1. Korupsi Transak Transaktif tif
Korupsi transaktif merujuk kepada adanya kesepakatan kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah. Contoh adalah penjualan aset pemerintah dengan harga murah. 2. Korupsi Ekstroktif
Korupsi ini adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Contoh Seorang pemimpin proyek secara langsung maupun tidak mendapat tekanan untuk menyetor sejumlah uang kepada pejabat di atasnya. Jika tidak, ia bisa kehilangan kesempatan kesempatan untuk menjadi pimpinan pada proyek-proyek proyek-proyek berikutnya. 3. Korupsi n!estif
Korupsi in!estif in!estif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. "entuk korupsi ini, misalnya# $ejabat $ejabat meminta balas budi pengusaha yang mendapatkan proyek dan membuat pengusaha selalu menyisihkan sebagian dana proyek dengan mengurangi kualitas proyek. 4. Korupsi %epotistik
Korupsi ini merupakan penunjukan penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka, mereka, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Contohnya, anak atau keluarga pejabat mendapat jatah proyek paling banyak dan peran besar dalam mengatur siapa yang layak melaksanakan proyekproyek pemerintah. 5. Korupsi &utogenetik
Korupsi autogenetik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak melibatkan orang lain. 'isalnya, anggota ($) yang mendukung berlakunya berlakunya sebuah undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian menarik keuntungan *nansial dari pemberlakuan undang-undang itu, karena pengetahuannya tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut. 6. Korupsi Suportif
Korupsi ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan
langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindakan menghambat seorang yang jujur dan cakap untuk menduduki jabatan strategis tertentu bisa dimasukkan dalam kategori ini. 7. Korupsi (efensif
Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
C. Ciri-ciri korupsi •
melibatkan lebih dari satu oran. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, past melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya sering kali dilakukan seara bersama!sama menyulitkan pengusutan
•
serba kerahasiaan. "eski dilakukan seara bersama!sama, korupsi dilakukan dalam kordinator kerahasian yang sangat ketat. "asing!masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukannya
•
melibatka elemen peri#inan dan keuntungan timbal balik. $ang dimaksud elemen peri#inan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. "isalnya i#in mendirikan bangunan, i#in perusahaan, dll
•
•
selalu berusaha menyembunyikan perbuatan%maksud tertentu dibalik kebenaran koruptor menginginkan keputusan!keputusan yang tegas memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambilan kebi&akan agar berpihak padanya. "engutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkannya
•
tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyediaan barang dan &asa kepentingan publik
•
setiap tindakan korupsi adalah penghianatan keperayaan. 'etika seorang ber&uan meraih kedudukan tertentu, dia pasti ber&an&i akan melakukan hal yang terbak untuk kepentingan semua pihak. (etapi setelah mendapatkan keperayaan kedudukan tidak pernah melakukan apa yang di&an&ikannya
•
Setiap bentuk korupsi melibatkan )ungsi ganda yang kontradikti) dari koruptor sendiri.sikap derma*an dari koruptor yang sering kali ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk )ungsi ganda yang kontradikti). +i satu pihak sang koruptor menun&ukan sikap menyembunyikan tu&uan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung &a*ab, di pihak lain ia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi ta*arannya
(alam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. (alam perspektif ajaran slam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. $elakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro +dosa besar. (alam konteks ajaran slam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan +al-adalah, akuntabilitas +al-amanah, dan tanggung jaab. Sulitnya 'ende*nisikan Korupsi Salah satu de*nisi korupsi yang paling terkenal adalah# /Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat publik, demi meraih keuntungan pribadi./ Jelas, baha penyalahgunaan kantor publik untuk keuntungan pribadi +pri!at adalah ujud paradigmatik korupsi. %amun, korupsi tidak selalu terkait dengan kantor publik. Jika seorang petaruh menyuap seorang petinju agar /mengalah/ dalam suatu pertandingan tinju, ini adalah korupsi untuk kepentingan pri!at, meski tidak melibatkan pemegang jabatan publik manapun. Si petaruh maupun si petinju bukanlah pejabat publik. Salah satu cara menanggapi hal ini, adalah dengan membedakan antara korupsi publik dengan korupsi pri!at. Serta berargumentasi dengan mengatakan baha de*nisi di atas hanya khusus berlaku untuk korupsi publik. %amun, ketika seorang arga biasa berbohong saat memberi kesaksian dalam sidang pengadilan, ini adalah sebuah korupsi terhadap sistem peradilan kriminal atau kantor publik. 0alaupun dalam kasus ini tidak ada penyalahgunaan kantor publik oleh seorang pejabat publik. (alam kasus lain, ketika seorang petugas polisi merekayasa bukti palsu, untuk menjerat seorang tersangka pemerkosa --yang ia yakini memang betulbetul pelaku pemerkosaan yang membahayakan masyarakat-- ini adalah sebuah korupsi terhadap kantor publik. 0alaupun petugas polisi itu melakukannya bukan karena untuk keuntungan pribadi.
