ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA DAN SENDI – SENDI SENDI PEMERINTAHAN NEGARA KELOMPOK 7
Tugas ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah: Ilmu Negara
Dosen Pengampu: Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.
Disusun Oleh: TAMARA DWI RIZKI AMANDA
1710611067 1710611 067
TRI ADJI PRASETYA WIBOWO
1710611069 1710611 069
INDAH APRILIYA
1710611071 1710611 071
SOBRIYAN FAJARUL HAQ
1710611073 1710611 073
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
2017
1. ALAT PERLENGKAPAN NEGARA a. Teori Alat – alat alat Perlengkapan Negara
Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah,yaitu organ, lembaga, forum, instansi, institusi tambahan, maupun badan-badan independen. Menurut Busroh (1990) yakni paham yang menguraikan tentang alat-alat perlengkapan negara ada tiga sudut pandangan yaitu yaitu : 1. Paham George Jellinek 2. Paham yang meninjau dari segi fungsi negara 3. Paham yang meninjau dari segi yuridis George Jellinek meninjau persoalan alat perlengkapan negara dalam dua segi. Pertama, alat perlengkapan negara yang bersumber langsung pada konstitusi. Kedua, alat perlengkapan negara yang tidak bersumber langsung pada konstitusi. Kemudian, paham yang meninjau dari segi se gi fungsi negara ne gara adalah memandang bahwa adanya a danya alatalat alat perlengkapan negara itu tergantung pada realisasi daripada fungsi negara, jadi fungsi negara mengakibatkan timbulnya alat perlengkapan perle ngkapan negara. Oleh karena itu, dengan dasar memperhatikan fungsi negara di Prancis pada abad ke XVI maka timbul lima organ negara yaitu organ diplomacie, diplomacie, organ difencie, difencie, organ finance organ finance,,
organ justicie organ justicie,,
dan
organ policie organ policie..
Kemudian,
dengan
dasar
memperhatikan fungsi negara menurut Montesquieu dengan trias politica trias politica maka maka timbul tiga organ negara yaitu organ legislatif, organ eksekutif, dan organ yudikatif. Juga dengan dasar memperhatikan fungsi negara menurut Van Vollen Hoven maka timbul empat organ negara yaitu organ regeling , organ bestuur , organ rechtspraak , dan organ politie organ politie.. Selanjutnya juga dengan memperhatikan fungsi negara yang dikemukakan oleh Goodnow maka timbul dua organ negara yakni organ policy makers, makers, dan policy dan policy executors. executors. Dari segi yuridis menurut Busroh (1990) bahwa negara itu merupakan suatu organisasi jabatan, dan dalam penilaian alat-alat perlengkapan negara dimulai dari yang terkecil yaitu jabatan. Mengenai jabatan, maka ukuran yang dipakai ada empat kriteria, yaitu bagaimana bentuknya, bagaimana susunannya, apa tugas/kewajibannya, dan apa wewenang yang dimilikinya.
b. Alat Perlengkapan Negara
Alat – alat perlengkapan negara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. 1. Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang dan mengawasi eksekutif. Contoh lembaga legislatif di Indonesia ialah DPR, DPRD. 1. Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang DPR antara lain:
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Memberikan persetujuan kepada Presiden pemberhentian anggota Komisi Yudisial
atas
pengangkatan
dan
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain Menyerap, menghimpun, masyarakat
menampung
dan
menindaklanjuti
aspirasi
Hak
Anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundangundangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Alat Kelengkapan DPR Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama AntarParlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pimpinan DPR Kedudukan Pimpinan dalam DPR bisa dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.
Pimpinan DPR bersifat kolektif, terdiri dari satu orang ketua dan sebanyak banyaknya 4 orang wakil ketua yang yang mencerminkan fraksi-fraksi terbesar. Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota. Komisi Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam Komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan Komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh Komisi. Badan Musyawarah Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU). Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR. Panitia Anggaran Panitia Anggaran DPR memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi. Badan Kehormatan DPR Dewan Kehormatan DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. DK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. BK-DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR. Badan Legislasi DPR Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR. Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Badan Urusan Rumah Tangga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah. Badan Kerjasama Antar-Parlemen Badan Kerjasama Antar-Parlemen menjalin kerjasama dengan parlemen negara lain. Panitia Khusus dan Panitia Kerja Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara. Panitia Khusus Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk oleh DPR. Komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna.
Panitia Kerja Panitia Kerja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerjanya. Sekretariat Jenderal DPR Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR. Kekebalan Hukum Anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapatrapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. Larangan Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. Penyidikan Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri atas 550 Anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Tugas dan Wewenang, dan Hak
Tugas dan wewenang MPR antara lain:
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya
Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Sidang MPR
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya
Putusan MPR sah apabula disetujui:
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sekirang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Alat Kelengkapan MPR
Alat kelengkapan MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Kedudukan MPR Setelah Perubahan UUD 1945 Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
DPRD terdiri dari 2 macam:
DPRD Provinsi, berada di setiap provinsi Indonesia. Anggota DPRD Provinsi berjumlah 35-100 orang. DPRD Kabupaten/Kota, berada di setiap kabupaten/kota Indonesia. Anggota DPRD Provinsi berjumlah 20-45 orang.
Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPRD merupakan mitra kerja eksekutif (Pemerintah Daerah). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Tugas, Wewenang, dan Hak
Tugas dan wewenang DPRD adalah:
Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernurkepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (untuk DPRD Provinsi); atau mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (untuk DPRD Kabupaten/Kota) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD berhak
meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Alat kelengkapan dan Sekretariat DPRD Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Pimpinan DPRD. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat DPRD. Kekebalan Hukum Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapatrapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. Larangan Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Anggota DPRD juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD. Penyidikan Jika anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Sedangkan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas
nama Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan. 4.Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. 2. Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif tidak sama di semua negara, tergantung dari sistem politik (pemerintah) yang dianut masing-masing negara. Fungsi lembaga eksekutif
Kekuasaan eksekutif ini mencakup beberapa bidang, yaitu: 1. Pemerintahan; melaksanakan undang-undang. 2. Administrasi; menyelenggarakan undang-undang. 3. Diplomasi; melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 4. Militer; mengatur angkatan bersenjata, ketertiban dan keamanan dari pertahanan negara. 5.
Yudikatif; hak memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.
6. Legislatif; membuat rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang APBN. Organ-organ Lembaga Eksekutif 1) Kepala Negara
Bila bentuk negara kerajaan, maka kepala negaranya disebut Raja atau Ratu. Contohnya, di Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adakalanya disebut Kaisar seperti kepala negara Ethiopia waktu zaman Haile Selassi berkuasa atau kepala negara Jerman waktu Wilhelm berkuasa, atau kepala negara Jepang dewasa ini. Bila bentuk negara itu Republik, maka kepala negaranya disebut Presiden. Kekuasaan presiden dalam negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer berbeda dengan kekuasaan presiden dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dalam negara-negara dengan sistem parlementer, kedudukan dan kekuasaan presiden sama dengan raja-raja, yaitu bagian dari kekuasaan eksekutif yang tidak
dapat diganggu gugat. Kesalahan dari raja atau ratu, presiden, menjadi tanggung jawab menteri-menterinya. Pada negara-negara kerajaan, raja atau ratu menduduki takhta berdasarkan keturunan. Seorang raja atau ratu digantikan oleh anak tertuanya, kecuali di Malaysia di mana rajanya dipilih secara bergantian di antara sembilan raja-raja negara bagian sebagai Yang Dipertuan Agung. Sedang Presiden pada negara dengan sistem parlementer, umumnya dipili oleh parlemen negara bersangkutan, seperti Jerman Barat, Italia dan Austria. Pada negara dengan sistem pemerintahan presidesil, presiden disamping berkedudukan sebagai kepala negara, juga berkedudukan sebagai kepala eksekutif atau administrator. Masa jabatan presiden baik dalam negara-negara dengan sistem parlementer atau presidensi ditentukan oleh konstitusi masing-masing negara. 2) Wakil Kepala Negara
Di dalam beberapa negara Republik, sering didapat jabatan Wakil Presiden, tetapi baik dalam sistem pemerintahan parlementer maupun presidensil, kedaulatannya hanya sebagai wakil kepala negara yang sifatnya seremonial dan lambang saja. 3) Perdana Menteri
Perdana Menteri adalah yang memimpin menteri-menterinya atau disebut juga kepala eksekutif atau kepala pemerintahan dan kepala administrasi negara. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan partai politik yanng menang dalam pemilihan umum. Partai Perdana Menteri ini biasanya mayoritas dalam parlemen. Tetapi ada kalanya Perdana Menteri tidak menguasai lebi dari separuh anggota parlemen, tetapi berkuasa karena dukungan dari beberapa partai yang mempunyai wakil di parlemen berdasarkan koalisi. 4) Menteri-menteri
Menteri-menteri ini adalah sebagai pelaksanaan langsung kekuasaan eksekutif di bidangnya masing-masing. Menteri merupakan pembantu dari kepala negara. Menteri-menteri biasanya memimpin Departemen. 3. Lembaga Yudikatif
Lembaga ini adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh sebuah Mahkamah Agung (Supreme Court). Macam-macam kekuasaan kehakiman tidak sama di semua negara, tetapi biasanya terdiri dari Peradilan Umum dan Militer. Di Prancis ada Peradilan Tata Usaha Negara dan di Indonesia ada Peradilan Agama dan juga telah terbentuk Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping kekuasaan mengadili, pada negara-negara Federal, Mahkamah Agung biasanya diserahi kekuasaaan menguji undang-undang ssecara materiil
( judicial review) yaitu hak untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Negara Kesatuan yang Mahkamah Agung-nya mempunyai kekuasaan judicial review menguji semua peraturan perundangan yang tingkatnya di bawah undang-undang. Jadi di Indonesia tidak dikenal judicial review dalam arti yang sebenarnya. Di Indonesia yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif ialah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 1. Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi .
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kewajiban dan Wewenang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang MA adaah:
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi
Hakim Agung Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung (paling banyak 60 orang). Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 2. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi . Kewajiban dan Wewenang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adaah:
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 3. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan yudikatif. UUD 1945 telahh menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara: 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 3. Menetapkan calon Hakim Agung, dan; 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pada pihak lain, Mahkamah Agung, Pemerintah dan masyarakat juga dapat mengajukan calon Hakim Agunng, tetapi harus melalui Komisi Yudisial.
Di Indonesia dikenal dua lembaga negara lainnya diluar eksekutif dan yudikatif, yaitu: 4. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga konsultatif dan berfungsi: a. Memberi nasehat kepada Presiden bai diminta ataupun tidak. b. Memberikan jawaban berupa nasehat kepada Presiden atas permintaan Presiden, 5. Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK ) adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).
5. SENDI – SENDI PEMERINTAHAN NEGARA i.
Teori Sendi – sendi Pemerintahan Negara
Disini dibahas mengenai cara apa yang dipakai penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut teorinya ada dua cara penyelenggaraan pemerintahan 1. Sendi wilayah 2. Sendi keahliaan
1) Sendi wilayah (territorial) Penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat memperhatikan faktor wilayah dari suatu Negara. Faktor wilayah dari suatu Negara dibagi dalam dua bagiaan : I. Wilayah Tugas (desentralisasi) MemahamI arti desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pengertiaan otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi dirinci 5 macam a) Desentralisasi politik, hal ini terkait urusan pemerintah dan peraturan tingkat daerah.
b) Desentralisasi fungsional, yang terkait kepada golongan-golongan yang mempunyai fungsi dalam Negara. c) Desentralisasi Cultural yang menyangkut bidang kebudayaan. d) Desentralisasi Tekhnis yang menyangkut ketenaga akhlian tertentu. e) Desentralisasi Collaboratif adalah kepada swasta diberi wewenang menjalankantugas Negara. II.
Wiayah Jabatan (dekonsentrasi) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Intansi Vertical tingkat atasnyas kepada pejabat pejabatnya di Daerah. Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektifitas dari Pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan-kewenangan pada instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari Pemerintahan Pusat, yang dapat berupa asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas medebewind atau tugas bentauan. Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah Negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi-sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaiwujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi-sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas medebewind atau tugas pembantuan dalam mempelancar tugas pemerintahan di daerah-daerah. Adapun penjelasan dari masing- masing asas-asas tersebut diatas adalah sebagai berikut : A. Asas Dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. Hal ini tercantum didalam pasal satu huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Cirri – ciri dari asas ini adalah sebgai berikut: 1) Bentuk pemencaran adalah pelimpahan 2) Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perseorangan) 3) Yang dipencar ( bukan urusan pemerintah) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu. 4) Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada kepala daerah otonom menurut asas desentralisasi ini merupakan salah satu yang membedakan antara asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung jawab daeri pemerintah pusat yang meliputi : a. Kebijaksanaan b. Perencanaan c. Pelaksanaan d. Pembiyaan e. Perangkat pelaksanaan. Berbeda dengan asas desentralisasi yaitu pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan oleh rumah tangga daerah otonom sepenuhnya, sehingga
penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan pusat dilaksanakan oleh daerah sepenuhnya sebagai bentuk urusan rumah tangga daerah tersebut. Adapun unsur pelaksanaannya adalah segala instansi vertikal yang ada di daerah yang dikoordinir oleh kepala wilayah sebagai alat/ aparat dekonsentrasi. Dalam hal koordinasi ini, kepala wilayah tidak boleh membuat kebijakan (policy) sendiri, karena kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pelaksannan asas dekonsentrasi ini melahirkan pemerintahan lokal administratif. Daerah administratif meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Pemerintahan administratif diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Ditinjau dari wilayah pembagian Negara, asas dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif. Jadi asas dekonsentrasi dapat dilaksanakan jika terdapat organ bawahan yang secara organisator dan hirarkis berkedudukan sebagai bawahan secara langsung dapat dikomando dari atas. Oleh karena itu dalam system ini tidak diperlukan adanya badan perwakilan rakyat daerah, yang menampung suatu rakyat daerah yang bersangkutan, sebab segala kebutuhanya, diurus oleh pemerintah pusat atau atasannya.
B. Asas Desentralisasi Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Didalam ilmu administrasi Negara, menurut Robert D. Miewald, tema desentralisasi dan sentralisasi terutama mngenai fenomena tentang “ Delegation of Authority and responsibility” yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit organisasi bawahan memilki wewenang dan tanggung jawab didalam proses pengambilan keputusan.[1] Sentralisasi dan desentralisasi mempunyai kelebihan dan kelebihan masingmasing. Ini berarti bahwa kekurangan sentralisasi adalah kelebihan dari desentralisasi. Menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsiple of Management mengemukakan tentang kelebihan dari sentralisasi dan desentralisasi adalh sebagai berikut : a. kelebihan sentralisasi 1) kekuasaan dan prestige memperlengkap kekuasaan eksekutif kepala; 2) keseragaman kebijaksanaan, praktek dan keputusan terpelihara; 3) penggunaan secara penuh ahli-ahli pada kantor pusat ditingkatkan, sebagian besar karena mereka dekat kepada tahap menejemen teratas; 4) ahli-ahli berkualiatas tinggi dapat dipergunakan, karena ruang lingkup dan banyaknya pekerjaan mereka adalah cukup untuk membantu meneger; 5) fungsi rangkap dapat ditekan sampai minimum; 6) bahaya ayang timbul dari tingkat laku dapat dikurangi; 7) prosedur dan tingkat kontrol yang teliti dan besar biaya tidak diperlukan. 8) Dapat dikembangkan kelompok menejemen yang terkooordinasi tepat.
A. a.
b. c. d. e.
f. g.
h.
Kelebihan desentralisasi Struktur organisasi yang didesentralisasib bebobot pendelegasian wewenang yang memperingan beban menejemen teratas; Lebih berkembang generalis daripada spesialis dan dengan demikian membuka kedudukan untuk menejer umum; Hubungan dan kaitan yang akrab dapat ditingkatkan yang mengakibatkan gairah kerja dan koordinasi yang baik; Kebiasaan dengan aspek kerja yang khusus dan penting siap untuk dipergunakan; Efisiensi dapat ditingkatkan sepanjag struktur dapat diandang sebagai suatu kebulatan demikian rupa sehingga kesuliatan dapat dilokalisasi dan dapat dipecahkan dengan mudah; Bagi perusahaan yang besar dan tersebar diberbagi tempat, dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keadaaa tempat masing-masing; Rencana dapat dicoba dalam tahp eperimen pada suatu perusahaan, dapat diubah dan dibuktikan sebelum diterapkan pada bagian lain yang sejenis dari bagian usahanya yang sama Resiko yang mencakup kerugian, kepegawaiaan, fasilitas dan perusahaan dapat terbagi.
Kebaikan kebaikan tersebut dapat saja ditambah sesuai dengan keadaan, misalnya kebaikan lain dari sentralisasi adalah bahwa desentralisasi akan memakanmn waktu yang rlatif lebih lama. Demikian pula desentralisasi terdapat kebaikan berbentuk yang lebih banyak mbagi menejemen teringgi untuk memperhatikan hal-hal yang sangat penting dan principal, pada sentralisasi, menejer tertinggi dalam berbagai bentuk masalah dari yang berukuran sederhana sampai ukuran yang rumit. Menurut bayu suryaningrat jenis asas desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : a. Desentralisasi Jabatan yaitu berupa pemencaran kekuasaan dari atas kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatandengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. b. Desentralisasi Kenegaraan yaitu berupa penyerahan kekuasaan yang mengatur daerah dalam lingkunganya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demkrasi dalam pemerintahan Negara. Selanjutnya desentralisasi kenegaraan itu dapat dibedakan menjadi: 1) Desentralisasi territorial yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, batas pengaturan yag dimaksud adalah daerahnya sendiri. 2) Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya pendudukan, pegairan dan sebagainya. Menurut teori dari Busroh ia menjelaskan mengenai sendi wilayah: 1. Sendi wilayah Sendi wilayah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sendi dekonsentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama Sendi dekonsentralisasi berarti wilayah Negara dibagi dalam berbagai
wilayah daerah besar dan kecil. Yang mana dalam wilayah tersebut ada wakil dari pemerintah pusat. Kewenangannya ialah berdasarkan pemerintah pusat dalam batas-batas tertentu. Yang kedua sendi desentralisasi ialah wilayah Negara dibagi dalam berbagai wilayah daerah besar dan kecil. Di setiap daerah ada pemerintah yang berwenang dan menjalankan wewenangnya dalam urusan mengatur dan mengurusi pemerintahannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut UU 32 tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Didalam buku Ilmu Negara karangan Hendra Nurtjahjo ia menerangkan juga Sendi wilayah itu dijalankan dengan dua asas utama yaitu a. Asas Dekonsentrasi b. Asas Desentralisasi Didalam Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen, tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut. “Hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah pusat dan daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten dan kota, tidak diatur berdasarkan asas dekonsentrasi , melainkan hanya didasarkan asas otonomi atau desentralisasi,dan tugas pembantu (medebewin). Di samping itu didalam rumusan pasal 18,pasal 18A dan 18B (seluruhnya sebanyak 11 ayat), ditegaskan pula adanya pengakuaan atas pluralism di berbagai daerah. Pasal 18A ayat (1) , misalnya,menegaskan: “Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Pasal 18B ayat (1) menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat besrta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat vdan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang).” Hal yang menarik dari penyelenggaraan sendi wilayah di Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 adalah pelaksanaannya yang dinamis dan adjustment yang fleksibel, namun tetap dalam konteks unitary satate (kesatuaan). Dapat dilihat dari pendapat Jimly seabagai berikut.[4] “Dengan ketentuaan konstitusional yang demikaan berarti Negara kesatuaan Repulik Indonesia diselenggarakan dengan pengaturan antardaerah yang tidak [ 5] seragam antara satu sama lain. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau antardaerah provinsi dengan kabupaten/kota
dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti yang dipraktikkan dengan provinsi NAD (Nangroe Aceh Darussalam) dan daerah provinsi papua. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dalam keragaman dalam bingkai Negara kesatuaan. Daerah-daerah juga tidak peril memaksakan diri untuk secepat mungkin menerapkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan meninggalkan sama sekali atau mengabaikan prinsip-prinsip penyele-nggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Di samping itu, meskipun susunan pemerintah bersifat desentralisasi, tetapi pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan koordonasi antardaerah privinsi, dan loordinasi antardaerah kabupaten/kota sebagaimana mestinya.” Demikianlah sendi-sendi pokok pemerintah kita yang baru saja dikosntuksikan dalam UUD 1945 amandemen. Pendapat Ananda B. Kusuma yang menyatakan bahwa kita lebih dekat pada sendi pemerintahan faderal-like arrangement versi kanada, dimana residual power tetap ada pada pemerintah pusat, Konsekuensinya adalah tidal boleh ada daerah provinsi yang mesti dirinya bersifat ‘negara’ (Negara bagian) sebagaimana federalismenya Amerika Serikat. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah perlunya politik Multikultularisme sebagaimana yang dipraktikkan di Kanada. Multikulturalisme tetap membiarkan komunitas-komunitas budaya tetap hidup berdampingan tanpa kehilangan identitasnya. Kehidupan yang saling menghargai keyakinan dan pandangan budaya masing-masing diutamakan dalam persatuaan yang dibentuk . Tidak seperti Amerika Serikat yang ingin membentuk siastu melting pot di mana setiap orang haris mencairkan Identitas budayanya dan menjadi american sebagai outputnya.Hal demikian kiranya lebih fungsional bagi Negara Bhinneka Tunggal Ika seperti kita. Jadi kita merupakan Negara persatuaan, di mana ragam budaya bersatu tanpa kehilangan identitas , bukannya ‘disatukan’ _ uniformity menjadi Negara kesatuaan yang memaksakan bersatunya yang ada menjadi yang westernized. 2) Sendi Keahliaan
Yaitu penyelenggaraan pemerintah dijalankan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya. Ada dua macam sendi keahliaan: a. Government by official yaitu pemerintah dijalankan dengan sistem pegawai negri. b. Government by committe yaitu pemerintah dijalankan dengan sistem kepanitiaan. Menurut C.S.T. Kansil Christine S.T. menyatakan sendi keahlian berarti menyerahkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Negara kepada para ahli. Sedangkan menurut Busroh sendi keahlian dibagi menjadi dua, Yang pertama pemerintahan dijalankan dengan siistem pegawai negeri. Yang kedua kepemerintahan dijalankan dengan system panitia. Yang pada intinya teori sendi keahlian ini menyerahkan tugas Negara pada para ahli yang mampu di bidangnnya.
