Review Paper
Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Komisaris PT. Askrindo (Persero)
Oleh: Auliya Zulfatillah Zulfatillah Ayu Diar Sari Sari M. Alvin Andoko Mukhyar Salsa Andiani
1106012533 1106003781 1106006884 1106003301 1106075805
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
1
Statement of Authorship
“Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas terlampir adalah murni hasil
pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”
Mata Ajaran
: Tata Kelola Perusahaan (Corporate Govenance)
Judul Makalah/Tugas
: Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Komisaris PT. Askrindo (Persero)
Tanggal
: 23 Maret 2014
Dosen
: Yan Rahadian S.E., M.S.Ak/ Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA
Nama
: Auliya Zulfatillah
Nama
: Ayu Diar Sari
NPM
: 1106012533
NPM
: 1106003781
Tandatangan
:
Tandatangan
:
Nama
: M. Alvin Andoko
Nama
: Mukhyar
NPM
: 1106006884
NPM
: 1106003301
Tandatangan
:
Tandatangan
:
Nama NPM
: Salsa Andiani : 1106075805
Tandatangan
:
2
Overview Kasus
PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada awlnya dibentuk untuk menjamin kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki kesulitan terhadap akses keuangan karena tidak memiliki agunan. Namun dengan seiringnya waktu PT Askrindo kini tidak hanya beroperasi di bidang penjaminan kredit tetapi juga merambah bidang usahanya sehingga sampai saat ini telah beroperasi di lini bisnis Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, reasuransi, Surety Bond , Customs Bond , dan juga asuranasi umum. Dalam menjalankan bisnisnya di bidang perasuransian dan penjaminan, PT Askrindo harus senantiasa melakukan inovasi dalam berinvestasi guna meningkatkan nilai aset perusahaan agar perusahaan dapat senantiasa menanggung claim yang ditagih oleh nasabahnya. Namun di pihak lain PT Askrindo juga harus bertanggung jawab kepada seluruh shareholder beserta stakeholder nya agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tindakan manajemen dan direksi. Dalam hal ini sikap kehati-hatian dan niat baik dari seluruh direksi merupakan suatu hal yang mutlak untuk dimiliki. Dewan komisaris selaku perwakilan pemegang saham juga berperan sangat penting dalam mengawasi direksi dan bertanggung jawab atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan asuransi, terdapat beberapa invetasi yang tidak dikategorikan sebagai investasi untuk perusahaan asuransi seperti kontrak pengelolaan dana (KPD) dan repurchase agreement (repo). Perusahaan asuransi bahkan dilarang melakukan transaksi repo. Pada tahun 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menemukan adanya praktik KPD pada PT Askrindo saat Bapepam-LK memerintahkan kepada seluruh perusahaan asuransi untuk melaporkan keberadaan investasi melalui KPD. Bapepam dan LK kemudian memerintahkan PT Askrindo untuk menghentikan KPD tersebut dan mengeluarkan investasi KPD tersebut dari jenis investasi untuk perhitungan kesehatan keuangan perusahaan. Lalu tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan tahun 2009 audited Bapepam-LK kembali menemukan transaksi investasi yang tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu transaksi repo. Bapepam dan LK telah mengenakan sanksi peringatan kepada PT Askrindo dan memintanya untuk menghentikan transaksi repo. PT Askrindo telah melakukan investasi melalui KPD sejak tahun 2005 sedangkan Repo mulai dilakukan sejak tahun 2008. Dikutip dari portal berita online okezone, berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Askrindo, praktik investasi yang bermasalah tersebut berawal dari upaya PT Askrindo sejak tahun 2002 untuk mencegah pembayaran klaim penjaminan. Beberapa nasabah produk penjaminan diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang kemudian dapat mengakibatkan PT Askrindo harus membayar klaim. (5/8/2011) Bersumber dari detik.com, diketahui bahwa kasus ini bermula ketika PT Askrindo menjadi penjamin Letter of Credit (LC) senilai US$ 50,78 juta yang diterbitkan PT Bank Mandiri Tbk pada nasabah PT Askrindo yaitu PT Tranka Kabel ( US$ 3,48 juta) , PT Vitron (US$ 26,42 juta), Mentari Bahakti Jaya Utama (US$ 0,70 juta), CV Porintdo qq. Trio Sakti Mitra Utama (US$ 17,89 juta), Tri Kemindo Mandiri Pratama 3
(US$ 0,50 juta), Trio Sakti Mitra Abadi (US$ 0,78 juta), dan PT Multimegah(US$ 1,01 juta). Ketika memasuki jatuh tempo, nasabah tersebut tak mampu membayar L/C pada Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri mencairkan rekening deposito yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan nasabah Askrindo. Setelah mengetahui hal itu, PT Askrindo kemudian melakukan tindakan penyelamatan, pre-claim treatment, dengan membeli Promissory Notes (PN) dan Medium Term Notes (MTN) milik PT Tranka
Kabel. Tujuannya agar jaminan yang dibayarkan Askrindo pada Bank Mandiri kembali ke kas Askrindo, namun hal tersebut juga gagal. PT Askrindo kemudian menyalurkan dana kepada nasabah melalui jasa manajer investasi dalam bentuk Repurchase Agreement (Repo), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), obligasi, dan reksadana. Namun manajer investasi dari empat perusahaan yakni PT Jakarta Asset Management, PT Jakarta Investment. PT Reliance Asset Management, dan PT Harvestindo Asset Management malah tidak dapat mengembalikan dana ke tersebut kepada PT Askrindo. Dari kasus ini, terdapat dugaan korupsi antara manajemen PT Askrindo dengan perusahaan yang dijaminnya. Direksi dari PT Tranka Kabel yang merupakan salah satu perusahaan yang dijamin PT Askrindo, Umar Zen, divonis penjara 15 tahun dan denda Rp. 5 Miliar subside 2 tahun penjara. Umar Zen yang mengetahui bahwa perusahaannya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari PT Askrindo tetap bersepakat dengan Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Askrindo Rene Setyawan dan Kadiv Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo, Zulfan Lubis untuk mendapatkan dana. PT Tranka Kabel dianggap tidak memenuhi syarat karena sebelumnya perusahaan telah beberapa kali mendapatkan bantuan dana dari PT Askrindo. Atas kasus ini juga, Rene yang merupakan Direktur Keuangan PT Askrindo divonis oleh Mahkamah Agung (MA) hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 Miliar subsider 2 tahun penjara. Selain itu Zulvan Lubis yang merupakan Kadiv Keuangan PT Askrindo juga divonis oleh MA dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subside 6 bulan kurungan serta pembayaran uang pengganti senilai Rp 796,38 juta subsider enam bulan kurungan. Selain pada direksi PT Askrindo dan juga perusahaan yang dijamin oleh Askrindo seperti PT Traka Kabel, efek dari kasus ini juga dirasakan oleh perusahaan manajer investasi (MI) yang berhubungan dengan investasi bermasalah PT Askrindo. Perusahaan MI tersebut antara lain adalah PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, PT Batavia Prosperindo Financial Services, dan PT Jakarta Securities yang sempat disidik oleh pihak kepolisian. Dari seluruh perusahaan MI tersebut, PT Reliance Asset Management dan PT Jakarta Investment dicabut izin usahanya oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK juga mencabut izin dari beberapa wakil MI dan direktur perusahaan MI tersebut. Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Komisaris
Prinsip OECD keenam ini menjelaskan tentang tanggung jawab anggota dewan komisaris dan direksi. Pinsip ini berbunyi, "The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the effective monitoring of management by the board , and the board’s accountability to the company and the shareholders". Dalam kata lain, prinsip ini menekankan peran dan tanggung jawab anggota dewan dalam pengawasan serta akuntabilitas dewan pada perusahaan dan pemegang saham. 4
Seiring dalam menjalankan strategi perusahaan, dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan kinerja manajemen serta memastikan perusahan mencapai return yang mencukupi untuk para pemegang saham. Tak kalah penting, lebih dalam lagi dijelaskan dalam prinsip ini bahwa dewan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tanggung jawab terhadap pemengang saham, dewan pengurus juga memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder lainnya seperti karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya yang dibahas dalam prinsip ini adalah peran auditor eksternal. Penerapan tata kelola perusahaan tentunya berbeda di berbagai negara, pembeda utamanya adalah stuktur pengurusannya yakni one-tier atau two-tier. Bagi Indonesia yang banyak mengadopsi struktur two tier, pemisahan fungsi pengawasan terkadang menimbulkan ‘celah’ di antara dewan komisaris dengan pihak manajemen
atau dewan direksi. Oleh karena itu, dibutuhkan komite audit untuk "menjembatani" dewan komisaris dan direksi yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Terkait dengan kasus Aksrindo, terdapat 3 fokus utama yakni pelanggaran peraturan perundangundangan dan pasar modal, manipulasi laporan keuangan, serta pelanggaran etika bisnis. Terlebih lagi ketiga fokus masalah ini "dilengkapi" dengan kecerobohan keputusan investasi PT Askrindo. Dalam sub prinsip A OECD nomor 6 ini terdapat dua elemen yang ditekankan, yaitu duty of care dan duty of loyalty. Duty of care menuntut dewan bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan ketekunan dan perhatian. Dengan penekanan duty of care ini, dewan diharuskan untuk membuat keputusan bisnis atau business judgement dengan kehati-hatian dan due diligence karena segala keputusan bisnis akan berdampak kepada perusahaan. Elemen kedua adalah duty of loyalty yang menekankan dewan untuk bertindak sesuai kepentingan perusahaan dan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham. Dalam kasus Askrindo, dewan direksi cenderung lalai dalam mengambil keputusan, terutama Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Askrindo yakni Rene Setyawan. Kesalahan fatal terjadi saat menghadapi masalah pendebetan kas Askrindo yang cukup signifikan oleh Bank Mandiri akibat empat nasabah, PT Tranka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah, yang dijamin tidak dapat membayar L/C. Rene berikut kadiv keuangan Askrindo, agar jaminan yang dibayarkan Askrindo pada Bank Mandiri kembali, justru menyalurkan dana kepada nasabah melalui jasa keuangan yakni manajer investasi dengan penenpatan dana di repo dan KPD yang jelas bukan jenis investasi yang diperbolehkan untuk perusahaan asuransi. Tindakan yang salah ini pun berujung keempat perusahaan manajer investasi tersebut tidak dapat mengembalikan dana ke Askrindo sehingga Askrindo kembali mengalami kerugian. Rene bertidak tidak berdasarkan duty of care dengan bersikap ceroboh mengambil investasi yang jelas high risk dan dilarang disaat Askrindo sedang dalam masa kerugian signifikan. Rene juga tidak berhati-hati dan ceroboh dalam menjamin PT Tranka Kabel, padahal kedua belah pihak sama-sama tahu bahwa PT Tranka kabel tidak memenuhi syarat penjaminan. PT Tranka Kabel tidak dapat membayar L/C kepada Bank Mandiri jelas 5
menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki masalah likuiditas, tetapi Askrindo justru mengambil keputusan untuk melakukan pre-claim treatment dengan membeli surat sanggup/ promisorry note Tranka Kabel senilai Rp 42,7 miliar dan memberikan dana talangan sebesar Rp 26 miliar untuk biaya operasional. Alhasil, pre-claim treatment dengan cara ini tidak berhasil dan Askrindo semakin merugi. Masih belum "kapok", Askrindo tetap membeli MTN Tranka Kabel senilai 89 miliar dan memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 140 miliar yang kemudian diperiksa BPK dan ditemukan bahwa fasilitas yang diberikan Askrindo tidak didukung jaminan. Beberapa hal ini menunjukan tidak dijalankannya duty of care dengan adanya keputusan-keputusan berikut tindakan ceroboh dari direksi. Selain itu, hasil audit BPKP menunjukkan pemberian investasi langsung pada nasabah melalui perusahaan MI menyimpang dengan Keputusan Direksi Askrindo Nomor 66 Tahun 2003. Lengkaplah terbukti bahwa Rene juga tidak memenuhi elemen kedua di prinsip ini yakni duty of loyalty . Kesimpulan yang dapat diambil adalah Askrindo tidak memenuhi kedua fiduciary duties: duty of care dan duty of loyalty . Selain itu dikatakan juga dalam sub prinsip C OECD nomor 6 bahwa dewan memiliki peran terpenting dalam menciptakan lingkungan perusahaan dengan standar etika yang tinggi. Tidak hanya dengan tindakan sendiri tetapi juga dengan mengawasi key executives dan manajemen secara umum. Standar etika yang tinggi ini penting dalam penentuan kredibilitas dan kepercayaan terhadap perusahaan. Askrindo dalam kasus ini melanggar etika bisnis, terutama dalam permasalahannya dengan PT. Jakarta Investment. Saat menawarkan peluang investasi, Askrindo mempromosikan nasabah-nasabah yang bermasalah sebagai nasabah premium, nasabah yang layak menggunakan dana investasi dari Jakarta Investment. Askrindo sama sekali tak menyebutkan jika para nasabah Askrindo ini adalah nasabah yang gagal bayar jaminan L/C. Hal ini tentu tidak etis dalam bisnis karena merekomendasian nasabah-nasabah yang telah diketahui bermasalah oleh Askrindo. Tidak hanya itu, Askrindo juga melakukan rekayasa pembukuan dan sengaja melakukan salah hitung yang dilakukan dengan tidak mengakui adanya pembayaran yang telah diterima dari 3 nasabah kepada pihak JI. Tindakan ini merugikan pihak JI sehingga membuat partner bisnisnya tersebut merugi hingga 148 miliar. Hal ini tentunya membuat kridibilitas dan kepercayaan terhadap Askrindo menurun. Dalam lampiran GCG Aksrindo yang tertera dalam annual report dan website resmi Askrindo dijelaskan bahwa PT Askrindo menjunjung tinggi etika bisnis dengan adanya pedoman etika bisnis tersendiri yang didalamnya bertuliskan pada poin pertama adalah taat atas perundang-undangan disusul dengan penjelasan etika hubungan perusahaan dengan mitra kerja. Namun kedua hal ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Askrindo dalam menjaga hubungannya dengan para stakeholders. Fungsi Kunci Dewan Direksi dan Komisaris
Sub Prinsip D dalam OECD Prinsip 6 menggambarkan secara terperinci fungsi-fungsi utama dewan komisaris yang perlu dipenuhi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan memastikan kerja manajemen berjalan dengan baik yang tentunya memperhatikan kepentingan pemegang saham.
6
Poin 1 Sub prinsip D menerangkan bahwa fungsi dewan komisaris yakni menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan mengenai resiko dan memantau belanja modal yang besar. Dewan Komisaris dalam kasus Askrindo ini perlu dipertanyakan fungsi pengawasannya, sebab beberapa investasi yang secara jelas dilarang dilakukan oleh Askrindo sudah berlangsung cukup lama. Investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sudah dilakukan Askrindo sejak tahun 2005, sedangkan Repurchase Agreement (Repo) sejak tahun 2008. Penempatan investasi tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak meng¬hitung risiko kerugian. KetuaBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam-LK Nurhaida mengatakan, pengusutan terhadap kasus Askrindo telah dilakukan sejak Bapepam-LK meminta perusahaan asuransi menghentikan dan melaporkan investasi melalui KPD pada 2008.Bila Dewan komisaris melaksanakan fungsinya dengan baik, seharusnya tindakan ilegal ini tidak berlangsung lama, atau setidaknya setelah mendapatkan surat peringatan dari Bapepam LK, Dewan Komisaris bertindak dengan tegas. Adanya dugaan pengalihan dana Askrindo sebesar Rp 439 milyar ke 10 perusahaan investasi yang mengakibatkan penahanan Direktur PT Tranka Kabel (TK) Umar Zen alias A chung pada Jumat 9 Desember 2013 , yang kemudian dilanjutkan penahanan empat manajer investasi yang terlibat, mengindikasikan transaksi dalam jumlah yang sedemikian besar, lolos dari pengawasan Dewan Komisaris. Hal tersebut mengindikasikan adanya fungsi pengawasan yang sangat lemah, atau tidak dijalankan sama sekali, atau bisa jadi, Dewan Komisaris dalam hal ini ikut terlibat. Tidak adanya tindakan Dewan Komisaris bahkan setelah diketahui bahwa manajemen melakukan investasi dalam bentuk KPD dan Repo berarti sub prinsip d poin 2 tidak berhasil dijalankan, Dewan Komisaris gagal untuk memonitor efektifitas tata kelola perusahaan dan mengawasi kebijsanaan direksidalam menjalankan Askrindo. Begitu pula pada poin 3 dimana Dewan Komisaris sebenarnya memiliki hak untk mengusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bila diperlukan adanya penggantian manajemen. Investasi dalam bentuk KPD dan Repo telah menunjukkan manajemen melanggar peraturan yang ada, seharusnya Dewan Komisaris melakukan tindakan dengan mengusulkan pergantian manajemen dalam RUPS. Askrindo belum memiliki komite remunerasi dan komite nominasi, sehingga fungsi poin 5 dan 6 dalam Sub Bab D Prinsip 6 OECD belum dilaksanakan. Selanjutnya, poin 7 Sub Bab D ini menerangkan bahwa Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan daro manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk dalam penyalahgunaan asset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Fungsi ini merupakan peran paling strategis yang perlu diperhatikan Dewan Komisaris. PT Tranka Kabel diduga tidak layak dalam menerima dana yang diberikan oleh PT Askrindo, adanya keterlibatan pihak dalam Askrindo yang menyetujui pencairan dana jaminan untuk PT Tranka menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris gagal dalam melindungi kepentingan pemegang saham karena tidak mampu mendeteksi transaksi ini. Dewan komisaris juga berkewajiban memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi Askrindo dan memastikan Askrindo mematuhi peraturan perundangan serta standar-standar yang berlaku. Dalam laporan keuangan Askrindo tahun 2010 yang telah diaudit, diketahui Askrindo memiliki investasi berupa 7
obligasi dan reksadana. Namun, berdasarkan pemeriksaan Bapepam-LK pada awal 2011, Askrindo tidak dapat membuktikan kepemilikan beberapa obligasi dan reksadana. Dewan Komisaris harus bertanggung jawab dalam laporan tahunan yang telah di tanda tanganinya, pemeriksaan ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak dalam Askrindo atau tidak dilakukan pengecekan ulang, yang bearti Dewan Komisaris, sekali lagi, gagal dalam menjalankan perannya. Pengawasan Dewan Komisaris
Selaku pengawas, dewan direksi serta dewan komisaris PT Askrindo yang menjabat pada saat itu selayaknya memberikan perhatian lebih baik atas keputusan stratejik perusahaan dalam mencari sumber pendanaan. Hal ini menjadi sorotan disebabkan oleh kasus PT Askrindo terkait tanggung jawab perusahaan menindaklanjuti klaim asuransikeempat nasabahnya yang tidak dapat melunasi kredit kepada Bank Mandiri. Sebelumnya, PT Askrindo telah mendapatkan teguran dari Bapepam-LK karena investasi KPD namun teguran tersebut tidak ditanggapi oleh perusahaan yangmalah melakukan transaksi repo. Pasalnya, untuk menjaga solvency -nya investasi high risk dalam bentuk KPD dan repo merupakan tindakan yang gegabah. Terdapat tiga bahasan penting mengenai OECD Principles VI butir E. Secara garis besar tujuan peraturan tersebut ditetapkan adalah untuk menjaga objective judgement dari dewan. Pertama, para anggota dewan harus memastikan terdapat anggota yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan atau independen yang setidaknya cukup untuk menjaga independent judgement -nya jika terdapat conflict of interest. Kemudian, dalam lingkungan corporate governance di Indonesia, perusahaan negara sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan adanya komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Tujuannya adalah untuk membantu dewan komisaris memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar dan memberikan laporan mengenai pengendalian internal perusahaan serta membantu menyeleksi auditor eksternal. Kedua, anggota dewan memiliki tanggung jawab dan prosedur kerja yang jelas, lalu informasi tersebut di-disclose di depan dewan. Ketiga, anggota dewan memastikan bahwa masing-masing dari mereka dapat bekerja secara efektif, etis serta bertanggungjawab. Karena biasanya sebagai contoh, seorang dewan komisaris pada satu perusahaan juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan lainnya. Dalam hubungannya dengan kasus PT Askrindo, dewan khususnya dewan komisaris sebagai pengawas seharusnya memberikan masukan yang lebih bijak termasuk mengawasi tindakan perusahaan agar tidak menyalahi peraturan hukum. Manajemen PT Askrindo, beredasarkan keputusan akhir Direktur Keuangan dan TI Rene Setyawan beserta kadiv keuangan, berinisiatif untuk mengalokasikan dana melalui jasa Manajemen Investasi ke KPD dan repo yang jelas-jelas melanggar peraturan perundangundangan pasar modal.Hal yang menjadi penyebabnya utamanya adalah empat perusahaan yang dijamin PT Askrindo yaitu PT Tranka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah tidak dapat membayar L/C kepada Bank Mandiri dan diketahui Bank Mandiri telah mendebet deposito PT Askrindo karena keempat kliennya gagal bayar. Menurut pengakuan Rene Setyawan di pengadilan, melalui komisaris utama dikeluarkan keputusan untuk menyelamatkan PT Tranka Kabel dan investasi PT Askrindo atasnya.Itulah sebabnya muncul Inisiatif untuk berinvestasi pada sumber pendanaan yang 8
terbilang high risk , di mana diketahui juga saat itu perusahaan sedang mengalami masa kerugian dan ingin agar jaminan yang dibayarkannya kepada Bank Mandiri atas keempat perusahaan kembali. Hal ini kemudian bersangkutan dengan Butir F OECD Principles nomor 6. Di dalamnya membahas bagaimana dewan mendapatkan informasi yang timely, relevant, serta akurat. PT Askrindo memiliki empat anggota dewan komisaris yang salah satunya merupakan komisaris independen. Semestinya dewan diinformasikan secara jelas mengenai rencana perusahaan untuk melakukan investasi, sehingga setidaknya dewan memiliki pertimbangan yang mungkin dapat menghindari kesalahan dan kelalaian Direktur Keuangan beserta Kadiv
keuangan dalam menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan
investasi perusahaan. Selain itu, di dalam kasus ini terlihat jika komite audit kurang berjalan dengan baik. Sebab adanya manipulasi laporan keuangan membuktikan terdapat masalah yang kemudian juga luput dari pengawasan dewan komisaris. Pada saat persidangan, pihak manajemen PT Askrindo tidak dapat mengeluarkan bukti invoicejika mereka memiliki investasi obligasi dan reksa dana. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6. Terkait Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik
Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK nomor IX.I.6 telah dipaparkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh direksi maupun dewan komisaris suatu perusahaan publik. Beberapa diantaranya baik direksi maupun dewan komisaris harus memiliki akhlak yang baik, mampu melaksanakan tindakan hukum, serta tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Persyaratan tersebut juga tetap berlaku selama masa jabatan diemban oleh direksi dan dewan komisaris perusahaan. Peraturan tersebut sudah seharusnya ditaati mengingat dewan komisaris dan direksi memiki peranan yang signifikan dalam perusahaan. Dewan komisarisi selaku perwakilan pemegang saham berperan sangat penting dalam mengawasi direksi dan bertanggung jawab atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan direksi sebagai pejabat eksekutif perusahaan bertanggung jawab terhadap operasional
perusahaan
secara
keseluruhan
serta
peneran
strategi-strategi
yang
akan
diimplementasikan dalam perusahaan guna mencapai tujuan strategisnya. Dalam kasus yang telah dialami PT Askrindo, baik direksi maupun dewan komisaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah pada tahun 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menemukan adanya praktik KPD pada PT Askrindo saat Bapepam-LK memerintahkan kepada seluruh perusahaan asuransi untuk melaporkan keberadaan investasi melalui KPD. Perusahaan asuransi dilarang melakukan transaksi repo. Dalam hal ini jajaran direksi PT Askrindo jelas melakukan pelanggaran. Praktik KPD dan transaksi repo tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak direksi. Jadi, walaupun telah jelas-jelas dilarang oleh Bapepam, PT Askrindo atas persetujuan direksinya dan pengawasan dari dewan komisarisnya tetap melakukan transaksi tersebut. Apalagi aksi itu sudah dilakukan sejak lama, PT Askrindo telah melakukan investasi melalui KPD sejak tahun 2005 sedangkan Repo mulai dilakukan sejak tahun 2008. Permasalahan lain yang menimpa adalah, dari kasus ini terdapat dugaan korupsi antara manajemen PT Askrindo dengan perusahaan yang dijaminnya. Direksi dari PT Tranka Kabel yang merupakan salah satu 9
perusahaan yang dijamin PT Askrindo, Umar Zen, yang mengetahui bahwa perusahaannya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari PT Askrindo tetap bersepakat dengan Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Askrindo Rene Setyawan dan Kadiv Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo, Zulfan Lubis untuk mendapatkan dana. Dari kasus di atas jelas terlihat bahwa ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jajaran direksi PT Askrindo yang beruung terhadap kasus tindak pidana di bidang keuangan. Menurut peraturan Bapepam LK nomor IX.I.6 seharusnya pihak direksi melakukan ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng atas kerugian yang menimpa pihak lain. Referensi
Noverius Laoli. 23 Februari 2014. Perusahaan investasi pasar modal gugat PT Askrindo. Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-investasi-pasar-modal-gugat-pt-askrindo (Diakses pada 16 Maret 2014, pukul 16.00) Widi
Agustian.
5
Agustus
2011.
Inilah
Kasus
Askrindo
Versi
Bapepam .
Sumber:
http://economy.okezone.com/read/2011/08/05/320/488765/inilah-kasus-askrindo-versi-bapepam
(Di-
akses pada 16 Maret 2014, pukul 14.00 WIB) Andi Saputra. 30 September 2013. Korupsi Askrindo, MA Perberat Vonis Umar Zen Jadi 15 Tahun Bui . Sumber: http://news.detik.com/read/2013/09/30/212009/2373754/10/korupsi-askrindo-ma-perberatvonis-umar-zen-jadi-15-tahun-bui?ntprofil (Diakses pada 16 Maret 2014, Pukul 16.00) Susana Rita. 10 Oktober 2013. MA Perberat Dua Kali Lipat Vonis Korupsi Askrindo . Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/10/0554274/MA.Perberat.Dua.Kali.Lipat.Vonis.Korupsi.Askri ndo (Diakses pada 16 Maret 2014, Pukul 17.00 WIB) Andi Saputra. 26 Juni 2013. MA Naikkan Vonis Korupsi Kasus PT Askrindo dari 5 Tahun Jadi 15 Tahun . Sumber: http://news.detik.com/read/2013/06/26/093207/2284344/10/ma-naikkan-vonis-korupsikasus-pt-askrindo-dari-5-tahun-jadi-15-tahun (Diakses pada 16 Maret 2014, Pukul 17.00) Wahyu
Satriani.
20
September
2011.
Buntut
Askrindo,
izin
dua
MI
dicabut .
Sumber:
http://investasi.kontan.co.id/news/buntut-askrindo-izin-dua-mi-dicabut-1 (Diakses pada 16 Maret 2014, Pukul 17.00) Tri Wahono. 25 Agustus 2014. Empat Manajer Perusahaan Investasi Sudah Diperiksa. Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2011/08/25/19095088/Empat.Manajer.Perusahaan.Investasi.Sud ah.Diperiksa (Diakses pada 16 Maret 2014, Pukul 17.00) Dewi, Evana. 9 Agustus 2011. Dugaan Penyimpangan Dana Investasi : Menteri Ancam Beri Sanksi Direksi Askrind ohttp://www.antikorupsi.org/id/content/dugaan-penyimpangan-dana-investasi-menteri-ancamberi-sanksi-direksi-askrindo(Di-akses pada 23 Maret 2014, pukul 21.00 WIB)
10
Lampiran: (Tata Kelola Perusahaan pada PT Askrindo (Persero)
11
