Contoh Perjanjian Kredit.doc

Lampiran 28

Contoh Perjanjian Kredit

Contoh ini hanya sebagai referensi dalam pelaksanaannya unit pelaksana dapat menambahkan dan melakukan penyesuaian dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Syarat Umum/lain Perjanjian Kredit dan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).

PERJANJIAN KREDIT Nomor : ………………….. Perjanjian Kredit Modal Kerja/Kredit Investasi *) ini dibuat dan ditandatangani pada ___, tanggal _____ bulan ___ tahun _____, oleh dan antara: *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 1.

(Apabila yang menandatangani adalah Direktur/Direktur Utama) Nama Direktur/Direktur Utama (pilih salah satu), sebagai Direktur………., dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan di Bandung selanjutnya disebut “bank bjb”. (Apabila yang menandatangani adalah Pemimpin Divisi) Nama Pemimpin Divisi, sebagai Pemimpin Divisi………. dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa Direksi/surat kuasa substitusi/Surat Keputusan Direksi tentang______ (pilih salah satu) Nomor ….. Tanggal ……… , dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan di Bandung selanjutnya disebut “bank bjb”. (Apabila yang menandatangani adalah Pemimpin Cabang) Nama Pemimpin Cabang, sebagai Pemimpin Cabang ………. dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa Direksi/surat kuasa substitusi/Surat Keputusan Direksi tentang______ (pilih salah satu) Nomor ….. Tanggal ……… , dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan di Bandung, Jl. Naripan No. 12 – 14, Jawa Barat, selanjutnya disebut “Bank”.(diisi dengan Komparisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang terakhir)

2.

(Apabila berbentuk Perseroan Terbatas yang menggunakan surat kuasa/surat keputusan direksi yang menyatakan kewenangannya) Nama pihak yang mewakili debitur, sebagai ……………….dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa/persetujuan ………(sesuaikan dengan sebutan pengurus dalam anggaran dasar perusahaan dimaksud) Nomor ….. Tanggal ………, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT..................., berkedudukan di ................., dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari ……………..

Lampiran 28


yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (pilih salah satu apakah pihak yang memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan) Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”; (agar dipastikan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan Terbatas) Atau

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

(Apabila berbentuk Perseroan Terbatas dimana pihak yang menandatangani perjanjian kredit bukan merupakan kuasa dari Perseroan Terbatas) Nama pihak yang mewakili debitur, sebagai Direktur, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT ................... dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari …………….. yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (pilih salah satu apakah pihak yang memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan) Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”; (agar dipastikan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan Terbatas)

(Apabila berbentuk Koperasi) Nama pihak yang mewakili debitur, sebagai pengurus, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi..................., berkedudukan di ................., dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari …………….. yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (pilih salah satu apakah pihak yang memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan. Sesuaikan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi) Nomor.......... Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”;

(Apabila berbentuk Yayasan) 1. ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, sebagai Ketua dari Yayasan; 2. ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, sebagai Sekretaris dari Yayasan; 3. ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, sebagai Bendahara dari Yayasan dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Harian Yayasan ..................., berkedudukan di ................., dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari Pembina dan Pengawas Yayasan, yaitu : .... atau* yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (*pilih salah satu apakah pihak yang Lampiran 28


memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan. Sesuaikan dengan anggaran dasar yayasan) Nomor.......... Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”; (Apabila berbentuk CV) _______, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, dalam melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kredit ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Persero Pengurus CV ______ , berkedudukan _________, serta telah mendapat persetujuan dari : a) ___ bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, selaku istri/suami (pilih salah satu) Debitur, dan Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

b) ___, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang dalam memberikan persetujuan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Persero Pengurus CV _____ telah mendapatkan persetujuan suami/istrinya yaitu ______ , bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________,yang keduanya turut hadir menandatangani Perjanjian Kredit ini. (mohon periksa Anggaran Dasar CV tersebut berkenaan dengan persyaratan untuk melakukan pinjaman apakah diperlukan persetujuan sekutu aktif lainnya dan kepastian mengenai pihak yang berwenang mewakili CV ) oleh karena itu sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama CV _____ yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta nomor ___ tanggal ____ yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri ______ berdasarkan nomor pendaftaran _____ dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. ___ tanggal _______ Tambahan Berita Negara No. ___ selanjutnya disebut sebagai “Debitur”.

(Apabila Firma) 1. ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang untuk melaksanakan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya/suaminya yaitu ______ bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit ini 2. ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang untuk melaksanakan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya/suaminya yaitu ______ bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk Lampiran 28


nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit ini oleh karena itu sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Firma _____ yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta nomor ___ tanggal ____ yang dibuat oleh dan dihadapan ______ Notaris di _____ untuk selanjutnya disebut sebagai “Debitur”.

(Apabila Perorangan) ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang untuk melaksanakan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya/suaminya yaitu ______ bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit ini selanjutnya, disebut sebagai “Debitur”. Bank dan Debitur bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Debitur dengan suratnya nomor __ tertanggal ___ telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

2. Bank melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor ___ tanggal ____ telah menyetujui untuk memberikan kredit modal kerja/kredit investasi berdasarkan permohonan fasilitas kredit Debitur tersebut diatas. (*diisi dengan nomor & tanggal SPPK) 3. Bahwa SPPK tersebut beserta Ketentuan dan Syarat Umum/Lain Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah jawa Barat dan Banten, Tbk. telah diserahkan kepada dan diterima baik serta disetujui maksud dan isinya oleh Debitur, terbukti dengan telah ditandatanganinya SPPK beserta Ketentuan dan Syarat Umum/Lain Perjanjian Kredit tersebut dan telah diserahkan kepada dan diterima kembali oleh Bank yang kesemuanya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. 4. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam Syarat-Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit dari SPPK dengan rincian sebagai berikut : a. Telah mengerti dan menerima ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini b. Telah memenuhi persyaratan permohonan kredit c. Telah menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan kredit d. Telah mengembalikan tembusan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang diatas meterai. e. Telah menyerahkan dokumen-dokumen persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (bila ada) maupun anggaran dasar.

Lampiran 28


f. T elah membayar Provisi g. Telah membayar biaya-biaya/menyediakan dana termasuk fee notaris, asuransi, dan pajak-pajak sehubungan dengan Perjanjian Kredit a. Telah membuka rekening giro pada Bank b. Telah menyerahkan surat persetujuan yang berdasarkan Anggaran Dasar diperlukan sehubungan dengan kredit kepada Bank c. Pihak yang melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit adalah pihak yang berwenang mewakili Debitur. d. Menyerahkan sertifikat atau Dokumen Agunan/jaminan untuk diikat sebagai jaminan. e. Menjamin bahwa tidak ada ketentuan atau perjanjian dengan pihak ketiga lain manapun yang dilanggar sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit. *) diisi sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum dalam SPPK Kesemuanya telah dipenuhi oleh Debitur sebagaimana mestinya

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa Bank memberikan kredit kepada Debitur dan Debitur mengaku berutang kepada Bank dan Para Pihak dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja/Perjanjian Kredit Investasi*) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut (Perjanjian Kredit Modal Kerja/Perjanjian Kredit Investasi* ini, beserta semua lampirannya, sebagaimana sewaktu-waktu diubah, diperpanjang, ditambah atau diperbaharui untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian Kredit”): *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK PASAL 1 PENGERTIAN/ISTILAH 1. Agunan kredit adalah meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, benda tetap atau tidak tetap, berwujud atau tidak berwujud yang oleh undang-undang Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

2.

3. 4.

5.

dikategorikan sebagai jaminan dalam pengertian yang luas dan secara teknis dapat diterima oleh Bank. Commitment Fee adalah fee yang dibebankan kepada Debitur apabila terdapat porsi fasilitas kredit yang tidak/belum ditarik Debitur*). *) dipergunakan apabila dikenakan Commitment Fee sebagaimana tercantum pada SPPK Debitur adalah pihak penerima Kredit dari Bank Berdasarkan Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada para ahli waris, para penerima dan atau pengganti haknya. Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur karena tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu berdasarkan Perjanjian Kredit yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Dokumen agunan adalah semua dokumen yang membuktikan bahwa Agunan telah diberikan dan diikat untuk kepentingan Bank sebagaimana dokumen tersebut diubah,

Lampiran 28


ditambah atau diperbaharui dari waktu ke waktu, baik masing-masing maupun beberapa di antaranya maupun semuanya. 6. Fasilitas Kredit adalah penyediaan dana oleh Bank kepada Debitur berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang mewajibkan debitur untuk melunasi Hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembebanan bunga. 7. Fixed Rate adalah suku bunga yang besarnya tetap selama jangka waktu tertentu. atau*) Floating Rate yaitu suku bunga yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu (mengikuti mekanisme pasar). *) pilih salah satu sesuai suku bunga yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 8. Grace Period Denda adalah suatu periode yang ditetapkan Bank untuk tidak diperhitungkan dalam hari denda yang dikenakan kepada Debitur. 9. Hari Kerja adalah hari di mana layanan operasional Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia. 10.Hutang adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, denda serta biaya-biaya lainnya. 11.Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya. atau*) Kredit Investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk membiayai kebutuhan barang-barang modal atau aktiva tetap dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi (perluasan), relokasi maupun project financing atau refinancing. *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 12. Penanggung adalah pihak (baik perorangan maupun badan hukum) yang setuju memberikan kesanggupan dan jaminan kepada Bank bahwa jika Debitur karena satu dan lain hal tidak dapat membayar Jumlah Terhutang kepada Bank, dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan. 13. Penarikan Kredit adalah setiap pembayaran dan atau pemindahbukuan dari Rekening Kredit yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan atau dokumen lainnya yang disepakati bersama antara Bank dan Debitur.


14.

Perjanjian Kredit berarti suatu perjanjian antara Bank dan Debitur yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat khusus yang berlaku atas suatu Kredit dan dalam istilah Perjanjian Kredit, harus diartikan pula, termasuk setiap perubahan, penambahan dan atau pembaharuannya berikut segala lampiran-lampirannya. 15.Plafond Kredit adalah maksimal kredit yang dapat disediakan oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani. 16.Provisi adalah biaya dengan tarif tertentu yang dibebankan Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit. Lampiran 28


17.Revolving adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Debitur yang sifatnya dapat ditarik kembali atas fasilitas kredit yang telah diangsur dengan ketentuan tidak melebihi plafond yang telah ditetapkan. atau*) Non Revolving adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Debitur yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali atas fasilitas kredit yang telah dilunasi/diangsur tersebut. *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK (Pencantuman definisi disesuaikan dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para pihak) PASAL 2 NOMINAL KREDIT Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur adalah Kredit Modal Kerja/Kredit Investasi *) sebesar/ maksimum sebesar Rp ____ *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK PASAL 3 TUJUAN KREDIT Tujuan kredit adalah untuk _________________________________ *) *) diisi sesuai tujuan kredit sebagaimana yang tercantum pada SPPK PASAL 4 BENTUK KREDIT Bentuk/sifat kredit adalah : Revolving/Non Revolving/Aflopend). *) pilih salah satu sesuai fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK PASAL 5 JANGKA WAKTU KREDIT Jangka waktu kredit adalah _____ (_____) tahun atau ____ (___) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal ___ bulan ____ tahun ____ dan akan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal ___ bulan ____ tahun ___ .

Lampiran 28



PASAL 6 PENCAIRAN DAN PENARIKAN KREDIT 1. 2. 3. 4.

5.

Pencairan dan penarikan kredit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Kredit ini. Penarikan Kredit dilakukan oleh Debitur dengan cara .....*) *) diisi menurut tata cara penarikan dari masing-masing jenis kredit sebagaimana tercantum pada SPPK Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini Debitur mengakui telah menerima seluruh jumlah fasilitas kredit tersebut dari Bank. Debitur akan melaksanakan penarikan kredit sesuai dengan fasilitas kredit yang diberikan Bank, apabila Debitur tidak/belum melaksanakan penarikan kredit atau masih terdapat sisa fasilitas yang belum/tidak ditarik, maka Debitur membayar Commitment Fee sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3).*) *) untuk kredit KMKK Stand By Loan atau KMK Rekening Koran Bank berhak untuk sewaktu-waktu menolak pencairan fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur, apabila : a. Tidak memenuhi ketentuan ayat 1 Pasal ini ; dan/atau b. Terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan demikian. PASAL 7 PEMBAYARAN KREDIT

1. Debitur wajib membayar angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagai berikut : a. Pembayaran angsuran pokok dilakukan selambat-lambatnya pada : - Tanggal yang disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit ini; atau - Sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana tersebut pada lampiran Perjanjian *) *) Dalam hal pengembalian kredit menggunakan jadwal angsuran. b. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya. c. Apabila tanggal angsuran jatuh bukan pada Hari Kerja, maka tanggal angsuran jatuh pada Hari Kerja sebelum tanggal angsuran tersebut. 2. Pembayaran angsuran pokok dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Grace Period/Masa Tenggang.*) *) ayat ini hanya digunakan dalam pemberian fasilitas Kredit Investasi dan/atau kredit lain yang diberikan dengan Grace Period/Masa Tenggang. Lampiran 28


3. Fasi lita

s Kredit ini diberikan tanpa Grace Period/ Masa Tenggang; atau *) Fasilitas Kredit ini diberikan dengan Grace Period/Masa Tenggang selama ____ tahun _____ bulan dimana pembayaran angsuran pokok akan dimulai pada angsuran ke ______ ; *) ayat ini hanya digunakan dalam pemberian fasilitas Kredit Investasi dan/atau kredit lain yang diberikan dengan Grace Period/Masa Tenggang. 6. Debitur dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Debitur untuk keperluan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini termasuk pokok dan bunga. 7. Kewajiban pembayaran wajib dipenuhi Debitur tanpa memperhitungkan (kompensasi) kewajiban Bank terhadap Debitur dan dengan ini Debitur melepaskan hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 1425 sampai 1429 KUHPerdata. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

8.

Bank berhak mengadakan perubahan jadwal angsuran tanpa perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur. PASAL 8 PROVISI, BIAYA DAN COMMITMENT FEE

Debitur dikenakan provisi, biaya administrasi dan commitment fee sebagai berikut: 1. Provisi untuk kredit KMK kepada Perusahaan Pembiayaan*) a. Besarnya Provisi adalah __ % b. Provisi ini dibebankan sebesar __% dari fasilitas yang ditarik dan dibayarkan setiap kali penarikan kredit. atau untuk kredit KMK Konstruksi Standby Loan APBN/APBD*) a. Besarnya Provisi adalah __ % b. Provisi ini dibebankan sebesar __% dari plafond dan dibayar sekaligus di muka sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit atau untuk kredit KMK Konstruksi Standby Loan APBN/APBD*) a. Besarnya Provisi adalah __ % b. Provisi ini dibebankan sebesar __% dari sub plafond dan dibayar sekaligus pada penarikan pertama sub plafond atau untuk jenis kredit lainnya*) a. Besarnya Provisi adalah __ % b. Provisi ini dibebankan sebesar __% dari plafond dan dibayar sekaligus di muka sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK

Lampiran 28


2. Biaya Administrasi Debitur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp/Valas__________ dan dibayarkan sekaligus di muka sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit *) diisi sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 3. Commitment Fee a. Debitur dikenakan biaya Commitment Fee sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) /tahun dari plafond (1 tahun adalah 360 hari) apabila selama masa penarikan atau selama jangka waktu kredit tidak ada penarikan fasilitas kredit. b. Pembayaran Commitment Fee dilaksanakan pada saat berakhirnya masa penarikan atau berakhirnya jangka waktu kredit. *) diisi sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 4. Biaya- Biaya Lain Debitur menanggung biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan perjanjian kredit ini diantaranya biaya notaris, pengikatan jaminan, premi asuransi, dan pajak-pajak. *) diisi sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 5. Provisi, Biaya Administrasi, Commitment Fee dan biaya-biaya lain tersebut di atas tidak dapat diminta kembali oleh Debitur sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan atau dalam hal pelunasan dipercepat. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

PASAL 9 SUKU BUNGA KREDIT 1. Suku bunga Debitur wajib membayar kepada Bank bunga sebesar ____% p.a (per annum) secara floating rate/ fixed rate. *) *) pilih salah satu sesuai fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 2. Dasar perhitungan Bunga dalam Perjanjian Kredit ini dihitung secara harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap. 3. Bank sewaktu-waktu dapat merubah suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur. *) *) ayat 3 hanya dipergunakan apabila perhitungan bunganya Floating Rate sebagaimana tercantum pada SPPK

Lampiran 28


PASAL 10 DENDA KETERLAMBATAN 1. Besarnya denda keterlambatan apabila Debitur tidak membayar angsuran pada waktunya adalah : - 3% per tahun atau 0.25% per bulan terhadap tunggakan pokok; dan - 3% per tahun atau 0.25% per bulan terhadap tunggakan bunga. 2. Perhitungan denda keterlambatan dihitung proporsional berdasarkan jumlah kewajiban yang lalai dibayar sejak tanggal setelah masa Grace Periode Denda selama 3 (tiga) hari kalender sampai dengan tanggal dilunasinya kewajiban pembayaran tersebut oleh Debitur. 3. Selama Debitur mempunyai keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga maka setiap setoran dari Debitur kepada Bank akan diperhitungkan oleh Bank dengan urutan prioritas pembayaran pokok lalu bunga kemudian denda. 4. Bank berdasarkan pertimbangannya sewaktu-waktu dapat merubah besarnya denda keterlambatan dengan pemberitahuan kepada Debitur. PASAL 11 AGUNAN 1. Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini. 2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit, Debitur menyerahkan kepada Bank Agunan untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berupa : *) a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertipikat Hak __ nomor ___(sebut nomor sertipikat)/____(sebut kelurahan/desa) tanggal __ seluas ___ atas nama ______, setempat yang dikenal sebagai_______ yang diikat dengan hak tanggungan peringkat __ (___) senilai Rp. _____ b. Rumah susun yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun __ (sebut nomor sertipikat)/____(sebut kelurahan/desa) tanggal __ seluas ___ atas nama ______, setempat yang dikenal sebagai_______ yang diikat dengan hak tanggungan peringkat __ (___) senilai Rp. _____. c. Kendaraan bermotor/piutang/barang persediaan/mesin-mesin (yang tunduk pada peraturan mengenai fiducia)/persediaan/Bangunan/kapal laut (yang memiliki ukuran di bawah 20 m3) atau barang bergerak lainnya yang diikat dengan fidusia senilai Rp.____ Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

d. Saham (* Cat : saham yang diperdagangkan di bursa saham di Indonesia)/ deposito/tabungan/surat berharga/emas batangan/emas perhiasan, _____ yang diikat dengan Gadai senilai Rp_______ e. Resi Gudang yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan senilai Rp. ______ f. Kapal laut (yang memiliki berukuran > 20 m3) yang diikat dengan hipotik senilai Rp.____ Lampiran 28


g. Personal/Corporate Guarantee atas nama _____ berdomisili di ____ sebagaimana ternyata dari Akta nomor ___ tanggal ____ dibuat dihadapan ____ Sarjana Hukum, Notaris di _____. *) diisi sesuai agunan yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK 3. Bank berhak menyimpan bukti-bukti kepemilikan, izin-izin atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Agunan serta akta-akta berkenaan dengan pengikatan barang Agunan sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 4. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank, barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan, Bank akan mengembalikan dokumen-Dokumen Agunan tersebut kepada Debitur dengan persetujuan pemilik agunan, atau pemilik agunan dengan sepengetahuan Debitur, atau penerima kuasa yang dilengkapi dengan surat kuasa atau ahli warisnya. 5. Jika karena sebab apapun, Agunan yang diserahkan menjadi tidak sah atau berkurang nilainya, maka Debitur wajib menyerahkan jaminan pengganti yang disetujui oleh Bank. PASAL 12 ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN*) 1. Selama fasilitas kredit belum lunas, Agunan wajib diasuransikan oleh Debitur kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian/kehilangan/kerusakan atau lainnya sesuai dengan sifat Agunan. 2. Premi asuransi atas Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus dibayar lunas oleh Debitur. 3. Apabila terdapat asuransi yang karena sifat penutupannya dilaksanakan per periode, maka Debitur wajib membayar perpanjangan premi setiap sebelum berakhirnya periode tertentu sehingga jaminan selama jangka waktu kredit terus menerus dilindungi asuransi. 4. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausul sedemikian rupa sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak maskapai asuransi maka Bank berhak untuk menerima dan memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Debitur kepada Bank (Banker's Clause). 5. Debitur wajib mempertahankan keberlakuan dan keabsahan asuransi terhadap Agunan sejak penarikan fasilitas kredit dan selama kredit belum lunas. *) penggunaan pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam SPPK PASAL 13 SYARAT-SYARAT PENARIKAN Syarat penarikan kredit untuk pertama kalinya bagi Debitur diantaranya : *) 1. Telah melengkapi syarat dan menandatangani Perjanjian Kredit. 2. Telah melengkapi dan menyerahkan formulir-formulir yang dipersyaratkan untuk penarikan. Lampiran 28


3. Telah menyerahkan polis/dokumen bukti penutupan asuransi atas jaminan yang memuat Banker’s Clause atau minimal cover note dari perusahaan asuransi. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

4. Telah menandatangani dan menyerahkan perjanjian pengikatan jaminan secara notariil serta bukti proses pendaftarannya. 5. Menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sebagai Syarat Penarikan. 6. Menyerahkan kontrak/Standing Instruction yang menunjukan bahwa penerimaan pembayaran akan dilaksanakan melalui rekening Debitur di Bank. *) diisi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPPK PASAL 14 HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN DEBITUR 1. Mempergunakan fasilitas kredit ini sesuai dengan tujuan/ keperluannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kredit ini. 2. Segera memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang : a. Adanya perkara atau tuntutan atau somasi, baik Perdata maupun Pidana yang terjadi antara Debitur/pengurusnya dengan pihak lain yang menyangkut aktivitas maupun harta kekayaan Debitur. b. Adanya kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan Debitur serta barang-barang jaminan c. Adanya pengurus perusahaan Debitur yang melanggar Anggaran Dasar perusahaan Debitur. d. Setiap informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam membayar kewajiban kepada Bank atau dalam menjalankan usahanya. 3. (Apabila nilai kredit di bawah Rp 5 miliar) Menyampaikan kepada Bank Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Home Statement) periodik secara triwulanan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pengurus perusahaan Debitur dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan setelah bulan laporan. (Apabila nilai kredit Rp 5 miliar atau lebih) Menyampaikan kepada Bank : a. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Home Statement) periodik secara triwulanan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pengurus perusahaan Debitur dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan setelah bulan laporan. b. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari perusahaan Debitur yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh Bank, secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan sejak penutupan tahun buku dari perusahaan Debitur atau paling lambat setiap tanggal 30 Juni pada periode keuangan Tahun berikutnya. Keterlambatan Debitur dalam menyampaikan laporan keuangan audited akan dikenakan denda sebesar ....%*) (....persen) per tahun secara proporsional terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan keuangan audited tersebut. Pegawai Aktif Pensiunan Item Lampiran 28

4. 5. 6. 7.


-Pada usia 60 tahun Usia besaran- denda Minimal 23 ketentuan tahun *) diisi1.dengan sesuai dan syarat yang ditetapkan kredit harus lunas dalam SPPK (apabila ada) c. Laporan aktivitas usaha per bulan yang meliputi pembelian/import, - Pensiunan Pegawai -Pegawai 2. Status stock/persediaan, penjualan/export, daftarNegeri, hutang piutang dagang yang dirinci Negeri, Purnawirawan Pegawai BUMN / BUMD, Pegawai menurut jenis barang, volume dan nilainya. TNI / POLRI anggota / POLRI, d. Penggunaan Kantor Akuntan PublikTNI dengan memperhatikan ketentuan menteri Multi keuangan yang berlaku. Pegawai National Company WNI syarat-syarat yang diperlukan Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan serta mempertahankan keberlakuan ijin-ijin tersebut, baik yang sekarang ada - Mempunyai maupun yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Penghasila - Mempunyai penghasilan tetap Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang jaminan kredit n penghasilan tetap (regular income) dan sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan. (regular income) dan mampu mengangsur Aktivitas keuangan Debitur dilaksanakan melalui Bank. mampu mengangsur Mempertahankan rasio-rasio keuangan perusahaan : *) 4. Masa kerja

-

Sebagai pegawai tetap minimal 3 Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal tahun Bank - Khusus untuk pegawai BANK JABAR masa kerja minimal 2 tahun

*) diisi dengan Rasio Keuangan sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam SPPK 8. Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas harta kekayaan Debitur, dan pajak lainnya. 9. Atas permintaan Bank, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank dalam hubungannya dengan Perjanjian Kredit atau jaminan. PASAL 15 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN DEBITUR Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk : 1. Mengadakan merger, konsolidasi, atau akuisisi. 2. Menyewakan obyek yang merupakan jaminan Perjanjian Kredit. 3. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain 4. Mengubah Anggaran Dasar perusahaan yang meliputi : nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal, modal ditempatkan dan disetor, dan atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. 5. memindahtangankan/menjaminkan resipis atau Saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain. 6. Membayar hutang perusahaan dan/atau bunga atas pinjaman pemegang saham. 7. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (borg), 8. Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain. 9. Mengubah susunan Direksi dan Komisaris perusahaan. 10.Menjual/memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan sebagian atau seluruh harta perusahaan selain dalam rangka aktivitas usahanya. 11.Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang sahamnya.

Lampiran 28


PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Bank, bahwa : 1. Perjanjian Kredit ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan/perijinan atau perjanjian manapun yang berlaku bagi Debitur. 2. Perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian Kredit adalah sah menurut hukum dan Debitur akan menaati perjanjian dimaksud. 3. Bahwa Debitur adalah badan usaha/usaha perorangan*) yang secara sah didirikan dan berkedudukan menurut hukum Indonesia. *) pilih salah satu sesuai kriteria Debitur 4. Debitur memiliki kecakapan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini dan tidak ada larangan baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari perjanjian lain termasuk telah memenuhi telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dalam hal Debitur merupakan suatu badan usaha. 5. Orang-orang yang menandatangani Perjanjian Kredit ini adalah orang-orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Debitur. *) ayat 5 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha bukan usaha perorangan 6. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya sebagaimana termaktub di dalam komparisi Debitur yang disebutkan pada awal Perjanjian Kredit merupakan Anggaran Dasar yang terakhir. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

*) ayat 5 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha bukan usaha perorangan 7. Bahwa susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Debitur pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini adalah sebagai berikut: Direktur Utama : ------------------Direktur : ------------------Komisaris Utama : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------Dan selain dari yang disebutkan diatas ini, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang menjabat sebagai anggota Direksi dan Komisaris Debitur. *) *) ayat 7 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas bukan usaha perorangan 8. Pada saat Perjanjian Kredit ini ditandatangani, para pemegang saham Debitur adalah sebagai berikut : a. (nama pemegang saham), selaku pemilik/pemegang .... (....) saham; b. (nama pemegang saham), selaku pemilik/pemegang .... (....) saham; Dan selain daripada yang disebutkan diatas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang menjadi pemegang saham Debitur. *) ayat 8 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas bukan usaha perorangan Lampiran 28


9.

Bahwa Perjanjian Kredit dan perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan fasilitas kredit ini adalah sah menurut hukum dan mengikat serta ditaati/tidak akan wanprestasi. 10. Debitur dan agunan yang diberikan pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan/kelangsungan usaha Debitur. 11. Kewajiban pembayaran kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sekurang-kurangnya paripasu dengan kewajiban-kewajiban Debitur lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. 12. Debitur telah memperoleh semua persetujuan/ijin yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya. 13. Perjanjian Kredit ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan/perijinan atau perjanjian manapun yang berlaku bagi Debitur. 14. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pokok atau bunga yang tertunggak antara pencatatan Bank dengan Debitur maka catatan Bank yang dipergunakan. 15. Seluruh agunan serta pengikatannya yang telah diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank untuk menjamin fasilitas kredit di atas tetap dipertahankan dan dinyatakan berlaku untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini. 16. Sumber pengembalian kredit ini adalah dari hasil dari usaha yang dibiayai dengan Perjanjian Kredit dan/atau sumber pendapatan lainnya dari Debitur yang disetujui Bank. 17. Debitur mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuanketentuan yang berkaitan dengan dampak lingkungan. 18. Debitur wajib menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan. 19. Debitur menyetujui dan/atau mematuhi segala ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan serta perubahannya di kemudian hari oleh Bank sehubungan dengan pemberian kredit ini termasuk dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi pasar. 20. Tidak ada perubahan material yang merugikan/berpotensi merugikan kondisi keuangan, kekayaan, atau kegiatan usaha dari Debitur sampai dengan tanggal Perjanjian Kredit ini. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

21.

Setiap dan semua laporan keuangan (termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi) atau informasi keuangan Debitur yang diserahkan kepada Bank, mencerminkan dan selalu mencerminkan keadaan yang wajar mengenai keadaan keuangan Debitur. 22. Debitur tidak mempunyai tunggakan pajak dalam jumlah material dan tidak menerima klaim perpajakan yang tidak atau belum diinformasikan kepada Bank. 23. Debitur wajib menjaga barang agunan dengan baik secara kualitas maupun nilainya dan mengasuransikannya selama kredit belum dinyatakan lunas. 24. Semua dokumen, data dan keterangan yang disampaikan secara tertulis kepada Bank sehubungan dengan penyediaan kredit adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 25. Debitur menjamin tidak akan mengambil keuntungan apabila terdapat kesalahan dalam Perjanjian Kredit ini dan akan menjalankan Perjanjian Kredit ini dengan itikad baik. 26. (Untuk kredit di atas Rp 5 miliar) Atas permintaan Bank Debitur atas biayanya sendiri wajib melakukan penilaian ulang atas aset yang menjadi jaminan Lampiran 28


kredit yang dilaksanakan oleh Perusahaan Appraisal yang disetujui oleh Bank. 27.

Debitur dengan ini berjanji, sanggup, dan mengikat diri kepada Bank untuk saat ini atau nanti secara periodik atau sewaktu waktu apabila diperlukan oleh Bank memberikan keterangan-keterangan, data, informasi dan menyampaikan dokumen-dokumen yang setiap saat/sewaktu-waktu diperlukan/ diminta Bank atau pihak yang ditunjuk/diberi kuasa oleh Bank dalam rangka pemeriksaan baik keuangan maupun aktivitas Debitur. 28. Debitur tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada Bank (Komisaris, Direksi, Pegawai), atau pihak yang terkait dengan Bank antara lain tetapi tidak terbatas pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda berwujud dan tidak berwujud) tidak bergerak, hak-hak fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau diduga secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur. 29. Debitur tidak sedang tercatat sebagai Debitur yang memiliki kredit bermasalah di lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani. 30. Debitur menyatakan bahwa pernyataan/jaminan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan/ jaminan tersebut tidak sesuai dengan yang sesungguhnya maka atas segala kerugian Debitur semata-mata merupakan kelalaian Debitur dan bukan merupakan tanggung jawab Bank. PASAL 17 KEJADIAN KELALAIAN 1. Menyimpang dari ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, apabila terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut di bawah ini, Bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh Debitur dan dapat mengakhiri jangka waktu kredit dan Debitur diwajibkan membayar lunas seketika dan sekaligus atas kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank kepada Debitur, apabila : a. Debitur lalai melaksanakan pembayaran angsuran yang jatuh tempo. b. Debitur melanggar kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau terdapat pernyataan Debitur yang tidak benar. c. Debitur lalai terhadap perjanjian lainnya dengan pihak ketiga dan mengakibatkan Debitur menjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian lainnya tersebut. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

d. Debitur melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk/nama apapun yang semata mata atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Debitur secara material atau menyebabkan kondisi keuangan/ kekayaan Debitur menjadi menurun sehingga kewajiban Debitur kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. e. Dimasukkannya suatu permohonan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitur atau sebab lain yang mengakibatkan Debitur kehilangan hak untuk mengurus/menguasai harta bendanya. Lampiran 28


f.

Perusahaan Debitur dibubarkan atau dinyatakan pailit atau karena sebab lain yang mengakibatkan Debitur kehilangan haknya untuk mengurus perusahaannya atau menguasai harta kekayaannya. g. Debitur menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan suatu tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi. h. Adanya keputusan Pengadilan yang mengakibatkan Debitur wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya dan Bank menganggap pembayaran tersebut menganggu secara signifikan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada Bank. i. Apabila Debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga. j. Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk khusus apapun juga tidak diperlukan lagi. k. Jika Debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika Debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, atau Debitur ditaruh di bawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau l. Apabila harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin dan atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; m. Apabila salah satu atau lebih Agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya; n. Apabila Debitur (perorangan) melakukan/terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi mencemarkan nama baik atau menurunkan reputasi Debitur. 2. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Bank berhak dan dengan ini Debitur mengijinkan Bank melakukan dan dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Perjanjian Kredit ini. b. Menyatakan Debitur lalai dengan mengirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Debitur dinyatakan lalai (”Surat Pernyataan Kelalaian”). c. Pengiriman Surat Pernyataan Kelalaian bukan merupakan syarat timbulnya hak Bank terhadap kejadian kelalaian namun hak Bank mulai berlaku pada saat terjadinya kelalaian. 3. Apabila utang harus dibayar seketika, maka semua biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka penyelesaian utang Debitur harus ditanggung oleh Debitur. Lampiran 28



PASAL 18 PERUBAHAN KEADAAN ATAU KEBIJAKAN 1. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan atau terjadi sesuatu dalam keadaan/kondisi ekonomi dan/atau moneter sehingga menurut pertimbangan Bank Perjanjian Kredit menjadi sulit dilaksanakan dan/atau menambah biaya bagi Bank atau diproyeksikan akan menyulitkan kinerja keuangan Debitur dalam pembayaran kredit kepada Bank, maka Bank berhak untuk : a. Menunda pencairan fasilitas kredit yang belum ditarik, atau b. Membebankan kepada Debitur seluruh biaya yang meningkat tersebut, dalam hal tercapai kesepakatan Bank tetap menyediakan fasilitas kredit. c. Apabila Debitur berkeberatan atau menolak butir (a) dan (b) ayat ini, maka Bank dan Debitur akan sepakat mengakhiri Perjanjian Kredit ini sebelum tanggal jatuh tempo dan Debitur akan seketika membayar lunas seluruh kewajiban pada saat tersebut. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, apabila terjadi perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang mengakibatkan Bank atau Debitur tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kredit/mempengaruhi usahanya atau untuk mempertahankan atau memberlakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka apabila tidak dimungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian Kredit, maka semua hutang segera menjadi jatuh tempo dan Debitur segera harus membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang. 3. Dalam hal perubahan keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau dalam hal perlunya penyesuaian terhadap kebijakan baik dari pemerintah, pengawas Bank, maupun kebijakan internal manajemen Bank, dan dalam hal ini harus dilaksanakan perubahan ketentuan terhadap salah satu/beberapa klausul Perjanjian Kredit ini maka Debitur dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk mengadakan penyesuaian atas ketentuan Perjanjian Kredit ini yang perlu dirubah/disesuaikan. PASAL 19 KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENGAMANAN, DAN PENYELESAIAN KREDIT Bank dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian kredit, berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Meminta keterangan tentang kondisi usaha Debitur, baik secara langsung maupun melalui pihak lain; 2. Memeriksa pembukuan/pencatatan usaha Debitur; 3. Memeriksa objek-objek usaha Debitur; 4. Menempatkan petugas Bank pada perusahaan Debitur; 5. Menugaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan /atau membantu pengelolaan usaha Debitur; Lampiran 28


6. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih usaha Debitur dan/atau tindakan-tindakan lain termasuk eksekusi, bilamana menurut pertimbangan Bank, Debitur sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan fasilitas kredit. 7. Apabila Bank menganggap perlu maka Bank berhak untuk menempatkan staf Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk duduk dalam kepengurusan perusahaan khususnya di bidang keuangan atau menjalankan/mengambil alih usaha Debitur; 8. Apabila Debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit serta apabila Debitur dan/atau Penanggung telah dipanggil secara patut oleh Bank namun Debitur dan/atau Penanggung tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur dan/atau Penanggung yang timbul akibat dari Perjanjian Kredit Bank berwenang : Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

a. Melakukan pengumuman dengan memasukan Debitur dan/atau Penanggung dalam nama-nama Debitur/penanggung bermasalah melalui media yang ditentukan oleh Bank dan/atau; b. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa Agunan dalam penguasaan/pengawasan Bank. PASAL 20 KUASA BANK 1. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Debitur untuk mendebet Rekening Tabungan/Giro, Rekening Pinjaman Debitur, dan/atau rekening-rekening lainnya milik Debitur yang ada pada Bank untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, denda tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit, pengikatan agunan, dan lain-lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini. 2. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, baik sewaktu-waktu atau apabila Bank menganggap perlu, untuk atas nama Debitur melaksanakan hal-hal/tindakan-tindakan, membuat/menyerahkan dokumendokumen yang diperlukan guna menjamin penyelesaian Hutang Debitur dengan terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut dibawah ini yaitu : a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kredit termasuk jumlah yang telah jatuh tempo, baik atas pokok pinjaman, bunga maupun kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kredit ini maupun perjanjian lainnya. b. Apabila Debitur melaksanakan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri, usahanya, reputasinya dan mempengaruhi terhadap kemampuan membayar kewajibannya kepada Bank. c. Tidak melaksanakan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit ini atau ternyata telah melakukan salah satu dari hal-hal yang tercantum dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit atau Lampiran 28


Debitur lalai. d. Tidak adanya atau tidak diperolehnya persetujuan/ijin yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kredit. e. Terjadinya eksekusi atas barang-barang milik Debitur termasuk Agunan sehubungan dengan kelalaian Debitur memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga lainnya yang menurut pertimbangan Bank hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemenuhan kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini. f. Debitur memberikan data dan atau keterangan yang tidak benar, timbul perpecahan dalam kepengurusan karena alasan apapun, timbul sengketa mengenai kepemilikan perusahaan, Debitur karena alasan apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan perusahaan, usaha dan kekayaan Debitur mengalami kemunduran atau berkurang sedemikian rupa atau karena hal-hal lain yang semata-mata menurut pertimbangan Bank menyebabkan kemampuan Debitur disangsikan. g. Fasilitas kredit yang diberikan Bank berdasarkan Perjanjian Kredit digunakan untuk tujuan lain dari yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. h. Terdapat hal-hal lain yang berakibat buruk atau akan berakibat buruk/mempengaruhi kinerja keuangan Debitur dalam membayar kewajibannya kepada Bank. 3. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank, Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur untuk mengambil tindakan-tindakan dalam Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

4.

5.

6. 7.

rangka pelunasan Hutang termasuk premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit atau diharuskan oleh ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan pemerintah yang berlaku. Bank diberi hak dan kuasa oleh Debitur untuk: a. Meminta langsung pada Akuntan Publik yang mempersiapkan laporan keuangan audited untuk memperoleh copy management letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada); b. Mendiskusikan permasalahan perusahaan Debitur baik secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur atau Bank; Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank apabila dianggap perlu, untuk menunjuk Akuntan Publik lainnya guna melakukan audit khusus guna mengevaluasi ulang laporan keuangan audited untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya apabila Bank menilai bahwa atas laporan keuangan audited Debitur yang telah diserahkan terdapat hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal ini dibebankan kepada Debitur kecuali ditentukan lain oleh Bank. Atas seluruh kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Debitur kepada Bank merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang

Lampiran 28


tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata. PASAL 21 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN 1.

2. 3.

4.

Bank berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit setiap saat kepada pihak lain dan sehubungan dengan hal tersebut Bank akan memberitahukan pengalihan yang dilakukan kepada Debitur. Debitur dengan ini menyatakan setuju atas pengalihan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. Untuk keperluan pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Debitur menyatakan bahwa tidak berkeberatan apabila Bank memberikan informasi berkaitan dengan fasilitas kredit ini kepada calon penerima hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini Ketentuan pengalihan hak dan kewajiban Pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan tambahan biaya apapun bagi Debitur.

PASAL 22 HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM 1. 2. 3.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit ini tunduk, diartikan, ditafsirkan dan dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Apabila timbul perselisihan antara Bank dan Debitur atas penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan secara musyarawah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri …………………………. *) dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……………*) *) disesuaikan dengan wilayah kerja kantor cabang PASAL 23


FORCE MAJEURE 1. Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kredit secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit. 2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ini dikarenakan Force Majeure sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak yang mengalami Force Majeure selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban. 3. Force Majeure tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan Lampiran 28


kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat Force Majeure dengan ketentuan penundaan akibat Force Majeure tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini. 4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam perjanjian ini, maka Para Pihak akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya. 5. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan Force Majeure tidak diakui oleh Pihak lainnya. PASAL 24 KETENTUAN LAIN-LAIN 1.

2.

3.

4.

5.

Besarnya jadwal angsuran, denda, dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8 Perjanjian Kredit ini, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank, perubahan mana akan diberitahukan kepada Debitur dan mengikat Debitur. Catatan-catatan dan atau pembukuan Bank merupakan bukti yang mengikat bagi Debitur mengenai jumlah terhutang kepada Bank, kecuali jika terdapat kesalahan perhitungan. Debitur tidak akan mengajukan keberatan terhadap perhitungan Bank sebelum Hutang dibayar lunas seluruhnya, tanpa mengurangi hak Debitur untuk menuntut perhitungan kembali dimana jika terbukti terjadi kesalahan perhitungan, maka Bank akan mengembalikan uang kelebihan dimaksud kepada Debitur, tanpa adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi, Bunga maupun pembayaran lainnya. Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan oleh Bank sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kurang dari pembayaran yang seharusnya dilakukan, maka Debitur wajib membayar kekurangannya dan Bank tidak akan mengenakan bunga atau denda. Dalam hal terdapat satu, sebagian, atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali Bank menentukan lain. Perjanjian Kredit tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam perubahan/tambahan Perjanjian Kredit dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini. Para Pihak dengan tegas mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan Pengadilan atau hakim untuk mengakhiri


6.

Perjanjian Kredit ini. Lampiran Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit.

Lampiran 28


7.

Apabila di dalam Perjanjian Kredit ini beserta addendum-addendumnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum dan atau SPPK tersebut, maka ketentuan-ketentuan khusus di dalam Perjanjian Kredit beserta addendumaddendumnya yang berlaku. 8. Penanggung bersedia untuk melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata dan menyatakan tunduk kepada Pasal 1832 KUHPerdata.*) 9. Penanggung bertanggung jawab atas segala Hutang Debitur selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank.*) *) klausula ayat 8 dan 9 hanya digunakan apabila terdapat penanggung Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat, pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kredit dan segera ditandatangani setelah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak. Perjanjian Kredit dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. (*Jika Debitur berbentuk Perseroan Terbatas) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) Persetujuan _______ ttd (*dipergunakan apabila terdapat persetujuan yang harus diberikan oleh pihak tertentu dalam perseroan terbatas dan/atau pihak lain yang dimintakan persetujuannya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani langsung Perjanjian Kredit) (isi nama lengkap) (*Jika Debitur berbentuk Koperasi) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) Lampiran 28


Persetujuan _______ ttd (*dipergunakan apabila terdapat persetujuan yang harus diberikan oleh pihak tertentu dalam Koperasi dan/atau pihak lain yang dimintakan persetujuannya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani langsung Perjanjian Kredit) Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

(isi nama lengkap)

(*Jika Debitur berbentuk Yayasan) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) Persetujuan _______ ttd (*dipergunakan apabila terdapat persetujuan yang harus diberikan oleh pihak tertentu dalam Yayasan dan/atau pihak lain yang dimintakan persetujuannya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani langsung Perjanjian Kredit) (isi nama lengkap)

(*Jika Debitur berbentuk Commanditaire Vennotschaap/CV) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) suami/istri Debitur ttd (isi nama lengkap suami/istri (bila sudah menikah))

Lampiran 28


Pengurus CV ttd (*dipergunakan jika Anggaran Dasar CV mensyaratkan harus terdapat sekutu lain yang memberikan persetujuan) (isi nama lengkap)

suami/istri Pengurus CV ttd (isi nama lengkap)

(*Jika Debitur berbentuk Firma/Fa) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan)


suami/istri Debitur ttd (isi nama lengkap suami/istri (bila sudah menikah)) Pengurus Fa ttd (*dipergunakan jika Anggaran Dasar Fa mensyaratkan harus terdapat sekutu lain yang memberikan persetujuan) (isi nama lengkap)

suami/istri Pengurus Fa ttd (isi nama lengkap)

(*Jika Debitur berbentuk Nasabah Debitur Perorangan) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) suami/istri Debitur ttd (isi nama lengkap suami/istri (bila sudah menikah)) Lampiran 28


(*Jika terdapat penanggung yaitu pihak ditambahkan komparisi sebagai berikut): Penanggung, ttd (isi nama lengkap)

lain

selain

debitur

maka

suami/istri Penanggung ttd (isi nama lengkap)

Contoh ini hanya sebagai referensi dalam pelaksanaannya unit pelaksana dapat menambahkan dan melakukan penyesuaian dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Syarat Umum/lain Perjanjian Kredit dan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK). PERJANJIAN KREDIT Nomor : ………………….. Perjanjian Kredit Modal Kerja/Kredit Investasi *) ini dibuat dan ditandatangani pada ___, tanggal _____ bulan ___ tahun _____, oleh dan antara: *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK (*Apabila yang menandatangani adalah Direktur/Direktur Utama) Nama Direktur/Direktur Utama (*pilih salah satu), sebagai Direktur………., dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan di Bandung selanjutnya disebut “bank bjb”. (*Apabila yang menandatangani adalah Pemimpin Divisi) Nama Pemimpin Divisi, sebagai Pemimpin Divisi………. dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa Direksi/surat kuasa substitusi/Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Direksi tentang______ (*pilih salah satu) Nomor ….. Tanggal ……… , dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan di Bandung selanjutnya disebut “bank bjb”. (*Apabila yang menandatangani adalah Pemimpin Cabang) Nama Pemimpin Cabang, sebagai Pemimpin Cabang ………. dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa Direksi/surat kuasa substitusi/Surat Keputusan Direksi tentang______ (*pilih salah satu) Nomor ….. Tanggal ……… , dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan di Bandung, Jl. Naripan No. 12 – 14, Jawa Barat, selanjutnya disebut “bank bjbBank”. (diisi dengan Komparisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang terakhir) 2. (*Apabila berbentuk Perseroan Terbatas yang menggunakan surat kuasa/surat keputusan direksi yang menyatakan kewenangannya) Nama pihak yang mewakili debitur, sebagai ……………….dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa/persetujuan ………(sesuaikan dengan sebutan pengurus dalam anggaran dasar perusahaan dimaksud) Nomor ….. Tanggal ………, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT..................., berkedudukan di ................., dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari …………….. yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (*pilih salah satu apakah pihak yang memberikan persetujuan memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan) Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”; (*agar dipastikan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan Terbatas) Atau (*Apabila berbentuk Perseroan Terbatas dimana pihak yang menandatangani perjanjian kredit bukan merupakan kuasa dari Perseroan Terbatas) Nama pihak yang mewakili debitur, sebagai Direktur, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT ................... dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari …………….. yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (*pilih salah satu apakah pihak yang memberikan persetujuan memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan) Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”; (*agar dipastikan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan Terbatas)

(*Apabila berbentuk CV) _______, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, dalam melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kredit ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Persero Pengurus CV ______ , berkedudukan _________, serta telah mendapat persetujuan dari : a) ___ bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, selaku istri/suami (*pilih salah satu) Debitur, dan b) ___, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang dalam memberikan persetujuan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Persero Pengurus CV _____ telah mendapatkan persetujuan suami/istrinya yaitu ______ , bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________,


yang berlaku sampai dengan tanggal __________,yang keduanya turut hadir menandatangani Perjanjian Kredit ini. (*mohon periksa Anggaran Dasar CV tersebut berkenaan dengan persyaratan untuk melakukan pinjaman apakah diperlukan persetujuan sekutu aktif lainnya dan kepastian mengenai pihak yang berwenang mewakili CV ) oleh karena itu sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama CV _____ yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta nomor ___ tanggal ____ yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri ______ berdasarkan nomor pendaftaran _____ dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. ___ tanggal _______ Tambahan Berita Negara No. ___ selanjutnya disebut sebagai “Debitur”. (*Apabila berbentuk Koperasi) Nama pihak yang mewakili debitur, sebagai pengurus, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi..................., berkedudukan di ................., dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari …………….. yang turut menandatangani Perjanjian Kredit/berdasarkan surat persetujuan (*pilih salah satu apakah pihak yang memberikan persetujuan memberikan persetujuannya dengan cara menandatangani langsung perjanjian kredit atau dengan surat persetujuan. Sesuaikan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi) Nomor.......... Tanggal ………………, selanjutnya disebut “Debitur”; (*Apabila Perorangan) ______ pekerjaan _______, tanggal lahir________, bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang untuk melaksanakan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya/suaminya yaitu ______ bertempat tinggal di _______, tanggal lahir________, pemegang kartu penduduk nomor _________, yang berlaku sampai dengan tanggal __________, yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit ini selanjutnya, disebut sebagai “Debitur”. Bank bjb dan Debitur bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: Debitur dengan suratnya nomor __ tertanggal ___ telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank bjb. Bank bjb melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor ___ tanggal ____ telah menyetujui untuk memberikan kredit modal kerja/kredit investasi berdasarkan permohonan untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur tersebut diatas. (*diisi dengan nomor & tanggal SPPK) Bahwa SPPK tersebut beserta Ketentuan dan Syarat Umum/Lain Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah jawa Barat dan Banten, Tbk. telah diserahkan kepada dan diterima baik serta disetujui maksud dan isinya oleh Debitur, terbukti dengan telah ditandatanganinya SPPK beserta Ketentuan dan Syarat Umum/Lain Perjanjian Kredit tersebut dan telah diserahkan kepada dan diterima kembali oleh Bank yang kesemuanya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam SyaratSyarat Penandatanganan Perjanjian Kredit dari SPPK dengan rincian sebagai berikut : Telah mengerti dan menerima ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini Telah memenuhi persyaratan permohonan kredit Telah menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan kredit


Telah mengembalikan tembusan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang diatas meterai. Telah menyerahkan dokumen-dokumen persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (bila ada) maupun anggaran dasar. Telah membayar Provisi Telah membayar biaya-biaya/menyediakan dana termasuk fee notaris, asuransi, dan pajak-pajak sehubungan dengan Perjanjian Kredit Telah membuka rekening giro pada Bank Telah menyerahkan surat persetujuan yang berdasarkan Anggaran Dasar diperlukan sehubungan dengan kredit kepada Bank Pihak yang melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit adalah pihak yang berwenang mewakili Debitur. Menyerahkan sertifikat atau Dokumen Agunan/jaminan untuk diikat sebagai jaminan. Menjamin bahwa tidak ada ketentuan atau perjanjian dengan pihak ketiga lain manapun yang dilanggar sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit. *) diisi sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum dalam SPPK Kesemuanya telah dipenuhi oleh Debitur sebagaimana mestinya (*diisi dengan nomor & tanggal SPPK) Bahwa DEBITUR telah memenuhi syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit sebagai berikut: Telah mengerti dan menerima ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini Telah memenuhi persyaratan permohonan Fasilitas Kredit Telah menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan Fasilitas Kredit Telah mengembalikan tembusan Surat Pemberitahuan PersetujuanPenawaran Pemberian Kredit (SPP3K) yang ditandatangani oleh DEBITUR di atas materai. Telah menyerahkan dokumen-dokumen persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (bila ada) maupun anggaran dasar. Telah membayar biaya-biaya/menyediakan dana termasuk biaya notaris, dan pajak-pajak sehubungan dengan Perjanjian Kredit Telah membuka rekening giro pada bank bjb Telah menyerahkan surat persetujuan yang berdasarkan Anggaran Dasar diperlukan sehubungan dengan kredit kepada bank bjb Pihak yang melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit adalah pihak yang berwenang mewakili DEBITUR. Menyerahkan sertipikat atau dokumen agunan/jaminan untuk diikat sebagai jaminan. Telah membayar biaya-biaya/menyediakan dana untuk pembayaran asuransi. Telah membayar Provisi (*huruf k dan l agar disesuaikan dengan SPPK) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa Bank bjb memberikan kredit kepada Debitur dan Debitur mengaku berutang kepada Bank bjb dan Para Pihak dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja/Perjanjian Kredit Investasi*) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut (Perjanjian Kredit Modal Kerja/Perjanjian Kredit Investasi* ini, beserta semua lampirannya, sebagaimana sewaktu-waktu diubah, diperpanjang, ditambah atau diperbaharui untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian Kredit”): *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK PASAL 1 PENGERTIAN/ISTILAH Agunan kredit adalah meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, benda tetap atau tidak tetap, berwujud atau tidak berwujud yang oleh undang-undang Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

dikategorikan sebagai jaminan dalam pengertian yang luas dan secara teknis dapat diterima oleh Bankyang disediakan oleh DEBITUR, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan bukan kebendaan yang diperlukan bagi pelunasan Hutang yang timbul karena Perjanjian Kredit. Commitment Fee adalah fee yang dibebankan kepada Debitur apabila terdapat porsi fasilitas kredit yang tidak/belum ditarik Debitur*). *) (*dipergunakan apabila dikenakanjika terdapat Ckommitment Fee sebagaimana tercantum pada SPPK) Debitur adalah pihak penerima Kredit dari Bank Berdasarkan Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada para ahli waris, para penerima dan atau pengganti haknya. Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur karena tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu berdasarkan Perjanjian Kredit yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Dokumen agunan adalah semua dokumen yang membuktikan bahwa Agunan telah diberikan dan diikat untuk kepentingan Bank sebagaimana dokumen tersebut diubah, ditambah atau diperbaharui dari waktu ke waktu, baik masing-masing maupun beberapa di antaranya maupun semuanya. Catatan bagi divisi komersial: Mohon konfirmasinya, apakah ada batasan waktu sehingga suatu fasilitas kredit dapat dikenakan komitmen fee? Fasilitas Kredit adalah penyediaan dana oleh Bank bjb kepada Debitur berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang mewajibkan debitur untuk melunasi Hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembebanan bunga. Fixed Rate adalah suku bunga yang besarnya tetap selama jangka waktu tertentu. atau*) Floating Rate yaitu suku bunga yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu (mengikuti mekanisme pasar). (*) pilih salah satu disesuaikan dengan suku bunga yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK) Grace Period Denda adalah suatu periode yang ditetapkan Bank untuk tidak diperhitungkan dalam hari denda yang dikenakan kepada PENERIMA KREDITDebitur. Hari Kerja adalah hari di mana layanan operasional Bank bjb dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia. Hutang adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank bjb dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, denda serta biaya-biaya lainnya. Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya. atau*) Fasilitas Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek. Kredit Investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk membiayai kebutuhan barang-barang modal atau aktiva tetap

dalam rangka

rehabilitasi, modernisasi, ekspansi (perluasan), relokasi maupun project financing atau refinancing. Fasilitas Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada. (*) pilih salah satu sesuai jenis KMK atau KI disesuaikan dengan bentuk fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK) Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Penanggung adalah pihak (baik perorangan maupun badan hukum) yang setuju memberikan kesanggupan dan jaminan kepada Bank bahwa jika Debitur karena satu dan lain hal tidak dapat membayar Jumlah Terhutang kepada Bank, dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan. Penarikan Kredit adalah setiap pembayaran dan atau pemindahbukuan dari Rekening Kredit yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan atau dokumen lainnya yang disepakati bersama antara Bank dan Debitur. Perjanjian Kredit berarti suatu perjanjian antara Bank dan Debitur yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat khusus yang berlaku atas suatu Kredit dan dalam istilah Perjanjian Kredit, harus diartikan pula, termasuk setiap perubahan, penambahan dan atau pembaharuannya berikut segala lampiran-lampirannya. Catatan internal: Mohon konfirmasinya mengenai jangka menengah dan jangka panjang. Berapa lamakah jangka waktu tersebut? Karena hal ini belum dijelaskan dalam BPP. Plafond Kredit adalah maksimal kredit yang dapat disediakan oleh bank bjbBank kepada Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani. Provisi adalah biaya dengan tarif tertentu yang dibebankan Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit fee yang dibebankan kepada DEBITUR atas pemberian kredit. Revolving adalah fasilitas kredit modal kerja yang dapat ditarik secara berulang.fasilitas yang diberikan Bank kepada Debitur yang sifatnya dapat ditarik kembali atas fasilitas kredit yang telah diangsur dengan ketentuan tidak melebihi plafond yang telah ditetapkan. atau*) Non Revolving adalah fasilitas yang diberikan Bank kepada Debitur yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali atas fasilitas kredit yang telah dilunasi/diangsur tersebut. Petunjuk Pengisian : Definisi disesuaikan dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan dan kebutuhan serta kesepakatan para pihak. fasilitas kredit modal kerja dimana fasilitas yang telah ditarik tidak dapat ditarik secara berulang. (*) pilih salah satu sesuai jenisdisesuaikan dengan bentuk fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK) (Pencantuman definisi disesuaikan dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para pihak)

PASAL 2 BENTUK, PLAFOND, SIFAT, DAN TUJUAN FASILITAS KREDIT Bentuk, Plafond Kredit, sifat, dan tujuan Fasilitas Kredit yang diberikan bank bjb kepada DEBITUR adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian Kredit. PASAL 2 NOMINAL KREDIT


Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur adalah Kredit (*pilih salah satu : Modal Kerja/Kredit Investasi *) (sebesar/ maksimum sebesar) Rp ____ (*) pilih salah satu diisi sesuai jenis fasilitas yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK SPPK) PASAL 3 TUJUAN KREDIT Tujuan kredit adalah untuk _________________________________ *) (*) diisi sesuai tujuan kredit sebagaimana yang tercantum pada SPPK) PASAL 4 BENTUK KREDIT Bentuk/sifat kredit adalah (* pilih salah satu : Revolving/Non Revolving/Aflopend). *) pilih salah satu sesuai fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK (diisi sesuai SPPK) Lampiran 1 (dihapuskan tetap dibreak down isinya dirinci menjadi pasal 2 dalam PK) PASAL 53 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT Jangka waktu Perjanjian kredit adalah _____ (_____) tahun atau ____ (___) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal ___ bulan ____ tahun ____ sampai dengan dan akan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal ___ bulan ____ tahun ___ dan/atau Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh bank bjb. PASAL 64 PENCAIRAN DAN PENARIKAN KREDIT DAN PEMBAYARAN KREDIT Pencairan dan penarikan kredit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1314 Perjanjian Kredit ini. Penarikan Kredit dilakukan oleh Debitur dengan cara .....*) *) diisi menurut tata cara penarikan dari masing-masing jenis kredit sebagaimana tercantum pada SPPK Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini Debitur mengakui telah menerima seluruh jumlah fasilitas kredit tersebut dari Bank. Debitur akan melaksanakan penarikan kredit sesuai dengan fasilitas kredit yang diberikan Bank, apabila Debitur tidak/belum melaksanakan penarikan kredit atau masih terdapat sisa fasilitas yang belum/tidak ditarik, maka Debitur membayar Commitment Fee sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3).*) *) untuk kredit KMKK Stand By Loan atau KMK Rekening Koran Bank berhak untuk sewaktu-waktu menolak pencairan fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur, apabila : Tidak memenuhi ketentuan ayat 1 Pasal ini ; dan/atau Terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan demikian. PASAL 7 PEMBAYARAN KREDIT Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Debitur wajib membayar angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagai berikut : Pembayaran angsuran pokok dilakukan selambat-lambatnya pada : Tanggal yang disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit ini; atau Sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana tersebut pada lampiran Perjanjian *) *) Dalam hal pengembalian kredit menggunakan jadwal angsuran. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya. Apabila tanggal angsuran jatuh bukan pada Hari Kerja, maka tanggal angsuran jatuh pada Hari Kerja sebelum tanggal angsuran tersebut. Pembayaran angsuran pokok dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Grace Period/Masa Tenggang.*) *) ayat ini hanya digunakan dalam pemberian fasilitas Kredit Investasi dan/atau kredit lain yang diberikan dengan Grace Period/Masa Tenggang. Fasilitas Kredit ini diberikan tanpa Grace Period/ Masa Tenggang; atau *) Fasilitas Kredit ini diberikan dengan Grace Period/Masa Tenggang selama ____ tahun _____ bulan dimana pembayaran angsuran pokok akan dimulai pada angsuran ke ______ ; 5. (* pilih salah satu) Fasilitas Kredit ini diberikan Fasilitas Kredit ini diberikan dengan masa tenggang/Grace tanpa masa tenggang/Grace Period selama ____ tahun _____ Period bulan dimana pembayaran angsuran pokok akan dimulai pada angsuran ke ______ *) ayat ini hanya digunakan dalam pemberian fasilitas Kredit Investasi dan/atau kredit lain yang diberikan dengan Grace Period/Masa Tenggang. 6.PENERIMA KREDITDebitur dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening PENERIMA KREDITDebitur untuk keperluan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDITDebitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini termasuk pokok dan bunga. 7. Kewajiban pembayaran wajib dipenuhi Penerima KreditDebitur tanpa memperhitungkan (kompensasi) kewajiban Bank terhadap Penerima KreditDebitur dan dengan ini PENERIMA KREDITDebitur melepaskan hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 1425 sampai 1429 KUHPerdata. 8. Bank berhak mengadakan perubahan jadwal angsuran tanpa perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA KREDITDebitur. PENCAIRAN DAN PENARIKAN FASILITAS KREDIT Pencairan dan penarikan Fasilitas Kredit yang diberikan bank bjb kepada DEBITUR adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian Kredit. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini Debitur mengakui telah menerima seluruh jumlah Fasilitas Kredit tersebut dari bank bjb. Perjanjian Kredit ini merupakan bukti sah penerimaan Fasilitas Kredit oleh Debitur dan berlaku sebagai kuitansi. Bank bjb berhak untuk sewaktu-waktu menolak pencairan Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur, apabila : Tidak memenuhi ketentuan ayat 1 pasal ini khususnya yang mengatur mengenai penarikan Fasilitas Kredit, dan/atau Terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan demikian. PASAL 5 PEMBAYARAN ANGSURAN FASILITAS KREDIT Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

DEBITUR wajib membayar angsuran pokok dan/atau bunga sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kredit. Pembayaran angsuran (pokok dan/atau bunga) untuk Fasilitas Kredit akan dilakukan oleh Debitur kepada bank bjb dengan rincian sesuai jadwal pembayaran angsuran yang ditetapkan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Apabila tanggal angsuran jatuh bukan pada Hari Kerja, maka tanggal angsuran jatuh pada Hari Kerja sebelum tanggal angsuran tersebut. DEBITUR diperkenankan untuk melakukan percepatan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit dan setuju membayar biaya pelunasan Fasilitas Kredit sebelum jatuh tempo bersamaan pada waktu melaksanakan pembayaran pelunasan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kredit. Kewajiban pembayaran wajib dipenuhi DEBITUR tanpa memperhitungkan (kompensasi) kewajiban bank bjb terhadap DEBITUR dan dengan ini DEBITUR melepaskan hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 1425 sampai 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). PASAL 886 PROVISI, BIAYA DAN COMMITMENT FEE Debitur dikenakan provisi, biaya administrasi dan commitment fee sebagai berikut: 1. Besarnya Provisi (*untuk kredit KMK kepada Perusahaan Pembiayaan*) Besarnya Provisi adalah __ % Provisi ini dibebankan sebesar __% dari fasilitas yang ditarik dan dibayarkan setiap kali penarikan kredit. atau (*untuk kredit KMK Konstruksi Standby Loan APBN/APBD*) Besarnya Provisi adalah __ % Provisi ini dibebankan sebesar __% dari plafond dan dibayar sekaligus di muka sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit atau (*untuk kredit KMK Konstruksi Standby Loan APBN/APBD*) Besarnya Provisi adalah __ % Provisi ini dibebankan sebesar __% dari sub plafond dan dibayar sekaligus pada penarikan pertama sub plafond atau (*untuk jenis kredit lainnya*) Besarnya Provisi adalah __ % Provisi ini dibebankan sebesar __% dari plafond dan dibayar sekaligus di muka sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit *) pilih salah satu sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK Biaya Administrasi PENERIMA KREDITDebitur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp/Valas__________ dan dibayarkan sekaligus di muka sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit *) diisi sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK Commitment Fee PENERIMA KREDITDebitur dikenakan biaya Commitment Fee sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) /tahun dari plafond (1 tahun adalah 360 hari) apabila selama masa penarikan atau selama jangka waktu kredit tidak ada penarikan fasilitas kredit. Pembayaran Commitment Fee dilaksanakan pada saat berakhirnya masa penarikan atau berakhirnya jangka waktu kredit. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

*) diisi sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK Biaya- Biaya Lain PENERIMA KREDITDebitur menanggung biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan perjanjian kredit ini diantaranya biaya notaris, pengikatan jaminan, premi asuransi, dan pajak-pajak. *) diisi sesuai jenis fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK Provisi, Biaya Administrasi, KomitmenCommitment Fee dan biaya-biaya lain tersebut di atas tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDITDebitur sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan atau dalam hal pelunasan dipercepat.

provisi, Commitment Fee dan tata cara pembayarannya diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian. 2. DEBITUR menanggung biaya-biaya yang timbul terkait dengan Perjanjian Kredit ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pengikatan jaminan, premi asuransi, dan pajak-pajak. 3. Provisi, Commitment Fee dan biaya tersebut di atas tidak dapat diminta kembali oleh DEBITUR sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan atau dalam hal pelunasan dipercepat. PASAL 997 SUKU BUNGA KREDIT Suku bunga PENERIMA KREDITDebitur wajib membayar kepada Bank bunga sebesar ____% p.a (per annum) secara (* pilih salah satu :floating rate/ fixed rate). *) *) pilih salah satu sesuai fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK DEBITUR wajib membayar kepada bank bjb bunga dengan jumlah dan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kredit. Dasar perhitungan Bunga dalam Perjanjian Kredit ini dihitung secara harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap. Bank bjb sewaktu-waktu dapat merubah suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Debitur. *) (*) ayat 3 hanya dipergunakan apabila perhitungan bunganya Floating Rate sebagaimana tercantum pada SPPK ) PASAL 108 DENDA KETERLAMBATAN Besarnya denda keterlambatan apabila Debitur tidak membayar angsuran pada waktunya adalah : - ____% 3% per tahun atau 0.25____% (___) per bulan terhadap tunggakan pokok; dan - 3____% per tahun atau 0.25% per bulan terhadap tunggakan bunga. 2. Perhitungan denda keterlambatan dihitung proporsional berdasarkan jumlah kewajiban yang lalai dibayar sejak tanggal setelah masa Grace Periode Denda selama 3 (tiga) hariangsuran kalender sampai dengan tanggal dilunasinya kewajiban pembayaran tersebut oleh Debitur. Selama Debitur mempunyai keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga maka setiap setoran dari Debitur kepada Bank akan diperhitungkan oleh Bank dengan urutan prioritas pembayaran pokok lalu bunga kemudian denda. 3. Bank bjb berdasarkan pertimbangannya sewaktu-waktu dapat merubah besarnya denda keterlambatan dengan pemberitahuan kepada Debitur.


PASAL 119 AGUNAN Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini. Guna lebih menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit, Debitur menyerahkan kepada Bank bjb Agunan untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berupa : (*) Sesuaikan dengan agunan yang dipergunakan) a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertipikat Hak __ nomor ___(sebut nomor sertipikat)/____(sebut kelurahan/desa) tanggal __ seluas ___ atas nama ______, setempat yang dikenal sebagai_______ yang diikat dengan hak tanggungan peringkat __ (___) senilai Rp. _____ Catatan internal bagi unit bisnis: kami sarankan agar menerima HT peringkat I b. Rumah susun yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun __ (sebut nomor sertipikat)/____(sebut kelurahan/desa) tanggal __ seluas ___ atas nama ______, setempat yang dikenal sebagai_______ yang diikat dengan hak tanggungan peringkat __ (___) senilai Rp. _____. c Kendaraan bermotor/piutang/barang persediaan/mesin-mesin (yang tunduk pada peraturan mengenai fiducia)/persediaan/Bangunan/kapal laut (yang memiliki ukuran di bawah 20 m3) atau barang bergerak lainnya yang diikat dengan fidusia senilai Rp.____ Catatan internal bagi unit bisnis: Agar dicantumkan spesifikasi dari objek yang akan diikat secara fiducia. Missal nomor kendaraan, no BPKB dan STNK d. Saham (* Cat : saham yang diperdagangkan di bursa saham di Indonesia)/ deposito/tabungan/surat berharga/emas batangan/emas perhiasan, _____ yang diikat dengan Gadai senilai Rp_______ e. Resi Gudang yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan senilai Rp. ______ Kapal laut (yang memiliki berukuran > 20 m3) yang diikat dengan hipotik senilai Rp.____ Catatan internal bagi unit bisnis: Agar dicantumkan spesifikasi yang menunjukkan kepemilikan kapal laut dimaksud g. Personal/Corporate Guarantee atas nama _____ berdomisili di ____ sebagaimana ternyata dari Akta nomor ___ tanggal ____ dibuat dihadapan ____ Sarjana Hukum, Notaris di _____. *) diisi sesuai agunan yang diberikan sebagaimana tercantum pada SPPK Catatan internal bagi unit bisnis: Agar dalam akta personal guarantee yang diberikan oleh penanggung memuat ketentuan mengenai penundukan diri terhadap pasal 1316 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (”KUHPerdata”) dan mengesampingkan pasal 1100 KUHPerdata. Hal ini untuk menjamin dibayarkannya ganti rugi yang mungkin timbul apabila perjanjian kredit batal (bukan dihentikan) dan mencegah pecahnya boedel waris kepada ahli waris sebelum dibayarkannya kewajiban penanggung kepada bank apabila penanggung meninggal dunia. Sedangkan dalam akta corporate guarantee yang diberikan oleh penanggung memuat ketentuan mengenai penundukan diri terhadap pasal 1316 KUHPerdata. Hal ini untuk menjamin dibayarkannya ganti rugi yang mungkin timbul apabila perjanjian kredit batal (bukan dihentikan) Kami usulkan untuk tidak melakukan pengikatan atas Toko/Lapak/Los/Kios yang kepemilikannya berdasarkan SPTB/SIPK/HPK/Ijin Pemakaian Kios lainnya dengan fidusia karena berdasarkan Pasal 1 undang-undang Fidusia maka pihak yang berwenang dalam memberikan fidusia adalah pemilik dari obyek yang difidusiakan. Mohon konfirmasinya


3 Bank bjb berhak menyimpan bukti-bukti kepemilikan, izin-izin atau dokumendokumen yang berkaitan dengan Agunan serta akta-akta berkenaan dengan pengikatan barang Agunan sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank bjb. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh Bank bjb atau berdasarkan pertimbangan Bank bjb, barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan, Bank bjb akan mengembalikan dokumen-Dokumen Agunan tersebut kepada Debitur dengan persetujuan pemilik agunan, atau pemilik agunan dengan sepengetahuan Debitur, atau penerima kuasa yang dilengkapi dengan surat kuasa atau kepada ahli warisnya atau pihak lain yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut. Catatan internal: Divisi komersial akan memutuskan penyerahan ini lebih lanjut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Jika karena sebab apapun, Agunan yang diserahkan menjadi tidak sah atau berkurang nilainya, maka Debitur wajib menyerahkan jaminan pengganti yang bentuk dan nilainya sama dan dapat disetujui oleh Bank bjb. PASAL 120 ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN*) Selama fasilitas kredit belum lunas, Agunan wajib diasuransikan oleh Debitur kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank bjb terhadap risiko kerugian/kehilangan/kerusakan atau lainnya sesuai dengan sifat Agunan. Premi asuransi atas Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus dibayar lunas oleh Debitur bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit. Apabila terdapat asuransi yang karena sifatnya penutupannya dilaksanakan per periode, maka Debitur wajib membayar perpanjangan premi setiap sebelum berakhirnya periode tertentu sehingga jaminan selama jangka waktu kredit terus menerus dilindungi asuransi. Untuk menjamin kepastian pembayaran tersebut, DEBITUR wajib menyediakan dana sebesar kewajiban premi per periode yang dananya diblokir pada rekening DEBITUR sampai dengan jangka waktu Perjanjian Kredit. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausul sedemikian rupa sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak maskapai asuransi maka Bank bjb berhak untuk menerima dan memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Debitur kepada Bank bjb (Banker's Clause). Debitur wajib mempertahankan keberlakuan dan keabsahan asuransi terhadap Agunan sejak penarikan fasilitas kredit dan selama kredit belum lunas. *) penggunaan pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam SPPK PASAL 12 KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, dan oleh karenanya ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT untuk mendebet Rekening Giro, Rekening Pinjaman PENERIMA KREDIT, dan/atau rekening-rekening lainnya yang ada pada Bank untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, denda tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit, pengikatan agunan, dan lain-lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini. PASAL 133 SYARAT-SYARAT PENANDATANGANAN Syarat penandatanganan Perjanjian Kredit bagi PENERIMA KREDIT diantaranya : Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Telah mengerti dan menerima ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini Telah memenuhi persyaratan permohonan kredit Telah menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan kredit Telah mengembalikan tembusan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang. Telah menyerahkan dokumen-dokumen persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (bila ada) maupun anggaran dasar. Telah membayar Provisi Telah membayar biaya-biaya/menyediakan dana termasuk fee notaries, asuransi, dan pajak-pajak sehubungan dengan Perjanjian KreditTelah membuka rekening giro pada Bank Telah menyerahkan surat persetujuan yang berdasarkan Anggaran Dasar diperlukan sehubungan dengan kredit kepada Bank Pihak yang melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit adalah pihak yang berwenang mewakili PENERIMA KREDIT. Menyerahkan sertifikat atau dokumen agunan/jaminan untuk diikat sebagai jaminan. Menjamin bahwa tidak ada ketentuan atau perjanjian dengan pihak ketiga lain manapun yang dilanggar sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit. (diisi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPPK) PASAL 14 SYARAT-SYARAT PENARIKAN Syarat penarikan kredit untuk pertama kalinya bagi PENERIMA KREDITDebitur diantaranya : *) Telah melengkapi syarat dan menandatangani Perjanjian Kredit. Telah melengkapi dan menyerahkan formulir-formulir yang dipersyaratkan untuk penarikan. Telah menyerahkan polis/dokumen bukti penutupan asuransi atas jaminan yang memuat Banker’s Clause atau minimal cover note dari perusahaan asuransi. Telah menandatangani dan menyerahkan perjanjian pengikatan jaminan secara notariil serta bukti proses pendaftarannya. Menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam Surat Penawaran Pemberitahuan Persertujuan Pemberian Kredit (SPPK) sebagai Syarat Penarikan. Menyerahkan kontrak/Standing Instruction yang menunjukan bahwa penerimaan pembayaran akan dilaksanakan melalui rekening PENERIMA KREDITDebitur di Bank. *) (diisi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPPK)

Pegawai Aktif Pensiunan Item PASAL 145 HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDITDEBITUR 5. Usia -Pada usia 60 tahun - Minimal 23 tahun kredit harus lunas Mempergunakan fasilitas kredit ini sesuai dengan tujuan/ keperluannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kredit ini. Negeri, -Pegawai 6. Status - Pensiunan Pegawai Pegawai BUMN / BUMD, Pegawai Negeri, Purnawirawan Segera memberitahukan kepadaanggota Bank paling 7 (tujuh) hari kerja tentang : TNI lambat / POLRI, TNI / POLRI Adanya perkara atau tuntutan atau somasi, baik Pegawai MultiPerdata maupun Pidana yang terjadi antara PENERIMA KREDITDebitur/pengurusnya dengan pihak lain yang National Company WNI menyangkut aktivitas maupun harta kekayaan PENERIMA KREDITDebitur. Adanya 7. kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas- harta kekayaan PENERIMA Penghasila - Mempunyai Mempunyai KREDITDebitur serta barang-barang n penghasilanjaminan tetap penghasilan tetap Adanya pengurus perusahaan PENERIMA melanggar (regular income) KREDITDebitur dan (regularyang income) dan Anggaran Dasar perusahaan KREDITDebitur. mampuPENERIMA mengangsur mampu mengangsur Setiap informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDITDebitur dalam- membayar kewajiban 8. Masa kerja Sebagai pegawai kepada Bank atau dalam menjalankan usahanya. tetap minimal 3 tahun - Khusus untuk untuk kepentingan internal Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan Bank pegawai BANK JABAR masa kerja minimal 2 tahun 5.

Nasabah BANK JABAR

-

PENERIMA PEGAWAI

KREDIT KREDIT -PENERIMA PEGAWAI sudah menjadi sudah

(Apabila nilai kredit di bawah Rp 5 miliar) Menyampaikan kepada Bank Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Home Statement) periodik secara triwulanan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pengurus perusahaan Debitur dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan setelah bulan laporan. (Apabila nilai kredit Rp 5 miliar atau lebih) Menyampaikan kepada Bank : Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Home Statement) periodik secara triwulanan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pengurus perusahaan Debitur dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan setelah bulan laporan. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari perusahaan Debitur yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh Bank, secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan sejak penutupan tahun buku dari perusahaan Debitur atau paling lambat setiap tanggal 30 Juni pada periode keuangan Tahun berikutnya. Keterlambatan Debitur dalam menyampaikan laporan keuangan audited akan dikenakan denda sebesar ....%*) (....persen) per tahun secara proporsional terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan keuangan audited tersebut. *) diisi dengan besaran denda sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam SPPK (apabila ada) Laporan aktivitas usaha per bulan yang meliputi pembelian/import, penjualan/export, stock/persediaan, daftar hutang piutang dagang yang dirinci menurut jenis barang, volume dan nilainya. Penggunaan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ketentuan menteri keuangan yang berlaku. Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan syarat-syarat yang diperlukan serta mempertahankan keberlakuan ijin-ijin tersebut, baik yang sekarang ada maupun yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang jaminan kredit sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan. Aktivitas keuangan Debitur dilaksanakan melalui Bank. Mempertahankan rasio-rasio keuangan perusahaan : *) *) diisi dengan Rasio Keuangan sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam SPPK Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas harta kekayaan Debitur, dan pajak lainnya. Atas permintaan Bank, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank dalam hubungannya dengan Perjanjian Kredit atau jaminan. 4. Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan syarat-syarat yang diperlukan serta mempertahankan keberlakuan ijin-ijin tersebut, baik yang sekarang ada maupun yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang jaminan kredit sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan. 6. Aktivitas keuangan PENERIMA KREDIT dilaksanakan melalui BANK. 7. Mempertahankan Rasio-rasio keuangan perusahaan (diisi dengan Rasio Keuangan yang ditetapkan dalam SPPK). 8. Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas harta kekayaan PENERIMA KREDIT, dan pajak lainnya. 9. Atas permintaan BANK, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh BANK dalam hubungannya dengan Perjanjian Kredit atau jaminan.


PASAL 156 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDITDEBITUR Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, PENERIMA KREDITDebitur tidak diperkenankan untuk : Mengadakan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Menyewakan obyek yang merupakan jaminan Perjanjian Kredit. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain Mengubah Anggaran Dasar perusahaan yang meliputi : nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal, modal ditempatkan dan disetor,; dan atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya., memindahtangankan/menjaminkan resipis atau Saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain. Membayar hutang perusahaan dan/atau bunga atas pinjaman pemegang saham. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (borg), Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain. Mengubah susunan Direksi dan Komisaris perusahaan. Menjual/memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan sebagian atau seluruh harta perusahaan selain dalam rangka aktivitas usahanya. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang sahamnya. PASAL 11 KEWAJIBAN DEBITUR TERHADAP UPAYA PENGAMANAN BANK (psl 16 ttg pembatasan thdp tindakan debitur & 15 hal-hal yang harus dilaksanakan debitur) DEBITUR wajib mempergunakan Fasilitas Kredit ini sesuai dengan tujuan/keperluannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kredit ini. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank bjb, DEBITUR tidak diperkenankan untuk: Mengadakan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan/menjaminkan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain. Membayar hutang perusahaan dan/atau bunga atas pinjaman pemegang saham. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang sahamnya. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada. f. Membubarkan perusahaan, meminta dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang. g. Mengubah susunan Direksi dan Komisaris perusahaan. Mengeluarkan saham-saham baru atau menjual saham-saham yang telah ada. Menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga yang dapat mengurangi/mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban angsuran yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini kecuali dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya Menjadi penanggung pihak ketiga; Menjual/memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan sebagian atau seluruh hartanya selain dalam rangka aktivitas usahanya; Menyewakan obyek yang merupakan Agunan; Memberikan pinjaman kepada pihak lain; Melakukan investasi lain selain dari yang diinformasikan kepada bank bjb; Melaksanakan kegiatan keuangan yang dibiayai Perjanjian Kredit selain menggunakan rekening pada bank bjb; Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;


Mengalihkan seluruh/sebagian hak dan kewajiban DEBITUR pada Perjanjian Kredit ini kepada pihak ketiga; Memindahtangankan usahanya dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga; Melaksanakan tindakan-tindakan yang berpotensi mengurangi kemampuan usaha DEBITUR dan mengurangi nilai Agunan; Melaksanakan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk atau dapat membatalkan/menghapuskan/mengurangi kewajiban DEBITUR atau mengakibatkan DEBITUR tidak dapat/mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain. Persetujuan tertulis akan diberikan oleh bank bjb dalam jangka waktu_______(____) Hari Kerja terhitung sejak setelah surat permohonan persetujuan yang disampaikan DEBITUR diterima oleh bank bjb. Catatan internal: Divisi komersial akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai pemisahan antara pengaturan dari hal-hal mana yang akan memerlukan persetujuan dari bank dengan yang perlu diberitahukan kepada bank. Khusus mengenai jangka waktu persetujuan yang akan diberikan oleh bank, maka akan didiskusikan lebih lanjut mengenai jangka waktu yang diberikan kepada debitur DEBITUR wajib memberitahukan kepada bank bjb paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang: Adanya perkara atau tuntutan atau somasi, baik perdata maupun pidana yang terjadi antara DEBITUR/pengurusnya dengan pihak lain yang menyangkut aktivitas maupun harta kekayaan DEBITUR. Adanya kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan DEBITUR serta barang-barang jaminan Adanya pengurus perusahaan DEBITUR yang melanggar Anggaran Dasar perusahaan DEBITUR. Setiap informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR dalam membayar kewajiban kepada bank bjb atau dalam menjalankan usahanya. Catatan internal: Divisi komersial akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai pemisahan antara pengaturan dari hal-hal mana yang akan memerlukan persetujuan dari bank dengan yang perlu diberitahukan kepada bank. (* Apabila nilai kredit di bawah Rp 5 miliar) DEBITUR wajib menyampaikan kepada bank bjb neraca dan perhitungan rugi laba (home statement) periodik secara triwulanan berikut penjelasannya yang Pegawai Aktif Pensiunan Item telah disahkan oleh pengurus perusahaan DEBITUR dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan setelah bulan laporan. 9. Usia -Pada usia 60 tahun - Minimal 23 tahun (* Apabila nilai kredit Rp 5 miliar atau lebih) kredit harus lunas DEBITUR wajib menyampaikan kepada bank bjb: a. Neraca dan perhitungan rugi laba (home statement) periodik secara -Pegawai Negeri, 10. Status - Pensiunan Pegawai triwulanan berikut penjelasannya yang telah disahkan pengurus perusahaan Pegawai BUMN / BUMD, oleh Pegawai Negeri, Purnawirawan DEBITUR dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) anggota TNI / POLRI, TNI / POLRI bulan setelah bulan laporan. Pegawai Multi Neraca dan perhitungan rugi laba dariCompany perusahaan National WNI DEBITUR yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh BANKbank bjb, secepat tidak lebih lambat 6___ (enam_____) 11. mungkin Penghasakan - tetapi Mempunyai - dari Mempunyai bulan sejak tahun buku dari perusahaan DEBITUR atau paling ilanpenutupan penghasilan tetap penghasilan tetap lambat setiap tanggal (regular 30_____ (tiga puluh_______) Juni pada periode keincome) dan (regular income) dan uangan tahun berikutnya. Keterlambatan dalammengangsur menyampaikan mampu mengangsur DEBITURmampu laporan keuangan audited akan dikenakan denda sebesar _____0.25% (nol koma dua Masa puluh lima -persen____) secara proporsional terhitung 12. Sebagai per tahun pegawai sejak batas akhir penyampaian keuangan kerja tetap laporan minimal 3 audited tersebut. tahun - Khusus untuk untuk kepentingan internal Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan Bank pegawai BANK JABAR masa kerja minimal 2 tahun 5.

Nasabah BANK JABAR

-

DEBITUR sudah

PEGAWAI -DEBITUR PEGAWAI sudah menjadi pemegang menjadi

Laporan aktivitas usaha per bulan yang meliputi pembelian/import, penjualan/export, stock/persediaan, daftar hutang piutang dagang yang dirinci menurut jenis barang, volume dan nilainya. Penggunaan Kantor Akuntan Publik yang sama berturut-turut diperbolehkan paling banyak selama __3 (tiga___) tahun. PASAL 167 PERNYATAAN PENERIMA KREDITDAN JAMINAN DEBITUR Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Bank, bahwa : Perjanjian Kredit ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan/perijinan atau perjanjian manapun yang berlaku bagi Debitur. Perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian Kredit adalah sah menurut hukum dan Debitur akan menaati perjanjian dimaksud. Bahwa PENERIMA KREDIT adalah badan usaha yang secara sah didirikan dan berkedudukan menurut hukum Indonesia. Bahwa Debitur adalah badan usaha/usaha perorangan*) yang secara sah didirikan dan berkedudukan menurut hukum Indonesia. *) pilih salah satu sesuai kriteria Debitur Debitur memiliki kecakapan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini dan tidak ada larangan baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari perjanjian lain termasuk telah memenuhi telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dalam hal Debitur merupakan suatu badan usaha. Orang-orang yang menandatangani Perjanjian Kredit ini adalah orang-orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Debitur. *) ayat 5 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha bukan usaha perorangan Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya sebagaimana termaktub di dalam komparisi PENERIMA KREDITDebitur yang disebutkan pada awal Perjanjian Kredit merupakan Anggaran Dasar yang terakhir. *) ayat 5 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha bukan usaha perorangan Bahwa susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Debitur pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini adalah sebagai berikut: Direktur Utama : ------------------Direktur : ------------------Komisaris Utama : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------Dan selain dari yang disebutkan diatas ini, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang menjabat sebagai anggota Direksi dan Komisaris Debitur. *) *) ayat 7 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas bukan usaha perorangan Pada saat Perjanjian Kredit ini ditandatangani, para pemegang saham Debitur adalah sebagai berikut : (nama pemegang saham), selaku pemilik/pemegang .... (....) saham; (nama pemegang saham), selaku pemilik/pemegang .... (....) saham; Dan selain daripada yang disebutkan diatas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang menjadi pemegang saham Debitur. *) ayat 8 ini digunakan apabila Debitur berbentuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas bukan usaha perorangan Bahwa Perjanjian Kredit dan perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan fasilitas kredit ini adalah sah menurut hukum dan mengikat serta ditaati/tidak akan wanprestasi.


Bahwa PENERIMA KREDITDebitur dan jaminanagunan yang diberikan pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan/kelangsungan usaha PENERIMA KREDITDebitur. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan dan Anggaran Dasar. Kewajiban pembayaran kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sekurang-kurangnya paripasu dengan kewajiban-kewajiban PENERIMA KREDIT Debitur lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. Bahwa PENERIMA KREDITDebitur telah memperoleh semua persetujuan/ijin yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya. Bahwa Perjanjian Kredit ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan/perijinan atau perjanjian manapun yang berlaku bagi PENERIMA KREDITDebitur. Bahwa Apabila terdapat perbedaan perhitungan pokok atau bunga yang tertunggak antara pencatatan Bank dengan PENERIMA KREDITDebitur maka catatan Bank yang dipergunakan. Perjanjian Kredit ini merupakan fasilitas kredit sebagaimana dituangkan pada bagian awal Perjanjian Kredit ini. Seluruh jaminanagunan serta pengikatannya yang telah diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank untuk menjamin fasilitas kredit di atas tetap dipertahankan dan dinyatakan berlaku untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Sumber pengembalian kredit ini adalah dari hasil dari usaha yang dibiayai dengan Perjanjian Kredit dan/atau sumber pendapatan lainnya dari PENERIMA KREDITDebitur yang disetujui Bank. 14. PENERIMA KREDITDebitur mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dampak lingkungan. 15. PENERIMA KREDITDebitur wajib menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan. 16. PENERIMA KREDITDebitur menyetujui dan/atau mematuhi segala ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan serta perubahannya di kemudian hari oleh Bank sehubungan dengan pemberian kredit ini termasuk dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi pasar. 17. Tidak ada perubahan material yang merugikan/berpotensi merugikan kondisi keuangan, kekayaan, atau kegiatan usaha dari PENERIMA KREDITDebitur sampai dengan tanggal Perjanjian Kredit ini. 18. Setiap dan semua laporan keuangan (termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi) atau informasi keuangan PENERIMA KREDITDebitur yang diserahkan kepada Bank, mencerminkan dan selalu mencerminkan keadaan yang wajar mengenai keadaan keuangan PENERIMA KREDITDebitur. 19. PENERIMA KREDITDebitur tidak mempunyai tunggakan pajak dalam jumlah material dan tidak menerima klaim perpajakan yang tidak atau belum diinformasikan kepada Bank. 20. PENERIMA KREDITDebitur wajib menjaga barang jaminanagunan dengan baik secara kualitas maupun nilainya dan mengasuransikannya selama kredit belum dinyatakan lunas. 21. Semua dokumen, data dan keterangan yang disampaikan secara tertulis kepada Bank sehubungan dengan penyediaan kredit adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 22. penerima kreditDebitur menjamin tidak akan mengambil keuntungan apabila terdapat kesalahan dalam Perjanjian Kredit ini dan akan menjalankan Perjanjian Kredit ini dengan itikad baik. 23. (* Untuk kredit di atas Rp 5 miliar) Atas permintaan Bank PENERIMA KREDITDebitur atas biayanya sendiri wajib melakukan penilaian ulang atas aset yang menjadi jaminan kredit yang dilaksanakan oleh Perusahaan Appraisal yang disetujui oleh Bank.


Debitur dengan ini berjanji, sanggup, dan mengikat diri kepada Bank untuk saat ini atau nanti secara periodik atau sewaktu waktu apabila diperlukan oleh Bank memberikan keterangan-keterangan, data, informasi dan menyampaikan dokumen-dokumen yang setiap saat/sewaktu-waktu diperlukan/ diminta Bank atau pihak yang ditunjuk/diberi kuasa oleh Bank dalam rangka pemeriksaan baik keuangan maupun aktivitas Debitur. Debitur tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada Bank (Komisaris, Direksi, Pegawai), atau pihak yang terkait dengan Bank antara lain tetapi tidak terbatas pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda berwujud dan tidak berwujud) tidak bergerak, hak-hak fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau diduga secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur. Debitur tidak sedang tercatat sebagai Debitur yang memiliki kredit bermasalah di lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani. Debitur menyatakan bahwa pernyataan/jaminan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan/ jaminan tersebut tidak sesuai dengan yang sesungguhnya maka atas segala kerugian Debitur semata-mata merupakan kelalaian Debitur dan bukan merupakan tanggung jawab Bank. Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan syarat-syarat yang diperlukan, baik yang sekarang ada maupun yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang Agunan sesuai dengan perjanjian pengikatan Agunan. Aktivitas keuangan DEBITUR dilaksanakan melalui bank bjb. Mempertahankan rasio-rasio keuangan perusahaan dengan menjaga posisi Current Ratio (CR) minimal sebesar ____ kali dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal ____ kali (* Pasal ini agar disesuaikan dengan ketentuan internal bank bjb Diisi sesuai syarat dan ketentuan dalam SPPK). Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas harta kekayaan DEBITUR, dan pajak lainnya. Atas permintaan bank bjb, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh bank bjb dalam hubungannya dengan Perjanjian Kredit atau Agunan. Dalam hal Debitur tidak dapat melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, maka bank bjb berhak untuk melaksanakan semua tindakan pengamanan untuk melindungi kepentingan bank bjb, termasuk menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri. (*Untuk kredit di atas Rp 5 miliar) Atas permintaan bank bjb, DEBITUR atas biayanya sendiri wajib melakukan penilaian ulang atas Agunan yang dilaksanakan oleh perusahaan appraisal yang disetujui oleh bank bjb. ATAU HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN BANK Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut : Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga; Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga; Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain; Membagikan bonus dan atau dividen


Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan); Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain; Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemimdahan saham; Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasae atau menjual di bawah harga pasar; Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru. Pasal .... KESANGGUPAN DEBITUR Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank, bahwa selama Debitur karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, Debitur berjanjia kepada Bank dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini : Menggunakan semua Baki Debet Pokok untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit; Segera memberitahukan Bank secara tertulis tentang terjadinya suatu Kejadian Kelalaian, atau hal yang dengan pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian. Memberikan kepada Bank secara tertulis informasi tambahan dan penjelasan tentang keadaan keuangan Debitur sebagaimana sewaktuwaktu diminta secara tertulis oleh Bank melalui kuasanya atau pihak yang ditunjuk oleh Bank; Mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Debitur dan bukti-bukti yang terkait, memeriksa agunan maupun tempat tinggal Debitur dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Bank; Segera memberikan kepada Bank, keterangan-keterangan lain yang berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha dari Debitur, jika ada, yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank dari waktu ke waktu; Tidak akan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya untuk dinyatakan pailit atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua asset Debitur; Wajib memelihara dan mempertimbangkan nilai Agunan yang berkaitan dengan Dokumen Agunan sehingga kepentingan Bank tidak dirugikan; Membayar semua Biaya dan setiap Denda yang dijatuhkan oleh Bank; Memberi izin kepada Bank untuk mengungkapkan semua hal ikhwal syarat dan ketentuan pinjaman Debitur, keadaan Debitur dan pinjaman Debitur kepada Bank, kepada pihak yang ditunjuk Bank, termasuk pihak yang akan membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap Debitur. Untuk maksud tersebut diatas, Debitur melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dans epanjang perlu Debitur member kuasa kepada Bank untuk mewakili dan bertindak atas nama Debitur untuk melakukan penggungkapan itu; Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan : Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit; Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Debitur


sehingga menyulitkan Debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit; Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang aka nada di kemudian hari. PASAL 178 KEJADIAN KELALAIAN 1. Menyimpang dari ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, apabila terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut di bawah ini, Bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh PENERIMA KREDITDebitur dan dapat mengakhiri jangka waktu kredit dan PENERIMA KREDIT Debitur diwajibkan membayar lunas seketika dan sekaligus atas kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank kepada PENERIMA KREDITDebitur, apabila : PENERIMA KREDITDebitur lalai melaksanakan pembayaran angsuran yang jatuh tempo. PENERIMA KREDITDebitur melanggar kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau terdapat pernyataan PENERIMA KREDITDebitur yang tidak benar. PENERIMA KREDITDebitur lalai terhadap perjanjian lainnya dengan pihak ketiga dan mengakibatkan PENERIMA KREDITDebitur menjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian lainnya tersebut. PENERIMA KREDITDebitur melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk/nama apapun yang semata mata atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDITDebitur secara material atau menyebabkan kondisi keuangan/ kekayaan PENERIMA KREDITDebitur menjadi menurun sehingga kewajiban PENERIMA KREDITDebitur kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. Dimasukkannya suatu permohonan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PENERIMA KREDITDebitur atau sebab lain yang mengakibatkan PENERIMA KREDITDebitur kehilangan hak untuk mengurus/menguasai harta bendanya. Perusahaan PENERIMA KREDITDebitur dibubarkan atau dinyatakan pailit atau karena sebab lain yang mengakibatkan PENERIMA KREDITDebitur kehilangan haknya untuk mengurus perusahaannya atau menguasai harta kekayaannya. PENERIMA KREDITDebitur menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan suatu tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi. Adanya keputusan Pengadilan yang mengakibatkan PENERIMA KREDITDebitur wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya dan Bank menganggap pembayaran tersebut menganggu secara signifikan kemampuan PENERIMA KREDITDebitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada Bank. Apabila Penerima KreditDebitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga. Apabila PENERIMA KREDITDebitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk khusus apapun juga tidak diperlukan lagi. Jika Debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika Debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, atau Debitur ditaruh di bawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau Apabila harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin dan atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; Apabila salah satu atau lebih Agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya; Apabila Debitur (perorangan) melakukan/terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi mencemarkan nama baik atau menurunkan reputasi Debitur. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Bank berhak dan dengan ini PENERIMA KREDITDebitur mengijinkan Bank melakukan dan dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut : Melakukan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 19…. Tentang ….Perjanjian Kredit ini. Menyatakan PENERIMA KREDITDebitur lalai dengan mengirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa PENERIMA KREDITDebitur dinyatakan lalai (”Surat Pernyataan Kelalaian”). Pengiriman Surat Pernyataan Kelalaian bukan merupakan syarat timbulnya hak Bank terhadap kejadian kelalaian namun hak Bank mulai berlaku pada saat terjadinya kelalaian. Apabila utang harus dibayar seketika, maka semua biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka penyelesaian utang PENERIMA KREDITDebitur harus ditanggung oleh DebiturPENERIMA KREDIT. Pasal .... Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut : Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau Jika menurut pendapat Bank, Penjamin telah lalai atau memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit dan atau Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit dan atau Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan; atau Jika menurut pendapat Bank, Pemilik Agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan tersebut; atau Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur dan atau pernyataan dan jaminan Penjamin dan atau Dokumen Agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian Kredit ataupun dokumen Agunan menurut pendapat Bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank adalah penting PASAL 18 PERUBAHAN KEADAAN ATAU KEBIJAKAN Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan atau terjadi sesuatu dalam keadaan/kondisi ekonomi dan/atau moneter sehingga menurut pertimbangan Bank Perjanjian Kredit menjadi sulit dilaksanakan dan/atau menambah biaya bagi Bank atau diproyeksikan akan menyulitkan kinerja keuangan Debitur dalam pembayaran kredit kepada Bank, maka Bank berhak untuk : Menunda pencairan fasilitas kredit yang belum ditarik, atau Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Membebankan kepada Debitur seluruh biaya yang meningkat tersebut, dalam hal tercapai kesepakatan Bank tetap menyediakan fasilitas kredit. Apabila Debitur berkeberatan atau menolak butir (a) dan (b) ayat ini, maka Bank dan Debitur akan sepakat mengakhiri Perjanjian Kredit ini sebelum tanggal jatuh tempo dan Debitur akan seketika membayar lunas seluruh kewajiban pada saat tersebut. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, apabila terjadi perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang mengakibatkan Bank atau Debitur tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kredit/mempengaruhi usahanya atau untuk mempertahankan atau memberlakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka apabila tidak dimungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian Kredit, maka semua hutang segera menjadi jatuh tempo dan Debitur segera harus membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang. Dalam hal perubahan keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau dalam hal perlunya penyesuaian terhadap kebijakan baik dari pemerintah, pengawas Bank, maupun kebijakan internal manajemen Bank, dan dalam hal ini harus dilaksanakan perubahan ketentuan terhadap salah satu/beberapa klausul Perjanjian Kredit ini maka Debitur dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk mengadakan penyesuaian atas ketentuan Perjanjian Kredit ini yang perlu dirubah/disesuaikan. PASAL 192 KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENGAMANAN, DAN PENYELESAIAN KREDIT 1. Bank bjb dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian fasilitas kredit, berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut : Meminta keterangan tentang kondisi usaha Debitur, baik secara langsung maupun melalui pihak lain; Memeriksa pembukuan/pencatatan usaha Debitur; Memeriksa objek-objek usaha Debitur; Menempatkan petugas Bank pada perusahaan Debitur; Menugaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan /atau membantu pengelolaan usaha Debitur; Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih usaha Debitur dan/atau tindakan-tindakan lain termasuk eksekusi, bilamana menurut pertimbangan Bank, Debitur sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan fasilitas kredit. Apabila Bank bjb menganggap perlu maka Bank bjb berhak untuk menempatkan staf Bank bjb atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank bjb untuk duduk dalam kepengurusan perusahaan khususnya di bidang keuangan atau menjalankan/mengambil alih usaha Debitur; Sewaktu-waktu bank bjb dapat mengambil alih usaha Debitur dan/atau tindakan-tindakan lain termasuk eksekusi, bilamana menurut pertimbangan bank bjb, DEBITUR sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Fasilitas Kredit. Catatan internal: Agar dipertimbangkan mengenai debitur yang pemegang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, misal PDAM Apabila Debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit serta apabila Debitur dan/atau Penanggung telah dipanggil secara patut oleh Bank bjb namun Debitur dan/atau Penanggung tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur dan/atau Penanggung yang timbul akibat dari Perjanjian Kredit Bank berwenang : MBank bjb dapat melakukan pengumuman dengan memasukan Debitur dan/atau Penanggung dalam nama-nama Debitur/penanggung bermasalah melalui media yang ditentukan oleh Bank bjb dan/atau;


Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa Agunan dalam penguasaan/pengawasan Bank bjb. PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa: Perjanjian Kredit ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan/perijinan atau perjanjian manapun yang berlaku bagi DEBITUR. Perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian Kredit adalah sah menurut hukum dan DEBITUR akan menaati perjanjian dimaksud. DEBITUR dan Agunan yang diberikan tidak tersangkut dalam perkara/sengketa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan/kelangsungan usaha DEBITUR. DEBITUR memiliki kecakapan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini dan tidak ada larangan baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari perjanjian lain termasuk telah memenuhi anggaran dasar dalam hal DEBITUR merupakan suatu badan usaha. Bahwa DEBITUR adalah badan usaha/usaha perorangan (*pilih salah satu) yang secara sah didirikan dan berkedudukan menurut hukum Indonesia. Bahwa anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya sebagaimana termaktub di dalam komparisi DEBITUR yang disebutkan pada awal Perjanjian Kredit merupakan anggaran dasar yang terakhir. (*ayat 5 ini digunakan apabila DEBITUR berbentuk badan usaha bukan usaha perorangan) Bahwa susunan para anggota Direksi dan Komisaris perusahaan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut: Direktur Utama : ------------------Direktur : ------------------Komisaris Utama : ------------------Komisaris : ------------------Komisaris : ------------------(*ayat 6 ini digunakan apabila DEBITUR berbentuk badan usaha bukan usaha perorangan) Kewajiban pembayaran kepada bank bjb berdasarkan Perjanjian Kredit ini mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sekurang-kurangnya paripasu dengan kewajiban-kewajiban DEBITUR lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. DEBITUR telah memperoleh semua persetujuan/ijin yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pokok atau bunga yang tertunggak antara pencatatan bank bjb dengan DEBITUR maka catatan bank bjb yang dipergunakan. Seluruh Agunan serta pengikatannya yang telah diserahkan oleh DEBITUR kepada bank bjb untuk menjamin pelunasan Hutang tetap dipertahankan dan dinyatakan berlaku untuk menjamin pelunasan Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit. Sumber pengembalian Fasilitas Kredit ini adalah dari hasil dari usaha yang dibiayai dengan Perjanjian Kredit dan/atau sumber pendapatan lainnya dari DEBITUR yang disetujui bank bjb. DEBITUR mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dampak lingkungan. DEBITUR wajib menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan. DEBITUR menyetujui dan/atau mematuhi segala ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan serta perubahannya di kemudian hari oleh bank bjb sehubungan dengan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit termasuk dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi pasar. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Tidak ada perubahan material yang merugikan/berpotensi merugikan kondisi keuangan, kekayaan, atau kegiatan usaha dari DEBITUR sampai dengan tanggal Perjanjian Kredit ini ditandatangani. Setiap dan semua laporan keuangan (termasuk neraca dan perhitungan laba rugi) atau informasi keuangan DEBITUR yang diserahkan kepada bank bjb, mencerminkan dan selalu mencerminkan keadaan yang wajar mengenai keadaan keuangan DEBITUR. DEBITUR tidak mempunyai tunggakan pajak dalam jumlah material dan tidak menerima klaim perpajakan yang tidak atau belum diinformasikan kepada bank bjb. DEBITUR wajib menjaga Agunan dengan baik secara kualitas maupun nilainya dan mengasuransikannya selama kredit/Hutang belum dinyatakan lunas. Semua dokumen, data dan keterangan yang disampaikan secara tertulis kepada bank bjb sehubungan dengan penyediaan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. DEBITUR menjamin tidak akan mengambil keuntungan apabila terdapat kesalahan dalam Perjanjian Kredit ini dan akan menjalankan Perjanjian Kredit ini dengan itikad baik. DEBITUR dengan ini berjanji, sanggup, dan mengikat diri kepada bank bjb untuk saat ini atau nanti secara periodik atau sewaktu waktu apabila diperlukan oleh bank bjb memberikan keterangan-keterangan, data, informasi dan menyampaikan dokumen-dokumen yang setiap saat/sewaktu-waktu diperlukan/ diminta bank bjb atau pihak yang ditunjuk/diberi kuasa oleh bank bjb dalam rangka pemeriksaan baik keuangan maupun aktivitas DEBITUR. DEBITUR tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada bank bjb (Komisaris, Direksi, Pegawai), atau pihak yang terkait dengan bank bjb antara lain tetapi tidak terbatas pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda bertubuh dan tidak bertubuh) tidak bergerak, hak-hak fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau diduga secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh bank bjb kepada DEBITUR. DEBITUR tidak sedang tercatat sebagai DEBITUR yang memiliki kredit bermasalah di lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya pada saat Perajanjian Kredit ditandatangani. DEBITUR menyatakan bahwa pernyataan/jaminan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan/ jaminan tersebut tidak sesuai dengan yang sesungguhnya maka atas segala kerugian DEBITUR semata-mata merupakan kelalaian DEBITUR dan bukan merupakan tanggung jawab bank bjb. PASAL 14 KEJADIAN KELALAIAN 1. Menyimpang dari ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, apabila terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut di bawah ini, bank bjb berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh DEBITUR dan dapat mengakhiri jangka waktu kredit dan DEBITUR diwajibkan membayar lunas seketika serta sekaligus atas kewajiban yang terutang (Hutang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih) berdasarkan Perjanjian Kredit ini sebagaimana ditetapkan dalam surat bank bjb kepada DEBITUR, apabila : DEBITUR lalai melaksanakan pembayaran angsuran yang jatuh tempo. DEBITUR melanggar kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau terdapat pernyataan DEBITUR yang tidak benar. DEBITUR melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk/nama apapun atas pertimbangan bank bjb dapat mengancam kelangsungan usaha DEBITUR secara material atau menyebabkan kondisi keuangan/ kekayaan Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

DEBITUR menjadi menurun sehingga kewajiban DEBITUR kepada bank bjb menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. DEBITUR lalai terhadap perjanjian lainnya dengan pihak ketiga dan mengakibatkan DEBITUR menjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian lainnya tersebut. Dimasukkannya suatu permohonan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap DEBITUR atau sebab lain yang mengakibatkan DEBITUR kehilangan hak untuk mengurus/menguasai harta bendanya. DEBITUR menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan suatu tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi. Adanya keputusan pengadilan yang mengakibatkan DEBITUR wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya dan bank bjb menganggap pembayaran tersebut menganggu secara signifikan kemampuan DEBITUR dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank bjb. Apabila DEBITUR mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga tanpa persetujuan bank bjb. Apabila DEBITUR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melaksanakannya. Apabila jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya selain yang dinyatakan kepada bank bjb. Apabila DEBITUR menjual, mengalihkan aset-aset atau yang dipersamakan dengan itu atas aktivanya, baik untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan bank bjb. Izin-izin yang diberikan kepada DEBITUR menjadi tidak berlaku atau tidak sah atau dicabut. Apabila terjadi perselisihan dalam perusahaan diantara anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dan/atau para Pemegang Saham DEBITUR yang mempengaruhi kinerja keuangan DEBITUR. Apabila aset DEBITUR dibebani Conservatoir Beslag Apabila pengurus perusahaan melakukan/terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi mencemarkan nama baik atau menurunkan reputasi DEBITUR. Apabila terjadi perubahan tingkat kolektibilitas DEBITUR, baik pada bank bjb maupun bank lain atau lembaga keuangan lain, menurun menjadi kurang lancer atau diragukan atau macet sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka bank bjb berhak dan dengan ini DEBITUR mengijinkan bank bjb melakukan dan dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut : Melakukan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian Kredit. Menyatakan DEBITUR lalai dengan mengirimkan surat teguran yang menyatakan bahwa DEBITUR dinyatakan lalai (”Surat Pernyataan Kelalaian”). Pengiriman Surat Pernyataan Kelalaian bukan merupakan syarat timbulnya hak bank bjb terhadap kejadian kelalaian namun hak bank bjb mulai berlaku pada saat terjadinya kelalaian. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka semua biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh bank bjb dalam rangka penyelesaian Hutang harus ditanggung oleh DEBITUR. Jika DEBITUR diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka DEBITUR akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan atau pada saat terjadinya peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. PASAL 15 PERUBAHAN KEADAAN ATAU KEBIJAKAN


Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan atau terjadi sesuatu dalam keadaan/kondisi ekonomi dan/atau moneter sehingga menurut pertimbangan bank bjb Perjanjian Kredit menjadi sulit dilaksanakan dan/atau menambah biaya bagi bank bjb atau diperkirakan akan menyulitkan kinerja keuangan DEBITUR dalam pembayaran Fasilitas Kredit kepada bank bjb, maka bank bjb berhak untuk : Menunda pencairan Fasilitas Kredit yang belum ditarik; atau Membebankan kepada DEBITUR seluruh biaya yang meningkat tersebut, dalam hal tercapai kesepakatan bank bjb tetap menyediakan Fasilitas Kredit; atau Apabila DEBITUR berkeberatan atau menolak butir (a) dan (b) ayat ini, maka bank bjb dan DEBITUR akan sepakat mengakhiri Perjanjian Kredit ini sebelum tanggal jatuh tempo dan DEBITUR akan seketika membayar lunas seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit pada saat tersebut. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, apabila terjadi perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang mengakibatkan bank bjb atau DEBITUR tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kredit/mempengaruhi usahanya atau untuk mempertahankan atau memberlakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka apabila tidak dimungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian Kredit, semua Hutang segera menjadi jatuh tempo dan DEBITUR harus segera membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang. Dalam hal perubahan keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau dalam hal perlunya penyesuaian terhadap kebijakan baik dari pemerintah, pengawas bank, maupun kebijakan internal manajemen bank bjb, dan dalam hal ini harus dilaksanakan perubahan ketentuan terhadap salah satu/beberapa klausul Perjanjian Kredit ini Debitur dengan ini menyetujui perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh bank bjb dikemudian hari dimaksud. Catatan internal: Akan didiskusikan oleh divisi komersial lebih lanjut PASAL 2016 KUASA BANK Bank bjb berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Debitur untuk mendebet Rekening Tabungan/Giro, Rekening Pinjaman Debitur, dan/atau rekening-rekening lainnya milik Debitur yang ada pada Bank bjb untuk pembayaran hutang. pokok, bunga kredit, denda tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit, pengikatan agunan, dan lain-lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank bjb, kuasa mana tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, baik sewaktu-waktu atau apabila Bank bjb menganggap perlu, untuk atas nama Debitur melaksanakan hal-hal/tindakan-tindakan, membuat/menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna menjamin penyelesaian Hutang Debitur dengan terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut dibawah ini yaitu : Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kredit termasuk jumlah yang telah jatuh tempo, baik atas pokok pinjaman, bunga maupun kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kredit ini maupun perjanjian lainnya. Apabila Debitur melaksanakan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri, usahanya, reputasinya dan mempengaruhi terhadap kemampuan membayar kewajibannya kepada Bank bjb. Tidak melaksanakan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1411 Perjanjian Kredit ini atau ternyata telah melakukan salah satu dari hal-hal yang tercantum dalam Pasal 1514 Perjanjian Kredit atau Debitur lalai. Tidak adanya atau tidak diperolehnya persetujuan/ijin yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kredit. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Terjadinya eksekusi atas barang-barang milik Debitur termasuk Agunan sehubungan dengan kelalaian Debitur memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga lainnya yang menurut pertimbangan Bank bjb hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemenuhan kewajiban Debitur kepada Bank bjb berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Debitur memberikan data dan atau keterangan yang tidak benar, timbul perpecahan dalam kepengurusan karena alasan apapun, timbul sengketa mengenai kepemilikan perusahaan, Debitur karena alasan apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan perusahaan, usaha dan kekayaan Debitur mengalami kemunduran atau berkurang sedemikian rupa atau karena hal-hal lain yang semata-mata menurut pertimbangan Bank bjb menyebabkan kemampuan Debitur disangsikan. Fasilitas kredit yang diberikan Bank bjb berdasarkan Perjanjian Kredit digunakan untuk tujuan lain dari yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Terdapat hal-hal lain yang berakibat buruk atau akan berakibat buruk/mempengaruhi kinerja keuangan Debitur dalam membayar kewajibannya kepada Bank bjb. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank bjb, Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank bjb berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur untuk mengambil tindakan-tindakan dalam rangka pelunasan Hutang termasuk premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit atau diharuskan oleh ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan pemerintah yang berlaku. Bank bjb diberi hak dan kuasa oleh Debitur untuk: Meminta langsung pada Akuntan Publik yang mempersiapkan laporan keuangan audited untuk memperoleh copy management letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada); Mendiskusikan permasalahan perusahaan Debitur baik secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur atau Bank bjb; 5. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank bjb apabila dianggap perlu, untuk menunjuk Akuntan Publik lainnya guna melakukan audit khusus guna mengevaluasi ulang laporan keuangan audited untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya apabila Bank bjb menilai bahwa atas laporan keuangan audited Debitur yang telah diserahkan terdapat hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut. 6. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal ini dibebankan kepada Debitur kecuali ditentukan lain oleh Bank bjb. 7. Atas seluruh kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Debitur kepada Bank bjb merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata. PASAL 216 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN Bank Bjb berhak mengalihkan sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit setiap saat kepada pihak lain dan sehubungan dengan hal tersebut Bank bjb akan memberitahukan pengalihan yang dilakukan kepada Debitur. Debitur dengan ini menyatakan setuju atas pengalihan yang dilakukan oleh Bank bjb sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. Untuk keperluan pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Debitur menyatakan bahwa tidak berkeberatan Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

apabila Bank bjb memberikan informasi berkaitan dengan fasilitas kredit ini kepada calon penerima hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini Ketentuan pengalihan hak dan kewajiban Pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan tambahan biaya apapun bagi Debitur. PASAL 2217 HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM Pelaksanaan Perjanjian Kredit ini tunduk, diartikan, ditafsirkan dan dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Apabila timbul perselisihan antara Bank bjb dan Debitur atas penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan secara musyarawah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri …………………………. (*)disesuaikan dengan wilayah kerja kantor cabang) dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……………*) (*) disesuaikan dengan wilayah kerja kantor cabang) PASAL 18 KOMUNIKASI Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, faksimili atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada nomor faksimili atau alamat, sebagai berikut : Bank bjb: Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang __________ Alamat : _______ Telepon : _______ Faksimili : _______ E-mail : _______ Debitur: Nama : ________ Alamat : ________ Telepon : ________ Faksimili : ________ E-mail : _______ Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan: Tanda terima surat tertulis melalui kurir; Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos; Hasil faksimile : ”OK”; Hasil e-mail : ”Message Sent Apabila terdapat perubahan alamat atau nomor telepon/faksimili lain maka akan segera diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu ____ (____) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut. PASAL 2419 FORCE MAJEURE


Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kredit secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ini dikarenakan Force Majeure sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak yang mengalami Force Majeure selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban. Force Majeure tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat Force Majeure dengan ketentuan penundaan akibat Force Majeure tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam perjanjian ini, maka Para Pihak akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan Force Majeure tidak diakui oleh Pihak lainnya. PASAL 250 KETENTUAN LAIN-LAIN Besarnya jadwal angsuran, denda, dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8 Perjanjian Kredit ini, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank bjb, perubahan mana akan diberitahukan kepada Debitur dan mengikat Debitur. Catatan-catatan dan atau pembukuan Bank bjb merupakan bukti yang mengikat bagi Debitur mengenai jumlah terhutang kepada Bank bjb, kecuali jika terdapat kesalahan perhitungan. Debitur tidak akan mengajukan keberatan terhadap perhitungan Bank bjb sebelum Hutang dibayar lunas seluruhnya, tanpa mengurangi hak Debitur untuk menuntut perhitungan kembali dimana jika terbukti terjadi kesalahan perhitungan, maka Bank bjb akan mengembalikan uang kelebihan dimaksud kepada Debitur, tanpa adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi, Bunga maupun pembayaran lainnya. Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan oleh Bank bjb sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kurang dari pembayaran yang seharusnya dilakukan, maka Debitur wajib membayar kekurangannya dan Bank bjb tidak akan mengenakan bunga atau denda. Dalam hal terdapat satu, sebagian, atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali Bank bjb menentukan lain. Perjanjian Kredit tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam perubahan/tambahan Perjanjian Kredit dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini. Para Pihak dengan tegas mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan Pengadilan atau hakim untuk mengakhiri Perjanjian Kredit ini. Lampiran Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit. Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank

Apabila di dalam Perjanjian Kredit ini beserta addendum-addendumnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan atau bertentangan dengan ketentuanketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum dan atau SPPK tersebut, maka ketentuanketentuan khusus di dalam Perjanjian Kredit beserta addendum-addendumnya yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam lampiran Perjanjian Kredit dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini maka yang berlaku adalah persyaratan dan ketentuan yang berlaku didalam Perjanjian Kredit ini. Penanggung bersedia untuk melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata dan menyatakan tunduk kepada Pasal 1832 KUHPerdata.*) Penanggung bertanggung jawab atas segala Hutang Debitur selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank bjb.*) *) (klausula ayat 8 dan 9 hanya digunakan apabila terdapat penanggung) Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat, pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kredit dan segera ditandatangani setelah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak. Perjanjian Kredit dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. (*Jika Debitur berbentuk Perseroan Terbatas) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) Persetujuan _______ ttd (*dipergunakan apabila terdapat persetujuan yang harus diberikan oleh pihak tertentu dalam perseroan terbatas dan/atau pihak lain yang dimintakan persetujuannya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani langsung Perjanjian Kredit) (isi nama lengkap) (*Jika Debitur berbentuk Commanditaire Vennotschaap/CV) DEBITUR, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) suami/istri DEBITUR ttd (isi nama lengkap suami/istri (bila sudah menikah)) Pengurus CV ttd (*dipergunakan jika Anggaran Dasar CV mensyaratkan harus terdapat sekutu lain yang memberikan persetujuan)

suami/istri Pengurus CV ttd


(isi nama lengkap)

(isi nama lengkap)

(*Jika debitur berbentuk Koperasi) Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) Persetujuan _______ ttd (*dipergunakan apabila terdapat persetujuan yang harus diberikan oleh pihak tertentu dalam Koperasi dan/atau pihak lain yang dimintakan persetujuannya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani langsung Perjanjian Kredit) (isi nama lengkap)

(*Jika Debitur berbentuk Nasabah Debitur Perorangan) DEBITUR, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, bank bjb ttd Materai ttd Rp.6000,(isi nama lengkap) (isi nama pihak yang mewakili bank bjb dalam melakukan penandatanganan) suami/istri DEBITUR ttd (isi nama lengkap suami/istri (bila sudah menikah)) (*Jika terdapat penanggung yaitu pihak ditambahkan komparisi sebagai berikut): Penanggung, ttd (isi nama lengkap)

lain

selain

debitur

suami/istri Penanggung ttd (isi nama lengkap)


maka

Contoh Perjanjian Kredit.doc

Recommend Documents