BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g Koru Korups psii meru merupa paka kan n
perm permas asal alah ahan an
glob global al
yang yang
haru haruss
menj menjad adii
keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelin segelintir tir orang. orang. Namun, Namun, tidak tidak berarti berarti dalam dalam sistem sistem sosialsosial-pol politi itik k yang yang demokratis tidak ada korupsi, bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya. Korupsi Korupsi selalu menyebabkan menyebabkan situasi sosial-ekono sosial-ekonomi mi tak pasti (uncertenly (uncertenly). ). Ketidak Ketidakpas pastian tian ini tidak tidak mengun menguntun tungka gkan n bagi bagi pertum pertumbuh buhan an ekonom ekonomii dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Korup Korupsi si merupak merupakan an permas permasalah alah mendes mendesak ak yang yang harus harus diatas diatasi, i, agar agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. erbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. !alam "ndang-undang #epublik $ndonesia Nomor %& 'ahun tentang Penyelenggaraan Negara yang ersih dan ebas dari Korupsi, Kolusi dan dan Nepo Nepoti tism sme, e, pasa pasall menje enjela lask skan an bah* bah*aa tind tindak ak pida pidana na koru korups psii sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengatur tentang tentang tindak tindak pidana pidana korupsi. korupsi. +adi perundangperundang-undan undangan gan #epublik #epublik $ndonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh oleh pemerin pemerintah tah,, menjad menjadii meaning meaning less, less, apabil apabilaa tidak tidak dibaren dibarengi gi dengan dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recoery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi Korupsi di $ndonesia telah memba*a disharmonisasi dalam berbagai aspe aspek k
kehi kehidu dupa pan n
masy masyar arak akat at
yang yang
meng mengak akib ibat atka kan n
terj terjad adin iny ya
graf grafik ik
pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. !alam kehidupan demokrasi di $ndonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan
1
diberbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum. iro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengeja mengejarr ambisi ambisi politi politik k pribad pribadi, i, sematasemata-mata mata demi demi promo promosi si jabatan jabatan dan kenaikan kenaikan pangkat. pangkat. Sementara Sementara kualitas kualitas dan kuantitas kuantitas pelayanan pelayanan publik, publik, bukan bukan prioritas dan orientasi yang utama. B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah . pakah pakah peng pengerti ertian an korup korupsi si transa transakti ktif f %. pakah pakah ciri-cir ciri-cirii korup korupsi si tran transakt saktif if /. pakah pakah penyeba penyebab b korup korupsi si trans transakti aktif f 0. pak pakah ah damp dampak ak koru korupsi psi 1. pakah pakah kendalakendala-ken kendal dalaa yang yang dihada dihadapi pi dalam pemberant pemberantasan asan korupsi korupsi di
indonesia 2. pakah pakah upaya-upay upaya-upayaa yang harus harus dilakuk dilakukan an dalam pembera pemberantasan ntasan korupsi korupsi di $ndonesia C. Tujuan juan . "ntuk mengetahui mengetahui pengertian pengertian korupsi korupsi transaktif transaktif %. "ntuk "ntuk menget mengetahu ahuii ciri-ciri ciri-ciri korup korupsi si transak transaktif tif /. "ntuk "ntuk menge mengetah tahui ui penye penyebab bab korup korupsi si transak transaktif tif 0. "ntuk "ntuk meng mengeta etahui hui dampak dampak korups korupsii 1. "ntuk "ntuk mengetah mengetahui ui kendal kendala-k a-kend endala ala yang dihada dihadapi pi dalam dalam pember pemberant antasan asan
korupsi di indonesia 2. "ntuk mengetahui
upaya-upaya
yang
harus
dilakukan
dalam
pemberantasan korupsi di $ndonesia
D. Manfaa nfaatt . !apat !apat mengetah mengetahui ui pengerti pengertian an korupsi korupsi transa transakti ktif f %. !apat !apat menget mengetahu ahuii ciri-ciri ciri-ciri koru korupsi psi transa transakti ktif f /. !apat !apat mengetah mengetahui ui penyeba penyebab b korupsi korupsi transak transaktif tif 0. !apat !apat meng mengetah etahui ui damp dampak ak koru korupsi psi 1. !apat !apat menget mengetahu ahuii kendal kendala-k a-kend endala ala yang dihadapi dihadapi dalam pemberan pemberantasa tasan n
korupsi di indonesia 2. !apat mengetahui
upaya-upaya
yang
harus
dilakukan
dalam
pemberantasan korupsi di $ndonesia
2
diberbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum. iro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengeja mengejarr ambisi ambisi politi politik k pribad pribadi, i, sematasemata-mata mata demi demi promo promosi si jabatan jabatan dan kenaikan kenaikan pangkat. pangkat. Sementara Sementara kualitas kualitas dan kuantitas kuantitas pelayanan pelayanan publik, publik, bukan bukan prioritas dan orientasi yang utama. B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah . pakah pakah peng pengerti ertian an korup korupsi si transa transakti ktif f %. pakah pakah ciri-cir ciri-cirii korup korupsi si tran transakt saktif if /. pakah pakah penyeba penyebab b korup korupsi si trans transakti aktif f 0. pak pakah ah damp dampak ak koru korupsi psi 1. pakah pakah kendalakendala-ken kendal dalaa yang yang dihada dihadapi pi dalam pemberant pemberantasan asan korupsi korupsi di
indonesia 2. pakah pakah upaya-upay upaya-upayaa yang harus harus dilakuk dilakukan an dalam pembera pemberantasan ntasan korupsi korupsi di $ndonesia C. Tujuan juan . "ntuk mengetahui mengetahui pengertian pengertian korupsi korupsi transaktif transaktif %. "ntuk "ntuk menget mengetahu ahuii ciri-ciri ciri-ciri korup korupsi si transak transaktif tif /. "ntuk "ntuk menge mengetah tahui ui penye penyebab bab korup korupsi si transak transaktif tif 0. "ntuk "ntuk meng mengeta etahui hui dampak dampak korups korupsii 1. "ntuk "ntuk mengetah mengetahui ui kendal kendala-k a-kend endala ala yang dihada dihadapi pi dalam dalam pember pemberant antasan asan
korupsi di indonesia 2. "ntuk mengetahui
upaya-upaya
yang
harus
dilakukan
dalam
pemberantasan korupsi di $ndonesia
D. Manfaa nfaatt . !apat !apat mengetah mengetahui ui pengerti pengertian an korupsi korupsi transa transakti ktif f %. !apat !apat menget mengetahu ahuii ciri-ciri ciri-ciri koru korupsi psi transa transakti ktif f /. !apat !apat mengetah mengetahui ui penyeba penyebab b korupsi korupsi transak transaktif tif 0. !apat !apat meng mengetah etahui ui damp dampak ak koru korupsi psi 1. !apat !apat menget mengetahu ahuii kendal kendala-k a-kend endala ala yang dihadapi dihadapi dalam pemberan pemberantasa tasan n
korupsi di indonesia 2. !apat mengetahui
upaya-upaya
yang
harus
dilakukan
dalam
pemberantasan korupsi di $ndonesia
2
3
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertan . Korupsi (bahasa 3atin4 corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus5politisi maupun pega*ai negeri, yang secara tidak *ajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. %. 6enurut !r. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku indiidu yang menggunakan *e*enang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. /. Sedangkan korupsi transaktif adalah korupsi yang disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah. B. Cr!Cr "#ru$s
. Penghianatan terhadap kepercayaan (reach of trust). %. Penipuan terhadap adan pemerintah, 3embaga, s*asta atau masyarakat umumnya /. !engan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus 0. !ilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau ba*ahannya menganggap tidak perlu. 1. 6elibatkan lebih dari satu orang7pihak. 2. danya ke*ajiban dan keuntungan bersama dlm bentuk uang atau yg lain 8. 'erpusatnya kegiatan pada mereka yang menghendaki keputusan yg pasti dan mereka yang mempengaruhinya
4
&. danya usaha untuk menutupi perbuatn dlm bentuk pengesahan hukum . 6enunjukan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yg melakukan Korupsi (latas, &8).
C. Pen%e&a& "#ru$s Transaktf nalisa yang lebih detil tentang penyebab korupsi diutarakan oleh
adan Penga*asan Keuangan dan Pembangunan (PKP) dalam bukunya berjudul 9Strategi Pemberantasan Korupsi,: antara lain 4 . spek $ndiidu Pelaku a. Sifat tamak manusia Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. "nsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. b. 6oral yang kurang kuat Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. ;odaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, ba*ahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. c. Penghasilan yang kurang mencukupi Penghasilan seorang pega*ai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang *ajar. ila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. 'etapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi *aktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya. d. Kebutuhan hidup yang mendesak !alam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami
5
situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. e. ;aya hidup yang konsumtif Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. f. 6alas atau tidak mau kerja Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi. g. jaran agama yang kurang diterapkan $ndonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bah*a ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan. %. spek
kultur
organisasi
tidak
dikelola
dengan
baik,
akan
menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif me*arnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. 6
c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas isi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. kibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. kibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar7lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pega*ai di dalamnya. e. 6anajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. kibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. /. spek 'empat $ndiidu dan
utama
korupsi
6asyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. nggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. c. 6asyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. =al ini kurang disadari 7
oleh masyarakat sendiri. ahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. d. 6asyarakat kurang menyadari bah*a korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung ja*ab pemerintah. 6asyarakat kurang menyadari bah*a korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya. e. spek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup
adanya
peraturan
yang
monopolistik
yang
hanya
menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang ealuasi dan reisi peraturan perundang-undangan. D. Dam$ak "#ru$s . agi perekonomian $ndonesia a. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan
pembelanjaan
pemerintah untuk sektor
publik. Korupsi juga
memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan indiidu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktiitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat da indikasi yang kuat, bah*a meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutamadi negara-negara yang sebelumnya memakai sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses priatisasi perusahaan negara. b. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka pengenaan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi. 8
c. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost , memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun. d. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rightsdan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai. e. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus $ndonesia. f. Korupsi memperbesar angka kemiskinan.
Selain
dikarenakan
program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. 6enurut 'an>i (%??%), perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi (pungutan liar). ahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini amat mengkha*atirkan, dikarenakan pada negara negara berkembang seperti $ndonesia, perusahaan kecil ("K6 adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyerap tenaga kerja). %. !ampak Korupsi agi 6asyarakat Korupsi sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. dapun dampak korupsi yang terlihat secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut 4 a. Kenaikan harga-harga barang akibat anggaran PN yang dikorupsi b. ertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi.
9
c. 6ahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi. d. Kesenjangan pendapatan semakin tinggi. e. anyaknya rakyat yang di P=K akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar akibat dana inestasinya dikorupsi. f. !an masih banyak lagi dampak negatif korupsi. /. !ampak Korupsi !alam idang Pendidikan 6enurunnya kualitas pendidikan di $ndonesia disebabkan oleh adanya faktor- faktor yang menyebabkan. Kurangnya fasilitas yang tersedia menjadi faktor utama terhadap baik atau buruknya kualitas pendidikan di $ndonesia. isa kita lihat banyak fasilitas yang sudah tidak layak dipakai masih digunakan sebagai sarana pendidikan, contohnya pada lingkungan pedesaan banyak fasilitas yang sudah tidak layak dipakai masih digunakan untuk sarana belajar mengajar sesuai fungsinya. @asilitas yang rusak ini mengakibatkan banyak anak- anak pedesaan tidak bisa menggunakan fasilitas dengan baik. @asilitas yang kurang dan rusak disebabkan karena kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah. 6enurut pasal / ayat 0 dengan bunyi 9Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya %?A dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional:. Sesuai dengan apa yang termuat di dalam ""! 01 sebanyak %?A keuangan negara itu digunakan sebagai dana pendidikan. Namun saat ini sesuai dengan apa yang telah kita ketahui kualitas pendidikan di indonesia begiu rendah, lalu dimana uang yang seharusnya dipakai sebagai dana pendidikan. Korupsi itulah ja*aban yang tepat. 6eski $ndonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, dan pembagian tugas pemeritahan sudah terlihat sangat jelas. Korupsi tetap saja menjadi masalah yang sangat besar bagi keuangan negara. =al inilah yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di $ndonesia. anyak pendidikan yang terkorbankan karena tidak adanya fasilitas dan dana yang cukup .
10
E. "en'ala!"en'ala (ang Dha'a$ Dalam Pem&erantasan "#ru$s ' In'#nesa Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang
seperti $ndonesia. dapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan7kendala-kendala yang dihadapi angsa $ndonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah 4 . Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. %. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur. /. Kurang optimalnya
fungsi
komponen-komponen
penga*as
atau
pengontrol, sehingga tidak ada check and balance. 0. anyaknya celah7lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara $ndonesia. 1. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa. 2. 'aktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih. 8. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.
). U$a%a!u$a%a %ang harus 'lakukan 'alam $em&erantasan k#ru$s ' In'#nesa !i dalam #encana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi, ada enam (2) strategi nasional yang telah dirumuskan guna me*ujudkan tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta penanaman nilai budaya yang berintegritas. Strategi tersebut adalah (d*irman, %?0)4 . PencegahanB %. Penegakan hukumB /. =armonisasi peraturan perundang-undanganB
11
0. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsiB 1. Pendidikan budaya antikorupsiB 2. 6ekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas
korupsi
dengan
mudah
dan
menyenangkan,
mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam / strategi berikut (d*irman, %?0)4 . Strategi #epresif Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. %. Strategi Perbaikan Sistem Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, superisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. /. Strategi Ddukasi dan Kampanye Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. 6elalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya antikorupsi. Ddukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. BAB III "ASUS "*RUPSI TRANSA"TI) +. MA hukum Angelna S#n'akh +, tahun $enjara
Kamis, % Noember %?/ ?41 E$ Pe*arta4 +oko Susilo
+akarta (N'# Ne*s) - 6ahkamah gung (6) menjatuhkan hukuman % tahun penjara terhadap ngelina Patricia Pingkan Sondakh dalam kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan
Ketua 6ajelis Kasasi rtidjo lkostar, di +akarta, Kamis, mengatakan terdak*a dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding hanya 12
dikenakan pasal "" 'ipikor, sedangkan majelis kasasi menerapkan pasal % "" 'ipikor.
F'erdak*a ini aktif meminta imbalan uang ataupun fee kepada 6indo #osalina 6anulang sebesar 8 persen dari nilai proyek dan disepakati 1 persen. !an harusnya sudah diberikan ke terdak*a 1? persen pada saat pembahasan anggaran dan 1? persen setelah !ipa turun. $tu aktifnya dia. "ntuk membedakan antara pasal dengan pasal % a. Kami ini menerapkan pasal % ,F kata rtidjo.
!ia mengungkapkan putusan kasasi ini diputuskan oleh majelis yang diketuainya dengan didampingi =akim gung 6ohammad skin dan =akim gung 6S 3umme sebagai anggota.
!alam putusan kasasi ini, majelis juga me*ajibkan ngelina Sondakh mengembalikan uang suap #p%,1& miliar ditambah %,/1? juta dolar S yang sudah diterimanya, jika tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 1 tahun.
!alam pertimbangannya, rtidjo mengungkapkan bah*a terdak*a aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan 6indo kepada Sekretaris !irjen Pendidikan 'inggi kemendiknas =aris $skandar dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di kemdiknas.
F'erdak*a ikut mengajukan program usulan kegiatan di sejumlah Penguruan 'inggi, itu sifat aktifnya. !ia beberapa kali memaanggil =aris $skandar dan !adang Sugiarto dari Kemdiknas ke kantor !P# dan terdak*a minta memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap P',F jelas rtidjo. ngelina Sondakh sebelumnya hanya dionis 0,1 tahun penjara oleh majeliss =akim Pengadilan 'inggi !K$ +akarta yang menguatkan onis dari Pengadilan 'indak Pidana Korupsi +akarta Pusat.
13
6antan politikus Partai !emokrat telah dinyatakan secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya dengan terbukti melanggar Pasal "ndang-"ndang Pemberantasan 'indak Pidana Korupsi junto Pasal 20 ayat K"=P.
tas putusannya ini, KPK mengajukan kasasi karena tidak sesuai dengan tuntutannya yang meminta agar ngie dihukum % tahun penjara ditambah denda #p 1?? juta subsider enam bulan kurungan
,. Mem&#ngkar "#ru$s Per-nan Hutan Posted on September , %?? by Gen*en C<6PS
mun +aIfar hendaknya menjadi dasar kuat bagi KPK untuk menjerat pelaku lainnya serta membongkar semua kasus korupsi peri>inan hutan di $ndonesia.
6ajelis =akim Kasasi 6ahkamah gung menjatuhkan onis tahun penjara, denda #p.1?? juta dan ke*ajiban membayar uang pengganti #p%,/28 miliar dan terancam dipenjara empat tahun jika tidak membayar. 'erdak*a dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merupakan tindakan berlanjut.
14
Korupsi peri>inan pastilah dilakukan secara bersama-sama sebab birokrasi peri>inan di $ndonesia tentunya bukanlah domain satu pihak belaka tetapi menyangkut ke*enangan banyak pihak yang setiap pihak memiliki porsi ke*enangan masing-masing. ila satu pihak sudah dinyatakan bersalah, kemungkinan pihak-pihak lain juga ikut berperan. Peri>inan berkaitan dengan administrasi. 6enurut +eremy Pope, korupsi administrasi terbagi dua. 'ipe pertama, korupsi dimana transaksi dilakukan dalam kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. rtinya si pemilik ke*enangan menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada tetapi untuk itu dia meminta kompensasi baik materil maupun imateril kepada pihak yang membutuhkan. 'ipe kedua, korupsi terjadi dimana si pemilik ke*enangan diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dengan menerima imbalan tertentu dari yang berkepentingan.(Pope, %??%). =asil penelitian $CE dan ;reenomic !esember %??0 menunjukkan paling tidak ada empat pola praktek korupsi berkaitan peri>inan kehutanan. Pertama, korupsi transaktif. Korupsi ini dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki ke*enangan untuk menghindari kerugian atau untuk mendapatkan keuntungan. 6isalnya, untuk menghindari pembayaran pajak atau ke*ajiban finansial lainnya, seperti tunggakan !ana #eboisasi (!#) dan Proisi Sumber !aya =utan (PS!=). Korupsi ini juga dilakukan untuk memudahkan praktek illegal logging dan penyelundupan kayu (sebagai proteksi politik atau hukum). Kedua, korupsi inestif. Korupsi ini dilakukan untuk mendapatkan konsesi hutan. 6isalnya, pejabat publik ingin mendapatkan hak7i>in konsesi hutan ketika ia berperan sebagai pengambil keputusan atas alokasi konsesi hutan. Ketiga, korupsi kekerabatan. Korupsi ini sering dilakukan, biasanya melalui kemudahan hak pengelolaan sumber daya hutan kepada keluarga,
15
kerabat, atau sanak saudara, yang diberikan ketika pejabat tersebut sedang berkuasa atau memangku jabatan. Keempat, korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan untuk mencegah pihak tertentu memperoleh keuntungan. Pola korupsi lainnya adalah dengan memaksa pihak lain menanggung kerugian. 6isalnya, merekayasa kriteria dan persyaratan untuk mendiskualifikasi pihak-pihak tertentu dalam mengakses kesempatan dalam praktek pemanfaatan hutan. Selain kasus >mun, masih di #iau kita pernah dihebohkan dengan penghentian penyidikan (SP/) kasus illegal logging yang diduga dilakukan / perusahaan pemegang i>in hutan tanaman. *alnya, salah satu yang dijadikan alasan polisi menyidik adalah fakta i>in ='$ dikeluarkan di hutan rimba yang memiliki tegakan kayu dengan diameter sampai satu meter lebih, sesuatu yang jelas dilarang "" Kehutanan. Polisi juga berbekal keterangan saksi ahli pakar kehutanan dari $nstitut Pertanian ogor ($P) ambang =ero Saharjo. @akta di lapangan menunjukkan bah*a areal hutan dari beberapa perusahaan ='$ merupakan hutan alam dengan tegakan egetasi kayu yang berpotensi lebih dari 1? meter kubik per hektar. Selain itu sebagian areal ='$ merupakan lahan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari tiga meter yang dikategorikan sebagai ka*asan lindung. Kepolisian menilai prosedur pemberian i>in untuk belasan perusahaan ='$ jelas menyimpang. ila mengacu pada peraturan di atas, i>in ='$ tidak layak diberikan kepada perusahaan ='$ itu karena tidak sesuai dengan persyaratan. ila benar faktanya demikian, maka dapat disimpulkan bah*a i>in pemanfaatan hutan tanaman industri tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta dari sisi prosedural berarti ada permasalahan sampai i>in tersebut dikeluarkan pada areal hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
16
3angkah a*al yang perlu didudukkan adalah kapan peri>inan tersebut mulai diproses dan pejabat mana yang ber*enang mengeluarkan i>in, memberikan rekomendasi serta pihak-pihak mana saja lainnya yang berkaitan. "ntuk itu tentunya sangat penting dipahami pula kerangka hukum mana yang akan digunakan. ila / i>in tersebut diproses sebelum keluarnya PP /0 tahun %??% maka tentunya yang harus digunakan adalah kerangka peri>inan sebagaimana di atur PP No.2 tahun . ila ternyata i>in mulai diajukan sesudah keluarnya PP No. /0 tahun %??% tentunya mekanisme peri>inan yang harus digunakan adalah kerangka peri>inan yang keseluruhannya menggunakan mekanisme pena*aran dalam pelelangan. Setelah semua itu dipastikan, tentunya dapat disimpulkan pihak-pihak dan pejabat mana saja yang terindikasi melakukan perbuatan mela*an hukum, menyalahgunakan jabatan dan *e*enang yang ada padanya baik untuk
menguntungkan
diri
sendiri
ataupun
pihak-pihak
lain.
Sekali lagi dengan sedikit kerja keras, penyidik akan dapat membongkar indikasi tindak pidana korupsi berkaitan dengan keluarnya i>in-i>in tersebut. =ingga kalaupun untuk kasus pembalakan liarnya tidak bisa dibuktikan karena semua perusahaan tersebut memiliki i>in, tetapi ternyata terdapat indikasi korupsi dalam penerbitan i>in tersebut. Kita sambut positif bah*a KPK akan segera menindaklanjuti putusan 6 yang memonis bersalah 'engku >mun +aIfar dengan mempelajari dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. 'etapi mestinya tidak berhenti hanya pada kasus tersebut. SP/ / kasus pembalakan liar di #iau dan berbagai kasus korupsi peri>inan kehutanan lainnya ditunggu publik untuk segera diungkap. Penulis adalah dokat, !irektur Dksekutif 3embaga Studi dan dokasi =ukum $ndonesia (D3S=$) . "asus sua$ $enanganan sengketa $lka'a Akl M#/htar !iposkan oleh Juki dimahaini di 1.%
17
+K#', K<6PS.com - Kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua 6ahkamah Konstitusi kil 6ochtar telah menggurita. kil pun diganjar hukuman seumur hidup karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di 6K, serta tindak pidana pencucian uang.
ahkan, menurut jurnalis senior =arian Kompas yang menulis buku Fkal kal kilF, udiman 'anuredjo, kasus korupsi kil merupakan salah satu skandal terbesar sepanjang sejarah peradilan $ndonesia. elum pernah terjadi seorang hakim yang juga Ketua 6K masuk penjara gara-gara terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan uang sampai
ratusan
miliar
rupiah.
'ertangkap
tangan
pula.
6ajelis =akim 'indak Pidana Korupsi menyatakan, kil terbukti menerima suap sebagaimana dak*aan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten ;unung 6as (#p / miliar), Kalimantan 'engah (#p / miliar), Pilkada 3ebak di anten (#p miliar), Pilkada Dmpat 3a*ang (#p ? miliar dan 1??.??? dollar S), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar #p / miliar). =akim juga menyatakan bah*a kil terbukti menerima suap sebagaimana dak*aan kedua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten uton (#p miliar), Kabupaten Pulau 6orotai (#p %,& miliar), Kabupaten 'apanuli 'engah (#p ,& miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil
Pilkada
Proinsi
+a*a
'imur
(#p
?
miliar).
kil juga terbukti dalam dak*aan ketiga, yaitu menerima #p %1 juta dari Eakil ;ubernur Papua periode tahun %??2-%?, le =esegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten 6erauke, Kabupaten smat, Kabupaten oen !igoel, Kota +ayapura, dan Kabupaten Nduga.
18
Sejumlah kepala daerah dan juga pihak s*asta turut terseret dalam pusaran kasus kil. Sebut saja, ;ubernur anten tut Chosiyah dan adiknya, 'ubagus Chaeri Eardana alias Ea*an. Keduanya terbukti menyuap kil terkait sengketa Pilkada 3ebak. Kini keduanya telah dionis penjara, empat tahun
untuk
tut
dan
lima
tahun
untuk
Ea*an.
erikut kasus sengketa Pilkada di 6K yang dijadikan FproyekF oleh kil, yang tengah disidik KPK mau pun yang masih FhangatF di pengadilan 'ipikor4
. Sengketa Pilkada 3ebak +atuhnya onis terhadap ;ubernur anten tut Chosiyah dan diknya, 'ubagus Chaeri Eardana alias Ea*an tidak lantas membuat kasus sengketa Pilkada 3ebak di 6K ditutup. KPK mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menyeret mantan kandidat Pilkada 3ebak %?/, yaitu
mir
=am>ah
dan
Kasmin
sebagai
tersangka.
mir dan Kasmin diduga bersama-sama tut dan Ea*an menyuap kil untuk memengaruhinya dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada 3ebak yang diajukan pasangan tersebut. !alam Pilkada 3ebak, mir-Kasmin kalah suara dengan pesaingnya, pasangan $ti
slip
setoran
ditulis
Fangkutan
batu
baraF.
19
Pemberian uang diduga untuk mengamankan posisi onaran yang digugat di 6K setelah dinyatakan menang oleh KP"! 'apanuli 'engah. Pilkada Kabupaten 'apanuli 'engah dimenangi oleh pasangan #aja onaran dan Sukran +amilan 'anjung. Namun, keputusan KP"! tersebut digugat oleh pasangan la*an Selanjutnya, pada %% +uni %?, permohonan keberatan hasil Pilkada 'apanuli 'engah ditolak sehingga onaran dan Sukran tetap sah sebagai pasangan bupati dan *akil bupati terpilih. 6eski demikian, kil sebenarnya tidak termasuk dalam susunan hakim panel. Panel untuk sengketa pilkada saat itu adalah chmad Sodiki (ketua), =arjono, dan hmad @adlil Sumadi. /. Sengketa Pilkada Palembang Eali Kota non-aktif Palembang #omi =erton dan istrinya, 6asyito, didak*a secara bersama-sama menyuap kil sebesar #p 0,01 miliar. #omi dan asangan kandidatnya, =arno +oyo, mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Palembang dan meminta l erita cara #ekapitulasi =asil Penghitungan Suara Pemilihan Eali Kota dan Eakil Eali Kota Palembang dibatalkan. =asil Pilkada Palembang menyatakan bah*a pasangan #omi=arno kalah suara dari pasangan Sarimuda-Nelly #asdania dengan selisih & suara.
!alam sidang putusan perkara sengketa Pilkada Palembang yang digelar %? 6ei %?/, majelis hakim yang diketuai kil mengabulkan permohonan #omi untuk membatalkan erita cara #ekapitulasi =asil Penghitungan Suara Pemilihan Eali Kota dan Eakil Eali Kota Palembang. Putusan tersebut membatalkan unggulnya pasangan Sarimuda-Nelly #asdania dan menyatakan
#omi-n*ar
memenangkan
Pilkada
Palembang.
Keterangan 'idak enar dalam Sidang kil Selain kasus suap dan pencucian uang, orang-orang yang terlibat dalam pusaran korupsi sengketa Pilkada kil juga berusaha menutupi kesalahan sejumlah
pihak
dengan
memberi
keterangan
tidak
benar
dalam 20
persidangan. =al tersebut terjadi dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Palembang. Selain menyuap kil, #omi dan 6asyito pun disebut memberi keterangan palsu dalan persidangan. ahkan, orang dekat kil bernama 6uhtar Dpendy dianggap memengaruhi saksi di persidangan dan mengarahkan saksi
untuk
memberi
keterangan
seperti
yang
diperintahkan.
. Eali Kota Palembang #omi =erton dan istrinya, 6asyito Eali Kota nonaktif Palembang #omi =erton dan istrinya, 6asyito, didak*a memberikan keterangan palsu dalam sidang kil pada %8 6aret %?0, terkait perkara tindak pidana korupsi terkait sengketa Pilkada di 6K dan
tindak
pencucian
uang.
Padahal, keterangan saksi lainnya di sidang kil dan sejumlah alat bukti memperkuat fakta persidangan bah*a #omi dan 6asyito menyuap kil melalui 6uhtar. #omi dan 6asyito juga dipaksa mengaku tidak pernah memesan atribut pilkada di P' Promic $nternasional milik 6uhtar. Padahal, keduanya memesan atribut Pilkada di P' Promic $nternasional dengan bukti tagihan kepada #omi serta barang bukti berupa produk yang dipesan #omi dan 6asyito.
%.
Pengusaha
bernama
6uhtar
Dpendy,
teman
dekat
kil
6uhtar Dpendy, *irausaha*an yang merupakan orang dekat kil didak*a secara sengaja merintangi proses pemeriksaan di pengadilan terhadap saksi
21
dalam perkara korupsi. +aksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, 6uhtar memengaruhi keterangan sejumlah saksi dalam
persidangan
kil.
!alam surat dak*aan, 6uhtar disebut memengaruhi #omi dan 6asyito, yang dihadirkan dalam sidang kil. 6uhtar meminta keduanya untuk bersaksi bah*a tidak mengenal 6uhtar dan tidak pernah bersama-sama datang ke ank Kalbar cabang +akarta untuk menyerahkan sejumlah uang.
6uhtar juga memengaruhi supirnya yang bernama Srino agar tidak mengakui pernah mengantar 6uhtar ke rumah kil di ka*asan Pancoran untuk menyerahkan sejumlah uang. Padahal, berdasarkan keterangan saksi lainnya dari ank Kalbar Cabang +akarta yaitu $*an Sutaryadi, #ika @atma*ati, dan #isna =asrilianti, dinyatakan bah*a Srino pernah mengantar 6uhtar ke bank tersebut untuk mengambil uang tunai senilai #p / miliar dalam bentuk dollar merika untuk diantar ke rumah kil. 6uhtar lantas menghubungi $*an untuk mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan menggantinya dengan keterangan baru yang tidak benar. 6uhtar pun meminta $*an untuk menyampaikan kepada #ika dan #isna untuk melakukan hal yang sama. Sehingga pada saat bersaksi di sidang kil pada %0 6aret %?0, $*an, #ika, dan #isna kompak menja*ab tidak ingat pernah melihat kedatangan 6asyito ke ank Kalbar Cabang +akarta atau pun mengenali 6asyito.
0. Luthf Hasan Ishaa1 '2#ns +3 tahun $enjara
Senin, !esember %?/ 5 %4?2 E$
"*MPAS./#m L
6antan
Presiden
Partai
Keadilan
Sejahtera (PKS) 3uthfi =asan $shaaM dionis 2 tahun penjara dan denda #p miliar subsider kurungan tahun penjara. 6ajelis =akim Pengadilan
22
'indak Pidana Korupsi +akarta menyatakan, 3uthfi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. F6enyatakan 3uthfi =asan $shaaM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ('PP") secara bersama-sama. 6enjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan denda #p miliar subsider tahun kurungan penjara,F kata Ketua 6ajelis =akim ;usri>al 3ubis saat membacakan putusan 3uthfi di Pengadilan 'indak Pidana Korupsi, +akarta, Senin (7%7%?/). 3uthfi bersama rekannya, hmad @athanah, terbukti menerima suap #p ,/ miliar dari !irektur "tama P' $ndoguna "tama, 6aria Dli>abeth 3iman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. "ang itu diterima 3uthfi ketika masih menjabat anggota Komisi $ !P# #$ dan Presiden PKS. "ntuk tindak pidana korupsi, 3uthfi dianggap melanggar Pasal % huruf a "ndang-"ndang Nomor / 'ahun tentang Pemberantasan 'indak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan "ndang-"ndang Nomor %? 'ahun %?? juncto Pasal 11 yat ke- K"=P. 3uthfi juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota !P# #$ %??0-%?? dan setelah tahun tersebut. 3uthfi dianggap terbukti menyembunyikan
harta
kekayaannya,
menempatkan,
mentransfer,
mengalihkan, atau membayarkan. !alam kasus tindak pidana korupsi, jaksa menjelaskan bah*a pemberian uang #p ,/ miliar tersebut dilakukan agar 3uthfi memengaruhi pejabat Kementan sehingga memberikan rekomendasi atas permintaan tambahan kuota impor daging sapi sebanyak &.??? ton yang diajukan P' $ndoguna "tama dan anak perusahaannya. Pemberian uang dilakukan oleh !irektur P' $ndoguna "tama +uard Dffendi dan rya bdi Dffendi melalui @athanah pada % +anuari %?/. "ang itu disebut bagian dari commitment fee (komisi) #p 0? miliar yang dijanjikan kepada 3uthfi melalui @athanah. Pemberian uang #p ,/ miliar
23
itu bera*al saat @athanah mengadakan pertemuan dengan 6aria dan pengusaha Dlda !eianne diningrat. !alam pertemuan tersebut, 6aria menyampaikan permintaan agar dibantu mengurus
tambahan
kuota
impor
daging
sapi.
@athanah
pun
mempertemukan 6aria dengan 3uthfi. Pada %& !esember %?%, kedua belah pihak bertemu di #estoran gus Steak =ouse Senayan. 'erbukti, kemudian 3uthfi mempertemukan 6enteri Pertanian Sus*ono dengan 6aria di 6edan, Sumatera "tara. =al itu supaya 3uthfi memiliki alasan memengaruhi Sus*ono soal kebijakan kuota impor daging sapi.
erdasarkan keterangan Dli>abeth, uang #p miliar diberikan kepada 3uthfi setelah ia dipertemukan dengan Sus*ono. Selain itu, 3uthfi juga berusaha memengaruhi Sus*ono melalui Sekretaris 6enteri Pertanian, aran Eira*an, agar peka terhadap isu kelangkaan dan tingginya harga daging sapi karena maraknya peredaran. Honis 3uthfi ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 2 tahun penjara. tas
putusan
tersebut,
3uthfi
menyatakan
tidak
terima
dan langsung mengajukan banding. F'anpa mengurangi rasa hormat pada 6ajelis =akim yang menerima tuntutan jaksa dan mengenyampingkan apa yang disampaikan penasehat hukum saya. Saya tidak bisa menerima dan akan naik banding,F kata 3uthfi. 6. "asus "#ru$s Dana UM"M R$ 77 Mlar5 8 "etua "#$eras Dtahan
+umat, %% +uli %?2 5 8400 E$
Sula*esi arat (Kejati Sulselbar) mengusut kasus dugaan korupsi Pengelolaan antuan !ana ergulir Koperasi dan "saha 6ikro, Kecil dan
24
6enengah (P!-"6K6) tahun anggaran %?-%?% sebesar #p /?? miliar. Kasus dugaan korupsi dana dari Kementerian Koperasi ini pun sudah pada tahap penyidikan. ahkan, jaksa telah menahan 8 tersangka yang merupakan ketua koperasi Pada +umat (%%787%?2), pihak kejaksaan langsung menahan 1 ketua koperasi dan dijebloskan ke 3apas Klas 6akassar. Kelima ketua koperasi yang ditahan masing-masing, 6uhammad $kbal (Ketua Koperasi Citra Niaga), 'hamrin =ari (Ketua Koperasi 6itra Niaga), Nurhayati (Ketua Koperasi mar Sejahtera), ndi 6ar*an (Ketua Koperasi !uta 6andiri), dan dil =ands (Ketua Koperasi 6ulti ;una). Kepala Seksi Penerangan dan =ukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar Salahuddin menjelaskan, dari total anggaran #p /?? miliar itu dibagi ke %? koperasi yang tersebar di Kota 6akassar dan Kabupaten ;o*a. FKetua Koperasi Citra Niaga menerima dana #p %,8 miliar, ketua Koperasi 6itra Niaga menerima dana #p ,1 miliar, ketua Koperasi mar Sejahtera menerima dana sebesar #p %,8 miliar, ketua Koperasi !uta 6andiri menerima dana #p 8 miliar, dan ketua Koperasi 6ulti ;una menerima dana #p 1 miliar,F beber Salahuddin. Sebelumnya, sebut Salahuddin, pihaknya telah menahan dua tersangka lainnya. Kedua tersangka yang ditahan yakni ;ema*an Eiba*a (Ketua Koperasi S*adana) dan Suryadi (Ketua Koperasi rta Niaga). FPenahanan kedua tersangka dilakukan tadi malam, Kamis (%787%?2) malam. Sedangkan hari ini juga, +umat (%%787%?2) Kejaksaan Cabang Pelabuhan 6akassar juga menahan seorang tersangka, 6uhammad kbar (ketua koperasi Sa*eri ;ading). Seharusnya Kejaksaan Cabang Pelabuhan 6akassar menahan dua orang, tapi seorang tidak datang dengan alasan sakit,F ungkap Salahuddin.
25
Salahuddin menegaskan, pengusutan kasus ini terus dilakukan. Karena masih banyak koperasi melakukan korupsi dengan modus yang sama, yakni penyaluran dana untuk di Kota 6akassar dan Kabupaten ;o*a tidak tepat sasaran. F'otal kerugian negara untuk di Kota 6akassar dan Kabupaten ;o*a saja mencapat #p /?? miliar. agaimana kalau seluruh kabupaten di Sulsel, bisa-bisa mencapat triliunan rupiah,F kata dia. !ari lima tersangka yang ditahan oleh Kejati Sulselbar, seorang tersangka yakni ndi 6ar*an tidak digiring bersama dengan tersangka lainnya. !ia diba*a secara terpisah melalui jalur lainnya untuk menghindari *arta*an. 6enurut informasi yang diperoleh di Kejati Sulselbar, ndi 6ar*an merupakan salah satu keluar pejabat negara di +akarta. F6emang ndi 6ar*an diba*a duluan ke 3apas Klas 6akassar, karena banyak telepon masuk dari +akarta dan mengintimidasi jaksa. Ja terpaksa diba*a cepat, untuk menghindari intimidasi,F ucap beberapa jaksa di Kejati Sulselbar yang enggan disebutkan identitasnya. Namun para jaksa itu enggan enggan menyebutkan identitas pejabat tersebut.
2.
26
BAB I9 "ESIMPULAN
. Korupsi transaktif adalah korupsi yang disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut. %. 6enurut latas (&8) ciri-ciri korupsi antara lain 4 penghianatan terhadap kepercayaan (reach of trust), penipuan terhadap adan pemerintah, 3embaga, s*asta atau masyarakat umumnya, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau ba*ahannya menganggap tidak perlu, melibatkan lebih dari satu orang7pihak hanya ke*ajiban dan keuntungan bersama dlm bentuk uang atau yg lain, terpusatnya kegiatan pada mereka yang menghendaki keputusan yg pasti dan mereka yang mempengaruhinya, adanya usaha untuk menutupi perbuatn dlm bentuk pengesahan hukum, enunjukan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yg melakukan korupsi. /. Penyebab korupsi transaktif dilihat dari tiga askep yaitu aspek indiidu pelaku, aspek organisasi, aspek tempat indiidu dan organisasi berada. 0. !ampak korupsi bagi perekonomian indonesia, masyarakat, pendidikan dan berbagai bidang lainnya. 1. Kendala-Kendala Jang !ihadapi !alam Pemberantasan Korupsi di $ndonesia antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengahsetengah, struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, kurang optimalnya fungsi
komponen-komponen
penga*as
atau
pengontrol,
banyaknya
celah7lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara $ndonesia dan kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.
27
2. "paya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di $ndonesiaPencegahan seperti penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan budaya antikorupsi dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. 8. Contoh kasus korupsi transaktif di $ndonesia yaitu kasus suap penanganan sengketa pilkada kil 6ochtar, korupsi Peri>inan =utan, kasus suap 3uthfi =asan $shaaM
28
DA)TAR PUSTA"A
latas, Syed =ussein. &2. Sosiologi Korupsi. +akarta4 3P/DS Drmansjah !jaja. %??&. Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif Nomor !" tahun "### juncto Nomor $% &ahun $%%" 'ersi Nomor !% &ahun $%%$. +akarta 4 Sinar ;rafika. ;ie. %??%. Pemberantasan Korupsi "ntuk 6eraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan. @okus 4 andung. Kumorotomo, Eahyudi. %.
=endra Cipto. %?2. 6akassar, Kompas.Com. Kasus Korupsi !ana "6K6 #p /?? 6iliar, 8 Ketua Koperasi !itahan. !i ambil pada +umIat, %8 +uli %?2 pukul &.?? E$' di htt$:;;reg#nal.k#m$as./#m;rea';,7+3;78;,,;+80068<+;kasus.k#ru$s.'ana.u mkm.r$.77.mlar.8.ketua.k#$eras.'tahan
$rianto, ;. (%??/). 9Skandal Koporasi kuntan:. 3intasan Dkonomi, Hol- No.%, +uli %??/, hal ?0-0. 3amintang, P@ dan Samosir, !jisman. &1. =ukum Pidana $ndonesia .andung 4 Penerbit Sinar aru.
Maharani , Dian. 2013. Jakarta Kompas. Luthf asan !shaa" #i$onis 16 tahun p%n&ara Di am'i( pa#a Jum)at, 27 Ju(i 2016 puku( 15.07 *!+ #i http477nasional.kompas.com7read7%?/7%7?7%?211?73uthfi.=asan.$shaaM.!ion is.2.'ahun.Penjara 6u>adi, =. %??0. 6DN"+" $N!
29
