Disampaikan oleh: Disampaikan Budiharta
1. Tujuan Pendidikan HAM
Pendidikan akan pembelajaran HAM bertujuan: a. Mempromosikan atau mensosialisasikan HAM agar setiap manusia dapat menyadari hak-hak asasi yang dimilikinya. b. Agar setiap manusia mempunyai akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. c. Agar setiap manusia dapat melindungi HAM bagi dirinya sebagai manusia seutuhnya terhadap pelanggaran HAM yang dapat berwujud penindasan, eksploitasi maupun saling menghilangkan manusia lainnya.
2. Pengertian
Hak asasi manusia dirumuskan secara umum sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia.
Hak-hak asasi ini merupakan hak-hak yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap orang bukan karena diberikan oleh negara tetapi melekat pada diri setiap orang karena ia adalah manusia ciptaan Tuhan.
Pada dasarnya manusia mempunyai hak asasi untuk:
a. b. c. d. e. f. g.
Hak untuk hidup Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani Hak untuk diakui sebagai pribadi dengan persamaan hak di depan hukum Hak reproduksi Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk tidak disiksa Termasuk di dalamnya adalah hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak sipil dan politik.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdiri dari 30 pasal yang berisikan hak universal yang diakui dunia dan telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang tahunannya tahun 1948. Karena deklarasi ini merupakan produk hukum PBB maka DUHAM mengikat negara-negara di dunia dan sudah diratifikasikan oleh negara-negara lain.
Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai anggota PBB, Indonesia juga telah meratifikasikan dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
Rakyat Indonesia harus berbangga bahwa sebelum PBB mendeklarasikan HAM pada tahun 1945, ternyata hak asasi manusia telah mendapat perhatian dalam UUD 1945, antara lain dalam pasal 27,pasal28, pasal29,pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.
Akses Perempuan dalam HAM dan Hukum lainnya Pasal 27 UUD 1945, yang memberikan jaminan adanya persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan lakilaki di dalam hukum maupun pemerintahan. Pasal 28 UUD 1945, juga menjamin adanya hak berserikat, menyatakan pikiran baik lisan maupun tulisan. GBHN tahun 1999 ditekankan pada program nasional tentang pemberdayaan perempuan harus memperhatikan isu-isu berkaitan dengan HAM perempuan, politik dan hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap waninta.
Mengenal hak-hak anak
Pengertian dan Ciri-ciri anak
Menurut UU RI No.23 tahun 23 pasal 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Secara psycho sosial anak adalah orang yang belum mampu bertanggung jawab atas dan terhadap dirinya sendiri. Anak masih berada di bawah tanggung jawab orang lain, apakah keluarga (orang tua/kerabat/sudara) masyarakat, pemerintah (negara)
Ciri-ciri anak antara lain: a. b. c. d. e. f. g. h.
Masih tergantung atau memerlukan bantuan orang dewasa Mengalami masa pertumbuhan, artinya fisik/jasmani/ ranganya masih bertambah besar dan tinggi Mengalami masa permbangan, artinya potensi kecerdasan atai fikirannya senantiasa meningkat Sedang dalam masa belajar, ditandai dengan kemampuannya untuk tahu banyak hal Senang bergaul, berkumpul dan bermain dengan teman seusianya, sebagai sarana belajar dan bersosialisasi Biasanya mempunyai cita-cita masa depan yang tinggi Suka mengidentikkan dirinya dengan tokoh idola/pujannya Berusaia di bawah 18 tahun
Hak-hak anak
a. Segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir, yang disebut hal asasi manusia, contoh hak hidup b. Segala yang yang menimbulkan kewajiban terhdap oang lain sekaligus menimbulkan kewajiban terhadap pemilik hak tersebut agar tidak melanggar hak-hak orang lain yang sama Pemenuhan hak-hak anak bukan hanya berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, tempat tinggal) tetapi juga mencakup pelayanan semua aspek yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik.
Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, setiap anak tanpa memandang ras, suku, bangsa, jenis kelamin, asal-usul ketururan, agama maupun bahasa mempunyai hak-hak sebagai berikut; a. Hak atas kelangsungan hidup, mencakup: hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan kesehatan. b. Hak untuk berkembang, mencakup: hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan khusus c. Hak perlindungan, mencakup: perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan agama d. Hak partisipasi, mencakup: kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, serta hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.
Kesepakatan hukum Internasional tenang Hak Asasi Perempuan yang harus dilindungi/ditegakkan.
Hak politik dan sipil Hak ekonomi, sosial dan kebudayaan Hak untuk tidak diberlakukan secara diskriminatif Hak untuk bebas dari tindakan penganiyaan dan perlakuan kejam Hak bebas dari perbudakan Hak bebas dari eksploitasi Hak memperoleh pendidikan Hak untuk memperoleh upah yang sama Hak kesamaan tanggung jawab dalam rumah tangga Dll.
Kekerasan terhadap perempuan
Budaya patriarkat, yang menempatkan laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan dalam rumah tangga atau lingkungan keluarga Sosial ekonomi; perempuan yang tidak mempunyai posisi dan pendapatan sendiri harus tergantung dari suami, saudara laki- laki, paman, bahkan janda-janda juga masih tergantung pada mertua atau keluarga suami. Stereotip; perempuan sendiri merasa tidak berdaya dan harus patuh pada suami atau menganggap dirinya selalu berada di bawah asuhan dan tanggung jawab laki-laki
2. Kekerasan pada masa perang atau masa konflik Dalam setiap peperangan atau konflik perempuanlah yang paling mengalami penderitaan dan kerugian material maupun psikis.
Selain harus menanggung penderitaan keluarga juga penderitaan sendiri karena perkosaan, penganiayaan, kehilangan harta benda, keluarga terpecah belah maupun kehilangna tempat tinggal.
Contoh paling mencolok dapat disimak dari peristiwa konflik beberapa waktu lalu, yang akibatnya masih dirasakan sampai sekarang.
3. Ketidaksetaraan gender
Pengertian gender selalu dikaitkan dengan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki bukan perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi biologis. Yang terjadi pada kekerasan ini adalah perempuan tidak memperoleh kesempatan dan akses yang sama dalam jabatan atau peranan yang sama dengan laki-laki. Akses perempuan selalu dibatasi dan dihalangi
Jika ada tugas, maka perempuan diberi pekerjaan yang lebih banyak dalam kondisi dan posisi yang sama dengan laki-laki
