BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perubahan dan perkembangan dunia di segala sektor menuntut semua elemen untuk aktif menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai implikasi pembangunan. Pemanfaatan sumber daya secara optimal mutlak diperlukan agar kita dapat terus eksis dan berguna di era globalisasi ini. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pengelolaan sumber daya yang tepat khususnya pada sumber daya manusia. Disinilah dibutuhkan peran perguruan tinggi yang diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang baik terampil, disiplin dan kreatif yang nantinya akan bersaing di era globalisasi saat ini. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang akan mengembangkan kerangka berpikir mahasiswa secara komprehensif dengan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan spesialisasi yang dipilihnya, dapat menjadi bekal dalam berkompetisi dalam dunia kerja kelak setelah mereka menyelesaikan kuliahnya. Namun sebelum seorang mahasiswa dicetak dalam keadaan yang siap dalam dunia kerja kelak, mereka dibekali suatu pengalaman kerja yang nyata melalui kegiatan KK (kuliah kerja). KK (kuliah kerja) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk melatih diri dalam menghadapi situasi kerja, sehingga kemudian hari mereka diharapkan dapat bersikap terampil, disiplin, kreatif, tekun dan jujur serta mempunyai etos kerja yang tinggi terhadap pekerjaan yang dihadapinya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika berada dalam situasi kerja yang nyata. Selain itu dapat dijadikan tolak ukur bagi mahasiswa supaya menjadi sumber tenaga kerja yang profesional dan berkualitas pada instansi yang ada dalam pasar tenaga kerja. Menimbang
hal
tersebut
serta
berdasarkan
himbauan
dari
PIKP
Universitas Jember dan Program Studi Akuntansi untuk mengikuti program ini. Maka kami memilih Perum Perhutani Unit II KPH Jember sebagai tempat Kuliah Kerja.
1
Perum Perhutani Unit II KPH Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang bertujuan untuk mensejahterakan mensejahterakan masyarakat dan dapat memberikan keuntungan dan bertanggung jawab sosial. Meskipun harus bertanggung jawab sosial akan tetapi faktor perolehan laba tidak boleh diabaikan. Tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat, terhadap pencapaian laba perusahaan yang maksimal. Dengan demikian perolehan pajak pemerintah akan meningkat. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu diperhatikan faktorfaktor yang mempengaruhi laba, faktor-faktornya antara lain: pendapatan (hasil kali antara volume penjualan dengan harga jual), biaya operasional (biaya tetap dan biaya variabel) dan investasi, maka penting suatu perencanaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut. Faktor-faktor tersebut akan terlaksana melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang pada umumnya diukur menggunakan satuan uang dan berjangka waktu tertentu dalam waktu satu tahun. t ahun. (Widhi;2012;04) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) akan berjalan dengan baik jika disertai dengan peran yang baik oleh para pegawai perusahaan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sistem yang baik, mulai dari sistem perekrutan, sistem pengendalian manajemen maupun sistem penggajian yang baik. Berdasarkan program Kuliah Kerja yang telah dilaksanakan, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan mengenai sistem penggajian, sistem penganggaran, sistem pengawasan manajemen dan prosedur perpajakan. Namun, disini penulis lebih tertarik membahas masalah sistem penggajian dan prosedur perpajakan. Karena gaji dan pajak merupakan unsur yang paling penting
dalam
perusahaan
bagi
karyawan.
Gaji
dan
pajak
merupakan
pengeluaran perusahaan perusahaan yang paling besar setiap bulannya. Ini menjadi motivasi bagi penulis untuk mempelajari bagaimana sistem penggajian dan prosedur perpajakan di Perum Perhutani Unit II KPH Jember. Oleh karena itu, atas penjelasan diatas penulis mengambil judul “LAPORAN KULIAH KERJA PADA PERUM PERHUTANI UNIT II KPH JEMBER (Sistem Penggajian dan Prosedur Perpajakan)” Prosedur Perpajakan)”..
2
Perum Perhutani Unit II KPH Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang bertujuan untuk mensejahterakan mensejahterakan masyarakat dan dapat memberikan keuntungan dan bertanggung jawab sosial. Meskipun harus bertanggung jawab sosial akan tetapi faktor perolehan laba tidak boleh diabaikan. Tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat, terhadap pencapaian laba perusahaan yang maksimal. Dengan demikian perolehan pajak pemerintah akan meningkat. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu diperhatikan faktorfaktor yang mempengaruhi laba, faktor-faktornya antara lain: pendapatan (hasil kali antara volume penjualan dengan harga jual), biaya operasional (biaya tetap dan biaya variabel) dan investasi, maka penting suatu perencanaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut. Faktor-faktor tersebut akan terlaksana melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang pada umumnya diukur menggunakan satuan uang dan berjangka waktu tertentu dalam waktu satu tahun. t ahun. (Widhi;2012;04) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) akan berjalan dengan baik jika disertai dengan peran yang baik oleh para pegawai perusahaan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sistem yang baik, mulai dari sistem perekrutan, sistem pengendalian manajemen maupun sistem penggajian yang baik. Berdasarkan program Kuliah Kerja yang telah dilaksanakan, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan mengenai sistem penggajian, sistem penganggaran, sistem pengawasan manajemen dan prosedur perpajakan. Namun, disini penulis lebih tertarik membahas masalah sistem penggajian dan prosedur perpajakan. Karena gaji dan pajak merupakan unsur yang paling penting
dalam
perusahaan
bagi
karyawan.
Gaji
dan
pajak
merupakan
pengeluaran perusahaan perusahaan yang paling besar setiap bulannya. Ini menjadi motivasi bagi penulis untuk mempelajari bagaimana sistem penggajian dan prosedur perpajakan di Perum Perhutani Unit II KPH Jember. Oleh karena itu, atas penjelasan diatas penulis mengambil judul “LAPORAN KULIAH KERJA PADA PERUM PERHUTANI UNIT II KPH JEMBER (Sistem Penggajian dan Prosedur Perpajakan)” Prosedur Perpajakan)”..
2
1.2 Tujuan dan Manfaat Manfaat 1.2.1
Tujuan Kuliah Kerja Tujuan dari kegiatan kuliah kerja ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui sistem penggajian dan prosedur perpajakan di PERUM PERHUTANI UNIT II KPH JEMBER.
2.
Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jember.
1.2.2
Manfaat Kuliah Kerja Adapun manfaat manfaat dari pelaksanaan pelaksanaan kuliah kerja kerja ini adalah: adalah: 1. Bagi Penulis Akan menambah pengetahuan pengetahuan penulis dalam penerapan teori yang diterima selama kuliah dalam praktek yang sesungguhnya. 2. Bagi Perusahaan Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan bila ada saran, kritik maupun ide, untuk kemajuan perusahaan. 3. Bagi Pembaca Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan.
1.3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Kerja Kuliah kerja ini dilakukan dengan cara praktek secara langsung sesuai dengan jam kerja Perum Perhutani Unit II KPH Jember. Selain melakukan praktek kerja secara langsung, kami juga meminta bimbingan, pelatihan, serta menimbang pengalaman kerja dari beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Adapun obyek obyek kuliah kerja adalah adalah sebagai sebagai berikut: 1. Nama obyek : PERUM PERHUTANI UNIT II KPH JEMBER 2. Alamat A lamat
: Jalan Letjen S. Parman 04 Jember
3. Bidang usaha : Kesatuan Pemangku Hutan
1.3.1
Jadwal Pelaksanaan Kuliah Kerja Jadwal Pelaksanaan Kuliah Kerja pada Perum Perhutani Unit II KPH
Jember dibidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan dan Umum akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:
3
Tabel. 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan KK pada bidang SDM Minggu No. 1
Kegiatan
1
2
3
4
Perkenalan dan menerima pengarahan dari kepala urusan Sumber Daya Manusia
2
Membantu mengentry data pegawai dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK)
3
Membantu menghitung masa pensiun karyawan
Tabel. 1.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan KK pada bidang Umum Minggu No. 1
Kegiatan
1
2
3
4
Perkenalan dan menerima pengarahan dari Kepala urusan bidang Umum
2
Membantu dalam mengajukan surat masuk kepada atasan
3
Membantu merekam surat yang telah ditanda tangani oleh atasan.
4
Membantu persiapan rapat
5
Menyerahkan kartu kendali ke tujuan surat
Tabel. 1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan KK pada bidang Keuangan Minggu No. 1
Kegiatan
1
Perkenalan dan menerima pengarahan dari Kepala urusan bidang Keuangan
2
Membantu dalam mengoreksi permintaan Uang Kerja daerah dari BKPH
3
Membantu merinci pembayaran uang pensiun pensiunan Perum Perhutani KPH Jember
4
Membantu dalam mengisi bukti potong Pph 21 pegawai Perum Perhutani KPH Jember
5
Mengoreksi bukti realisasi uang kerja BKPH
4
2
3
4
BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK KULIAH KERJA
2.1
Sejarah Singkat Perum Perhutani KPH Jember Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) berada
di bawah naungan Depertemen Kehutanan dan Perkebunan RI yang bergerak dalam bidang produksi hasil hutan. Keberadaan Perum Perhutani diawali sebelum tahun 1942 sejak zaman Belanda dengan nama Dienst Bosh Distrit Jember, kemudian pada zaman penjajahan Jepang tahun 1945 namanya kembali diubah menjadi Jawatan Kehutanan. (Widhi;2012;03) Pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan No. 18 tahun 1961 nama Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember diganti dengan Perusahaan Negara Kesatuan Pemangkuan hutan (KPH) Jember, kemudian berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 Perusahaan Kehutanan Negara diubah menjadi Perusahaan Umum Perhutani. Pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum, Perusahaan Negara Perhutani Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Perhutani Jawa Timur masing-masing dijadikan unit produksi dengan sebutan Unit I Jawa tengah dan Unit II Jawa Timur, kemudian menyusul Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978, wilayah kerja tersebut diperluas dengan Unit III Jawa Barat. Selanjutnya pendirian Perum Perhutani disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1986 yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Perhutani (Perum Perhutani). Sejak tanggal 3 Juni 2001, berdasarkan PP nomor 14 tahun 2001 secara resmi status perum Perhutani menjadi PT. Perhutani (Persero) yang dilaksanakan sejak 2 Juli 2001. (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 07.P/Hum/2001 bentuk hukum PT. Perhutani (Persero) kembali ke Perum Perhutani berdasarkan PP. No.30 Tahun 2003 tanggal 11 Juni 2003. Perum Perhutani KPH Jember melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari bersama Masyarakat. (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012)
5
Maksud dan tujuan didirikannya Perum Perhutani KPH Jember dalam pembangunan nasional khususnya dibidang kehutanan menurut Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember adalah sebagai berikut: 1.
Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
2.
Kelestarian dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
3.
Menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.
Perum perhutani KPH Jember berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman 4 Jember, merupakan kesatuan pemangkuan hutan dari Perum Perhutani unit II Jawa Timur yang terletak di Jalan Genteng Kali 49 Surabaya. Sesuai dengan SK Perum Perhutani KPH Jember unit II Jawa Timur No. 03/1994/wil/unitII/Jawa Timur tertanggal 17 Juni 1974 pada Majalah Bina Ed. 7 tahun 2012 luas wilayah Perum Perhutani KPH Jember adalah 117.097,3 Ha, sedangkan luas efektif hutan KPH Jember adalah 77.081,7 Ha. Secara administratif pemerintah daerah keseluruhan wilayah berada di Kabupaten Jember dibatasi oleh:
2.2
-
Utara
: KPH Bondowoso
-
Timur
: KPH Banyuwangi Barat / Selatan
-
Selatan
: Samudera Indonesia
-
Barat
: KPH Probolinggo
Sasaran,Strategi dan Kebijakan
2.2.1 Sasaran Perusahaan Sasaran Perum Perhutani KPH Jember periode 2011-2012 antara lain: (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012) 1.
Kelestarian produksi dan kelestarian sumber daya alam.
2.
Berkembangnya organisasi yang dapat menjamin pengolahan hujan lestari.
3.
Terwujudnya masyarakat desa hutan yang secara aktif berperan dalam pengolahan hutan untuk peningkatan kesejahteraan.
6
4.
Terbentuk dan terbinanya masyarakat desa hutan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yaitu koperasi masyarakat desa hutan.
5.
Terpenuhinya produk kayu jumlah cukup sesuai dengan potensi sumber daya alam.
6.
Pengalihan potensial produk non kayu khususnya gondorukem dan terpenting
7.
Terbentuknya organisasi yang semakin efektif dan efisien di tingkat KPH maupun tingkat BKPH.
8.
Tercapainya kinerja Perum Perhutani KPH Jember dengan kriteria sehat sekali dengan profit margin 30% per tahun.
2.2.2 Strategi Perusahaan Strategi Perum Perhutani KPH Jember dibagi dalam beberapa unsur antara lain (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012): 1.
Sebagai pengembangan bisnis yang antara lain sebagai berikut: a. Pengembangan kelas perusahaan hingga komposisi kelas umur yang relatif sama. b. Pengembangan produk kayu pinus dan mahoni. c. Pengembangan produk industri non kayu khususnya gondorukem dan terpenting. d. Kerjasama operasional pemberdayaan wana arta.
2.
Pengembangan manajemen sumber daya hutan lingkungan yaitu antara lain: a. Penerapan perencanaan logistik. b. Peningkatan keanekaragaman hayati. c. Konservasi sumber daya alam.
3.
Pengembangan manajemen pembinaan masyarakat desa hutan yaitu antara lain: a. Pembentukan
dan
pemberdayaan
lembaga
perekonomian
masyarakat desa hutan. b. Mendorong
partisipasi
aktif
pengolahan hutan.
7
masyarakat
desa
hutan
dalam
4.
Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dengan cara penyertaan karyawan Perum Perhutan KPH Jember untuk penyegaran dan pelatihan pola setiap fungsi manajemen.
5.
Peningkatan efisiensi dan produktifitas sumber daya dengan cara penggalian potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi.
6.
Peningkatan kualitas pengawasan a. Meminimalkan
atau
menutup
keborosan
atau
pemborosan
keuangan. b. Meningkatkan atau menumbuhkan perkembangan fungsi-fungsi manajerial pada setiap unit manajemen. c. Meningkatkan manajemen jamaah pada setiap fungsi manajemen.
2.2.3 Kebijakan Perusahaan Kebijakan Perum Perhutan KPH Jember antara lainn (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012) : 1.
Pengolahan
sumber
daya
hutan
berdasarkan
prinsip-prinsip
kelestarian untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi dan manfaat hutan.
2.3
2.
Meningkatkan produktifitas sumber daya manusioa kinerja organisasi.
3.
Peningkatan intensitas pengawasan.
Potensi KPH Jember
Berdasarkan hasil inventarisasi dalam rangka menyusun rencana 10 t ahun yang dilaksanakan pada tahun 2000, luas kawasan hutan Perum Perhutani KPH Jember menurut Majalah BINA Ed. 07 tahun 2012 terdiri dari: -
Hutan Produksi seluas: 31135,93 Ha ( 40,96 % )
-
Hutan Lindung seluas: 43948,80 Ha ( 57,82 % )
-
Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata (SA/HW): 20,00 ( Ha 1,22 % ) Kekuatan utama dari Sumber Daya Hutan yang ada saat ini terletak pada
potensi hutan jati dan potensi hutan rimba yang terdiri dari pinus, dan mahoni. Potensi hutan tersebut terbagi dalam tiga kelas perusahaan yaitu: -
Kayu produksi jati: 28.295,87 ha. Untuk produksi jati : 13.649,53 ha
-
Kayu produksi mahoni: 28.76,20 ha. Untuk produksi mahoni: 10.631,60 ha
8
-
Kayu produksi pinus: 18.324,80 ha Untuk produksi pinus 6.809,80 ha. Jumlah : 76.010,57 ha dengan Hutan Produksi 31.135,93 ha. Sedangkan wilayah kerja terbagi atas tiga bagian hutan antara lain:
1.
Bagian hutan Lereng Yang Selatan meliputi BKPH Lereng Yang Barat dan Lereng Yang Timur, merupakan potensi utama kayu rimba mahoni.
2.
Bagian hutan Sempolan meliputi BKPH Sumberjambe dan Sempolan, merupakan potensi utama kayu rimba pinus.
3.
Bagian hutan Jember Selatan meliputi BKPH Mayang, Ambulu dan Wuluhan merupakan potensi utama penghasil kayu jati. (Widhi;04)
2.4
Visi dan Misi Visi Perum Perhutani Unit II KPH Jember adalah “ Menjadi pengelola
hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012) Sedangkan misi Perum Perhutani Unit II KPH Jember adalah (Bagian Urusan Tata Usaha Perum Perhutani Unit II KPH Jember;2012): 1. Mengelola sumberdaya
hutan
dengan prinsip pengelolaan
lestari
berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna
menghasilkan
keuntungan
untuk
menjamin
pertumbuhan
perusahaan berkelanjutan. 2. Membangun
dan
mengembangkan
perusahaan,
organisasi
serta
sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan
masyarakat
desa
hutan
melalui
pengembangan
lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.
9
2.5
Struktur Organisasi Tujuan perusahaan akan tercapai sesuai dengan rencana yang
ditetapkan jika perusahaan mempunyai pengorganisasian dari setiap karyawan di berbagai kegiatan. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan bagi setiap karyawan harus diketahui dengan jelas dan tepat batasan-batasan mengenai pembagian tugas dari setiap karyawan. Batasan-batasan tersebut dapat ditunjukkan
dengan
struktur
organisasi
sehingga
dapat
diketahui
tugas,
wewenang dan tanggung jawab dari setiap karyawan. Dengan demikian kegiatan perusahaan lebih terpadu dan terarah. Struktur organisasi perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi ini harus disajikan secara eksplisit dalam bentuk grafis agar jelas siapa dan bertanggung jawab atas apa. (Diana;86) Struktur organisasi pada Perum Perhutani KPH Jember menggunakan bentuk organisasi garis, bentuk ini dikepalai oleh seorang pimpinan dimana perintah, kekuasaan dan tanggung jawab mengalir dari atas ke bawah dalam satu garis sehingga proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat dan efektif. Adapun struktur organisasi pada Perum Perhutani KPH Jember dapat dilihat pada gambar berikut :
10
2 .6
Job Description
2.6.1 Administratur 2.6.1.1 Tujuan Mengelola sumber daya hutan dan perusahaan dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta perusahaan 2.6.1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab Administratur Perum Perhutani Unit II KPH Jember adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun rencana stategis operasional jangka panjang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan SDH (Sumber Daya Hutan) dan perusahaan.
2.
Menyusun rencana usaha tahunan (RKAP meliputi jenis kegiatan fisik dan keuangan).
3.
Menyusun rencana operasinal fisik dan keuangan pada T-1 (tahun sebelumnya).
4.
Mengendalikan semua kegiatan guna tercapainya target baik volume maupun pendapatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran Perusahaan (RKAP).
5.
Mengimplementasikan sistem Pengelolaan Hutan Lestari dan PHBM (Pelestarian Hutan Bersama Masyarakat).
6.
Mempertahankan dan meningkatkan potensi Sumber Daya Hutan (SDH). Sedangkan wewenang dari Admisitratur Perum Perhutani Unit II
KPH Jember adalah sebagai berikut: 1.
Melaksanakan inventarisasi potensi SDH dan pengembangan jenis produk dengan memperhatikan peluang pasar.
2.
Melakukan kerja sama usaha dan menetapkan pola bagi hasilnya sesuai dengan kebijakan Kepala Unit, baik yang tertuang dalam RKAP maupun yang belum tertuang.
3.
Mengusulkan anggaran guna mendapatkan otorisasi di luar RKAP yang telah disahkan.
11
4.
Melaksanakan pemasaran produk/jasa lainnya serta meningkatkan daya serap pasar dalam rangka pencapaian target pendapatan yang sejalan dengan kebijakan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
5.
Mengusulkan harga jual produk/jasa yang belum ada dalam keputusan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
6.
Menentukan pembagian dari hasil kerja sama usaha sejalan dengan kebijakan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
7.
Mengatur alokasi anggaran sesuai dengan kegiatan dan urgensinya sampai dengan 5 digit, kecuali investasi sejalan dengan kebijakan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
8.
Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK), tarif upah, Pembantu Bendaharawan
Material
dan
Surat
Keputusan
lainnya
guna
mendukung pencapai kinerja perusahaan. 9.
Mengatur dan menetapkan promosi dan mutasi sampai dengan pejabat setingkat Asper/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) sederajat kebawah diwilayahnya dengan memperhatikan kebijakan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
10. Mengatur dan memberikan insentif/reward dengan memperhatikan kebijakan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur. 11. Melakukan tindakan hukuman kedisiplinan terhadap pejabat yang melakukan
pelanggaran
juga
termasuk
membebas
tugaskan
sementara petugas/pejabat yang melakukan pelanggaran berat sambil menunggu keputusan pejabat diatasnya yang berwenang dengan memperhatikan berita acara hasil pemeriksaan. 12. Melakukan rasionalisasi terhadap tenaga kerja prestasi/borong sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. 13. Melakukan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan sepanjang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan persetujuan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur. 14. Melakukan perdagangan hasil hutan yang bukan berasal dari hasil produksi Perum Perhutani sepanjang laku di pasar, menguntungkan dan tidak bersaing dengan produk Perum Perhutani (termasuk untuk
12
kepentingan industri Perum Perhutani) atas persetujuan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur. 15. Bertindak selaku Ordonatur dan Bendaharawan Material
2.6.1.3 Tugas Pokok Tugas pokok Administratur adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun rencana stategis operasional jangka panjang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan SDH dan perusahaan.
2.
Menyusun usulan rencana usaha tahunan (RKAP meliputi jenis kegiatan fisik dan keuangan).
3.
Menyusun usulan rencana operasinal fisik dan keuangan pada tahun sebelumnya.
4.
Menyusun rencana strategis operasional lainnya dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.
5.
Menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
6.
Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Kerja/RKAP yang telah ditetapkan meliputi: a. Kelola SDH, b. Peningkatan mutu produk, c. Pencapaian kinerja keuangan (laba usaha yang ditetapkan adalah minimal), d. Pengembangan pasar.
7.
Mensinergikan kebijakan
semua rencana
daerah
sekaligus
yang
telah ditetapkan
melakukan
koordinasinya
dengan dengan
Pemda/instansi terkait/stakeholder lainnya. 8.
Meningkatkan pengendalian dan efisiensi serta fleksibilitas biaya yang ditetapkan dalam RKAP sebagai maksimal.
9.
Membuat rencana pemasaran dan memasarkan produk/jasa yang bukan kewenangan KBM (Kantor Bagian Marketing) dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan, kepuasan pelanggan, kecepatan proses pelayanan, termasuk monitoring dan evaluasinya (Pendapatan sebagai minimal).
13
10. Melakukan penggalian potensi dan penguasaan pasar terutama produk non kayu/hasil agroforestry /potensi ekonomi lainnya dengan membentuk tim pengembangan usaha. 11. Mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan kondisi potensi SDH paling lambat tiga bulan setelah serah terima jabatan. 12. Memimpin
pelaksanaan
pengamanan
hutan
dan
pembinaan
lingkungannya. 13. Membuat laporan pertanggung jawaban meliputi fisik dan keuangan secara periodik (bulanan, tri wulan dan tahunan). 14. Menandatangi perjanjian kerja sama dan perjanjian lainnya sesuai dengan kewenangannya. 15. Melakukan penilaian kinerja terhadap Pejabat di bawahnya dan melaporkannya
kepada
Kepala
Unit
II
wilayah
Jawa
Timur
berdasarkan kebijakan Kepala Unit pada setiap 6 bulan. 16. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit II wilayah Jawa Timur.
2.6.2 Wakil Administratur 2.6.2.1 Tujuan Jabatan Membantu Administratur dalam pengelolaan sumber daya hutan dalam
wilayah
Kesatuan
Pemangkuan
Hutan
untuk
menjamin
keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta perusahaan 2.6.2.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab Wakil Administratur adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun Draft Rencana stategis operasional jangka panjang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan SDH dan perusahaan.
2.
Menyusun Draft Rencana usaha tahunan (RKAP meliputi jenis kegiatan fisik dan keuangan).
3.
Membuat Draft Rencana operasional fisik dan keuangan.
4.
Mengawal Tercapainya target baik volume maupun pendapatan sesuai yang telah ditetapkan dalam RKAP.
5.
Mengawal Terlaksananya sistem Pengelolaan Hutan Lestari.
14
Sedangkan wewenang Wakil Administratur adalah sebagai berikut: 1.
Melakukan tindak lanjut (antara lain berupa surat) kepada Asper, Kepala Pabrik, atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana tugas pokok. Di samping itu melakukan pengawasan kebenaran fisik yang sudah di pertanggung jawabkan secara insidentil dan sampling minimal tiga bulan sekali.
2.
Memberikan usulan/pertimbangan kepada Administratur dibidang pembinaan SDM, pengelolaan SDH dan pencapaian target RKAP dan atau target lain yang ditetapkan Administratur.
2.6.2.3 Tugas Pokok Tugas pokok Wakil Admnisitratur adalah sebagai berikut: 1.
Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara dini atas pelaksanaan teknis operasional pengelolaan SDH, pabrik, TPK (Tempat Pengolahan Kayu) dan keuangan di wilayahnya serta kemajuan implementasi PHL dan PHBM.
2.
Melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian, evaluasi SDM di lingkup wilayah teritorialnya.
3.
Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan instansi terkait/ stakeholder lainnya.
4.
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda setempat dan instansi terkait/ stakeholder lainnya sesuai dengan kebijakan Administratur bagi Wakil Administratur apabila kedudukan kantor KPH tidak berada dalam wilayah Kabupaten tersebut.
5.
Melaporkan kepada Administratur tentang kemajuan pekerjaan tersebut butir 1, terutama hambatan-hambatan yang dihadapi yang harus mendapat keputusan Administratur.
6.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Administratur.
2.6.3 KASI PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) 2.6.3.1 Tujuan Jabatan Mendukung Administratur dalam bidang perencanaan SDH berdasarkan pengelolaan hutan lestari dalam rangka pemanfaatan SDH secara optimal dan penyehatan perusahaan.
15
2.6.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab KASI PSDH adalah sebagai berikut: 1.
Rencana Kerja Lima Tahun KPH.
2.
Rencana Teknik Tahunan.
3.
Surat Perintah Kerja.
4.
Daftar Kemajuan Pekerjaan.
5.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
6.
Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan PHL (pengelolaan Hutan Lestari)
7.
Rencana Operasional KPH.
8.
Nomor Pekerjaan.
9.
Tarif Upah.
10. Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari. 11. Penyusunan dan Implementasi bidang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sedangkan wewenang Kasi PSDH adalah sebagi berikut 1.
Melakukan koreksi atas pertanggung jawaban fisik dan keuangan bidang kelola SDH berdasarkan RO, Nomor pekerjaan dan tarif upah serta persetujuan Administratur.
2.
Melakukan tindaklanjut ( antara lain berupa surat ) kepada asper/KBKPH, atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana tugas pokok.
Di
samping
itu
melakukan
pengawasan
pelaksanaan
pekerjaan dan kebenaran fisik yang sudah dipertanggung jawabkan. 3.
Memberikan usulan/pertimbangan kepada Administratur di bidang pembinaan SDM, pengembangan usaha serta bidang pengelolaan SDH dan pencapaian target RKAP dan atau target lain yang ditetapkan Administratur.
4.
Melakukan
pengelolaan,
pengadaan
barang
dan
penetapan dari Administratur. 2.6.3.3 Tugas Pokok Tugas pokok Kasi PSDH adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun konsep rencana kerja lima tahun (RKL)
2.
Membuat rencana operasional (RO) kelola SDH.
3.
Membantu menyusun RKAP dan Tarif Upah.
16
jasa
sesuai
4.
Menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan evaluasinya secara periodik (lima belas hari, bulanan, triwulan, tahunan).
5.
Menyusun neraca SDH, melakukan inventarisasi, audit dan updating SDH dan potensi lainnya.
6.
Mengelola dokumen kawasan hutan, sertifikat, perjanjian dan dokumen berharga lainnya.
7.
Menyusun forecasting fisik dan biaya untuk diusulkan kepada Kepala Unit sesuai dengan RO.
8.
Memimpin
penyelenggaraan
tugas-tugas
bidang
perencanaan,
hukum dan agraria, data dan informasi. 9.
Melakukan
pembinaan
teknis
perencanaan
PHBM
(Pelestarian
dan
administrasi
kehutanan, dan pemetaan. 10. Melaksanakan
sistem
Hutan
Bersama
Masyarakat) di KPH. 11. Penyusunan
dan
Implementasi
Dokumen
Pengelolaan
dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL). 12. Melakukan pembinaan SDM dibawahnya. 13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Administratur.
2.6.4 Kepala Tata Usaha 2.6.4.1 Tujuan Jabatan Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha meliputi bidang Umum, Personalia, Keuangan dan Pengelolaan Aset. 2.6.4.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab Kepala Tata Usaha adalah sebagai: 1.
Rencana Kerja Keuangan Lima Tahun KPH.
2.
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tingkat KPH dan Tarif Upah.
3.
Rencana Operasional (fisik dan keuangan) Kelola SDH KPH.
4.
Rencana Operasional Bidang SDM dan Umum, Keuangan dan Perkantoran, serta tehnik dan perlengkapan
5.
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
6.
Tarif Upah
17
Sedangkan Wewenang Kepala Tata Usaha adalah sebagai berikut: 1.
Melakukan verifikasi terhadap surat bukti keuangan dan usulan bidang kelola SDH baik fisik maupun tarif.
2.
Bertindak selaku Bendaharawan Cabang Keuangan.
2.6.4.3 Tugas Pokok Tugas pokok Kepala Tata Usaha adalah sebagai berikut: 1.
Melakukan pengendalian biaya dan efisiensi berdasarkan RKAP.
2.
Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengurusan hasil hutan dan laporan lainnya untuk kepentingan manajemen.
3.
Menyusun Rencana Operasional (fisik dan keuangan) kelola SDH dan Tarif Upah.
4.
Melaksanakan penyusunan RO dan program kerja bidang SDM, umum, keuangan dan perkantoran serta teknik dan perlengkapan.
5.
Mengatur dan mengendalikan cash flow .
6.
Menyusun forecasting setiap periodik (15 hari sekali).
7.
Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi ketatausahaan bidang keuangan, SDM, perkantoran dan umum.
8.
Melaksanakan pengawasan terhadap dokumen pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).
9.
Melakukan analisa terhadap data keuangan (laba rugi) untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan pimpinan.
10. Melakukan pembinaan SDM bawahannya. 11. Mengusulkan mutasi dan promosi pegawai 12. Merencanakan kebutuhan SDM di KPH bersama dengan Tim Pertimbangan Kepegawaian. 13. Merencakan kebutuhan Sarpra yang diperlukan dalam pelaksanaan SDH, pengamanan hutan dan hasil hutan. 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Administratur
2.6.5 Kepala Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) 2.6.5.1 Tujuan Jabatan Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha yaitu bidang SDM.
18
2.6.5.2 Tanggung Jawab Wewenang Tanggung jawab Kepala Urusan SDM adalah sebagai berikut: 1.
Draft Rencana Kerja SDM Lima Tahun KPH
2.
Draft Rencana Kerja Anggaran Perusahaan SDM tingkat KPH
3.
Rencana Operasional (fisik dan keuangan) Kelola SDM
4.
Laporan Pertanggung Jawaban bidang SDM Wewenang Kepala Urusan SDM adalah sebagai berikut:
1.
Membuat usulan pensiun, mutasi, promosi dan penghargaan pegawai.
2.
Menyusun Rencana Pelatihan/Kursus Pegawai baik internal maupun eksternal.
3.
Mengatur, menyimpan surat-surat rahasia, berkas kepegawaian.
2.6.5.3 Tugas Pokok Tugas pokok Kepala Urusan bidang SDM adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun konsep RKL (Rencana Kerja Lima Tahun), RKAP urusan SDM
2.
Membuat RO ( Rencana Operasional ) urusan SDM
3.
Mengerjakan surat-surat Keputusan, daftar gaji, upah, tunjangantunjangan, cuti, Surat Perjalanan dinas, daftar keluarga dan restitusi pengobatan.
4.
Mengurusi asuransi, taspen, pajak pendapatan pegawai dan perlindungan tenaga kerja.
5.
Membuat laporan bidang SDM, daftar nominatif berbasis kinerja dan kompetensi.
6.
Melakukan updating database SDM secara periodik.
7.
Mengatur dan melaksanakan ketertiban serta pembinaan pegawai.
8.
Melakukan dan melaksanakan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di lingkup KPH.
9.
Mengatur dan melaksanakan ketertiban serta pembinaan pegawai.
10. Mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Tata Usaha.
19
2.6.6 Kepala Urusan Keuangan 2.6.6.1 Tujuan Jabatan Membantu Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan
kegiatan
bidang
tata
usaha
meliputi
bidang
keuangan. 2.6.6.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai berikut: 1.
Rencana Kerja Keuangan Lima Tahun KPH
2.
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tingkat KPH
3.
Rencana Operasional (fisik dan keuangan) Kelola Keuangan
4.
Rencana Operasional Keuangan.
5.
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sedangkan wewenang Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai
berikut: 1.
Melakukan verifikasi terhadap surat bukti keuangan dan usulan bidang kelola SDH baik fisik maupun tarif.
2.
Melaksanakan koreksi surat-surat bukti, pembukuan, pengajuan/ permintaan uang kerja, laporan dari seksi lain.
2.6.6.3 Tugas Pokok Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai berikut: 1.
Membantu menyusun RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja), RO (Rancangan Operasional) dan Cash Flow .
2.
Menyusun laporan pokok keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, Analisa Keuangan dan Pengamatan Anggaran.
3.
Menyusun pengamatan
laporan barang
pendukung gudang,
antara mutasi
lain
:
Utang
persediaan
Hasil
piutang, Hutan,
Perpajakan, IHH (Iuran Hasil Hutan), BPPHH (Balai Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan), Laporan pelaksanaan pembangunan. 4.
Membantu menyusun laporan manajemen keuangan KPH.
5.
Membantu menyusun petunjuk teknis pembukuan, perbendaharaan, perpajakan, pengajuan permintaan uang kerja ke Unit I wilayah Jawa Timur.
6.
Menyimpan dan mengarsipkan bukti keuangan.
20
7.
Mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Tata Usaha
2.6.7 Kepala Urusan Umum 2.6.7.1 Tujuan Jabatan Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha yaitu bidang Umum. 2.6.7.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab Kepala Urusan Umum adalah sebagai berikut: 1.
Draft Rencana Kerja Umum Lima Tahun KPH
2.
Draft Rencana Kerja Anggaran Perusahaan urusan Umum tingkat KPH
3.
Rencana Operasional (fisik dan keuangan) bidang Umum
4.
Laporan Pertanggung Jawaban bidang Umum.
5.
Pelayanan akomodasi tamu-tamu dinas dan rapat. Sedangkan wewenang Kepala Urusan Umum adalah sebagai
berikut: 1.
Mengatur kearsipan, dan menyimpan di KPH.
2.
Mengatur keamanan.
3.
Mengatur rumah tangga KPH.
2.6.7.3 Tugas Pokok Tugas pokok Kepala Urusan umum adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun konsep RKL, RKAP urusan Umum
2.
Membuat RO ( Rencana Operasional ) urusan Umum
3.
Melaksanakan pekerjaan surat menyurat.
4.
Mengatur
keperluan
alat-alat
tulis,
perlengkapan
kantor
dan
inventaris. 5.
Mengelola barang-barang inventaris, barang gudang dan aktiva tetap.
6.
Menyelesaikan administrasi barang gudang.
7.
Mengurus, memelihara dan mengatur pemakaian kendaraan dinas, dan alat-alat komunikasi.
8.
Melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga KPH.
9.
Mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan kepada KTU.
21
10. Mengelola penggunaan bahan bakar kendaraan dinas. 11. Mengatur jadwal piket penjaga keamanan kantor KPH
22
BAB III LANDASAN TEORI
3.1
Pengertian Prosedur Pengertian prosedur menurut W. Gerard Cole (dalam Zaki Baridwan,
1991;3) adalah suatu urut-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001;5) adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari definisi prosedur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal yang melibatkan lebih dari satu bagian guna menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang kali. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut ini yang digunakan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar (Mulyadi, 2001;5): a.
Menulis
b.
Menggandakan
c.
Menghitung
d.
Memberi kode
e.
Mendaftar
f.
Memilih
g.
Membandingkan Dalam laporan ini, mengartikan prosedur akuntansi sebagai urutan
kegiatan klerikal seperti diatas yang dilakukan dengan metode dan cara tertentu dengan melibatkan beberapa orang atau lebih unit kesatuan usaha. Kesimpulannya bahwa prosedur akuntansi adalah proses pencatatan data akuntansi (sebagai kegiatan klerikel) untuk mencatat data akuntansi ke dalam jurnal dan rekening (baik yang ada dalam buku besar maupun dalam buku pembantu) dengan metode dan cara tertentu.
23
3.2
Pengertian Sistem Menurut Diana (2010;3) sistem merupakan serangkaian bagian yang
saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
3.2.1 Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2001;3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah sebagai berikut: 1.
Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir juga disebut media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.
2.
Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan serta data lainnya.
3.
Buku Besar, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
4.
Buku Pembantu, buku ini dibuat untuk mengetahui rincian dalam rekening buku besar. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.
5.
Laporan, adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat berupa laporan Rugi Laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan
24
harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan dan sebagainya. (Mulyadi, 2001;3)
3.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Menurut Diana (2010;4) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan proses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sistem Informasi Akuntansi memiliki pernanan yang penting dalam proses bisnis karena Sistem Informasi Akuntansi mengidentifikasi, mengukur dan mencatat proses bisnis tersebut dalam suatu model sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sudut pandang akuntansi, model proses bisnis tersebut diwujudkan dalam bentuk siklus transaksi. Pengelompokan siklus transaksi biasanya berkaitan dengan beberapa kejadian yang berurutan (Diana, 2010;9).
3.3
Gaji dan Upah
3.3.1 Pengertian Dalam ekonomi ada beberapa pengertian upah yang diutarakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut: 1.
Menurut mulyadi (2001;48) “upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) dan pembayaranya berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan karyawan”.
2.
Menurut Hadi Purnomo (dalam Haid Jarahman dan Suad H, 1997;38) “upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu”.
3.
Menurut John Suprihanto (1990;38) “upah diartikan segala bentuk kompensasi dari sumber tenaga manusia. Sehingga dalam pengertian upah adalah waktu dalam pekerjaan produksi, gaji mingguan atau bulanan bagi pegawai kantor, manajer maupun gaji tambahan atau bonus bagi manajer”.
25
3.3.2 Fungsi Bagian Gaji dan Upah Menurut Marwan dan John (1999;165), fungsi gaji dan upah secara umum adalah sebagai berikut: 1.
Mengalokasikan secara efisien sumber-sumber tenaga manusia Sistem pengupahan akan menarik dan menggerakan tenaga kerja kearah pekerjaan yang memberikan kontribusi yang relatif besar sehingga upah dan gaji dapat membantu perpindahan dari pekerjaan yang kurang produk menjadi pekerjaan yang lebih produktif.
2.
Menggunakan sumber-sumber tenaga kerja manusia secara efisien Pembayaran upah dan gaji yang relatif tinggi akan memaksa pengusaha untuk memanfaatkan tenaga kerja yang disewakan secara ekonomis dan seefisien mungkin, sehingga majikan dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan tenaga kerja. Demikian juga sebaliknya, para
pekerja
mendapat
imbalan
yang
lebih
sesuai
dengan
kebutuhanya. 3.
Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber tenaga secara efisien, maka
sistem
pengupahan
diharapkan
dapat
mendorong
dan
mempertahankan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi.
3.4
Pengertian Pajak Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Mardiasmo, 2009;1)
3.4.1 Pengertian PPh pasal 21 Menurut Mardiasmo (2009;162) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
26
3.4.1 Subjek Pajak PPh pasal 21 Penerima penghasilan atau yang disebut juga dengan subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2009;166): 1.
Pejabat Negara.
2.
Pegawai negeri sipil, adalah PNS pusat, PNS daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1979.
3.
Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.
4.
Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.
5.
Pegawai lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menrima imbalan apabila ada orang pribadi tersebut bekerja.
6.
Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu.
7.
Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
8.
Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
9.
Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.
Yang tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2009;167): 1.
Badan perwakilan negara asing.
2.
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing.
3.
Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
27
4.
Pejabat-pejabat
perwakilan
organisasi
yang
pemotong
PPh
ditetapkan
dengan
keputusan menteri keuangan. 3.4.2 Obyek Pajak Pasal 21 Penghasilan
yang
dikenakan
pasal
21
adalah
(Mardiasmo, 2009;167): 1.
Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun, honorarium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan, beasiswa, hadiah dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2.
Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus, penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3.
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
4.
Pengasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5.
Imbalan kepada buka pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6.
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
3.4.3 Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (Mardiasmo, 2009;144): 1.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Tarif Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-
5%
28
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% Diatas Rp. 500.000.000,-
30%
Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2.
Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tabel 3.2 Tarif pajak bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap Tahun Tarif Pajak 2009
28%
2010 dan selanjutnya
25%
Perseroan Terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di 5% lebih rendah dari bursa efek Indonesia
tarif yang berlaku
Sedangkan untuk penghasilan tidak kena pajak bagi orang pribadi tarifnya adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Tarif penghasilan tidak kena pajak bagi orang pribadi No Keterangan Setahun 1.
Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi
Rp. 15.840.000,
2.
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp. 1.320.000,-
3.
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya
Rp. 15.840.000,-
digabung dengan penghasilan suami. 4.
Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga
29
Rp. 1.320.000,-
BAB IV HASIL KULIAH KERJA DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Kuliah Kerja yang dilaksanakan pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember dilakukan dengan cara terjun langsung pada perusahaan seolaholah bertindak langsung sebagai pegawai di dalam organisasi perusahaan. Hal tersebut ditujukan agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memperoleh pengalaman praktis yang dapat digunakan sebagai modal dalam menghadapi dunia kerja dikemudian hari. Selain itu kegiatan Kuliah Kerja di titik beratkan pada kegiatan yang ada hubunganya dengan disiplin ilmu terutama sesuai dengan judul laporan, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja. Pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember, penulis ditempatkan pada bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tugas-tugasnya yang telah dilaksanakan oleh penulis, antara lain: 1. Membantu mengentry data pegawai dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 2. Membantu menghitung masa pensiun karyawan 3.
Membantu
merinci
pembayaran
uang
pensiun
pensiunan
Perum
Perhutani KPH Jember 4. Membantu menghitung gaji pegawai 5. Membantu dalam mengoreksi permintaan Uang Kerja daerah dari BKPH 6. Membantu dalam mengisi bukti potong Pph 21 pegawai Perum Perhutani KPH Jember 7. Mengoreksi bukti realisasi uang kerja BKPH Selain melakukan tugas-tugas seperti yang disebutkan diatas, penulis juga melakukan pengamatan mengenai sistem penggajian dan prosedur perpajakan khususnya PPh pasal 21 pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember. Untuk penjelasan lebih lanjut disajikan pada sub bab-sub bab di bawah ini.
4.1
Sistem Penggajian Pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember
Sistem penggajian pada Perum Perhutani Unit II KPH jember di mulai dengan pembuatan slip gaji berdasarkan SK Perum Perhutani No.
30
668/kpts/Dir/2000 mengenai gaji pokok yang kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan di kurangi dengan potongan-potongan yang perhitungan lebih jelasnya dalam gambar berikut: PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA ( PERUM PERHUTANI ) GAJI BULAN : (1) KANTOR : (2) STATUS PEGAWAI : (3) BAGIAN : (4) NIP / NO. ASTEK : (5) REKENING URAIAN
NO. REGISTER NAMA GOL / TMT JABATAN STATUS KEL
: : : : :
(6) (7) (8) (9) (10) JUMLAH
53.11.71 53.11.72 53.11.73 53.11.77 53.34.32 53.36.11 53.37.11 53.34.22 53.34.42
1. -
Gaji Pokok Gaji Pokok Perusahaan Tunjangan Istri Tunjangan Anak Tunjangan Variabel Tunjangan Pemberi Kerja (12%) Tunj. Premi Kesehatan (8%) Tunj. Pemilikan Rumah (2%) Tunj. Premi Pensiun Jamsostek (12,89%) Jumlah
53.21.12 53.21.22 53.31.12 53.11.74 53.13.12 53.48.12 53.39.12 53.35.18 53.33.14 53.35.16 53.39.12 53.35.19 53.46.13 53.11.77 53.19.12
2. -
Tunjangan Teratur Beras Gula Pengobatan Tunjangan Jabatan Representasi Transport Pengemudi Telepon Bendahara Bunga Rumah Tangga Perumahan Tunj. Kewilayahan Tunj. Perbaikan Penghasilan TUP Jumlah Jumlah 1+2
24.21.32 24.22.11 23.23.11 24.21.31 24.21.32 24.21.29 24.21.12 24.21.11 24.21.21 24.21.42 21.11.11
3. -
Potongan Iuran Pemberi Kerja (12%) Iuran Premi Kesehatan (8%) Iuran Pemilikan Rumah (2%) Iuran Peserta PNS (5%) Iuran Peserta PHT (5%) Premi Pensiun Iuran Taspen (3,25%) Dana Pensiun (4,75%) Dana Pensiun (1.90%) Jamsotek (12,89%) TUP Jumlah Penghasilan Bersih 2-1
(1)
(2) (3) (4) (5)
(8) (9) (10)
(11)
(12)
MENGETAHUI, KAUR KEUANGAN
JEMBER, YANG MENERIMA (13)
Gambar 4.1 Slip Gaji Pegawai Sumber : Perum Perhutani Unit II KPH Jember
31
Adapun pengisian Slip Gaji Pegawai adalah sebagai berikut (Perum Perhutani Unit II KPH Jember Bagian Urusan Sumber daya Manusia;2012): 1. Gaji bulanan
: diisi sesuai dengan bulan dan tahun berapa.
2. No. Register
: diisi berdasarkan nomor register sebagai nomor urut pembayaran
gaji
agar
mudah
dalam
pembuatan
pembukuan. 3. Kantor/KPH
: diisi kantor KPH Jember sebagai kantor utama.
4. Nama
: diisi sesuai dengan nama penerima gaji.
5. Status pegawai
: diisi sesuai dengan status yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani KPH Jember Berdasarkan SK Unit II Surabaya.
6. Gol/t.m.t
: diisi berdasarkan dengan golongan apa yang diterima oleh pegawai dan tamatan gaji yang sedang ia terima.
7. Bagian
: diisi sesuai dengan dimana ia bekerja dan sebagai apa, ditempatkan di daerah atau kota mana ia menempati jabatan itu.
8. Jabatan
: diisi sesuai dengan jabatan yang sudah dijabat saat itu dan ditempatkan dibidang apa.
9. NIP/No. Astek
: diisi berdasarkan nomor induk pegawai yang telah ditentukan
oleh
keputusan
Administratur
Perum
Perhutani KPH Jember berdasarkan keputusan direksi Unit
II
Surabaya
bagian
Astek
sebagai
asuransi
keselamatan kerja pegawai. 10. Status kel/jml anak : diisi berdasarkan sebenar-benarnya apakah penerima gaji sudah punya keluarga atau belum jumlah anak lebih kurang 2 anak yang ditentukan berdasarkan surat keputusan direksi Unit II Surabaya.
Adapun cara perhitungan gaji pegawai Perum Perhutani KPH Jember adalah sebagai berikut(Perum Perhutani Unit II KPH Jember Bagian Urusan Sumber daya Manusia;2012): 1. Gaji pokok
: diisi
berdasarkan
dengan
peraturan
gaji
Perhutani No. 668/kpts/Dir/2000. 2. Tunj Pemb. Kerja
: dihitung dari 12% dari gaji pokok perusahaan.
32
Perum
3. Tunj Pemb Askes
: dihitung dari 8% dari gaji pokok perusahaan.
4. Tunj pemilik rumah : dihitung dari 2% dari gaji pokok perusahaan. 5. Jamsostek
: dihitung dari 4,89% dari gaji pokok perusahaan.
6. Tunj teratur
: diisi sesuai dengan kebijakan Perum Perhutani.
7. Penghasilan Bruto
: diisi dario jumlah gaji perusahaan ditambah tunjangan. Pokok
8. Iuran peserta PNS : dihiutng dari 5% dari gaji pokok perusahaan. 9. Iuran PPHT
: dihiutng dari 5% dari gaji pokok perusahaan.
10. Iuran Taspen
: dihiutng dari 3,25% dari gaji pokok perusahaan.
11. Jamsostek
: dihiutng dari 6,89% dari gaji pokok perusahaan.
12. Penghasilan bersih : diisi dengan penjumlahan penghasilan kotor dikurangi potongan pegawai. 13. Nama penerima
: diisi dengan nama penerima gaji.
Adapun contoh perhitungan total gaji bersih pegawai Perum Perhutani Unit II KPH Jember jika diilustrasikan gaji pokok pegawai tersebut adalah sebesar Rp 405.000,- adalah sebagai berikut:
Gaji pokok perusahaan
Rp 405.000,-
Tunj. Pemberi Kerja (12%)
Rp 48.600,-
Tunj. Premi asuransi perusahaan (8%)
Rp 32.400,-
Tunj. Pemilikan Rumah (2%)
Rp
Jamsostek (4,89)
Rp 19.805,-
8.100,-
Jumlah
Rp 513.905,-
Tunjangan Teratur Beras
Rp 52.500,-
Gula
RP
Pengobatan
RP 204000,-
Transport
Rp 50.000,-
tunj. Perbaikan penghasilan
Rp 310.750,-
TUP
Rp 38.953,-
3.500,-
Jumlah
Rp 659.703,-
Gaji bruto
Rp1.173.608,-
Potongan Pegawai
33
Iuran pemberi Kerja (12%)
Rp 48.600,-
Iuaran premi asuransi perusahaan (8%)
Rp 32.400,-
Iuran poemilikan rumah (2%)
Rp
Iuaran peserta PPHT (5%)
Rp 20250,-
Iuran Taspen (3,25%)
Rp 13.163,-
Jamsostek (6,89%)
Rp 27.905,-
TUP
Rp 38.953,-
Jumlah
8.100,-
(Rp 189.371,-)
TOTAL GAJI BERSIH
Rp 984.327,-
Setelah dibuat slip gaji masing-masing pegawai Perum Perhutani Unit II KPH Jember, bagian urusan Sumber Daya Manusia (SDM) membuat daftar gaji dari pegawai Perum Perhutani Unit II KPH Jember dan daftar gaji tersebut di arsip lalu diserahkan ke bagian urusan Keuangan. Slip gaji dan daftar gaji yang diterima dari bagian urusan SDM kemudian di arsip lalu di bayarkan kepada pegawai yang bersangkutan sesuai dengan gaji netto yang seharusnya diterima pegawai. Untuk lebih jelasnya, sistem penggajian pada Perum Perhutani bisa dilihat dalam flowchart berikut: SDM
Arsip rangkap 1 (untuk Bag. SDM)
SLIP GAJI
SK Perum Perhutani
PEGAWAI
No.668/kpts/Dir/2000
PPH PASAL 21
Arsip rangkap 2 (untuk Bag. Keu.)
Berupa slip gaji asli Arsip rangkap 3 (untuk pegawai)
Gambar 4.2 Flow chart Sistem Penggajian
34
pegawai yang sudah di arsip
4.2
PPh Pasal 21
4.2.1 Prosedur Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21 pada Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Prosedur pencatatan PPh Pasal 21 yang dimulai dengan pembuatan slip gaji masing-masing pegawai tetap pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember adalah sebagai berikut (Perum Perhutani Unit II KPH Jember Bagian Urusan Sumber daya Manusia;2012): 1. Pada Bagian administrasi petugas memulai dengan membuat slip gaji untuk masing-masing pegawai Perum Perhutani Unit II KPH Jember sesuai dengan tingkatan gaji dan aturan besarnya gaji masing-masing pegawai. Disini Slip gaji dibuat rangkap tiga untuk kemudian di arsip oleh petugas bagian SDM. 2. Slip gaji bulanan yang sudah menjadi rangkap dua karena setelah diarsip di bagian SDM kemudian diserahkan pada petugas urusan pajak pada bagian SDM untuk dihitung PPh Pasal 21 pada bulan yang bersangkutan.
4.2.2 Prosedur Pencatatan PPh Pasal 21 pada Bagian Keuangan Prosedur pencatatan PPh Pasal 21 pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember adalah sebagai berikut (Perum Perhutani Unit II KPH Jember Bagian Urusan Sumber daya Manusia;2012): 1. Dari petugas urusan pajak pada bagian SDM kemudian diserahkan ke bagian Keuangan yaitu berupa gaji netto kemudian membayarkan gaji dengan segala pengurangan yang telah diperhitungkan sedemikian rupa (Tunjangan Uang Pajak/TUP), juga sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT masa) PPh Pasal 21 dan Surat Setor Pajak (SSP) serta mengisi SPT tahunan. 2. Dari bagian Keuangan salah satu slip diarsip di bagian tersebut dan slip asli kemudian diberikan kepada penerima gaji secara langsung pada saat pengambilan gaji dilakukan oleh para karyawan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
35
Urusan Administrasi
Urusan Pajak
Bagian Keuangan
Mulai
2
3
Membuat
Mengisi SPT
Menghitung
Masa
Slip Gaji
PPh Pasal 21
Tahunan PPh
Bulanan
bulanan
pasal 21
Slip Gaji
Slip Gaji
2
Slip Gaji
3 Untuk Penerima Gaji
Gambar 4.3 Flow Chart Prosedur Pencatatan PPh Pasal 21 Sumber Data : Perum Perhutani Unit II KPH Jember, 2012
4.2.3 Prosedur Setor Pajak Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditandatangani oleh
Wajib Pajak/Pengurus/Direksi atau
Kuasa Wajib
Pajak. SPT yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
36
3. SPT Masa PPh Pasal 21
dianggap tidak disampaikan apabila tidak
ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
534/KMK.04/2000,
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP214/PJ./2001. 4. PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. 5. Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 6. SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
Berdasarkan peraturan tersebut, bagian urusan Keuangan pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember berkewajiban menyetorkan uang pajak dan juga berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan aturan perpajakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Berkas-berkas yang harus di perlukan adalah SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa Pajak), 1721 A1, Bukti Potong PPh pasal 21/pasal 26, Bukti Potong Final, Daftar Bukti Potong dan SSP (Surat Setor Pajak). (Bagian Urusan Keuangan Perum Perhutani Unit II Jember;2012)
4.2.4 Formulir Yang Digunakan 4.2.4.1 Formulir Tunjangan Uang Pajak (PPh pasal 21)
37
PERUM PERHUTANI UNIT II KPH JEMBER SLIP TUNJANG UANG PAJAK
(RINCIAN) TUP. BULAN KANTOR NAMA STATUS PEGAWAI BAGIAN JABATAN NIP/NO.ASTEK
: : : : : : :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
GOL/T.K.T STAT.KEL/JUMLAH ANAK
: (8) : (9)
1 GAJI 2 TUNJANGAN-TUNJANGAN
Rp Rp
3 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 4 PENGURANG-PENGURANG 4.1 BIAYA JABATAN 4.2 IURAN PENSIUN/THT
Rp Rp Rp
(12) (13)
5 JUMLAH PENGURANGAN 6 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 1 BULAN 7 PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) 1 BULAN 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) 1 TAHUN 9 PREMI PRODUKSI/TJ.TAK TERATUR 1 TAHUN 10 11 12 13
(10) (11)
Rp Rp Rp Rp
PKP 1 TAHUN+PREMI PRODUKSI/TJ.TAK TERATUR PPh PASAL 21 (TARIF PS 17) PPh PASAL 21 1 BULAN TUNJANGAN UANG PAJAK 1 BULAN
Rp Rp Rp Rp
(14) (15) (16)
(17)
JEMBER, ………. (18)
Yang Menerima STAF TU KEUANGAN
(19)
Gambar 4.4 Slip Tunjangan Uang Pajak Sumber : Perum Perhutani Unit II KPH Jember
Adapun cara pengisisan sebagai berikut : 1. Gaji bulanan
: diisi sesuai dengan bulan dan tahun berapa.
2. Kantor KPH
: diisi kantor KPH Jember sebagai kantor utama.
3. Nama
: diisi sesuai dengan nama pegawai penerima gaji.
4. Status Pegawai
: diisi sesuai dengan status yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani KPH Jember berdasarkan SK Unit II Surabaya.
38
5. Gol/t.m.t
: diisi berdasarkan golongan apa yang diterima oleh pegawai dan tamatan gaji yang sedang diterima.
6. Bagian
: diisi sesuai dengan dimana ia bekerja dan sebagai apa, ditempatkan didaerah atau kota mana ia menempati jabatan itu.
7. Jabatan
: diisi sesuai dengan jabatan yang sudah dijabat saat itu dan ditempatkan dibidang apa.
8. NIP/No. Astek
: diisi berdasarkan nomor induk pegawai yang telah ditentukan
oleh
keputusan
Administratur
Perum
Perhutani KPH Jember berdasarkan keputusan direksi Unit
II
Surabaya
bagian
Astek
sebagai
asuransi
keselamatan kerja pegawai. 9. Status kel/jml anak: diisi berdasarkan sebenar-benarnya apakah penerima gaji sudah punya keluarga atau belum jumlah anak lebih kurang 2 anak yang ditentukan berdasarkan surat keputusan direksi Unit II Surabaya. 10. Gaji
: diisi berdasarkan peraturan gaji Perum Perhutani KPH Jember No. 668/kpts/Dir/2000
11. Tunjangan
: diisi berdasarkan tunjangan yang diterima dari gaji pokok perusahaan.
12. Biaya Jabatan
: diisi berdasarkan penghasilan bruto dikalikan 5%
13. Iuran pensiun
: diisi berdasarkan ketentuan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek.
14. PTKP
: diisi berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.
15. PKP1 bulan
: diisi berdasarkan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP.
16. PKP 1 tahun
: diisi berdasarkan PKP 1 bulan dikalikan dengan 12 bulan.
17. PPh 21 1 Bl
: diisi berdasarkan perkalian antara PKP dengan tarif pajak yang berlaku.
18. Nama/NIP
: diisi sesuai dengan nama dan NIP penerima gaji.
39
Seluruh pegawai tetap di Perum Perhutani KPH Jember dikenakan PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap adalah sebagai berikut : 1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas karyawan terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara menambahkan gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan serta pendapatan lain-lain yang diterima karyawan, kemudian jumlah penghasilan netto tersebut disetahunkan. 2. Penghasilan
kena
pajak
dihitung
dengan
cara
mengurangi
jumlah
penghasilan netto setahun dengan biaya jabatan (besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000 dalam setahun atau Rp 108.000 perbulan), iuran-iuran dan PTKP. 3. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2009 pasal 17 ayat 1. 4.
Pajak
penghasilan
sebulan
diperoleh
dengan
cara
membagi
pajak
penghasilan setahun dengan 12 bulan.
4.2.4.2 Formulir 1721-A1 Formulir 1721-A1 merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan/tunjangan hari tua. Bentuknya adalah sebagai berikut:
40
1721 - A1
R I L U M R O F
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
R E D N E L A K N U H A T
1. 2.
Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2
0
: : :
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
A.
KAWIN K/
TIDAK KAW IN TK/
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
KARYAWAN ASING
HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
S.D
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1.
GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2.
TUNJANGAN PPh
2
3.
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4.
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5.
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
7.
JUMLAH (1 s.d. 6)
7
8.
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
22
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
22a
Pemerintah 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP
22b
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) 23
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a.
DI PO TO NG D ARI PE MBA YA RA N G AJI
BU LA N
b.
DI PER HI TUN GKA N D EN GA N P Ph P AS AL 21
BU LA N
TAH UN 24
B.
TA HU N
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN PEMOTONG PAJAK
(tempat)
KUASA
TGL
BLN
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
NPWP
JIKA FORMUL IR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Gambar 4.5 1721-A1 Sumber : Bagian Urusan Keuangan Perum Perhutani Unit II KPH Jember
41
4.2.4.3 Formulir SPT Masa
x
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____
Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Tahun Kalender
Formulir
20 10
1721
(Bulan/Tahun)
Masa Pajak
1 2 / 2 0 1 0
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
1
NPWP
2
Nama WP
3
Alamat
4
Nomor Telepon
0
1
1
2
3
5
6
7
8
-
4
2
4
0
0
0
PT PERHUTANI MADIUN
5
37889990
Alamat Email
[email protected]
Bagian B – Objek Pajak No
Golongan Penerima Penghasilan
Jumlah Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
6
Pegawai Tetap
7
Penerima Pensiun Berkala
8
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9
Distributor MLM
10
Petugas Dinas Luar Asuransi
11
Penjaja Barang Dagangan
12 13 14
Tenaga Ahli Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15
Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16
P es er ta K eg iat an
17
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
18
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
19
Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
20
Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
21
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)
22
STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
23
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak
1
2
3
4
5
6
7
Tahun Kalender
8
9
10
24
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)
11
12
2
0
1
0 0
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP
0
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
28
Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
0
1
Tahun
2
0
1
1
Catatan: Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
Gambar 4.6 SPT Masa Sumber : Bagian Urusan Keuangan Perum Perhutani Unit II KPH Jember
42
4.2.4.4 Formulir Bukti Potong Final Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN K EUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...………….
(1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : ………………………………………
NPWP
:
0
Nama Wajib Pajak
:
D I
Alamat
:
P A T I
No. (1)
1.
6
-
1 1
9
-
9
6
6
-
5
-
(2)
4
2
3 -
0
0
0
(3)
T O
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(2)
(3)
(4)
(5)
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
2.
Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH
Terbilang : *) Lihat petunjuk pengisian
MADIUN, 31 OKTOBER. 2010 ……. (4) Pemotong Pajak (5) NPWP
:
Nama
: P
0
1 T
2 P
3
4 -
5
6
7 -
8 -
4
2
4 -
E R H U T A N I
Perhatian :
Tanda tangan, nama dan cap
1. Jumlah Pajak Penghasil an Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan k redit pajak dalam Surat Pemberi tahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pri badi.
BUDI FEBRIANSYAH
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabil a dii si dengan l engkap dan benar.
F.1.1.33.02
Gambar 4.7 Bukti Potong PPh Pasal 21 Sumber : Bagian Urusan Keuangan Perum Perhutani Unit II KPH Jember
43
0
0
0
4.2.4.5 Daftar Bukti Potong DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL)
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
MASA PAJAK (Bulan/Tahun )
/
Bukti Pemotongan No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
2
0
Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke
dari
Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Gambar 4.8 Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Sumber : Bagian urusan Keuangan Perum Perhutani Unit II KPH Jember
44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Kuliah kerja yang dilaksanakan pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman berperan langsung dalam dunia kerja di Perum Perhutani Unit II KPH Jember yang nantinya dapat menjadi bekal bagi penulis jika penulis sudah menyelesaikan kuliah dan langsung menghadapi dunia kerja kelak. Setelah melihat kenyataan yang terjadi dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kuliah kerja, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:
5.1.1 Kesimpulan Sistem Penggajian Pada Perum Perhutani KPH Unit II KPH Jember, upah diberikan kepada tenaga kerja harian dan tenaga kontrak, sedangkan pegawai Perum Perhutani mendapat gaji. Selain upah pokok yang diterima oleh tenaga kerja harian atau tenaga kerja kontrak, terdapat pula upah lembur yang diberikan diluar upah pokok. Upah dan gaji yang diterima pegawai maupun non pegawai Perum Perhutani Unit II KPH Jember ini diterima dengan sistem dan prosedur yang berlaku pada perusahaan. Sistem penggajian yang berlaku pada Perum Perhutani Unit II KPH Jember ini masih berbentuk manual. Artinya disini sistem yang dipakai masih menggunakan cara pemberian gaji secara langsung sesuai aturan yang berlaku pada perusahaan yaitu pada bagian urusan Keuangan kepada pegawai maupun non pegawai perusahaan. Padahal perusahaan maupun instansi milik pemerintah lainnya kebanyakan sudah menggunakan sarana Perbankan dalam melakukan penggajian terhadap karyawan atau pegawai-pegawai perusahaan. Namun mungkin hal ini mungkin sudah di perhitungkan sedemikian rupa oleh para Direksi atau Petinggi Perum Perhutani Unit II KPH Jember sehingga cara ini masih tetap dipertahankan.
45
