MAKALAH BENTUK- BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Disusun oleh
Densy Mey Wulandari
2123013
Melfa Angela Simanjuntak
2123016
Nassirudin
2123035
Yesi Putrilia Martasri
2123008
Zumaroh Hadi ikhsan
2123011
POLITEKNIK POS INDONESIA BANDUNG 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ijin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan ini dengan baik dan lancar. Makalah dengan judul “Bentuk-Bantuk Negara dan Pemerintahan” ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan oleh bapak Beni Barliansyah. Penulis menucapkan terimakasih kepada bapak Beni Barliansyah selaku dosen mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan yang telah banyak membantu dalam membuat makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu sangat diharapkan saran perbaikan, agar pada makalah selanjutnya dapat menjadi lebih baik.
Bandung,
12 Oktober 2014
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI ..................................................... ........................................................................................................... .............................................................................. ........................ 3 BAB I PENDAHULUAN .................................................... ........................................................................................................ ........................................................... ....... 4 1.1
Latar Belakang ................................................................................................................. 4
1.2
Rumusan Masalah ............................................................................................................ 5
1.3
Tujuan............................................................................................................................... 5
BAB II PEMBAHASAN ..................................................... ......................................................................................................... ........................................................... ....... 6 2.1
Negara ............................................................................................. ................................. 6
2.2
Pemerintahan ............................................... ..................................................... ..................................................................... ................ 6
2.3
Bentuk-Bentuk Negara .................................................. ................................................... 7
2.4
Bentuk-Bentuk Pemerintahan ........................................................................................ 10
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 15 3.1
Kesimpulan..................................................................................................................... 15
3.2
Saran ................................................... ...................................................... ............................................................................ ...................... 15
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 16
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Negara adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang memiliki tempat, cita-cita dan tujuan yang sama. Bertujuan untuk mengatasi masalah bersama untuk masyarakat, sehingga di dalam Negara terdapat pemerintahan dengan peraturan yang mengatur anggota masyarakatnya secara terikat. Peraturan dalam Negara itulah menjadi batasan bagi tindakan dan aktivitas masyarakat untuk selalu bertindak secara hati-hati dan tidak merugikan orang lain maupun Negara itu sendiri. Dalam menjalankan penegakan peraturan bagi masyarakatnya, setiap Negara memiliki cara yang berbeda-beda satu sama lain dalam membagi tugas supaya penegakan peraturan Negara terlaksana dengan baik dan benar serta seadiladilnya. Karena setiap manusia memiliki pendapat dan pemikiran yang tidak sama dalam menentukan hidupnya oleh karenanya dalam membentuk Negara mereka memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda satu sama lain dalam dunia ini. Munculah beberapa bentuk-bentuk Negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang membedakan kekhasan dari wilayah dan sekelompok orang tersebut. Oleh karenanya dalam makalah ini dibahas “ Bentuk - bentuk bentuk negara dan pemerintahan” di dunia ini.
4
1.2
Rumusan Masalah
Seperti yang telah dipaparkan penulis dalam latarbelakang rumusan masalah dari makalah ini adalah Bentu-Bentuk Negara dan Bentuk- Bentuk Pemerintahan yang ada di dunia ini .
1.3
Tujuan
Adapaun tujuan di tulisnya makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk Negara didunia ini. 2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk bentuk pemerintahan didunia ini.
5
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Negara
Negara merupakan terjemahan dari kata bahasa bah asa Inggris, state Inggris, state,, bahasa Belanda dan Jerman, staat , serta bahasa Prancis, etat . Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin, status Latin, status atau atau statum statum,, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara yang berarti wilayah atau penguasa. Secara terminologi, negara adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik politik, militer, ekonomi, social dan budaya yang diatur oleh pemerintahan yang berada diwilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu system atau aturan yang berlaku bagi semua individu diwilayah tersebut. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang menyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain.
2.2
Pemerintahan
Pemerintahan merupakan suatu pengertian campuran untuk pekerjaan yang bermacam-macam. Pelaksanaan umum, pengusahaan kekayaan pemerintahan, pelakasanaan pekerjaan peke rjaan umum, pengawasan kegitan rakyat, pengaturan kedudkan hokum rakyat. Sruktur pemeritah meliputi cabang kekuasaan legislatife, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, istilah pemerintahan mencakup pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara serta wewenang masing-masing.
6
2.3
Bentuk-Bentuk Negara
Negara memiliki 2 zaman atau era yaitu : 1. Zaman Kuno
Pada saat zaman kuno Negara hanya memiliki wilayah kekuasaan yang tidak luas dibandingkan zaman modern ini. Saat itu masyarakat dinegara juga tidak sebanyak dizaman sekarng ini sehingga Negara itu disebut dengan Negara-kota atau dengan istilah polis. istilah polis. Adapun di zaman kuno terdapat beberapa bentuk Negara diantanya yaitu a. Monarchi b. Oligarchi c. Demokrasi.
2. Zaman Modern
Pada masa sekarang atau sering disebut dengan zaman modern hanya ada 2 bentuk Negara yaitu : a. Negara Kesatuan (Unitarianisme (Unitarianisme)) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. pemerintah
pusat
adalah
yang
tertinggi
dan
satuan-satuan
subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah oleh pemerintah pusat pusat untuk didelegasikan. Dalam Negara kesatuan memiliki 2 macam sistem pemerintahan yakni :
7
1. Sentralisasi Dalam system sentralisasi semua hal diatur oleh pemerintah pusat sehingga daerah tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem sentralisasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan system pemerintahan sentralisasi adalah :
Kesederhanaan hukum karena seluruh Negara diatur oleh satu institusi yaitu pemerintah pusat.
Pembagian rata atas hasil setiap daerah, sehingga semua daerah dibagi rata atas hasil Negara.
Kerugian system pemerintahan desentralisasi adalah :
Karena hanya ada 1 institusi sehingga tugas pemerntah pusat ban yak dan
memungkinkan
adanya
penupukan
pekerjaan
yang
menyebabkan terhambatnya pemerintahan.
Karena daerah tidak diberi wewenang sehingga setiap daerah di system pemerintahan ini cederung pasif karena menunggu k ebijakan dan keputusan pemerintah pusat.
Rakyat
tidak
berkesaempatan
menyampaikan
pendapat
dan
bertanggung jawab atas daerahnya.
Kebijakan pemerintah pusat tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan sering terlambat memberikan kebijakan / keputusan.
2. Desentralisasi Sedangkan pada system pemerintahan desentralisasi sebaliknya. Daerah memiliki wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri atau seringkali disebut otonomi. Setiap daerah memiliki institusi pemerintah daerah yang menampung pendapat dan pemikiran rakyat. Dan pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan tertinggi.
Dalam
system
pemerintahan
desentralisasi
memiliki
kelebihan dan kelemahan. 8
Kelebihan system pemerintahan desentralisasi :
Setiap daerah memiliki kebebasan dalam membangun dan meng atur daerah masing-masing dengan kekhasan, kondisi, kebutuhan daerah itu sendiri.
Pemerintah pusat tidak memiliki banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga tidak menghambat pemerintahan.
Penghematan biaya karena setiap daerah menanggung beberapa anggaran rumah tangganya.
Kelemahan system pemerintahan desentralisasi:
Dalam satu Negara memiliki perbedaan peraturan Antara daerah satu dengan yang lain.
b. Negara Serikat( Federasi) Federasi) Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan gabun gan dari negara - negara bagian itu. Setiap Negara bagian memiliki konstitusi sendiri , kepala Negara sendiri, parlemen sendiri dan kabinet sendiri.
Setiap Negara bagian memilki kewenangan dalam bertindak sendiri yaitu tindakan ke dalam selagi tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Pemerintah federal memiliki wewenang dalam melakukan tindakan ke luar atau hubungan dengan Negara lain.
Hubungan Antara masyarakat dengan pemerintah federal diatur oleh Negara bagian, terkecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah federal.
Kekuasaan pemerintah federal antara lain :
9
Hal yang menyangkut kedudukan Negara sebagai subjek hukum internasional. Seperti masalah daerah , kewarganegaraan dan perwakilan diplomatic.
Hal mengenai keselamatan Negara, pertahanan dan keamanan nasional dari perang serta kedamaian.
Hal yang menyangkut konstitusi federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu.
Masalah keuangan dan biaya penyelenggaraan pemerintah federal. Seperti pajak dan beacukai.
Hal
untuk
kepentingan
bersama.
Seperti
masalah
pos
,
telekomunikasi dan statistic.
2.4
Bentuk-Bentuk Pemerintahan Dalam dunia ini Negara memiliki macam-macam bentuk pemerintahan yaitu : 1. Otokrasi (Pemerintahan satu tangan) a. Diktatur Diktatur adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang diktator. seorang diktator. Kata Kata ini mempunyai dua kemungkinan arti: Diktator Romawi yaitu suatu jabatan politis dari Republik Romawi. Romawi. Para diktator Romawi diberikan kekuasaan mutlak pad a saat-saat darurat.
b. Plutokrasi Plutokrasi (Plutocracy) merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang Kratos yang berarti kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, kota Yunani, untuk untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, kawasan Genova, Italia. Italia.
c. Monarki 10
Monarki atau sering disebut kerajaan adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki atau raja. Kepala monarki memegang kekuasaan sepanjang hayatnya. Dizaman sekarang ada 2 macam sistem pemerintahan monarki yaitu :
Monarki konstitusional : penguasa dibatasi oleh kontitusi
Monarki demokratis : tahta penguasa akan bergilir ke kalangan sultan.
d. Oligarki Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit elit kecil dari masyarakat, dari masyarakat, baik baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk "sedikit" dan "memerintah".
e. Kleptokrasi Bentuk sistem pemerintahan yang melakukan dengan bentuk administrasi public yang menggunakan uang yang yang berasal dari public untuk memperkaya diri sendiri.
f. Tirani seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan Tirani.
2.
Anarkisme Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga
yang
menumbuhsuburkan
penindasan
terhadap
kehidupan, oleh karena itu negara, itu negara, pemerintahan, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
11
3.
Sosialisme Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. "Kepemilikan sosial" bisa merujuk ke ko perasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara enskapitulasi dari mereka semua. Mereka berbeda dalam jenis kepemilikan sosial yang mereka ajukan, sejauh mana mereka bergantung pada pasar atau perencanaan, bagaimana manajemen harus diselenggarakan dalam lembagalembaga yang produktif, dan peran negara dalam membangun sosialisme.
4. Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana warga memiliki wewenang dan hak setara dalam hal pengambilan keptusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem demokrasi memberikan kesempatan warga Negara dalam partisipasi baik langsung maupun perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hokum. Demokrasi memungkinkan adanya kebebasan politik. Sistem pemerintahan demokrasi memiliki 2 bentuk besar yaitu :
Demokrasi langsung : yang mana selruh warga Negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Demokrasi perwakilan : yang mana kekuasaan politik dijalankan langsung oleh perwakilan namun rakyat tetap menjadi satu kekuasaan berdaulat.
5. Republik Republik adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Namun republik republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter. secara totaliter. Republik Republik berbeda dengan
12
monarki namun yang membuat beda adalah tergantung kepada penguasa eksekutif Negara itu sendiri. Republik dibagi menjadi 3 bentuk yaitu :
Republik konstitusional Dalam pemerintahan republik konstitusional kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Kedudukan politik dapat diperebutkan melalui cara-cara yang sah, seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang diatur mengenai bagaiman kekuasaan dijalankan, hak, dan kewajiban warga negara, serta aturanaturan lain dalam kehidupan kenegaraan. Dlam pemerintahan ini, presiden menjadi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Contoh Amerika Serikat, dan Republik Indonesia.
Republik parlementer Dalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak aktifmemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak dapat diganggu gugat. Presiden memiliki hak prerogatif, yakni hak yang bersifat kehormatan sehingga hanya sebagai lambang. Contoh Jerman, Italia, dan India.
Republik federal Federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik. republik. Federasi adalah pemerintah pusat. Negara-negara dalam federasi juga menggunakan sistem federasi.
13
14
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan Dari pembahasan di makalah dapat ditarik kesimpulan : 1. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu diwilayah tersebut. 2. Pemerintahan merupakan suatu pengertian campuran untuk pekerjaan yang bermacam-macam dalam suatu negara. 3. Bentuk Negara ada dalam 2 zaman yaitu zaman kuno memiliki 3 bentuk antaranya monarki, oligarki dan demokrasi serta zaman modern dengan 2 bentuk yaitu Negara kesatuan dan Negara serikat. 4. Bentuk Pemerintahan terbagi menjadi 5 yaitu : otokrasi, anarkisme, sosialisme, demokrasi dan republic.
3.2
Saran Masih banyak bentuk-bentuk Negara dan pemerintahan yang belum diulas secara rinci. Namun dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi warga Negara baik diindonesia maupun dunia untuk memahami unsur kehidupannya berupa Negara dan pemerintahan.
15
DAFTAR PUSTAKA
1. __________ . 2014. Negara. 2014. Negara. http://id.wikipedia.org/wiki/Negara. 2. __________ . 2013. Bentuk Bentuk- Bentuk Negara. Negara. http://liahimilp.blogspot.com/2013/07/makalah-bentuk-negara-bentuk.html. 3. __________ . 2014. Daftar Daftar Bentuk Pemerintahan. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bentuk_pemerintahan. 4. __________ . 2014. Republik Republik . http://dzakiyyah95sistempemerintahan.blogspot.com. 5. __________ . 2014. Negara. 2014. Negara. http://isma-ismi.com/pengertian-negara.html 6. __________ . 2014. Pemerintahan. 2014. Pemerintahan.http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertianhttp://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian pemerintahan.html 7. __________ . 2014. Pemerintahan. 2014. Pemerintahan.http://kulpulanhttp://kulpulanmateri.blogspot.com/2012/02/bentuk-bentuk-pemerintahan.html 8. __________ . 2014. Bentuk 2014. Bentuk pemerintahan. http://bentukpemerintahanindonesia.blogspot.com/ 9. __________ . 2014. Bentuk 2014. Bentuk negaran dan bentuk pemerintahan. http://adethemagician.blogspot.com/2012/12/bentuk-bentuk-negara-dan-bentuk bentuk.html
16
