PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang
:
bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 ahun !"#4 tentang tentang Peraturan Peraturan Pelaksana Pelaksana $ndang%$ndang $ndang%$ndang Nomor 6 ahun !"#4 tentang &esa' sebagaimana telah diubah dengan dengan Peratu Peraturan ran Pemeri Pemerintah ntah Nomor Nomor 47 ahun ahun !"# !"# tentang Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 43 ahun !"#4 tentang Peraturan Pelaksana $ndang%$ndang Nomo Nomorr 6 ahun ahun !"#4 !"#4 tent entang ang &esa &esa'' ma maka ka dalam alam *engalokasian' *embagian dan tata +ara alokasi dana desa *erlu membentuk Peraturan ,u*ati tentang lokasi &ana &esa-
Mengingat
: #-
Pasal #. ayat (6) (6) $ndang%$ndang&asar Negara /e*ublik 0ndonesia ahun #941
!-
$nda $ndang ng%$n %$nda dang ng Nom Nomor or !7 !7 ahu ahun n #99 #99 ten tenta tang ng Pene Peneta ta*a *an n $ndang $ndang%$nd %$ndang ang &arura &aruratt Nomor Nomor 3 ahun ahun #93 #93 tentan tentang g Pembentukan &aerah ingkat 00 di 2alimantan (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun #93 Nomor 9) sebagai $ndang $ndang%$nd %$ndang ang (embar (embaran an Negara Negara /e*ubl /e*ublik ik 0ndone 0ndonesia sia ahun #99 Nomor 7!' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor #.!")1
3-
$nda $ndang ng%$ %$nd ndan ang g Nomo Nomorr #7 ahu ahun n !""3 !""3 tent tentan ang g 2euan 2euanga gan n Negara (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !""3 Nomor 47' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 4!.6)1
4-
$ndang%$ndang Nomor # ahun !""4 tentang Perb Perben enda daha hara raan an Nega Negara ra (em (emba bara ran n Nega Negara ra /e*u /e*ubl blik ik 0ndo 0ndone nesi sia a ahun ahun !""4 !""4 Nomo Nomorr ' amb ambaha ahan n emb embara aran n Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 43)1
-
$ndang%$ndang Nomor # ahun !""4 tentang Pemeri Pemeriksa ksaan an Pengel Pengelola olaan an dan anggu anggungj ngjawa awab b 2euanga 2euangan n Negara (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !""4 Nomor 66' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 44"")1
6-
$ndang%$ndang Nomor 6 ahun !"#4 tentang &esa (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"#4 Nomor #!6' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 49)1
7-
$ndang%$ndang Nomor !3 ahun !"#4 tentang Pemerintahan &aerah (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"#4 Nomor !44' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor .7) sebagaimana telah diubah bera*a kali terakhir dengan $ndang%$ndang Nomor 9 ahun !"# tentang Perubahan 2edua tas $ndang%$ndang Nomor !3 ahun !"#4 tentang Pemerintahan &aerah (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"# Nomor .' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 679)1
.-
Peraturan Pemerintah Nomor . ahun !"" tentang Pengelolaan 2euangan &aerah (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"" Nomor ##"' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 47.)1
9-
Peraturan Pemerintah Nomor 79 ahun !"" tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah &aerah (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"" Nomor #"' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 4.)1
#"- Peraturan Pemerintah Nomor 43 ahun !"#4 tentang Peraturan Pelaksanaan $ndang%$ndang Nomor 6 ahun !"#4 tentang &esa (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"#4 Nomor #!3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 ahun !"# tentang Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 43 ahun !"#4 tentang Peraturan Pelaksanaan $ndang%$ndang Nomor 6 ahun !"#4 entang &esa (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"# Nomor #7)1 ##- Peraturan Pemerintah Nomor 6" ahun !"#4 tentang &ana &esa yang ,ersumber dari nggaran Penda*atan dan ,elanja Negara (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"#4 Nomor #6.' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor .) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor !! ahun !"# tentang Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 6" ahun !"#4 tentang &ana &esa yang ,ersumber dari nggaran Penda*atan dan ,elanja Negara (embaran Negara /e*ublik 0ndonesia ahun !"# Nomor ..' ambahan embaran Negara /e*ublik 0ndonesia Nomor 694)1 #!- Peraturan Menteri &alam Negeri /e*ublik 0ndonesia Nomor ### ahun !"#4 tentang Pedoman eknis Peraturan &i &esa1 #3- Peraturan Menteri &alam Negeri /e*ublik 0ndonesia Nomor ##3 ahun !"#4 tentang Pengelolaan 2euangan &esa1
#4- Peraturan Menteri &alam Negeri /e*ublik 0ndonesia Nomor ##4 ahun !"#4 tentang Pedoman Pembangunan &esa1
Meneta*kan
:
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA -
,, 0 2N$N $M$M Pasal # &alam Peraturan ,u*ati ini yang dimaksud dengan: #- &aerah adalah 2abu*aten 2utai 2artanegara!- Pemerintah &aerah adalah 2e*ala &aerah sebagai unsur *enyelenggara *emerintahan daerah yang memim*in *elaksanaan urusan *emerintahan yang menjadi kewenangan otonom3- 2e*ala &aerah selanjutnya disebut ,u*ati adalah ,u*ati 2abu*aten 2utai 2artanegara4- 5amat adalah 2artanegara-
5amat
di
wilayah
2abu*aten
2utai
- &esa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain' selanjutnya disebut &esa' adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan *emerintahan' ke*entingan masyarakat setem*at berdasarkan *rakarsa masyarakat' hak asal usul' danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem *emerintahan Negara 2esatuan /e*ublik 0ndonesia6- Pemerintahan &esa adalah *enyelenggaraan urusan *emerintahan dan ke*entingan masyarakat setem*at dalam sistem *emerintahan Negara 2esatuan /e*ublik 0ndonesia7- Pemerintah &esa adalah 2e*ala &esa dibantu Perangkat &esa sebagai unsur *enyelenggara Pemerintahan &esa.- ,adan Permusyawaratan &esa adalah lembaga yang melaksanakan ungsi *emerintahan yang anggotanya meru*akan wakil dari *enduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diteta*kan se+ara demokratis9- 2euangan &esa adalah semua hak dan kewajiban &esa yang da*at dinilai dengan uang serta segala sesuatu beru*a uang dan barang yang berhubungan dengan *elaksanaan hak dan kewajiban &esa#"- Pengelolaan 2euangan &esa adalah keseluruhan kegiatan yang meli*uti *eren+anaan' *elaksanaan' *enatausahaan' *ela*oran' dan *ertanggungjawaban keuangan desa##- /en+ana Pembangunan 8angka Menengah &aerah 2abu*aten selanjutnya disingkat /P8M& 2abu*aten adalah dokumen *eren+anaan daerah untuk *eriode (lima) tahun-
#!- /en+ana Pembangunan 8angka Menengah &esa selanjutnya disingkat /P8M &esa adalah /en+ana 2egiatan Pembangunan &esa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun#3- /en+ana 2erja Pemerintah &esa' selanjutnya disebut /2P&esa' adalah *enjabaran dari /en+ana Pembangunan 8angka Menengah &esa untuk jangka waktu # (satu) tahun#4- Peraturan &esa adalah *eraturan *erundang%undangan yang diteta*kan oleh 2e*ala &esa setelah dibahas dan dise*akati bersama ,adan Permusyawaratan &esa#- nggaran Penda*atan dan ,elanja &esa' selanjutnya disebut P,&esa' adalah ren+ana keuangan tahunan Pemerintahan &esa#6- lokasi &ana &esa selanjutnya disingkat &&' adalah dana *erimbangan yang diterima 2abu*atendalam nggaran Penda*atan dan ,elanja &aerah 2abu*aten setelah dikurangi &ana lokasi 2husus#7- /ekening 2as $mum &aerah' yang selanjutnya disingkat /2$&' adalah rekening tem*at *enyim*anan uang daerah yang ditentukan oleh bu*atiwalikota untuk menam*ung seluruh *enerimaan daerah dan membayar seluruh *engeluaran daerah *ada bank yang diteta*kan#.- /ekening 2as &esa adalah rekening tem*at menyim*an uang Pemerintahan &esa yang menam*ung seluruh *enerimaan &esa dan digunakan untuk membayar seluruh *engeluaran &esa *ada ,ank yang diteta*kan#9- Penerimaan &esa adalah $ang yang berasal dari seluruh *enda*atan desa yang masuk ke P,&esa melalui rekening kas desa!"- Pengeluaran &esa adalah $ang yang dikeluarkan dari P,&esa melalui rekening kas desa!#- im 2lariikasi 2abu*aten adalah tim yang dibentuk dan diteta*kan dengan ke*utusan ,u*ati untuk melakukan klariikasi && yang terdiri dari unsur *emerintah dan unsur%unsur lain terkait di tingkat 2abu*aten!!- im eriikasi dan aluasi ke+amatan adalah tim yang diteta*kan oleh 5amat untuk melakukan tugas *endam*ingan && yang terdiri dari sta 2e+amatan,, 00 M2;$&' $8$N &N P/0N;0P Pasal ! (#) && dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah &esa dalam melaksanakan kegiatan *enyelenggaraan Pemerintahan &esa' *elaksanaan *embangunan &esa' *embinaan kemasyarakatan &esa' dan *emberdayaan masyarakat &esa-
(2)
&& bertujuan: a- menanggulangi kesenjangan1
kemiskinan
dan
mengurangi
b- meningkatkan *eren+anaan dan *enganggaran *embangunan di tingkat desa dan *emberdayaan masyarakat1 +- meningkatkan *embangunan inrastruktur *erdesaan1 d- meningkatkan *engamalan nilai%nilai keagamaan' sosial budaya dalam rangka mewujudkan *eningkatan sosial1 e- meningkatkan masyarakat1 -
ketentraman
dan
ketertiban
meningkatkan *elayanan *ada masyarakat desa dalam rangka *engembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat1
g- mendorong *eningkatan royong masyarakat1dan
keswadayaan
dan
gotong
h- meningkatkan *enda*atan desa dan masyarakat desa melalui ,adan $saha Milik &esa (,$M&es)Pasal 3 (#) Pengelolaan &&' meru*akan bagian yang ter*isahkan dari *engelolaan keuangan desa-
tidak
(!) ;eluruh kegiatan yang didanai &&' diren+anakan' dilaksanakan dan diealuasi se+ara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa(3) ;eluruh kegiatan harus da*at di*ertanggungjawabkan se+ara administrasi' teknis dan hukum(4) && dilaksanakan dengan menggunakan *rinsi* hemat' terarah dan terkendali,, 000 /$M$;N && Pasal 4 (#) /umusan && di*ergunakan untuk menghitung besaran && untuk setia* desa(!) /umus yang di*ergunakan dalam && yaitu: a- a
!- jumlah *enduduk miskin "'31 3- luas wilayah desa "'#31dan 4- tingkat kesulitan geogris "'3"(3) ,esarnya *rosentase *erbandingan antara a (enam *uluh *erseratus) dari jumlah &&1 dan b- besarnya &&P adalah 3"> (em*at *uluh *erseratus) dari jumlah &&,, 0 P/?0$N@N' PN@N@@/N' PNA$/N' PN50/N &N PN/02N &N Pasal (#) Perhitungan *engalokasian && dilakukan oleh im Penyusunan && di2abu*aten dibawah 2oordinasi &inas Pemberdayaan Masyarakat dan &esa yang diangkat oleh ,u*ati(2)
Peneta*an lokasi && dilakukan oleh P& setelah menda*atkan *ersetujuan &P/&' dan diteta*kan bersamaan dengan *ersetujuan /P,&-
(3)
Peneta*an alokasi && sebagaimana dimaksud ayat (!) *aling sedikit #" > (;e*uluh Per ;eratus) dari &ana Perimbangan 2euangan Pusat dan &aerah setelah dikurangi &ana lokasi 2husus-
(4)
/in+ian *erhitungan && masing%masing desa sebagaimana ter+antum dalam lam*iran yang meru*akan bagian yang tak ter*isahkan dari Peraturan ,u*ati iniPasal 6
(#) && dalam P,& 2abu*aten 2utai 2artanegara dianggarkan *ada ,adan Pengelola 2euangan dan set &aerah 2abu*aten 2utai 2artanegara(!) Mekanisme *enganggaran && sebagaimana ter+antum dalam lam*iran yang meru*akan bagian yang tak ter*isahkan dari Peraturan ,u*ati iniPasal 7 (#) Penyaluran && dari bank rekening 2as &aerah langsung ke /ekening 2as &esa(!) Penyaluran && sebagimana yang dimaksud *ada ayat (#) melalui ,ank Pemerintah yang ditunjuk(3) Mekanisme *enyaluran dan *en+airan &&sebagaimana ter+antum dalam lam*iran yang tidak ter*isahkan dari Peraturan ,u*ati ini-
Pasal . (#) Pen+airan && dilakukan se+ara bertaha*' yaitu taha* 0 sebesar 3"> (tiga *uluh *ersen *er seratus)' taha* 00 sebesar 4"> (em*at *uluh *er seratus) dan taha* 000 akhir sebesar 3"> (tiga *uluh *ersen *er seratus) yang *en+airannya hanya da*at dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas 2abu*aten(!) 2etentuan *en+airan && sebagaimana dimaksud dalam ayat (#) se+ara *er taha* harus melengka*i *ersyaratan sebagai berikut: a- Pen+airan taha* 0 (3">): #- Peraturan &esa tentang /P8M &esa1 !- Peraturan &esa tentang /en+ana 2erja Pemerintah &esa (/2P &esa)1 3- Peraturan &esa lam*irannya1
tentang
P,
&esa
4- Peraturan 2e*ala &esa tentang P,&esa beserta lam*irannya1
beserta
Penjabaran
- ,erita +ara Persetujuan ,ersama 2e*ala &esa dan ,adan Permusyawaratan &esa tentang ran+angan *eraturan desa tentang P, &esa1 6- &atar ?adir *embahasan bersama tentang P, &esa1
dan
*ersetujuan
7- Peraturan &esa tentang a*oran Penyelenggaraan Pemerintahan &esa (PP&) tahun sebelumnya (termasuk la*oran keuangan)1 .- ;urat 2e*utusan Penunjukan 2oordinator PP2 &esa' PP2 &esa' dan ,endahara &esa1 9- Boto +o*y rekening kas Pemerintahan &esa1 #"- a*oran set &esa Pemerintahan &esa1 ##- ;urat 2e*utusan 5amat tentang hasil eriikasi dan ealuasi kelengka*an syarat *en+airan &&1dan #!- ,erita +ara 2lariikasi dari 2abu*aten tentang Perdes P,&esb- Pen+airan taha* 00 (4">): #- a*oran *ertanggungjawaban (P8) taha* 0 yang telah dieriikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh im eriikasi dan aluasi 2e+amatan1 !- a*oran realisasi && taha* 0 (3">)1 3- ,erita a+ara eriikasi P8 taha* 0 dari 2e+amatan1 dan 4- ;urat Pengantar dari 2e+amatan yang ditujukan ke*ada ,adan Pengelolaan 2euangan set &aerah-
+- Pen+airan taha* 000 (3">) #- a*oran *ertanggungjawaban (P8) taha* 0 yang telah dieriikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh im eriikasi dan aluasi 2e+amatan1 !- a*oran realisasi && taha* 0 (4">)1 3- ,erita a+ara eriikasi P8 taha* 00 dari 2e+amatan1 4- ;urat Pengantar dari 2e+amatan yang ditujukan ke*ada ,adan Pengelolaan 2euangan set &aerah1dan - Pen+airan taha* 00 atau taha* 000 da*at dilakukan jika && taha* 0 danatau taha* 00 telah direalisasikan minimal sebesar ." > dari anggaran yang telah di+airkanPasal 9 (1) Penarikan dana && dari rekening kas Pemerintah &esa
dilakukan oleh ,endahara &esa dan 2e*ala &esa (2) *abila 2e*ala &esa berhalangan hadir' *enarikan dana
&esa dilakukan oleh ,endahara &esa dengan disertai bukti diri dan surat kuasa bermaterai /* 6-"""'% (enam ribu ru*iah) dari 2e*ala &esa1 (3) ,endahara &esa dan 2e*ala &esa bertanggungjawab terhada* keamanan uang yang diambil1 (4) Mekanisme *enarikan dana && dari bank rekening Pemerintah &esa sebagaimana ter+antum dalam lam*iran meru*akan bagaian yang tidak ter*isahkan dari Peraturan ,u*ati ini,, PN@@$NN Pasal #" (#) && digunakan untuk: a- *enghasilan teta* &esa1dan
2e*ala
&esa
dan
*erangkat
b- mendanai *elaksanaan kegiatan *enyelenggaraan *emerintahan desa' *elaksanaan *embangunan desa' *embinaan kemasyarakatan dan *emberdayaan masyarakat desa(!) Pengalokasian && untuk *enghasilan teta* 2e*ala &esa dan *erangkat &esa sebagaimana dimaksud *ada ayat (#) huru a' menggunakan *enghitungan sebagai berikut: a- && yang berjumlah kurang dari /*- ""-"""-"""'"" (lima ratus juta ru*iah) digunakan maksimal 6"> (enam *uluh *erseratus)1 b- && yang berjumlah /*- ""-"""-"""'"" (lima ratus juta ru*iah) sam*ai dengan /*- 7""-"""-"""'"" (tujuh ratus juta ru*iah) digunakan maksimal "> (lima *uluh *erseratus)1
+- && yang berjumlah lebih dari /*- 7""-"""-"""'"" (tujuh ratus juta ru*iah) sam*ai dengan /*9""-"""-"""'"" (sembilan ratus juta ru*iah) digunakan maksimal 4"> (em*at *uluh *erseratus)1 dan d- && yang berjumlah lebih dari /*- 9""-"""-"""'"" (sembilan ratus juta ru*iah) digunakan maksimal 3"> (tiga *uluh *erseratus)(3) Pengalokasian batas minimal sam*ai dengan maksimal
sebagaimana dimaksud *ada ayat (!) diteta*kan dengan mem*ertimbangkan eisiensi' jumlah *erangkat' kom*leksitas tugas *emerintahan' dan letak geograis(4) ,u*ati meneta*kan besaran *enghasilan teta*' terdiri
dari: a- 2e*ala &esa1 b- ;ekretaris &esa *aling sedikit 7"> (tujuh *uluh *erseratus) dan *aling banyak ."> (dela*an *uluh *erseratus) dari *enghasilan teta* 2e*ala &esa *er bulan1 dan +- Perangkat &esa selain sekretaris &esa *aling sedikit "> (lima *uluh *er seratus) dan *aling banyak 6"> (enam *uluh *er seratus) dari *enghasilan teta* 2e*ala &esa *er bulanPasal ## && digunakan dengan ketentuan: a.
sebesar 3" > (tiga *uluh *er seratus) digunakan untuk belanja *egawai yang meli*uti: Penghasilan teta* dan tunjangan 2e*ala &esa dan Perangkat &esa1 dan
b.
sebesar 7" > (tujuh *uluh *er seratus) untuk belanja Penyelenggaraan Pemerintah &esa' Pelaksanaan Pembangunan' Pembinaan 2emasyarakatan &esa' dan Pemberdayaan Masyarakat,, 0 P2;NN 2@0N Pasal #!
,ebera*a hal yang *erlu di*erhatikan sebagai indikator keberhasilan *elaksanaan && antara lain : a- menurunnya jumlah keluarga miskin1 b- menurunnya jumlah anak *utus sekolah1 +- menurunnya jumlah balita gi
*eningkatan *enda*atan desa1
g- *eningkatan *enda*atan masyarakat desa-
h- *eningkatan *enyera*an tenaga kerja lokal *ada kegiatan *embangunan desa1 i-
j-
*eningkatan jumlah kelom*ok masyarakat yang ber*artisi*asi dalam musrenbang desa dan *elaksanaan *embangunan desa1 *eningkatan swadaya dan *artisi*asi masyarakat1
k- *eningkatan *engamalan nilai%nilai keagamaan1 l-
*eningkatan kualitas *elayanan kantor desa1dan
m- *eningkatan ketertiban masyarakatPasal #3 Pelaksanaan *rogram dan kegiatan yang bersumber dari &&' tidak boleh di*ergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (inrastruktur) yang meru*akan jalan utamadominan yang digunakan oleh *erusahaan% *erusahaan yang kegiatan utamanya di sekitar lokasi desa' misalnya: *erusahaan tambang' *erusahaan *erkebunan sawit,, 0 P/N@@$N@8C,N Pasal #4 (1) Pertanggungjawaban keuangan && terintegrasi dengan
*ertanggungjawaban P,&esa' sehingga bentuk *ertanggungjawabannya meru*akan *ertanggungjawaban P,&esa(2) 2husus untuk kegiatan%kegiatan dalam P,&esa yang
dibiayai dari &&' Pemerintah &esa wajib membuat la*oran guna mengetahui *erkembangan *roses *engelolaan *enggunaan &&(3) Pemerintah &esa wajib menyam*aikan la*oran *ersemester ke*ada ,u*ati melalui &inas Pemberdayaan Masyarakat dan &esa(4) a*oran sebagaimana dimaksud *ada ayat (!) meli*uti:
a- a*oran *ersemester:dan b- a*oran khirahunan () Bormat *ela*oran sebagaimana dimaksud *ada ayat (!) sebagaimana ter+antum dalam lam*iran meru*akan bagaian yang tidak ter*isahkan dari Peraturan ,u*ati ini,, 00 2N$N 0N%0N Pasal # ,u*ati da*at merubah lokasi dana &esa *ada tahun berkenaan' dalam hal terjadi *erubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdam*ak terhada* nggaran Pemerintah 2abu*aten-
,, 000 2N$N P/0?N Pasal #6 Pada saat berlakunya Peraturan ,u*ati ini' maka Peraturan ,u*ati Nomor 73 tahun !"". tentang lokasi &ana &esa (,erita &aerah ahun !"". Nomor 73) di+abut dan dinyatakan tidak berlaku,, 0D 2N$N PN$$P Pasal #7 Peraturan ,u*ati ini berlaku sejak tanggal diundangkangar setia* orang da*at mengetahui dan memerintahkan *engundangan Peraturan ,u*ati ini dengan *enem*atannya ke dalam ,erita &aerah 2abu*aten 2utai 2artanegara&iteta*kan di enggarong *ada tanggal #. *ril !"#7 BUPATI KUTAI KARTANEGARA
RITA WIDYASARI
&iundangkan di enggarong *ada tanggal #9 *ril !"#7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Ir.H.MARLI, M.Si NIP 1!020" 1##02 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 14
