Bentuk Negara, Susunan Negara (I) Bentuk Negara Dalam ilmu negara pengertian tentang bentuk negara terbagi dua : (1) Monarki dan (2) Republik. Salah satu ukuran yang dipakai untuk membedakan diantara keduanya adalah ukuran Duguit yaitu bagaimana kepala negaranya diangkat. Jika kepala neg ara diangkat berdasarkan keturunan atau hak waris, maka bentuk negaranya monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Apabila seorang kepala negaranya d ipilih melalui suatu pemilihan umum maka bentuk negaranya disebut republik dan k epala negaranya disebut sebagai presiden. Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu Konfederasi, Kesatuan, dan Federal. Meskipun demikian, bentuk negara Konfederas i kiranya jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini. Namun, untuk keperluan analisis, baiklah di dalam materi kuliah ini dicantumkan pula m asalah Konfederasi minimal untuk lebih meluaskan wawasan kita mengenai bentuk-be ntuk negara yang ada. Jika kita berbicara mengenai bentuk negara, berarti kita tengah membicarakan bag aimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti ini disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya pusat pusat diasum sikan berada di atas daerah daerah, dalam mana keberadaan pusat di atas atas tersebut berbeda de rajatnya baik di negara kesatuan, federasi, atau konfederasi. Akhirnya, jika kita berbicara mengenai bentuk pemerintahan, berarti kita tengah berbicara mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan a ntara legislatif dengan eksekutif. Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah setara, yang satu tidak lebih berkuasa atau lebih tinggi posisi nya ketimbang yang lain. Dalam hubungan horizontal inilah kita akan menemui pemb icaraan mengenai presidensil atau parlementer. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk Negara yang terpenting adalah : Negara kesatian (Unitarisme) dan Negara serikat (Federasi). Nega Negara ra kesa kesatu tuan an adal adalah ah suat suatu u Neg Negar ara a yan yang g mer merde deka ka dan dan ber berda daul ulat at dima dimana na di seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur selu ruh daerah. Nega Negara ra seri serika kat t (fe (fede dera rasi si) ) ada adala lah h sua suatu tu Nega Negara ra yang yang meru merupa paka kan n gab gabun unga gan n be be berapa Negara atas yang menjadi Negara-negara bagian daripada Negara serikat itu . (II) Susunan Negara Sedangkan istilah susunan negara ditujukan untuk menentukan apakah negara itu me rupakan negara (1) kesatuan, (2) federasi atau (3) konfederasi. Contoh negara ke satuan adalah Republik Indonesia, dan ini jelas terdapat dalam UUD 1945 pasal 1, "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Adapun Negara Federal adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagi an (deelstaten) yang masing-masing tidak berdaulat biasa juga disebut sebagai ne gara serikat (boomstaat). Dan negara konfederasi (statebond) pada hakikatnya buk anlah negara, tetapi merupakan serikat atau perkumpulan masing-masing negara mer deka. Ikatan perkumpulan tersebut, bisa karena kepentingan bersama atau karena p erkembangan sejarah, contohnya adalah Commonwealth. (III) Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan secara umum dibagi dua : (1) Presidential dan (2) Ministrial . Sistem Presidential adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebija kan pemerintah dipegang oleh presiden sendiri. Dan sistem Ministrial adalah suat u kabinet yang mana seorang menteri secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Ditinjau dari pembentukkannya sistem Ministrial dibagi dua : (a) parlementer dan
(b) ekstra parlementer. Kabinet Parlementer ialah suatu kabinet yang dibentuk d engan memperhatikan komposisi suara yang ada di parlemen dan kabinet ekstra parl ementer adalah kabinet yang dibentuk dengan tidak memperhatikan komposisi suara di parlemen seperti zaken kabinet atau kabinet karya Contoh : Indonesia : Republik, Kesatuan, Presidensial Malaysia : Monarki, Federasi, Ministrial USA : Republik, Federasi, Presidensial (III) Tentang tipe Negara Teori tipe-tipe Negara bermaksud membahas tentang penggolongan Negara dengan did asarkan kepada cirri-ciri yang khas. a.Tipe Negara menurut sejarah adalah : - Tipe Negara purba raja-raja berkuasa mutlak. Cirri-cirinya bersifat Atheoer aties (keagamaan) raja dianggap dewa oleh warganya,pemerintahan bersifat absout (mutlak) - Tipe Negara yunani kuno mempunyai tipe sebagai Negara kota atau polis. -Tipe Negara romawi adalah imperium. Yunani sendiri menjadi daerah jajahan da ri romawi. Pemerintahan romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuas aan dari rakyat atau apa yang dinamakan Caesarismus. Pemerinatah Caesar adalah s ecara mutlak. -Tipe Negara abad pertengahan Ciri khas nya adalah adanya dualisme (pertenta ngan). -Tipe Negara modern tipenya adalah berlaku asas demokrasi,Dianutnya paham Ne gara hukum,susunan negaranya kesatuan. b. Tipe Negara ditinjau dari system hukum adalah : -Tipe Negara polisi bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain j aga malam. Pemerintahan bersifat monarki absolute pengertiaan polisi adalah peny elenggaraan kesejahteraan. -Tipe Negara hukum (Recht staat) disini tindakan penguasa dan rakyat harus b erdasarkan hukum. Ada 3 bentuk tipe Negara hukum : a.Tipe Negara Hukum Liberal , menghendaki supaya Negara berstatus pasif arti nya bahwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa da lam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar antara p enguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta perset ujuan yang menguasai penguasa. b.Tipe Negara Hukum Formil, yaitu Negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan betuk hukum tertentu,harus berdasar kan undang-undang. Negara hukum formil ii disebut pula dengan Negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum. Menurut stahl seorang sarjana Denmark,maka Negara Hukum Formil itu harus mempuny ai 4 unsur : 1. Bahwa harus adanya jaminan terhadap hak-hak asasi. 2. Adanya pemisahan kekuasaan. 3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang. 4. Harus ada peradilan administrative. c.Tipe Negara Hukum Materil, sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada Negara Hukum Formil, tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-un dang atau harus berlaku ada legalitas,maka dalam Negara Hukum Materil tindakan d ari penguasa dlaam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bert indak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. C. Tipe Negara kemakmuran, Negara engabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Disini N egara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan Negara.
