KONTRAK PENGAWASAN

PERJANJIAN / KONTRAK T. Albar Muntashar Ferie Andriawan Ika Yusnarini Rifqa Rahmawati Fitria Hayati Elly Mulyana Rahmaini Lisna

1. PENGERTIAN

Perjanjian Perjanjian adalah adalah suatu suatu ikatan ikatan atau atau hubungan hubungan hukum hukum mengenai mengenai benda-benda benda-benda (barang) (barang) atau atau kebendaan kebendaan (jasa) (jasa) antara antara dua dua pihak pihak atau atau lebih, lebih, dimana dimana para para pihak pihak tersebut tersebut saling saling berjanji berjanji atau atau dianggap dianggap saling saling berjanji berjanji untuk untuk melakukan melakukan sesuatu sesuatu atau atau tidak tidak melakukan melakukan sesuatu. sesuatu.

2. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN/KONT PERJANJIAN/KONTRAK RAK a. Adan Adanya ya para pa ra piha pi hak k yaitu yai tu pihak pi hak p engg ggun una a baran ba rang/ja g/jasa sa d an para pihak pih ak yaitu pihak piha k pen pe peng nggu guna na barang/ bara ng/jas jasa a dan da n pihak penyedia barang/jasa; b. Adan Adanya ya kese kesepa paka kata tan n dar darii par para a pih pihak ak;; c. Obye Obyek k per perja janj njia ian n yai yaitu tu bara barang ng/ja /jasa sa;;

Lanjutan 3. Jenis…

3. JENIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA : a. Berd Berdas asar arka kan n ben bentu tuk k imba im bala lan n: imbal imb alan an 1) Lump sum; 2) Harga satuan; 3) G abun ab unga gan n lump lu mp sum dan d an h arga ga ssatu atua uan; n;; Gabu Ga bunga ngan lump lum p sum da n har harg a sat atuan an; 4 erim errima ima a jad ja d ((Tur Tu rn Ke yy). ).. 4)) T Teri Te ma jadi dii (T urn n Key Key) 5) Prosentase. b. Berd Berdas asar arka kan n jang jangka ka wak waktu tu pel pelak aksa sana naan an : 1) Tahun tu tunggal; 2) Tahun jamak. c. Berd Berdas asar arka kan n juml jumlah ah pen pengg ggun una a bara barang ng/ja /jasa sa : 1 Kontra rak k peng pengad adaa aan n tung tungga gal; l; 1)) Kont 2) Kont Kontra rak k peng pengad adaa aan n bers bersam ama. a.

JENIS KONTRAK BERDASARKAN BENTUK IMBALAN PASAL 30 (1)

KONTRAK LUMP SUM: > Penye Penyele lesa saia ian n selur seluruh uh peke pekerja rjaan an > Bata Batas s wak waktu tu tert terten entu tu,, > Harg Harga a pas pasti ti dan dan tet tetap ap,, > Semua Semua resik resiko o ditangg ditanggung ung Peny Penyedi edia a Barang Barang/Ja /Jasa. sa.

Definisi lain Kontrak Harga Pasti (Fixed ( Fixed Lump Sum Price Contract ): ): suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertulis : “Pada pekerjaan dengan bentuk Lump Sum, Sum, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan dan semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya harga penawaran menjadi harga kontrak/harga pekerjaan”

Lanjutan Kontrak Lump Sum…

Pengertian harga pasti dalam kontrak lump sum adalah harga tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah tambahan dari pengguna barang/jasa. Untuk menghitung pekerjaan tambah/kurang didasarkan pada volume yang tercantum dalam kontrak dan bukan volume yang sebenarnya (hasil pengukuran ulang Contoh Kasus pada Kontrak Lump Sum : 1. Volume pekerjaan beton yang tercantum dalam kontrak = 1.000 m3. Hasil pengukuran ulang volumenya 989 m3. Kemudian diperintahkan pengurangan volume sebesar 100 m3. Pengguna wajib membayar 1000-100=900 m3, dan bukan 989100=889 m3 x harga satuannya. 2. Setelah pekerjaan selesai 100%, atas permintaan Auditor dilakukan pengukuran ulang seluruh volume pekerjaan dan ternyata volume beberapa pekerjaan lebih kecil dari kontrak dan setelah selisih volume ini dikalikan harga satuannya diperoleh nilai + Rp.200 juta dari nilai kontrak Rp. 4 miliar dan pihak Auditor memerintahkan jumlah tersebut

PASAL 30 (2)

KONTRAK HARGA SATUAN: > Penyelesaian seluruh pekerjaan, > Batas waktu tertentu, > Harga satuan pasti dan tetap, > Spesifikasi teknis tertentu, > Volume pekerjaan perkiraan sementara, pembayaran didasarkan hasil pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertulis : “Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat diubah, tetapi harga satuan tidak boleh diubaj. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak/harga pekerjaan. Harga satuan juga menganut prinsip lump sum”

Lanjutan Kontrak Lump Sum…

Persoalan dalam Penerapan Kontrak Harga Satuan : a. Menuntut pemantauan ketat dan verifikasi terhadap jumlah satuan sesungguhnya dan dampaknya pada kecukupan/ketersediaan anggaran b. Banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menetapkan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. c. Adanya opname hasil pekerjaan secara bersama-sama menimbulkan peluang kolusi antara petugas pengguna jasa dan petugas penyedia jasa

PASAL 30 (4) KONTRAK GABUNGAN LS & HS: GABUNGAN LS & HS DALAM SATU PEKERJAAN. (5) KONTRAK TERIMA JADI (TURN KEY): > Penyelesaian seluruh pekerjaan, > Dalam batas waktu tertentu, > Jumlah harga pasti dan tetap, > Seluruh bangunan/konstruksi, peralatan, jaringan utama/penunjang berfungsi baik sesuai kriteria kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan sistem kontrak FIDIC, kontrak terima jadi : • Penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakan pekerjaan konstruksi dalam satu kontrak • Apabila dilakukan oleh penyedia jasa yang berbeda, hubungan kontraktual konsultan perencana tidak mengikatkan diri dengan pengguna jasa tetapi dengan penyedia jasa (kontraktor)

Lanjutan Kontrak Turn Key…

• •

•

•

Pengguna jasa tidak lagi menempatkan pengawas di lapangan, tetapi cukup menunjuk wakil (owner’s representative) Berita Acara Prestasi Pekerjaan per bulan atau sertifikat pembayaran tidak diperlukan, karena pembayaran dilakukan sekaligus setelah seluruh pekerjaan selesai; Penyedia jasa menuntut adanya jaminan pembayaran ( payment guarantie) dari pengguna jasa minimal senilai harga kontrak yang berlaku selama masa pelaksanaan. Jaminan pembayaran ini bukanlah instrumen pembayaran tetapi ‘alat pengaman’ bagi penyedia manakala pengguna jasa cidera janji. Bonafiditas penyedia jasa sangat diperlukan, karena keberhasilan proyek langsung bergantung pada stabilitas keuangan, pengawasan, dan efektivitas operasional perusahaan tersebut. Begitu sesuatu terbukti tidak memuaskan, sulit untuk mencabut kontrak proyek tanpa biaya besar, jadual, dan dampak teknis

(6)

PASAL 30 KONTRAK PERSENTASE: > Jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, > Imbalan jasa berdasarkan persentase nilai pekerjaan.

JENIS KONTRAK BERDASARKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (1) KONTRAK TAHUN TUNGGAL: > Mengikat dana 1 tahun anggaran. (2) KONTRAK TAHUN JAMAK: > Mengikat dana > 1 Tahun anggaran, > Memerlukan persetujuan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa : (1) KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL: > Kontrak antara satu unit kerja/proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu. (2) KONTRAK PENGADAAN BERSAMA: > Kontrak antara beberapa unit kerja/proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu, > Sesuai kegiatan dan pendanaan bersama, > Dituangkan dalam MOU.

4. 4.

PENYUSUNAN PENYUSUNAN KONTRAK KONTRAK

a. Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : 1) Kuitansi pembayaran yang dibubuhi materai materai untuk pengadaan sampai dengan Rp. 5 juta 2) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kontrak dengan nilai pengadaan > 5 s.d 50 juta 3) Kontrak pengadaan barang/jasa.

Lanjutan 5. Penyusunan…

b. Sistimatika Kontrak Pengadaan Barang/Jasa :

1) Inti Kontrak a)

Komparisi (Pembukaan). i. Judul/nama kontrak • Menjelaskan judul kontrak • Menjelaskan jenis pekerjaan (B/JP/JK/JL) i. Nomor kontrak • Menjelaskan nomor kontrak • Bila berupa perubahan kontrak, nomor kontrak harus berurutan sesuai berapa kali perubahan i. Tanggal kontrak • Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani • Tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan (SPPBJ)


iv. Kalimat pembuka • Menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun membuat dan menandatangani kontrak v. Para pihak dalam kontrak • Menjelaskan identitas para pihak yang menandatangani kontrak, meliputi : nama, jabatan, alamat, dan kedudukan para pihak • Para pihak dalam kontrak :  Pihak pertama : pengguna barang/jasa  Pihak kedua : penyedia barang/jasa  Menjelaskan para pihak bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasarnya  Identitas para pihak harus jelas, terinci, dan benar  Bila pihak kedua konsorsium, KSO/JO/JV, harus dijelaskan bentuk kerjasama, anggotanya, dan yang memimpin/mewakili kerjasama.


b)

Isi. i. bahwa para pihak sepakat i. Pernyataan mengadakan kontrak mengenai obyek/jenis pekerjaannya i. Pernyataan bahwa para pihak menyetujui harga kontrak yang ditulis dengan angka dan huruf serta sumber pembiayaannya i. Pernyataan bahwa ungkapan dalam perjanjian mempunyai arti dan makna seperti yang tercantum dalam kontrak i. Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak i. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan ketentuan yang dipakai dokumen yang urutannya lebih dulu i. i. Pernyataan persetujuan para pihak untuk untuk melaksanakan kewajiban masing-masing i. Pernyataan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan berakhir


c)

Penutup. i. Pernyataan bahwa para pihak menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan di Indonesia ii. Tanda tangan para pihak dibubuhi materai


2) Syarat Umum Kontrak (SUK): a) Ketentuan umum : i.

Definisi. Uraian/pengertian istilah yang digunakan, dijelaskan dan diberi arti/tafsiran sehingga mudah dipahami dan tidak ditafsirkan/diartikan lain ii. Penerapan. SUK diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan dalam kontrak iii. Asal barang/jasa. Negara asal barang/jasa (tempat diperoleh=ditambang, tumbuh, atau diproduksi). iv. Pengguanaan dokumen kontrak dan informasi. Penggunaan dokumen kontrak/dokumen lainnya oleh penyedia barang/jasa harus dengan ijin pengguna barang/jasa


v.

Paten, Hak Cipta dan Merek. Kewajiban penyedia barang/jasa melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan/klaim pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek vi. Jaminan. - Jaminan uang muka, min. 100% besarnya uang muka yang diberikan; - Jaminan pelaksanaan 5%. Untuk penawaran terlalu rendah, dinaikan menjadi 5% x 80% x HPS; - Jaminan pemeliharaan (5%); - Bentuk dan masa berlaku jaminan vii. Asuransi - Asuransi barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi kerusakan, - Pelaksanaan pekerjaan, termasuk kegagalan bangunan - Pekerja atas segala resiko - Pihak ketiga sebagai akibat kecelakan. vii. Pembayaran. Cara pembayaran disesuaikan dgn ketentuan dalam dokumen anggaran (termin atau sertifikat bulanan).

CARA PEMBAYARAN 1. Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment ) ▫ Prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan ▫ Kelemahan cara pembayaran ini adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia jasa pada suatu bulan tertentu, tetap harus dibayar. Untuk menutupi kelemahan cara pembayaran ini sering dimodifikasi dengan mempersyaratkan jumlah pembayaran minimum yang harus dicapai untuk setiap bulan diselarasakan dengan prestasi yang harus dicapai sesuai jadual ▫ Seringkali penyedia jasa mengkompensasi kurangnya prestasi kerja dengan prestasi bahan dengan cara menimbun bahan di lapangan. Untuk mengatasinya bisa dipersyaratkan bahwa bahan yang ada di lapangan tidak dihitung sebagai prestasi, kecuali pekerjaan yang betul-betul selesai/terpasang atau bisa juga barang-barang setengah jadi

Lanjutan Cara Pembayaran…

2. Cara Pembayaran Termin atau Prestasi (Stage Payment ) ▫ Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. ▫ Besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase. Contoh : No.

–

Nilai Prestasi Pekerjaan

Nilai Pembayaran

1.

20% x nilai kontrak

20% x nilai kontrak

2.

20% x nilai kontrak

20% x nilai kontrak

3.

20% x nilai kontrak

20% x nilai kontrak

4.

20% x nilai kontrak

20% x nilai kontrak

5.

20% x nilai kontrak

15% x nilai kontrak

100% x nilai kontrak

95% x nilai kontrak

Seringkali prestasi yang diakui penyedia jasa bukan saja prestasi fisik (pekerjaan selesai) tetapi termasuk pula prestasi bahan mentah dan setengah jadi walaupun barangbarang tersebut sudah berada di lapangan ( front end

Masa Pemeliharaan & Cara Pembayaran untuk Pekerjaan Pemborongan a. Masa Pemeliharaan (Psl. 36)  Min. 6 bulan untuk pekerjaan permanen (jika umur rencananya > 1 tahun)  Min. 3 bulan utk pekerjaan semi permanen (umur rencananya < 1 tahun) a. Cara pembayaran (Bab II Butir D.2.f) dapat dilakukan :  Dibayar 95%, sedangkan Retensi 5% (ditahan selama masa pemeliharaan)  Dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar 5%

•

Di dunia internasional, Masa Pemeliharaan ( Maintenance Period ) sekarang diganti dengan istilah Masa Tanggung Jawab atas Cacat (Defect Liability Period ) merupakan bentuk tanggung jawab penyedia jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang cacat dan kurang sempurna dalam suatu periode tertentu setelah pekerjaan selesai (serah terima pertama pekerjaan)

•

Setelah Masa Tanggung Jawab atas Cacat, hasil pekerjaan diserahkan kepada pengguna jasa dengan kerusakan dan keausan wajar diterima


viii.

Harga Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci dari sumber pembiayaannya.

ix.

Amandemen kontrak. - perubahan lingkup pekerjaan - perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan - perubahan harga kontrak - persetujuan kedua belah pihak


x.

Hak dan kewajiban para pihak. - hak dan kewajiban pihak pengguna: mengawasi, meminta laporan, membayar, dan memberikan fasilitas - hak dan kewajiban pihak penyedia: menerima pembayaran, berhak meminta fasilitas, melaporkan, melaksanakan pekerjaan, memberikan keterangan, dan menyerahkan hasil pekerjaan xi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan. - kapan kontrak mulai berlaku - kapan pekerjaan mulai dilaksanakan - kapan penyerahan hasil pekerjaan xii. Pengawasan. Kewenangan pengguna untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang sedang dan sudah dilaksanakan


xiii. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran. Sanksi keterlambatan, kecuali akibat keadaan kahar Keterlamabatan pekerjaan sanksi berupa denda 1 o/ooo per hari (Pasal 37 ayat (1) Keterlambatan pembayaran sebesar suku bunga (Bank Indonesia) terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar (Lamp. I Bab II Butir D.1.h) xiv. Keadaan kahar. Keadaan diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban tidak dapat dipenuhi. Akibat kerugian dan tindakan untuk mengatasi keadaan kahar merupakan kesepakatan para pihak. xv. Itikad baik. Asas saling percaya xvi. Penyelesaian perselisihan. Musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan pengadilan



PENJELASAN PASAL 38 AYAT (1): Penjelasan Arbitrase sudah benar, namun kurang tegas memberikan ketentuan bahwa keputusan Arbiter pada dasarnya mengikat kedua belah pihak dan bersifat final.



Penjelasan Mediasi – mestinya untuk memberikan penjelasan pada pengertian “Konsiliasi atau Adjudikasi”, dengan tambahan pemahaman bahwa keputusan konsiliator/adjudikator pada dasarnya mengikat, sepanjang kedua belah pihak menerima, namun bila ada yang tidak menerima, maka keputusan konsiliator/adjudikator dan penyelesaian selanjutnya pada umumnya naik ke arbitrase



Penjelasan mengenai Mediasi tidak ada. Mediasi adalah penyelesaian dengan menggunakan mediator guna memberi nasihat kepada kedua belah pihak. Mediator tidak mengambil keputusan, sifatnya hanya memberi saran, tidak mengambil keputusan


xvii. Bahasa dan hukum. Bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia xviii.Perpajakan. Disesuikan dengan peraturan yang berlaku, biasanya menjadi kewajiban penyedia xviii.Korespodensi. Korespondensi dapat berbentuk surat, telex, kawat (fax)


b) Ketentuan khusus : (1) Ketentuan khusus pengadaan barang : • Standar • Pengepakan. • Pengiriman. • Transportasi. • Pemeriksaan dan pengujian. • Layanan tambahan. (2) Ketentuan khusus pengadaan konsultansi • Kewenangan anggota konsultan. • Kewajiban penyedia jasa. • Personil konsultan dan sub konsultan.


(3) Ketentuan khusus pemborongan : • • • • • • • • •

pengadaan

jasa

Personil. Penilaian pekerjaan sementara oleh pengguna barang/jasa. Penemuan-penemuan. Kompensasi. Penangguhan. Hari kerja. Pengambilalihan. Pedoman pengoperasian dan perawatan. Penyesuaian biaya

Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) (a) Penyedia jasa pemborongan dengan nilai kontrak > Rp.25 miliar wajib bekerjasa sama dengan sub penyedia jasa (subkontraktor) golongan usaha kecil/lkoperasi kecil, dengan ketentuan : o Bukan pekerjaan utama (major item) o Tetap mengacu pada kontrak awal o Dengan persetujuan pengguna jasa o Tetap bertanggung jawab terhadap kualitas dan hasil seluruh pekerjaan (termasuk yang disubkontrakkan) o Persyaratan bagi subkontraktor sama dengan kontraktor utama (memiliki ijin usaha, Sertifikat Badan Usaha (klasifikasi dan kualifikasi), kepemilikan sertifikat keahliaan bagi tenaga ahli dan ketrampilan bagi tenaga teknis) (b) Permintaan pembayaran yang diajukan oleh kontraktor utama harus melampirkan bukti penyelesaian pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan perkembangan kemajuan pekerjaannya (Lamp. I Bab II Butir D.1.f.5)) (c) Pelanggaran ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Keppres No 80 Tahun 2003 mengenai ketentuan penghentian dan pemutusan kontrak


3) Syarat Khusus Kontrak : a.

Ketentuan Umum : • • • • • • • •

Definisi. Asal barang/jasa Jaminan. Asuransi. Pembayaran. Harga. Hak dan kewajiban para pihak. Penyelesaian perselisihan.

b. Ketentuan Khusus : • •

Pengadaan barang : menjelaskan layanan tambahan. Pengadaan jasa konsultasi

•

Pengadaan jasa pemborongan


4) Lampiran-Lampiran : a) Pengadaan pemborongan : • • • • • •

Spesifikasi umum Spesifikasi khusus. Data penawaran. Gambar-gambar. Adendum-adendum proses penawaran. Dokumen lainnya.

b) Pengadaan jasa konsultansi : • • • • • • •

Syarat umum kontrak. Syarat khusus kontrak. KAK. Hasil negosiasi. Gambar-gambar Adendum-adendum proses penawaran. Dokumen lainnya.

5. PENANDATANGANAN KONTRAK A. A. B. B.

PENANDATANGAN PENANDATANGAN KONTRAK PALING PALING LAMBAT LAMBAT 14 14 HARI HARI SETELAH SETELAH PENUNJUKAN PENUNJUKAN JAMINAN JAMINAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN SUDAH SUDAH DISAMPAIKAN DISAMPAIKAN KEPADA KEPADA PENGGUNA PENGGUNA SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK, DENGAN KETENTUAN SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK, DENGAN KETENTUAN :: 1) 1) NILAI NILAI

:: 5% 5% UNTUK UNTUK KONTRAK KONTRAK DGN DGN PENAWARAN PENAWARAN >> 80 80 % % HPS HPS :: MINIMAL MINIMAL 5% 5% xx 80% 80% xx HPS HPS UNTUK UNTUK KONTRAK KONTRAK DENGAN DENGAN PENAWARAN PENAWARAN < 80 80 HPS HPS :: NILAI NILAI KONTRAK KONTRAK << 50 50 JUTA JUTA RUPIAH RUPIAH TANPA TANPA JAMINAN JAMINAN :: PEKERJAAN PEKERJAAN KONSULTANSI, KONSULTANSI, TANPA TANPA JAMINAN JAMINAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN

3) 3) MASA MASA LAKU LAKU ::

C. C.

SEKURANG-KURANGNYA SEKURANG-KURANGNYA SEJAK SEJAK TANDA TANDA TANGAN TANGAN KONTRAK KONTRAK SAMPAI SAMPAI DENGAN DENGAN 14 14 HARI HARI SETELAH SETELAH FINAL FINAL HAND HAND OVER OVER (FHO) (FHO)

BILA BILA PENYEDIA PENYEDIA JASA JASA MENGUNDURKAN MENGUNDURKAN DIRI DIRI :: 1) 1)

ALASAN ALASAN DAPAT DAPAT DITERIMA DITERIMA -- TIDAK TIDAK DI DI BLACK BLACK LIST LIST

2) 2)

ALASAN ALASAN TIDAK TIDAK DAPAT DAPAT DITERIMA DITERIMA -- JAMINAN JAMINAN PENAWARAN PENAWARAN DISITA DISITA -- DI DI BLACK BLACK LIST LIST

Lanjutan 5. Penandatangan…

D. D.

MEMERIKSA MEMERIKSA KONSEP KONSEP KONTRAK KONTRAK (SUBTANSI, (SUBTANSI, REDAKSI, REDAKSI, ANGKA ANGKA DAN DAN HURUF, HURUF, DAN DAN MEMBUBUHKAN MEMBUBUHKAN PARAF PARAF LEMBAR LEMBAR DEMI DEMI LEMBAR) LEMBAR)

E. E.

TIDAK TIDAK BOLEH BOLEH MENGUBAH MENGUBAH DOKUMEN DOKUMEN PENGADAAN PENGADAAN SECARA SECARA SEPIHAK SEPIHAK SEBELUM SEBELUM TANDA TANDA TANGAN TANGAN KONTRAK KONTRAK

F. F.

MENETAPKAN MENETAPKAN URUTAN URUTAN HIRARKI DALAM DALAM PERJANJIAN PERJANJIAN KONTRAK 1) 1) SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PERJANJIAN/KONTRAK 2) 2) SURAT SURAT PENAWARAN PENAWARAN & & BOQ BOQ 3) 3) AMANDEMEN AMANDEMEN DOKUMEN DOKUMEN LELANG LELANG 4) 4) KETENTUAN KETENTUAN KHUSUS KHUSUS KONTRAK KONTRAK 5) 5) KETENTUAN KETENTUAN UMUM UMUM KONTRAK KONTRAK 6) 6) SPESIFIKASI SPESIFIKASI KHUSUS KHUSUS 7) 7) SPESIFIKASI SPESIFIKASI UMUM UMUM 8) 8) GAMBAR-GAMBAR GAMBAR-GAMBAR 9) 9) DOKUMEN DOKUMEN LAINNYA LAINNYA (JAMINAN-JAMINAN, (JAMINAN-JAMINAN, SURAT SURAT PENUNJUKAN PENUNJUKAN BERDASARKAN BERDASARKAN URUTAN URUTAN HIRARKI HIRARKI YANG YANG DITETAPKAN) DITETAPKAN) BILA BILA TERJADI TERJADI PERTENTANGAN PERTENTANGAN YANG YANG BERLAKU BERLAKU BERDASARKAN BERDASARKAN URUTAN URUTAN HIRARKI HIRARKI YANG YANG DITETAPKAN DITETAPKAN

Lanjutan 5. Penandatangan…

G.

RAPAT PERSIAPAN KONTRAK 1) DILAKUKAN SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK 2) MENGKONFIRMASIKAN JAMINAN PELAKSANAAN, ASURANSI, ESKALASI, HS TIMPANG,

H.

JUMLAH RANGKAP KONTRAK 1) SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ASLI BERMATERAI 2) JUMLAH LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN

I.

AHLI HUKUM KONTRAK 1) NILAI > 50 MILYAR RUPIAH DAN PEKERJAAN BERSIFAT KOMPLEKS, DITANDATANGANI SETELAH MEMPEROLEH PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK 2) DALAM HAL KESULITAN MEMPEROLEH AHLI HUKUM KONTRAK, DAPAT DIGANTI OLEH PEJABAT YANG MENANGANI BIDANG HUKUM DAN BIDANG PENGADAAN

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

1.

2. 3.

4.

5.

PASAL 32 SETELAH PENANDATANGANAN KONTRAK, PENGGUNA & PENYEDIA B/J SEGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN MEMBUAT BA KEADAAN LAPANGAN/SERAH TERIMA LAPANGAN. PENYEDIA B/J BERHAK MENERIMA UANG MUKA. PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SELURUH PEK. UTAMA/MENSUBKONTRAKKAN KEPADA PIHAK LAIN. PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGIAN PEK. UTAMA, KECUALI DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENYEDIA B/J SPESIALIS. PELANGGARAN LARANGAN AYAT (3), DIKENAKAN SANKSI DENDA SESUAI KETENTUAN KONTRAK.

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN PASAL 33 1.

UANG MUKA DAPAT DIBERIKAN: a. UNTUK USAHA KECIL MAX. 30% NILAI KONTRAK; b. UNTUK USAHA NON KECIL MAX. 20% NILAI KONTRAK.

2.

PEMBAYARAN: > ATAS DASAR PRESTASI PEKERJAAN > SISTEM SERTIFIKAT BULANAN/TERMIJN, > MEMPERHITUNGKAN ANGSURAN UANG MUKA DAN PAJAK.

6. PELAKSANAAN KONTRAK

A. A.

PALING PALING LAMBAT LAMBAT 14 14 HARI HARI SEJAK SEJAK TANDA TANDA TANGAN TANGAN KONTRAK KONTRAK HARUS HARUS DITERBITKAN DITERBITKAN SURAT SURAT PERINTAH PERINTAH MULAI MULAI KERJA KERJA (SPMK) (SPMK)

B. B.

MOBILISASI MOBILISASI PALING PALING LAMBAT LAMBAT DILAKUKAN DILAKUKAN DALAM DALAM WAKTU WAKTU 30 30 HARI HARI LINGKUP LINGKUP KEGIATAN KEGIATAN MOBILISASI MOBILISASI :: 1) 1) JASA JASA PEMBORONGAN PEMBORONGAN :: -- MENDATANGKAN MENDATANGKAN PERALATAN PERALATAN -- MEMPERSIAPKAN MEMPERSIAPKAN FAILITAS FAILITAS KERJA KERJA -- MENDATANGKAN MENDATANGKAN PERSONIL 2) 2) PEKERJAAN PEKERJAAN KONSULTANSI -- MENDATANGKAN MENDATANGKAN TENAGA TENAGA AHLI AHLI -- MENYIAPKAN MENYIAPKAN PERALATAN PERALATAN PENDUKUNG PENDUKUNG 3) 3) PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA BARANG/JASA LAINNYA LAINNYA TIDAK TIDAK DIPERLUKAN DIPERLUKAN MOBILISASI MOBILISASI

LANJUTAN 6. PELAKSANAAN KONTRAK

C. C.

PEMERIKSAAN BERSAMA, BERSAMA, DAPAT DAPAT DIBENTUK DIBENTUK PANITIA PANITIA PENELITI PENELITI PELAKSANA PELAKSANA KONTRAK KONTRAK

D. D.

PEMBAYARAN UANG UANG MUKA MUKA 1) 1) Adanya Adanya permohonan permohonan dari dari penyedia penyedia barang/jasa 2) 2) Pengajuan Pengajuan Surat Surat Perintah Perintah Pembayaran Pembayaran (SPP) (SPP) 3) 3) Penyedia Penyedia menyediakan menyediakan jaminan jaminan uang uang muka muka minimal minimal sama sama dengan dengan uang uang muka muka yang yang diterima diterima 4) 4) Pengembalian Pengembalian uang uang muka muka dilakukan dilakukan secara secara berangsurberangsurangsur angsur dan dan harus harus lunas lunas pada pada saat saat prestasi prestasi pekerjaan pekerjaan mencapai mencapai 100% 100%

E. E.

PEMBAYARAN PRESTASI PRESTASI

Lanjutan 6. Pelaksanaan…

F. F.

PERUBAHAN KEGIATAN KEGIATAN PEKERJAAN PEKERJAAN -- MENAMBAH/MENGURANGI MENAMBAH/MENGURANGI VOLUME VOLUME -- MENAMBAH/MENGURANGI MENAMBAH/MENGURANGI JENIS JENIS PEKERJAAN PEKERJAAN -- MENGUBAH MENGUBAH SPESIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS TEKNIS SESUAI SESUAI KEBUTUHAN KEBUTUHAN LAPANGAN LAPANGAN -- MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEKERJAAN TAMBAH TAMBAH YANG YANG BELUM BELUM TT ERCANTUM ERCANTUM DALAM DALAM KONTRAK KONTRAK AWAL AWAL -- PEKERJAAN PEKERJAAN TAMBAH TAMBAH TIDAK TIDAK BOLEH BOLEH LEBIH LEBIH DARI DARI 10% 10% HARGA HARGA KONTRAK KONTRAK AWAL AWAL

G. G.

PERPANJANGAN WAKTU WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan PENGGUNA BARANG/JASA dengan pertimbangan : • Adanya pekerjaan tambah • Perubahan disain • Keterlambatan yang disebabkan pihak pengguna barang/jasa • Keadaan diluar kendali penyedia barang/jasa • Keadaan kahar (force majeur)

Lanjutan 6. Pelaksanaan… H. H.

DENDA DENDA DAN DAN GANTI GANTI RUGI RUGI

Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan besarnya denda tidak dibatasi dan pengguna berhak untuk memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan [Psl 35 (4) dan Psl 37(1)]

Dapat diberikan kompensasi atas keterlambatan pembayaran karena kelalaian pengguna barang/jasa dikenakan denda sebesar suku bunga (Bank Indonesia) terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar (Lamp. I Bab II Butir D.1.h)

I.

PENYESUAIAN HARGA (Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tentang Pedoman Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak

Lanjutan 6. Pelaksanaan…

J. J.

KEADAAN KAHAR KAHAR (FORCE (FORCE MAJEUR) MAJEUR) :: KERUSAHAN, KERUSAHAN, BENCANA BENCANA ALAM, ALAM, PEPERANGAN, PEPERANGAN, PEMOGOKAN, KEBAKARAN, KEBAKARAN, KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PEMERINTAH

K. K.

PENGHENTIAN PENGHENTIAN DAN DAN PEMUTUSAN PEMUTUSAN KONTRAK KONTRAK 1) 1) Pekerjaan Pekerjaan selesai selesai 2) 2) Keadaan Keadaan kahar, kahar, penyedia penyedia barang/jasa wajib wajib dibayar dibayar sesuai sesuai dengan dengan prestasi prestasi pekerjaan pekerjaan 3) 3) Penyedia Penyedia barang/jasa barang/jasa cidera cidera janji. janji. Sanksi Sanksi ditentukan ditentukan dalam dalam kontrak. kontrak. 4) 4) Terbukti Terbukti adanya adanya KKN KKN dalam dalam proses proses pemilihan pemilihan penyedia penyedia maupun maupun dalam dalam pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan, maka maka ::   Bagi Bagi penyedia penyedia barang/jasa barang/jasa :: jaminan jaminan pelaksanaan pelaksanaan dicairkan, dicairkan, sisa sisa uang uang muka muka harus harus dilunasi, dilunasi, dan dan dimasukkan dimasukkan dalam dalam daftar daftar hitam selama selama 22 (dua) (dua) tahun tahun   Bagi Bagi pengguna/panitia/pejabat pengguna/panitia/pejabat pengadaan,dikenakan pengadaan,dikenakan sanksi sanksi sesuai sesuai PP PP N0. N0. 30/1980 30/1980 tentang tentang Disiplin Pegawai Negeri

KONTRAK PENGAWASAN

Recommend Documents