Angkasa Pura 1

DOKUMEN LELANG PEKERJAAN

PT. ANGKASA PURA II (Persero) AUCTION COMMITTEE KANTOR PUSAT

BAGIAN PERTAMA INSTRUKSI UMUM DAN TATA CAR.A EVALUASI INSTRUKSI UMUM

1. UMUM a. tnstruksi Umum kepada peserta lelang berisi informasi yang diperlukan aich peserta lelang untuk menyiapkan penawarannya sesua dengan ketentuan yang berlaku di Iingkungan PT Angkasa Pura II (Persero). b. lnstruksi Umum adaah bagian dan dokumen lelang, namun tidak menjadi bagian dan kontrak. c.

Hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat di dalam Bagan Kedua (Syarat Umum Kontrak).

2. LINGKIJP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan sebagaimana thmaksud daam dokumen lelang ini adalah Pekerjaan Lanjutan Elektronika Bandara Kualanamu”, sebagairnana dirinci lebih lanjut l anjut dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan (RKST) dan Dartar Kuantitas Pekerjaan (BQ).

3. PEMBERI TUGAS Pemberi tugas adalah PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat.

4. SUMBER DANA Sumber dana berasal dari anggaran, PT Angkasa Pura II (Persero) yang tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah)

5. PERATURAN PELELANGAN Ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Perusahaan Nornor 20 tahur 2009 dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura 11 (Persero).

BAGIAN PERTAMA INSTRUKSI UMUM DAN TATA CAR.A EVALUASI INSTRUKSI UMUM

1. UMUM a. tnstruksi Umum kepada peserta lelang berisi informasi yang diperlukan aich peserta lelang untuk menyiapkan penawarannya sesua dengan ketentuan yang berlaku di Iingkungan PT Angkasa Pura II (Persero). b. lnstruksi Umum adaah bagian dan dokumen lelang, namun tidak menjadi bagian dan kontrak. c.

Hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat di dalam Bagan Kedua (Syarat Umum Kontrak).

2. LINGKIJP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan sebagaimana thmaksud daam dokumen lelang ini adalah Pekerjaan Lanjutan Elektronika Bandara Kualanamu”, sebagairnana dirinci lebih lanjut l anjut dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan (RKST) dan Dartar Kuantitas Pekerjaan (BQ).

3. PEMBERI TUGAS Pemberi tugas adalah PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat.

4. SUMBER DANA Sumber dana berasal dari anggaran, PT Angkasa Pura II (Persero) yang tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah)

5. PERATURAN PELELANGAN Ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Perusahaan Nornor 20 tahur 2009 dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura 11 (Persero).

6. PROSES PENGADAAN BERSIFAT TIDAK MENGIKAT Proses pengadaan tersebut diatas bersifat tidak rnengikat. PT. Angkasa Pura II (Persero) berhak untuk mengubah, melakukan penyesuaian persyaratan atau pembatalan dalam hal terjadi perubahan anggaran atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Syarat-Syarat pekerjaan.

7. JENIS/SISTEM KONTRAK Jenis/sistem kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ni ad&ah sistem kontrak terima Jadi (turn key contract) yaitu kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian sekjruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan juiniah harga pasti dan t etap sampal seluruh bangunan/konstruksi, peraiatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

8. SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG a. Peserta yang telah lufus/memenuhi syarat penilaian prakualifikasi yang dilaksanakan oleh Auction Committee (Kantor Pusat PT Angkasa Pura H dan memenuhi kemampuan dasar pekerjaan ini; b. TeJah diundang untuk Penjelasan (Aar,wlJzing) dan membayar biaya Administrasi dokurnen lelang; c.

Memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang ini.

9. DOKUMEN LELANG Dokumen Lelang terdiri dan: a. Instruksi Umum; b. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi; c.

Syarat Umum Kontrak;

d. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Syarat-Syarat Teknis (RKST); e. Gambar-Gambar Gambar-Gambar Teknis; f.

Daftar Kuantitas Pekerjaan (BQ);

g. Lampran yang berisi contoh-contoh forniulir; h. Berita Acara Penjelasan Umum.

Peserta lelang diminta meneliti si dokumen lelang secara seksama. Kegagatan peserta lelang dalam memenuh seluruh persyaratan/ketentuan yang diwajibkan clalam dokumen lelang, menjadi resiko peserta lelang dan dapat mengakibatkan penawarannya gugur. 10. RAPAT PENJELASAN LELANG a. Rapat penjetasan lelang (aanwijzing) diadakan oJeh Panitia Pengadasn (Kantor Pusat) pada tempat dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; b. Peserta lelang wajb menghadiri dan mengisi daftar hadir Rapat penjelasan lelang (aanwijzing). Peserta lelang yang tidak mengikuti rapat penjelasan dianggap mengundurkan din dan tidak diperkenankan rnengajukan penaWaran; c.

Rapat penjelasan elang wajib dihadiri oleh pimpinan/direksi perusahaan atau penerima kuasa yang dibuktikan dengan surat kuasa pimpinan/direksi perusahaan dan bermeterai Rp 6.000,- dHengkapi fotokopi KTP atau identitas diri para pihak;

d. Apabila peserta elang yang hadir pada rapat penjelasan kurang dan 3 (tiga) peserta, maka acara penjelasan pekerjaan ditunda dan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; e. Apabila setelah diadakan penundaan acara penjelasan, peserta yang hadir tetap kurang dan 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan membuat Berita Acara dan Pengumuman Pembatalan pelelangan, dan melakukan pelelangan ulang; f.

Apabila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan/tambahan dan melakukan peninjauan lapangan.

g. Hasil Rapat penjelasan lelang dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan lelang. h. Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil peserta lelang, yaitu : 

1. ______________________________________________________



2.

_______________________________________________________

11. PENINJAUAN LOKASI Untuk meneIitI kondisi pekerjaan dapat diadakan peninjauan lokasi. Peserta lelang atas biaya sendIri dapat mengikuti peninjauan lokasi pekerjaan tersebut.

12. PERUBAHAN DQKUF4EN LELANG

a. Apabila dipandang perlu setelah diadakan rapat penjelasan lelang dan peninjauan lokasi, Panitia Penqadaan dapat menerb[tkan perubahan atas dokurnen lelang yang dituangkan dalarn Berita Acara, b.

Setiap perubahan dokumen lelang akan disampaikan dan diterima oleh peserta lelang dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan penawaran. Penyampaian perubahan dokumen lelang tersebut disertal bukti penerimaan.

c.

Setiap perubahan dokumeri lelang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lelang.

13. DOKUMEN PENAWARAN Dokumen penawaran harus memenuhi persyaratan yang dItetapkan dalam Instruksi Umum ini, kecuali ketentuan yang bersifat rekomendasi (recommended). a. Dokumen penawaran agar (recommended): 1) DIengkapi dengan daftar isi dan pemisah halaman yang diberi indeks (diberi nomor sesuai dengan urutan). 2) Dijilid dan dibeni sampul muka (cover) agar tidak mudah tenlepas dari kelompoknya. b. Dokumen penawaran terdiri dari : 1) SURAT PENAWARAN Surat Penawaran harus mernenuhi ketentuan sebaga berikut: a) tidak boJeh terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain berupa penghapusan, tip-ex, dan atau coretan. b) Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan daam dokumen lelang. c) Dibuat sesuai dengan contoh (Iampiran 1) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pimpinan/Dreksi perusahaan peserta lelang, yang namanya tercatum dalam akta pendirian perusahaan/perubahannya; atau (2) Kepala Cabang Perusahaan/Lembaga yang dianqkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik dengan melampirkan salinannya; atau (3) Seseorang yang berhak mewakili berdasarkan perjanjian kerjasama (joint operation agreement) dengan melampirkan salinannya. (4) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam, dokumen lelang;

(5) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang; (6) Surat diberi nomor, tanggal, dan bermetea Rp 6.000 (enam ribu rupiah); (7) TIdak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dokumen lelang.

d) Surat Penawaran Asli harus dibuat di atas kertas berkop perusahaan/lembaga, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiab) diberi tanggal, bulan, dan tahun, serta distempel perusahaan. e) Bila terdapat perbedaan antara surat penawaran yang asli dengan yang rekaman (fotokopi), maka yang mengikat adaah surat penawaran yang asli. f)

Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa beriakunya penawaran, Auction Committee (panitia pengadaan) dapat meminta kepada seluruh peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

g) Penawaran yang telah disampaikan oleh peserta tidak dapat ditarik kembali tanpa kecuali atau dengan alasan apapun juqa.

2) DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, terdiri dari: a) Fotokopi tanda tenima penyerahan Jaminan Penawaran dan Unit Kas PT Angkasa Pura II (Persero); Dalam hal jaminan penawaran berupa jamnan bank (garansi bank), sebelum Peserta lelang menyerahkan jaminan penawaran Asli ke Unit Kas PT Angksa Pura II (Persero),  jaminan penawaran tersebut harus diperiksa dan diparaf oleh Auction Committee. b) Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen Penawaran (lampiran 3), dibuat pada kertas berkop perusahaan dan bermeterai Rp 6.000,00, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel perusahaan.

3) DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS, terdiri dari: a) Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan (Track record) pekerjaan bidang dan sub bidang sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (nama pekerjaan, nilai, waktu pelaksanaan pekerjaan, pemberi tugas, status main contractor/sub contrator/ joint operation);

b) Daftar Pengalaman Pekerjaan yang sedang dilaksanakan tahun 2011-2012 (nama pekerjaan, nilai, waktu pe[aksanaan pekerjaan, pemberi tugas, status main contractor/sub contrator/ joint operation) c) Fotokopi kontrak/ikatan kerja; d) Bukti Referensi Pengguna Jasa; —tP g4fl nk e) Daftar peralatan yang akan digunakan, yang sekurangkurangnya mernuat keterangan mengena jenis/macanl aiat, juiniah, kondisi (%) status kepemilikan, dengan dibuktikan kwitansi pembelian, atau perjanjian sewa alat; f)

Struktur organisasi pelaksanaan pekenjaaan;

g) Job Description masing-masing jabatan sesuai dengan struktur organisasi; h) Daftar Tenaga Ahli/Inti yang akan dipekerjakan sesuai dengar persyaratan yang ditentukan dalam dokumen elang serta posisinya dalam manajemen pekerjaan sesuai dengan organisasi peIaksanaa /lapangan/proyek i)

Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Tenaga AhIi/tnti yang akan ditugaskan ditandatangani oleh yang bersangkutan.;

 j)

Fotokopi sertifikat keahlian Tenaga Ahli/Inti yang akan ditugaskan sesuai dengan bidangnya;

k) Fotokopi ijazah Tenaga Ahli/lnti yang akan ditugaskan; l)

Surat Pernyataan Kesanggupan Tenaga AhIi/Inti yang akan ditugaskan untuk rnelaksanakan pekerjaan sampai dengan selesal dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan

m) Metodoiogi pelaksanaan pekerjaan jelas dan rinci; n) Jadwal pelaksanaan pekerjaan (barchart dan/atau kurva s); o) Surat Dukungan dan Agen/Distributor/Pabnikan/Principal CCTV merek SONY; p) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membeilkan: (1) Garansi

penuh

sesuai

dengan

kebijakan

don

Agen/

—

Distributor/Pabrikan/Principal CCTV merek SONY; (2) Jaminan ketersediaan Suku Cadang (spare part) minimal 10 (sepuluh) tahun untuk masing-masing barang/peralatan terhitung dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, q) Brosur asli barang yang ditawarkan; r)

Table of Compliance (TOC);

s) Formulir Bill of Quantity (BQ) memuat item pekerjaan tanpa harga;

4) DOKUMEN PENAWARAN HARGA a) Surat Penawaran Harga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) Tidak boleh terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan berupa antara lain penghapusan, tp-ex, dan atau coreta n; (2) Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen lelang; (3) Dibuat sesuai dengan contoh (lampiran 2), dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Ditandatangan oleh pimpinan/direksi badan usaha calon penyedia barang danjatau jasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian/ perubahannya atau penerima kuasanya atau kepata cabang badan usaha yang diangkat oleh pimpinanjdireksi yang dibuktikan dengan akta otentik, atau pejabat yang menurut perianjian kejasama berhak mewakiri (yang dimaksud pimpinan perusahaan bukan komisaris); (b) Surat dibeni nomor, tanggal dan bermeterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); (c) Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dokumen lelang. b) Daftar Kuantitas Dan Harga atau Bill of Quantity (BQ) dilengkapi dengan data harga, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan disertakan soft copy. c) Rincian/Analisa Biaya Satuan Pekerjaan. d) Daftar harga satuan bahan dan upah. e) Data Harga Penawaran dalam dokumen penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) Harga penawaran harus jelas, baik dalam angka maupun huruf. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipergunakan adalah rekapitulasi harga penawaran (RAB/BQ) dan dicatat dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP); (2) Harga penawaran yang diajukan harus menggunakan mata uang rupah dan kontrak bersat harga satuan. (3) Harga penawaran harus sudah memperhtungkan semua pajak-pajak dan bea-bea serta baya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Bila dalam surat penawaran terdapat perbedaan harga penawaran antara yang asli dengan yang fotokopi, maka yang mengikat adalah harga penawaran yang asli.

14. JAMINAN PENAWARAN

a. Dalam mengajukan penawaran, peserta lelang diwajibkan menyerahkan jaminan penawaran berupa uang tunai atau surat jaminan yang dterbtkan ofeh bank umum (tidak termasuk Bank Perkeditan Rakyat) dengan nilai sekurang-kurangnya Rp.540.000.000,-(Lima ratus empat puuh juta rupiah) dan diserahkan kepada Unit Kas PT Angkasa Pura II (Persero) selambat-Iambatnya sebelum acara penyampaian penawaran. b. Dalam hal jaminan penawaran berupa surat jaminan bank (bank garansi), harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Auction Commitee sebelum diserahkan oleh peserta letang kepada Unit Kas PT Angkasa Pura II (Persero). c.

Surat jaminan bank (bank garansi), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat). 2) Masa berlaku jaminan penawaran sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) bank kalender sejak tanggal pembukaan dokumen penawaran. 3) Nama perusahaan peserta lelang sama dengan nama yang tercantum d&am surat  jamnan penawaran. 4) Nila Jaminan penawaran dituliskan dalam angka dan huruf serta berstat unconditional (tetap dan pasti). 5) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang di lelangka n. 6) Isi surat jaminan harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen efang mi.

d. Fotokopi tanda terima jammnan penawaran harus disertakan daam dokumen penawaran oleh peserta elang pada saat pemasukan dokumen penawaran. e. Jaminan penawaran menjadi hak PT Angkasa Pura II (Persero) apabilapeserta lelang mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran atau mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang. f.

Jaminan penawaran bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus atau bukan sebagai pernenanQ dapat segera dambil setelah pengumuman pemenana. Bagi peserta leang yang dtunjuk sebagal pemenang, jammnan penawaran dapat dianibfl setelah yang bersangkutan menyerahkan jammnan pelaksanaan.

15. SISTEM PENYANIPAIAN DOKUMEN PENAWARAN a. Penyampaian Dokumen Penawaran di[aksanakan dengan menggunakan METODE DUA SAMPUL yang terdiri dari: 1) SAMPUL I, yaitu sampul tertutup yang berisi 1. Surat PENAWARAN tanpa menyebutkan harga (lampiran 1); 2. DATA ADMINISTRASI; dan 3. DATA TEKNIS. Dokumen tersebut dibuat cia/am ran gkap 2 (dua) dan pada sampul ditulis DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS. 2) SAMPUL II, yaItu sampul tertutup yang berisi dokumen penawaran harga, terdiri dari: 1. SURAT PENAWARAN HARGA (lampiran 2); dan 2. RENCANA ANGGARAN BIAVA ATAU DAFTAR KUANTITAS (Bili OF QUANTITY) PEKERJAAN DENCAN DATA HARGA. 3. RINCIAN/ANALISA BIAYA SATUAN PEKERJAAN. 4. DAFTAR - HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan huruf, maka yang dipergunakan adalah rekapitulasi harga penawaran. Dokumen penawaran harga Harus dsampaikan dalam sampul tertutup dan pada sampul ditulis DOKUMEN PENAWARAN HARGA, NAMA PEKERJAAN, dan NAMA PER USA HAAN PESERTA LELANG. b. Dokumen penawaran tersebut pada huruf a disampakan/ djserahkan secara bersamsan kepada Auction Committee pads waktu yang telah ditentukan. Disarankan (recommended) agar Dokumen Sampul I dan Dokumen Sampul II dimasukkan da/am satu sampul induk (sampul luar).

16. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN a. Penyampajan d.n pembukaan dokumen penawaran dflaksanakan pada: Hari

:

Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

b. Setap penawaran yang disampakan oleh Peserta Lelang kepada Panitia Pengadaan setelah batas waktu penyampaian penawaran sebagaimana tersebut pada huruf a, make dokumen penawaran tersebut tidak akan diterima. c.

Waktu dan tempat pernbukaan Sampul II akan ditentukan kemudian.

d. Dokumen penawaran dapat diserahkan sendri oleh Pimpinan/ Dreks{/Kepala Cabang/orang yang ditunjuk untuk mewakili konsorsium (Joint Operation Agreement) atau kuasanya dengan swat kuasa yang dibuat pada kertas berkop perusahaan dan bermeteral Rp 6.00000, ditandatangani oleh pembeh kuasa dan distempel perusahaan, dllengkapi den gan fotokopi KTP kedua belah pihak atau identitas Iainnya e. Pembukaan penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. f.

Acara pembukaan dokumen penawaran dapat dihadiri oleh Pimpinan/Direksi perusahaan atau kuasanya.

g. Pembukaan dokumen penawaran Sampul I dilakukan apabila juiniah Denawaran yang masuk berjuiniah 3 (tiga) penawaran. h. Apabila ternyata juiniah penawaran yang masuk kurang dan 3 (tiga) penawaran, lelang dinyatakan bataL i.

Dalam hal acara pembukaan penawaran tidak terdapat peserta yang hadir, panitia pengadaan tetap melaksanakan pembukaan penawaran dengan dihadiri oleh saksi yang ditunjuk oleh panita pengadaan.

 j.

HasJ pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran dituangkan secara tertuDs dalarn Check List Kelengkapan dokumen penawaran, dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil dan peserta lelang yang hadir pada rapat tersebut atau saksi Check List tersebut merupakan lanipiran dan Benita Acara Pemasukan dan Pennbukaan Dokumen Penawaran sampul I.

k. Kekurangan dokumen penawaran (kecuali dokumen penawaran harga) dapat disusulkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pembukaan dokumen penawaran. Apabila batas waktu tersebut tedampauf dan peserta lelang tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen penawaran tersebut, dinyatakan gugur/tidak diikutsertakan dalam evaluasi penawaran.

l.

Dalam hal fotokop Tanda Tenima Jaminan Penawaran tidak duampirkan pada dokumen penawaran, maka Auction Committee dapat melakukan konfirmasi kepada Unit Accounting and Budgeting atau Unit Kas PT Angkasa Pura II (Persero). Jika ternyata jaminan penawaran telah diserahkan, maka penawaran yang bersangkutan tidak dinyatakan gugur.

m. Penyusulan dokumen penawaran bukan merupakan post bidding, kecuaji dilengkapi setelah me:ampau jangka waktu sebagaimana diatur pada huruf k. n. Terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan lengkap akan dilakukan evaluasi administrasi, peserta yang dokunnen penawarannya dinyatakan rnemenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis. o. Peserta yang memenuhi syarat administrasi dan memiliki nilai evaluasi teknis minimal 70 akan dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran sampil II p. Peserta pelelangan tidak diperkenankan menyampaikan penjelasan, perubahan atau tambahan atas dokumen penawaran sampu II. q. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sampul II dituangkan secara tertulis daiam suatu Check-Ust yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil dan peserta Ielang yang hadir pada rapat tersebut atau saksi. check-List tersebut merupakan lampiran dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II.

17. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan sesi dengan tata cara evaluasi yang datur lebih lanjut dalam khteria dan tata card evaluasi.

18. KLARIFIKASI DDKUMEN PENAWARAN a. Untuk menunjang penelitian dokumen penawaran, Panita Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran dan peserta lelang harus memberikan tanggapan terhadap kiarifikasi yang disampaikan oieh Panitia Pengadaan. b. Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran seperti harga penawaran, jumah barang, jangka waktu pelaksanaan, syarat-syarat, ketentuan, dan spesitikasi teknis, yang mutlak harus dipenuhi sehingga Klarifikasi tidak menyebabkan penawaran yang ttciak rnemenuhi syarat (tidak lulus) menjadi memenuhi syarat (Iukis). c.

Hasil klarifikasi akan dimasukkan di dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan ditandatangani oleh panitia dan peserta lelang yang diklarifikasi.

19. PENETAPAN CALON PEMENANG LELANG a. Panitia Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang Jelang kepada pejabat yang berwenang dengan penjelasan tarnbahan serta keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. b. Dalam hal 2 (dua) peserta atau Iebih mengajukan penawaran harga yang sama, Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai niIa evaluasi teknis yang Iebih tinggi. c.

Berdasarkan usulan penetapan pemenang yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan, pejabat yang berwenang dapat: 1) Menyetujui usutan Panitia Pengadaan; atau 2) Meminta Panita Pengadaan untuk meakukan evauas ulang berdasarkap ketentuan dalam dokumen lelang; atau 3) Meminta secara tertulis epada Panitia Pengadaan mengadakan negosiasi karena: a) Berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang, CE den harga penawaran yang memenuhi syarat, dianggap terlalu tinggi/tidak wajar atau b) Harga penawaran terendah yang memenuhi syarat diatas OE/Iebih tinggi darE CE. 4) Negosiasi sebagaimana tersebut pada angka 3) hanya dilakukan kepada calori pemenang urutar 1 (satu). 5) Dajarn hal negosiasi pada calon pemenang nomor 1 tidak rnencapai kesepakatan make negosiasi dilakukan pada talon pemenang nornor 2, dan seterusnya sampai urutan 3. 6) Hasli negosiasi dituangkan dalam berita acara negasiasi yang ditandatangani oleh panitia pengadaan dan peserta lelang yang dinegosiasi. 7) Hasli negosiasi disampakan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penetapan pemenang lelang.

d. Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima penetapan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, tanpa alasan yang dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan dicairkan dan menjad milik PT Angkasa Pura II (Persero).

e. Apabila pemenang pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, penetapan dapat dilakukan kepada calon permenang urutan kedua sesuai dengan harga yang ditawarkan calon pemenang kedua tersebut, dengan ketentuan

1) Apabila harga penawaran calon pemenang kedua melebihi HPS atau dianggap tidak wajar, naka dilaksanakan negosiasi; 2) Penunjukkan calon pernenang kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perietapan dan Pejabat yang berwenang. f.

Apabila calon pemenang kedua juga mengundurkan din, penetapan dapat dHakukan kepada calon pemenang urutan ketiga sesual dengan harga yang ditawarkan calon pemenang ketiga tersebut, dengan ketentuan: 1) Apabija harga penawaran calon pemenang ketiga melebihi HPS atau dianggap tidak wajar, maka dilaksanakan negosiasi; 2) Penunjukkan calon pemenang ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dan Pejabat yang berwenang.

g. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, maka dilakukan Penunjukkan Langsung dengan Justifikasi atau dasar pertFmbangan penunjukkan calon penyedia barang dan/atau jasa.

20. SANGGAHAN PESERTA PELELANGAN a. Sanggahan

hanya

dapat

dilakukan

oleh

Peserta

Pelelangan

apabila

terjadi

ketidaksesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur atau tata cara pelelangan. b. Peserta Pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-Iambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang. c.

Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

d. Peserta Pelelangan yang mengajukan sanggahan wajib menyerahkan uang jaminan sanggahan sebesar nilai jaminan penawaran (bid bond) dan wajib membuktikan kebenaran sanggahannya. e. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sangaahannya terbukti benar secara hokum

f.

Apabila sanggabannya terbukti tidak benar maka jaminan sanggahan dicairkan dan menjadi hak PT Angkasa Pura II (Persero) apabila sanggahannya terbukti tfdak benar secara hukum.

g. Jawaban terhadap sanggahan dengan mateh sebagaimana tersebut pada hurur a, akan dibenikan secara tertulis. Proses pelelangan tetap diianjutkan tanpa harus menunggu hasli putusan sanggah. h. Keputusan Direksi atau Panitia Pengadaan atas sanggahan bersifat final i.

Setelah pemenang pelelangan diumumkan dan masa sanggah telah selesai, surat  jamnan penawaran dapat diambil oleh peserta pelelangan yang tidak ditetapkan sebagai pemenang.

21. PELELANGAN BATAL a. Pelelangan batal, apabIa memenuhi salah satu dan hal-hal tersebut di bawah ini terjadi: 1) Juiniah peserta lelang yang hadir dalam acara penjelasari clang kurang dan 3 (tiga) peserta. 2) Juiniah penawaran yang masuk kurang dan 3 (tiga) penawar. 3) Harga penawaran terendah peserta lelang yang lulus administrasi dan teknis, melebihi dana yang tersedia. 4) Juiniah peserta lelang yang lulus evauasi kurang dan 2 (dua) peserta. 5) Proses pelelangan tidak dapat dilanjutkan karena seluruh peserta lelang menyatakan bahwa penawaran yang disampaikan tidak bedaku lagi (kadaluarsa). 6) Sanggahan penyedia barang/Jasa (peserta lelang) terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan ternyata benar, Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen lelang atau terbukti mengandung unsur KKN atau adanya upaya menghalangi persangan sehat serta adanya penyalahgunaan wewenang. 7) Terdapat kesalahan prosedur dalarn proses clang yang diketahui sebelurn penetapan pemenang; 8) Pemenang urutan pertama atau kedua atau ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. 9) Apabila terdapat bukti atau indikasi yang kuat adanya KKN dalam proses pelelangan.

b. Dalam hal Pelelangan dinyatakan batal maka diakukan Pelelangan urang. c.

Apaba dalam proses pelelangan ulang batal maka dapat dilakukan pemilihan langsung, atau penunjukan Iangsung aengan justiflkasi atau dasar pertimbangan penuniukan calon penyedia barang dan/atau jasa.

22. PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN Penunjukan Pelaksana Pekenjaan dikeluarkan oleh DireksvPejabat yang berwenang, apabila: a. ternyata tidak ada sanggahan; atau b. sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar; atau c.

sanggahan diterima di luar batas waktu masa sanggah; atau

d. sanggahan telah dijawab oteh PT Angkasa Pura II (Persero).

23. JAMINAN PELAKSANAAN Bagi pemenang lelang, diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa uang tunai atau surat jaminan (garansi bank) yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk BPR) sebesar S % dan nilai kontrak. Jaminan pelaksanaan harus rnencantumkan hal hal sebagai berikut: a. Jaminan pelaksanaan harus bersifat unconditional; b. Jaminan pelaksanaan tersebut dtserahkan kepada unit yang membidangi Administrasi Keuangan; c.

Jangka waktu jaminan p&aksanaan tersebut, minimal sama dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

d. Jaminan pelaksanaan menjadi miiiik PT Angkasa Pura II (Persero), apabila Perjanjian dibatalkan atau diputuskan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) karena penyedia barang dan/atau jasa melakukan cidera janji (wanprestasi) e. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia barang dan/atau jasa seteah prestasi phisik mencapai 100% (seratus persen) dan teiáh dilaksanakan serab terima pekerjaan; f.

Jangka waktu penyerahan jaminan pelaksanaan diatur lebih anjut dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (SPPP).

24. SANKSI TERHADAP PESERTA LELANG a. Apabila terdapat bukti yang kuat bahwa sebagian besar atau seluruh peserta Pelelangan berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan (kecuali BUMN/BUMD), dan atau kerjasama bentuk lainnya, sehingga patut dduga terjadi pengaturan/kerjasama di antara peserta Pelelangan dan atau persaingan yang tidak wajar, maka peserta Pelelangan yang bersangkutan harus digugurkan

keikutsertaannya

dalam

Pelelangan

bersangkutan

serta

tidak

diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang danjatau jasa di lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) selama 2 (dua) tahun (termasuk pengurus/penerima kuasanya). b. Dalam h& penyedia barang dan/atau jasa terbukti melakukan kecurangan dalam proses pelelangan atau membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan maupun pelaksanaan kontrak dikenakan sanksi keikutsertaanya dalam proses pelelangan digugurkan atau pembatalan SPPP/kontrak, dan penyedia barang dan/atau jasa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang dan/atau Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) selama 1 (satu) tahun; c.

Terhadap Peserta lelang yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa penawaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berupa pencairan  jaminan penawaran atau dalam hal jaminan penawaran telah kadaluarsa maka penyedia barang dan atau jasa termasuk penerima kuasanya dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa searna 1 (satu) tahun.

d. Terhadap Penyedia barang dan/atau Jasa (termasuk pengurusnya) yang ditunjuk sebaqai pernenang clang atau pelaksana pekerjaan tetapi mengundurkan din dengan alasan

yang

tidak

dapat

dipertanggunjawabkan/diterima

dan

atau

tdak

menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak tanpa pemberitahuan, terhitung 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk menandatangani SPK/Kontrak, dan at&t tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan seteiah melebihi yang te]ah ditentukan dan telah diberi peringatan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pelelangan Barang dan/atau jasa di Iingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) selarna 2 (dua) tahun dan jaminan penawaran menjadi milik PT Angkasa Pura II (Persero). Dalam haj jaminan penawaran sudah melampau batas waktu pencairan, maka sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti pengadaan

barang dan/atau jasa di Iingkungan di PT Angkasa Pura II (Persero) menjadi sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun; e.

Dalam hal calon penyedia jasa mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang Pelelanganan/Pelelangan terbatas dan setelah dilakukan evaluasi/pemeriksaan, ternyata sanggahan tersebut tidak terbukti, calon Penyedia barang dan/atau Jasa tersebut dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan barang dan jasa di Iingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) sekurang-kurangnya selarna 2 (dua) tahun.

II. KRITERIA EVALUASI Kriteria evaluasi terdiri dari Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga: 1. EVALUASI ADMINISTRASI a. Evauasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran administrasi yang disampaikan, dievaluasi kelengkapan dan kesesuaian syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan dalam dokumen elang (tidak dikurangi atau ditarnbah). b. Penawaran dinyatakan mernenuhi persyaratan administrasi apabila: 1) Syarat-syarat yang bersifat Mandatory menurut dokumen lelang dipenuhi dan diIengkap 2) Melampirkan fotokopi tanda terima penyerahan jarnnan penavvaran dan Unit kas PT. Angkasa Pura II (Persero); 3) Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen Penawaran a) Dibuat pada kertas berkop perusahaan; b) Bermeterai Rp 6.000,00; c) Ditandatangani oleh pimpnan perusahaan dan distempel perusahaan; 4) Surat penawaran: a) Ditandatangani oleh Pimpmnan/Direksi Badan Usaha calon penyedia barang dan/atau jasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahannya atau penerima kuasanya ataw kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang dibuktikan dengan akta otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili. b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

c) Jangka waktu peiaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen elang; d) Surat diberi nornor, tanggal dan bermeterai;

e) Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dokurnen lelang. 5) Peserta Ie:ang yang tdak memenuhi peryaratan administrasi dinyatakan gugur 6) Hasil evaluasi administrasi ini dituangkan dalam berita acara;

2. EVALUASI TEKNIS EvaIuasi teknis dilaksanakan dengan metode evaluasi sistem Pembobotan Akan tetap untuk spesifikasi teknis yang bersifat mandatory harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen clang, dan apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan penawaran menjadi gugur. a. Panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi. b. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen letang, tidak boleh mengubah, menambah dan atau mengurangi faktor-faktor yang ditetapkan, antara lain: 1) Metode Pelaksanaan Pekerjaan (bobot nilai 10,00) a) Diyakini menggambarkan penguasaan terhadap penyelesaian pekejaan dengan  jadwal pelaksanaan pekerjaan (barchart dan/atau curva 5) yang disampaikan peserta lelang; b) Unsur yang dinilai meluputi alur lintasan pelaksanaan pekerjaan (detail planning); c) Pemetaan Untasan kritis (network planning) yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya yang harus dianUspasi den diprioritaskan; d) Upaya pengendalian mutu, keselamatan kerja, dan manajemeri risi /contigency.

e) Waktu peiaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang yakn selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. f)

Waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

g) Item urian mencakup semua major item yang merupakan pekerjaan utama. h) Material serta teknologi yang dipergunakan, terurar dan konsisten; i)

Waktu pelaksanaan masing-masing item sesuai dengan analisa volume, kapasitas produksi.

 j)

Urutan pekejaan sesua dengan tahapan-tahapan pekerjaan

2) Struktur Qrganisas (bobot nilai 5,00) a) Struktur organisasi proyek; b) Urajan tugas masing-masing personil (Job description); c) Kesesuaiar, Nama pada daftar personil inti dan struktur organisas d) Pengorganisasian tenaga kerja; 3) Peraatan Keja (bobot nflai 10,00) Jenis, kapasitas, komposisi, dan juiniah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen elang. Evaluasi dilakukan atas jenis, kapasitas alat, juiniah peraiatan yang digunakan, konsistens dan kondisi peralatan serta status kepernuikan (milik atau sewn didukung bukti). 4) Spesifikasi Teknis (bobot niiai 40,00) Penilaian spesifikasi teknis dilakukan terhadap kesesuaian spesfikasi teknis dalam dokumen lelang dengan yang ditawarkan dalam dokumen; a) Lingkup pekerjaan, spesifikasi bahanfmaterial yang ditawarkan dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam dokumen Ielang; b) Semua aspek teknis dthandingkan dengan spesilikasi teknis yang terdapat dalarn brosur yang ditawarkan peserta eiang; 5) Personil (bobot nilai 15,00) Penilaian Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalan, dokumen lelang serta posisinya dalam rnanajemen pelaksanaan yang diajukan. 6) Pengalaman Perusahaan (bobot niai 15,00)

a) Evaluasi dilakukan atas pengalaman peserta dalam bidang dan sub bidang pekejaan sejenis, yang sudah pernan dikerjakan perusahaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh 3 tahun terakhir; b) Pekerjaan yang sedang dilaksanakan tahun 2011-2012; c) Data Teknis Iainnya dinilai sesuai dengan kriteria penilaian teknis na ditetapkan dalam RKST; d) Dalam hal terdapat bagian pekejaan yang akan disubkontrakkar, harus sesuai dengan persyaratan yang dicantunikan dajam dokumen lelang; 7) Daftar Reference Site Produk (bobot niai 5,00) Daftar reference site produk dan peraatan yang ditawarkan yang telah disyahkan meliputi kamera CCTV, soft ware CCTV, switch, work station dan server. , c.

Bobot Penilaian Teknis Nilai kelulusan evaluasi teknis (passing-grade) adalah minimal 70 (tujuh puluh) dan penilaian teknis yang dievaluasi.

d. Unsur-unsur yang dinilai di atas dirinci menjadi sub-sub unsur. e. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur f.

Hasil evaluasi lelang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan.

g. Panitia Pengadaan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang peserta l&ang yang ulus untuk menghadiri acara pembukaan sampul II (penawararl harga). h. Peserta yang tidak lulus evaluasi sampul I dapat menghubungi Panitia Pengadaan untuk mendapatkan fotokopi pengumuman untuk mengambil jaminan penawaran. i.

Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab terhadap dokumen penawaran sampul II yang tidak diambil.

3. EVALUASI PENAWARAN HARGA (SAMPUL II) a) Evaluasi penawaran harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lurus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. b) Sebagai acuan untuk meneliti kewajaran harga penawaran, Panitia Pengadaan menggunakan HPS yang bersangkutan.

c) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah: 1) Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan huruf, maka yang dipergunakan adalah Rekapitulasi Harga Penawaran dan dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). 2) Panitia Pengadaan melakukan hal-hal sebagai berikut: Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatik sebaga berikut: a) koreksi atas kesalahan penjuiniahan dan pengaflan antara rincian volume dengan harga satuan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa harga satuan pekerjaan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah; b)  jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercanturn dalam BQ; c)  jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan daam penawaran dianggap sudah termasuk dalarn harga satuan pekeriaan ainnya, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong, sedangkan jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikejakan sesuai dengan volume yang tercanturn dalam dokurnen leang; d) dalam hal terjadi perbedaan harga antara hasli koreks aritmatk dengan harga penawaran maka yang dgunakan adalah harga terkoreksi e) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau ebih rendah terhadap urutan penawaran semula. f)

Harga Penawaran terkoreksi yang nilainya lebih besar dan Nilai Pagu Anggaran (Rp.i8.000.000.000-) tidak dilakukan evaluasi penawaran dan dinyatakan gugur.

3) Daftar kuantitas dan harga satuan Jenis pekejaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap tidak termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Sedangkan jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen lelang. 4) Panitia pengadaan meneliti kewajaran harga penawaran dengan cara membandingkan total perkalian volume dan harga satuan pekerjaan dengan HPS; 5)

Apabila harga penawaran terendah kurang dan 80 % (delapan puluh persen) dan HPS,  jika dianggap perlu dapat dilakukan analisis secara tertulis atas perbedaan harga tersebut.

6)

Dalam hal 2 (dua) peserta atau lebih mengajukan penawaran harga yang sama Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai nilai evaluasi teknis yang lebih tinggi atau yang lebih menguntungkan PT AP II.

7) Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat duakukan kiarifikasi dalam hal: a. Terdapat harga satuan jenis pekesjaan yang timpang (20% diatas HPS) b. Penawaran komponen dalani negeri tenialu tinggi dibandingkan dengan perkiraan Panitia Pengadaan; c.

Penawaran peserta pelelangan kurang dan 800/0 (delapan puluh persen) dan HPS.

8) Apabila setelah dilakukan analisis secara tertulis dan dikiarifikasi dinyatakan wajar serta peserta lelang yang bersangkutan menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen elang, maka calon penyedia brang dan/atau jasa trsebut ditunjuk sebagaf pemenang lelang. 9) Hasil klanifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

4. KRITERIA PENENTUAN PEMENANG Kriteria penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kraeria harga terendah diantara peserta lelang yang luius adrntnistrasi dan teknis serta memenuhi persyaratan harga.

Lampiran 1 CONTOH SURAT PENAWARAN SAMPUL I -------------------------------------------------------------------------------------KOP PERtJSAHAAN --------------------------------------------------------------------------------------.........(nama kota) ...............................(tanggal surat) Nomor

:.....................

Lampiran

: ................... ..

Perihal

:Surat Penawaran

Kepada Yth. AuctionCommittee PT Angkasa Pura II (Persero) di TANGERANG Dengan Hormat, Setelah mempelajari dan memahami dokumen lelang, serta Berita Acara Penjelasan Umum,, kami dapat menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang tercanturii dalarn dokumen lelang dan Berita Acara Penjelasan Umum tersebut. Untuk itu maka kami yang bertanda tangan di bawah ni: 

Nama



Jabatan



Bertindak untuk dan atas nama



Alamat perusahaan

Dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaan “Lanjutan Eektronika Bandara Kualanamu”

Bersama ini kami lampirkan data admnistrasi data teknis dan daftar kuantitas (Bill of Quantity) barang dan/atau jasa tanpa harga sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Jika penawaran kami disetujui, kami berjanji untuk menyeiesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang ditetapkan daram kontrak dalarn waktu........ (.................... ) hari kalender dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP). Jika kami ditunjuk sebagal pemenang lelang, maka setelah kani menerima surat penunjukan pemenang Ielang, kami segera menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan nilai 5 % (lima

persen) dari harga kontrak atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, sebelum kontrak ditandatangani. Penawaran ini beriaku selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tangga pembukaan perawaran yang ditetapkan oleh Panita Pengadaan.

Kami setuju harga yang kami tawarkan adalah harga tetap dan pasti serta tidak berubah, disertai dengan jaminan penawaran sebesar Rp. 540.000.000,00,- (lima ratus empat pufuh juta rupiah). Penawaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penawaran yang diajukan beserta Iampiran-Iampirannya. Demikian penawaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Penawar, Meterai Rp. 6.00000 Jabatan

Lampiran 2 CONTOH SURAT PENAWARAN SAMPUL I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP PERtJSAHAAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.........(nama kota) ...............................(tanggal surat) Nomor

:.....................

Lampiran

: ................... ..

Perihal

:Surat Penawaran

Kepada Yth. AuctionCommittee PT Angkasa Pura II (Persero) di TANGERANG

Dengan hormat, Menunjuk surat penawaran kam Nomor tanggal untuk pekerjaan “ Lanjutan Ele ktronika Bandara Kualanamu” dengan ini kami mengajukan mengajukan penawaran harga sebesar Rp.....................

(....................................................................... ).termasuk PPN. Harga penawaran tersebut adalah untuk keseluruhan spesifikasi teknis Bill of Quantity barang dan pekerjaan sebagaimana yang disampaikan pada dokumen penawaran sampul I.

Demikian penawaran ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. dipertimbangkan. Hormat kami, Penawar, Meterai Rp. 6.00000 Jabatan

Lampiran 3 SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENAWARAN PEKERJAAN LANJUTAN ELEKTRONIKA BANDARA KUALANAMU Yang bertanda tangan di bawab ini Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

Alamat perusahaan

:

Dengan ni rnenyatakan bahwa: 1. Semua dokumen yang disampaikan dalam penawaran kami adalah benar dan sah. 2. Segala risiko hukum atas keabsahan dokurnen sepenuhnya menjad tanggung jawab kami. 3. Apabila di kemudian har ternyata dokumen penawaran tersebut tidak benar atau tidak sah, maka kanu bersedia dikenakan sankst sesual dengan proses hukum den ketentuan yang berpaku.

........(nama kota) .....................(tanggal)

Hormat kami, Penawar, Meterai Rp. 6.0000

Jabatan

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERSONIL Yang bertanda tangan dibawah ini : Menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan peker jaan “ Lanjutan Elektronika Bandara Kualanamu” bersedia m elaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan tersebut sampai dengan

selesai sesuai yang diharapkan PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana dituangkan pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis pekerjaan. Demikian surat ini kami buat tanpa adanya paksaan dan pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. mestinya. ...............(nama kota) .........................(tangga .........................(tanggal) l)

Hormat kami, Penawar, Meterai Rp. 6.0000 Jabatan

Lampiran 5 DAFTAR PERSONIL INTl YANG AKAN DITUGASKAN PADA

Pekerjaan

:

Lokasi

:

Tahun Anggaran

:

Dari Penawaran Kami No

:

Tanggal No

Nama

Pendidikan

1

2

3

Jabatan dalam proyek 4

Pengalaman kerja (tahun)

Profesi/ Keahlian

Sertifikat/ Ijazah

5

6

7

Nama kota............................

Jabatan Catatan: Ditandatangani pimpinan perusahaan, nama jelas dan dibuat pada kertas bekas atau diberi stempel perusahaan.

Lampiran 6 DAFTAR PENGALAMAN KERJC Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran . Dan Penwaran Kami No Tanggal

Nama ota Jaba tan Catatan: Ditandatangani pfrnpinan perusahaan, narrm jelas dan dibuat pada kertas berkop atau diberi sternpe perusahaan.

Lampiran 9 KETENTUAN KHUSUS JAMINAN BANK (BANK GUARANTEE) PENAWARAN DALAM PROSES PELELANGAN PADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO) 1. Dasar diterbitkannya jaminan penawaran, yaitu Berita Acara Penjelasan Pekejaari (Aanwijzing) Nomor:... tanggal 2. Narna pekerjaan sama dengan pekerjaan yang dilelangkan. 3. Para Pihak dalarn jaminan bank: a. Pemberiiaminan, yaitu bank urnurn penerbit (tidak termasuk BPR); b. Penerima Jam/nan, yaitu PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat; c. Yang Dif am/n, yaitu peserta elang. 4 Penyebutan nilai jaminan: a. Nilai jaminan ditulis dalan, angka dan huruf, yaitu: Rp.540.000.000,00,- (lima ratus empat puluh jute rupiah). b. Tidak menggunakan kata atau kahn-jet yang bersifat tidak pasti (conditional), misalnya: setinggi-tingginya, maksimal/maksimum, sam pal dengan, Iebih kurang, dli. 5. Jarninan bank dapat dicairkan diantaranya apabila pihak Yang Dijamin: a. mengundurkan din dan kepesertoan lelang/tender sebelurri masa penawaran berakhir; atau b. mengundurkan diri/tidak bersedia rnelaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk sebagai p&aksana pekerjaar; atau c. tidak rnenyerahkan jaminan pelaksanaan dan atau tidak nienandatangani surat perjanjian dalarn batas waktu yang telah ditentukan, setelah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. 6, Nasa benlaku jarninan bank sekurang-kurannya setama 60 (enam puluh) han kalender terhitung mulai tangg& penyampaian/pemasukan dokumen penawaran. 7, Janninan bank diterbitkan dan diserahkan ke Unit Kas PT Angkasa Pura II (Persero) sebelum pemasukan dokumen penawaran. 8. Ketentuan lain dapat dibuat sesuai standar Pernberi Jamnan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. rrD AUCTION COMMITtEE

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Peristilahan

Dalam Syarat Umum Kontrak ini pengertian perlstilaiian yang digunakan harus diartikan sebagai berikut: a. Kontrak adalah surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi tugas dan kontraktor, termasuk semua lampiran yang tidak terpisahkan. b. Sifat Kontrak yang digunakan untuk pekejaan mi adalah sistem kontrak adalab sistem kontrak Terima Jadi (tun key contract) yaitu kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuBi kriteria kinerja yang telah ditetapkan. c.

Harga Kontrak adalah harga yang harus dibayarkan oteh pembert tugas kepada kontraktor sesuai kcntrak. NiIai akhir keseluruhan pekerjaan tidak melebihi harga kontrak awal.

d. Pemberi tugas adalah PT Angkasa Pura II (Persero). e. Kontraktor adaiah Penyedia barang/jasa yang rnempero)eh pekerjaan pengadaan baran/jasa dan Pemberi tugas. f.

Pekerjaan tambah/kurang adalah suatu pekerjaan yang terjadi karena kondisi lapangan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak diperhitungkan (tak terduga) akan terjadi, dan tidak dapat dieiakkan daam rangka penyelesaian pekerjaan pemborongan sernula, sehingga mengakibatkan bertambah/ berkurangnya volume dan jenis pekehaan yang tercantum dalani Kontrak.

g. Keadaan Kahar (Force MaJeure) ad&ah kondisi di luar kemampuan para pihak, yang rn.engakbatkan para pihak tidak dapat rnelaksanakan kewaiibannya termasuk bada, barjr, gernpa burnt, perang, huru hara aktbat poktik, peniberontakan, pernogokan, dan kebakaran.

BAB II KWA3IBAN, FlAK, DAN TANC-GtJNG JAWAB Pasal 2 Pelaksanaan Pekerjaan

(1) Kontraktor harus melaksanakan pekeriaan sasual dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis pekerjaan yang ditetapkan da)am Kontrak. (2) Penyedia jasa wajth bekeja sarna dengan penyedia jasa usaha keci:/koperas kecil, dengan rnensubkontrakkan sebagiar. pekerlaan. (3) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. (4) Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kes&uruhan pekerjaan.

Pasal 3 Jaminan Pelaksanaan

(1) Untuk menjamin pelaksanaan kontrak, Kontraktor wajib menyampaikan jarninan pelaksanaan yang diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (S P3). (2) Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5%/ ( (3) lima persen) dan nilsi kontrak. (4) Ketentuan pada ayat (2) tersebut berlaku juga terhadap penambahan harga kontrak yang disebabkan oleh adanya pekejaan tarnbah, sebesar 50/0 (lima persen) da nilai Pekerjaan Tambah.

(1) Apabila terjadi perpanjarigan waktu pekerjaan, maka kontraktor wajib untuk memperpanjang masa berlaku jaminan pdaksanaan, (2) Jamnan pelaksanaan nienjadi milik Pemberi Tugas, apabila peijanjian dibata{kan atau diputuskan oleh Pemberi Tugas karena kontraktor rnelakukan cidera janj atau wanprestasi. (3) Jaminan p&aksanaan dapat diambil deh kontraktor setelah prestasi fisik mencapai 100% (seratus persen) dan te:ah dilaksanakan serah terima pekerjaan.

Pasal 4 Project Manager

(1) Kontraktor wajib menunjuk project manager yang bertindak mewakili kontraktor daiam pelaksanaan pekerjaan. (2) Project manager harus rnenquasa bidangnya dan telah berpengalaman sekurangkurangnya sesuai yang tersebut daarn dokumen lelang yang harus dapat dibuktkan oleh kontraktor. (3) Petunjuk dan perintah pengawas pekejaan thsampaikan Iangsunç kepada kontraktor atau kepada project manager.

Pasal 5 Rencana Kerja (1) Kontraktor harus mengajukan rencana pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh pengawas pekerjaan berupa barchart dan/atau kurva S selambatiambatnya 7 (tujuh) had kalender setelah tangg& yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pe rn bo ronga n/Kontrak.

(2) Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kerja. Penyimpangan dar rencana kerja hanya dibenarkan set&ah mendapat persetujuan tertufls dan pengawas pekerjaan.

Pasal 6 Personil Inti/Ahli dan/atau Peralatan

(1) Kontraktor berkewapban mempekejakan Personil Inti/AhIi yang dicantumkan di dalam dokumen Ienawaran untuk melaksanakan pekerjaan. (2) Perubahan Personfl tnti/ahli atau Peralatan tidak boleh dilakukari kecuali atas persetujuan tertulis dan Pengawas pekerjaan. Perubahan Personil Inti/Ahit atau Peralatan dilakukan oleh Kontraktor dengan mengajukan perrnohonan terlebih dahulu kepada Pengawas pekerjaan dengan melampirkan riwayat hidupjpeng&aman kerja personil InUJAhk atau Spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahanriya. (3) Jika Pengawas pekejaari rnenilai bahwa Personh) Inti/AhJI mejakukan kesalahan serius dari/atsu mengabaikan pekerjaan yang rnerijadi tugasnya atau terHbat tindak pidana/kejahatan, maka kontraktor berkewajiban cnenyediakan pengganti dalam waktu rnaksimal 7 (tujuh) han kalender sejak diminta oCeh pengawas pekerjaan. (4) Jika perubahan dan/atau penggantian personil inti/AhIi atau peralatan penlu dilakukan, maka kontraktor berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengankualifikasi yang setara dan personhl atau peralatan yang digantikan. (5) Kontraktor tidak berhak atas klairn apapun untuk biaya tambahan yang timbul, terk&t dengan perubahan dan/atau penggantian personil Inti/Ahh atau peralatan. (6) Perubahari personil Inti/AhH stay peralatan yang ddakukan hams dituangkan daiam Berita Acara yang ditandatangani oeh Pengawas pekerjaan dan I
Pasal 7 Pembagan Halaman Untuk Bekerja Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor wajib merundingkan dengan pengawas pekerjaan mer,Qenai pembagiari halaman untuk bekerja1 penempatan bahan-bahan, los direksi, os kerja. dan sebagainya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Pasa 8 Los Direksi, Los Kerja, Gudang, dan Ranter Peaksana 1)

Kontraktor wajib membuat as Direksi secukupnya dengan menggunakan bahanbahan sederhana yang dapat dikunci dengan ba(k dan diengkap denigan peralatari/ kebutuhan yang muUak diperlukan

2) .Kontraktor wajib membuat los atau ruang untuk bekerja, penempatan bahan atau alatalat Iainnya, dan untuk kantor pelaksana.

Pasal 9 Permulaan Pekerjaan Kontraktor wajib memuai peJaksanaan pekejaan sejak tanggal yang ditetapkan dalam Saat Perjanjian Pernborongan/Kontrak.

Pasal 10 Jangka Waktu PeaRsanaan

Kontraktor hams menyeesaikan pekerjaan seluruhnya selama 210 (dua ratus sepoluh) ban kalender terhitung sejak tanggal yang ditetapkan da)am Kontrak.

Pasal 11 Serah Terima Hasli Pekerjaan

(1) Atas penyelesaian semua pekerjaan, make dilakukan serah terima Hasi Pekerjaan dengan ketentuan sebaga( berikut: (2) Seteah pekerjaan selesal 100% (seratus persen) Kontraktor rnengajukan permntaan $ecara tertulis kepada Pengawas pekerjaan meIalui Pengawas pekejaan untuk penyerahan Hasil pekerjaan. a. Pengawas pekerjaan atau pthak an yang thtunjuk deh Pemimpin melakukan penilaian terhadap hasli pekerjaan. Jika terdapat kekurarigan-kekorangan dan/atau Cacat Mutu, maka kontraktor berkewajban untuk memperbaiki/menyelesaikannya. b. Pengawas pekerjaan inenerima penyerahan hasil pekerjaan hanya jka hasli pekejaai’ diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Atas penerimaan tersebut dbuat Berita Acara penycrahan awaL c.

Setelah penyerahan hasli pekerjaan awal, berlaku masa pemellharaan yang rnengatur kewajiban kontraktor untuk memeIihara hasil pekerjaan sehngga kondiisinya tetap seperti pada saat penyerahan awal.

(3) Setelah mass emeIiharaan berakhhr, make dilakukan penyerahan akNr dengan ketentuan sebagai berikut

a. Kontraktor mengajukan permintaan secara tertujis kepada Pengawas pekerjaan untuk melakukan penyerahan akhir. b. Pengawas pekerjaan menedma penyerahan akhr jka semua kewajban kontraktor selama masa pemeliiharaan telah di(aksanakan dengan baik, Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan akhir. (4) Jika selama masa perneuharsan kontraktor tidak melaksanakan kewajban pemeliharaan sebagaimana

mestnya,

maka

pember)

tugas

berhak

menahan

sisa

pembayaran/mencairkan jaminan pemeliharaan atas rekomendasi dari pengawas pekerjaan.

Pasal 12 Cara Pembayaran

Pembayaran daksanakan secara Turn Key dengan ketentuan sebaga berikut 1) Pembayaran Pertama sebesar 95 % dan harga niai kontrak setelah barangbarang yang dpesan diterirna, terpasang dan dapat doperaskanJberfungsdibuktikan dengan Berta Acara Serah Terima Pekejaan I. 2) Pernbayaran Kedua sebesar 5 % dan harga nNa kantrak seteish mesa perawatan berakhir dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan itu. 3) Dokumen-dokurnen yang harus dllengkapi dacam taqihan diatur lebih rinci dalam kontrak.

PASAL 13 PENGEPAKAN DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Kontraktor wajW mengepak dan membungkus barang untuk mencegab kerusakan sewaktu pengangkutan sampai tempat tujuan akhir sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrk. (2) Pengepakan den pembungkusan harus cukup tahan terhadap pekerjaan kasar dan suhu yang tidak terduga, garam maupun hujan pada waktu pengangkutan dan penyimpanan sementara ditempat terbuka. Apabila perlu penentuan volume den berat kemasan harus memperhitungkan jaub dekatny alat angkat untuk hongkar muat danjatau pemindahan barang.

(3) Pengepakan dan pembungkusari, pemberian tanda dan dokumen-dokumen baik di dalam maupun di luar peti harus benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembeli daam Kontrak terrnasul< apabHa ada perrnintaan perubahan dan Pembeli.

PASAL 14 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

(1) Pembeli atau wakilnya yang ditunjuk berhak memeriksa dan atau menguj( barang yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. (2) Tempat perneriksaan dan pengujian yang diwajibkan oleh Peinbeli sert tempat dimana perneriksaan dan pengujian itu akan diadakan, ditetapkan dalam syarat khusus kontrak dan atau spesifikasi teknis. (3) Pembeli harus rnemberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor mengenal deotitas wakflnya yang akan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tersebut. (4) Pemeriksaan dan pengujian dapat diiakukan di tempat Kontraktor atau Sub kontraktor, di tempat penyerahan dan atau di ternpat tujuan akhr barang. (5) Apabila pemeriksaan dan pengujian dllaksanakan d tempat Kontraktor atau Sub kontraktor atau di tempat penyerahan dan atau di tempat tujuan akhir barang, ,naka sernua lasilitas yang diperiukan, gambar-gambar kerja dan data-data produksi, termasuk tenaga Kerja harus disediakan untuk pemeriksaan tersebut dengan blaya sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor.

PASAL 15 PENOLAKAN ATAS BARANG YANG DISERAHKAN (1) Hak Pemberi untuk memeriksa, menguji atau meno(ak barang yang diserahkan di tempat Pembeli, tidak dapat dibatasi atau dihapus dengan alasan bahwa barang tersebut telah diperiksa, diuji dan diluluskan oleh Pernbefl atau wakil yang ditunjuknya seblurn barang tersebut dikihm dan tern pat asalnya, (2) Apabila hasil pemer:Lksaan dan pengujian barang tidak sesuai dengan spesifikas teknis yang thtetapkan, PernbeI dapat rnenoak barang tersebut dan Kontraktor harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perba(kan yang diperlukan agar mernenuhi persyaratan spesiftkas teknis dengan biaya sepenuhnya ditanggung Kontraktor.

PASAL 16 PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang harus dilaksanakan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pembeli dalam daftar kuantitas dan harga dengan ketentuan: a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum barang tiba di tempat serah terima, Kontraktor harus memberitahukan hal tu secara tertulis kepada Pembeli. b. Barang yang diserahkan ditempat serab terima barang harus dserta dokumen-dokurnen: 1) Faktur yang berisi rincian, kuantitas, liarga satuan dan jumIah harga barang; 2) Sertifikat asal barang dan pembuat barang (Pabrikan/Certificate of Origin (CO); 3) Sertiflkat garansi clan Principal; 4) Sertifikat Jaminan Barang dart Oisthbutor di Indonesia; 5) Serita Acara Penieriksaan (SAP) yang dikeluarkan oleh pemeriksa atau yang ditunjuk oleh Pembeli; 6) Surat Pernyataan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang diserahkan adalah asli dan sesuai dengan pesanan serta bersedia mengganti apabila tidak sesuai dengan pesanan; 7) Dokumen-dokunien lain yang dianggap perlu. c.

Setelah barang dan semua dokumen tersebut diserahkan kepada Pembeli di tempat serah terima barang, maka Pembeli menerbitkan Benita Acara Serah Tehma Barang;

d.

Setelah Pembeli memeniksa barang clan kebenaran takvmen-dokurnen yang diserahkan, dan Pembeli berpendapat bahwa banang dan dokurnen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan sesuai Kontrak, maka Pembeli menerbitkan Benita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) yang dftardatangani oeh Pembeli dan Kontraktor.

PASAL 17 KETERLAMBATAN PENYERAHAN (1) ApabNa dalam jangka waktu pelaksanaan kontraktor mengalami gangguan atau hambatan di luar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalarn kontrak, maka kontraktor harus membenitahukan secara tertuHs kepada Pembell paling ama 3 (tiga) hari dan kejadian yang dikuatkan oleh tnstansi yang berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya.

(2) Setelah Pembeli menyatakan secara resrni roenerima pemberitahuan tersebut dari kontraktor, maka atas dasar pembenitahuan tersebut pembeli melakukan peneutian dan evajuasi terhadap pembeñtahuan tersebut, dan memberikan jawaban diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada Kontraktor selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, (3) Adanya gangguan atau hambatan tersebut tdak mengurangi kewajiban Kontraktor unruk berusaha menanggucanginya sehingga iadwa penyerahan bararig yang telah ditetapkan daan, Kontrak, tetap dapat terpenuhi. (4) Apabila alasan dari kontraktor tersebut dapat diterima maka jadwal waktu penyerahan dapat diperpanjang pelaksanaannya dali senlua biaya untuk keperluan tersebut dibebarikan kepada Kontraktor.

PASAL 18 JAMINAN KEAMANAN BARANG

Kontraktor harus bertanggung jawab atas keamanan semua barang yang harus diserahkan berdasarkan Kontrak terhadap kehilangan dan kerusakan sampai barang diserahkan di tempat penyetahan barang.

PASAL 19 JAMINAN BARANG DAN/ATAU PERALATAN

(1) Kontraktor wajib menyampaikan surat pernyataan jaminan secara tertulis bahwa barang dan/atau peralatan yang diserahkan berdasarkan Pejanjan in adaiah dalam kondsi baik, baru dan asli, serta memenuhi permintaan dan syarat-syarat spesifikasi teknis dan gambargambar yang disertai dengan bukti tertuiis berupa: i. Berita Acara Hasli Pengujian (testing) Barang dan/atau Peralatan yang ditandatangani oleh Pembeli dan Kontraktor; ii. Certificate of Origin (CO) dan Pabrik/principal. (2) Pernyataan jaminan secara tertulis bahwa barang dan/atau peralatan yang diserahkan tidak mengandung cacat yang timbul oleh karena desain, penggunan bahan, di dalam proses pengerjaannya atau setelah bararig tersebut digunakan secara normal

PASAL 20 JAMINAN PELAYANAN PURNA JUAL

(1) Kontraktor

wajib

memberikan

jaminan

(garansi)

barang

sesuai

kebijakan

dan

prinsipal/Pabrikan/Dealer Utama sejak tangga diserah terimakan barang, (2) Pembeli akari memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor apabUa ada tuntutan yang Umbul berdasarkan jaminan barang dan/atau peralatan. (3) Setelah menerima pemberithuan dan Pembeli sebagaimana dmaksud pada ayat Pasal ini, Kontraktor wajib memperbaki atau mengganti barang dan/atau peralatan atau bagian barang dan/atau peralatan yang mengalarni kerusakan selambat-Iambatnya 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Kontraktor atas biaya sepenuhnya dari Kontraktor. (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ni Kontraktor tidak dapat memperbaiki atau mengganti barang dan/atau peralatan atau bagian barang dan/atau peralatan yang cacat, maka Pembeli dapat melakukan perb&kan atau penggantian sendiri dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Koritraktor. (5) Kontraktor wajib menyerahkan jaminan pelayanan purna juai yang dikeluarkan oleh agenJpabrikan atas tersedianya suku cadang terhadap barang yang diserahkan rnnima selama 10 (sepuluh) tahun setelah masa pemeliharaan berakhir. (6) Apabila terjadi penghentian produksi suku cadang, maka Kontraktor berkewajiban: a. Sebelum tenjadi penghentian produksi tersebut, Kontraktor wajib memberftahukan kepada Pembeli dengan teoggang waktu yang wajar bagi Pemberi agar dapat membek suku cadang yang diperlukannya. b. Setelah terjadi penghentian itu, tanpa meminta biaya kepada Pembeli, Kontraktor wajib mernberikan gambar rencana, gambar dan spesiflkasi suku cadang yang tidak diproduks lagi dan menjamin pabrik yang membuat atau pabrik Iainnya untuk memproduksi suku cadang tersebut dengan kualitas yang sama, minimal selama  jangka waktu umur teknis barang yang bersangkutan. (7) Masa pemeliharaan barang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diserabterimakan barang.

PASAL 21 BIAYA PENGANGKIJTAN

Semua baya yang diperlukan untuk pengangkutan barang sampai ke ternpat serah ternia barang, menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Pasal 22 Pajak-pajak dan Bea-bea

Kontraktor harus menanggung dan membayar: a. Pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau yang diperoeh kontraktor atas pekerjaan yang dflakukannya dalarn pelaksanaan pekerjaan ni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Semua pajak dan bea-bea lainnya daiam bentuk apapun yang dipungut berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini.

Pasal 23 Larangan Pengalihan (1) Kontraktor dilarang mengalihkan (mensubkontrakkan) seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya kepada rekanan lain. (2) Pengalihan (mensubkontrakkan) sebagian pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dar pemberi tugas kecuali dalam rangka penyertaan Usaha/Koperasi Kecil atau Usaha/Koperasi Menengah, hams mendapat persetujuan dan pmp)nan proyek dan pengalihan tersebut tidak mengurangi tanggung jawah atau kewajiban kontraktor atas pelaksanaan s&uruh pekerjaan berdasarkan kontrak.

Pasal 24 Kesepakatan Kerja Waktu tertentu

Kontraktor wajib membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) dengan setiap pekerja tidak tetap/tenaga lapangan yang dpekerjakan oleh kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal25 Kesehatan dan Keselamatan Kerla

Dalam memberikan pekerjaan, kontraktor harus membenikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (1(3) bagi seniua tenaga kija lapangan yang dipekerjakan oleh kontraktor sesual ketentuan yang berlaku.

Pasal 26 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kontraktor wajib mengikutsertakan semua tenaga kerja lapangan yang dipekejakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oieh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sos3a Tenaga Kerja seSuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27 Masa Pemeliharaan (1) Dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) han kalender sejak dilaksanakannya Serah Terirna Pertama, pemeliharaan hasil pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor. (2) Selama masa pemeliharaan, Kontraktor wajib rn&akukan pemeliharaan dan memperbaiki hasil pekenjaan yang diserahkan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. (3) Selama masa pemehharaan, Kontraktor atas perintab pemberi tugas wajib melakukan perbaikan atas segala kerusakan, kekurangan dan/atau cacat tanpa tarnbahan biaya, sehingga barang/hasil pekerjaan tersebut memenuh persyaratan dan dapat diterima oleh pemberi tugas. (4) Apabila Kontraktor tidak melaksanakan perintah sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (3) Pasal mi, maka pember tugas berhak rnemerintahkan PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan biayanya dibebankan kepada Kontraktor sepenuhnya. (5) Apabila setelah masa pemeliharaan terdapat pekerjaan perbakan yang b&um terselesaikan, pekerjaan tersebut harus tetap dHaksanakan sampa selesai oleh Kontraktor. (6) Setelah semua perbaikan diselesaikan serta pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh pemberi tugas dan masa pemeliharaan terah berakhir, maka Kontraktor setelah mendapat

persetujuan Pengawas Pekerjaan, dapat menyerahkan hasli pekerjaan kepada pemberi tugas yang dHaksanakan dengan Serita Acara Serah Terima Pekejaan. (7) Jamnan Pemeliharaan menjadi miHk pemberi tugas apabfla Kontraktor nyata-nyata tidak dapat mefaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tersebut daam ayat (2) Pasa mi dalam masa pemeliharaan.

Pasal 28 Pemeliharaan Iingkungan

Kontraktor berkewajiban untuk mengambil langkah-Ianakah yana rnemadai urituk melindungi Iingkungan baik di dalam maupun di uar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan har-ta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini.

Pasal 29 Force Majeure (1) Kegagalan PARA PIHAK melaksanakan kewajban berdasarkan Perjanjian tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelangggaran Perjanjan apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh force majeure. (2) Yang thmaksud dengan force majeure dalam hal mi adalah keadaan tidak terduga yang terjad[ di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alarn, tetap hanya dalam batas dmana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi keman,puan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini. (3) Bila terjadj force majeure, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirma& tertulis dan Pemerintah yang berwenang di mans telah tenjadi force majeure. (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendar setelah menerima pengajuar, force majeure seba9aimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka pihak yang rnenerma pengajuan force majeure akan menentukan sikapnya mengenal hal tersebut. (5) Dalam hal terjadi force majeure, maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kembali  jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pasal 30 Hak Atas Kekayaan Intelektual Kontraktor menjamin bahwa Jasa Konstruksi dan semua barangjjasa yang digunakan untuk pekerjaan jasa konstruksi mi tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Pasal 31 Penanggungan dan Resiko (1) Kontraktor berkewajiban untuk melmndungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pembeni Tugas dan Pengawas pekerjaan beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan kerugian. denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan bmaya yang dikenakan terhadap pemberi tugas beserta Instansi (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan k esalahan atau kelalaian berat Pemberi Tugas atau Pengawas pekerjaan) sehubungan dengan klaim yang timbul dan hal-hal benikut terhitung sejak tanggal mulal kerja sampai dengan tanggal penandatangan berita acara penyerahan akhir ; a. Kehjlangan atau kerusakan peralatan dan harta benda kontraktor, subkontraktor (jika ada) dan personil. b. Cidera tubuh, sakit atau kematian personil c.

Kehilangan atau kerusakan harta benda dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketga

d.

Pelanggaran HAKI dalam bentuk pelanggarani hak cipta, merk dagang, hak paten dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atsu dduga diakukan oleh kontraktor.

(2) Kehilangan atau kerusakan terhadap hasi[ pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Kontraktor atas tanggungannya seridiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akbat tindakan atau kelalaian kontraktor.

Pasal 32 Izin Masuk Bandara Untuk pelaksanaan pekerjaan pada Non Public Area, kontraktor wajib mengajukan permohonan izin masuk bandara, dengan meIamprkan rekaman (fotokopi SP3) dan daftar karyawan yang akan bekerja serta membayar biaya masuk/pas bandara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III SANKSI Pasal 34 Sanksi - Sanksi (1) Dalam hal Kontraktor terbukti membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokunien pengadaan dkenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan kerja Pemberi Tugas selama 1 (satu) tahun; (2) Dalam hal kontraktor mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemberi Tugas, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa cii lingkungan Pemberi Tugas selania 1 (satu) tahiin dan pencairan jarninan pelaksanaan (3) Apabila Kontraktor yang tidak melaksanakan ketentuan jaminan garansi yaitu dengan tidak melaksanakan perbaikan melebihi 1 (satu) minggu sejak rnenerima perintah dan PT AP El, maka Kontraktor dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan kerja Pemberi lugas setama 1 (satu) tahun; (4) Dalam hal kontraktor tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya sesual dengan Ikatan Kerja tanpa alasan yang dapat diterima/dpertanggungjawabkan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuu Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan kerja Pemberi Tugas selama 1 (satu) tahun dan dikertakan denda keterlambatan serta pencairan Janiinan pelaksanaan; (5) Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran kontraktor diturijuk sebagai pelaksana pekerjaan di lingkungan pembeni tugas ebib dan 1 (satu), maka dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan lebih dan 1 (satu) kali dalam kurun waktu tersebut karena kelalaian Kontraktor dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan /ditenima, maka

kontraktor yang bersangkutan thkenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/)asa di Hngkungan kerja Pembeni Tugas selarna 1 (satu) tahun; (6) Dalam hal kontraktor cidera janji (wan prestasi) dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalarn Kontrak, maka dapat dilakukan har-hai sebagai benikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan menjadi mflik Pemberi Tugas; c.

Membayar denda keterlambatan, dengan besaran maksimum 5% dan nilai kontrak

d. Tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Sarang/Jasa dalarn jangka waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan selama-Iarnanya 3 (tiga) tahon. (7) Kontrak dapat dibatalkan apabila penyedia barang/jasa terbukti rnelakukan kecurangan baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak; (8) Dalam hal teijadi pemutusan sepihak sebagaimana dirnaksud pada aya (6) dan ayar (7) pasal mi, rnaka sanksi tersebut tidak membebaskan kontraktor untuk menyeles&kan semua kewajibannya sampai dengan saat diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak. (9) Apabila Kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaan akibat kesalahan kontraktor meIebih 6 (enam) bulan sejak berakhirnya kontrak, mafra Kontraktor tidak dapat mengikuti proses pelelangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 6 (enam) bulari sejak tangga berakhirnya jarigka waktu pelaksanaan.

Pasal 35 Teguran dan Denda (1) Apabfla kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak sehingga serah terima pekerjaan mengalami keterlambatan, maka kontraktor dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu permil) dan harga kontrak untuk setiap hari ketenlambatan, dengan ketentuan denda yang dikenakan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dan harga kontrak. (2) Untuk setiap kela(aian terhadap ketentuan atau persyaratan kontrak, atau kereiaian terhadap perintah/petunjuk tertulis dan pengawas pekerjaan, yacig dinyatakan dengan swat teguran, maka kontraktor dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelalaian, dan dengan ketentuan bahwa kontraktor tetap harus rnelaksanakan pekerjaan yang telah dilalaikan.

(3) Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan sebaqamana tersebut pada ayat (1) pasal mi atau terjadi penundaan pelaksanaan pekenjaan yang disebabkan oleh kontraktor, sehingga menirnbulkan biaya tambahan stau kerugian bagi pihak konsultan, maka kontraktor bertanggung jawab atas semua biaya-biaya atau kerugian yang diaIam oieh konsultan. (4) Denda-dencsa tersebut akan dipotong Iangsung pada waktu pembayaran.

BAB IV PERSELISIHAN Pasal 36 Penyelesaian Perselisihann (1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini, pemberi tugas dan kontraktor akan menyelesaikannya melalui musyawarah. (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka pemberi tugas dan kontraktor akan menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan negeri setempat. (3) Setiap perselisihan tidak membebaskan pemberi tugas dan kontraktor untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak.

BAB V PENGAWAS Pasal 37 Pengawas pekerjaan (1) Untuk mengawasi pelaksanaan kontrak ini Pemberi Tugas dapat menunjuk pengawas pekerjaan yang akan diberitahukan kepada kontraktor secara tertulis untuk bertindak mewakili pemberi tugas sebagai pengawas pekerjaan. (2) Pengawas pekerjaan hanya diberi wewenang untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan. (3) Pengawas pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaannya apabila menimbulkan dampak keuangan/pembiayaan maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemberi tugas, sebelum dilaksanakan.

Pasal 38 Pelaporan Kontraktor harus menyerahkan laporan sebagaimana diteapkan dalam RKST

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 Perubahan-Perubahan

(1) Setiap perubahan yang merupakan perubahan lingkup pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan, perubahan cara pembayaran, pekerjaan tambah, dan/atau pekerjaan kurang, hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis. (2) Dalam hal terjadi pekerjaan tambah/pekerjaan kurang, maka yang dijadikan dasar perhitungan biaya pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang adalah harga satuan yang tercantum dalam lampiran-lampiran perjanjian ini, atau dasar kesepakatan PARA PIHAK apabila tidak tercantum dalam harga satuan pekerjaan dalam lampiran perjanjian ini. (3) Untuk perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dituangkan dalam Berita Acara dan atau Perjanjian Tambahan (addendum) yang ditandatangani PARA PIHAK.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PEKERJAAN LANJUTAN ELEKTRONIKA KUALANAMU PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN BANDARA PT. AP II KANTOR PUSAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PENDAHULUAN

1.1. Yang dimaksud dengan pekerjaan lanjutan elektronika ini adalah melaksanakan pengadaan dan pernasangan CCTV-Surveillance System dan Perimeter System di Bandar Udara International Medan Baru — Kuafanamu. 1.2. CCTV Surveillance System mi mericakup area Outdoor dan Indoor, antara lain adalab Perimeter, Gateway, Seviee—Rd, Parking Area, PK-PPK, Lingkungan Perkantoran, Tower, Security Building dan Cargo seperti tertera dalam gambar teknis. CCTV Surveilance System ni berbasis IP system sehingga diharapkan dapat inengadaptasi teknologi security system hingga 5 (lima) tahun mendatang. Konfigurasi Sistem CCTV ni dirancang sebagai suatu Intelligent P Based Security System, dengan kehandalan beroperasi 24 jam dalam 1 (satu) han dan 7 (tujuh) hah dalam 1 (saW) minggu, memiliki kemampuan menghasilkan kualitas gambar 25 fps (real time) / PAL atau 30 fps / NTSC dan programmable recording.

Pasai 2 NAMA PEKERJAAN 1.1. Nama Pekerjaan

:

Pekerjaan Lanjutan Elektronika Kualanamu

1.2. Tujuan

:

Mengadakan dan rnemasang CCTV-Surveillance dan Perimeter System agar dapat mernantau situasi dan kondisi pada area — area tertentu, antara lain Perimeter, Gateway, Srzicgcaoa Parking Area, Cargo, PK-PPK, Lingkungan Perkantoran, Tower dan Security Suiichng.

1.3. Lokasi

:

Bandar Udara International Medan Baru Kualanamu.

Pasal 3 LINGKUP KEGIATAN Lingkup pekerjaan area terbuka, tahan terhadap cuaca (tahan terhadap panas terik dan hujan), surnber daya istrik, serta pembuatan tiang: 1.1 Pengadaan, Pernasangan dan Pengujian seiuruh sistem Cclv; 1.2 Pengadaan, Pemasangan dan Pengujian software aplikasi sistem Cclv;

1.3 Pengadaan, Pemasangan dan Pengujian Kabel-kabel untuk keperluan monitor dan kontrol; 1.4 Pernbuatan den Pemasangan tiang; 1.5 Pengadaan, Pembuatan dan Pemasangan sumber daya istrik dan pengaman dan petir untuk peralatan yang ada serta UPS; 1.6 Melakukan integrasi dengan security sistem; 1.7 Melakukan testing den commissioning; 1.8 Melaksanakan training dan menyerahkan buku manual.

Pasal 4 PERSYARATAN OPERASIONAL 4.1. Umum Persyaratan operasonai yang diuraikan dibawah ni merupakan persyaratan minimal, oleh karenanya pelaksana pekerjaari dapat menambah maupun memberikan solusi operasional yang lebih baik. 4.2. Kamera CCIV Kamera CCTV mi untuk memonitoring pergerakan orang dan barang pada area tertentu seperti Perimeter, Gateway, Service Road, Parking Area, Cargo, PK-PPK, Liiigkungan Perkantoran, Tower dan Security Building. Kamera Cclv yang dimaksud berada pada posisi area outdoor maupun indoor dan harus dapat meminimalisirkari dan atau membuat tidak terdapat bInkspot sehingga sudut atau arah pandang membentuk sudut serapat rnungkin antara satu kamera ke kamera Iainnya. 4.3. Sistem CCTV 4.3.1.

Sistem Monitoring Sistem CCTV ini untuk memonitoring pergerakan orang dan barang pada area tertentu saat kondisi normal maupun tidak normal. Setiap terjadi alert maka sistem harus mampu mernindahkan gambar lokasi alert ke mimic display.

4.3.2.

Software control dan viewer Software contro’ dan viewer harus mampu rnelakukan fungsi -fungsi analisa, grouping,

alert, PTZ, meliputi pengawasan semua area yang terjangkau oleh karnera terpasang untuk memudahkan dan menunjangtugas pokok pengamanan Bandar Udara. 4.3.3.

Perekaman data Hasli perigawasan dah tiap kaniera harus dapat direkam secara otomatis maupun secara manual pada sisteni mau pun media back-up.

4.3.4.

Playback data rekaman Hasli perekaman dan masing masng kamera dapat diputar kembali sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh operator.

4.4. Sistern Kabel Data ccrv Sistem kabel data CCTV mi menggunakan jenis kabei UTP jika jaraknya < 100 meter, namun jika jarak nya lebih dan 100 meter maka kabel yang digunakan adabh jenis Fiber Optik, dimana sistem kabel data ni harus dapat terintegrasi dengan sistem yang teiah dibangun sebelumnya. Kabel data CCTV ni up menggunakan Kabei UP, dimana kabel UTP yang digunakan ad&ah  jenis Category 6 (Cat 6), yaitu kabel transrnisi data untuk jaringan komputer 1CBASET/100BASE-TX dan 1000BASE-T/1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Panjang maksimum kabel CAT6 adalah 100 meter bila digunakan untuk 10/100/l000baseT dan 37 meter bib dgunakan untuk lQGbaseT. Kabe FTP CATS bHa gunakan untuk iOGbaseT rnarnpu sampai lOOm.

Pasal 5 PERSYARATAN TERNIS 5.1. Umum Persyaratan tekriis yang diuraikan dibawah rd merupakan persyaratan minimal, ofeh karenanya peiaksana pekerjaan dapat rnengusulkan, menarnbah maupun memberikn solusi teknis yang ebib baik. 5.2. Teknis 5.2.1. Perangkat keras a. Kamera Kamera menggunakan P Based CCTV Survellence System dengan kartu jaringan built ini di dalam satu kesatuan unit kamera. Karnera hams tahan terhadap segala cuaca (weather proofing), debt, dan anti vandalisme. Kamera harus mampu dioperasikan selarna 241am terus merierus setiap harinya, sehingga harus mampu mengantisipasi kondsi hngkungan pada slang dan malam hari Seluruh data video yang dihasilkan o)eh karnera harus secara digital diubah ke dalam format rate dan direkam secara simultan pada kecepatan bandwidth dari 8 Kbps-4 Mbps, dan frame rate dari 1 fps – 30 fps (NTSC) / 25 fpbs (PAL)

b. Application Server Application Server merupakan tempat apkkasi software kamera, terdiri dari aplikasi fungsi control PTZ kamera, Capturing data Video, ntelIigence function, Recording and Playback function, serta fungsi —  fungsi lainnya yang menunjang operasional pemantauari dan pengontrolan kamera. c.

Storage Server Storage Server berfungsi sebagai tempat penyimpanan keseluruhan hasli perekaman kamera CCTV Kawasan Bandara Kualanamu, kurnpulan data tersebut harus dapat di transfer otomatis ke Disk Back up keesokan harinya ( 1x24 jam) secara periodik. Kapasitas storage server harus rnampu menampung data seluruh kamera minimal selama 1 ( satu ) bulan kalender. Sistem harus mampu menyimpan data perekaman menggunakan storage system yang sudah ada dan dapat diakses oleh semua client clerigan batasan otentifikasi tertentu.

d. Console Console berfungsi sebagai pusat pemantauan dari pengontrolan kamera dilokasi terpasang pada areal kawasan Bandara Kualanamu seperti Perimeter, Gateway, service Road, Parking Area, Cargo, PK-PPIK

lingkungan Perkantoran, Tower dan Security

Building sesuai dengarf fungsi software aplikasi dan intelligent software kamera terpasang. e. Wall Display Wall Display berfungsi sebagai On the Spot Display, dimana jika terjadi alert pada okasi kamera dilapangan akan mentrigger tampilan pada Consçle ke WaN Display. Tampilan Wall Display 1-arus dapat di atur satu tarnpilan perkih pada 4 monitor seainiess, ataupun satu Spot kamera pada tiap satu Monitor Wall Display. f.

Network Jaringan backbone berbasis pada tekhologi Fiber Optic dengan kemampuan 10 Gb agar mampu menienuhi kebutuhan jaringan back bone untuk sistern CcTV dengan kemampuan 25 fps/ PAL atau 30 fps I NTSC untuk setiap kameranya. Kabel fiber optic dan kabel istrik yang memWiki spesifikasi tanam langsung (direct burred) pada okasi tanam langsung tidak peru menggunakan subduct, tetapi pada okasi borring, menyeberang maupun iokasi terbuka ainnya harus menggunakan subduct.

g. Accessories Accessories disini merupakan suatu kelengkapan perangkat ataupun material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga didapatkan suatu sistem yang berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

5.2.2. Tiang, Pondasi & Aksesoris Tiang disini merupakan penyanggah ataupun tiang yang digunakan untuk rneletakkan Kamera Cclv di area kawasan dan perameter. Tiang Kamera Perimeter, Parkir, Gateway, Cargo, PK-PPK, dan Wilayah perkantoran, dengan spesifikasi minimal sebagai berikut a. Type = Tiang kamera b. Bahan = Galvanis c.

Tinggi S M

d. Pondasi = Kedalamari am3 e. Diameter Tiang = 6 x 4 x 3 mm

5.2.3. Converter Converter yang dimaksud mempunyal spesifikasi minimal sebagai berikut: -

Media Converter UIP to Fiber SC” Singie Mode

-

FX Single Mode: 15km (full duplex operation)

-

Dimensions: 10.5cm x 9.5cm x 2.5cm

-

Weight: 2948

-

Temperature:

Operating 0 to 50° C; Storage = -20° to 80° C Relative Humidity: 5% to 80% noncondensing - TX to FX singie mode media converter with SC fiber connectors

5.2.4. Outdoor Standing Panel Box Converter & Kerangka Bes Pada setiap tiang outdoor CCTV akan diberikar outdoor standing Panel Box untuk converter, sehingga perangkat converter atau pendukung lainnya CCIV outdoor, akan terlindungi dengan aman, ukuran panel box akan disesuaikan dengan ukuran converter dan adaptor, dli. Pada setiap panel box converter akan memifiki aksesoris/ kelengkapan

minimal antara lain converter, AC Adaptor, 1 bh Stop kontak deret serta 1 hh MCB 2 A, dan aksesoris lainnya.

5.25. Sumber Daya Listrik Sumber daya listrik yang dimaksud mempunyai kelengkapan untuk masing-masing panel distribusi antara lain: •

Panel Box ukuran (40 x 60 x 30) cm

•

1 bh MCCB 15 A,/220 V/lB kA, 4 Pole ex MG

•

4 bh MCB 4 A/220 V/S kA, 1 Pole

•

2 bh MCB 2 A/220 V/S kA,1 Pole

•

1 bh Surge Protective Devices

5.3. Perangkat lunak 5.3.1.Application Software 5.3.1.1.

Seluruh aplikasi pada sistem harus mendukung semua jenis teknologi koneksitas  jaringan lP termasuk LAN, WAN, VPN, Internet dan Wii-eless (WiFi).

5.3.1.2.

Software sistem CCTV harus memiliki kemampuan minimum:

5.31.2.1.

Intelligent Motion Detection;

5.3.1.2.2. Interlock Access Doorl trigger alarm; 5.31.2.3.

Alarm to Display Wail;

5.3.1.2.4. Flow direction alarm; 5.3.1.2.5. Fence line guarding meliputi a. Auto and Programahie recording; b. Alert if No Signal Occur; c.

Self Trouble Shootingl Diagnostic;

d. Authentication Mechanism (password; ID, user logon e. Audit Trails of Event and User activities; f.

Reporting (via SMS,HT,HP).

5.3.2. Operating System Operating system yang digunakan harus seperti yang ditawarkan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang cli persyaratkan dalam pekerjaan ini.

5.3.3. Antivirus Software Anti virus yang digunakari harus dapat mengaritisipasi kemungkinari virus, worm, Trojan dan sejenisnya yang dapat mengganggu stabilitas serta kinerja system Data Center. Anti virus yang digunakan harus mampu mengakomodasi sistem komputer jaringan.

5.3.4. Up-grade real shot manager Software terpasang harus cii upgrade dengan versi terbaru yaitu N series dan hasli up grade tersebut harus mampu mengoperasikan semua fitur yang ada di software series lama.

5.4. Uji Coba Setelah sistem terpasang seluruhnya, harus dilakukan uji coba secara keseluruhan dengan melakukan penampilan gambar dan beberapa kamera (rnaksimal 20 kamera), simulasi fungsi-fungsi dan sotware, perekaman data, copy data dan storage ke hardisk backup, pIayback data, dan restore data ke eksternal disk/cd/usb.

5.5. Furniture Furniture pada ruang kontrol harus menyesuaikan dengan design ruangan security buiding di Bandara Kualanarnu. Dimana Monitor 60” akan dipasang didinding dengan braketya, kemudian Monitor 20” akan disusun sedemikian rupa dengan workstationnya.

5.6. Kualitas Sistem Sistem harus dapat melindungi data video Han perekaman dan serangan yang beras& dan dalam jaringan (non-administrative user access) maupun serangan dan luar janingan (network access).

5.7. Sistem Kantrol Sistem harus dapat ditampilkan ke dalam CCTV Surveilence System yang tenletak di Security Building Bandara Kualanarnu. lntegrasi meiiputi sistem storage; core switch dan sistem Wall Display.

5.8. Kelengkapan Penawaran Proposal penawaran harus delengkapi dengan Tabel Kesesuajan (Tabel of Compliance) yang ditanda tangani dan cap perusahaan seperti contoh berikut : No

•

Requirement/ yang dipersyaratkan Spesifikasi teknis minimum yang diminta

Proposed/ yang ditawarkan Spesifikasi yang ditawaran

Index/ponter

QTY/ Jumlah

No. halaman atau paragraph pada brosur yang sesuai dengan spek. Yang ditawarkan dan pada brosur diberi tanda

Complmnet/ Kesesuaian Comply or Not Comply or Deviation (+/-)

Proposal penawaran dilengkapi dengan Daftar Konfigurasi Perangkat yang dilengkapi dengan Part Number masing-masing perangkat maupun modul yang menyertainya.

•

Menyertakan surat dukungan dan principal dan atau distributor resrni di Indonesia untuk peralatan — peralatan khususnya Kamera CCTV, Software Aplikasi, Layar Monitor Utama, Server, Storage dan PC Client, Perangkat Jaringan data, UPS sedangkan seain tersebut diatas jika ada, maka akan merupakan nilai tambah tersendiri.

•

Menyertakan surat dukungan dan principal dan atau distributor resmi di Indonesia, bahwa yang bersangkutan telah memiliki pusat pelayanan puma jual (Service Centre) di Indonesia yang berpengalaman lebih dan S tahun untuk produk yang ditawarkan atau sejenisnya, dan sanggup membenikan service hingga rnasa jaminan berakhir, khususnya untuk kamera dan aplikasi CCTV.

•

Proposal penawaran harus dilengkap dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi a) Bar Chart Jadwal pelaksanaan pekerjaan. b) Gantt Chart / Network diagram detail pelaksanaan pekerjaan. c) Penjelasan urutan dan rincian pelaksanaan pekerjaan. d) Struktur organisasi pelaksana lapangan, Nama personil dan uralan tugas masingmasing fungsi. e) Daftartenaga pelaksana pekerjaan dilengkapi dengan CV, copy ijasah dan sertifikat keahlian.

Pasal 6 SPESIFIKASI TEKNIS 6.1. Access Switch Spesifikasi minimum Acsess Switch ad&ah sebagai berikut: •

Stackable switch up taB units per stacked

•

10/100/1000 Mbps RJ-45 = Lihat SQ

•

Routing Protocol IPV4 Static,RIP

•

Routing Protocol IPV6 = Static,RlPng

•

Switch ini harus mengakomodasi seluruh koneksi user dan menyediakan uplink via Gigabit Ethernet ke Distribution switch

•

Memiliki ukuran sesuai standard rack mounts 19”.

•

Auto sensing port 10/100 Base-i x.

•

Dilengkapi 4 port GE untuk uplink yang diiengkapi dengan SFP 10/100/1000 Base

•

T atau 1000 Base SX atau 1000 Base LX

•

Support stacking with lOGE connectivity

•

Metro Ethernet (0-in-U)

•

Ethernet CAM IEEE 802.lag

•

Support 4.000 VLANs

•

Mampu mengakomodasi minimai 16,000 MAC address

•

QoS and Traffic Management

•

Merniliki kemampuan QoS pada setiap portnya.

•

Mampu mendukung penerapan 005 berbasis IEEE 802.lp dan diffserv (DSCP).

•

GMP snoopngv1/2/3

•

Mendukung one-to-one backup power suppiv (AC and/or DC) with redundant and hotswap

6.2. Kabel Fiber Optik •

Terdiri dari kabel Fiber optik singie mode cables 1310 nm 96 core otudor 6652-Duct type

•

Harus mernenuhi standar spesifikasi ANS/EIA/TIA setara

•

Harus dapat diintegralkan arus dengan kabel/ system yang telah terpasang sebelumnya.

•

Operating temperature range: -20 degree C to 85 degree C

•

Attenuation : 0.21 db/km at 1.310 nm (singlemode)

6.3. Rack Server Spesifikasi minimum Rack Server (42 U), dan Rack Access Switch (15 U), antara lain: •

19” 800mm X 800mm

•

Depth of at least 800mm

•

Steel front door (vented) with lock

•

Steel rear door (vented) with lock

•

Removable side panels (vented)

•

Minimum 2 x 10 position power strip with circuit breaker;

•

Memiliki rack air flow kit/fans with guards assembly untuk kernudahan sirkulasi udara.

•

19” mourning rails c/w cage -nuts

•

Adjustable systems/rubber feet

•

Vertical cabie management ring

6.4. Server Spesifikasi minimal CCTV Server, sebagai berikut •

Form Factor: Rack (2U), (3.5-inch).

•

Number Of Processor: 1 processor Intel Quad Core.

•

Processor Type: 1 Quad-Core lntel Xeon® E5606 (213 GHz, 1056 FSB. 8MB).

•

Memory : Mm. 4 GB FBD PC2-5300, Fully Buffer DIMMs (FOB), Online Spare

•

Memory Capabilities, Up to 192 GB of memory is available.

•

DVD ROM available.

•

DataStorage Internal Drive Support: 5FF hot swap hard drive, 2 x HP 146GB 3G

•

SAS 10K 5FF SP HDD - HOT Swap, Small Form Factor Harddisk (2.5).

•

Four available PD-Express slots for expansion.

•

Storage Controller: Integrated Storage SAS Controller

•

NEC : Two Embedded Multifunction Gigabit Server Adapters (10/100/1000 Base T Ethernet).

•

RAID 0/1 support

•

VGA Adapter: Integrated Matrox G200eV with 16MB DDR2-25C’MHz SDRAM

•

I/O: lx Serial Port, USB 2.0 Ports 5 total: 2 front1 2 back, 1 internal, 2 x Network RJ-45, lx PS/2 Keyboard dan Mouse,

•

Power Supply Redundant Hot Swap Power Supply.

•

Fan System : Redundant Hot Swap Fan.

6.5. Kamera

Kamera CCTV rnempunyai minimal spesifikasi sebagai berikut: a. IP PTZ Color Dome Outdoor Rousing ndal + Bracket (Outdoorl Perimeter); V b. Outdoor Housing harus satu merek dengan kamera agar mendapatkan kemudahan pada saat instalasi dan maintenance karena sudah dipersiapkan dengan benartanpa harus melakukan modifikasi; V c.

Camera yang digunakan disarankan dan merek yang sudab terkeral di ingkungan video surveillance yang berasal dan Amerika Serikat, j patidan atau Eropa;

d. lP PTZ Color Dome Indoor Housing + Bracket (Indoorl Cargo Buildng); e. 1/4” ExViewHAD Progressive scan CCD;V f.

Lens 3.6-104.4mm/F1.43 auto iris, autofocus;

g. Zoom 29x optical zoom, 12x digital zoom; h. Two way with multi connector cable; i.

100 Preset 360 rotate, 180 tilt;

 j.

P66 outdoor housing;jf

k. AC/DC, High PoE IEEE 802.3at; — cnluftrju l.

Heater dan Blower; —* outdoor

m. Sensor 14.8 Inch, 3 Megapixel; n. Horizontal Wide viwing angel mm 55 deg, HorzontaI T&e viwing angle 3 deg; o. Resolution: 1920x 1080 pixel (Full HD); p.

Minimum lllmunitation :2 ux in color mode, 0.1 Lux in B/W mode;

q.

Iris: Automatic I Manual, Focus: Manuall Auto;

r.

White balance Auto-tracing / Manual/ One-push;

s.

Min. 20 x optical zoom lens & lOx eiectronic zoom;

t.

Pan 340 deg, 300 deg/sec, Tilt- 90 deg -/+15 Deg, 300deg/sec;

u. Present position >100, Tour >3 setting; v. Day/Night, Wide-Dynamic; w. Built-in Network Interfance (lOBase —T/100 Base-Tx)l i Camera; x.

CODEC H.264/MPEG4/JPEG, Mempunyal AC adaptor.

6.6. Workstastion (Operator & Mimic Panel)

a. Processor Intel Core 7 b. Operating Original Windows Vista/ Windows 7/setara c.

Clock Speed Mm 3.0 GHz

d. Memory : Mm. 3 GB DDR3 e. Hard Drive :320GB f.

Network Interface 10/100/1000 Base T Ethernet

g. Removable Media DVD RW h. I/O Slots USe 2.0, Serial. Audio, VGA, PCIe, PCI i.

Video Card 3D Graphic 256 MB (Not Shared), 2xDVI D/HDMJ

6.7. Storage Area

a. Memiliki dual redundant active-active controller. b. Tidak memiliki single point of failure (array controfler. power supply, fan, backplane, cache memory, dil). c.

Sistem storage modular yang dapat mengupgrade controler tanpa membuang disk drive yang existing yang sudah ada.

d. Dapat rnentoleransi sejuiniab 2 disk failure. e. Kapasitas storage terpasang,61 Raw dengan Sata 7200 rpm 2-O -a f.

Kapasitas storage dapat ditingkatkan sarnpai mencapal 240 Disk dalam satu array

g. Semua licence harus diberikan unlimited (tidak dibatasi per-TB) untuk waktu kedepan, yaitu isensi SCSI, CIFS, (windows file sharing) Snapshot, Thin Provisioning, deduplication, compresion licence dan direct connection to tape (serverless backup) h. Memiliki total cache minimal 8 GB dan dapat diupgrade dengan technology intelligent eaching i.

Memiliki minimal 4 port 10Gbps untuk ISCSI dan CIFS (windows file sharing), dan flexible menggunakan cooper atau optical cable, ditambah SFP dan cable opticnya LC/LC 15m.

 j.

Memiliki minimal 4 port FC 4Gb/s untuk dihubungkan ke Tape.

k. Memiliki kemampuan untuk upgrade firmware controller. l.

Support Multiple OS Opensystem: Windows server, Unix server dan Linux server.

m. Support konfigurasi SAN dan NAS tanpa adanya tambahan hardware lain. n. Support redundant swapable controler, coolingfan dan power supply.

o. Support dynamic reconfiguration; dapat membesarkan atau mengecilkan volume secara online (on the fly). p. Termasuk lisensi snapshot dengan minimal kapasitas. q. Support minimum 24 snapshot copy per volume. r.

Feature yang ada di storage tidak memakai Third Party (non OEM Product).

s.

Garansi unit 3 Tahun, termasuk; 24x7 web access, 24x7 telephone atau webcase support, Auto Support.

6.8. Software Aplikasi

a. Software aplikasi harus merupakan suatu solusi lengkap dan merk produk yang sama dengan kamera, yang mampu melayani satu hingga ratusan kamera dan dapat dilakukan penambahan kamera secara unit per unit. b. Software aplikasi harus berdasar pada Open Architecture. c.

Software aplikasi harus memiliki lisensi yang tidak melekat kepada serial number dan kamera nielainkan berdasarkan juiniah kamera terpasang (chanriei license)

d. Perekaman gambar harus dapat diatur berdasarkan Video Quality (resolution, frame rat, bit rate, image quality). Recording Mode (Continous, on-alarm, manual) dan Time & Date (Daily, Weekly, from to). e. Aplikasi harus dapat merekam kamera dengan resolusi 1920x1080 (Full HD) f.

Aplikasi harus dapat menerirna dual streaming yang berbeda dan saw kamera, saW streaming dengan kualtas menengah atau rendab dapat digunakan untuk continuos recording dan satunya digunakari untuk Alarm recording dan monitoring dengan kualitas yang lebih tinggi.

g. Software aplikasi harus tetap dapat melakukan perekarnan dan kamera ybs, meskipun sedang dilakukan playback hasil rekamarinya. h. Rekaman hams mengandung time code (tanggal dan waktu) perekaman sebagai metadata, yang memberikan hasil rekaman yang otentik, bukan superimpose di atas video yang bias di edit. i.

File rekaman harus tidak mudah di akses dan di playback oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

 j.

Software aplikasi harus mernpunyai kemampuan override rekamari yang lama jika storage telah penuh.

k. Software aplikasi harus mampu mencari rekaman berdasarkan:

l.

-

Nama kamera

-

Waktu (tanggal/jam)

-

Jenis rekaman (continuos/ alarini manual recording)

Software aplikasi harus dapat rnengirimkan dan menerima data, command & control messages menggunakan protocol TCP/IP.

m. Software apilkasi harus memiiiki inodul minimum sebagal berikut: -

System Server-Client

-

Archiver (restore, redundant, remote, player)

-

Retrieve data

-

Virtual Matrix

-

Administration Tools

-

Configuration Tools (save-restore configuration)

-

Live Viewer

-

Reporting (Statistic, quiprnent condition, user activity)

n. Jika terjadi lost signal, software aplikasi harus dapat mendeteksi kejadian tersebut dan memberikan peringatan (alert) kepada operator. o. Jika terjadi kamera ditutup dengan sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka software aplikasi harus dapat mendeteksi dan member peringatan (alert) kepada operator. p. software aplikasi harus memiliki kemarnpuan menampilkan garnbar pada kamera yang sama untuk operator yang berbeda dan masing-masing operator dapat melakukan pengontrolan (pause, play, skip, forward, skip backward) tanpa mempengaruhi kemampuan operator pada kamera yang sarna. q. Pengontrolan kamera dan GUI software aplikasi minimal harus mampu

r.

-

Menggerakkan kamera pan-tilt-zoom

-

Memilih salah satu preset position

-

Memilib salah satu patrol

-

Mengatur pencahayaan (exprosure)

-

Mengaktifkan day/night

-

Mengaktifkan Back Light Compesation

Software aplikasi harus dapat menampilkan hingga 16 gambar pada satu halaman layar monitor secara bersamaan dan 32 gambar (minimal pada resolusi 640x480) pada dua

halaman Iayar monitor menggunakan Video Card Dual Screen dengan performance masing-masing 12 image per detik. s.

t.

Software aplikasi harus memiliki kemampuan analytic: -

Fence line guarding

-

Enter/exit forbidden area

-

Moving object

Software aplikasi merniliki kerriampuan minimum -

Intelligent Motion Detection

-

intruder Alert

-

Alert If No Signal Occur

-

Self Trouble Shooting/ Diagnostic

-

Authentication Mechanism (password, ID, User logon)

-

Audit TraUs of Event dan User Activities

-

Reporting (Via-Email)

u. Software harus memiliki system mimic board (map) yang dapat menampilkan secara cepat dan tepat titik lokasi terjadinya gangguan keamanan maupun teknis peralatan dalarn cakupan area pemantauan system CCTV.

6.9. LCD Display 60” professional Grade

-

AspectRatio

: 16:9

-

Resolution

: 1920 x 1080 (Full HO)

-

Color Depth

: 1.06 bilion

-

Brightness

: 700cd/rn2

-

Contrast Ratio

: 1000.1 (typ)

-

Respone Time

: 9 ms(G to C typ)

-

Mouthing + Braket

: Included

-

Viewing Angel

: Min . 1700 Horizontal / Vertical

-

Input Sport

: DVI-D atau HDIni

6.10. LCD Monitor 20” -22”

-

Aspect Ratio

: 16: 9

-

Resolution

: 1920x 1080 (Furl HD)

-

Color Depth

: Min 16.7 Million

-

Contrast Ratio

: Miii 16000:1 (dynamic)

-

Respone Time

: 5 ms

-

Mouthing

: Table standl Walimount Included

-

Input Sport

: DVi-D atau HDMI

6.11. Workstation

-

Processor

: Intel i3

-

Operating5ystem

: Original Windows 7 Business

-

Clock Speed

: min . 2.5 Ghz

-

Memory

:Min2GB

BAB II INSTALASI, TRAINING & PENUTIJP Pasal 1 INSTALASI DAN TRAINING

1.1. INSTALASI

1. Pihak pelaksana pekerjaan harus menunjuk seorang penanggung jawab pekerjaan guna berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan dan pihak —  pihak terkait di perusahaan/ di lapangan. 2. Dalam pelaksanaan pekerjaan ni, pelaksana pekerjaan diwajibkan untuk menjaga agar tidak mengganggu operasional/kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi pemasangan/ instaIas 3. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan koordinasi dengan Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk &eh pemberi pekerjaan. 4. Dalarn pelaksanaan pekerjaan, tenaga-tenaga dan pelaksana wajib memakai identitas yang dikeluarkan oeh pemberi pekerjaan. Untuk itu sebelum pelaksana melakukan pekerjaan, wajib melapor kepada petugas yang ditunjuk oleh pemberi pekerjaan. 5. Seiuruh biaya penggantian/ perbaikan kerusakan yang terjadi pada hardware dan perangkat lunak yang baru rnaupun yang terpasang selama pelaksanaan pekerjaan akibat keIaaian pelaksanaan pekerjaan, menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan. 6. Pelaksana harus menyediakari sendri ruang kerja (project office) dan gudang peralatan bagi pelaksana yang berlok& di dalam Iingkungan bandara. 7. Kontraktor akari menyusun sistem konfigurasi seperti yang diuraikan benikut mi. Persyaratan teknik yang diuraikan disini merupakan persyaratan minimum, apabila ada hal-hal yang belum tercangkup di dalarnnya tetapi dianggap perlu untuk ditambahkan atau direvisi, maka pemborong wajib untuk nielaksanakannya. 8. Sistem baru akan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk suatu sistem fungsionalsepenuhnya. Kontraktor juga akan mensuplai semua aksesonis seperti patch cables, connectors, adapters, termination equipments yang dibutuhkan untuk interkoneksi semua peraiatan termasuk peralatan di Iokas dalam area yang telah ditentukan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.

1.2. PELATIHAN (Training) 1.2.1. Materi Training

Untuk bagian pemeliharaan sistem jaringan dan CCTV yang telah ditunjuk dan PT (Persero) Angkasa Pura II mendapatkan materi sebagai berikut ir’i basic desain sistem

CCTV, operasional dan maintenance, penanganan masalab, IT dan control system, sistem jaringan, perbaikan dan pendeteksian kerusakan, instalasi, set up, dan rnennelihara software sistem operasi dan aplikasi. Operator peralatan pemerharaan sistem jaringan dan Cclv mertdapatkan meteri training pengoperasian, pencanian kerusakan (Trouble shooting) dan pencarian data. Pelaksana pekenjaan harus terlebih dahulu menyanipaikan secara tertulis materi dan jadwal pelatihan selambat-lambatnya 2 (dua) rninggu sebelun-i pelaksanaan pelatihan tersebut.

1.2.2. Tahapan Pelatihan 1.2.2.1 Factory Training

Tujuan pelatihan ialah rnemberikan pemahaman dan keahllan kepada peserta pebtihan tentang system design, system function, system operation & limitation, standard operation procedure, maintenance and trouble shooting. Pelatihan dilakukan di lokasi pabrikan sebeftjni pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT).

1.2.2.2 Onsite Training

Pengenalan peralatan, pengoperasian, pemeliharaan, trouble shooting dan analisa kerusakan serta perbaikan di mana training ni dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan untuk para staf pelaksana yang telah ditunjuk oleh PT (persero) Angkasa Pura II.

1.2.2.3 Peserta Training

•

Pengadaan Sistem jaringan a. Peserta factory training berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) PMU P3 CBG, 1(satu) EEME pusat, 1 (satu) orang kantor cabang, 2 (dua) operator. b. Peserta onsite training berjumlah 15 (lima belas) orang.

•

Pengadaan CCTV a. Peserta factory training berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) PMU P3 CBG, 1 (satu) EEME pusat, 2 (dua) orang kantor cabang, 1 (satu) PIU Kualanamu b. Peserta onsite training berjuiniah 15 (lima belas) orang.

1.2.2.4 Sertifikat Training Setelah melakukan pelatihan, pelaksana pekerjaan harus mernberikan sertifikat kepada para peserta training yang telah mengikut training dan mempunyai kemampuan sebagai pelaksana pemeliharaan maupun perbaikan untuk peralatanperalatan tersebut.

1.2.2.5 Biaya Factory Training (FT) Pelaksana pekerjaan harus mempersiapkan biaya pelaksanaan factory training berikut pemberian uang saku dan kebiituhan ainnya selama pelatihan bagi para peserta pelatihan, dimasukkan ke dalam penawaran harga, yang dispesifikasikan sebagai berikut: a. Tiket perjalanan udara kelas ekonomi dan Jakarta ke lokasi pabnikan pulang pergi, b. Akomodasi minimum di hotel bintang 3 selama pelaksanaan Factory Training. c.

Biaya makan siang dan makan malam selama pelaksanaan Factory Training.

d. Transfer dan bandara ke hotel e. transport iocal dan dan ke hotel/factory f.

Uang saku peserta sebesar USD250 per han per peserta.

g. Biaya pembuatan paspor setiap peserta h. Biaya pembuatan visa setiap peserta i.

Biaya pernbayaran fiscal setiap peserta

 j.

Semua bahan material pelatihan

k. Semua biaya yang diperiukan untuk peiaksanaan pelatihan.

1.2.2.6 Biaya On Site Training Pelaksana harus mempersiapkan biaya pelaksanaan On Site Training sebagai berikut pemberian uang saku dan kebutuhan lainnya selama pelatihan bagi para peserta

pelatihan, dimasukkan ke dalam penawaran harga, yang dispesifikasikan sebagai berikut: a. Uang saku peserta sebesar Rp. 200.00000 per han per peserta. b. Semua bahan material pelatihan. c.

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan (sewa ternpat, konsumsi, dll).

1.2.2.7. Uji Coba (Testing) Pengujian terhadap peralatan yang akan dipasang diperlukan beberapa uji coba oleh Pelaksana Pekerjaan dengan diektahui oleh Pemberi Pekerjaan. Dan hasil dari uji coba ini dibuat dalam Berita Acara Uji Coba. Supplier harus menyediakan sebuah lingkungan virtual 3D untuk menguji semua low and high level controls software. Mesin pengujian virtual 3D harus dikembangkan dan dimiliki sendiri oleh supplier.

1.2.2.8. Site Acceptance Test 1. Pemeriksaan terhadap peralatan seluruh peralatan di lokasi pemasangan meliputi : a. Kesuaian jumlah dan spesifikasi berdasarkan kontrak b. Fungsi system jaringan dan cctv c.

Pmeriksaan terhadap pekerjaan instalasi

d. Uji coba system setiap perlaatan e. Surat garansi dari pihak pabrikan 2. Pengujian dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebanyak 4 (empat) orang dari pusat dan 4 (empat) orang dari cabang. Masingmasing terdiri dari : a. 2 (dua) orang dari unit ST Kantor Pusat b. 1 (Satu) orang dari unit pengguna (user) kantor pusat c.

1 (satu) orang dari uni Inventory & Fixed Asset Kantor Pusat

d. 2 (dua) orang dari teknik kantor cabang e. 1 (satu) orang dari unit operasional (user) kantor cabang f.

1 (satu) orang dari unit perlengkapan kantor cabang

1.2.2.9. Factory Acceptance Test (FAT)

1. Uji terima terhadap peralatan di lokasi pabrik oleh pelaksana pekerjaan bersama pemberi pekerjaan. FAT dilaksanakan sebelum dilakukan pengepakan dan pengiriman barang. Pemeriksaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : a. Spesifikasi teknis peralatan yang terdiri dari jenis,t ipe dan serial number b. Tes dan uji coba fungsi peralatan 2. Pengujian dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PT (persero) Angkasa Pura II sebanyak 2 (dua) orang. Masing-masing terdiri dari : a. 1 (satu) orang dari Manajemen Angkasa Pura II b. 1 (satu) orang teknik terkait dari Angkasa Pura II 3. Sebelum melaksanakan uji coba, pelaksana pekerjaan harus mencantumkan jadwal pelaksanaan yang meliputi jadwal perjalanan, pabrik tempat pelaksanaan, hotel tempat menginap termasuk transit dan materi uji coba selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.

1.2.2.10. BIaya Factory Acceptance Test (FAT) Pelaksana pekerjaan harus mempersiapkan biaya pelaksanaan Factory Acceptance test berikut pemb erian uang saku dan kebutuhan lainnya selama pelaksanaan bagi para peserta FAT, dimasukkan kedalam penawaran harga, yang dispesifikasi sebagai sebrikut : a. Tikat perjalanan udara kelas Bisnis dari Jakarta ke lokasi pabrikan pulang pergi b. Akomodasi minimum di hotel bintang 4 selama pelaksanaan FAT c.

Biaya makan siang dan makan malam selama pelaskanaan FAT

d. Transfer dari bandara ke hotel e. Transport local dari dan ke hotel factory f.

Uang sakut peserta sebesar USD 350 per hari peserta

g. Biaya pembuatan paspor setiap peserta h. Biaya pembuatan visa setiap peserta i.

Semua bahan material FAT

 j.

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan FAT

1.2.2.12. Biaya Site Acceptance Test Pelaksana harus mempersiapkan biaya pelaksana Site Acceptance Test berikut pemberian uang sakut dan kebutuhan lainnya selama pelaksanaan bagi para peserta, dimasukkan ke dalam penawaran harga, yang dispesifikasikan sebagai berikut : a. Uang sakut peserta sebesar 450 ribu per hari per peserta b. Semua bahan material Site Acceptance Test c.

Semua biaya yang diperlukan untuk pelasanaan Site Acceptance Test

1.2.3. Serah terima Pekerjaan Pekerjaan tersebut harus selesai seluruhnya dan diserahkan untuk pertama kalinya pada waktu system telah beroperasi. Pemberitahuan penyerahan pekerjaan, harus di nyatakan secara tertulis oleh pemborong dengan menyebutkan secara tertulis oleh pemborong dengan menyeb utkan tanggal penyerahan yang dikehendaki, dalam waktu 1 minggu sebelum penyerahan yang dikehendaki kepada Manajemen Konstruksi. Jika pekerjaan telah memenuhi syarat, maka Manajemen Konstruksi akan menerima pekerjaan tersebut untuk yang pertama kali, dinyatakan secara tertuilis dalam Berita Acara Penyerahan Pertama.

Pasal 2 PENUTUP Apabila terdapat hal-hal yang belum tertuang dalam RKS ini dan dikemkudian hari ternyata sangat dibutuhkan, maka pelaksanannya akan diatur dalam lembaran tambahan yang perlu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Tangeran, 5 Juni 2012 Engineering Manager of PMU

Planning Manager of PMU

PENGEMBANGAN BANDARA PT AP. II

PENGEMBANGAN BANDARA PT. AP II

MAKMUN LAKONI

YOSSUWAGIONO

Mengetahui & Setuju, HEAD OF PMU PENGEMBANGAN BANDARA PT. AP. II