PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SMK NEGERI 38 JAKARTA TEAM TEACHING 1. BERLIANA LT 2. KUSDIYONO STANDAR KOMPETENSI : Menampilkan Sikap Positif Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
KOMPETENSI DASAR
1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasiona
INDIKATOR
2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan l
BENTUK SOAL
NO SOAL
PG PG PG
1 8 2 7
PG
3
PG ESAY
4 41
PG
5
PG
6
Mengidentifikasi perangkat lembaga peradilan
PG
13
Mendeskripsikan macam-macam lembaga peradilan
PG
9,11
Mendeskripsikan pengertian hukum Menentukan macammacam penggolongan Hukum Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional
Menganalisis fungsi dan peranan lembaga peradilan
PG
12,15 16
URAIAN
3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan
PG ESSAY
17,10 42
Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum
PG
17,18 19.20
Menganalisis macammacam perbuatan yang bertentangan dengan hukum
PG
21,22 23,24
ESSAY
43
Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi
PG
25,27
Menganalisis macammacam perbuatan yang berkategori korupsi
PG
26,29 30,32
ESSAY
44
PG
28,31
Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan
Menganalisis macammacam sanksi sesuai hukum yang berlaku
Menunjukkan contoh tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi
Menunjukkan contoh sikap anti korupsi Menunjukkan contoh
korupsi di Indonesia
gerakan/ organisasi anti korupsi
Menganalisis macammacam perbuatan anti korupsi Manampilkan sikap anti korupsi
PG
33
PG
34,35
PG
36,37 40
PG ESSAY
38,39 45
BENTUK SOAL PILIHAN GANDA
1. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh.... A. Prof Mr, E.M. Meyer B. Leon Duguit C. S.M.Amin, SH D. Utrech E. Prof, Dr.Notonegoro, SH 2. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah... A. Traktat dan Yurisprodensi B. Tertulis dan tidak tertulis C. Lokal dan internasional D. Objektif dan subjektif E. Publik dan Privat 3. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.... A. Lokal B. Subjektif C. Objektif
D. Material E. Formal 4. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian... A. pembukaan B. batang tubuh C. aturan tambahan D. aturan peralihan E. alinea 4 pembukaan 5. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan.... A. militer B. agama C. tata usaha negara D. umum E. mahkamah militer 6. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan .... A. umum B. agama C. militer D. negeri E. tinggi 7. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat.... A. fleksibel B. mendesak C. sementara D. mengikat E. universal 8. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut... A. doktrin B. traktat C. kebiasaan
D. justifikasi E. yurisprodensi 9. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah.... A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Pengadilan negeri D. Pengadilan militer E. Komisi Yudisial 10. Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Pengadilan tinggi D. Mahkamah militer E. Komisi Yudisial 11. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk .... A. menguji undang –undang terhadap UUD. B. Memutus peradilan tingkat kasasi C. Mengangkat memberhentikan hakim D. Menguji secara material UUD 1945 E. Membentuk seluruh partai politik 12. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan.... A. Negeri B. Tinggi C. Agama D. Militer E. Tata usaha negara 13. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang .... A. Hankam, politik dan sosial
B. C. D. E.
Politik, hankam dan HAM Sosial, politik dan ekonomi Ekonomi, politik dan budaya Sosial, ekonomi dan function publik
14. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.... A. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu B. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif D. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu E. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah 15. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan .... A. Agama B. Militer C. Umum D. Tatausaha negara E. Mahkamah konstitusi 16. MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang.... A. pengaawasan B. penberi nasehat C. pengamanan D. peradilan E. pelaksanaan hukum 17. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum.... A. Objektif B. Subjektif C. Positif D. Materil E. Formal 18. Ius constitutum adalah hukum yang ... A. berlaku umum dalam suatu negara
B. Hanya berlaku bagi orang tertentu C. Memuat perintah dan larangan D. Mengatur cara melaksanakan aturan E. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu 19. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah .... A. Undang-undang B. Kesadaran Masyarakat C. Budaya D. Politik E. Penguasa negara 20. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah A. KPK, Hakim dan Jaksa B. Polisi, Hakim dan Jaksa C. KPK, Jaksa dan Pengacara D. KPK, Polisi dan Jaksa E.Hakim, Polisi dan KPK 21. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal... A.106 B.107 C.108 D.109 E.110 22. Contoh tindak pidana pelangaran adalah A. Makar B. Menghina Presiden C. Menodai bendera D. Mabok E. Melangar susila
23. Pasal 154 KUHP mengatur tentang A. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden B. menyatakan permusuhan dan kebencian pada presiden
C. Menodai bendera /merobek bendera resmi negara RI D. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan E. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya. 24. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah…. A. Kesadaran Hukum B. Perkembangan masyarakat C. Kebudayaan D. Politik /penguasa E. Asas-asas konsistensi 25. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang... A. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara B. Pemberantasan tindak pidana korupsi C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa D. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas E. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat 26. Dibawah ini yang tidak ternasuk ciri –ciri korupsi A. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat B. perbuatan yang dapat merugikan negara C. tindakan yang menguntungkan para pejabat D. tindakan yang merugikan kepentingan umum E. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri 27. Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan .... A. Undang-undang no 20 tahun 2001 B. Undang-undang no, 30 tahun 2002 C. Undang-undang no, 28 tahun 1999 D. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 1999 E. Peraturan pemerintah No. 67 tahun 1999 28. Dari hasil survey “the transparency Internasional ” terhadap 99 negara di dunia, Indonesia menduduki rangking negara paling korup didunia nomor... A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5 29. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ... A. 6 Desember 2004 B. 7 Desember 2004 C. 8 Desember 2004 D. 9 Desember 2004 E. 10 Desember 2004 30. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk... A. Mahkamah Konstitusi B. Peradilan Umum C. Lembaga Peradilan D. Peradilan Agama E. Lembaga Swadaya Masyarakat 31. Upaya pemerintah untuk memberantas KKN telah dilakukan dengan membuat instrumen hukum ataupun melalui berbagai kebijakan antara lain : 1. menghindari sikap dan perilaku KKN 2. tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi 3. melaporkan bila mendapati praktek uang 4. berani mengatakan kebenaran 5. berani memberikan uang kepada aparat Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah... A. 1-2-3 B. 2-3-4 C. 3-4-5 D. 1-3-4 E. 2-3-5 32. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari.... A. Jeremy Pope B. Utrech C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Leon Duguit E. S.M.Amin SH 33. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah.... A. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku B. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang D. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng E. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif 34. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah... A. lembaga swadaya masyarakat B. perguruan tinggi C. lembaga riset D. organisasi kemasyarakatan E. golongan karya 35. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ... A. Universitas Gajah Mada B. Karang Taruna C. Lembaga penelitian D. Gerakan Indonesia Raya E. Bank Perkreditan Rakyat 36. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak.... A. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi B. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat D. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat E. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial 37. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama.... A. 10 hari B. 15 hari C. 20 hari
D. 25 hari E. 30 hari 38. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah.... A. partai politik B. lembaga negara C. media masa D. perguruan tinggi E. lembaga peradilan 39. media masa membeberkan tindak pidana korupsi secara besar-besaran sehingga pelaku mendapatkan sangsi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut merupakan peran media masa dalam... A. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas B. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat D. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya E. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat 40. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ... A. hukuman B. kekeluargaan C. keagamaan D. organisasi E. persaudaraan Essay
41. 42. 43. 44. 45. 46.
Sebutkan tiga ciri negara hukum? Tuliskan dua perbedaan antara pengadilan negeri dangan pengadilan tinggi? Sebutkan empat macam sangsi hukum Tuliskan empat dari enam sikap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Sebutkan dua peran media masa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
KUNCI JAWABAN
PILIHAN GANDA
1.B 2.A 3.E 4.B 5.D 6.C 7.D 8.A 9.E 10.B
11.A 12.A 13.E 14.A 15.C 16.D 17.C 18.E 19.A 20.B
21.B 22.B 23.B 24.E 25.B 26.C 27.A 28.B 29.D 30.E
31.D 32.A 33.A 34.E 35.B 36.B 37.E 38.C 39.A 40.C
ESSAY
1. Ciri negara hukum: - pengakuan dan perlindungan HAM - Peradilan yang bebas dan tidak memihak - Legalitas hukum dalam segala bentuk 2. perbedaan pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi adalah : - pengadilan negeri ditingkat kabupaten/kota, Pengadilan tinggi ditingkat propinsi - Pengadilan negeri peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi peradilan tingkat banding 3. macam-macam sangsi hukum - pidana mati - penjara - kurungan - denda 4. Sikap dalam upaya pemberantasan korupsi - memilih pemimpin yang baik dalam berbagai kesempatan - mendukung penuh upaya yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi - menghormati dan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan - berani mengatakan kebenaran atau tidak memutar balikan fakta - mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelsaikan masalah
- berperan aktif dalam berbagai kegiatan 5. Peran media masa - memberikan pendidikan politik pada masyarakat - mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik pada pemerintah - memperkuat masyarakat dan menciptakan lembaga pemerintahan yang kuat, terbuka dan bertanggung jawab - merumuskan agenda publik - memberikan control terhadap kebijakan pemerintah.
