BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.1 Lata Latarr Bela Belaka kang ng Korupsi di Indonesia tampaknya sudah menjangkiti semua tingkatan masyarakat
dan jajaran birokrasi. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumr lumrah ah dan dan waja wajarr oleh oleh masy asyarak arakat at umum umum,, sepe sepert rtii membe emberi ri hadi hadiah ah kepa kepada da pejabat/pegawai negeri atau keluarganya imbal jasa jas a dari pelayanan yang sebenarnya menjadi bagian dari tugas aparatur sipil negaranya. Tinda indaka kan n pena penang ngka kapa pan n pela pelaku ku koru korups psii yang ang
dila dilaku kuka kan n
oleh oleh
Komi Komisi si
Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti masih belum mengurangi secara signiikan angk angkaa koru korup psi di jaja jajara ran n biro birokr kras asi. i. !eng !engin inga gatt koru korups psii di Indo Indone nesi siaa suda sudah h berkembang sangat canggih dan pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan, peran serta mahasiswa dan unsur generasi muda lainnya sangatlah penting dan mendesak dalam upaya"upaya pencegahan korupsi di indonesia. 1.2 Tujuan Tujuan Makalah #. !enjela !enjelaska skan n penger pengertia tian, n, beragam beragam bentuk bentuk,, dan aktor aktor penye penyebab bab tindak tindakan an
$. %. &. '. .
korupsi dan akibat dari korupsi. !embedakan !embedakan bentuk bentuk tindak pidana pidana korupsi korupsi dan perilaku korupti. korupti. !enganalisis !enganalisis perbuatan perbuatan korupsi korupsi dan perilaku perilaku korupti korupti di masyarakat. masyarakat. !enjelaskan !enjelaskan gerakan gerakan pemberantasan pemberantasan dan pencegahan pencegahan korupsi di Indonesia. Indonesia. !enjabarkan !enjabarkan eek korupsi korupsi bagi perkembangan perkembangan demokrasi demokrasi Indonesia. Indonesia. !enjelaskan !enjelaskan peran penting penting pemerintah, pemerintah, lembaga pendidikan pendidikan dan masyarakat masyarakat sipil dalam gerakan pencegahan korupsi di Indonesia.
1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian ecara hariah kata *korupsi+ mengandung banyak pengertian yang negati,
yakni
kebusukan, kebejatan,
ketidakjujuran,
dapat
disuap,
tidak
bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata"kata atau ucapan yang meghina atau menitnah. !enurut icolas Tarling ($--') dalam Corrupstion and Goverment in Asia *korupsi mengandung pengertian kejahatan atau penyimpangan integritas akibat tindakan penyuapan dan perilaku menyimpang dari kesucian. eenisi yang diberikan 0rgani1ation or Economic Cooperation and Development (023), mendeenisikan korupsi sebagai penyalahgunaan ungsi lembaga atau sumber publik untuk kepentingan pribadi, baik materi maupun non" materi. eperti dikatakan wijayanto ($--4), pengertian korupsi yang banyak dipacu adalah deenisi yang diberikan oleh bank dunia dan 5P terhadap korupsi, yakni *the abuse of public office for private gain + (penyalahgunan lembaga publik untuk kepentingan pribadi). !ah1ar ($--%) mengutip dari philip (#467), deenisi korupsi yang pertama adalah pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (public oice"centered corrruption), yang dideenisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas"tugas publik ormal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan dari orang"orang tertentu yang terkait dengannya seperti keluarga, kerabat karib, dan teman. eenisi korupsi kedua dalah pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (public interest"centered). !enurut deenisi ini korupsi dapat terjadi, jika seorang penguasa atau ungsionaris dalam kedudukan publik melakukan tindakan tertentu dari orang"orang yang memberikan imbalan, sehingga merusak kedudukannya dan kepentingan publik. 8dapun deenisi ketiga adalah pngertian korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial, serta pendekatan ekonomi yang digunakan dalam kerangka analisi politik.
2.2
BentukBentuk K!ru"#i
$
!enurut 55 o. %# Tahun #444 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah9 a. etiap orang yang dikategorikan melawan hukum b. !elakukan perbuatan memperkaya diri sendiri c. !enguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi d. !enyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada e. . g. h. i. j. #.
padanya karena ada jabatan. !erugikan kepentingan umum dan masyarakat luas uap menyuap Penggelapan dalam jabatan Pemerasan Kecurangan :enturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa ecara umum korupsi dapat dikategorikan dalam dua menjadi dua jenis9 Korupsi :esar ( grand corruption), adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi terkait dengan kebijakan publik yang
berhubungan dengan berbagai bidang termasuk ekonomi. $. Korupsi Kecil ( petty corruption), adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh pegawai pmerintah untuk memenuhi hidup sehari"hari karena pendapatannya tidak memadai. 2.$
M!%u# K!ru"#i !odus korupsi disimpulkan oleh :ank unia terjadi dalam bentuk penyuapan
kepada9 a. 8nggota P; untuk memengaruhi perundangan. b. Pejabat negara untuk memengaruhi kebijakan publik. c. Penegak hukum untuk memengaruhi putusan kasus"kasus korupsi berskala besar. d. Penjabat bank sentral untuk memengaruhi kebijakan moneter. e. Partai politik dalam bentuk sumbangan kampanye ilegal. !enurut konsultan antikorupsi :ank unia usan ;ose"ackerman ($-#-), beberapa alasan mengapa pengusaha melakukan suap terhadap pejabat9 a. iikut sertakan dalam datar perusahaan pra kualiikasi dan untuk membatasi peserta tender. b. !endapat inormasi dari dalam instansi pemerintah seputar proyek yang akan ditender. c. !endorong pejabat yang bertanggung jawab dengan proyek agar mengatur spesiikasi tender dengan maksud perusahaannya menjadi satu"satunya yang lolos dalam proses tender proyek. d. !enjadi pemenang tender kemudian ia akan menaikkan harga (mark up) kebutuhan proyek atau menurunkan kwalitas proyek.
%
2.&
Pe'i(u K!ru"#i 8da enam aktor utama penyebab muncul dan berkembangnya korupsi di
Indonesia9 a.
administrasi atas kebijakan tersebut. 8danya manaat ekonomi akibat kebijakan tersebut istem yang membuka kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan pelanggaran.
2.)
Da'"ak K!ru"#i Korupsi berdampak negati, langsung maupun tidak langsung kepada sumber
daya manusia (!) dan sumber daya alam (8) sekaligus. :eberapa 8kibat korupsi adalah 9 #. 8nggaran pembangunan pendidikan suatu negara melorot drastis. 8kibat dikorupsi pejabat publik, bangunan sekolah ambruk jauh sebelum waktunya, sarana pembelajaran tidak berkualitas, asilitas pendidikan kurang bermutu, potongan tidak beralasan jelas atas gaji guru. :udaya korupsi dapat juga dilihat pada proses awal penjaringan pegawai negeri sipil (P) yang sarat dengan penyuapan. Pelaksanaan 5jian asional yang tidak sepi dari manipulasi nilai dan kebocoran soal.
&
$.
elain berdampak pada pengikisan karakter anak bangsa, korupsi berdampak pada kerusakan alam suatu negara. Korupsi kerap kali berlangsung pada sektor minyak dan gas bumi, kehutanan, kelautan. elanjutnya, dampak korupsi pada pengolahan 8 adalah kerusakan pada lingkungan yang disebabkan oleh mengadopsi kebijakan dan regulasi dan pembuatan pejabat pusat dengan pengolahan 8 dan lingkungan yang lebih mnguntungkan pejabat pusat maupun daerah. uap untuk mendapatkan tanah, sur=ei"sur=ei untuk menerima tanah atau suap untuk mendapatkan akses air irigasi, atau suap untuk melakukan pemancingan ilegal, pemalsuan laporan jumlah pohon yang ditebang, suap pertambangan ilegal.
2.* +erakan Anti K!ru"#i Pendekatan terhadap korupsi tidaklah tunggal, beberapa pendekatan antara
lain 9 #. Pendekatan sosiologis yang dilakukan yed >ussein 8latas dalam karyanya The
Sosiology
of Corruption,
memasukkan
unsur
nepotisme, yakni
menempatkan kerabat atau teman pada jabatan dalam pemerintahan tanpa kualiikiasi yang sesuai kebutuhan. $. ecara spesiik pakar politik ?. Kristiadi menjelaskan hubungan korupsi dengan perpolitikan Indonesia, yang disebut korupsi politik.
!enurutnya,
catur maruk pemerintahan dan sistem politik nasional yang belum stabil menjadi aktor tindakan korupsi terhadap uang negara yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan politisi untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Program"program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye antikorupsi dikalangan masyarakat. >al ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia sekarang dan mendatang yang anti terhadap korupsi. Korupsi tidak lagi menjadi persoalan lokal. eiring dengan saling ketergantungan antara negara"negara di dunia utamanya anatara negara donor dan negara berkembang, wacana pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari isu" isu global. Keterlibatan mereka akibat temuan banyaknya dana pinjaman asing, baik
'
melaluhi organisasi keuangan internasional maupun negara donor yang disalah gunakan oleh pejabat negara penerimaan donor, tak terkecuali indonesia. >al ini mendorong inter=ensi asing melaluhi isu"isu pemberantaan korupsi bahkan tekanan asing terhadap negara penerima donor untuk melakukan transparansi dan pengelolahan pemerintahan yang baik. Pengalaman serupa dialami oleh indonesia. ejak kurun #44-"an,misalnya, korupsi banyak terjadi dilingkaran pemerintahan pusat. >al ini tidak lepas dari mekanisme pemerintahan yang terpusat di tangan presiden yang menjadian korupsi terpusat di kalangan elite birokrasi. Kontrol pemerintahan terhadap media massa dan politik menjadikan kasus"kasus korupsi di lingkaran birokrasi tidak terungkap. 5ntuk mengurangi tindakan korupsi dukungan bebagai pihak sangat dibutuhkan. Tidak hanya pemerintahan, tapi juga kelompok masyarakat sipil, organisasi masyarakat proesional dan politik, dan dunia usaha harus bekerja sama dalam pemberantasan korupsi,. an politik, dan dunia usaha harus bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi belumlah memadai dengan tingginya kasus korupsi di indonesia. Kekurangan ini semakin diperparah dengan masih minimnya dukungan dari lembaga"lembaga negara. :ukti kuat kurangnya dukungan lembaga negara terhadap keberadaan KPK dapat ditunjukkan dengan sejumlah pertentangan antara KPK dan P; maupun kepolisian. ikap kritis P; dan kepolisian terhadap peran dan tindakan KPK tak jarang karena berkaitan dengan banyaknya anggota legislati dan polisi tersanggut masalah hukum yang ditangani KPK. i tengah belum maksimalnya ungsi kontrol ( check and balance ) diantara tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif , dan yudikatif) dalam koridor trias politika, peran KPK masih sangat dibutuhkan. Peran tersebut semakin penting manakala prinsip"prinsip trias politik berjalan jauh dari yang seharusnya. :ahkan banyak kalangan menilai prinsip trias politika telah berubah menjadi *trias koruptika+ di mana masing"masing lembaga negara tersebut sarat dengan praktik korpsi. KPK telah membuktikan dirinya sebagai benteng terakhir
bagi
pemberantasan korupsi diindonesia. amun demikian, hal yang jauh lebih penting dari program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, program pencegahan korupsi melaluhi jalur pendidikan bagi generasi muda mendesak untuk terus digalakkan di segala tingkatan jenjang pendidikan. 5ntuk menghentikan tradisi
korupsi, program"program pencegahan korupsi melaluhi pendidikan ormal, inormal, dan nonormal ( keluarga ) diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bahaya korupsi bagi diri dan lingkungan seseorang serta dampak negati terhadap masa depan bangsa. Korupsi tidak kalah berbahayanya dengan narkoba dan tindakan terorisme. Pemberantasan dan pendidikan tentang bahaya ketiga jenis ancaman bangsa dan negara ini harus berlangsung secara bersamaan, sistematis, berkesinambungan, dan menjadi priorits pemerintahan. ?eremy pop menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang menggedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindakan korupsi, #. Peluang korupsi $. Keinginan korupsi !enurutnya korupsi terjadi jika peluang dan keinginan muncul dalam waktu bersamaan . peluang dapat dikurangi dengan cara mengadahkan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara mengembalikkan siasat9 laba tinggi, resiko rendah+ menjadi * laba rendah resiko tinggi+ dengan cara meneggakkan hukum dan menakuti secara eekti, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensi, sistemis, dan terus"menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan, antara lain dengan 9 #. 8danya political ill dan political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi unruk melakukan langkah proakti pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindakan pidana korusi. memberantas
korupsi
di
Tanpa
kemauan
segala
line
kuat
pemerintah
pemerintahan,
unuk
kampanye
pemberantasan korupsi hanya slogan kosong belaka. $. Penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di 3ina, misalnya telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negeri ini menjadi jera untuk melakukan tindakan korupsi. >al ini yang sama terjadi pila dinegara"negara maju di asia, seperti Korea selatan, ingapura, dan ?epang termaksud di antara negara yang dikenal kompromi dengan pelaku korupsi. Tindakan ini merupakan shock therapy untuk mengghilangkan tindakan korupsi di jajaran apatur pemerintah.
7
%. !embangun lembaga"lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya komisi !mbudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi publik yang buruk. &. !embangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
menjamin
terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sektor pemerintahan swasta, atau organisasi kemsyaraatan. '. !emberikan pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan ormal maupun nonormal. alam pendidikan ormal, sejak pendidikan dasar sampai perguruaan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan. . @erakan umat beragama tentang antikorupsi, yaitu gerakan membawa kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi. 2.,
K!ru"#i Pengha'-at Uta'a Tata Kel!la Pe'erintah Baik %an Ber#ih Kasus"kasus korupsi Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Tindakan korupsi
banyak melibatkan kalangan eksekuti dan anggota legislati di saat mereka melakukan dan menentukan anggaran pembangunan. apat dibayangkan beberapa kerugian negara jika korupsi sudah dilakukan oleh penyelenggara negara sejak dari hulu hingga kehilir pembangunan. Praktik penyelewengan uang dan aset negara ini masih diramaikan oleh praktik politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala daerah dan pimpinan partai politik maupun suap menyuap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pejabat publik dan aparat penegak hukum. Kondisi korupsi Indonesia semakin buruk karena tindakan korupsi dilakukan oleh aktor"aktor politik, baik dilembaga parlemen maupun lembaga"lembaga negara lainnya. alam perspekti negara modern, sistem politik demokrasi dengan check and balance nya diharapkan mampu menekan semaksimal mungkin godaan politik dikalangan penyelenggara negara dan
para politisi, baik melaluhi modus dalam
proses penyusutan perunang"undangan maupun pada tahap pelaksanaan peraturan yang dibuat bersama antara pemerintah dan anggota legislati >al"hal terkait dengan korupsi politik yang mendesak dilakukan adalah, demikian Kristiadi menekankan, pengawasan terhadap tata kelola keuangan parpol. #. Kejelasan atau transparansi atas dana pemasukan asal usul dan jumlah dana sumbangan yang mengalir ke partai politik dari seseorang atau lembaga harus dilaporkan kepada piblik dan sesuai dengan perundn"undangan yang berlaku.
6
$. Kejelasan serupa harus pula dilakukan dalam hal pengeluaran parpol maupun kandidat anggota legislati dan eksekuti dengan dana yang mereka gunakan selama kegiatan pemilu maupun kegiatan kepartaian. %. Keharusan partai politik membuat pelaporan keuangan dengan menunjukan secara resmi seseorang dengan kualiikasi sebagai akuntan publik serta bersedia kapan saja untuk memberikan keterangan secara transparan dan kauntabel kepada konstituen dan masyarakat luas terkait dengan keuangan partai &. !enggunakan pinsip"prinsip transparansi dalam penyusunan laporan keuangan partai. '. !emberikan sanksi yang jelas pada anggota partai yang melakukan pelanggaran dalam hal penggunaan keuangan partai !enurut ugiato ($--4) untuk mencegah praktik penyalagunaan dana kampanye setidaknya ada enam cara, untuk mengontrol aliran dalam kampaye politik (ugiarto, $--4)9 #. !elakukan pembatasan dana kampanye, sebagaimana dilakukan dibanyak negara $. Pelanggaran sumbangan dari luar negeri, sebagai tindakan pencegahan atas kekungkinan campur tangan asing dam kebijakan polik setelah pemilu. %. Pembatasan penggunaan dana kampanye, dalam rangka mengurangi ketergantungan parpol kepada lembaga donor, perusahaan maupun perorangan. &. Pembatasaan waktu kampanye, dengan maksud mengurangi peredaan uang sepanjang masa kampanye. >al yang dapat menopang kualitas pemilu maupun calon presiden, kepada daerah dan anggota legislati '. Transparansi publik terkait dengan para dana kandidat dan papol. . !emperkuat sumber dana yang berasal dari suadana masyarakat dengan tujuan mengurangi ketergantungan papol terhadap kucuran dana sumber anggaran pendapatan belanja negara (8P:), donator penyandang dana.
2.
K!ru"#i %an Na#i- De'!kra#i In%!ne#ia Korupsi identik dengan kekuasaan. 5ngkapan klasik lord action,+ poer tends
to corrupt + (kekuasaan cenderung korupsi) menyiratkan kesimpulan yan sangat jelas bahwa siapapun yan memiliki kekuasaan, dia memiliki peluang lebih besar untuk melakukan orupsi atau penyalahgunaan kekuasaannya dalam berbagai macaam dan
4
cara. emokrasi idealnya harus dijalankan secara bermartabat dan substansial, sehingga ia dapat menjadi media pendidikan karakter masyarakat, asib demokrasi ditentukan oleh sejauh mana budaya korupsi dapat dihilangkan. Kedengarannya utopis, tapi jika korupsi aan mengalami kesuraman bahkan kepolitik nasional, makan nasib demokrasi akan berlangsung tanpa etika. Kebijakan publik akan dikorbankan untuk kepentingan pribadi dan kelompok maupun parpol. >al ini terjadi akibat langsung dari proses politik, baik pemilihan anggota legislati maupun kepada kepala daerah, tidak sepi dari politik uang ( money polic). 8kibat langsung dari oligarki politik yang menyelip dalam sistem demokrasi ini peran pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi menjadi hilang. >al ini terjadi kerena pers akan lebih mewakili kepentingan pemilik modal dari pada menyuarahkan aspirasi raktyat, 8lih"ahlih mejadi pilar
demokrasi, pers tidak
independen sangat berpotensi sebagai ancaman bagi demokrasi itu sendiri. ?ika kondisi ini terjadi, pers akan diam terhadap kasus"kasus korupsi, apalagi jika korupsi melihatkan sang pemilik modal. Partai politik merupakan pilar penting demokrasi. !eskipun partai politik dianggap banyak kalangan sebagai biang keladi korupsi politik, peranannya dam penguatan demokrasi tidak bisa disepelekan. Peran partai politik, apa pun keadaannya adalah penting bagi berjalannya sistem demokrasi. Aahirnya ide mengurangi jumlah partai politik sah"sah saja sepanjang bukan untuk memberangus partai politik dengan alasan sebagai sumber korupsi politik. 5saha pencegahan korupsi dapat pula dilakukan oleh lembaga pendidikan. Khususnya perguruaan tinggi, yang memiliki peran strategis bagi penguatan demokrasi dan kampanye antikorupsi. !ahasiswa dan dosen dapat menjadi agen intelegtual yang tetap kritis dan soluti terhadap semua kebijakan pemerintah yang dianggap memilik potensiai untuk disalahgunakan. >al yang tak kalah pentingnya dari posisi stategis hasiswa sebagai agen perubahan di indonesia , mereka tidak boleh lengah dari kemungkinan prosesdurnya yang ideal. ari sekian jumlah
pembelokan sistem demokrasi
dari tujuan dan
pilar demokrasi di atas, kelompok mahasiswa dan
cendekiawan dianggap sebagai komponen masyarakat sipil yang siharapkan selalu hadir menjadi kekuatan pengimbang negara atau kekuasaan yang sesuai dengan karaternya cenderung bertindakak korup. 5ntuk memutuskan akar budaya korupsi di
#-
Indonesia mahasiswa dapat berperan menjadi penggingat antikorupsi di lingkungan kampus, melaluhi sikap berani bertanya dan mengawasi pelaksanaan semua kebijakan yang dijalankan birokrasi kampus. elain ikut menentukan masa depan bangsa kepedulian generasi muda terhadap masaa depan demokrsi dapat ditunjukkan melalui sikap kritis terhadap segala kemungkinan lahirnya tindakan korupsi di lingkungan terdekat maupun di tengah masyarakat luas.
BAB III KESIMPULAN DAN SA/AN ).1 Ke#i'"ulan 8dapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah 9 1. ecara hariah kata *korupsi+ mengandung banyak pengertian yang negati, yakni kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata"kata atau ucapan yang meghina atau menitnah. 2.
##
8dapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut 9 #. Tindakan korupsi di Indonesia sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat, sebagai mahasiswa kita dapat mencegah hal itu semakin berlanjut dengan cara mengontrol diri sendiri, memperkuat iman dengan beribadah agar tidak gampang terpengaruh terhadapa segala tindakan korupsi $. ebagai mahasiswa ita juga dapat melakukan gerakan anti korupsi dengan banyak berkampanye dan mengajak masyarakat untuk menydari korupsi adalah tindakan yang sangat jahat dan menyakiti masyarakat. %. ebagai mahasiswa kita juga dapat mengajari adik"adik generasi bangsa untuk tidak melakukan korupsi dalam segala hal apapun dengan cara memberi contoh di kehidupan sehari"hari.
DA0TA/ PUSTAKA
#$
