KONSEP PERJANJIAN
Perjanjian Perjanjian yang baik secara hukum bukan hanya memenuhi memenuhi ketentuan hukum perjanjian perjanjian saja tetapi juga harus memperhatikan segi-segi lainnya, seperti misalnya apakah suatu perjanjian dapat dipakai sebagai bukti secara hukum, atau bagaimana agar dapat menuntut pihak lawan yang tidak memenuhi prestasinya. Secara umum, perjanjian terbagi dalam bagian-bagian sebagai berikut : 1) 2) ) !) #) %)
Judul perjanjian Pembukaan Pihak-pihak dalam perjanjian "ecital $si perjanjian Penutup
&alam pembuatan suatu perjanjian, judul dari perjanjian tersebut harus selaras dengan isi perjanjian, dimana judul perjanjian akan sangat berpengaruh dalam penentuan peraturan hukum hukum mana mana yang yang menga mengatu turr perj perjan anji jian an ters terseb ebut ut.. 'isa 'isaln lnya ya,, jika jika suat suatu u perja perjanj njia ian n mempunyai mempunyai judul (perjanjian (perjanjian Sewa 'enyewa, 'enyewa, maka perjanjian perjanjian itu tunduk dan diatur diatur *leh peraturan hukum perjanjian sewa menyewa. +ata pembukaan dalam suatu suatu perjanjian perjanjian dapat berisi berisi tanggal tanggal pembuatan pembuatan perjanjian perjanjian dan bila tanggal pembuatan perjanjian ini tidak diletakkan di awal, maka tanggal perjanjian itu diletakkan di akhir perjanjian. +ata-kata pembukaan suatu perjanjian adalah sebagai berikut : Perjanjian …..ini dibuat (dan ditanda tangani) pada tanggal…bulan…, tahun dua ribu, oleh dan antara :
atau dapat juga disusun sebagai berikut : Pada hari ini,……, tanggal… bulan… tahun……, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
&alam &alam hal hal tangg tanggal al pemb pembuat uatan an perj perjan anji jian an dibu dibuat at di akhir akhir kalim kalimat at,, maka maka kata kata-ka -kata ta pembukaan suatu perjanjian dapat disusun sebagai berikut : Yang bertanda tangan di bawah ini :
atau : Perjanjian …… ini dibuat oleh (dan antara):
atau : Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
atau : Perjanjian …… ini telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :
atau : Kami yang membuat dan menandatangani perjanjian …… ini :
atau : Para pihak (pihak-pihak) dalam perjanjian ……. ini adalah :
Subyek yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek hukum, yang secara hukum terbagi atas : 1. 2.
rang pribadi adan hukum.
&alam hal subyek hukumnya merupakan badan hukum, maka badan hukum ini bertindak dalam perjanjian melalui wakil-wakilnya. +etentuan mengenai siapa saja wakil dari badan hukum tersebut ditentukan di dalam nggaran &asar atau kta Pendirian dari masing-masing badan hukum tersebut. 'enurut ketentuan /ndang-/ndang yang berlaku, di dalam badan hukum yang berbentuk Perser*an 0erbatas P0), maka yang mewakili perser*an dalam hal pembuatan perjanjian dengan pihak luar adalah direktur. al ini diatur di dalam ketentuan /ndang-/ndang P0 pasal 32). Subyek hukum *rang pribadi yang berlaku sebagai salah satu pihak di dalam perjanjian dapat ditulis sebagai berikut : AA, yang beralamat di l. !Y" #o. $ akarta-Pu%at, $&'&, %elanjutnya di%ebut %ebagai pihak kedua.
Sedangkan subyek hukum yang berupa badan hukum di dalam suatu perjanjian ditampilkan sebagai berikut : P !, didirikan menurut hukum *ndone%ia, dengan tempat kedudukan di l. A+ no. $, akarta-Pu%at $', %elanjutnya di%ebut pihak kedua.
atau jika wakil dari badan hukum tersebut hendak dijabarkan di dalam perjanjiannya, maka dapat ditulis sebagai berikut : P !, berkedudukan di akarta-Pu%at, dalam hal ini diwakili oleh AA dan ++ yang bertindak %elaku dan dalam jabatannya %ebagai direk%i karena itu %ah bertindak untuk ata% nama P !, untuk %elanjutnya di%ebut %ebagai pihak kedua.
Recital
"ecital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. &alam "ecital ini biasanya juga dicantumkan tentang sebab masing-masing pihak, hal ini berguna karena Sebab merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. "ecital ini umumnya dimulai dengan kata (bahwa. Sebagai c*nt*h dapat dilihat dalam "ecital di dalam suatu Perjanjian 4easing sebagai berikut : +ahwa, ata% permintaan Penyewa, yang /enyewakan %etuju untuk membeli0telah membeli peralatan yang diuraikan di bawah ini untuk di%ewakan kepada Penyewa dengan %yarat-%yarat dan ketentuan-ketentuan %ebagai berikut :
Selain c*nt*h recital diatas, dapat pula diambil c*nt*h recital dalam perjanjian kerja sebagai berikut : +ahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak, maka Pihak Pertama menyetujui untuk mengadakan hubungan kerja dengan Pihak Kedua dengan jangka waktu ' (tiga) tahun, terhitung %ejak tanggal….. %ampai dengan tanggal………
$si suatu perjanjian mencakup banyak hal karena dalam tiap bagian di dalam isi suatu perjanjian diperinci prestasi yang harus dipenuhi *leh masing-masing pihak.
Pembukaan
Pembukaan dari isi perjanjian pada umumnya berisi hal-hal berikut ini : Kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal %ebagai berikut :
atau : Perjanjian ini dibuat dengan ketentuan-ketentuan %ebagai berikut :
atau : Para pihak terikat dengan ketentuan dan per%yaratan ter%ebut di bawah ini :
&i dalam suatu isi perjanjian bagian terms), terdapat klausula-klausula umum yang berguna untuk menentukan apakah telah terjadi kelalaian dari para pihak. agi perjanjian yang di mana waktu adalah begitu penting sehingga bila terjadi keterlambatan pelaksanaan perjanjian maka prestasi itu sudah tidak berguna lagi bagi para pihak. &alam hal ini, maka dibutuhkan pencantuman klausula 0ime is *5 the essence +lausul &asar 6aktu), yang secara umum berbunyi sebagai berikut : 1aktu pengiriman merupakan bagian yang terpenting dari kontrak ini. +uyer (Pembeli) berhak untuk menolak barang dan untuk membatalkan %emua atau %alah %atu bagian
dari pe%anan ini bila 2eller (Penjual) gagal mengirimkan barang %e%uai dengan ma%a peme%anan ini.
Sedangkan bagi perjanjian yang di mana waktunya tidak terlalu penting tetapi kreditur ingin membatasi jangka waktu dari pelaksanaan prestasi debitur, maka dalam perjanjian ini perlu dicantumkan klausula &e5ault 6anprestasi) yang c*nt*hnya sebagai berikut : ika pihak pertama (dalam hal ini di%ebut 3de4aulting party5) tidak melak%anakan kewajibannya %e%uai dengan ke%epakatan ini, pihak kedua (dalam hal ini di%ebut 6aggrie7ed party) berhak untuk mengirimkan peringatan tertuli% kepada pihak pertama dengan menyebutkan kewajiban yang tertera dalam perjanjian yang tidak dilak%anakan oleh pihak pertama dan dengan menyebutkan bahwa pihak kedua akan memutu%kan Perjanjian ini jika kegagalan ter%ebut teru% berlanjut. ika dalam jangka waktu '& hari %ejak dikeluarkannya pemberitahuan tertuli% kegagalan ter%ebut tidak diperbaiki, pihak kedua berhak untuk %egera memutu%kan Perjanjian ini. Pemutu%an perjanjian ter%ebut dinyatakan berlaku %ejak dikeluarkannya pemberitahuan pemutu%an hubungan %e8ara tertuli% dari pihak kedua kepada pihak pertama.
Sehubungan dalam klausula de5ault ini disebutkan juga tentang surat pemberitahuan, maka dalam perjanjian kiranya juga perlu dicantumkan tentang 7*tices 8lause +lausula Pemberitahuan) agar penyampaian surat pemberitahuan itu tidak menjadi masalah. 8*nt*h dari 7*tices 8lause adalah sebagai berikut : a.
2emua pemberitahuan yang diberikan yang berkaitan dengan Perjanjian ini haru% diberikan %e8ara tertuli% dan dalam +aha%a *nggri% dan bi%a dikirimkan lewat %urat ter8atat, kabel, tele9, tele4a9 atau bentuk telegra4 lainnya, dan dikirimkan ke alamat berikut (kepada ma%ing-ma%ing pihak berikut ini): 2eller : ………………………………… +uyer : …………………………………
b.
2alah %atu pihak boleh mengganti alamatnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan memberitahukan alamat yang baru kepada pihak yang lain %e8ara tertuli%.
8.
2urat pemberitahuan yang diberikan %e%uai dengan ketetapan ini dinyatakan berlaku %ejak %urat pemberitahuan ter%ebut diterima oleh pihak yang dikirimi dengan ketentuan bahwa %urat pemberitahuan yang dikirimkan dengan %urat ter8atat ter%ebut dianggap telah diterima %epuluh ($&) hari %ejak %urat ter%ebut dikirimkan oleh pihak po% di negara tempat pihak yang mengirimkan pemberitahuan ter%ebut berdomi%ili.
Pilihan Hukum
&alam hal para pihak menghendaki agar perjanjian mereka diatur dan diartikan dengan suatu undang-undang tertentu, maka agar tidak terjadi pena5siran yang salah sebaiknya hukum yang akan dipakai itu ditegaskan dalam perjanjian dengan mencantumkan klausula 9Pilihan ukumatau 8h*ice *5 4aw yang c*nt*hnya dapat berupa kalimat sebagai berikut : perjanjian ini tunduk pada dan dita4%irkan dalam %egala hal %e%uai dengan hukum epublik *ndone%ia, dengan ketentuan bahwa Pihak ** beba% untuk mengambil tindakan hukum pada Pengadilan-Pengadilan di epublik *ndone%ia atau di tempat lain untuk melindungi dan melak%anakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau dengan 8ara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah dan uang yang haru% dibayar berda%arkan Perjanjian ini.
Klausula Arbitrase ( Arbitration Clause)
'engingat berperkara di Pengadilan 7egeri adalah begitu lama dan mungkin akan memakan biaya yang tidak sedikit, maka para pihak demi menghindari agar tidak diadili *leh pengadilan negeri, perlu mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka. 'engenai arbitrase sendiri, ketentuan yang mengaturnya adalah /ndang-/ndang 7*. ; tahun 1<<<. 8*nt*h dari klausula arbitrase yang diusulkan *leh 7$ adan rbitrase 7asi*nal $nd*nesia) adalah sebagai berikut : 2emua %engketa yang timbul dari perjanjian ini akan di%ele%aikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan pro%edur +A#* oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan ter%ebut
Pemakaian hukum acara rbitrase tunduk pada /ndang-/ndang 7*. ; 0ahun 1<<<. Klausula Domisili
'engingat bahwa sese*rang harus dituntut pada Pengadilan 7egeri di mana *rang tersebut bertempat tinggal secara hukum, maka dalam suatu perjanjian kiranya juga perlu mencantumkan suatu klausula d*misili. Sehingga bila terjadi sesuatu masalah yang berhubungan dengan perjanjian itu, maka *rang tersebut dapat dituntut di pengadilan negeri sesuai dengan pemilihan d*misili tidak perlu di tempat tinggalnya karena mungkin tempat tinggalnya ada di luar k*ta). 8*nt*h dari klausula &*misili adalah sebagai berikut : entang per%etujuan ini dan %egala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domi%ili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan #egeri akarta Pu%at;.
&i dalam hal timbul perselisihan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak setuju memilih d*misili hukum yang tetap dan tidak berubah di +ant*r Panitera Pengadilan 7egeri Jakarta Pusat. Klausula Perjanjian en!eluruh ( Merger Clause)
Merger clause +lausula Perjanjian 'enyeluruh) berguna agar pernyataan para pihak yang sebelumnya yang mungkin dimaksudkan untuk tidak dijadikan bagian dalam Perjanjian itu tidak dita5sirkan sebagai bagian term) dari perjanjian itu. 8*nt*h merger clause adalah sebagai berikut : Perjanjian Kredit ini merupakan ke%eluruhan ketentuan dan %yarat yang di%epakati para pihak dan perjanjian ini menghapu%kan dan membatalkan dalam %egala hal %emua
pernyataan atau janji terdahulu, bila ada, yang tidak dima%ukkan ke dalam perjanjian ini.
Klausula Pele"asan ( Waiver Clause)
+lausula Pelepasan Waiver Clause) berguna agar dalam terjadi kelambatan atau kekurangtegasan dari pihak kreditur tidak dita5sirkan sebagai pelepasan haknya. 8*nt*h klausula pelepasan dapat dilihat dari c*nt*h perjanjian kredit sebagai berikut:
Klausula Force Majeure
+lausula ini merupakan penegasan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya suatu prestasi karena terjadinya hal-hal yang di luar kesanggupan atau kesalahan para pihak, maka keadaan tidak dipenuhinya perjanjian itu bukan dianggap pengingkaran dari perjanjian tersebut. +lausula =*rce 'ajeure dapat dic*nt*hkan sebagai berikut : Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab bila tidak dapat melak%anakan perjanjian ini %ebagai akibat timbulnya perang, pertukaran atau perubahan peraturan atau karena adanya 4or8e majeure.
atau : a.
Jika Salah satu pihak menunda pelaksanaan salah satu atau semua kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian ini (selain melakukan pembayaran yang dituntut darinya sebagaimana dituntut oleh p erjanjian ini) karena satu atau sejumlah sebab yang berada di luar kemampuannya, pihak tersebut tidak akan dianggap bersalah atau melanggar perjanjian karena penundaan itu, dan waktu pelaksanaannya akan dianggap diperpanjang sesuai dengan waktu penundaan yang dapat diterima.
b.
Pihak yang terkena penundaan tersebut wajib berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi sebab (sebab-sebab) penundaan seperti itu, wajib memberitahukan pihak lainnya secepat mungkin, dan secepatnya meneruskan pelaksanaan tersebut setelah penyebab (penyebab-penyebab) penundaan tersebut diatasi.
8.
Bila ternyata penundaan itu terus berlangsung lebih dari tiga bulan berturut-turut, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan pun setelah masa tiga bulan penundaan itu berakhir dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis atau dengan tele, sementara sebab (sebab-sebab) penundaan tersebut belum dapat diatasi. Bila memang penundaan tersebut terjadi, dipahami dan disepakati bahwa Pembeli akan mengganti ongkos dan biaya yang sudah menjadi kewajiban atau sudah dikeluarkan oleh Penjual sehubungan dengan semua kerja dan layanan yang sudah dilakukannya menurut Perjanjian ini sebelum tanggal penghentian tersebut. Pembeli setuju untuk mengganti ongkos dan biaya tersebut segera sesuai dengan jumlah yang terdapat pada !aktur dari Penjual yang diserahkan segera setelah penghentian perjanjian tersebut.
Price an# Pa!ment $erms
&alam hal suatu perjanjian dibuat *leh para pihak yang berasal dari negara yang berlainan, maka perlu diperhatikan istilah-istilah perdagangan internasi*nal yang diatur dalam $nc*terms 2;;; dan hal yang perlu diperhatikan tentang /ni5*rm 8ust*ms and Practice 5*r &*cumentary 8redits /8P). &alam hal para pihak menghendaki agar perjanjian mereka diatur dan diartikan dengan suatu undang-undang tertentu, maka agar tidak terjadi pena5siran yang salah sebaiknya hukum yang akan dipakai itu ditegaskan dalam perjanjian dengan mencantumkan klausula 9Pilihan ukumatau 8h*ice *5 4aw yang c*nt*hnya dapat berupa kalimat sebagai berikut : Perjanjian ini tunduk pada dan dita4%irkan dalam %egala hal %e%uai dengan hukum epublik *ndone%ia, dengan ketentuan bahwa Pihak ** beba% untuk mengambil tindakan hukum pada Pengadilan-Pengadilan di epublik *ndone%ia atau di tempat lain untuk melindungi dan melak%anakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau dengan 8ara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah dan uang yang haru% dibayar berda%arkan Perjanjian ini.
+ata-kata penutup perjanjian umumnya dicantumkan sebagai berikut :
&alam hal di pembukaan perjanjian belum disebutkan tanggal pembuatan perjanjiannya, maka dalam kata-kata penutup ini baru disebutkan tanggal pembuatan perjanjian maka dalam penutup ini baru disebutkan tanggal pembuatan perjanjian tersebut, yang umumnya berbentuk sebagai berikut :
Selain 5*rmat di atas, perjanjian juga ada yang ditutup dengan suatu pasal penutup dan biasanya digabung dengan klausula d*misili atau dapat juga suatu perjanjian tanpa ada kata-kata penutupnya tapi langsung menyebutkan :
(tandatangan)
(…#ama…)
(tandatangan)
(…#ama…) 2ak%i-%ak%i : $.
………………………………………(…#ama…)
.
………………………………………(…#ama…)
Penutup perjanjian dapat pula berbentuk seperti 5*rmat di bawah ini : akarta, ' =ebruari &&&. Pihak Ke%atu :
Pihak Kedua :
P A+ (8ap peru%ahaan)
P !Y" (8ap peru%ahaan)
(#ama)
(#ama)
(
(
2ak%i-%ak%i : $.
……………………………………………. (…#ama…)
.
……………………………………………. (…#ama…)
Selain kedua bentuk di atas, dapat pula berbentuk sebagai berikut :
Penjual:
(andatangan)
(andatangan)
(8ap peru%ahaan)
(8ap peru%ahaan)
(#ama)
(#ama)
%ea eterai
ea 'eterai adalah suatu pajak yang dikenakan atas suatu d*kumen Pasal 1 ayat 1 // 7*. 1>1<3#). Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersi5at perdata adalah merupakan d*kumen yang terkena bea meterai sebesar "p. !;;;,ukti pelunasan bea meterai adalah benda meterai yang terdiri atas :
1. 2.
'eterai tempel? +ertas meterai?
