MANAJEMEN KONTRAK KHUSUSNYA UNTUK PEKERJAAN KONSULTANSI
I.
PENGANTAR Dengan Dengan meningka meningkatnya tnya kebutuhan kebutuhan masyaraka masyarakat, t, meningka meningkatt pula upaya upaya investasi untuk memenuhinya. Upaya investasi tersebut terdiri atas kegiatan peng pengad adaa aan n sumb sumber erda daya ya,, kegi kegiat atan an peng penggu guna naan an sumb sumber erda daya ya yang yang tela telah h tersedia atau disebut kegiatan proyek, dan kegiatan pemanfaatan hasil proyek. Dalam uraian ini khususnya akan dibahas upaya investasi pada tahap kegiatan proyek. Agar pelaksanaan upaya investasi pada tahap proyek tersebut dapat lebih efektif serta lebih efisien dan lebih tertib, maka para investor memerlukan bantu antuan an
spe spesial sialis is-s -sp pesia esiali lis s
pembor pemborong ong/ko /kontr ntrakt aktor, or,
pela pelaks ksan ana a
proy proye ek,
dan pemaso pemasok/s k/supp upplier lier..
seper eperti ti
konsu nsultan ltan,,
Hubung Hubungan an kerja antara antara
spesialis-spesialis pelaksana proyek tersebut dengan para investor dilakukan melalui perjanjian tertulis yaitu kontrak. Dari Dari itu agar agar upaya upaya invest investasi asi khusus khususnya nya pada pada tahap tahap proyek proyek dapat dapat berjal berjalan an secara secara efejtif efejtif,, efisie efisien n dan tertib tertib,, maka maka harus haruslah lah kontrak kontrak terseb tersebut ut mendasark mendasarkan an pada logika logika dan praktek praktek pelaksana pelaksanaan an pekerjaan pekerjaan.. Sedangkan Sedangkan kontrak sebenarnya adalah pernyataan mengenai keterikatan masing-masing pihak, mengenai hak serta kewajibannya sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan. Urai Uraian an
menge engena naii
Mana Manaje jem men
Kont Kontra rak k
ini, ini,
menc mencob oba a
mem membant bantu u
mendapatkan pemahaman mengenai keterkaitan fungsional antara hak serta kewa kewajib jiban an piha pihakk-pi piha hak k deng dengan an pela pelaks ksan anaa aan n proy proyek ek,, lewa lewatt fung fungsi si-f -fun ungs gsii manajemen. Dengan Dengan demiki demikian an dihara diharapka pkan n upaya upaya invest investasi asi tidak tidak saja saja lebih lebih efekti efektif f serta lebih efisien, tidak saja lebih tertib, tapi juga lebih sedikit hal-hal yang menimbulkan ketegangan.
II. II.
PENG PENGER ERTI TIAN AN MANA MANAJE JEME MEN N KONT KONTRA RAK K Agar Agar adanya adanya penger pengertia tian n yang yang same same menge mengena naii Manaje Manajeme men n Kontra Kontrak, k, perlulah pertama-tama disampaikan apa yang dimaksud dengan Manajemen Kontrak dakam pembahasan ini.
1
Untuk itu akan diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan Kontrak beserta persyaratannya, dan apa yang dimaksud dengan Manajemen dalam uraian ini, kemudian semua pengertian tersebut akan disatukan agar menjadi jelas apa yang dimaksud dengan Manajemen Kontrak. Bila Bila “dua “dua orang orang atau atau kita kita sebut sebut dua pihak, pihak, saling saling berset bersetuju uju,, bahwa bahwa masing-ma masing-masing sing pihak akan melakuka melakukan n suatu hal bagi pihak-pihak pihak-pihak lainnya”, maka dalam peristiwa tersebut, kedua pihak saling berjanji, atau mengadakan perjan perjanjia jian n yang yang menga mengakib kibatk atkan an masin masing-m g-masi asig g pihak pihak terika terikatt satu satu sama sama lain lain sesuai janji masing-masing pihak. Secar umum dikatakan suatu perjanjian menimbulkan perikatan antara perbuatannya. Perikatan ini merupakan suatu hubungan hukum antara para pemb pembua uatn tnya ya,,
yang yang
bera berart rtii
pela pelaks ksan anaa aann nnya ya
dija dijami min n
oleh oleh
huku hukum m
atau atau
perundang-undangan. Perjanjian Perjanjian dapat tertulis dapat pula tidak tertulis. tertulis. Kontrak Kontrak adalah adalah suatu perjanjian tertulis. Manajeme Manajemen n tidaklah tidaklah melakuka melakukan n pelaksana pelaksanaan, an, tapi melakuka melakukan n fungsifungsifungsi manajemen. Menurut salah satu pakar manajemen, fungsi manajemen ada empat yaitu, perencanaan atau planing, pengorganisasian atau organising, penggerakkan atau actuating, pengendalian atau controling. Sehing Sehingga ga dengan dengan demiki demikian an dapatl dapatlah ah dikata dikatakan kan bahwa bahwa manaj manajeme emen n kontrak pertama-tama adalah bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengg menggera erakk kkan, an, dan menge mengenda ndalik likan an pencip penciptaa taan n suatu suatu kontra kontrak. k. Kemudi Kemudian an baga bagaim iman ana a
meren erenca cana naka kan, n,
meng mengor orga gani nisa sasi sik kan, an,
mengg engger erak akka kan n
dan dan
mengenda mengendalikan likan pengguna penggunaan an kontrak kontrak dalam mendukun mendukung g manajeme manajemen n proyek. proyek. Hal yang kedua ini sering disebut Administrasi Kontrak.
III.
HUKUM PER PERJANJIAN
Pada standar kontrak yang diterbitkan pleh World Bank, untuk pekerjaan pemborong pemborongan an dinyataka dinyatakan n bahwa bahwa ”b. The law to which the Contract to be subject and according to which the Contract to be construed shall be the l aw for the time being in force in (Name of Employer’s Country)”. Country)”. (Sample Bidding Documents, Procurement of Works, The World Bank, September 1985, page 58).
2
Demi Demiki kian an pula pula untu untuk k peke pekerja rjaan an Jasa Jasa Kons Konsul ulta tan n diny dinyat atak akan an “This Contract, its meaning and interpretation, and the ralation between the Parties shall be governed by the Aplicable Law [Note: Bank-financed contract usually designate the law of the Client’s country as the law governing the contract. However, if the parties wish to designate the law of another country, the Bank will not object.]”. Sample Form of Contract for CONSULTANTS’ SEVICES, The World Bank, March 1989, page 4. Ini Ini bera berarti rti kont kontra rak-k k-kon ontra trak k World World Bank Bank pada pada kese kesemp mpat atan an pert pertam ama a menundukkan menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Kalau suatu kontrak dibuat oleh pihak-pihak yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia, dan dibuat di Indonesia, dan mengenai objek di Indonesia, serta bila tidak disebutkan secara eksplisit tunduk pada peraturan perundangan man, maka dengan sendirinya kontrak tersebut tunduk pada KUH Perdata yang berlaku di Indonesia. Karena itu dalam uraian ini akan terdapat bab yang menyoalkan pasaldalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai kontrak, baik untuk pemborong maupun untuk konsultansi. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan ”Semua perjanjian yang dibu dibuat at seca secara ra syah syah,, berl berlak aku u seba sebaga gaii unda undang ng-u -und ndan ang g bagi bagi mere mereka ka yang yang membu membuatn atnya” ya”.. Menuru Menurutt Prof. Prof. Subekt Subekti, i, Hukum Hukum Perjan Perjanjia jian n menga menganut nut asas asas terbuka, terbuka, yang berarti berarti pihak-piha pihak-pihak k yang membuat persetujua persetujuan n diperboleh diperbolehkan kan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam persetujuan yang mereka buat, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti untuk hal itu mereka akan tunduk pada Hukum Perjanjian. Hukum perjanjian dapat dikatakan melengkapi perjanjianperjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Huku Hukum m perj perjan anji jian an adal adalah ah kump kumpula ulan n semu semua a pera peratu turan ran perun perunda dang ng-undangan mengenai perjanjian, dan hukum ini menganut sistem terbuka, yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan. PasalPasal-pas pasal al hukum hukum perjan perjanjia jian n merup merupaka akan n hukum hukum peleng pelengka kap, p, yang yang berarti pasal-pasal itu boleh tidak diberlakukan, bila dikehendaki oleh pihakpihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri suatu masalah, berarti untuk masalah tersebut akan tunduk kepada undangundang.
3
Syah Syahny nya a suat suatu u kont kontra rak k menu menuru rutt Pasa Pasall 1320 1320 KUH KUH Perd Perdat ata a adal adalah ah sepakat sepakat mereka mereka yang mengikatkan mengikatkan dirinya, dirinya, adanya adanya kecakapan kecakapan pihak-piha pihak-pihak k untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meng Mengen enai ai
piha pihakk-pi piha hak k
dala dalam m
perja perjanj njia ian n
haru harus s
meme memenu nuhi hi
syar syarat at
subyektif, sedangkan mengenai hal yang diperjanjikan harus memenuhi syarat obyektif. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Bila dalam perjanjian bilateral telah ada kesepakatan kedua belah pihak (atau pihak-pihak pihak-pihak pada umumnya), umumnya), maka timbullah timbullah perikatan perikatan antara pihakpihakpihak. Adanya Adanya kesepaka kesepakatan tan pihak-pih pihak-pihak ak ini merupakan merupakan salah satu syarat syarat syahnya syahnya suatu perjanjian. perjanjian. Pihak-piha Pihak-pihak k yang bersepakat bersepakat haruslah haruslah memang memang cakap cakap serta mempunyai wewenang membuat perjanjian. Bila pihak-pihak pihak-pihak mewakili mewakili suatu suatu badan badan hukum, hukum, suatu perusahaan perusahaan misalnya misalnya,, haru harusl slah ah piha pihakk-pi piha hak k ters terseb ebut ut mema memang ng memp mempun unya yaii kewe kewena nang ngan an untu untuk k membuat kesepakatan. Hal ini bisa dilihat dari Akta Pendirian perusahaan atau suarat kuasa perusahaan. Atau bila suatu proyek pemerintah harus ada surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang. Adanya kecakapan membuat perjanjian ini adalah salah satu syarat syahnya suatu suatu perjan perjanjia jian, n, dan bila bila suatu suatu pihak pihak mewaki mewakilili suatu suatu perku perkump mpula ulan, n, suatu suatu perus erusah ahaa aan n
atau atau
inst instan ans si
pemer emerin inta tah h
dipe ipersy rsyarat aratk kan
pula ula
ada adanya nya
berkewenangan. Menurut undang-undang yang berlaku, seperti tertera pada KUH Perdata pasal 1330, tidak syahnya suatu perjanjian disebabkan karena pihak-pihak adalah, orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; orang orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan umum umumny nya a semu semua a oran orang g kepa kepada da siap siapa a unda undang ng-u -und ndan ang g tela telah h mela melara rang ng membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Syarat Syarat-sy -syara aratt syahny syahnya a perjan perjanjia jian n yang yang tersebu tersebutt di atas atas adala adalah h merup merupaka akan n syarat subyektif, karena mengenai pihak-pihak yang membuat kontrak. Bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka kontrak tersebut adalah ”voidable” atau dapat diminta pembatalannya oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak haruslah jelas, misalnya ”merehabilitasi suatu gedung kantor, dipersil no. 100, jalan Bandar, Jakarta
4
12120”. ”Merehabilitasi suatu gedung kantor” saja tidak jelas bila ini mengenai kontrak pemborongan. Merehabilitasi bukanlah membangun membangun baru. Kejela Kejelasa san n yang yang harus harus dilak dilakuka ukan n ini, ini, disebu disebutt syarat syarat menge mengenai nai hal terten tertentu. tu. Karena mengenai obyek harus dilakukan maka disebut syarat obyektif. Apa yang disepakati isinya haruslah tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan, dan haruslah suatu yang halal. Karena Karena mengenai mengenai hal yang boleh dilakukan, dilakukan, maka syarat ini disebut syarat obyektif. Bila kedua syarat obyektif ini tidak dipenuhi, berarti tidak jelas atau tidak ada yang diperjanjikan, maka kontrak tersebut disebut ”null and void” atau batal demi hukum. Penerapan syarat subyektif dan syarat obyektif dalam kontrak adalah sebagai berikut:
Pasal 1266 Syarat pembatalan kontrak. Syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dala Dalam m hal hal yang yang dem demikia ikian n pers perset etuj ujua uan n tida tidak k bata batall dem demi huku hukum m, teta tetapi pi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika Jika syara syaratt batal batal tidak tidak dinyat dinyatak akan an dalam dalam perse persetuj tujuan uan,, Hakim Hakim adala adalah h leluas leluasa a untuk untuk menur menurut ut keada keadaan, an, atas atas permin permintaa taan n si tergu tergugat gat,, member memberika ikan n syarat jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
Pasal 1236 Wanprestasi Si beruta berutang ng adalah adalah wajib wajib memb memberik erikan an ganti ganti biaya biaya,, rugi rugi dan bunga bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu mampu untuk untuk menye menyerah rahka kan n kebera keberadaa daanya nya,, atau atau telah telah tidak tidak meraw merawatn atnya ya sepatutnya guna menyelematkannya. menyelematkannya.
Pasal 1545 Force Majeur
5
Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.
IV. IV.
KONT KONTRA RAK K PEK PEKER ERJA JAAN AN KOSU KOSULT LTAN ANSI SI
1. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, masalah konsultansi ini tidak dibahas,
kecuali dalam pasal 1601, Buku Ketiga Bab Ketujuh Tentang PersetujuanPersetujuan untuk melakukan pekerjaan, yang menyatakan: Pasal 1601 Selainnya persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu, dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainya dengan menerima upah: persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan. Jadi sebenarnya ada tiga persetujuan atau perjanjian yaitu: -
pers perset etuj ujua uaan an mela melaku kuka kan n jasajasa-ja jasa sa,,
-
pers perset etuj ujua uan n per perbu buru ruha han, n, dan dan
-
pers perset etuj ujua uan n pemb pembor oron onga gan. n.
Dalam KUH Perdata persetujuan atau perjanjian melakukan jasa-jasa ini ti dak ada lagi pasal-pasal lain yang mengaturnya. Sehingga sudah selayaknya bila diusahakan penyusunannya sendiri atau mengambil rujukan dari peraturan perundangan yang berkaitan, peraturan yang telah diterbitkan oleh instansi pemeri pemerinta ntah, h, asosi asosiasi asi-as -asosi osiasi asi profes profesi, i, lembag lembaga a pembin pembinaan aan konsu konsulta ltansi nsi,, lembaga keuangan pemberi kredit, dan sebagainya. Beberapa contoh adalah: a. Undang Undang-Un -Unda dang ng tentan tentang g Hak Cipta, Cipta, Undan Undang-U g-Unda ndang ng Nomor Nomor 6 Tahun Tahun
1982 1982 tentan tentang g Hak Cipta Cipta sebag sebagaim aimana ana telah telah diubah diubah dengan dengan Undan UndanggUndang Nomor 7 Tahun 1987, b. Pera Peratu tura ran n Umum Umum tent tentan ang g Hubu Hubung ngan an Kerj Kerja a Anta Antara ra Ahli Ahli dan dan Pem Pemberi beri Tugas, yang diterbitkan pada tahun 1969, oleh DTPI atau Dewan Teknik
6
Pemb Pemban angu guna nan n
Indo Indone nesi sia. a.
Pera Peratu tura ran n
ini ini
bany banyak ak
digu diguna nak kan
untu untuk k
pekerjaan Pemerintah maupun swasta. Pedoma man n Hubu Hubung ngan an Kerja Kerja Anta Antara ra Arsi Arsite tek k dan dan Pemb Pember erii Tuga Tugas s yang yang c. Pedo diterbitkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Tahun 1991. Terdiri atas 4 buku: -
Bagian I mengenai Hubungan Kerja,
-
Bagian II II me mengenai St Standar Im Imbalan Ja Jasa,
-
Bagia agian n III III menge ngenai nai Sta Stand ndar ar Hasil asil Kary Karya a Per Peren enc canaa naan,
-
Bagia agian n IV mengen ngena al Kode ode Tata ata Laku aku Prof Profes esii Arsit rsite ek.
d. Untu Untuk k bang bangun unan an ke-P ke-PUU-an an khus khusus usny nya a Build Buildin ing g and and Hous Housin ing g atau atau
bangunan gedung pemerintah, diguanakan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan DIP Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara, peraturan yang diterbitkan oleh Ditaba misalnya mengenai Standar TOR/Draft, Standra Kontrak/Draft dsb. e. Untuk Untuk bangun bangunan an ke-PUke-PU-an an khusus khususnya nya Civil Works, Works, proyek proyek pemerin pemerintah tah,, digunakan Keputusan-Keputusan Keputusan-Keputusan Menteri PU. Guidance ce dari dari Lembag Lembaga a Pember Pemberii Pinjam Pinjaman an sepert sepertii World World Bank Bank yang yang f. Guidan menerbitkan ”Sample ”Sample Forms of Contract For Consultant Sevices” Sevices” March 1989. g. Standard Form mengenai Perjanjian antara Pemilik dan Konsultan, yang
dikeluarkan oleh The American Institute of Architects. 2. Walau belum adanya pengaturan yang formal mengenai hubungan proyek
dengan dengan konsul konsultan tan,, namun namun pekerja pekerjaan an konsu konsultas ltasii toh berja berjalan lan terus, terus, maka maka sebena sebenarny rnya a terbuk terbuka a kemun kemungki gkinan nan untuk untuk menyu menyusun sun pengat pengatura uran n Standa Standar r Kontrak yang komplit atau kontrak yang mengacu kepada General Conditoins of Contract dengan mengambil pengalaman dari kontrak-kontrak yang telah terjadi. a. Masa Masala lah h pemi pemilik likan an Hak Hak Cipt Cipta, a, dan dan pena penang nggu gung ngja jawa wabn bnya ya bila bila ada ada kegagalan yang isebabken oleh ciptaan yang bersangkutan. Isue pokok di sin sini
adal adalah ahbi bila la
suatu uatu
cipta iptaa an
misal isalny nya a
suat suatu u
disa isain
bangu anguna nan n,
dilaksanakan konstruksinya oleh pemborong, kemudian setelah bangunan jadi jadi dan dan dimanf dimanfaat aatkan kan,, terjad terjadii kerus kerusaka akan n karen karena a disain disainnya nya,, apakah apakah penciptanya harus bertanggungjawab. Bila ya, maka sekarang bagaimana menentukan penciptanya menurut Undang-undang Hak Cipta yang telah diperbaharui pada tahun 1987. Pasal 7 menyatakan: 7
”Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu”. Sekarang pertanyaannya apakah pernyataan ini tetap berlaku bila yang memimpin dan mengawasi pelaksanaan bukan orang yang merancang? Hal ini sepert sepertii banyak banyak terjadi terjadi pada pada disain disain dan pelaks pelaksana anaan an konstr konstruks uksii pekerjaan bangunan. Selain pencipta ada pula Pemegang Hak Cipta, maka bila ada kegagalan misaln misalnya ya suatu suatu bangu banguna nan n waktu waktu dimanf dimanfaat aatkan kan dan diseba disebabka bkan n oleh oleh disainnya, disainnya, siapakah siapakah yang harus bertanggung bertanggung jawab, jawab, Penciptan Penciptanya ya atau Pemegang Hak Ciptanya. Pasal 8 ayat (1), menyatakan: ”(1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, dalam dalam lingku lingkunga ngan n pekerj pekerjaan aannya nya,, maka maka pihak pihak yang yang untuk untuk dan dalam dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali ada perj perjan anjia jian n lain lain anta antara ra kedu kedua a piha pihak, k, deng dengan an tida tidak k meng mengur uran angi gi hak hak si pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas”. Hubungan dinas ini diperuntukkan bagi pegawai negeri dan instansinya. Ada ketentuan yang menyatakan bila untuk suatu pekerjaan konsultansi misalnya disain dari suatu gedung pemerintah, tidak ada konsultan swasta yang yang mamp mampu u dan dan mau mau meng menger erja jaka kan, n, maka maka peke pekerj rjaa aan n kons konstr truk uksi si itu itu dikerjakan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Dan dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan adanya pencipta dan pemegang hak cipta. Pertanyaannya kemudian bila ada kegagalan bangunan karena salah salah disain disain,, maka maka siapa siapa yang yang bertan bertangg ggung ung jawab, jawab, pencip pencipta ta atauka ataukah h pemeg pemegang ang hak cipta, cipta, pegawa pegawainy inya a atau atau instan instansin sinya. ya. Hal Hal ini antara antara lain lain menj menjad adii jela jelas s bila bila nant nantin inya ya dika dikaitk itkan an deng dengan an Professiona Professionall Liability Liability Insurance. Insurance. Pasal 8 ayat (2), menyatakan: ”(2) Jika suatu ciptaan dibuat dalam suatu hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak”.
8
Ayat ini diperuntuk diperuntukkan kan misalnya bagi seorang seorang arsitek arsitek yang bekerja pada perusahaan arsitek. Kalau tidak ada perjanjian lain maka si arsitek lah pencipta dan pemegang hak ciptanya. Pertanyaanya kemudian bila ada kegagalan bangunan karena disainnya, apakah si arsitek saja yang harus bertan bertanggu ggung ng jawab, jawab, sebab sebab selai selain n sebaga sebagaii pencip pencipta ta dia juga juga memilik memilikii akreditasi profesional. Ataukah perusahaannya yang harus bertanggung jawab, karena kontrak adalah atas nama perusahaan. b. Masalah Masalah Profession Professional al Liability Liability Insurance Insurance 3. Bila Bila tela telah h diat diatur ur hubu hubung ngan an kont kontra rakt ktua uall anta antara ra pem pemilik ilik proy proyek ek deng dengan an pemb pembor oron ong, g, dan dan
kons konsul ulta tan n
deng dengan an pemi pemili lik k
proy proyek ek,,
maka maka hubu hubung ngan an
fungsi fungsiona onall di lapang lapangan an antara antara pembo pemboron rong g dengan dengan konsu konsultan ltan khusus khususnya nya konsultan pengawas haruslah ada pedomannya. Hal ini penting seandainya terdapat kesalahan pemborong yang merugikan konsultan dan sebaliknya, agar penyelesaiannya jelas, tidak rancu. Untuk itu dapat dilakukan dengan: a. Dalam Dalam masingmasing-mas masing ing kontrak kontrak hal terseb tersebut ut diatur diatur dalam salah salah satu satu pasal mengenai hubungan fungsional di lapangan. b. Untu Untuk k rinc rincia iany nya a dapa dapatt diat diatur ur dalam dalam Pros Prosed edur ur Oper Operas asio iona nall Stan Standa dar r yang yang dise disepa pak kati ati
bers bersam ama a
anta antara ra
Pemi Pemili lik k
Proy Proyek ek,,
Kons Konsul ulta tan n
dan dan
Pemborong. 4. Term of Reference Reference/TOR /TOR untuk untuk pekerjaan pekerjaan konsultan konsultansi si adalah adalah sangat penting, penting, baik bagi konsultan maupun pemilik proyek, karena akan merupakan rujukan pokok bila nantinya ada persoalan baik pada waktu pekerjaan konsultansi dilakukan dan diselesaikan, maupun pada waktu kemudian seteleh pekerjaan konstruksi selesai dan bangunan mulai dimanfaatkan. TOR dapat merupakan alat yang baik dalam pemilihan konsultan, dan akan merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan konsultansi. Dalam cara memilih konsultan dapat diperkirakan pandangan pemilik proyek terhadap hubungan konsultan dengan pemilik proyek. Cara lelang mengandung prinsip mendapatkan jasa konsultansi dalam batas krit kriter eria ia
kual kualit itas as,,
deng dengan an
harg harga/ a/im imba bala lan n
sere serend ndah ah-r -ren enda dahn hnya ya
lewa lewatt
persaingan. Cara sayembara dan usulan teknis mengandung prinsip mendapatkan jasa konsu konsultan ltansi si yang yang sebaik sebaik-ba -baikn iknya ya di atas atas batas batas kriteri kriteria a kualit kualitas, as, dengan dengan imbalan masih dalam batas anggaran.
9
Cara penunjukkan langsung bagi pemilik proyek yang rasional haruslah telah ada kegiatan memilih walau tidak secar eksplisit, dan kemudian telah ada kepercayaan terhadap keahlian serta kejujuran konsultan. Namun cara papapun yang akan dilakukan oleh pemilik proyek TOR tetap haru harus s ada. ada. TOR TOR dapa dapatt disus disusun un send sendiri iri oleh oleh pemi pemilik lik proy proyek ek,, dapa dapatt pula pula disusun bersama-sama konsultan yang terpilih. Agar TOR dpat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan konsultansi, haruslah dalam TOR jelas jelas diteta ditetapka pkan n kelua keluaran ran atau atau produ produk k pekerj pekerjaan aan konsul konsultan tan,, proses proses yang yang diperbolehkan dalam menghasilkan produk, dan masukan yang mendukung terlaksananya proses dan tercapainya produk. Bilamana ada asumsi harus jelas ditegaskan dalam TOR tersebut. 5. Dalam menyusun suatu kontrak haruslah terdapat dasar pandangan, bahwa
semua semua kriter kriteria ia dalam dalam pelaks pelaksana anaan an pekerj pekerjaan aan bersum bersumber ber pada pada kontra kontrak. k. Sebaliknya agar kontrak dapat digunakan sebagai pedoman yang baik bagi pelaks pelaksana anaan an pekerj pekerjaan aan,, maka maka harusl haruslah ah kontrak kontrak bertol bertolak ak dari dari logika logika dan pros proses es pela pelaks ksan anaa aan n peke pekerja rjaan an.. penj penjab abar aran anny nya a
pada pada
Dalam Dalam pela pelaks ksan anaa aan n peke pekerja rjaan an poko pokok k
masu masuka kann-pr pros oses es-k -kel elua uara ran, n,
dala dalam m
kont kontra rak k
poko pokok k
penjabarannya pada hak dan kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab pihak-pihak. Dalam menyusun kontrak seyogyanyalah area pekerjaan yang nantinya dapat menjadi sumber dispute perlu mendapat perhatian khusus, seperti bila harus ada asumsi-asumsi, pekerjaan subsurface, metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bila ada ex-post evaluations, pengendalian bertahap yang tidak dilakukan, hubungan fungsional antara para pelaksana pekerjaan (konsultanpemborong, konsultan-pemasok), konsultan-pemasok), dan sebagainya, cara penyelesaian dispute beserta konsekuensinya baik bagi pekerjaan itu sendiri, terhadap hubungan pihak-pihak, maupun dampaknya terhadap reputasi pihak-pihak. Cara yang paling paling baik baik ialah ialah mence mencega gah h terjadi terjadinya nya disput dispute e dengan dengan dilaku dilakukan kan secar secara a konsisten konsisten pengendalian pengendalian secara periodik periodik berdasar berdasar kriteria kriteria serta cara yang telah disepakati disepakati bersama. bersama. Kemudian Kemudian bila harus ada penyelesa penyelesaian ian dispute dispute harus dicari yang paling efisien dan berdampak sesedikit mungkin terhadap reputasi masing-masing pihak seperti cara arbitrase. Dan akhirnya bila ada kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi dapat diselesaik diselesaikan an dengan baik, misalnya lewat mekanisme asuransi. 6. Kontrak Kontrak sebagai sebagai pengendali pengendali pelaksana pelaksanaan an pekerjaan pekerjaan,, berarti berarti kontrak kontrak harus
dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan.
10
Dalam hal kontrak harus dapat menjadi sumber kriteria keluaran atau produk konsultansi. Misalnya untuk pekerjaan perencanaan arsitektur, tentulah harus bisa bisa menj menjaw awab ab disa disain in yang yang baga bagaim iman ana. a. Dala Dalam m hal hal ini ini Stan Standa darr Kary Karya a Perancangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia/IAI akan sangat membantu dalam menyusun kriteria yang umum sifatnya, asalkan standar terseb tersebut ut telah telah terma termasuk suk dalam dalam kontra kontrak k konsu konsulta ltansi nsi.. Untuk Untuk kriteri kriteria a yang yang khus khusus us
tent tentul ulah ah
terg tergan antu tung ng
kepa kepada da
fitra fitrah h
masi masing ng-m -mas asin ing g
peke pekerj rjaa aan n
konsultansinya. Kemudian Kemudian kontrak juga menjadi sumber kriteria kriteria untuk proses pelaksana pelaksanaan an pekerjaan pekerjaan konsultans konsultansi. i. Untuk Untuk penahapa penahapannya, nnya, khususny khususnya a pekerjaan pekerjaan disain disain arsitektur, IAI telah pula mengeluarkan pedomannya beserta bobot produk tahapannya. Sehingga selain untuk menentukan jangka waktu pekerjaan, dan menet menetapk apkan an status status penye penyeles lesaia aian n pekerj pekerjaan aan bisa bisa pula pula untuk untuk menet menetapk apkan an pembayaran imbalan tahapan pekerjaan. Akhirnya Akhirnya juga menjadi menjadi sumber sumber kriteria kriteria masukan masukan seperti kulaifikas kulaifikasii tenaga tenaga trampil, kualifikasi tenaga ahli dan saat serta jangka waktu keterlibatannya dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi. Bila dilakukan dilakukan monitoring monitoring,, pemeriksa pemeriksaan an dan evaluasi evaluasi maka kriteria-kriteria kriteria-kriteria tersebut menjadi pembanding terhadap apa yang telah dihasilkan konsultan. Dengan demikian akan terdapat sistematisasi dan konsistensi kriteria. Hasil evaluasi akan merupakan bahan untuk pengambilan keputusan tindak lanjut. Misalnyabila pelaksanaan pekerjaan konsultansi telah sesuai dengan kriteria, maka hasil evaluasi dapat digunakan untuk penyusunan berita acara pencapaian sasaran dan berita acara pembayaran imbalan tahapan. Misalnya bila hasil pelaksanaan pekerjaan konsultansi tidak sesuai dengan krit kriter eria ia,, maka maka perl perlu u seca secara ra bers bersam ama a dica dicari ri peny penyeb ebab ab dan dan kore koreks ksin inya ya.. Pelaksana Pelaksanaan an evaluasi evaluasi secara secara periodik, periodik, sistemati sistematis, s, kontinyu kontinyu dan konsisten, konsisten, akan mencegah penyimpangan yang terlalu besar dan mungkin konsepsional. Dalam hal pemilik tidak paham mengenai pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan konsultansi, maka kewajiban kewajiban konsultanl konsultanlah ah untuk untuk menjelask menjelaskannya annya sebagai sebagai kepercaya kepercayaan an pemilik dan dengan penuh kejujuran atas apa yang telah di capai disetiap tahap serta kaitannya dengan seluruh pekerjaan konsultansi dan mungkin pula dengan tahap pelaksanaan berikutnya. 7. Pada penyerah penyerahan an terakhir terakhir pekerjaan pekerjaan konsultans konsultansii perlu dipertimban dipertimbangkan gkan jawab jawab pihak yang melakukan pekerjaan terhadap kemungkinan kegagalan kemudian hari, yang disebabkan oleh pekerjaan konsultansi.
11
Bila Bila
hal
ini ini
term termas asu uk
dala alam
kontra ntrak k
konsu nsulta ltansi, nsi,
kira iranya nya
perl perlu u
dipertimbangkan adanya professional liability insurance dari pihak konsultan. Dalam hal seperti sangat significant perlunya ada pengadministrasian kontrak yang baik, adanya dokumentasi yang baik dari setiap informasi, termasuk surat surat ijin ijin labola labolator torium ium bagi bagi bahan bahan dan perala peralatan tan yang yang digun digunaka akan n dalam dalam proy proyek ek,, term termas asuk uk sura suratt jami jamina nan n dari dari prod produs usen en atau atau supl suplie ierr baha bahan n dan dan perala peralatan tan,, terma termasuk suk testing testing dan dan perijin perijinan an dari dari instan instansi si yang yang berwen berwenan ang, g, term termas asuk uk berit berita a acar acara a dan dan lapo lapora ran n lampi lampira rann nnya ya,, term termas asuk uk arsi arsip p sura suratt menyurat terutama yang dapat menjadi bukti bila ada persoalan, termasuk perub perubaha ahan n gambar gambar,, spesif spesifika ikasi si teknis teknis,, dan penjad penjadwal walan an besert beserta a berita berita acaranya, dan lain dokumen yang otentik yang bisa menimbulkan bukti.
V.
PENUTUP
Dem Demikia ikianl nlah ah
pem pembaha bahasa san n
meng mengen enai ai
Mana Manaje jem men
Kont Kontra rak k
Jasa Jasa
Konsultansi dengan mengikuti pengertian upaya menyusun, menggunakan dan mengakhiri suatu kontrak, agar masing-masing pihak melakukan kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan. Di samping itu perlu disusun suatu matriks sebagai penjelasan cakupan setiap setiap pembahasa pembahasan n yang akan dilakukan dilakukan.. Variabel Variabel pertama pertama adalah adalah bentukbentukbentuk hubungan pihak-pihak dalam suatu proyek, seperti turn-key, kontrak design and builr, kontrak tiga segi dan sebagainya. Variabel kedua adalah hubungan antara siapa, apakah antara proyek dengan konsultan, dengan kontraktor, ataukah dengan supplier. Dalam uraian ini dibatasi dibatasi hubungan hubungan kontraktual kontraktual antara antara pemboron pemborong g dengan dengan proy proyek ek dan dan anta antara ra kons konsult ultan an deng dengan an proy proyek ek,, dan dan khus khusus us untu untuk k bent bentuk uk hubungan segitiga.
12