, 16, 19), kelima, warga negara (pasal 28), ketujuh, ketujuh, sistem perekonomian (pasal 33). Eksistensi Indonesia seba sebaga gaii negar negaraa hukum hukum seca secara ra tegas tegas dise disebu butk tkan an dalam dalam Penj Penjel elas asan an UUD UUD 1945 1945 : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat (rechtsstaat )”. )”. Sebagai Sebagai negara hukum, setiap setiap tindakan tindakan pemerintah pemerintah harus berdasarkan berdasarkan atas hukum karena dalam negara hukum terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat dan peraturan peraturan perundang-und perundang-undangan angan belum tersedia tersedia maka pemerintah pemerintah diberi diberi kebebasan kebebasan bertindak (discresionare (discresionare power ) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai salah salah satu satu sarana sarana yang yang member memberika ikan n ruang ruang gerak gerak bagi pejabat pejabat atau atau badan-ba badan-badan dan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang Pemerintah Pemerintah sebagai eksekutif eksekutif mempunyai mempunyai fungsi memerintah memerintah (absolut) (absolut) dan fungsi pelayanan (relatif), yang keduanya mempunyai peranan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan bergulirnya era, kedua fungsi ini mengalami
2
perke perkemba mbanga ngan. n. Bangsa Bangsa Indones Indonesia ia saat saat ini belum belum merasa merasakan kan keseja kesejahte hteraa raan n yang yang didambakan, fungsi mana yang mampu merealisasikan itu? Dalam makalah makalah ini dibahas lebih lanjut mengenai mengenai fungsi pemerintah pemerintah tersebut tersebut seba sebaga gaii pener penerim imaa keku kekuas asaa aan/ n/se seba bagai gaian an kekua kekuasa saan an dari dari raky rakyat at yang yang berd berdau aula lat, t, pelaksanaannya dalam memutar roda pemerintahan dan upaya peningkatan fungsi yang terkait dalam mewujudkan tujuan negara.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. FUNGSI DAN WEWENANG
Pemerintah Pemerintah mempunyai dua macam fungsi yang harus dijalankann dijalankannya, ya, yaitu yaitu fungsi memerintah (absolut) dan fungsi pelayanan (relatif).
1. Fungsi Memerintah (Absolut)
Fungsi memerintah merupakan fungsi pokok, fungsi yang harus dilaksanakan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Disebut juga sebagai fungsi absolut atau mutlak karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka roda pemerintahan akan berhenti.
Sebagaimana Sebagaimana yang telah dipaparkan dipaparkan oleh J.J Rousseau, Rousseau, pelaksanaan fungsi ini tidak semata-mata memerintah dengan sekehendak pemerintah. Pelaksanaan fungsi ini tetap pada rel hukum yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kehendak rakyat dan berpihak pada kepentingan rakyat .
2. Fungsi Pelayanan (Relatif)
Fungsi pelayanan pelayanan merupakan merupakan fungsi penunjang penunjang yang sifatnya adalah pemerian (public service). service). Disebut juga sebagai fungsi relatif pelayanan umum/pelayanan publik public karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka roda pemerintahan masih dapat berjalan namun yang terpengaruh adalah perwujudan tujuan negara.
4
Pelaksanaan fungsi pelayanan mempunyai tiga alternatif yang dapat dijalankan pemerintah, yaitu :
a.
Alternatif Pertama
Pemerintah Pemerintah melaksanakan melaksanakan sendiri sendiri tanpa melibatkan melibatkan pihak lain (swasta). (swasta). Dasar pelaksanaannya adalah hak monopoli sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yaitu Cabang-cabang yang penting bagi Negara dan yang menguasai haja hajatt hidu hidup p oran orang g bany banyak ak diku dikuas asai ai oleh oleh Nega Negara ra.. Tuju Tujuan anny nyaa agar agar terj terjam amin in ketersediaan dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat luas, seperti listrik dan transportasi kereta api. Kelemahannya ialah kualitas pelayan yang rendah.
b.
Alternatif Ke Kedua
Pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini dilakukan dengan bentuk kerja sama dan subsidi. Sebagai contoh kerja sama pemerintah dengan swasta dalam penyelengaraan pendidikan, pendirian rumah sakit umum oleh pemerintah dengan memberikan subsidi kepada rumah sakit swasta dan lain-lain.
c.
Alternatif Ketiga
Fungsi pelayanan dilakukan sepenuhnya oleh swasta. Pihak swasta tampil sendiri tanpa kehadiran pemerintah pemerintah dalam memberikan memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat masyarakat
5
dengan dasar hukum adanya ijin dalam arti luas (terdiri dari ijin dalam arti sempit, dispensasi, lisensi, konsensi) dari pemerintah.
Pela Pe laya yana nan n pu publ blik ik ad adal alah ah se sega gala la be bent ntuk uk ke kegi giat atan an pe pela laya yana nan n um umum um ya yang ng dilaks dil aksana anakan kan ole oleh h ins instan tansi si pem pemeri erinta ntah h di pus pusat, at, di dae daerah rah,, dan li lingku ngkungan ngan Bad Badan an Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang -undangan.
Pada Pa da ha hakek kekat atny nyaa pe pemb mban angu gunan nan na nasi sion onal al su suat atu u ba bangs ngsaa di dila laks ksan anaka akan n ol oleh eh masyar mas yaraka akatt ber bersam samaa pem pemeri erintah ntah,, mas masyar yarakat akat adal adalah ah pel pelaku aku uta utama ma pem pemban banguna gunan, n, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menciptakan suasan sua sanaa kon kondus dusif if yan yang g men menunj unjang ang keg kegiat iatan an rak rakyat yatnya nya.. Keg Kegiat iatan an mas masyar yaraka akatt dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional suatu bangsa.
Hakekat pelayanan publik : •
Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik. •
Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga
pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6
•
Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam
derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Asas Pelayanan Publik
Pelayanan Pelay anan Publi Publik k dilak dilaksanaka sanakan n dalam suatu rangka rangkaian ian kegiat kegiatan an terpa terpadu du yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :
•
Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
•
Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.
•
Mutu proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
•
Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai perundangundangan yang berlaku.
7
Pember Pem berian ian pel pelaya ayanan nan umu umum m ole oleh h apa aparat ratur ur pem pemeri erinta ntah h kep kepada ada mas masyar yarakat akat adalah ada lah mer merupak upakan an per perwuj wujuda udan n dar darii fun fungsi gsi apa aparat rat neg negara ara,, agar ter tercip ciptan tanya ya sua suatu tu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal - hal yang perlu mendapatkan perha perhatia tian n dal dalam am pro prosed sedur ur oper operasi asiona onalis lisasi asi pel pelaya ayanan nan umu umum m yan yang g dib diberi erikan kan ole oleh h instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan.
Pemeri Pemerinta ntah h dalam dalam melaks melaksana anakan kan fungsi fungsinya nya tidak tidak dapat dapat dipisa dipisahkan hkan dengan dengan adanya wewenang. Telah diuraikan pad bab terdahulu bahwa sebagai negara hukum, penggu penggunaa naan n wewenan wewenang g oleh oleh pemeri pemerinta ntah h dibata dibatasi/ si/dia diatur tur dengan dengan undangundang-unda undang. ng. Adapun kewenangan itu sendiri dibagi menjadi dua , yaitu : kewenangan yang bersifat orisinal dan kewenangan yan bersifat non orisinal.
1. Kewenan Kewenangan gan yang yang bersi bersifat fat orisin orisinal al
Kewenangan yang bersifat orisinal adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh aturan perundang-undangan dan bersifat permanen.
2. Kewenan Kewenangan gan yang yang bers bersif ifat at non non orisin orisinal al
Kewenangan non orisina bukan berarti bahwa kewenangan ini palsu atau tidak sah. Kewenangan ini adalah kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang
8
dan sifatnya insidentil. Kewenangan ini dibedakan menjadi dua ,yakni Mandat dan Delegasi.
a.
Mandat
Mandat Mandat merupa merupakan kan pelimp pelimpaha ahan n sebagi sebagian an wewena wewenang ng dari dari Pember Pemberii mandat mandat (mandaris kepada penerima mandat (mandataris).
b.
Delegasi
Dele Delega gasi si adala adalah h pelim pelimpa pahan han selu seluru ruh h wewen wewenan ang g dari dari Pemb Pember erii deleg delegas asii (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris)
B. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN YANG BELUM OPTIMAL
Saat ini posisi, wewenang dan peranan aparatur pemerintah masih sangat kuat, baik dalam mobilisasi mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan pelaksanaan pemer pemerint intaha ahan n dan pembang pembangunan unan yang yang masih masih terkes terkesan an sentra sentrali listi stik. k. Disamp Disamping ing itu, itu, kepekaan aparatur untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai per perke kemb mban anga gan n ekono ekonomi mi,, sosi sosial al dan poli politi tik k sanga sangatt kuran kurang g sehi sehing ngga ga kedu keduduk dukan an pemerintah yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down daripada horizontal partisipatif .
Penggunaan Penggunaan wewenang wewenang yang tidak sesuai dengan peruntukanny peruntukannyaa begitu kental pada pada aparat aparatur ur negara, negara, sehing sehingga ga terjad terjadii perges pergesera eran n yang yang nyata, nyata, aparat aparat pemeri pemerinta ntah h
9
sebagai pelayan publik berubah fungsi menjadi menjadi aparat yang ingin senantiasa dilayani masyarakat, yang menonjolkan/mengutamakan pemberian perintah dari pelayanan.
Renda Rendahn hnya ya mutu mutu pela pelaya yana nan n publi publik k di Indon Indones esia ia saat saat ini ini sala salah h satu satuny nyaa disebab disebabkan kan organi organisas sasii pemeri pemerinta ntah h masih masih belum belum efisie efisien, n, yang yang antara antara lain lain ditanda ditandaii denga dengan n adany adanyaa tump tumpan ang g tindi tindih h kegi kegiat atan an antar antar inst instan ansi si dan dan tidak tidak opti optima maln lnya ya administrasi negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Ketidakoptimalan itu disinyalir akibat ketidakjelasan pembedaan antara negara dan pemerintah, termasuk instansi mana yang disebut sebagai administrasi negara dan administrasi pemerintahan dan masih masih banyak banyak fungsi fungsi-fu -fungs ngsii yang yang sudah sudah seharu seharusny snyaa dapat dapat disera diserahka hkan n kepada kepada masyarakat masih ditangani pemerintah.
Masalah lain yang penting adalah bahwa gaji pegawai masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal tersebut menyebabkan etos kerja rendah serta menjadi sebab dan akibat terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis multi dimens dimension ional al yang yang dihada dihadapi pi dalam dalam beberap beberapaa tahun tahun terakh terakhir. ir. Pada Pada akhirn akhirnya ya hal ini menimbulkan menimbulkan citra buruk dan ketidakpercayaa ketidakpercayaan n masyarakat masyarakat baik di dalam dan di luar tugas terhadap aparatur pemerintah. Tidak Tidak dapat dapat dipungk dipungkiri iri bahwa aparatu aparaturr negara negara saat saat ini masih banyak banyak yang yang berperilaku negatif. Aparatur kaya akan struktur tapi miskin akan fungsi. Sebagai salah satu satu cara cara penanga penanganan nan,, reform reformasi asi birokr birokrasi asi untuk untuk memper memperbai baiki ki dan mening meningkat katkan kan
10
kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik oleh karena itu reformasi harus terus dilaksanakan secara komprehensif, konsisten dan berkelanjutan. Reform Reformasi asi politi politik k yang yang dimula dimulaii akhir akhir tahun tahun 1990-a 1990-an, n, memang memang membaw membawaa perub perubahan ahan.. Banyak Banyak desakan desakan dan tekana tekanan n agar agar fungsi fungsi Pemeri Pemerinta ntah h diubah diubah menjad menjadii Melayani Melayani bukan lagi Memerintah Memerintah Tidak berarti pemerintah pemerintah harus meminimalkan meminimalkan fungsi memerintah sebagai fungsi absolute, akan tetapi peningkatan kualitas dan mutu fungsi pelayanan menjadi sorotan tajam dari masyarakat yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.
11
BAB III KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Pemerintah Pemerintah mempunyai fungsi memerintah memerintah (absolut) dan fungsi pelayanan pelayanan (relatif/ (relatif/penunj penunjang) ang) dalam menjalankan menjalankan roda pemerintahan. pemerintahan. Pelaksanaan Pelaksanaan dua fungsi fungsi tersebut dan penggunaan wewenang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya pemerintah belum optimal dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum public public service). Hal ini ditanda ditandaii dengan dengan belum belum tercip terciptan tanya ya keseja kesejahte hteraa raan n dalam dalam masyarakat secara merata.
Peni Pening ngka kata tan n
kual kualit itas as
dan dan
mutu mutu
pemb pember eria ian n
pela pelaya yana nan n
mewu mewuju judk dkan an peme pemeri rint ntah ahan an yang yang baik baik (Good Good Gover Governan nance ce))
umum umum
menj menjad adii
dala dalam m
tunt tuntut utan an
masyarakat masyarakat saat ini. Pemer Pemerintah intah perlu mengel mengeluarkan uarkan perat peraturan uran pelaks pelaksanaan anaan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang tegas dan jelas sehingga tercipta kejelasan standar dan prosedur pelayanan umum.
B. SARAN Saran yang dapat disampaikan dalam makalah ini adalah : 1.
Pelaksanaan Pelaksanaan fungsi aparat pemerintah pemerintah dalam memutar roda pemerintah pemerintahan an perlu memperhatik memperhatikan an tata kelola Pemerintah Pemerintahan an yang baik (Good Governance) Governance) seperti
12
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, agara tercipta pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.
Melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
3.
Peni Pening ngka kata tan n
komp kompet eten ensi si
apar aparat atur ur
peme pemeri rint ntah ah
deng dengan an
cara cara
peni pening ngka kata tan n
kese keseja jaht hter eraa aan n apar aparat at biro birokr kras asii peme pemeri rint ntah, ah, meni meningk ngkat atkan kan etik etikaa dan mora morall birokrasi pemerintah, profesionalisme birokrasi pemerintah. 4.
Pengawasan aparatur negara baik melalui aparat pengawasan internal pemerintah aparat pengawasan ekternal pemerintah.
5.
Memberikan pelayanan masyarakat (public services) yang baik dan memadai, kare karena na
deng dengan an
semak emakiin
menin eningk gkat atny nyaa
dina dinami mika ka
masy asyarak arakat at
dal dalam
penyelengar penyelengaraan aan negara dan pembangunan pembangunan bangsa, tuntutan tuntutan terhadap pelayanan pelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel juga meningkat; 6.
Menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
13
DAFTAR PUSTAKA
Iskatrinah, S.H., M.Hum., Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara, 2007
Kansil, C.S.T. Drs. SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989 Kasdin Sihotang, Mengembalikan Moralitas Kebangsaan Kwiek Kian Gie, Reformasi Gie, Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan,
http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/archieve_wacana/
birokrasi_reform/ birokrasi_reform_5.htm Muchsan, Muchsan, S.H., Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Indonesia, Liberty, Yogyakarta Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Dasa Dasarr
Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi siaa
perubahannya.
14
Tahu Tahun n
1945 1945
dan dan
