Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia ~ Seperti yg kita ketahui, saat ini di negara kita Indonesia banyak sekali orang-orang yg tak bertanggung jawab. Atau yg main hakim sendiri, tidak memikirkan ke sesamanya contohnya kita bahas saja korupsi. Betul? Nah berbicara mengenai korupsi, kita ada ide buat Anda yg mungkin sedang membutuhkan juga artikel ini sesuai judul "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia". A. PENGERTIAN KORUPSI Korupsi dalam pengertian paling umum adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan.Secara sempit korupsi diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.
B. CIRI-CIRI KORUPSI a. Perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara b. Perbuatan yang merugikan negara c. Tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat d. Tindakan memperkaya diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan
C. WILAYAH-WILAYAH RAWAN KORUPSI Wilayah penegakan hukum misalnya : keadilan yang diperdagangkan, rendahnya anggaran pengadilan, campur tangan politik dan lemahnya yuridikasi Wilayah partai politik misalnya : sumbangan yang tidak terpantau, uang pelicin dari pelaku dan tidak adanya kebijakan apapun dari partai berkenaan dengan hal-hal yang berpeluang terjadinya korupsi
Wilayah lembaga legislatif misalnya : anggota DPR menerima suap, anggota tidak punya kode etik, anggota DPR tidak mewakili pemilih dan tidak adanya pengawasan terhadap anggota DPR Wilayah pemerintah daerah misalnya : warisan korupsi dari pemerintah pusat, eksekutif menyuap legislatif dan DPRD tidak dapat melakukan supervisi kepada eksekutif
D. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI politik (political will) dari pimpinan Dari sisi politik dalam bentuk adanya kemauan politik (political nasional dan turun kepada pimpinan setiap organisasi Dengan menegakkan hukum secara adil Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi Membangun mekanisme yang menjamin dilaksanakannya praktek good governance Memberikan pendidikan, baik dalam kontek formal maupun sosial Lewat pendekatan religi
E. DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI - UU No. 3/1971 tentang pemberantasan korupsi - UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN - UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi - PP No.71/2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan p emberantasan tindak pidana korupsi - UU No. 15/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi - UU No. 30/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi - UU No. 7/2006 tentang United Nation Convention Againest Corruption - Instruksi presiden RI No.5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
F. BENTUK-BENTUK KORUPSI 1. Korupsi jalan pintas, yaitu korupsi dalam hal penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, ektor ekonomi, membayar untuk keuntungan politik 2. Korupsi upeti, yaitu bentuk korupsi akibat jabatan strategis 3. Korupsi kontrak yaitu korupsi dalam upaya mendapatkan proyek atau pasar 4. Korupsi pemerasan, yaitu korupsi yang terkait dengan jaminan keamanan dan urusanurusan gejolak internal ataupun eksternal, pencantuman nama perwira tinggi militer dalam dewan komisaris perusahaan bahkan pemerasan langsung dalam perusahaan ddengan alasan keamanan
Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Data dan foto 14 belas koruptor tersebut direncanakan ditayangkan di televisi dan media massa dengan frekuensi seminggu sekali. Mereka adalah: 1. Sudjiono Timan - Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) 2. Eko Edi Putranto - Direksi Bank Harapan Sentosa (BHS) 3. Samadikun Hartono - Presdir Bank Modern 4. Lesmana Basuki - Kasus BLBI 5. Sherny Kojongian - Direksi BHS 6. Hendro Bambang Sumantri - Kasus BLBI 7. Eddy Djunaedi - Kasus BLBI 8. Ede Utoyo - Kasus BLBI 9. Toni Suherman - Kasus BLBI 10. Bambang Sutrisno - Wadirut Bank Surya 11. Andrian Kiki Ariawan - Direksi Bank Surya 12. Harry Mattalata alias Hariram Ramchmand Melwani - Kasus BLBI 13. Nader Taher - Dirut PT Siak Zamrud Pusako 14. Dharmono K Lawi - Kasus BLBI daftar kasus korupsi di Indonesia. * Kasus dugaan korupsi Soeharto: dakwaan atas tindak korupsi di tujuh yayasan * Pertamina: dalam Technical Assistance As sistance Contract dengan PT Ustaindo Petro Gas * Bapindo: pembobolan di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) oleh Eddy Tansil * HPH dan dana reboisasi: melibatkan Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto. * Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): penyimpangan penyaluran dana BLBI * Abdullah Puteh: korupsi APBD
INDONESIA MASIH DALAM DERETAN NEGARA BERMASALAH KORUPSI
Jakarta (ANTARA News) - Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi ( Corruption Perception Index /CPI) /CPI) yang dilakukan Transparency International tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa keluar dari deretan negara bermasalah korupsi. Manurut hasil pengukuran yang dipublikasikan di laman resmi Transparency International Indonesia pada Kamis, dari rentang indeks nol (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih), skor CPI Indonesia 32 dan berada pada peringkat 118 dari 176 negara yang diukur. Sementara diantara delapan negara anggota ASEAN, skor CPI Indonesia berada pada urutan keenam, masih di bawah Filipina (34), Thailand (37), Malaysia (49), Brunei Darussalam (55), dan Singapura (87). "Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar," demikian pernyataan koalisi global antikorupsi itu di laman resminya. Menurut hasil pengukuran tingkat persepsi korupsi sektor publik yang dilakukan pejabat negara dan politisi tersebut, posisi Indonesia hanya sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar.
Transparency International menyatakan akan terus mendorong gerakan anti-korupsi berbasis masyarakat dengan melibatkan serikat buruh dan pekerja, asosiasi profesi, dan asosiasi pengusaha. Organisasi nirlaba itu juga akan mendorong upaya melawan korupsi seperti penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi besar, kemudahan pelayanan publik dan perizinan, serta peningkatan penanganan kasus korupsi yang melibatkan lembaga kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
PERANG MELAWAN KORUPSI!
Seorang hakim tinggi kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Pe mberantasan Korupsi. Ikut bersamanya seorang advokat dan barang bukti uang senilai Rp 300 juta. Sejak KPK hadir, paling tidak sudah 17 orang yang tertangkap tangan ketika sedang melakukan transaksi suap. Penangkapan hakim tinggi pada Pengadilan Tin ggi Tata Usaha Negara Jakarta itu berbarengan dengan gencarnya pemberitaan soal calo pajak dan calo perkara di lingkungan sistem peradilan kita. Gayus Tambunan, pegawai pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berada di Singapura, dibawa pulang ke Indonesia oleh Tim Mabes Polri dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam kasus calo pajak itu ikut ditahan kuasa hukum Gayus dan seorang pengusaha. Dua peristiwa itu memunculkan pertanyaan dalam benak kita. Ada apa dengan bangsa ini? Ketika media gencar memberitakan calo pajak, seoran g hakim dan seorang advokat tertangkap tangan melakukan transaksi suap? Kok, berani? Kok, tidak ada efek jera sama sekali?
Reformasi birokrasi dalam salah satu wujudnya adalah perbaikan remunerasi pegawai negeri yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan. Akan tetapi, mengapa korupsi dalam berbagai jenisnya tetap terjadi? Pengawasan internal ataupun eksternal tampaknya masih menjadi titik lemah.
Kejadian beruntun ini sebenarnya makin mengonfirmasi pendapat mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Membudaya bisa diberi makna bahwa korupsi telah masuk dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses yang wajar, proses yang biasa saja. Itulah banalisasi korupsi. Orang yang tertangkap tangan dianggap sebagai orang apes. Terus terjadinya praktik tercela tidak boleh membuat kita patah harapan untuk memerangi korupsi. Perang terhadap korupsi harus terus digelorakan dengan berbagai upaya karena korupsi memang perang yang belum kita menangi. Cerdik cendekia, partai politik, organisasi massa, dan para aktivis pe rlu mencari solusi mengatasi korupsi di Indonesia melalui pendekatan historis, kebudayaan, pendidikan, sistem, ataupun penegakan hukum.
Jawaharlal Nehru pernah mengatakan, ”Semata berteriak-teriak berteriak -teriak dari atap rumah bahwa setiap orang melakukan korupsi hanya akan menciptakan atmosfer korupsi. Orang jadi merasa mereka hidup dalam lingkungan yang begitu korup dan akhirnya mereka sendiri menjadi menjadi korup juga.” (Korupsi Mengorupsi Indonesia, 2009, halaman 693). Apa yang dibayangkan Nehru tentunya harus dihindari. Pemberantasan korupsi tak boleh melemah atau malah dilemahkan. Kejadian beruntun yang kita hadapi justru harus makin menguatkan sikap kita bahwa perang terhadap korupsi membutuhkan energi besar bangsa ini. Keberhasilan dalam aspek penindakan harus diimbangi dengan keberhasilan dalam mencegah terjadinya korupsi melalui perbaikan sistem atau berbagai langkah lainnya
KPK Ungkap Lima Potensi Korupsi di Indonesia yang Harus Dibenahi
- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, mengungkap adanya 5 potensi korupsi di Indonesia yang harus dibenahi. Jika itu tidak dilakukan, pemberantasan korupsi hanya jadi omong kosong belaka.
Jakarta
Menurutnya, potensi korupsi juga semakin menggila dengan makin maraknya politik uang ( money pilitics). “Sepanjang ada money politic, omong kosong korupsi bisa diberantas,” kata Bibit ketika berbicara pada diskusi di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (24/10). (24/10). Karenanya Bibit menempatkan pembenahan sistem politik sebagai prioritas dalam rangka menekan potensi korupsi. Kata dia, sepanjang proses Pemilu masih ada praktek politik uang maka pememberantasan pememberantasan korupsi sulit dilakukan. Lebih lanjut mantan polisi dengan pangkat terakhir Irjen itu mengatakan, saat ini tidak ada anak bangsa yang hebat dan brilian dan mau maju di Pilkada hanya untuk berkorban bagi kepentingan rakyat banyak. “Mau jadi gubernur harus bagi -bagi duit dulu. Duitnya darimana, d arimana, gak ada masalah,” katanya. Bibit juga mengatakan, sistem politik seperti itu telah berdampak pada sistem hukum. Bahkan KUHP oleh sebagian praktisi hukum dibaca sebagai suap (Kasih Uang Habis Perkara) sehingga Makelar Kasus (Markus) ada dimana-mana. Hal kedua yang perlu dibenahi adalah moral. Ditambahkan, perbaikan moral di segala lapisan perlu dilakukan. Bahkan jika dibentuk daerah otonom baru, katanya, juga langsung dibarengi dengan korupsi. “Jangan pilih penjahat menjadi pejabat, jangan jadikan pejabat p ejabat menjadi penjahat. Sepanjang itu terjadi maka negeri kita ini seperti ini,” ujarnya. Ketiga, perlunya remunerasi yang rasional agar pegawai negeri dapat menyekolahkan anak dan berobat. Menurutnya, rendahnya gaji yang diterima aparatur negara memungkinkan penegak hukum tergiur dengan godaan-godaan. godaan- godaan. “Kita tidak mungkin berpikir korupsi kalau bisa sekolahkan anak, bisa berobat. (Kalau) berpikir korupsi lagi, pecat, gantung dia kalau mau korupsi,” tegasnya. Keempat, pengawasan harus ditingkatkan. Bibit menilai pengawasan di Indonesia sangat lemah. Terakhir, sosialisasi budaya taat pada hukum. “Poin ini perlu ditekankan pada pendidikan hukum hukum sejak kecil,” pungkasnya. (awa/jpnn)
KORUPSI DI INDONESIA, UTOPIA PEMBERANTASAN DI NEGERI KORUP
Korupsi menjadi pembicaraan hangat tiada henti. Pembicaraan ini mengemuka tatkala lambat laun terkuak penyelewengan amanah oleh pemerintah. Ditengarai banyak dana yang seharusnya untuk rakyat, tetapi diembat oleh para koruptor. Belum lagi diperparah oleh sikap pejabat yang hipokrit dan manipulatif dalam setiap kebijakan yang dibuat. Dan ditambah mental korup dan syahwat untuk memperkaya diri yang masih melekat kuat. Korupsi kerap menjadi kambing hitam atas keterpurukan negeri ini. Tak jarang banyak orang bilang jika negeri ini miskin karena korupsi.
Belum lama ini masyarakat dunia memperingati hari anti-korupsi. Korupsi menjadi musuh bersama siapapun yang menginginkan pemerintahan bersih. Tak terkecuali pemerintah dalam hal ini presiden. Senin, 10 Desember 2012 SBY menyampaikan pidato kenegaraan terkait anti-korupsi dan penegakan HAM. Komentar, kritik, dan dukungan pun dialamatkan pada pidato presiden. Ada sisi pesimis dan optimis terkait niatan SBY untuk berada di garda terdepan pemberantasan korupsi. Tetapi yang harus diingat SBY adalah sebanyak 1.408 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum selama 2004-2011 menjadi salah satu bukti dampak buruk korupsi. Nilai kerugian negara mencapai Rp 39,3 triliun. Berdasarkan data Transparency International Indonesia masalah korupsi tak teratasi dengan baik dan menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara pada 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Belum terungkapnya beberapa kasus korupsi besar seperti mafia pajak Gayus Tambunan, skandal Bank
Century, penyelewengan dana BLBI, dan Hambalang. Menjadi bukti bahwa korupsi kian menjadi-jadi di negeri Demokrasi ini. Kasus korupsi juga merebak di daerah. Berdasarkan data Kemendagri, sepanjang 2004 hingga 2012, ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terlibat kasus kriminal. “Di antara kasus kasus tersebut, kasus korupsi adalah kasus terbanyak dengan jumlah 349 kasus atau 33,2 persen. Sepanjang periode itu pula, sebanyak 155 kasus korupsi melibatkan kepala daerah. Sementara itu, KPK baru menyelesaikan 37 dari 155 kasus yang ada," lanjut data MNC Media Research Polling. (Okezone, Minggu 05/08/2012). Di Jawa Timur kasus korupsi mewabah di berbagai kota dan kebupaten. Kota-kota dengan laporan korupsi terbanyak di Jatim antara lain : Surabaya : 14, Sidoarjo : 10, Situbondo : 5, Probolinggo : 5, Lumajang : 4, Banyuwangi : 4, Mojokerto : 3, Bondowoso : 3, Blitar : 2, Tulungagung : 2, Malang : 2, Kediri : 2, Madiun : 2, Jombang : 2, Gresik : 2, Tuban : 2, Pasuruan : 1, Ponorogo : 1, Trenggalek : 1 dan Bondowoso : 1 (Sumber: surabayapost, Rabu, 25 Mei 2011). Pidato SBY itu mengisyaratkan bahwa persoalan korupsi tak berkesudahan. Dan menunjukkan masih berkutatnya pengungkapan kasus korupsi di level kulit. SBY terlihat juga kurang tegas dan ambigu. Sesungguhnya Sesungguhnya pidato SBY, 10 Desember Desember 2012 menggambarkan dengan jelas bagaimana utopisnya penanganan korupsi oleh pemerintah yang korup di negeri para koruptor ini. Sadar atau tidak SBY belum dapat memberangus korupsi secara total dan sistemik. Alih-alih menyejahterakan rakyat dalam skala luas. Justru gurita korupsi dan persoalan lainnya kian menjadi-jadi. Meski SBY bakal kembali mengumpulkan jajaran pemerintah, khususnya pejabat yang menyusun dan mengelola anggaran pada Januari 2013 untuk sosialisasi korupsi. Tetap saja tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan korupsi. Korupsi yang terjadi di negeri kapitalis ini bukan saja karena persoalan kultural melainkan juga struktural. Artinya persoalan korupsi bukan saja karena sikap mental pemerintah/pejabat pemerintah/pejabat melainkan karena sistem Demokrasi yang melahirkan peraturan perundang-undangan sekuler-liberal. inilah yang menjadi biang merebaknya korupsi.
INILAH 7 BIDADARI KORUPSI INDONESIA 2011
Emansipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persamaan hak di berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria). Emansipasi, satu kata yang selalu didengungkan bahkan 'dielu-elukan' ketika hari Kartini tiba. Meski banyak yang memaknai dengan salah kaprah hingga mendobrak norma-norma yang ada. Dan salah kaprah itupun juga terjadi pada perempuan-perempuan Indonesia yang katanya terpandang namun bermental miskin. Mereka seakan tak rela tindakan korupsi didominasi oleh kaum berjakun-kalau tidak bisa dikatakan ngiler duitnya, minus sanksi pidananya. Di tahun 2011 ini nama perempuan-perempuan ini mau tidak mau menjadi bahan perbincangan publik. Karena modal kecantikan yang menghanyutkan, keahlian mengatur strategi atau karena merasa punya bekingan itulah mereka(dengan mereka(dengan mengabaikan rasa malu) melancarkan aksi syahwatinya. Tajir, parlente, rupawati serasa seperti seperti bidadari. Ya, bidadari-bidadari kesiangan berlimpah kesenangan kesenangan juga kecelaan. Adapun perempuan-perempuan yang layak mendapatkan gelar Bidadari Korupsi tahun tahun 2011 adalah sebagai berikut;
1. Angelina Angelina Sondakh Mantan Putri Indonesia ini diduga ikut bancakan manisnya fulus haram, kasus korupsi Wisma Atlet S ea Games 2011 di Palembang. Sahabat dalam d alam satu kandangnya sendiri, bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang menyebutnya. Jika dulu menutup diri, belakangan istri dari bintang sinetron yang juga anggota DPR Almarhum Adjie Massaid ini berani buka mulut. Meski hanya sepatah dua patah kata, toh semua dugaan ‘masih’ dalam perembugan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Ulah anehnya lagi, Bu Artis, begitu kata sandi untuk Angie ketika ‘bertransaksi’, lihai meng ambil hati tim penyidik lembaga superbodi itu. Laki-laki tersebut berinisial BS, dan belakangan, dikabarkan, yang bersangkutan dikembalikan ke Mabes Polri untuk menghindari conflict of interest (konflik (konflik kepentingan). 2. Andi 2. Andi Nurpati Serapi-rapinya menutup bangkai, aroma busuknya lambat laun akan tercium juga. Pepatah itu layak dilayangkan kepada Andi nurpati. Berdasarkan laporan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, ada dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan politisi Partai Demokrat, Andi Nurpati. Kelakuan tak terpuji Andi awalnya tidak tercium publik.Namun, ketika kasus dugaan suap politisi Demokrat lainnya, M Nazaruddin, terkuak, kasus ini pun turut terbongkar. Mahfud MD, selaku pelapor, mengaku awalnya ia tidak berniat menguak kasus itu. Namun, tak sengaja kasus ini terbongkar. Ia pun meminta polisi untuk menjalankan tugasnya untuk menyelidiki kasus yang dilaporkan sejak Februari 2010 itu. Meskipun pada ujungnya dirinya justru sempat diserang balik seakan-akan telah membuat laporan yang mengada-ada karena polisi membantah pernah menerima laporan dar i Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud pun meminta polisi untuk mengusutnya mengusutnya lebih jauh karena laporan sudah dilakukan sejak 2010, tetapi belum juga ada tindak lanjutnya. 3.Malinda 3.Malinda Dee Susah untuk melupakan dalam sejarah perkorupsian Indonesia seorang perempuan bernama Malinda Dee. Penggambaran karakter perempuan penggoda yang filmis; Cantik, seksi dan lihai mengelabahui mangsa, melekat erat di jidat Melinda. Perempuan bersuamikan ‘berondong’ yang juga bintang sinetron, sinetr on, Andhika Andhika Gumilang(22) itu melakukan melakukan penggelapan dan pencucian uang melalui 117 transaksi. Total dana nasabah yang d igelapkan mantan Senior Manager of Relationship Citibank ini mencapai Rp 40 miliar. Transaksi ini d iduga terjadi mulai 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011. Bekas manager Citibank ini juga diduga telah mengalirkan milliaran dana nasabahnya ke beberapa rekening yang kemudian diketahui ditransfer kembali ke rekening miliknya. Transaksi ini terdiri dari 64
transaksi uang rupiah senilai Rp 27,36 miliar d an 53 transaksi uang dolar senilai US$ 2,08 juta. Saat ini penggasak duit yangshopaholic yangshopaholic dan punya banyak mobil high class itu masih dalam proses pemeriksaan. 4. Mindo Rosalina Manulang Anak buah koruptor Muhammad Muhammad Nazaruddin di PT Anak Negeri Negeri itu dinilai jaksa terbukti terbukti menyuap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam(saat ini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (19/12). Rosa menyuap Wafid dan Nazaruddin bersama-sama dengan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Penyuapan yang dilakukan di Lantai 3 Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dilakukan agar PT Duta Graha memenangi tender untuk proyek Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kota Palembang. Dari Rosa dan El Idris, Wafid disebut menerima cek senilai Rp 3,2 miliar. Sedangkan Nazaruddin dijanjikan menerima success fee sekitar Rp 24 miliar atau 13 persen dari nilai total proyek Rp 191 miliar. Namun hingga kasus ini terungkap Nazaruddin baru menerima sekitar Rp 4,3 miliar. 5. Wa 5. Wa Ode Nurhayati Politisi Partai Matahari Biru, PAN ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Desember 2011 lalu. Ia diduga tersandung perkara pemberian hadiah yang ada kaitannya dengan pembahasan Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) pada APBN 2011. Wa Ode diduga menerima duit panas panas Rp 6 miliar dari pengusaha bernama bernama Haris Andi Surahman, kader Partai Golkar. Pemberian uang itu dimaksudkan agar Haris mendapatkan proyek DPID untuk tiga daerah di Aceh pada APBN 2011. Dua daerah di antaranya kemudian menerima program itu. Uang haram itu diberikan oleh Haris kepada staf Wa Ode bernama Sefa S efa Yulanda dengan cara mentransfer uang melalui Bank Mandiri Cabang DPR sebanyak sem bilan kali transfer. Sebagian uang itu dikembalikan oleh Sefa, sehingga tersisa sekitar Rp 2 miliar. Penetapan Wa Ode sebagai tersangka harus menjadi pintu masuk membongkar habis patgulipat anggaran di parlemen. Jika sebelumnya partai milik Hatta Rajasa ini rajin bacot membeberkan kongkalikong koleganya lewat sejumlah media, kini saatnya ia ‘curhat’ segenap informasi -nya kepada penyelidik lembaga antikorupsi. 6.Nunun 6.Nunun Nurbaetie Penyakit lupa bagi istri dari Adang Daradjatun ini menjadi ‘berkah’ tersendiri karena bisa membawanya melancong ke Negeri gajah putih Thailand, begitu lancarnya lari dari kejaran KPK. Perempuan sosialita yang menjadi budak tas mewah Hermes Birkin ini d iduga ikut andil sebagai distributor 480 helai cek pelawat senilai Rp 24 miliar bagi puluhan anggota yang terhormat dari Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Kado gurih itu dikaitkan dengan pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia, yang kemenangan direbut oleh Miranda Swaray Goeltom. Nunun dinyatakan sebagai tersangka sejak bulan kedua (Februari) tahun ini. Banyak hal yang tak lumrah tersemat dalam kasus ini. Sementara para penerima suap sudah dikirim ke dinginnya tembok bui, pemberi suap, kaki tangan dan dedengkotnya sama sekali masih steril.
Sebelum nona parlente ini diciduk untuk ‘pulang kampung’, banyak kasak -kusuk kasak -kusuk yang ngalorngidul, salahsatunya— salahsatunya—seperti yang disebutkan di mukadimah Nunun, Ia kata suaminya menderita penyakit lupa akut sehingga tak bakal mampu dihadapkan pengadilan. Anehnya, lama tak jumpa dengan salah satu anggota wakil ketua ketua KPK, ia mengenali dan menyapa. Tiba-tiba, Tiba-tiba, entah murni atau rekayasa, rekayasa, Nunun ambruk dan dilarikan ke Rumah Sakit. Yang menjadi pertanyaan krusial krusial dan ditunggu publik adalah; Siapa yang paling beroleh keuntungan keuntungan dengan kemenangan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI? 7. Miranda Swaray Goeltom Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini pernah dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Apa pasal? Perempuan yang rajin gonta-ganti warna rambut ini, sudah menjadi menjadi rahasia umum, menjadi pemicu pemicu terjadinya kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.Ia yang menjadikan Nunun Nurbaetie Nurbaetie ‘Tukang ‘Tukang Pos’ agar memenangkan dirinya di kursi bergengsi bank central Indonesia itu. Publik berharap bidadari-bidadari korupsi ini diberikan ganjaran yang setimpal, yang mana keadilan bukan menjadi sesuatu yang mahal hingga harus perlu keluar keluar banyak ongkos. Abraham Samad selaku wajah baru KPK telah mengetahui hal hal ini, korupsi, seperti semangat semangat diawal terpilih, harus dibumihanguskan bukan dipetieskan.
TINGKAT KORUPSI NAIK, RI 'JAWARA' DI ASIA
REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sepertinya membutuhkan usaha yang lebih keras. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Tingkat korupsi tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 0 yang terkorup. Sementara angka 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia. Dalam survei 2012, nilai indikator korupsi yang dipakai TI berbeda dari 2011. Pada 2011, TI menentukan indeks korupsi berdasarkan penilaian 0-10 di mana 10 merupakan negara terbersih dan 0 merupakan negara yang terkorup. Negara yang disurvei pada 2012 juga berkurang dari sebelumnya 183 negara menjadi 176 negara. Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54 dengan nilai 49. Adapun, Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 88 dan 105. Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik. Tingkat korupsi Singapura berada di posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17. Negara yang dinilai merupakan negara bersih dari korupsi yang menduduki peringkat tiga besar berturut-turut yakni Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Adapun negara
dengan terkorup diduduki Afganistan, Korea Utara, dan Somalia. Lembaga internasional yang mengukur tingkat korupsi tersebut percaya adanya hubungan yang kuat antara kemiskinan, konflik, dengan tingkat korupsi. "Pemerintah harus menggintegrasikan upaya anti korupsi di seluruh pengambilan kebijakan publik, " ujar Kepala Transparansi Internasional, Huguetta Labell seperti dikutip BBC , Rabu (5/12). Prioritas anti korupsi tersebut mencakup aturan yang lebih baik dalam negosiasi dan pembiayaan politik, anggaran publik, dan membuat kontrak proyek lebih transparan. "Dan juga harus membuat lembaga yang lebih akuntabel pada rakyat, " ujarnya
2013, KORUPSI INDONESIA AKAN KIAN MENGGILA
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi korupsi akan semakin meningkat di 2013. Pasalnya, hal itu terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum yang semakin dekat pada tahun 2014. Peneliti ICW, Apung Widadi, mengatakan, masalah pendanaan partai politik akan membuat sejumlah kader melakukan korupsi. "Disinyalir muara dari kasus korupsi politik diatas adalah pada pendanaan politik 2014. Pendanaan politik masih bertumpu pada uang yang bersumber dari korupsi," katanya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2012). Katanya, hal ini terjadi karena ada kelemahan dalam regulasi UU Parpol dan UU Pemilu yang saat ini digunakan. Kelemahan UU ini diantaranya, tidak adanya pengaturan larangan penggunaan dana berasal dari hasil kejahatan, tindak pidana (sumbangan haram, tidak ada batasan sumbangan dari kader parpol, tidak ada ketentuan larangan penyumbang fiktif. "Lalu, KPU dan Bawaslu tidak punya kekuatan mengecek kebenaran penerimaan dana kampanye, pertanggungjawaban dana kampanye mengandalkan akuntan publik, dan hanya rekening yang dilaporkan saja yang dimonitor, sementara sumbangan di luar rekening tidak terpantau," paparnya. Karena itu, untuk meminimalisir penggunaan dana publik untuk donasi politik, pemerintah harus berani untuk moratorium dana hibah dan bansos tahun 2013 dan 2014. "Regulasi untuk tranparansi eplaporan pendanaan partai politik perlu diimplementasikan, setiap parpol wajib melaporkan ke publik. Serta dalam pembahasan RUU Pemilukada, perlu dilakukan perbaikan regulasi agar tidak terjadi pelanggaran pemilu dan korupsi pemilu," tuturnya.
KORUPSI MAKIN PARAH DI INDONESIA. KEBOCORAN ANGGARAN NEGARA MENCAPAI 40 % !!
JAKARTA, RIMANEWS – RIMANEWS – Parah betul praktek korupsi di Indonesia ini. Manipulasi anggaran perjalanan dinas oleh oknum pegawai negeri sangat memprihatinkan. Penyelewengan dengan berbagai modus telah mengakibatkan kebocoran anggaran hingga 40%. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan, praktik penyelewengan anggaran oleh oknum pegawai negeri tidak bisa diterima.” Karena itu, kami minta semua jajaran yang ada di wilayah-wilayah betul-betul mengingatkan institusi kementerian/ lembaga lain agar hal tersebut (kebocoran anggaran) tidak terjadi,” ujarnya di Jakarta kemarin. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak ditemukan praktik yang tidak taat aturan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Modus yang dijalankan bermacammacam, antara lain melaporkan perjalanan dinas fiktif dan menggunakan maskapai penerbangan yang lebih murah daripada yang dilaporkan (lihat infografis). Menkeu berharap aparat internal inspektorat jenderal dapat mengusut belanja untuk perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan.Apalagi disinyalir, kebocoran juga terjadi dalam belanja modal maupun belanja barang yang lain. ” Yang bisa menjadi contoh adalah perjalanan dinas itu, jangan sampai terjadi dan betul-betul harus ditangani lembaga masing-masing kementerian,” katanya. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu sangat menyayangkan besarnya kebocoran anggaran perjalanan dinas. Apalagi saat ini pemerintah harus melakukan penghematan demi menjaga anggaran negara akibat batalnya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan krisis ekonomi di Eropa. ” Ini semua harus kita jaga karena kita perlu dalam kondisi
sekarang ini berhemat atas anggaran.Kondisi dunia berat dan kita mesti menggunakan anggaran anggara n secara berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo menuturkan, modus mark up anggaran untuk perjalanan dinas telah lama terjadi. Penyelewengan ini dilakukan para pegawai negeri dengan dalih untuk menambah pendapatan. Dia menjelaskan, dahulu para pengawai yang melakukan perjalanan dinas diberi anggaran dengan cara lump sum, yaitu dengan pemberian sejumlah dana perjalanan di muka,sehingga pegawai diberi kebebasan untuk menggunakan dana perjalanan tersebut sesuai dengan peruntukan. Namun, saat ini para pegawai diberikan anggaran dengan cara at cost,yaitu dana dikeluarkan sesuai dengan biaya perjalanan yang terpakai dan pegawai wajib memberikan manifes serta kuitansi perjalanan. ”Tapi di sini orang makin pintar, ada provider boarding pass asli tapi palsu, tiket asli tapi palsu. Dia boarding passnya (maskapai penerbangan) Garuda, tetapi dia memakai penerbangan lain,” tandasnya. Untuk itu, dia meminta kepada para atasan atau maupun yang memberi perintah perjalanan dinas agar memberikan pengawasan kepada para pegawai yang diberi penugasan.Dengan demikian,penyalahgunaan anggaran tidak terjadi. ”Jadi yang terpenting adalah fungsi atasan untuk mengontrol ini dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban. Selama masih kongkalikong, (pelanggaran semacam ini) tetap ada,”kata Herry. Anggota Badan Badan Pekerja Pekerja Indonesian Indonesian Corruption Corruption Watch (ICW) (ICW) Emerson Juntho Juntho menilai menilai kebocoran biaya perjalanan dinas oleh pegawai negeri sudah menjadi rahasia umum dan selalu berulang dari waktu ke waktu. Selama belum ada sanksi tegas dari kementerian/ lembaga terkait, praktik-praktik praktik- praktik manipulasi anggaran akan terus terjadi. ” Ini kan sudah berulang -ulang terjadi dan tidak pernah ada tindakan tegas dari lembaga pengawas internal (inspektorat jenderal).” Fungsi Fungsi pengawasa pengawasan n internal juga juga tidak jalan sama sekali, terkesan terkesan main mata, sehingga akan terus terjadi seperti itu,” katanya saat dihubungi kemarin. Menurut Emerson, untuk memberikan efek jera kepada para PNS yang disebut melakukan ketidakpatuhan terhadap anggaran,salah satunya dengan cara melaporkan oknum tersebut ke pengawasan internal. Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, bisa diteruskan ke lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah seperti itu, kata dia, dianggap sangat perlu dilakukan jika melihat kebocoran biaya perjalanan dinas PNS mencapai 30 – 30 –40% 40% dengan modus operandi mengakali biaya perjalanan dinas. ” Pola-polanya Pola-polanya kan sudah ada dan sudah terlihat.Apa yang sudah dilakukan KPK bisa dilakukan untuk menertibkan anggaran PNS ini,” jelasnya. Kebocoran perjalanan dinas kementerian/lembaga tidak bisa dimungkiri terjadi melalui keterlibatan banyak pihak. Misalnya antara bawahan, pimpinan,dan bahkan lembaga pengawas inter nal nal turut bermain dalam kasus ini. ”Makanya, semua pelaku yang terlibat dalam penyelewengan ini harus dikenai sanksi yang berat, kalau perlu (lewat) proses hukum agar menjadi efek jera bagi lainnya,” tegas Emerson yang juga menjabat sebagai wakil koordinat or ICW.
INDONESIA MASIH TERKORUP
Jakarta - Memiliki 3 lembaga hukum, namun korupsi di Indonesia masih berjaya. Berdasarkan survei Corruption Perceptions Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)yang dilakukan lembaga anti korupsi Transparency Internasional Indonesia (TII), Indonesia masih menjadi negara terkorup. Indonesia menduduki peringkat 100 dengan skor 3. Peringkat tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan bersama 183 negara lainnya. Hasil survei yang dilakukan tahun 2011 ini menunjukan posisi Indonesia masih berada di jajaran negaranegara yang terjerat masalah korupsi. Pada level skor sk or 3 itu, Indonesia sejajar dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Madagaskar, Djibouti, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, Suriname, Tanzania. Menurut perhitungan TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai yang terkorup, sedangkan angka 10 adalah yang paling bersih. Meski begitu, posisi Indonesia saat ini menunjukkan tren positif karena ada peningkatan dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 100 dengan skor 2,8. Pada survei CPI tahun ini, peringkat pertama yang terhitung sebagai negara yang sangat bersih dari korupsi adalah Selandia Baru dengan skor (9,5), disusul Denmark dan Finlandia (9,4), Swedia (9,3), dan Singapura (9,2). Berdasarkan angka hasil survei tersebut, naiknya peringkat sejumlah negara disebabkan meningkatnya kesadaran rakyat di negara yang bersangkutan akan perlunya menuntut akuntabilitas dari pemerintah mereka, terutama dalam memerangi korupsi. Kenaikan skor yang hanya mencapai 0,2 itu menurut Ketua Dewan Eksekutif TII Natalia Subagja Su bagja sangat tidak berarti apa-apa. Sebab, Indonesia sebenarnya masih berada di jajaran bawah negara-negara yang terjerat masalah korupsi. "Belum ada perubahan yang berarti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap Natalia di Jakarta, Kamis (1/12). Kecenderungan yang terjadi saat ini, menurut Natalia, justru j ustru lebih banyak pelemahan pemberantasan korupsi. Dicontohkannya, pelemahan Pengadilan Tipikor di daerah dan penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang lamban. Mengacu pada peringkat indonesia yang masih dalam kategori negara korup, pemerintah, tegas Natalia, harus bekerja keras dengan memperbaiki beberapa aspek yang relevan, seperti reformasi birokrasi pada perizinan usaha, pajak dan bea cukai cuk ai secara menyeluruh. Dan terpenting, ungkap Natalia, adalah perbaikan di institusi penegak hukum. "Terutama penegakan hukum yang keras terhadap politisi dan pejabat publik tingkat tinggi yang terlibat korupsi," tegasnya
