KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan lancar. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Internal, yang mana di dalamnya membahas tentang “Hal-hal Lain yang Berhubungan dengan Audit Internal – Hubungan Dewan Komisaris dengan Komite Audit” yang merupakan salah satu bahasan yang terdapat pada bahan pengajaran Audit Internal. Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu dibenahi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan makalah ini, agar makalah ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan wawasan yang senantiasa dinamis. Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
Jakarta, Juli 2013
Penyusun
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI............................................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang………………………………………………………………………………...4 1.2. Rumusan Masalah…………………………………………………………………………..5 1.3. Tujuan Penulisan…………………………………………………………………………….5 BAB II PEMBAHASAN HUBUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT I Dewan Komisaris 1
Pengertian Dewan Komisaris………………………………………………………………..6
2
Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris………………………………………..…...6
3
Tugas Dewan Komisaris……………………………………………………………………… 7
4
Kewenangan Dewan Komisaris………………………………………………………………8
5
Kewajiban Dewan Komisaris………………………………………………………………….8
6
Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris…………………………………………………...9
II Komite Audit 1
Pengertian……………………………………………………………………………………..10
2
Afiliasi…………………………………………………………………………………………..10
3
Komisaris Independen………………………………………………………………………..10
4
Struktur dan Keanggotaan Komite Audit……………………………………………………11
5
Struktur dan Keanggotaan Komite Audit……………………………………………………11
6
Masa Tugas Komite Audit…………………………………………………………………...12
7
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit………………………………………………..12 2
8
Wewenang Komite Audit……………………………………………………………………14
9
Rapat Komite Audit………………………………………………………………………….14
10 Pelaporan…………………………………………………………………………………….15 III Direktur Audit dan Dewan Komisaris…………………………………………………………….15 IV Hubungan dengan Komite Audit…………………………………………………………………16 V Hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit……………………………………..16 BAB III CONTOH KASUS…………………………..………………………………………………………… 18 BAB III KESIMPULAN………………………………..……………………………………………………….20 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………….. 21
3
BAB I PENDAHULUAN
I.
Latar Belakang Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota Dewan Komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi. Dewan Komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, Dewan Komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karenanya dibutuhkan anggota Dewan Komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS. Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 4
Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit akan dituangkan dalam Charter Komite Audit. Pada akhirnya, suatu Dewan Komisaris yang aktif, canggih, ahli, beragam dan yang terpenting independen yang menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu oleh Komite Audit adalah yang paling baik untuk ditempatkan dalam memastikan implementasi Good Corporate Governance
berjalan dengan baik sehingga kecurangan (fraud) maupun
keterpurukan bisnis dapat dihindari.
II.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang makalah, maka dapat ditarik perumusan
masalah yaitu : 1. Apakah pengertian secara umum tentang Dewan Komisaris? 2. Apakah pengertian secara umum tentang Komite Audit? 3. Bagaimana hubungan antara Direktur Audit dengan Dewan Komisaris? 4. Bagaimana hubungan dengan Komite Audit? 5. Bagaimana hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit?
III.
Tujuan Penulisan Tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengertian secara umum tentang Dewan Komisaris. 2. Untuk mengetahui pengertian secara umum tentang Komite Audit. 3. Untuk mengetahui hubungan antara Direktur Audit dengan Dewan Komisaris. 4. Untuk mengetahui hubungan Komite Audit. 5. Untuk mengetahui hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit.
5
BAB II PEMBAHASAN HUBUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
I.
Dewan Komisaris
1. Pengertian Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan
nasihat
kepada
Direksi.
Di
Indonesia Dewan
Komisaris
ditunjuk
oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris Pengangkatan Dewan Komisaris Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan cara: 1.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang dan yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris.
2. Komisaris Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan diatur dalam Anggaran Dasar. 4.
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. 6
Dalam hukum Indonesia, selain Dewan Komisaris dikenal Dewan Pengawas Syariah yang merupakan pengawas yang harus dibentuk dalam sebuah Perseroan yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah yang ditunjuk oleh RUPS dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pemberhentian Dewan Komisaris Dewan Komisaris dapat diberhentikan apabila: 1.
Masa tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Akte Pendirian.
2.
Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang.
3. Tugas Dewan Komisaris Tugas utama Dewan Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat keapada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (sebagai Board). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab berdasarkan kepada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah :
Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali.
Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai.
Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya Komite Audit, Komite Nominasi, dll.
Mendorong terlaksananya implementasi Good Corporate Governance.
7
4. Kewenangan Dewan Komisaris Komisaris memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu :
1.
Wewenang Preventif
Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1 UU PT).
Jika direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus Meminta keterangan kepada Direksi Berwenang
memasuki
ruangan/tempat
penyimpanan
barang
milik
Perseroan untuk pengawasan.
2.
Wewenang Represif Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PT).
5. Kewajiban Dewan Komisaris Kewajiban Komisaris, yaitu : 1.
Dewan
Komisaris
berkewajiban
mengawasi
kebijakan
Direksi
dalam
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2.
Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
3.
Komisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/ atau beserta keluarga atas sama Perseroan dan saham di Perseroan lainnya.
4.
Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat.
5.
Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
6. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 1.
Untuk menjadi sebuah alat penelaahan. Tanpa adanya alat tersebut, manajemen puncak tidak memiliki cara untuk mengontrol dirinya sendiri. 8
2.
Untuk mengganti manajemen puncak ketika ia gagal menunjukan kinerjanya. Sebuah dewan yang memiliki kemampuan untuk mengganti manajemen puncak yang tidak mampu menunjukan kinerja berarti benar-benar berkuasa.
3.
Untuk menjadi alat hubungan kemasyarakatan dan hubungan umum. Dewan membutuhkan akses yang langsung dan mudah ke masyarakat umum dan pihak yang berkepentingan
4.
Untuk mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikan prosedurprosedur yang diperlukan untuk membatasi konflik kepentingan dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hokum maupun prinsip-prinsip etika di seluruh tingkatan di dalam perusahaan.
5.
Untuk memastikan tesedianya program-program kepatuhan perusahaan.
6.
Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
7.
Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
8.
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:
a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
9
II.
Komite Audit 1. Pengertian Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003).
2. Afiliasi adalah Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 1.
Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
2.
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
3.
Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
4.
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
5.
Hubungan
antara
perusahaan
dan
Pemegang
Saham
Utama.
3. Komisaris Independen adalah Komisaris yang:
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali;
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/ atau Komisaris lainnya;
Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10
4. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit a.
Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
b.
Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
c.
Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2.
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3.
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4.
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
5. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit Persyaratan Keanggotaan Komite Audit Anggota Komite Audit: a.
Wajib
memiliki
integritas
yang
tinggi,
kemampuan,
pengetahuan
dan
pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. b.
Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
c.
Wajib memiliki kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan Publik;
11
d.
Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
e.
Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan / atau keuangan;
f.
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum,
Kantor
Jasa
Penilai
Publik
atau
pihak
lain
yang
memberi
jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; g.
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
h.
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
i.
Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
j.
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
k.
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
6. Masa Tugas Komite Audit Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
7. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit
12
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : a.
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
b.
Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
c.
Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, danfee;
e.
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f.
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g.
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
h.
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
i.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik;
Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan diantaranya dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut:
Laporan keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya;
Kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
Efektivitas dari aktivitas pengendalian internal; dan
Kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko dan menangani keluhan pelanggan; 13
Komite Audit juga memantau kinerja Perseroan secara keseluruhan. Komite Audit secara berkala melaporkan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris.
8. Wewenang Komite Audit Dalam
melaksanakan
tugasnya
Komite
Audit
mempunyai
wewenang
sebagai Berikut : a.
Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
b.
Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c.
Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d.
Melakukan
kewenangan
lain
yang
diberikan
oleh
Dewan
Komisaris.
9. Rapat Komite Audit a.
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
b.
Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
c.
Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
d.
Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalm risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
14
10. Pelaporan a.
Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
b.
Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
c.
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
d.
Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik.
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang memyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
III.
Direktur Audit dan Dewan Komisaris Practice Advisory 2060-1, “Reporting to the Board and Senior Management”
(Pelaporan kepada Dewan dan Manajemen Senior), merekomendasikan :
Direktur Audit hendaknya mengirimkan laporan-laporan aktivitas tahunan kepada manajemen senior dan dewan komisaris atau lebih sering jika memang diperlukan.
Laporan-laporan aktivitas hendaknya menyoroti observasi dan rekomendasi dari penugasan yang signifikan
Menyampaikan informasi kepada manajemen senior dan dewan komisaris mengenai setiap penyimpangan signifikan dari skedul kerja penugasan yang telah disetujui, rencana penempatan staf, dan anggaran keuangan.
15
IV.
Hubungan dengan Komite Audit Terdapat kemungkinan adanya kelompok pengawasan yang lain di dalam organisasi
yang melaksanakan fungsi-fungsi yang biasa dimiliki oleh komite audit namun memiliki nama yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut hendaknya dipertimbangkan sebagai entitas pengawasan audit yang mana direktur audit sebaiknya:
Memberikan bantuannya untuk memastikan bahwa akta, aktivitas, dan proses yang telah mereka lakukan berjalan dengan benar.
Memastikan bahwa akta, peranan, dan aktivitas dari audit internal telah jelas dimengerti dan responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan dari komite audit dan dewan.
Memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan komite audit dan ketuanya
V.
Hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit Hubungan pelaporan. Pembebanan tanggung jawab secara efektif dari audit internal
dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, penyelenggaraan perusahaan, dan kontrol perusahaan akan membutuhkan sebuah hubungan pelaporan dengan komite audit dari dewan. Hubungan
pengawasan.
Komite
audit
hendaknya
melakukan
sebuah
peran
pengawasan yang aktif sehubungan dengan aktivitas audit internal. Untuk memastikan bahwa fungsi audit internal telah seimbang, komite sebaiknya mempertimbangkan: Filosofi audit dari perusahaan. Independens audit perusahaan. Masalah-masalah logistic, seperti jumlah dan lokasi staf.
Di samping penelaahan atas program-program dan pencapaian audit, komite audit seharusnya merasa puas dengan atribut-atribut dari fungsi audit internal berikut ini:
Proses pemilihan auditor internal.
Kualifikasi professional dan latar belakang pendidikan dari auditor internal. 16
Program pengembangan professional.
Penilaian prestasi kerja dan sistem evaluasi.
17
BAB III CONTOH KASUS
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) lama-lama gerah juga melihat semakin maraknya kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal. Nurhaida,
Ketua Bapepam-LK,
mengungkapkan,
otoritas pasar modal tengah
mempertimbangkan untuk mengubah aturan Bapepam Nomor IX.i.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tujuan revisi meningkatkan kualitas pengawasan terhadap emiten pasar modal. Dalam beleid tersebut, otoritas mewajibkan setiap emiten memiliki Komite Audit. Itu adalah komite yang dibawahi oleh dewan komisaris sebuah emiten. Komite itu bertugas memberikan pendapat ke dewan komisaris terhadap laporan atau segala hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris. Komite ini juga berperan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dewan komisaris. Sebagai contoh, terkait laporan keuangan dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan. Komite audit juga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi kepada dewan komisaris. Intinya, komite ini bertugas memastikan ketepatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Bapepam-LK menilai, keberadaan komite ini perlu diperkuat seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan usaha saat ini. Ada beberapa poin revisi, yang merupakan masukan dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Pertama, persyaratan anggota komite audit. Kanaka Puradireja, Ketua Dewan IKAI menuturkan, anggota komite audit ke depan harus merupakan anggota organisasi profesi. "Jika nanti terjadi penyimpangan oleh anggota komite audit, organisasi profesi yang bertanggung jawab," ujar dia. Misalnya, akuntan mempertanggungjawabkan profesinya kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
18
Kedua, adalah pembatasan jumlah anggota komite audit, yakni cukup tiga sampai lima orang saja. Ketiga, "Masa jabatan juga perlu dibatasi agar independensinya tetap terjaga," imbuh Kanaka. Etty Retno Wulandari, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Informasi, mengungkapkan, draft revisi ini kemungkinan selesai akhir tahun ini.
19
BAB IV KESIMPULAN
Setelah berbagai penjelasan dan pembahasan yang telah disajikan di atas, maka sampailah kita pada bagian akhir dari makalah ini yaitu bagian penutup. Pada bab ini, akan disajikan sedikit kesimpulan yang menjadi inti pembahasan dalam makalah ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum, Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal di dalam perusahaan. Dan karenanya, untuk mempertahankan independensi, Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal dan sistem pelaporan keuangan.
20
DAFTAR PUSTAKA
1. Sawyer, Lawrence B, Morimer A Dittenhofer, James H Scheiner. 2005. Edisi Lima. Internal Auditing. Jakarta: Salemba Empat. 2. Wikipedia (2012, 26 Agustus). Dewan Komisaris. Diperoleh 3 Juli 2013, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Komisaris 3. Informasi Media (2012, April). Definisi Dewan Komisaris. Diperoleh 4 Juli 2013, dari http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-komisaris.html 4. Firmsstat
(2009,
11
Mei).
Komite
Audit
Diperoleh
05
Juli
2013,
dari
http://firmsstat.blogspot.com/2009/05/komite-audit.html 5. Little Wings (2012, 26 Oktober). Peraturan BAPEPAM. Diperoleh 30 Juni 2013, dari http://investasi.kontan.co.id/news/marak-kasus-komite-audit-akan-diperkuat-1
21
