KERANGKA ACUAN SOSIALISASI PROGRAM IMUNISASI BARU (POLIO INJEKSI) DAN IMUNISASI LANJUTAN (DPTHIB DAN CAMPAK)
A. PENDAHULUAN Sidang World Health Assembly (2012) tentang pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global yaitu dibutuhkan komitmen global dimana setiap negara perlu melaksanakan tahapan-tahapan yaitu : Pemberian imunisasi tambahan polio (tOPV) nasional , Penggantian dari trivalent oral polio vaccine (tOPV) ke bivalent oral polio vaccine (bOPV), (bOPV), Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV), Penarikan seluruh vaksin polio oral (OPV). Kasus polio asli Indonesia (indigenous) terakhir dilaporkan pada tahun 1995 di Jawa Timur. Pada tahun 2005 Indonesia mengalami KLB polio akibat virus polio importasi. Kasus terakhir dari KLB tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari 2006 di Aceh Tenggara. Sejak Februari 2006 sampai saat ini tidak ditemukan kasus polio di Indonesia, sehingga Indonesia oleh WHO di golongkan ke daerah non endemis. Virus polio yang yang sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) adalah virus polio tipe-1 dan tipe-3. Sedangkan virus polio tipe-2 se jak Oktober 1999 t idak ditemukan lagi sebagai virus polio liar (wild polio virus). Virus polio yang berasal dari vaksin OPV dapat mengalami mutasi genetik dan kembali menjadi virulen (mirip virus polio liar) sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan orang yang terjangkit. Kejadian tersebut disebutvaccine derived polio virus (VDPV). Menurut data WHO dari tahun 2000-2015, lebih dari 90% KLB VDPV di dunia diakibatkan oleh virus polio tipe-2 (yang berasal dari tOPV). Di Indonesia, belum pernah dilaporkan adanya VDVP tipe 2 namun VDPV tipe 1 pernah terjadi tahun 2005 di Madura dengan jumlah 46 kasus. Hal tersebut disebabkan karena angka cakupan imunisasi tOPV rendah, sehingga VDPV dapat menyebar melalui orang yang tidak diimunisasi dan mengalami mutasi. Menurut data WHO dari tahun 2000-2015, lebih dari 90% KLB VDPV di dunia diakibatkan oleh virus polio tipe-2 (yang berasal dari tOPV). VDPV merupakan suatu masalah yang serius, karena virus vaksin yangback mutated berpotensi menimbulkan wabah baru di daerah dengan cakupan imunisasi polio rendah. Jika angka cakupan imunisasi polio di masyarakat mendekati 100%, vaksin tersebut akan merangsang
pembentukan kekebalan sebelum sebelum VDPV dapat menyebabkan kelumpuhan. Untuk
memastikan bahwa seluruh masyarakat terlindungi dari virus polio tipe 2 setelah penarikan tOPV, dilakukan introduksi minimal 1 dosis Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin. Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) WHO merekomendasikan seluruh negara untuk melakukan introduksi minimal 1 dosis IPV ke dalam program imunisasi rutin\
B. TUJUAN a.
Untuk mengurangi risiko terjadinya KLB setelah penarikan OPV tipe 2
b. Untuk menghentikan KLB secepatnya apabila virus polio tipe 2 muncul kembali c.
Untuk meningkatkan imunitas terhadap virus polio tipe 1 dan 3
d. Vaksin IPV sangat aman dan tidak menyebabkan kelumpuhan e. Introduksi IPV merupakan fase menuju penghentian penggunaan OPV setelah eradikasi virus polio liar berhasil dicapai f.
Ketika penggunaan OPV dihentikan, maka selanjutnya IPV yang akan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap polio
g.
Pelaksanaan introduksi IPV juga dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali para orang tua/pengasuh mengenai pentingnya imunisasi serta menginformasikan pada mereka imunisasi yang belum didapat oleh anak-anak mereka dan imunisasi apa yang harus diberikan selanjutnya
c. SASARAN 1. Berikan vaksin IPV pada usia anak 4 bulan, bersamaan dengan OPV4 dan DPT-HB-Hib3/Penta3 2. 2. Vaksin IPV diberikan secepatnya setelah bayi usia 4 bulan 3. Vaksin IPV diberikan sebagai tambahan pemberian 4 dosis OPV 4. Vaksin OPV tetap merupakan vaksin utama untuk mencapai eradikasi polio
masalah yang serius, karena virus vaksin yang back mutated berpotensi menimbulkan wabah baru di daerah dengan cakupan imunisasi polio rendah. Jika angka cakupan imunisasi polio di masyarakat mendekati 100%, vaksin tersebut akan merangsang pembentukan kekebalan sebelum VDPV dapat menyebabkan kelumpuhan. Untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlindungi dari virus polio tipe 2 setelah penarikan tOPV, dilakukan introduksi minimal 1 dosis Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin. Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) WHO merekomendasikan seluruh negara untuk melakukan introduksi minimal 1 dosis IPV ke dalam program imunisasi rutin. B. TUJUAN a. Untuk mengurangi risiko terjadinya KLB setelah penarikan OPV tipe 2 b. Untuk menghentikan KLB secepatnya apabila virus polio tipe 2 muncul kembali c. Untuk meningkatkan imunitas terhadap virus
polio tipe 1 dan 3 d. Vaksin IPV sangat aman dan tidak menyebabkan kelumpuhan e. Introduksi IPV merupakan fase menuju penghentian penggunaan OPV setelah eradikasi virus polio liar berhasil dicapai f. Ketika penggunaan OPV dihentikan, maka selanjutnya IPV yang akan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap polio g. Pelaksanaan introduksi IPV juga dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali para orang tua/pengasuh mengenai pentingnya imunisasi serta menginformasikan pada mereka imunisasi yang belum didapat oleh anak-anak mereka dan imunisasi apa yang harus diberikan selanjutnya. C. SASARAN 1. Berikan vaksin IPV pada usia anak 4 bulan, bersamaan dengan OPV4 dan DPT-HB-Hib3/Penta3 2. Vaksin IPV diberikan secepatnya setelah bayi usia 4 bulan 3. Vaksin IPV diberikan sebagai tambahan pemberian 4 dosis OPV
4. Vaksin OPV tetap merupakan vaksin utama untuk mencapai eradikasi polio D.PELAKSANAAN Pelaksanaan
Pada
usia
anak
4
E. RUANG LINGKUP I. PERSIAPAN
Pertemuan/Sosialisasi tingkat Provinsi Pertemuan/Sosialisasi tingkat Kabupaten / Kota
Koordinator kegiatan imunisasi di kelurahan
LS/LP terkait
Out put: Microplanning, Mapping sasaran, kebutuhan sumber daya
Pertemuan/Sosialisasi tingkat Kelurahan/desa
Lurah, PKK, Perkumpulan Wirit, Toga, Toma, Babinsa, Kapolsek, dan lain-lain.
Petugas imunisasi
Petugas Puskesmas, Bidan, bidan desa, tenaga kesehatan dan kader-kader kesehatan
Out put: microplanning, mapping sasaran dan kebutuhan SD
Pendistribusian Vaksin
Propinsi ↔ Kab/Kota
Kab/Kota ↔ Puskesmas
Puskesmas↔ Polindes
bulan
KIE Penyusunan mikroplaning :
Perhitungan jumlah sasaran Bayi Baru Lahir
Biaya operasional & logistic
Pemetaan kekuatan (nakes & kader, pos pelayanan, peralatan rantai vaksin)
Jadwal pengambilan/distribusi vaksin dan media KIE ke pos pelayanan
Jadwal & lokasi pelayanan
Jadwal supervisi, pelaporan
Rencana penanganan KIPI
Rencana sosialisasi & mobilisasi
Rencana sosialisasi, koordinasi LS/LP dan pelatihan berjenjang ii. Pelaksanaan :
Hari H:
Perhitungan kebutuhan jumlah petugas, kader dan koordinator yang diperlukan untuk sejumlah posyandu yang dibuka dan hari pe laksanaan
Sweeping
Perhitungan kebutuhan jumlah petugas, kader dan koordinator yang diperlukan
III. Pemantauan/Monitoring:
Monitoring dilakukan dengan mengambil sampel : 25% kab/kota dan 30% puskemas
Out put: keyakinan bahwa Semua Bayi Usia 4 bulan sudah mendapatkan Imunisasi IPV
IV. EVALUASI:
Penyelesaian Laporan
Dokumentasi
Penyelesaian Pertanggungjawaban keuangan
Evaluasi ↔ pertemuan di Dinas Kesehatan kabupaten Ogan ilir, peserta: kab/kota
E. NARASUMBER 1.Tri Ratna Puspitasari, S.Kep, Ners 2. Ely Purwanti, SKM
G. PEMBIAYAAN Dibiayai oleh Dana BOK tahun 2017 H. PENUTUP Demikianlah melalui program ini diharapkan Program Imunisasi baru (Polio Injeksi) dan Imunisasi Lanjutan (DPTHIB dan Campak) dapat terlaksana dengan baik terkhusus diwilayah kerja Puskesmas Payakabung. I.LAMPIRAN - Daftar Hadir - Jadwal Materi - Dokumentasi - Undangan
