PRAKTIKUM PENGAUDITAN DAN PDE (EKA447 BP)
Dosen Pengampu: Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto, M.Si., Ak., CA
Disusun Oleh:
Ida Ayu Tari Purnama Sasti 1506305018 Absen 03
PROGRAM REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA BALI 2018
1.
Kode Etik Akuntan Profesional
Kode Etik Akuntan Profesional Profesional
merupakan adopsi dari Handbook dari Handbook of the Code of
Ethics for Professional Accountants 2016 Edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC). Dalam proses penyusunannya, IAI melakukan koordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) sesuai Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI dan d an IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia. Tujuannya supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia. Kode Etik Akuntan Profesional telah disetujui dalam Rapat Komite Etika pada 30 November 2016 dan telah disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia pada 5 Desember 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Kode Etik Akuntan Profesional terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut : 1.1 Bagian A : Prinsip Prinsip Dasar Etika
1.1.1 Seksi 100 Pendahuluan dan Prinsip Dasar Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab Akuntan Profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja.
Jika Akuntan Profesional
dilarang oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik ini, Akuntan Profesional tetap mematuhi bagian lain dari kode etik. a) Kerangka Konseptual Bagian A memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan Akuntan Profesional dalam: (1) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. (2) Mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut. (3) Menerapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima.
1
b) Prinsip Dasar Lima prinsip dasar etika yang wajib dipatuhi Akuntan Profesional, yang akan dijelaskan pada: (1) Seksi 110 Integritas; (2) Seksi 120 Objektivitas; (3) Seksi 130 Kompetensi dan kehati-hatian profesional; (4) Seksi 140 Kerahasiaan; (5) Seksi 150 Perilaku Profesional c) Ancaman dan Perlindungan Ancaman dapat dikategorikan menjadi: (1) Ancaman kepentingan pribadi ( self-interest threat ), yaitu ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan Profesional secara tidak layak. (2) Ancaman telaah pribadi ( self-review threat ), yaitu ancaman yang terjadi akibat dari Akuntan Profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh Akuntan Profesional lain pada Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan oleh Akuntan Profesional untuk melakukan pertimbangan sebagai bagian dari jasa yang sedang diberikan. (3) Ancaman advokasi (advocacy threat ), yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan Profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. (4) Ancaman kedekatan ( familiarity threat ), yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan Profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka, karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. (5) Ancaman intimidasi (intimidation threat ), yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan Profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan Profesional secara tidak sepantasnya.
2
Perlindungan adalah tindakan atau upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan dibagi dalam dua kategori berikut: (1) Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan; (2) Perlindungan dalam lingkungan kerja. d) Benturan Kepentingan Benturan kepentingan menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar etika lainnya. Ancaman ini dapat timbul ketika: (1) Akuntan Profesional melakukan kegiatan profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau (2) Kepentingan Akuntan
Profesional terkait
dengan permasalahan
tertentu
berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang menggunakan jasa Akuntan Profesional. e) Penyelesaian Konflik Etika Ketika Akuntan Profesional memulai proses penyelesaian benturan terkait kepatuhan pada prinsip dasar etika maka faktor berikut ini
digunakan dalam proses
penyelesaian benturan: (1) Fakta yang relevan; (b) Isu etika yang terkait; (c) Prinsip dasar etika yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan; (d) Prosedur internal yang berlaku; dan (e) Alternatif tindakan. f) Komunikasi dengan Penanggung Jawab Tata Kelola Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi di dalam struktur tata kelola organisasi, setelah mempertimbangkan sifat dan pentingnya keadaan dan permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan. 1.1.2 Seksi 110 Integritas Prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan Profesional tidak boleh terkait dengan laporan, pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan
3
Profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat: (a) kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan; (b) pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan; atau (c) penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. 1.1.3 Seksi 120 Objektivitas Prinsip
objektivitas
mewajibkan
semua
Akuntan
Profesional
untuk
tidak
membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. 1.1.4 Seksi 130 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Diwajibkan setiap Akuntan Profesional untuk: (a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten; dan (b) Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah yaitu: (a) Pencapaian kompetensi profesional; dan (b) Pemeliharaan kompetensi profesional. 1.1.5 Seksi 140 Kerahasiaan Diwajibkan setiap Akuntan Profesional untuk tidak melakukan hal berikut: (a) Mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban
secara
hukum
atau
profesional
untuk
mengungkapkannya;
dan
(b)
Menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
4
1.1.6 Seksi 150 Perilaku Profesional Diwajibkan setiap Akuntan Profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang Akuntan Profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Hal ini termasuk perilaku, yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan, yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, Akuntan Profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan Profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak: (a) Mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh; atau (b) Membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain. 1.2 Bagian B: Akuntan Profesional di Praktik Publik
1.2.1 Penerapan Kerangka Konseptual bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik Bagian B mengacu pada Bagian B kode etik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika tidak diatur, maka mengacu pada Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC). 1.2.2 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – IAPI Dari segi sistematika isi yaitu sama dengan Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition yang dikeluarkan oleh IESBA-IFAC, kecuali untuk Seksi 290. Seksi 290 pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah Independensi dalam Perikatan Assurance. Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition yang dikeluarkan oleh IESBA-IFAC mengembangkan Section 290 menjadi Section 290 untuk Independence - Audit and Review Engagement , dan 291 untuk Independence – Other Assurance Engagement .
5
Beberapa paragraf penting pada awal Seksi 290 antara lain yaitu independensi yang diatur dalam Kode Etik ini mewajibkan setiap Praktisi untuk bersikap: a. Independensi dalam pemikiran, yaitu sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menganggu pertimbangan profesional. b. Independensi dalam penampilan, yaitu sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim assurance, KAP, atau Jaringan KAP. 1.2.3 Pemberian Jasa Non-Assurance Pembahasan mengenai pemberian jasa non-assurance dibahas dalam Seksi 290 dan 291 sebagai bagian dari pembahasan mengenai Independensi. Seksi 290.154 sampai 290.214 membahas mengenai pemberian jasa non-assurance untuk klien audit, Seksi 291.138 sampai 291.147 membahas pemberian jasa non-assurance untuk klien assurance. Jasa non-assurance yaitu sebagai berikut tanggung jawab manajemen, administrative services, penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan, jasa penilaian, jasa perpajakan, jasa audit internal, jasa sistem IT, jasa hukum, dan jasa perekrutan. 1.3 Bagian C : Akuntan Profesional di Bisnis
1.3.1 Seksi 300 Pendahuluan Bagian ini menjelaskan penerapan kerangka konseptual di Bagian A oleh Akuntan Profesional di Bisnis dalam situasi tertentu. Bagian ini tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan yang mungkin dihadapi oleh Akuntan Profesional di Bisnis yang memunculkan atau dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, Akuntan Profesional di Bisnis dianjurkan untuk mewaspadai keadaan dan hubungan tersebut. Akuntan Profesional di Bisnis dapat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan secara efektif dan memberi nasihat yang kompeten dalam beragam permasalahan terkait bisnis. Akuntan Profesional
lebih bertujuan untuk
menjelaskan keadaan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu dijelaskan juga contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman – ancaman (yang telah disebutkan pada bagian A) bagi Akuntan Profesional di Bisnis.
6
1.3.2 Seksi 310 Benturan Kepentingan Saat munculnya benturan kepentingan, hal yang harus dilakukan adalah : a. Mengidentifikasi keberadaan atau munculnya kemungkinan benturan kepentingan. Akuntan Profesional di Bisnis mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menentukan sifat kepentingan dan hubungan antara para pihak yang terkait; dan sifat kegiatan dan dampaknya terhadap pihak yang terkait. b. Jika benturan kepentingan teridentifikasi, Akuntan Profesional di Bisnis mengevaluasi signifikansi kepentingan atau hubungan yang terkait; dan signifikansi ancaman yang muncul dari pelaksanaan kegiatan profesional. c. Akuntan Profesional di Bisnis menerapkan perlindungan yang mungkin tepat yaitu: (1) Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu; (2) Mendapat pengawasan yang tepat; (3) Menarik diri dari proses pembuatan keputusan terkait dengan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan; (4) Berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti Ikatan Akuntan Indonesia, penasihat hukum, atau Akuntan Profesional lain. 1.3.3 Seksi 320 Penyusunan dan Pelaporan Informasi Akuntan Profesional di Bisnis mengambil langkah rasional untuk memelihara informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara: (a) Menjelaskan dengan gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi bisnis, aset, atau liabilitas; (b) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat; dan (c) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material. 1.3.4 Seksi 330 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai Prinsip
kompetensi
dan
kehati-hatian
profesional
mensyaratkan
Akuntan
Profesional di Bisnis hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. Akuntan Profesional di Bisnis tidak boleh dengan sengaja menyesatkan pemberi kerja mengenai tingkat keahlian atau pengalaman yang dimilikinya, ataupun gagal memperoleh nasihat dan bantuan ahli ketika diperlukan.
7
1.3.5 Seksi 340 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan Akuntan Profesional di Bisnis mungkin mempunyai kepentingan keuangan termasuk kepentingan keuangan yang timbul dari program kompensasi atau insentif, atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan dari anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda, yang dalam keadaan tertentu dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Akuntan Profesional di Bisnis tidak memanipulasi atau menggunakan informasi rahasia bagi keuntungan pribadi atau bagi keuntungan keuangan orang lain. Semakin tinggi posisi Akuntan Profesional di Bisnis, semakin besar kemampuan dan kesempatannya untuk memengaruhi pelaporan dan pengambilan keputusan keuangan dan semakin besar tekanan yang mungkin berasal dari atasan dan rekan kerja untuk memanipulasi informasi. Dalam situasi demikian, Akuntan Profesional di Bisnis waspada terutama terhadap prinsip integritas yang mewajibkan Akuntan Profesional di Bisnis untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. 1.3.6 Seksi 350 Bujukan a. Menerima Penawaran Bujukan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ketika Akuntan Profesional di Bisnis atau anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda ditawari bujukan, maka dilakukan evaluasi atas situasi tersebut. Ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip kerahasiaan atau objektivitas muncul ketika bujukan diberikan dalam upaya untuk memengaruhi tindakan atau keputusan, mendorong perilaku ilegal atau tidak jujur, atau memperoleh informasi rahasia. Ancaman intimidasi terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan muncul jika bujukan tersebut diterima dan diikuti dengan ancaman untuk mempublikasi dan merusak reputasi, baik Akuntan Profesional di Bisnis maupun anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda. b. Memberi Penawaran
8
secara tidak pantas keputusan profesional dari pihak ketiga. Ketika tekanan untuk menawarkan bujukan yang tidak beretika berasal dari dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan Profesional mengikuti prinsip dan panduan mengenai penyelesaian benturan etika yang diatur di Bagian A. 1.3.7 Seksi 360 Merespons Ketidakpatuhan pada Hukum dan Peraturan Tujuan dari Seksi ini adalah untuk menetapkan tanggung jawab Akuntan Profesional ketika menghadapi adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan tersebut, serta memberikan panduan bagi Akuntan Profesional dalam menilai implikasi dari permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika menanggapinya. Manajemen dan penanggung jawab tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja atau individu yang bertanggung jawab oleh tata kelola entitas, anggota manajemen, atau individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi tempatnya bekerja. Jika dalam rangka melaksanakan kegiatan profesional, Akuntan Profesional Senior menyadari informasi mengenai kejadian ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan Profesioanal tersebut harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Jika Akuntan Profesional Senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka tunduk pada paragraf 360.11, Akuntan Profesional Senior membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuatnya suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan. Jika atasan langsungnya kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka Akuntan Profesional membahas permasalahan ini dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi di dalam organisasi tempatnya bekerja. Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari Seksi ini, Akuntan Profesional Senior harus menentukan perlu tidaknya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, jika ada, sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Akuntan Profesional untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit.
9
2.
Standar Audit
Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar auditing ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang meliputi tiga bagian yaitu sebagai berikut: a. Standar Umum Standar ini mengatur tentang mutu profesional auditor independen atau persyaratan pribadi auditor. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya: 1) Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Standar ini menuntut seorang auditor untuk memiliki kompetensi teknis dalam melaksanakan audit. Kompetensi tersebut ditentukan oleh tiga faktor: (i) Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor. (ii) Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing. (iii) Pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional. Bila seseorang tidak memiliki pendidikan dan pengalaman memadai dalam bidang auditing, ia tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor meskipun ia ahli sangat ahli dalam
bidang
bisnis
dan
keuangan.
Melalui
pendidikan,
pelatihan,
dan
pengalamannya dalam bidang auditing dan akuntansi yang memadai, auditor menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi, memiliki kemampuan untuk menilai secara obyektif dan mempergunakan pertimbangan tidak memihak terhadap informasi akuntansi yang dihasilkan sistem akuntansi atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui audit yang dilakukannya. 2) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Seorang auditor belum cukup jika hanya memiliki kompetensi saja namun auditor juga dituntut bersikap independen (bebas dari pengaruh klien) dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat. Auditor tidak
10
dibenarkan menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan apabila ia tidak independen terhadap klien. Terdapat tiga aspek independensi yaitu : (i) Independensi senyatanya (independence infact ), auditor benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan yang dilihat dari keadaan yang sebenarnya. (ii) Independensi dalam penampilan (independence in appearance), kebebasan yang dituntut bukan saja dari fakta yang ada, tetapi juga harus bebas dari kepentingan yang kelihatannya cenderung dimilikinya dalam perusahaan tersebut. (iii) Independensi dari keahlian atau kompetensinya (independence in competence), independensi dari sudut pandang keahlian berkaitan erat dengan kecakapan profesional auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. 3) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Standar ini menuntut auditor untuk cermat dan seksama dalarn melaksanakan audit dan dalam mengeluarkan laporan atas temuan-temuannya. Oleh karena itu, auditor yang berpengalaman harus mengkaji secara kritis pekerjaan dan judgement yang dibuat oleh para stafnya. Kualitas jasa yang diberikan auditor sangat tergantung pada kecermatan dan keseksamaan dalam melaksanakan audit dan dalam menyusun laporan audit. Seorang auditor harus menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi, dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya. b) Standar Pekerjaan Lapangan Standar ini mengatur mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya: 1) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Pekerjaan mengaudit harus direncanakan secara memadai agar audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit dan perancangan program audit untuk melaksanakan audit. Meskipun auditor
11
boleh mempekerjakan para asisten, tetapi tanggung jawab atas pekerjaan tersebut tetap berada di tangan auditor. Oleh karena itu, auditor harus mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi para asistennya. 2) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan. Struktur pengendalian intern merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam audit. Keandalan data keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi dan terjaga tidaknya keamanan aset sangat ditentukan rancangan dan keefektifan struktur pengendalian internal. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai pemahaman yang memadai mengenai struktur pengendalian intern klien untuk merencanakan audit. Pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien akan digunakan untuk: (i) Mengidentifikasi salah saji yang potensial (ii) Memperfimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material (iii) Merancang pengujian substantif 3) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Audit harus menghimpun evidential matter (hal-hal yang membuktikan) dan tidak sekedar evident atau bukti konkrit sebagai dasar untuk rnenyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Yang dimaksud dengan evidential matter misalnya pengetahuan yang ada di pikiran auditor rnengenai uang yang sebenarnya dikeluarkan untuk membeli suatu aktiva. c. Standar Pelaporan Standar ini mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit. Standar ini mencakup empat bagian diantaranya: 1) Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
12
Standar ini mengharuskan auditor untuk mengidentifikasikan dan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagai kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen. Prinsip akuntansi berlaku umum lebih luas daripada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 maupun Standar Akuntansi Keuangan sebagai pengganti PAI. Perkembangan dunia bisnis yang pesat menuntut dunia akuntansi untuk selalu menyesuaikan diri dan mengembangkan diri. Suatu kejadian ekonomi yang baru maupun alat finansial yang baru terkadang tidak diatur dengan jelas dalam prinsip atau standar akuntansi keuangan tertulis. 2) Laporan harus mengidentifikasikan keadaan di mana prinsip - prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Konsistensi
rnerupakan
suatu
konsep
di
dalam
akuntansi
yang
menuntut
diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan perusahaan yang sebenamya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Konsistensi sangat diperlukan untuk mendukung komparabilitas laporan keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya. Bila laporan keuangan telah menerapkan konsistensi sebagaimana mestinya maka laporan audit tidak perlu menyebutkan frase konsistensi ini. 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor. Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun bentuk pengungkapan lainnya. Laporan audit tidak perlu menyatakan hal ini apabila pengungkapan informatif sudah memadai. 4) Laporan auditor harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan -
13
alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor. Standar pelaporan keempat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tentang tingkat tanggungjawab yang dipikul auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Auditor harus menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang tidak diaudit tetapi namanya dikaitkan dengan laporan keuangan tersebut. Auditor juga harusmenyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya meskipun seandainya melakukan beberapa prosedur audit apabila ia tidak independen terhadap klien. Dari kesepuluh standar tersebut jika dihubungkan dengan konsep auditing maka standar umum didasari konsep kehati-hatian, independensi, dan etika. Standar pekerjaan lapangan didasari konsep bukti, dan standar pelaporan didasari konsep penyajian atau pengungkapan yang wajar.
3.
Standar Pengendalian Mutu
Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggungjawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam pemenuhan tanggungjawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan obyektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care). Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu
14
untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. Sebagai pedoman, IAASB telah menerbitkan International Standard on Quality Control (disingkat ISQC) No. 1 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Secara garis besar struktur ISQC adalah sebagai berikut: (1) Pendahuluan yang terdiri dari lingkup, otoritas, dan tanggal efektif; (2) Tujuan; (3) Definisi ; (4) Ketentuan; (5) Penerapan dan Penjelasan Lain . 3.1 Lingkup ISQC
a) ISQC berhubungan dengan tanggung jawab KAP untuk sistem pengendalian mutu untuk audit dan review atas laporan keuangan dan penugasan asurans serta jasa lain yang bersangkutan. ISQC harus dibaca dalam kaitannya dengan ketentuan etik yang relevan. b) Pernyataan IAASB lain menetapkan standar dan pedoman lain mengenai tanggungjawab personel KAP tentang prosedur pengendalian mutu untuk tipe penugasan spesifik. Sebagai contoh, ISA 220 menyangkut prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. c) Sistem pengendalian mutu terdiri dari kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan serta prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan memantau kesesuaian dengan kebijakan tersebut. 3.2 Otoritas ISQC
ISQC berlaku bagi semua KAP akuntan profesional datam kaitannya dengan audit dan review laporan keuangan dan penugasan asurans dan jasa lain yang berhubungan. Sifat dan luas kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh seorang individu KAP agar sesuai dengan ISQC akan tergantung pada berbagai faktor, seperti besarnya dan karakteristik operasi KAP dan apakah KAP tersebut merupakan bagian dari jaringan kantor akuntan. 3.3 Tujuan
Tujuan KAP menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan asurans yang layak bahwa:
15
(a) KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku; dan (b) Laporan yang diterbitkan KAP atau partner nya sudah tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. 3.4 Ketentuan
ISQC memuat 47 ketentuan (ISQC 1.13 — ISQC 1.59) yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut: (a) Penerapan, dan kepatuhan dengan ketentuan yang relevan; (b) Elemen sistem pengendalian mutu; (c) Tanggungjawab kepemimpinan untuk mutu dalam KAP; (d) Ketentuan etika yang relevan; (e) Penerimaan klien dan keberlanjutan hubungan dengan klien serta penugasan khusus; (f) Sumber daya manusia; (g) Pelaksanaan penugasan (h) Dokumentasi sistem pengendalian mutu. 3.5 Elemen Sistem Pengendalian Mutu
KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup
kebijakan
dan
prosedur
yang
mengatur
setiap
elemen
berikut:
(a)
Tanggungjawab kepemimpinan untuk mutu dalam KAP; (b) Ketentuan etika yang relevan; (c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien penugasan tertentu; (d) Sumberdaya manusia; (e) Pelaksanaan penugasan (f) Pemantauan. Tabel 3.1 Elemen Pengendalian Mutu
Elemen Tanggung
Ringkasan Ketentuan
Contoh Prosedur
jawab KAP harus mendorong terciptanya Program
pelatihan
kepemimpinan untuk suatu budaya bahwa mutu penting diselenggarakan mutu dalam KAP
dalam
melaksanakan
yang KAP
penugasan menekankan pentingnya mutu
dan harus menetapkan kebijakan pekerjaan dan ini diperkuat dan
prosedur
yang
mendukung dalam evaluasi pelaksanaan
budaya tersebut. (ISQC 1.18)
dan keputusan kompensasi.
Ketentuan etika yang KAP harus menetapkan kebijakan Setiap partner dan karyawan relevan
dan prosedur yang dirancang untuk harus
menjawab
mendapatkan keyakinan memadai pertanyaan
"daftar tentang
16
bahwa KAP, para personelnya, dan independensi" setiap tahun, bila perlu subyek lain berkenaan yang dengan
ketentuan
menjaga
bersangkutan
independensi, kepemilikan
independensi
dengan
saham
apabila keanggotaan
dalam
dan dewan
diwajibkan oleh ketentuan etika komisaris yang relevan. (ISQC 1.21) Penerimaan
dan KAP harus menetapkan kebijakan Untukv
keberlanjutan hubungan
dan prosedur untuk penerimaan dan dibuat dengan keberlanjutan
hubungan
klien
baru,
formulir
harus
evaluasi
dengan tentang klien yang berisi hal-
klien dan penugasan klien serta penugasan tertentu yang hal seperti misalnya komentar tertentu
dirancang agar KAP mendapatkan auditor
pendahulu
dan
keyakinan memadai bahwa klien evaluasi tentang manajernen, akan diterima atau hubungan atau sebelum penugasan
akan
klien
tersebut
dilanjutkan diterima.
apabila: (a) Kompeten untuk melaksanakan penugasan
dan
memiliki
kapabilitas, termasuk tersedianya waktu
dan
sumberdaya
untuk
melaksanakan penugasan tersebut. (b) Dapat mematuhi ketentuan etika yang relevan. (c)
Telah
mempertimbangkan
integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarah pada kesimpulan bahwa integritas klien rendah. (ISQC 1.26) Sumber daya manusia
KAP harus menetapkan kebijakan Setiap
profesional
dan prosedur yang dirancang untuk dievaluasi
untuk
harus setiap
17
mendapatkan keyakinan memadai penugasan
dengan
bahwa
laporan
KAP
memiliki
personel menggunakan
yang cukup dengan kompetensi, evaluasi penugasan individual kapabilitas, dan komitmen terhadap yang disiapkan oleh KAP. prinsip-prinsip
etika
yang
diperlukan untuk: (a) Melaksanakan penugasan sesuai dengan standar profesional dan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku; dan (b) Menjadikan KAP dan partner yang ditunjuk dalam penugasan untuk menerbitkan laporan yang sesuai
dengan
situasi
yang
dihadapi. (ISQC 1.29) Pelaksanaan
KAP harus menetapkan kebijakan Direktur
Penugasan
dan prosedur yang dirancang untuk auditing
akuntansi KAP
mendapatkan keyakinan memadai memberi bahwa
penugasan
dilaksanakan memberi
sesuai dengan standar profesional semua
siap
dan untuk
konsultasi
dan
persetujuan
atas
penugasan
sebelum
dan ketentuan perundang-undangan dinyatakan selesai. serta peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau partner yang bertugas menerbitkan laporan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mencakup: (a) Ha1-hal yang relevan untuk mendorong
konsistensi
dan
18
pelaksanaan penugasan berkualitas. (b) Tanggungjawab supervisi; dan (c) Tanggungjawab review. (ISQC 1.32) Pemantauan
KAP harus menetapkan kebijakan Partner pengendalian mutu dan prosedur yang diperlukan untuk harus
menguji
prosedur
dokumentasi yang tepat sebagai pengendalian mutu sekurang bukti beroperasinya setiap elemen kurangnya sistem pengendalian mutu. (ISQC untuk 1.57)
KAP
setahun
sekali
memastikan
bahwa
melaksanakan
pengendalian mutu.
4.
Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen (PT Bank CIMB Niaga Tbk)
4.1 Sekilas Tentang Informasi Umum Perusahaan
PT Bank CIMB Niaga Tbk didirikan dengan nama Bank Niaga yang didirikan pada tanggal 26 September 1955 . Pada awal pendiriannya, fokus utama Bank Niaga adalah membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang usaha layanan perbankan. CIMB Niaga menyediakan beragam produk dan layanan yang lengkap dan inovatif mulai dari perbankan konsumer, perbankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan komersial, hingga perbankan korporasi, yang didukung dengan kapabilitas tresuri serta Transaction Banking dan jaringan branchless banking yang mumpuni. CIMB Niaga memiliki produk dan layanan komersial dan syariah melalui Unit Usaha Syariah CIMB Niaga Syariah. 4.1 Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada laporan keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan
19
atas laporan keuangan yang terdapat informasi umum, kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting, kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, obligasi pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan yang dijual dengan janji dibeli kembali, tagihan dan liabilitas derivatif, kredit yang diberikan, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, tagihan dan liabilitas akseptasi, penyertaan, aset tetap, aset tidak berwujud, aset yang diambil alih, pendapatan yang masih harus diterima, beban di bayar di muka, aset lain-lain, liabilitas segera, simpanan dari nasabah, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pajak penghasilan, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain, pinjaman subordinasi, modal saham dan tambahan modal disetor, penggunaan laba bersih, pendapatan bunga dan syariah, beban bunga dan syariah, provisi dan komisi lainnya dan lain-lain. 4.2 Laporan Auditor Independen
Laporan keuangan PT Bank Cimb Niaga Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan PWC ( PricewaterhouseCoopers), yang dimana bentuk laporan audit adalah wajar tanpa pengecualian yang terdiri dari judul, pihak yang dituju, pelaporan atas laporan keuangan,tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, opini, laporan atas ketentuan perundang-undangan lain, tanda tangan auditor, tanggal laporan auditor serta alamat auditor. Opini audit terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Bank Cimb Niaga Tbk adalah telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
20
DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul. 2008. Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: STIE YKPN. Ikatan
Akuntansi Indonesia. 2016. Kode Etik Akuntan Profesional. http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/KODE_ETIK_2016.pdf . Diakses 14 Februari 2018
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. Standar Profesi Jasa Akuntansi Standar Pengendalian Mutu 1. http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/Panduan%20SPM%20KJA/#/24 . Diakses 14 Februari 2018. Jusup, Al. Haryono. 2014. Auditing (Pengauditan Berbasis ISA) Edisi 2. Yogyakarta : STIE YKPN. www.idx.co.id. Diakses pada 15 Februari 2018.
21
