BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Latar Belakan Belakang g
Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib (wajib pajak) yang dengan dengan senang senang hati dan suka rela membaya membayarr pajak. pajak. Menginga Mengingatt pajak pajak adala adalah h beban beban –yang –yang akan akan mengu mengura rangi ngi laba laba bersih bersih perus perusah ahaan aan-- maka maka perus perusah ahaan aan akan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan caracara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Pajak merupakan merupakan sumber penerimaan penerimaan Negara disamping disamping penerimaan penerimaan dari sumber lain. engan p!sisi yang sedemikian sedemikian penting itu pajak merupakan penerimaan penerimaan strategis yang harus dikel!la dengan baik !leh negara. alam struktur keuangan Negara tugas dan "ungsi penerimaan pajak dijalankan !leh irekt!rat #enderal Pajak dibawah epartemen $euangan %epublik &nd!nesia. Pemerintahan dinilai terlalu menyederhanakan kasus ma"ia pajak yang melibatkan 'ayus 'ayus HP ambuna ambunan. n. kibat kibatnya nya,, pengungk pengungkapan apan kasusny kasusnyaa tidak tidak tuntas tuntas dan penegaka penegakan n hukumnya juga tidak maksimal. *leh sebab itu, tak heran jika di saat kasus 'ayus masih ditangani, muncul lagi kasus lainnya. alam hal ini, makalah makalah ini akan membahas membahas tentang penyelewengan penyelewengan pajak !leh perusahaan perusahaan pertambangan P nc!ra nc!ra Mining +erice, dimana dugaan penyelewengan pen yelewengan pajaknya paja knya diadukan ke irekt!rat #enderal (itjen) Pajak. +eperti yang dikutip dalam artikel yang menyebutkan menyebutkan penyelewengan yang dilakukan !leh P nc!ra adalah sebagai berikut. #akarta - P nc!ra Mining +erice diduga melakukan penyelewengan pajak. Perusahaan tambang ini diadukan ke irekt!rat #enderal (itjen) Pajak. ap!ran ini dilakukan karena perusahaan ini diduga sewenang-wenang karena dimiliki !leh $epala adan $!!rdinasi Penanaman M!dal ($PM) 'ita /irjawan. 0$!mit 0$!mitmen men Preside Presiden n +1 +1 untuk untuk menjala menjalankan nkan pemeri pemerintah ntahan an yang yang bersih bersih pun sebaikny sebaiknyaa dibuktikan, bukan cuma jadi alat pencitraan,0 ujar #uru icara 2!rum Masyarakat Peduli $eadilan, 1!se" %i3al di kant!r Pusat itjen Pajak, #alan 'at!t +ubr!t! ap!ran ap!ran itu dilakuk dilakukan an terkait terkait beredarn beredarnya ya d!kumen d!kumen dugaan dugaan penyelew penyelewenga engan n pajak pajak yang yang dilakukan P nc!ra Mining +erice. alam d!kumen lap!ran keuangan yang terdiri dari neraca, lap!ran laba rugi, dan lap!ran perubahan m!dal yang berakhir pada tanggal 45 esember 6778 ditemukan berbagai kejanggalan sehingga aparat pajak perlu menelusuri jumlah p!tensi kerugian negara yang diakibatkan perusahaan tersebut. 1aitu dengan cara menghindari pembayaran pajak. 0$uat dugaan, tindakan manipulasi lap!ran keuangan tersebut tidak terjadi sekali. +elain itu, tindakan serupa juga diduga dilakukan di sejumlah perusahaan grup nc!ra yang menjamur ketika 'ita menduduki p!sisi $epala $PM,0 tegas 1!se" %i3al. 1
ebih lanjut 1!se" %i3al menjelaskan, kejanggalan dalam d!kumen neraca P nc!ra Mining +erice per tanggal 45 esember 6778 itu antara lain ,tidak terdapat pergerakan inestasi atau tidak tidak ada kegiat kegiatan an inest inestasi asi.. etapi tapi dalam dalam lap!ra lap!ran n laba laba rugi rugi tahun tahun buk buku u yang yang sama, sama, perusahaan tersebut terseb ut malah membukukan penghasilan peng hasilan %p 49.:96.;77.777. 49.:96.;77.77 7. 0i neraca yang sama, P nc!ra Mining +erice mengaku tidak memiliki utang, namun anehnya dalam lap!ran laba rugi ditemukan ditemukan pembayaran pembayaran bunga sebesar %p 58.49;.5<7.5:5,0 58.49;.5<7.5:5,0 ujar 1!se". ikat ikatak akan an 1!se", se", pada pada lap!r lap!ran an "iska "iskall per tangg tanggal al 45 esem esember ber 677 6778 8 ditem ditemuka ukan n buk bukti ti pem!t!ngan pajak senilai %p =.445.897.777 dari sebuah perusahaan. etapi etapi tidak ada kejelasan atas transaksi apa pem!t!ngan pajak tersebut dilakukan. 0kan muncul pertanyaan, apakah p!t!ngan tersebut sudah benar-benar diset!rkan>0 jelasnya. 1!se" mende mendesa sak k agar agar apara aparatt pemer pemeriks iksaa pajak pajak dan dan ada adan n Peme Pemeri riksa ksa $euan $euangan gan (P$ (P$)) memeriksa memeriksa sebuah perusahaan perusahaan tambang tambang Middle ?ast @!al (M?@) yang berbasis di +ingapura dan #akarta. M?@ diketahui telah menyumbang dana sebesar =77 ribu d!lar + kepada 1ayasan 1ayasan nc!ra yang didirikan 'ita /irjawan. erdas dasark arkan sur surat P ank Mandir diri kep kepada ada Middl ddle ?ast @!al !al Pte td N!A 9 +p.#/MB596;B677: +p.#/MB596;B677: tertanggal 5= esember esember 677: tentang penjelasan Cransaksi rans"er rans"er Daluta sing t! nc!raC jelas terlihat adanya trans"er sebesar E+F =77.777 dari Middle ?ast @!mpany ke 1ayasan 1ayasan nc!ra. 0Perintah trans"er ke 1ayasan nc!ra itu sendiri telah terjadi pada tanggal 6< N!ember 677:, sebagaimana terlihat pada bukti teleG +ingle ransacti!n @redit Master,0 ujarnya. Pada Pada bukti bukti teleG teleG dengan dengan senderCs senderCs re"eren re"erence ce CA67A7:5 CA67A7:56678 66787765 77654787 47876C 6C itu, itu, terlihat terlihat trans"er trans"er terjadi pada tanggal 6< N!ember 677: senilai E+F =77.777 dari Middle ?ast &nd!nesia beralamat di +udirman +udir man Pla3a-Pla3a Marein t.67 #alan #enderal #ende ral +udirman $a <;-<8, <; -<8, dengan bener"iciary cust!mer (penerima kiriman dana) adalah 1ayasan nc!raBnc!ra 2!undati!n. #uga dijelaskan melalui teleG itu mengenai remittance in"!rmati!nA M?@ +p!ns!rship "!r &nd!nesia Pintar Pr!gram. Menurut 1!se" %i3al, sumbangan itu mencurigakan karena selain tidak pernah dilap!rkan pajak penerimaannya !leh yayasan bersangkutan, juga dinilai sarat kepentingan. iduga hal ini terkait p!sisi 'ita sebagai $epala $PM dan M?@ yang memper!leh k!nsesi tambang di $alimantan imur. imur. 0+ebagai perusahaan multinasi!nal, M?@ punya yayasan sejenis dengan 1ayasan nc!ra. $enapa harus menyumbang ke nc!ra, bukan diberikan ke yayasan sendiri. palagi jika uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat di sekitar tambang. da m!ti" apa ini>0 tanya tan ya 1!se" 1!se" %i3al. Menurutnya, P M?@ yang memiliki inestasi tambang di $altim, sebelum menyet!r dana sp!ns!r kepada 1ayasan nc!ra, juga telah menyet!r dana sp!ns!rship sebesar E+F 557.777 kepada P nc!ra +p!rts. ana sp!ns!rship itu dalam rangka pertandingan '!l" President @up yang digelar pada bulan #uli 677:, sebelum 'ita menjabat $epala $PM. 2
0$ita mencium gelagat tidak baik dari keanehan lap!ran keuangan dan transaksi tersebut. #angan sampai ada m!ti" dagang, suap, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya di balik itu semua,0 tegasnya. 1.2 Rumusan Masalah •
• •
pakah P. nc!ra Mining +erice dapat dikenakan tuduhan melakukan penggelapan pajak> pakah lap!ran ini dapat dikateg!rikan sebagai salah satu sengketa pajak> agaimanakah +engketa pajak dan cara penyelesaiannya>
1.3 Tujuan
5. Mengetahui dasar-dasar hukum perpajakan di ind!nesia 6. Mengetahui +engketa pajak dan cara penyelesaiannya. 4. Mengetahui keberadaan Pengadilan Pajak sebagai s!lusi untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak.
3
BAB II PEMBAHAAN 2.1 Dasar!Dasar Hukum Per"ajakan D# In$%nes#a
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. *leh karena itu, sekt!r pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kel!nggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui +urat Pemberitahuan Pajak (+PP). kan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Hal ini mend!r!ng pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. +alah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. $eberadaan lembaga ini masih k!ntr!ersial. eberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. i lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan e"ek jera yang p!tensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. +aat ini, penyelesaian permasalahan sengketa dibidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. +ebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi adan Penyelesaian +engketa Pajak (P+P). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat !byek sengketa pajak adalah +urat $etetapan Pajak (+$P) yang masih merupakan lingkup !byek Peradilan ata Esaha Negara (PEN). ahirnya Endang-Endang N!m!r 59 ahun 6776 tentang Pengadilan Pajak (EE N!m!r 59 ahun 6776) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa se!lah!lah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di #akarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Endang-Endang N!m!r 59 ahun 5:<7 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (EE N!m!r 59 ahun 5:<7) sebagaimana telah diubah dengan Endang-Endang N!m!r 4= ahun 5::: dan terakhir diubah lagi dengan Endang-Endang N!m!r 9 ahun 6779 tentang Kekuasaan Kehakiman (EE N!m!r 9 ahun 6779). Pajak juga merupakan sarana re"!rmasi negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan negara, meningkatkan tingkat keadilan, serta pr!gresiitas dari pungutan pajak itu sendiri. 4
Pemungutan pajak beserta perangkat hukum untuk mengatur tata caranya merupakan amanat Endang-Endang asar Negara %epublik &nd!nesia ahun 5:9= (EE 5:9=). +ecara singkat dan tegas, pernyataan tentang pajak tercantum dalam mandemen $etiga EE 5:9= Pasal 64 yang berbunyi, Pajak dan pungutan lain yang bersi"at memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.I ahulu, sebelum amandemen atas EE 5:9= dilakukan, aturan tentang pajak dicantumkan dalam Pasal 64 ayat (6) yang menyatakan, +egala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.I engan demikian, dibandingkan dengan EE 5:9= terdahulu, redaksi kalimat k!nstitusi pascaamandemen menunjukkan ketegasannya dalam mengatur hal perpajakan. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku saat ini adalah EndangEndang N!m!r ; ahun 5:84 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (EE N!m!r ; ahun 5:84) yang telah direisi melalui Endang-Endang N!m!r : ahun 5::9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19! tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (EE N!m!r : ahun 5::9). $arena merupakan saat dibentuknya sebuah aturan pajak nasi!nal yang baru, maka tahun 5:84 disebut sebagai tahun re"!rmasi pajak. +ebelum dibentuk dan diberlakukannya EE N!m!r ; ahun 5:84, dunia perpajakan di negara ini mengenal asas-asas pemungutan pajak yang disebut ri harma PerpajakanI. $etiga asas tersebut adalah sebagai berikut. ahwa pemungutan pajak harus adil dan merata yang meliputi subyek maupun !byek a" perpajakan. +i"atnya uniersal atau n!ndiskriminati". Harus ada kepastian hukum mengenai pemungutan pajak. engan kepastian hukum b" yaitu bahwa sebelum pemungutan pajak dilakukan harus ada undang-undang terlebih dahulu. $etepatan waktu pemungutan pajak. Membayar dan menagih harus tepat pada #" waktunya, artinya pada saat !rang memiliki uang (asas #on$enien#% dan e"isiensi). +elanjutnya, sejak EE N!m!r ; ahun 5:84 berlaku sebagai undang-undang pajak nasi!nal, asasasas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut adalah seperti di bawah ini. $esederhanaan ( simpli&i#ation o& la') ahwa undang-undang tentang perpajakan agar a" disusun sesederhana mungkin sehingga mudah dimengerti isi maupun susunan katakatanya. b" $eg!t!ng-r!y!ngan nasi!nal ahwa warga masyarakat harus berperan akti" dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan. #" Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban perpajakan kepada wajib pajak sendiri, maksud pemberian kepercayaan diharapkan agar warga sadar akan kewajiban kenegaraan karena Negara sudah memberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajaknya sendiri. $epercayaan yang diberikan kepada masyarakat disebut sel& assessment . d" danya kesamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan "iskus. 5
e"
$epastian dan jaminan h!kum ahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus dih!rmati adanya asas-asas kebenaran dan asas praduga tak bersalah. rtinya, wajib pajak belum dinyatakan bersalah apabila belum ada bukti-bukti nyata.
2.1.1 Pengert#an Dan #stemat#ka Hukum Pajak
Hukum pajak atau hukum "iskal ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan sese!rang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan !rang-!rang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Hukum Pajak mengatur siapa subjek dan wajib pajak, !byek pajak, kewajiban wajib pajak kepada pemerintah, timbulBhapusnya hutang pajak, cara penagihan pajak dan cara megajukan keberatanBbanding serta pengadilan pajak. Hukum Pajak secara sistematis dibedakan antara Hukum Pajak Materiil (Material taG law) dan hukum Pajak 2!rmal (2!rmal taG law)A a. Hukum Pajak Materiil adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak, dan siapa-siapa dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar. Hukum pajak material membuat n!rma-n!rma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan p!la hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. b. Hukum Pajak 2!rmal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. +ecara mudah dapat dirumuskan bahwa hukum pajak materiil berisi ketentuan-ketentuan tentang siapa, apa, berapa dan bagaimana. engan demikian, hukum pajak "!rmal merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. 1ang termasuk hukum pajak "!rmal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. agian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, k!ntr!l !leh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (+ebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan pr!sedur dalam pemungutanya. Maksud hukum "!rmal adalah untuk melindungi, baik 2iskus maupun wajib pajak. #adi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. (tulisan ini sengaja disisipkan !leh penyusunA +ent!t ask!r!) Misalnya hukum pajak materiil menetapkan, bahwa sese!rang yang bertempat tinggal di &nd!nesia lebih dari 584 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan mempunyai penghasilan yang jumlahnya di atas P$P, maka !rang yang bersangkutan telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan statusnya telah menjadi /ajib Pajak. 6
2.1.2 anks# Pajak
+anksi administrasi menurut EE $EP dibagi atas 4 macam yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. +anksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersi"at hukum publik. alam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. +anksi administrasi berupa bunga sebesar 6J sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan +P, dikenakan +$P$ (+urat $etetapan Pajak $urang ayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh temp!, terlambat membayar +$P$ dan +$P$, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian +P. +edangkan sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundangundangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut EndangEndang $EP tahun 6777, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara =7-577J dari jumlah pajak yang tidakBkurang dibayar. Pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat buah latar belakang
"alsa"ah
yakniA a. (etribution sebagai "alsa"ah tertua dengan semb!yan an e%e &or an e%e yang berbasis balas dendamK narapidana harus membayar utang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. b. )eterren#e yang bertujuan, bahwa pemberian hukuman ber"ungsi sebagai c!nt!h yang akan menghalangi mereka yang berniat melakukan kejahatan (general deterren#e) dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat perbuatan pidana lainnya spe#i&i# ( deterren#e). c. *n#apa#itationK pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat sehingga mereka tidak akan lagi merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya. d. (ehabilitation yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui pr!gram k!reksi dan layanan. Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan !leh pejabat terkait untuk menjamin supaya /ajib Pajak dan cal!n /ajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan +P, pembukuan dan in"!rmasi lain yang relean serta membayar pajak pada waktunya. +arana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan +P, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyeludupan pajak. +alah satu "akt!r yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan !leh /ajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai #omplian#e #ost . +edangkan biaya yang dikeluarkan "iskus dalam rangka pelaksanaan "ungsi-"ungsinya disebut sebagai administrati$e #ost . ime #ost adalah waktu yang terpakai !leh /ajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca 7
"!rmulir +P dan buku petunjuknya, waktu untuk berk!nsultasi dengan akuntan dan k!nsultan pajak untuk mengisi +P, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kant!r pajak. 2akt!r penentu #ost o& ta+ation dapat diuraikan sebagai berikut A a" ,a#ri&i#e o& in#ome adalah peng!rbanan /ajib Pajak menggunakan sebagian penghasilan atau hartaBuangnya untuk membayar pajak itu. b" )istortion #ost adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam pr!ses pr!duksi dan "akt!r pr!duksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah p!la perilaku ek!n!mi. +ebagai c!nt!h adalah pajak dapat merupakan disincentie terhadap indiidu maupun perser!an dalam berk!nsumsi dan berpr!duksi. #" Cost o& ta+ation yang ketiga adalah running c!st, yakni biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi indiidu. iaya ini disebut juga taG !perating c!stI yang dibagi menjadi biaya untuk sekt!r publik dan sekt!r swastaBpriate. 2.1.3 &aj#' Pajak
/ajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan /P adalah !rang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pem!t!ng pajak tertentu. /ajib pajak bisa berupa wajib pajak !rang pribadi atau wajib pajak badan. /ajib pajak pribadi adalah setiap !rang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. i &nd!nesia, seiap !rang wajib menda"tarkan diri dan mempunyai n!m!r p!k!k wajib pajak (NP/P), kecuali ditentukan dalam undang-undang. $epatuhan perpajakan dapat dide"inisikan sebagai suatu keadaan dimana /ajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan "!rmal dan kepatuhan materiil. 1ang dimaksud dengan kepatuhan "!rmal adalah suatu keadaan dimana /ajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara "!rmal sesuai dengan ketentuan "!rmal dalam undang-undang perpajakan. +edangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana /ajib Pajak secara substanti"Bhakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. $epatuhan materiil meliputi juga kepatuhan "!rmal. Epaya-upaya pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi taG easi!n telah lama diadakan. Entuk &nd!nesia, pada tahun 5:<6 melalui +'% (,tud% roup on Asian Ta+ Administration and (esear#h. telah disidangkan di #akarta dengan salah satu tema utama adalah ,ome Aspe#ts o& *n#ome Ta+ A$oidan#e or /$asion" Epaya untuk mengurangi ta+ e$asion lebih dini pada tingkat yang lebih menggl!bal telah diadakan !leh &2 pada tahun 5:87 di Paris dengan tema yang lunak yakni The )ialogue bet'een the ta+ administration 8
and the ta+pa%er up to the &iling o& the ta+ return" $etidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau ta+ e$asion"
Perilaku /ajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya !leh ernard P. Herber, dibedakan menjadi tiga yakni ta+ e$asion0 ta+ a$oidan#e dan ta+ delinuen#%2 ari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ta+ e$asion adalah perbuatan melanggar undang-undang. Misalnya menyampaikan di dalam +P jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement o& in#ome) di satu pihak dan atau melap!rkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (o$erstatement o& the dedu#tions) di lain pihak. entuk taG easi!n yang lebih parah adalah apabila /ajib Pajak sama sekali tidak melap!rkan penghasilannya (non-reporting o& in#ome). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan. i &nd!nesia perbuatan yang termasuk dalam taG easi!n diancam dengan hukuman pidana "iscal yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 4: EE $EP 6777. alam ta+ a$oidan#e /ajib Pajak meman"aatkan peluang-peluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Perbuatannya ini secara har"iah tidak melanggar undangundang perpajakan, tapi dari segi jiwa undang-undang perpajakan termasuk perbuatan yang melanggar. Misalnya pada bulan esember 6777 /ajib Pajak akan menerima penghasilan sebesar %p 6=.777.777,- yang akan terkena tari" Pajak Penghasilan sebesar 57J. dapun cara-cara mencegah /ajib Pajak melakukan taG easi!n antara lain dapat berupa pemeriksaan pajak 3ta+ audit.4 sistem in"!rmasi yaitu dial!g dan saling tukar pandangan antara /ajib Pajak dan "iskus harus tetap diadakanK administrasi pajak dalam arti sebagai pr!sedur meliputi antara lain tahap-tahap penda"taran /ajib Pajak, penetapan, dan penagihan.K kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (probabilit% o& dete#tion and le$el o& penalties). Hal ini pada hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau ta+ la' en&or#ement serta tingginya tari" pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan peman"aatan dana pajak.
2.1.( u')ek * +')ek Pajak +ubyek Pajak adalah !rang yang dituju !leh EE untuk dikenakan pajak. +ubyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diper!lehnya dalam tahun pajak. +ubyek pajak meliputi !rang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. 1ang dimaksud dengan entuk Esaha etap (E atau dalam bahasa &nggrisA permanent establishment ) adalah bentuk usaha yang dipergunakan !leh !rang pribadi yang tidak bertempat tinggal di &nd!nesia atau berada di &nd!nesia tidak lebih dari 584 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 56 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di &nd!nesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di &nd!nesia. 9
+uatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (pla#e o& business) yaitu "asilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.empat usaha tersebut bersi"at Permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari *rang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di &nd!nesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula !rang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama !rang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di &nd!nesia. *rang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di &nd!nesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di &nd!nesia apabila !rang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di &nd!nesia menggunakan agen, br!ker atau Perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan suransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar &nd!nesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di &nd!nesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran Premi suransi di &nd!nesia atau menanggung risik! di &nd!nesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di &nd!nesia. Menanggung risik! di &nd!nesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risik! tersebut terjadi di &nd!nesia. 1ang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di &nd!nesia. Menurut Endang-Endang Perpajakan &nd!nesia, bentuk usaha yang dipergunakan !leh +ubjek Pajak uar Negeri untuk menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan di &nd!nesia, dapat dikatakan sebagai E yang dapat berupaA tempat kedudukan manajemenK cabang perusahaanK kant!r perwakilanK gedung kant!rK pabrikK bengkelK pertambangan dan penggalian sumber alamK wilayah kerja pengeb!ran yang digunakan untuk ekspl!rasi pertambanganK perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutananK pr!yek k!nstruksi, instalasi, atau pr!yek perakitanK pemberian jasa dalam bentuk apapun !leh pegawai atau !leh !rang lain, sepanjang dilakukan lebih dari ;7 hari dalam jangka waktu 56 bulanK !rang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebasK dan agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di &nd!nesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risik! di &nd!nesia. *byek Pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. 2.1., Utang Pajak
Pajak dipandang dari segi hukum akan terutang apabila memenuhi syarat subjekti" yang berhubungan dengan !bjek pajak dan syarat !bjekti" yang berhubungan dengan subjek pajak. Etang Pajak menurut -aham -%rmal timbul karena perbuatan "iskus, yakni "iskus menerbitkan +$P. +ecara ekstrim, sese!rang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak 10
penghasilanB pendapatannya jika "iskus belum menerbitkan +$P. +edangkan menurut -aham mater##l utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. erpenuhinya ketentuan dalam undang-undang tersebut disebut sebagai tatbestand . Misalnya syarat timbulnya utang pajak bagi sese!rang () menurut EE PPh 6777 antara lainA #ika si telah bertempat tinggal atau berada di &nd!nesia lebih dari 584 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan si telah mempunyai penghasilan setahun di atas P$P, maka sudah timbul utang pajak bagi si . ia tidak perlu menunggu "iskus menerbitkan +$P. imbulnya utang pajak menurut "aham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena Endang-Endang atau karena tatbestand , yaitu Lrangkaian dari keadaankeadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang &eitelijk0 %uridis0 persoonlijk maupun zakelijk ) yang dapat menimbulkan utang pajak. erutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur rumus pajak, yakni adanya ta+ base atau dasar pengenaan pajak, ta+ rate atau tari"" pajak dan adanya ta+ pa%er atau /ajib Pajak. ari" pajak dikalikan dasar pengenaan pajak akan menghasilkan utang pajak atau ta+ liabilit%, yang dapat juga disajikan dan persamaanA Pajak ari" G asar Pengenaan Pajak (aG %ate G ase) i dalam Hukum Pajak juga dikenal istilah atbestand, yaitu Lrangkaian dari keadaankeadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang &eitelijk , yuridis, persoonlijk maupun zakelijk ) yang dapat menimbulkan utang pajak. 2.1. Hukum Pajak /%rmal
eberapa hukum pajak "!rmal yaituA EE N!.68B677< tentang perubahan ketiga $etentuan Emum dan ata @ara Perpajakan, EE N!. 5;B6777 tentang perubahan kedua dari EE N! ;B5:84 tentang $etentuan Emum dan ata @ara PerpajakanK EE N! 5:B6777 entang Penagihan Pajak an +urat PaksaK EE N!. 67B5::< tentang Penerimaan Negara ukan Pajak (PNP)K EE N!. 5
2.1.0 A$m#n#stras# Hukum Pajak
&lmu administrasi adalah cabang atau disiplin ilmu s!sial yang melakukan studi terhadapIadministrasiI sebagai salah satu "en!mena masyarakat m!dern. dministrasi 11
sebagai !bjek studi &lmu dministrasi paling sedikitnya mempunyai 57 (sepuluh) aspek yang penting yakni administrasi merupakan suatu "en!mena s!sial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat (m!dern). ?ksistensi daripada dministrasiI ini berkaitan dengan !rganisasi (dalam arti m!der), artinyaA administrasiI itu terdapat di dalam suatu !rganisasiI. #adi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasiI dalam masyarakat dia harus mencari terlebih dahulu suatu !rganisasiI yang masih hidupK di situ terdapat administrasi. 2.1.
etentuan Umum Dan Tata ara Per"ajakan
$etentuan tatacara perpajakan dimulai dengan +urat Pemberitahuan, +urat +et!ran Pajak, +urat $etetapan Pajak, +urat agihan, Pembukuan B Pemeriksaan, Penyidikan, +urat Paksa, $eberatan, anding dan P$. +ecara "ungsi!nal +P merupakan sarana k!munikasi antara wajib pajak dan "iskus. agi wajib pajak merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu peri!de "iskal, sedang bagi "iskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. +ecara "isik +P adalah "!rmulir yang telah disiapkan "iskus untuk diisi wajib pajak guna melap!rkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pr!ses pengisian +P secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi "iskal baik yang bersi"at administrati" maupun pidana dapat berawal dari pengisian +P yang tidak benar dan tidak lengkap. ?ksistensi +P dalam sistem perpajakan yang menganut sel" assessment merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa +P maka sistem perpajakan yang menganut sel" assessment akan berubah menjadi !""icial assessment dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan "iskus semata-mata. Penetapan !leh "iskus dalam k!ndisi yang demikian ini yakni /ajib Pajak tidak menyampaikan +P walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan secara eG-!""ici!. #umlah pajak terutang dalam +$P yang eG-!""ici! dapat dipastikan berjumlah jauh lebih besar daripada yang seharusnya, karena perhitungan "iskus hanya didasarkan pada taksiran saja. idak menyampaikan +P tepat pada waktunya diancam dengan sanksi administrasi berupa denda administrasi. idak menyampaikan +P atau menyampaikan +P yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana. Pr!sedur pajak (Corporate ta+ pro#edures) di &nd!nesia berdasarkan EE N!. 5; ahun 6777 menyangkut masalah )ue date &or 5iling Corporate Ta+ (eturns, atau batas waktu penyampaian +P Pajak PenghasilanK Pro#edures &or e+tending due date &or &iling , atau pr!sedur untuk memperpanjang masa penyampaian +PK /stimated ta+ return atau perkiraan pajak penghasilan yang terutang untuk tahun depan. $etentuan ini di &nd!nesia diatur dalam Pasal 6= EE PPh 6777K Penalties and *nterest4 ,tatute o& limitations &or e+amination o& returns4 Claim &or re&und pro#edures atau pr!sedur untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak dan appeal Pro#edures to Ta+ Authorit% and Court0 atau pr!sedur mengajukan keberatan ke irektur #enderal Pajak dan Pengadilan Pajak. 2.1.4 Pera$#lan Pajak 12
Manusia pada dasarnya lahir ke permukaan bumi bebas dan merdeka, dan pada dirinya melekat hak-hak asasi yang mendasarinya. Namun dia tidak mungkin hidup se!rang diri di tengah-tengah masyarakat, seperti cerita %!bins!n @rus!e, se!rang pelaut yang terdampar disebuah pulau kecil. ia hidup tak berkawan kecuali dengan binatang-binatang, dia tidak butuh hukum, karena hukum itu baru dibutuhkan dalam suatu pergaulan hidup manusia. %ealitasnya manusia hidup bermasyarakat, dimana didalamnya ada kepentingan indiidu dan kepentingan masyarakat antara keduanya selalu berkaitan atau kadang-kadang terjadi pertentangan. isinilah pentingnya kehadiran hukum termasuk didalamnya lembaga peradilan yang ber"ungsi menyelesaikan masalahBsengketa diantara pihak, setelah upaya penyelesaian internal (kemanusiaan, tidak berhasil dicapai kata sepakatBkata damai). emikian halnya dengan masalah pajak, praktis merupakan peradilan kekayaan dari sekt!r pergaulan hidup manusia ke sekt!r !rganisasi Negara, guna mempertahankan kehidupannya. Entuk mengatur keharm!nisan dalam mengalihkan kekayaan dari indiidu kepada masyarakat (negara), diperlukanlah peraturan mengenai perpajakan. agaimana bila terjadi sengketa antara rakyat sebagai indiidu dan alat-alat negara (sebagai pemungutBpenanggung-jawab pajak misalnya). Pada mulanya, bila terjadi sengketa antara rakyat dengan alat-alat Negara, secara umum diselesaikan !leh Pengadilan Negeri (Emum), yang hasilnya kurang memuaskan, karena perselisihan itu terjadi di bidang tata usaha Negara.etapi setelah lahirnya Endangundang N!.= ahun 5:8;, permasalahan tersebut menjadi kewenangan Peradilan dministrasi NegaraBPeradilan ata Esaha Negara. engan adanya undang-undang ini, penyelesaian sengketa pajak masuk dalam kekuasaan pengadilan, yang akhirnya dapat bermuara ke Mahkamah gung. +ejarah hukum ternyata berkehendak lain, dimana kedudukan dan $!mpetensi dikembalikan pada "ungsi semula yaitu setelah diundangkannya Endang-undang N!.: ahun 5::9 (#! Endang-undang N!m!r ; ahun 5:84 B entang $etentuan Emum dan ata @ara Perpajakan. Pasal 6< ayat (5) Endang-undang N!m!r : ahun 5::9 menyebutkan bahwa /ajib Pajak dapat mengajukan perm!h!nan hanya kepada adan Peradilan terhadap $eputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan !leh irektur #enderal Pajak. Namun sebelum adan Peradilan Pajak tersebut dibentuk, perm!h!nan anding tetap diajukan ke Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang putusannya bukan merupakan $eputusan ata Esaha Negara. Pada kasus P. nc!ra Mining +erice terdapat dua kemungkinan ketidak-c!c!kan antara lap!ran keuangan dan arus lalu lintas uang yang ada, yaitu perusahaan secara sengaja telah menggunakan jasa akuntan baik internal maupun akuntan publik untuk mengeluarkan lap!ran keuangan yang tidak benar ini, atau sering disebut dengan penggunaan pembukuan ganda, dimana pembukuannya terbagi menjadi pembukuan untuk kepentingan internal dan pembukuan untuk k!nsumsi publik danBatau pajak.
13
$emungkinan kedua adalah perusahaan menjadi k!rban dari tindak kejahatan pemalsuan yang dilakukan sendiri !leh akuntannya. $embali lagi, akuntan yang dimaksud adalah akuntan internal maupun akuntan publik. apat terjadi bahwa tindakan pemalsuan tersebut dilakukan !leh akuntan internal yang membutuhkan penilaian baik atas kinerjanya sehingga melakukan kerjasama kejahatan pemalsuan lap!ran keuangan bersama dengan akuntan publik. i sisi lain juga terdapat pelanggaran atas lap!ran keuangan 1ayasan yang terkait dengan perusahaan, yaitu 1ayasan nc!ra, dimana tidak melakukan lap!ran atas sumbangan dari pihak M?@ yang melebihi %p.=77.777.777,- juta sebagaimana diatur dalam Pasal =6 ayat 6 (b) Endang Endang n!. 68 tahun 6779 yang memperbaiki Endang Endang n!. 5; tahun 6775 tentang 1ayasan. #ika dapat dibuktikan bahwa perusahaan telah melakukan perbuatan pemalsuan lap!ran keuangan sebagaimana diperdugakan, maka perusahaan dapat dikenakan tuduhan melakukan pemalsuan berdasarkan Pasal 6;4 (5), 6;4 (6), dan 4<8 $EHP, di mana pengguna dan pelaku pemalsuan dapat diancam hukuman penjara selama enam tahun. +elain itu perusahaan juga dapat langsung dikaitkan dengan tuduhan penggelapan pajak sesuai dengan Pasal == Endang-undang n!. = tahun 6755 tentang kuntan Publik j! pasal 69 Endang-undang N!. 5= tahun 6779 tentang Pemeriksaan Pengel!laan dan anggung #awab $euangan Negara.
2.2
engketa Pajak $an Pen)elesa#ann)a
danya kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak terkadang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi ketentuan tersebut. $eterbatasan pemerintah melalui aparat penagih pajaknya juga mengakibatkan munculnya masalah persengketaan di bidang perpajakan. Masalah sengketa pajak ini dari masa ke masa ditanggapi !leh pemerintah yang berkuasa dengan jalan lembaga penyelesaian sengketa pajak. Pada masa Pemerintahan Hindia elanda, di negara ini telah ada badan penyelesaian sengketa pajak yang dibentuk dengan *rd!nansi 5:5= (,taatsblad N!m!r <7<) dengan nama (aad $an het eroep $oor elastingzaken (adan anding dministrasi Pajak), yang kemudian diganti dengan *rd!nansi 6< #anuari 5:6<, ,taatsblad 5:6< N!m!r 6: tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak ( (egeling $an het eroep in elastingzaken ). +elanjutnya, lembaga tersebut !leh Endang-Endang N!m!r = ahun 5:=: diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak yang tugasnya memberi keputusan atas surat pemeriksaan banding tentang pajak-pajak negara dan pajak-pajak daerah. erdasarkan EE N!m!r ; ahun 5:84, MPP diberlakukan sebagai badan peradilan pajak yang sah dan tidak bertentangan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam EE N!m!r 59 ahun 5:<7. EE N!m!r ; ahun 5:84 mengatur hal ini dalam Pasal 6< ayat (5) yang berbunyi sebagai berikutA /ajib Pajak dapat mengajukan 14
perm!h!nan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan !leh irekt!rat #enderal Pajak.I +elanjutnya, ayat (6) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikutA +ebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk, perm!h!nan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan keputusan ata Esaha Negara.I +eiring berkembangnya aturan mengenai pajak dan semakin meningkatnya p!tensi sengketa pajak, MPP dianggap sudah tidak memadai dalam melakukan penyelesaian sengketa pajak. *leh sebab itu, pemerintah merasa perlu membentuk lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih k!mprehensi" dan dibentuk melalui undang-undang. ujuannya adalah menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang bidang perpajakan serta memberikan putusan hukum atas sengketa pajak. Putusan lembaga peradilan pajak dapat dijadikan ped!man dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Maka, berdasarkan Endang-Endang N!m!r 5< ahun 5::< dibentuklah adan Penyelesaian +engketa Pajak (P+P) yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut. a. P+P bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupaA 1" banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenangK 7" gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. b. Putusan P+P bersi"at "inal dan mempunyai kekuasaan eksekut!rial dan berkedudukan h!kum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Pengajuan banding atau gugatan ke P+P merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum atau Peradilan ata Esaha Negara (PEN). alam undang-undang tersebut juga ditentukan bahwa untuk mendapatkan keadilan pengenaan pajak, wajib pajak dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut. a. #alur keberatan pajak dan banding ke P+P. b. #alur melalui Peradilan ata Esaha Negara (PEN). c. #alur melalui peradilan umum. itentukan pula keberadaan P+P sebagai badan peradilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa administrati", yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi, bukan mengenai pidana pajak. /alaupun tidak bertentangan dengan EE N!m!r 59 ahun 5:<7, P+P pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah gung. *leh 15
karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di &nd!nesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. tas berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah %epublik &nd!nesia mengesahkan Endang-Endang N!m!r 59 ahun 6776 tentang Pengadilan Pajak (EE N!m!r 59 ahun 6776). e"inisi pengadilan pajak dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi /ajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.I ap!ran penggelapan pajak ini dapat dijadikan dasar terjadinya sengketa pajak, yaitu tatkala P. nc!ra Mining +erice selaku wajib pajak mempunyai perhitungan hutang dan pembayaran pajak yang berbeda dengan Pemerintah ("iscus) sesuai dengan Pasal 4: yat (5) huru" a j! Pasal 94 yat (5) EE N! ;B5:84 sebagaimana diubah menjadi EE N! 5;B6777 tentang $etentuan Emum dan ata @ara Perpajakan. +ementara itu jika terbukti terjadi penggelapan pajak maka dikenakan ancaman penggelapan pajak tahun 6778-6757 yang diatur dalam Pasal 4:a huru" b j! Pasal 94 yat (5) EE N!. ;B5:84 sebagaimana diubah menjadi EE N!. 5;B6777 tentang $etentuan Emum dan ata @ara Perpajakan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Namun dalam keadaan dimana terbukti dan telah memper!leh kekuatan hukum tetap bahwa telah terjadi pemalsuan lap!ran keuangan, maka pr!ses pengajuan sengketa pajak ini tidak dapat dilakukan !leh P nc!ra Mining +erices, melainkan hanya dapat diajukan !leh irjen Pajak semata. alam keadaan terjadi k!ndisi terbukti pemalsuan lap!ran keuangan dan sengketa pajak yang diajukan ternyata benar menurut perhitungan irekt!rat #enderal Pajak, maka P nc!ra Mining +erices akan menghadapi dua tuntutan berbeda yang sungguh akan merugikan nama baik dan reputasi perusahaan maupun para pemegang sahamnya secara sendiri-sendiri.
2.3
Dasar Hukum Penga$#lan Pajak
+ebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, Pengadilan Pajak dibentuk melalui EE N!m!r 59 ahun 6776. embaga ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengenai sengketa pajak. Pasal 5 butir = undang-undang ini menyebutkan pengertian sengketa pajak seperti di bawah ini. +engketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara /ajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Endang- Endang Penagihan Pajak dengan +urat Paksa.I 16
alam hal ini sengketa pajak dapat terjadi akibat adanya perbedaan nilai perhitungan dan pembayaran hutang pajak antara /ajib Pajak dan Pemerintah ( &is#us). Nilai tersebut dapat didasarkan atas lap!ran keuangan dari wajib Pajak, maupun temuan-temuan lain dari irekt!rat #enderal Pajak atas kegiatan /ajib Pajak yang bersangkutan. Pengadilan pajak sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. $ewenangan pengadilan pajak tertera dalam ab &&& tentang $ekuasaan Pengadilan Pajak. $ekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut !leh Pemerintah Pusat, termasuk ea Masuk dan @ukai, dan pajak yang dipungut !leh Pemerintah aerah, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. *leh karena karakteristiknya yang unik, maka si"at Pengadilan Pajak adalah tidak harus in persona (para pihak harus dihadirkan). alam Pengadilan Pajak yang diperiksa hanyalah d!kumen, yaitu berupa lap!ran keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai !m3et, dan sebagainya. erdasarkan Endang-Endang N!m!r 5< ahun 5::< dibentuklah adan Penyelesaian +engketa Pajak (P+P) yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai pemeriksa dan pemutus sengketa pajak berupaA 1" banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenangK 7" gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. !" $eputusan P+P bersi"at "inal dan mempunyai kekuasaan eksekut!rial dan berkedudukan h!kum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 8" Pengajuan banding atau gugatan ke P+P merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum atau Peradilan ata Esaha Negara (PEN). alam undang-undang tersebut juga ditentukan bahwa untuk mendapatkan keadilan pengenaan pajak, wajib pajak dapat menempuh jalur-jalur melalui P+P, PEN maupun peradilan umum. itentukan pula keberadaan P+P sebagai badan peradilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa administrati", yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi, bukan mengenai pidana pajak. /alaupun tidak bertentangan dengan EE N!m!r 59 ahun 5:<7, P+P pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah gung. *leh karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan 17
kehakiman yang berlaku di &nd!nesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. tas berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah %epublik &nd!nesia mengesahkan Endang-Endang N!m!r 59 ahun 6776 tentang Pengadilan Pajak (EE N!m!r 59 ahun 6776). e"inisi pengadilan pajak dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi /ajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.I
18
BAB III EIMPULAN DAN ARAN 3.1 •
•
•
EIMPULAN
P. nc!ra Mining +erice dapat dikenakan tuduhan melakukan penggelapan pajak selama dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan lap!ran keuangan sesuai dengan pasal 6;4 $EHP mengenai Pemalsuan +urat j! Pasal == Endang-undang n!. = tahun 6755 tentang kuntan Publik j! pasal 69 Endang-undang N!. 5= tahun 6779 tentang Pemeriksaan Pengel!laan dan anggung #awab $euangan Negara. ap!ran penggelapan pajak ini dapat dijadikan dasar terjadinya sengketa pajak, yaitu tatkala P. nc!ra Mining +erice selaku wajib pajak mempunyai perhitungan hutang dan pembayaran pajak yang berbeda dengan Pemerintah ("iscus) sesuai dengan Pasal 4: yat (5) huru" a j! Pasal 94 yat (5) EE N! ;B5:84 sebagaimana diubah menjadi EE N! 5;B6777 tentang $etentuan Emum dan ata @ara Perpajakan. +ementara itu jika terbukti terjadi penggelapan pajak maka dikenakan ancaman penggelapan pajak tahun 6778-6757 yang diatur dalam Pasal 4:a huru" b j! Pasal 94 yat (5) EE N!. ;B5:84 sebagaimana diubah menjadi EE N!. 5;B6777 tentang $etentuan Emum dan ata @ara Perpajakan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara +ejak 5:=:, pemerintah telah memiliki badan peradilan pajak, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang selanjutnya diganti dengan adan Penyelesaian +engketa Pajak (P+P) pada 5::<. kan tetapi, lembaga-lembaga tersebut belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah gung. *leh karena itu, dibutuhkan suatu badan peradilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di &nd!nesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka dibentuklah Pengadilan Pajak pada 6776.
3.2 aran
+ebaiknya Presiden dan dirjen Pajak lebih teliti dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan lap!ran keuangan dan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan yang berada di &nd!nesia, agar tidak seperti penyelewengan yang dilakukan !leh P. nc!ra Mining +erices yang dimana perusahaan ini n!tabene dimiliki !leh salah satu pejabat tinggi negara $epala adan $!!rdinasi Penanaman M!dal ($PM) 'ita /irjawan. indakan pemeriksaan ini diharapkan menjadi bukti nyata keseriusan Presiden dalam pemberantasan k!rupsi di &nd!nesia. indak lanjut dari pemeriksaan irekt!rat Pajak tersebut dapat meminta bantuan dari berbagai akuntan publik yang terlibat dalam penyusunan lap!ran keuangan perusahaan P. nc!ra Mining +erices maupun akuntan publik independen lain yang mempunyai reputasi baik dalam integritas kerjanya. Entuk tetap menempatkan kasus penyelidikan penggelapan pajak ini diperlukan kerjasama yang erat dari berbagai jajaran seperti P% sebagai institusi yang mewakili kepentingan rakyat maupun media massa dalam tetap menjaga agar kasus ini tidak 19
ditenggelamkan dari perhatian publik. engan demikian kemungkinan terjadinya penutupan kasus akibat terlupakan !leh perhatian masyarakat dapat dihindarkan.
20
DA/TAR PUTAA
2irmansyah, Analisis Kebijakan Pemberian insenti& Pajak atas ,umbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dalam #urnal &lmu dministrasi dan *rganisasi D!l.5< N!.5, isnis O ir!krasi, #akarta, 6757. Hand!k!, %ukiah, Pengantar ukum Pajak2 ,eri uku Ajar" ep!kA 2akultas Hukum Eniersitas &nd!nesia, 6777. Heru +uyant! dan gung Palw!n!, ukum Pajak dan Pen%elesaian ,engketa Pajak , @etakan &, Heru +uyant! Publishing, #akarta, 6755 $ementerian $euangan %epublik &nd!nesia, irekt!rat #enderal Pajak, 5asilitas dan *nsenti& Pajak Penghasilan *ndonesia , 6756 Price /aterh!use @!!per, *nsenti& Pajak untuk )onatu:,ponsor Kegiatan ,eni uda%a , 6754 Endang-Endang asar Negara %epublik &nd!nesia ahun 5:9=. Endang-Endang N!m!r 59 ahun 6776 tentang Pengadilan Pajak Endang-Endang N!m!r 9 ahun 6779 tentang $ekuasaan $ehakiman um'er Art#kel 5 httpABBsyabiladj.bl!gsp!t.nlB6759B55Btugas-s!"tskill-4.html
21
