i
DANA PERIMBANGAN
oleh Kelompok 15
Nama
: Erinda Fristriani (1211021046) M. Jefri Saputra (1211021077) Ulfa Puspita Sari (1211021120)
P.S
: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Mata Kuliah
: Ekonomi Publik II
Dosen
: Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 2014
ii
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan berkatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Laporan ini merupakan laporan tertulis dari kelompok 15 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik II.
Makalah ini ditujukan kepada Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. sebagai Dosen Mata Kuliah Ekonomi Publik II. Makalah ini membahas mengenai Dana Perimbangan serta berbagai persoalan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pada kesempatan ini kami selaku mahasiswa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Mata Kuliah Ekonomi Publik II dan pihak lain yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.
Penulis
Kelompok 15
iii
iii
DAFTAR ISI
JUDUL ................................................ ...................................................... .................................................................. ............
i
KATA PENGANTAR ................................................... .......................................
ii
DAFTAR ISI ............................................... ..................................................... ......................................................... ....
iii
I. PENDAHULUAN ..................................................... ........................................................................................... ......................................
1
1.1 Latar Belakang ................................................ .......................................
1
1.2 Rumusan Masalah .................................................... .................................................................................. ..............................
2
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan ................................................... ............
2
II. PEMBAHASAN............................................................................................... PEMBAHASAN...............................................................................................
3
2.1 Pengertian Dana Perimbangan ..................................................... ................................................................. ............
3
2.2 Pembagian Dana Perimbangan............................ ......................................
4
2.3 Prinsip Dana Perimbangan .................................................. .....................
10
2.4 Analisis Dana Perimbangan Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .............................................. .....................
11
2.5 Dilema atau Permasalahan yang terjadi mengenai dana perimbangan ....
20
2.6 Isu Terkait ................................................. ...............................................
23
III. PENUTUP ...................................................... ..................................................................................................... ...............................................
25
3.1 Kesimpulan ................................................ ...............................................
25
3.2 Saran ................................................ ..................................................... ......................................................... ....
26
DAFTAR PUSTAKA
i
i
1
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai suatu bentuk integral yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah dengan menyeratkan indikasi keseriusan dari para pemimpin negara kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Salah satunya dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1999 pada januari 2001, mengenai desentralisasi fiskal, yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 18A ayat 2 dimana termuat “Hubungan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. undang-undang”. Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak pulau yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Dengan kedudukan ibu kota negara berada di Jakarta, permasalah yang telah lama muncul akibat dari begitu luasnya negara kita adalah, apakah pemerintahan pusat berlaku adil terhadap pemerintahan yang ada di daerah, baik sebelum dan setelah adanya kebijakan mengenai otonomi daerah (Desentralisasi). Desentralisasi memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain menyeluruh dari pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Risiko paling besar adalah ketika sumber utama penerimaan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa diikuti langkah-langkah kebijaksanaan yang menjamin mobilisasi pendapatan daerah untuk membiayai berbagai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahanaya sekarang adalah apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap distribusi pendapatan
2
2
masyarakat melalui kebijakan pengeluaran sektor publik, serta kebijakan fiskal dan desain sumbangan pemerintah pusat kepada daerah yang tidak lain bersumber pada dana perimbangan.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan kita bahas dalam makalah ini, meliputi beberapa hal : 1. Apakah yang dimaksud dengan dana perimbangan itu sendiri? 2. Bagaimanakah pembagian dari dana perimbangan? 3. Bagaimana prinsip - prinsip dari dana perimbangan? 4. Analisis Dana Perimbangan Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk memahami pengertian dari dana perimbangan 2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian dari dan perimbangan itu sendiri 3. Untuk mengetahui prinsip – prinsip – prinsip prinsip dana perimbangan 4. Untuk menganalisis Dana Perimbangan Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Untuk memahani berbagai dilema atau permasalahan yang terjadi mengenai dana perimbangan
3
3
BAB II PEMBAHASAN
3.3 Pengertian Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah: 1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horizontal. 2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Secara umum Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Dana Perimbangan juga adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga
4
4
menyatakan bahwa ketidakseimbangan fiskal ( fiscal fiscal inbalance) inbalance) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah p emerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali Propinsi DKI Jakarta. Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.
2.2 Pembagian Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil (yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan diba gihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 2 1 dan pasal p asal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 persen bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat.
5
5
Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen merupakan bagian
pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurangkurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masingmasing 10 persen dan 90 persen dari DAU. Dana
Alokasi
Umum
(DAU) bersifat “Block
Grant” yang
berarti
penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi b) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
Penerapan Pengalokasian Besarnya Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang - kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang yan g dterapkan dalam APBN. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6
6
Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi dan Jumlah dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi Daerah Provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian
jumlah Dana Alokasi
Umum untuk seluruh daerah
Kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan tentang dana perimbangan, maka kebutuhan wilayah otonomi daerah merupakan perkalian dari total pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks: penduduk, luas daerah, kemiskinan relatif dan kenaikan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks. 1. Indeks Penduduk + 2. Indeks Luas Wilayah + 3. Indeks Kemiskinan Relatif + 4. Indeks Harga. Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, yang dituliskan sebagai berikut: PAD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPH Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah dengan total kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah. Hasil Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
7
7
Tata Cara Penyaluran DAU Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor
penyeimbang.
memperhitungkan
Faktor
dari
Penyeimbang
kemungkinan
adalah
penurunan
suatu
mekanisme
kemampuan
daerah
untuk dalam
pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Usulan Dewan Alokasi Umum untuk masing-masing daerah disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masingmasing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.
Pelaporan Penggunaan DAU Gubernur melaporkan penggunaan DAU untuk Provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tembusan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
DAU Dalam Masa Peralihan Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana Alokasi Umum ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum bagi daerah yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.
8
8
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu: 1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau 2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.
Bentuk Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumbersumber pembiayaannya. Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang disusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-
9
9
lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya: a) Pertama, dipakai dalam kebijakan trasfer fiscal untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah. b) Kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar (basic services) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut Pusat menghendaki adanya benefit spillover effect sehingga meningkatkan standar umum. c) Ketiga, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam matching grant.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
10
10
2.3 Prinsip Dana Perimbangan
a. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. b. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. c. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. d. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
11
2.4 Analisis Dana Perimbangan Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
11
2.4 Analisis Dana Perimbangan Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Alokasi Dana No
1
Jenis Dana
Daerah
Perimbangan
Pemerintah Pusat
Keterangan
Kota/
Provinsi
Lain
Kabupaten
Bersumber dari Pajak dan
Dana Bagi Hasil
sumber Daya Alam . Bersumber dari pajak . Pajak Bumi dan 10% dengan imbangan : Bangunan ( PBB)
(UU
Nomor
ayat 2 huruf a)
disalurkan
ke 64,8% disalurkan ke 9%
untuk
biaya Dana PBB total 90% untuk
65% dibagikan merata ke rekening Kas Umum rekening Kas Umum pemungutan
33 kabupaten dan kota
Tahun 2004 pasal 11
16%
Daerah Provinsi
daerah
Kabupaten (UU
35% dibagikan sebagai (UU Nomor 33 Tahun Kota insentif
kepada
daerah
2004 dalam pasal 12 (UU
daerah
Nomor
dan
Pemerintah
33 10%
Tahun 2004 dalam (UU Nomor 33 Tahun 2004 Nomor
33 pasal
kabupaten dan kota yang ayat 2 huruf a)
Tahun 2004 dalam huruf c)
realisasinya
tahun
pasal
sebelumnya
mencapai
12
ayat
12
ayat
2 dalam pasal 12 ayat 2 dan 3)
2
huruf b)
rencana penerimaan sektor tertentu
12
(UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 12 ayat 3) Perolehan 20%
ke 64% disalurkan ke
Dana total BPHTB untuk
Hak atas Tanah porsi sama besar untuk rekening Kas Umum rekening Kas Umum
Daerah sebesar 80% dan
. Bea
bangunan seluruh
dan
Nomor
dengan 16%
kabupaten
kota
(BPHTB)
(UU
dibagikan
disalurkan
dan Daerah Provinsi
daerah
Kabupaten
(UU Nomor 33 Tahun Kota
33 (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 12 (UU
(UU Nomor 33 Tahun 2004 Nomor
33
Tahun 2004 pasal 11 2004 dalam pasal 12 ayat ayat 4 huruf a)
Tahun 2004 dalam
ayat 2 huruf b)
pasal
5)
Pemerintah 20%
12
ayat
dalam pasal 12 ayat 4 dan 5)
4
huruf b) 80% Untuk Pemerintah
. Pajak
20%
Penghasilan
(UU
Nomor
40% dari jumlah total 60%
33
dari
jumlah
total 20%
Dana PPh untuk Daerah adalah 20%
Misal : Dana PPh total Misal : Dana PPh
(UU Nomor 33 Tahun 2004
Tahun 2004 pasal 11
Rp.200.000.000,00
dalam pasal 13 ayat 1)
ayat 2 huruf c)
maka bagian Provinsi Rp.200.000.000,00
total
Penyaluran
dana
PPh
adalah
maka
bagian
dilakukan secara Triwulan.
Rp.80.000.000,00
Provinsi
adalah
(UU Nomor 33 Tahun 2004
(UU Nomor 33 Tahun Rp.120.000.000,00 2004 dalam pasal 13 (UU ayat 3)
Nomor
33
Tahun 2004 dalam
dalam pasal 13 ayat 4)
12
(UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 12 ayat 3) Perolehan 20%
ke 64% disalurkan ke
Dana total BPHTB untuk
Hak atas Tanah porsi sama besar untuk rekening Kas Umum rekening Kas Umum
Daerah sebesar 80% dan
. Bea
bangunan seluruh
dan
dengan 16%
kabupaten
Nomor
disalurkan
dan Daerah Provinsi
kota
(BPHTB)
(UU
dibagikan
daerah
Kabupaten
Pemerintah 20%
(UU Nomor 33 Tahun Kota
33 (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 12 (UU
(UU Nomor 33 Tahun 2004 Nomor
33
Tahun 2004 pasal 11 2004 dalam pasal 12 ayat ayat 4 huruf a)
Tahun 2004 dalam
ayat 2 huruf b)
pasal
5)
12
ayat
dalam pasal 12 ayat 4 dan 5)
4
huruf b) 80% Untuk Pemerintah
. Pajak
20%
Penghasilan
(UU
Nomor
40% dari jumlah total 60%
33
dari
jumlah
Dana PPh untuk Daerah
total 20%
adalah 20%
Misal : Dana PPh total Misal : Dana PPh
(UU Nomor 33 Tahun 2004
Tahun 2004 pasal 11
Rp.200.000.000,00
dalam pasal 13 ayat 1)
ayat 2 huruf c)
maka bagian Provinsi Rp.200.000.000,00
total
Penyaluran
dana
adalah
maka
bagian
dilakukan secara Triwulan.
Rp.80.000.000,00
Provinsi
adalah
(UU Nomor 33 Tahun 2004
(UU Nomor 33 Tahun Rp.120.000.000,00 2004 dalam pasal 13 (UU ayat 3)
Nomor
dalam pasal 13 ayat 4)
33
Tahun 2004 dalam
13
pasal 13 ayat 3)
. Bersumber SDA . Penerimaan Kehutanan
(UU
Nomor
33
Tahun 2004 pasal 11 ayat 3 huruf a) . Iuran
Hak 20 % Untuk Pemerintah
16 % Untuk provinsi
64 % Untuk
Pengusahaan
(UU Nomor 33 Tahun (UU Nomor 33 Tahun kabupaten/kota
Hutan (IHPH)
2004 dalam pasal 14 huruf 2004 dalam pasal 15 penghasil
(UU
Nomor
33 a)
ayat 1 huruf a)
(UU Nomor 33
Tahun 2004 pasal 14
Tahun 2004 dalam
huruf a)
pasal 15 ayat 1 huruf b)
. Provisi
Sumber 20 % Untuk Pemerintah
Daya Hutan (UU
Nomor
16 % Untuk Provinsi 32 % Untuk
(UU Nomor 33 Tahun yang bersangkutan
kabupaten/kota
33 2004 dalam pasal 14 huruf (UU Nomor 33 Tahun penghasil
Tahun 2004 pasal 14 a)
PPh
2004 dalam pasal 15 (UU Nomor 33
32 % Di bagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota
13
pasal 13 ayat 3)
. Bersumber SDA . Penerimaan Kehutanan
(UU
Nomor
33
Tahun 2004 pasal 11 ayat 3 huruf a) . Iuran
Hak 20 % Untuk Pemerintah
16 % Untuk provinsi
64 % Untuk
Pengusahaan
(UU Nomor 33 Tahun (UU Nomor 33 Tahun kabupaten/kota
Hutan (IHPH)
2004 dalam pasal 14 huruf 2004 dalam pasal 15 penghasil
(UU
Nomor
33 a)
ayat 1 huruf a)
(UU Nomor 33
Tahun 2004 pasal 14
Tahun 2004 dalam
huruf a)
pasal 15 ayat 1 huruf b)
. Provisi
Sumber 20 % Untuk Pemerintah
Daya Hutan (UU
Nomor
16 % Untuk Provinsi 32 % Untuk
(UU Nomor 33 Tahun yang bersangkutan
32 % Di bagikan
kabupaten/kota
dengan porsi yang
33 2004 dalam pasal 14 huruf (UU Nomor 33 Tahun penghasil
Tahun 2004 pasal 14 a)
sama besar untuk
2004 dalam pasal 15 (UU Nomor 33
Kabupaten/Kota
14
huruf a)
ayat 2 huruf a)
Tahun 2004 dalam
lainnya dalam
pasal 15 ayat 2
provinsi yang
huruf b)
bersangkutan (UU
Nomor
33
Tahun 2004 dalam pasal
15
ayat
2
huruf c) . Reboisasi (UU
Nomor
60 % 33 Untuk Pemerintah
40 % Untuk kegiatan
40 %
rehabilitasi
Untuk Daerah
Tahun 2004 pasal 14 (UU Nomor 33 Tahun
dan
huruf b)
2004 dalam pasal 14 huruf
kabupaten;
b)
penghasil (UU
hutan
lahan
di kota
Nomor
(UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 16 huruf b) 60 %
33
Bagian Pemerintah
Tahun 2004 dalam
digunakan untuk
pasal 16 huruf b)
rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 16 huruf a)
. Penerimaan Pertambangan
20 % Untuk Pemerintah
80 % Untuk Daerah
(UU Nomor 33 Tahun
(UU Nomor 33 Tahun 2004
14
huruf a)
ayat 2 huruf a)
Tahun 2004 dalam
lainnya dalam
pasal 15 ayat 2
provinsi yang
huruf b)
bersangkutan (UU
Nomor
33
Tahun 2004 dalam pasal
15
ayat
2
huruf c) . Reboisasi (UU
60 %
Nomor
33 Untuk Pemerintah
40 % Untuk kegiatan
40 %
rehabilitasi
Untuk Daerah
Tahun 2004 pasal 14 (UU Nomor 33 Tahun
dan
huruf b)
2004 dalam pasal 14 huruf
kabupaten;
b)
penghasil (UU
hutan
lahan
di kota
(UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 16 huruf b) 60 %
Nomor
33
Bagian Pemerintah
Tahun 2004 dalam
digunakan untuk
pasal 16 huruf b)
rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 16 huruf a)
. Penerimaan Pertambangan
20 % Untuk Pemerintah
80 % Untuk Daerah
(UU Nomor 33 Tahun
(UU Nomor 33 Tahun 2004
15
2004 dalam pasal 14 huruf
Umum
(UU
Nomor
dalam pasal 14 huruf c)
33 c)
Tahun 2004 pasal 14 huruf c) . Penerimaan Iuran
16 % Untuk provinsi 64 % Untuk
Tetap ( Land-rent Land-rent ) (UU
Nomor
yang bersangkutan
33
kabupaten/kota
(UU Nomor 33 Tahun penghasil
Tahun 2004 pasal 17
2004 dalam pasal 17 (UU Nomor 33
ayat 1 huruf a)
ayat 2 huruf a)
Tahun 2004 dalam pasal 17 ayat 2 huruf b)
. Penerimaan Iuran Eksplorasi Iuran
dan
Eksploitasi
Nomor
32 % Untuk
yang bersangkutan
kabupaten/kota lainnya
kabupaten/kota
(UU Nomor 33 Tahun penghasil
( Royalty) Royalty) (UU
16 % Untuk provinsi 32 % Untuk
2004 dalam pasal 17 (UU
33
bersangkutan (UU Nomor 33 Tahun 2004
Tahun 2004 pasal 17
pasal
dalam
ayat 1 huruf b)
huruf b)
huruf c)
20 % Untuk Pemerintah
80 % Untuk
Penerimaan
Pusat
kabupaten/kota
dibagikan
perikanan
(UU
Nomor
ayat 3 huruf a)
Nomor
Tahun 2004 dalam
. Penerimaan
33
dalam provinsi yang
33 (UU Nomor 33 Tahun
(UU
17
ayat
Nomor
3
33
pasal
17bayat
3
Perikanan dengan
porsi
yang sama besar kepada
15
2004 dalam pasal 14 huruf
Umum
(UU
Nomor
dalam pasal 14 huruf c)
33 c)
Tahun 2004 pasal 14 huruf c) . Penerimaan Iuran
16 % Untuk provinsi 64 % Untuk
Tetap ( Land-rent Land-rent ) (UU
Nomor
yang bersangkutan
33
kabupaten/kota
(UU Nomor 33 Tahun penghasil
Tahun 2004 pasal 17
2004 dalam pasal 17 (UU Nomor 33
ayat 1 huruf a)
ayat 2 huruf a)
Tahun 2004 dalam pasal 17 ayat 2 huruf b)
. Penerimaan Iuran Eksplorasi Iuran
dan
Eksploitasi
32 % Untuk
yang bersangkutan
kabupaten/kota lainnya
kabupaten/kota
(UU Nomor 33 Tahun penghasil
( Royalty) Royalty) (UU
16 % Untuk provinsi 32 % Untuk
2004 dalam pasal 17 (UU
Nomor
33
Nomor
33
bersangkutan
Tahun 2004 dalam
(UU Nomor 33 Tahun 2004
Tahun 2004 pasal 17
pasal
dalam
ayat 1 huruf b)
huruf b)
huruf c)
20 % Untuk Pemerintah
80 % Untuk
Penerimaan
Pusat
kabupaten/kota
dibagikan
. Penerimaan perikanan
(UU
Nomor
ayat 3 huruf a)
dalam provinsi yang
33 (UU Nomor 33 Tahun
(UU
17
ayat
Nomor
3
33
pasal
17bayat
3
Perikanan dengan
porsi
yang sama besar kepada
16
Tahun 2004 pasal 14 2004 dalam pasal 14 huruf
Tahun 2004 dalam
kabupaten/kota di seluruh
huruf d)
pasal 14 huruf d)
Indonesia
d)
(UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 18 ayat 2) 84,5% untuk pemerintah. 3%
. Penerimaan
untuk
provinsi 6% untuk kabupaten 6% untuk
Dana total bagi hasil dari
Pertambangan
(UU Nomor 33 Tahun yang
minyak Bumi
2004 dalam pasal 14 huruf (UU Nomor 33 Tahun Tahun 2004 dalam dalam satu provinsi bumi sebesar 15,5% untuk
(UU
Nomor
33 e angka 1)
Tahun 2004 pasal
bersangkutan. kota. (UU Nomor 33 kabupaten/kota lain pertambangan
2004 pasal 19 angka 2 pasal 19 angka 2 tersebut huruf a)
huruf b)
14huruf e)
minyak
dibagikan daerah. (UU Nomor 33
dengan porsi yang Tahun 2004 pasal 14 huruf sama
besar.
Nomor
33
(UU e angka 2) Tahun
2004 dalam pasal 19 angka 2 huruf c) Anggaran pendidikan dari
dasar
pertambangan
minyak bumi. (UU Nomor
33
Tahun
2004 pasal 20)
0,1 % untuk provinsi. 0,2 untuk
0,2 untuk
(UU Nomor 33 Tahun
kabupaten/kota lain dasar.
kabupaten/kota
2004dalam pasal 20 (UU angka 2 huruf a)
Nomor
0,5 % anggaran pendidikan (UU
33 dakam satu provinsi Tahun
Tahun 2004 dalam yang
bersangkutan. angka 1)
pasal 20 angka 2 (UU
Nompor
huruf b)
33
Tahun 2004 pasal 20 angka 2 huruf c)
2004
Nomor
33
pasal
20
16
Tahun 2004 pasal 14 2004 dalam pasal 14 huruf
Tahun 2004 dalam
kabupaten/kota di seluruh
huruf d)
pasal 14 huruf d)
Indonesia
d)
(UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 18 ayat 2) 84,5% untuk pemerintah. 3%
. Penerimaan
untuk
provinsi 6% untuk kabupaten 6% untuk
Dana total bagi hasil dari
Pertambangan
(UU Nomor 33 Tahun yang
minyak Bumi
2004 dalam pasal 14 huruf (UU Nomor 33 Tahun Tahun 2004 dalam dalam satu provinsi bumi sebesar 15,5% untuk
(UU
Nomor
33 e angka 1)
Tahun 2004 pasal
bersangkutan. kota. (UU Nomor 33 kabupaten/kota lain pertambangan
2004 pasal 19 angka 2 pasal 19 angka 2 tersebut huruf a)
huruf b)
minyak
dibagikan daerah. (UU Nomor 33
dengan porsi yang Tahun 2004 pasal 14 huruf
14huruf e)
sama
besar.
Nomor
33
(UU e angka 2) Tahun
2004 dalam pasal 19 angka 2 huruf c) Anggaran pendidikan dari
dasar
pertambangan
33
0,2 untuk
(UU Nomor 33 Tahun
kabupaten/kota lain dasar.
kabupaten/kota
2004dalam pasal 20 (UU
minyak bumi. (UU Nomor
0,1 % untuk provinsi. 0,2 untuk
angka 2 huruf a)
Tahun
2004 pasal 20)
Nomor
0,5 % anggaran pendidikan (UU
33 dakam satu provinsi Tahun
Tahun 2004 dalam yang
bersangkutan. angka 1)
pasal 20 angka 2 (UU
Nompor
huruf b)
Nomor
33
pasal
20
2004
33
Tahun 2004 pasal 20 angka 2 huruf c)
17
69,5% untuk pemerintah. 6%
. Penerimaan
untuk
provinsi 12%
untuk 12%
Pertambangan
(UU Nomor 33 Tahun yang bersangkutan.
gas Bumi.
2004 dalam pasal 14 huruf (UU Nomor 33 Tahun penghasil.
(UU
Nomor
33 f angka 1)
Tahun 2004 pasal 14
kabupaten/kota
2004 pasal 19 angka 3 (UU huruf a)
huruf f)
Nomor
untuk Dana
kabupaten/kota lainnya
pertambangan
dalam sebesar
33 provinsi
huruf b)
porsi
30,5
hasil gas
bumi
%
untuk
yang daerah. (UU Nomor 33
Tahun 2004 dalam bersangkutan pasal 19 angka 3 dibagikan
bagi
Tahun 2004 dalam pasal dengan 14 huruf f angka 2)
yang
sama
besar. (UU
Nomor
33
Tahun 2004 dalam pasal 19 angka 3 huruf c) . Pertambangan Panas Bumi
(UU
Nomor
20%
pemerintah 16% untuk provinsi. 32% kabupaten/kota. 32% untuk
(UU Nomor 33 Tahun (UU Nomor 33 Tahun (UU
Nomor
33 kabupaten/kota
33 2004 dalam pasal 14 huruf 2004 pasal 21 angka 2 Tahun 2004 pasal lainnya dalam satu
Tahun 2004 pasal 14 g) huruf g)
untuk
huruf a)
21angka 2 huruf b)
provinsi yang bersangkutan. (UU Nomor 33 Tahun
80% untuk daerah. (UU Nomor
33
Tahun
pasal 14 huruf g)
2004
17
69,5% untuk pemerintah. 6%
. Penerimaan
untuk
provinsi 12%
untuk 12%
Pertambangan
(UU Nomor 33 Tahun yang bersangkutan.
gas Bumi.
2004 dalam pasal 14 huruf (UU Nomor 33 Tahun penghasil.
(UU
Nomor
33 f angka 1)
Tahun 2004 pasal 14
kabupaten/kota
2004 pasal 19 angka 3 (UU huruf a)
huruf f)
Nomor
untuk Dana
kabupaten/kota lainnya
pertambangan
dalam sebesar
33 provinsi
pasal 19 angka 3 dibagikan porsi
30,5
hasil gas
bumi
%
untuk
yang daerah. (UU Nomor 33
Tahun 2004 dalam bersangkutan
huruf b)
bagi
Tahun 2004 dalam pasal dengan 14 huruf f angka 2)
yang
sama
besar. (UU
Nomor
33
Tahun 2004 dalam pasal 19 angka 3 huruf c) 20%
. Pertambangan
Nomor
pemerintah 16% untuk provinsi. 32% kabupaten/kota. 32% untuk
(UU Nomor 33 Tahun (UU Nomor 33 Tahun (UU
Panas Bumi
(UU
untuk
Nomor
33 kabupaten/kota
33 2004 dalam pasal 14 huruf 2004 pasal 21 angka 2 Tahun 2004 pasal lainnya dalam satu
Tahun 2004 pasal 14 g) huruf g)
huruf a)
21angka 2 huruf b)
80% untuk daerah. (UU Nomor
33
Tahun
2004
pasal 14 huruf g)
provinsi yang bersangkutan. (UU Nomor 33 Tahun
18
2004 pasal 21 angka 2 huruf c)
2
Dana Alokasi
Jumlah keseluruhan DAU
Umum
sekurang-kurangnya
(UU
Nomor
33
dari
Pendapatan Neto
26% Dalam
Tahun 2004 pasal
Negeri
yang
27-37)
ditetapkan dalam APBN. (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 27 angka 1)
3
Dana Alokasi
Besaran DAK ditetapkan
Khusus
setiap tahun dalam APBN
(UU
Nomor
33
dan dialokasikan kepada
Tahun 2004 pasal
daerah
tertentu
untuk
38-42)
mendanai kegiatan khusus. (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 38 dan 39 angka 1)
18
2004 pasal 21 angka 2 huruf c)
2
Dana Alokasi
Jumlah keseluruhan DAU
Umum
sekurang-kurangnya
(UU
Nomor
33
dari
Pendapatan Neto
26% Dalam
Tahun 2004 pasal
Negeri
yang
27-37)
ditetapkan dalam APBN. (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 27 angka 1)
3
Dana Alokasi
Besaran DAK ditetapkan
Khusus
setiap tahun dalam APBN
(UU
Nomor
33
dan dialokasikan kepada
Tahun 2004 pasal
daerah
tertentu
untuk
38-42)
mendanai kegiatan khusus. (UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 38 dan 39 angka 1)
19
Ket :
1. PBB adalah pajak adalah pajak yang dipungut atas tanah atas tanah dan bangunan dan bangunan karena adanya keuntungan adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. 2. BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah ta nah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. 3. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau proporsional, atau regresif. regresif. 4. Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk
19
Ket :
1. PBB adalah pajak adalah pajak yang dipungut atas tanah atas tanah dan bangunan dan bangunan karena adanya keuntungan adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. 2. BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah ta nah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. 3. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau proporsional, atau regresif. regresif. 4. Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah. 5. Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. 6. Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota. 7. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5% untuk daerah. 8. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.
20
9. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. 2.5 Dilema atau Permasalahan yang Terjadi
Indonesia merupakan negara yang baru dalam menetapkan sistem desentralisasi terutama dalam bidang keuangan, jadi tidak dapat kita lari dari kenyataan akan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi terutama dalam bidang keuangan, berikut beberapa permasalahan yang kerap di hadapi dalam pelaksanaan kebijakan keuangan antara pusat dan daerah antara lain :
a) Perimbangan Keuangan Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah terkesan dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pembimbing dalam pergerakannya, karena masalah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah saja masih belum menemukan titik temu di antara keduanya. Pembiayaan yang seyogianya akan mengikuti kewenangan yang diserahkan namun di biarkan berjalan di depan tanpa ada penuntun arah yang jelas, sehingga perhitungan DAU yang akan dialokasikan kepada daerah tiadak memiliki gambaran yang jelas tentang besaran beban pelimpahan kewenangan yang akan diserahkan kepada daerah. Namun dari keadaan tersebut, pada era awal-awal pelaksanaa desentralisasi bidang keuangan telah menghadapi ketidaksesuaian pembiayaan baik positif maupun negatif. Ini disebabkan karena adanya kessenjangan antara pusat dan daerah serta adanya wilayah atau ruang lingkup yang tidak terbukak yang cukup luas dalam pemisahan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan pengaturan yang ada hanya memuat bahwa yang mengatur kewenangan adalah pusat dan provinsi, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota tidak ada kejelasan dari peraturan yang ada, sementara seharusnya kewenangan kabupaten dan kota adalah kewenangan yang terlepas dari kewenangan pusat dan provinsi. Salah satu indikator yang mungkin bisa dijadikan tolok ukur dalam melihat adanya ketidak sesuaian adalah dari proses transfer pegawai dari pusat ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta dari provinsi ke kabupaten/kota. Sampai saat ini proses pengalihan pegawa daerah provinsi menjadi pegawai daerah kabupaten/kota belum selesai. Sementara provinsi justru telah menerima pengalihan pegawai dari pemerintah pusat (akhir bulan maret 2001). Dipihak lain, sumber keuangan daerah provinsi semakin berkurang namun beban pembiayaan khusunya dari beban belanja pegawai justru mengalami peningkatan.
21
b) Bagi Hasil Dalam rangka penyaluran penyaluran dana bagi hasil juga juga dihadapkan dengan beberapa dilema, walaupun secara umum dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Dalam penetapan bagi hasil kepada daerah terutama dari SDA yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.343 Tahun 2001 tidak menyebut secara tegas apakah penyaluran berdasarkan realisasi atau budget APBN Tahun 2001. Jika penyaluran dilakukan atas dasar budget, maka APBN Tahun 2001 tidak sanggup menutup kekurangannya dikarenakan beberapa sektor penerimaan SDA tidak dapat memenuhi target penerimaan yang ditetapkan dan bahkan relatif sangat kecil, seperti penerimaan SDA sektor perikanan. Sementara jika dilakuakan atas dasar realisasi, maka pelaksanaan penyaluran dalam Triwulan IV pada bulan Desember 2001 tidak dapat dilakukan karena tahun anggaran berkahir pada tanggal 31 Desember 2001, sehingga konsekuensi realisasi penyaluran dalam Triwulan IV harus dicarry over dalam tahun berikutnya. Jika hal ini ditempuh akan menyulitkan cash flow di daerah mengingat. Daerah sudah menetapkan bagi hasil tersebut dalam APBD Tahun 2001, sedangkan sebagian dari penerimaan bagi ba gi hasil SDA dalam tahun anggaran berjalan baru dapat diterima dalam tahun t ahun anggaran berikutnya. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan penyaluran dana bagi hasil yang didasarkan atas dasar realisasi penyaluran dilakukan secara periodik tiap minggu, bulanan atau triwulanan tergantung jenis penerimaannya. Dengan mekanisme seperti itu, maka kelancaran likuiditas keuangan daerah dapat terjaga, dapat mengurangi resiko yang harus ditanggung APBN apabila realisasi penerimaan yang menjadi hak daerah lebih kecil dari yang telah ditetapkan, dan daerah dapat lebih menggunakan perinsip kehati-hatian serta menjaga akuntabilitas atas penyusunan dan pelaksanaan APBD-nya.
c) Formula Dana Alokasi Umum (DAU) Sesuai dengan penetapan DAU, diamana DAU digunakan guna perimbangan keuangan keuangan antar daerah, dana ini digunakan untuk menutup adanaya perbedaan yang muncul akibat kebutuhan suatu daerah ternyata jauh dari kemampuan dana yang ada di daerah atau potensi daerah tersebut, kemudian dalam pengaturannya daerah yang memiliki potensi keuangan yang relatif relat if besar akan memperoleh DAU yang relatif rel atif kecil dibandingkan dengan daerah yang miskin secara keuangan. Dalam perhitungan DAU tahun 2001 diakui memang terdapat banyak kelemahan sehingga konsep fiscal gap belum dapat dioptimalkan dan daerah-daerah maju/kaya juga memperoleh DAU yang relatif besar. Kondisi ini dicoba
22
untuk diperbaiki dengan formula DAU yang lebih efektif dan digunakan dalam perhitungan DAU tahun 2001, sehingga ada beberapa daerah yang penerimaan DAU-nya tahun 2001 dikoreksi dan memperoleh DAU yang lebih kecil dibandingkan tahun 2001. Adanya penurunan DAU telah menimbulkan kecaman keras dari beberapa daerah yang mengalami penurunan tersebut dan mengharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali formula dan perhitungan agar tidak terjadi penurunan. Dalam hal ini, ada perbedaan pola pandang antara pusat dan daerah mengenai alokasi DAU. Bagi pemerintah pusat, alokasi DAU dimaksudkan sebagi alat untuk pemerataan atau mengisi mengisi keuangan di dalam strurktur keuangan daerah, sementara bagi daerah, alokasi DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan daerah (sufficiency). Perbedaan tersebut sering bermasalah ketika daerah minta kepada pusat untuk memberikan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Penurunan DAU tahun 2002 dibandingkan dengan DAU tahun 2001 yang dialami beberapa daerah telah diakomodasi oleh Panitia Anggaran DPR-RI, sehingga dengan pertimbangan bersifat politis telah menginstruksikan pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian dengan batasan bahwa tidak ada daerah dae rah yang mengalami penurunan DAU tahun 2002 atau minimal sama dengan penerimaan DAU tahun 2001 di tambah Dana Kontinjensi 2001. Paradigma ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya alokasi DAU dalam rangka perimbangan keuangan antar daerah untuk mengatasi horizontal imbalance belum dapat dilakukan secara optimal dan masih memerlukan tahap-tahap selanjutnya dalam memantapkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam
penetapan
DAK,
masih
ada
keengganan
pemerintah
pusat
untuk
mengalokasikan dana di luar Dana Reboisasi (DR). Hal ini tercermin dengan pelaksanaan APBN dalam tahap awal pelaksanaan desentralisasi fiskal yang masih menganggarkan DAK dari DR saja. Selayaknya dengan pelaksanaan otonomi daerah, anggaran sektoral di APBN sudah dapat ditekan. Hal ini mengingat sebagian besar kewenangan sudah beralih ke daerah sebagai kewenangan desentralisasi. Namun dalam kenyataannya masih terdapat kegiatankegiatan desentralisasi yang masih dibiayai oleh anggaran sektoral, walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh daerah melalui dekonsentrasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
23
2.6 Isu Terkait
Buruk Rupa Perimbangan Keuangan – Buruk Buruk Pula Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat Daerah
Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah, masih jauh dari harapan pasca satu dasawarsa diberlakukan. Paket UU otonomi daerah pun, pun, sudah mengalami dua kali perubahan, namun kesenjangan fiskal antar daerah masih sangat tinggi. Hasil riset FITRA menemukan, rasio daerah penerima transfer/kapita tertinggi besarnya 127 kali lipat dibandingkan daerah penerima transfer/kapita terendah. Hal ini terjadi, karena prinsip money follow function belum function belum dilaksanakan
sungguh-sungguh,
yang
ditandai
dengan
tidak
sejalannya
kebijakan
pemerintahan daerah, yang merupakan domain dari Kemendagri dan kebijakan perimbangan per imbangan keuangan yang merupakan domain dari Kementerian Keuangan. Keuangan. Terbuki, meskipun 70% 70% urusan telah didesentralisasikan kedaerah, namun dari sisi perimbangan keuangan, transfer daerah jutru berbanding terbalik, tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja Negara. Jenis dana perimbangan pun semakin banyak berkembang di luar yang diatur dalam UU perimbangan dan berpotensi merusak sistem dana perimbangan. Dari hanya 3 jenis dana perimbangan dalam komponen dana penyesuaian pada tahun 2009, berkembang menjadi 7 jenis pada tahun 2011. Salah satu kasus yang masih hangat adalah dana penyesuaian infrasturktur, yang sarat dengan kepentingan politik dan membuka ruang praktek mafia anggaran. Bahkan terdapat 10 bidang yang sama pada dana penyesuaian juga dialokasikan pada DAK. Skema dana perimbangan saat ini, justru memberikan insentif terhadap inefisiensi terhadap belanja pegawai dan terjadinya pemekaran daerah. Pada APBD 2011 misalnya, terdapat separuh lebih daerah (297 Kab/Kota) yang memiliki belanja pegawai di atas 50%.DAU yang sejatinya diberikan keluasaan bagi daerah mengalokasikan sesuai kebutuhan daerah, habis terserap untuk pegawai. Hal ini disebabkan disebabkan formula DAU yang menjadikan belanja pegawai sebagai Alokasi Dana Dasar, termasuk menanggung belanja pegawai daerah hasil pemekaran. Pada sisi lain, besaranalokasi DAU yang seharusnyaditerimadaerah, selalukurangdari yang dimandatkan UU, karena semakin banyaknya factor pengurang dalam menentukan DAU. Tercatat, Rp.52,2 trilyun selisih DAU pada tahun 2011 seharusnya diterima oleh daerah. Dana AlokasiKhusus (DAK) yang dialokasikan untuk pencapaian prioritas nasional pada daerah tertentu, juga semakin jauh dari tujuannya. Prioritas nasional pada DAK semakin banyak, dari 7 bidang pada tahun 2005, berkembang menjadi 19 bidang pada tahun 2011.
24
Pedoman DAK yang kerap terlambat, kriteria teknis yang kerap berubah, dengan formula yang sulit, menjadikan DAK rawan terhadap bias kepentingan dan tidak efektif penggunaannya. Sementara Dana Bagi Hasil, tidak bisa diharapkan banyak oleh daerah, kecuali pada daerah-daerah yang bernasib baik karena memiliki Sumber Daya Alam. Sampai saat ini, tidak ada argumentasi yang kuat berkaitan proporsi pembagian DBH antara antara pusat dan daerah, dan tidak mengalami perubahan proporsinya sejak pemberlakuan otonomi daerah. Persoalan-persoalan ini sudah seharusnya menjadi dasar untuk perbaikan UU Perimbangan Keuangan yang berorientasi pada pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, kesej ahteraan rakyat daerah. Dari hasil riset FITRA, beberapa perbaikan yang perlu dilakukan dalam UU ini, sebagai berikut : 1. Dana Perimbangan harus sejalan dengan urusan yang didesentralisasikan. Oleh karenanya, belanja transfer daerah harus lebih besar, 50% dari belanja Negara. Selama ini Pemerintah mengklaim, 60% belanja Negara direalisasikan di daerah. Sehingga tidak menjadi persoalan jika dana dini dialihkan menjadi transfer daerah. Agar UU ini sejalan, KemenkeudanKemendagriharusbersatu padu melahirkan produk UU ini yang terintegrasi, termasukpembahasan di DPR, harusbersifatlintaskomisi, antaraKomisi XI danKomisi II. 2. Formula danaperimbanganharustransparan, akuntabeldansederhana. Seluruh data yang dipergunakandalam formula dana perimbangan harus dapat diakses public, disimulasikan dan mudah dipahami. Harus juga disediakan mekanisme komplain apabila dana perimbangan yang dikucurkan tidak sesuai diterima. 3. Dana perimbangan harus mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran untuk pelayanan public yang optimal. Oleh karena itu, dana dana perimbangan harus menghilangkan insentif terhadap pembengkakan belanja pegawai dan memberikan isentif terhadap daerah yang berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komponen alokasi dana dasar sebagai dengan perhitungan belanja pegawai pada DAU harus dihapuskan, dan formula harus berdasarkan Unit Cost untuk pencapaian SPM. Dana Perimbangan juga harus bersifat closing list ,dengan ,dengan tidak membolehkan adanya jenis dana perimbangan lain, selain yang diatur dalam UU. 4. Tujuan dana perimbangan tidakhanya untuk mengurangi ketimpanga nfiskal secara vertical dan horizontal antar daerah, namun juga ketimpangan transfer daerah per kapita antar daerah tersebut
25
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dilema dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah akan selalu ada jika tidak terdapat kejelasan mengenai ketentuan mengenai dimana posisi masing-masing di antara keduanya, karena pelaksanaan desentralisasi fiskal ini semata-mata hanya sebagai suatu keharusan dilakukan bukan dianggap sebagai suatu perbuatan yang mulia terutama bagi pemerintah pusat dan provinsi, dimana selalu ada pembatasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan seharusnya kewenangan kabupaten dan kota merupakan kewenangan yang bebas dari kewenangan pusat dan provisi. Kemudian dalam penetapan DAU seharusnya kita tidak hanya menyalahkan pemerintah saja karen penurunan DAU yang di berikan pemerintah, karena DAU yang di turunkan ke setiap daerah itu setelah
melalui
pertimbangan mengenai potensi yang ada di daerah tersebut, apabila DAU di berikan besar namun SDM dan kuranganya pemanfaatan yang baik serta kelebihan dana maka dana tersebut akan ditarik kembali kepusat yang akan menyebabkan penumpukan dana yang besar di pusat yang kemudian akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak sewajanya menggunakan dana tersebut yang yang menyebabkan adanya adanya korupsi. Namun ini semua juga tidak dapat kita menyalahkan siapapun, karena kita tahu bahwa proses desentralisasi fiskal ini masih baru di negara kita jadi kita masih dalam masa proses perbaikan dari masa sentralisasi menjadi desentralisasi murni, namun kita harus trus bersabar dan bersama-sama melakukan perubahan yang mendasar yang kemudian akan ada perubahan yang menyentuh sendi-sendi pemerintahan yang lebih dalam lagi.
26
3.2 Saran
1. Kiranya baik pemerintah pusat maupun daerah mengkaji ulang mengenai masalah pemisahan kewenangan pembagian dana perimbangan perimbangan 2. Baik pemerintah pusat dan provinsi kiranya memeberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten dan kota sebagai mana mestinya 3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan SDM dan SDA daerah dan dapat membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat..
27
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani, Hubungan Yani, Hubungan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Daerah di Indonesia, Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Haris Syamsuddin, Desentralisasi Syamsuddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah ( Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah), Daerah), Penerbit LIPI Press, Cetakan Kedua, Jakarta 2005 HAW. Widjaja, 2007, Penyelenggaraan 2007, Penyelenggaraan Otonomi Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, jakarta
Perundang - undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
