Peraturan Menteri Negara LH 308 tahun 2005
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KUALA LANGSA – LANGSA
Tim Teknis AMDAL Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami Januari 2007
Peraturan Menteri Negara LH 308 tahun 2005
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Tim Teknis AMDAL Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami Januari 2007
Tim Teknis AMDAL Khusus : Dr. Ir. Imam Santosa, MS
(Ketua)
Ir. Uktolsyea Hendrik, M.Sc
(Sekretaris)
Ir. Drs. Johan Yunus, SE, M.Si
(Anggota)
A u l i a, S.SiT. MT
(Anggota)
Ir. Rosmayani
(Anggota)
Estamina, S.Si.
(Anggota)
Zulkifli A. Jalil, SH
(Anggota)
DAFTAR ISI Halaman I.
Pendahuluan..................................................................................
1
II.
Ringkasan Rencana Kegiatan..........................................................
3
III. Proses AMDAL khusus ....................................................................
9
IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Perbaikan Pelabuhan Kuala Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.................................................
10
Isu-isu utama ................................................................................
12
VI. Lampiran ……………………………………………………………………………………
18
V.
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 memuat pembentukan Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Bapedalda Provinsi NAD membantu pembuatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005, pelaksanaan kegiatan ini harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan tersebut diprakirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dirumuskan lingkup dan kedalaman studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dilakukan melalui penyusunan Kerangka Acuan (KA) ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen KA-ANDAL ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 dan panduan pelingkupan yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Semoga Dokumen KA-ANDAL ini menjadi acuan bagi pemrakarsa dalam menyusun dokumen ANDAL, RKL-RPL dan juga bermanfaat baik instansi yang berkepentingan maupun pihak-pihak lain. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas selesainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan ini.
Banda Aceh,
Januari 2007
Tim Teknis AMDAL Khusus Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
I. Pendahuluan Dalam rangka penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 308 Tahun 2005 maka dibentuk Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa dan tsunami. Di Provinsi NAD terdapat 10 Pelabuhan Laut/ Samudera baik dengan status diusahakan maupun tidak diusahakan. Terdapat 5 (lima) Pelabuhan Laut yang diusahakan (dikelola oleh PT. Pelindo-I) yaitu : di pantai Timur terdapat Pelabuhan Bebas Sabang – Sabang, Pelabuhan Malahayati – Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh – Lhokseumawe dan Pelabuhan Kuala Langsa – Langsa. Sedangkan di pantai barat hanya satu pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelindo-I yaitu Pelabuhan Umum Meulaboh – Aceh Barat. Pelabuhan Laut yang tidak diusahakan (dikelola oleh Adpel/Kanpel/Dephub)
adalah
Pelabuhan
Calang,
Pelabuhan
Susoh,
Pelabuhan
Tapaktuan, Pelabuhan Sinabang dan Pelabuhan Singkil. Pasca musibah gempa dan tsunami terdapat beberapa pelabuhan laut yang mengalami kerusakan berat, diantaranya adalah Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Calang, Pelabuhan Sinabang, Pelabuhan Singkil. Pelabuhan Kuala Langsa dibangun tahun 1987 termasuk pelabuhan dengan status diusahakan, memiliki dermaga beton (75 x 15) m, kedalaman kolam pelabuhan 5 m LWS. Dermaganya mampu disandari oleh kapal dengan bobot mati 4.000 DWT. Pasca tsunami pelabuhan Kuala Langsa relatif tidak mengalami kerusakan berarti. Masih banyak fasilitas penunjang yang perlu dibenahi. Pelabuhan Kuala Langsa merupakan pelabuhan Sungai, lokasinya terletak dimuara Sungai Langsa dan secara administratif masuk dalam kawasan Pemerintahan Kota Langsa. Pelabuhan yang letaknya pada posisi 040 20’ 00” LU dan 980 08 ‘ 00” BT ini merupakan salah satu pintu gerbang bagi komoditi yang diangkut keluar maupun yang masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintahan Kota Langsa. Untuk mencapai Pelabuhan Kuala Langsa dari arah laut dapat melalui alur Teluk Dalam dan alur antara Tanjung Langsa dengan Pulau Telaga
1
Tujuh. Saat menempuh alur tersebut setiap kapal harus melalui suatu ambang dari arah laut bebas dengan jarak yang bervariasi antara 5 – 7 Km dan kedalaman antara 6 M LWS dari arah laut bebas. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Ka. Bapedalda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 090/196/2006 tanggal 20 Desember 2006, menugaskan Tim Teknis untuk melakukan pelingkupan terhadap kegiatan perbaikan dan pembangunan pelabuhan Kuala Langsa yang terdiri dari ahli yang berasal dari praktisi, akademisi, birokrasi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, ahli dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi NAD dan ahli dari Bapedalda Kota Langsa. Adapun tahapan pelingkupan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis AMDAL Khusus adalah: a
Pengkajian terhadap rencana kegiatan.
b
Penggalian informasi tambahan dari pemrakarsa baik dari Dinas Perhubungan Provinsi NAD maupun kontraktor pelaksana (UNDP).
c
Identifikasi dampak potensial (desk study) oleh masing-masing anggota Tim Teknis.
d
Diskusi evaluasi dampak hipotetik.
e
Pelaksanaan tinjauan lapangan.
f
Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik.
g
Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen Kerangka Acuan studi ANDAL Proses pelingkupan ini dimulai dari tanggal 21– 24 Desember 2006 dengan
melakukan peninjauan lapangan dan diskusi mendalam antar anggota tim. Dengan demikian disimpulkan bahwa kegiatan Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala Langsa masuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi AMDAL. Dasar penentuan tersebut adalah bahwa kegiatan Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala Langsa secara teknis besarannya masuk dalam kategori pembangunan pelabuhan yang wajib dilengkapi AMDAL seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005. Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005 adalah sebagai berikut :
2
Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a
Dermaga dengan konstruksi masif, panjang ≥ 200 m atau luas ≥ 6.000 m2
b
Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang ,peti kemas, dll) luas ≥ 5 ha
c
Single point mooring boey, untuk kapal ≥ 10.000 DWT
d
Pengerukan (Capital dredging) volume ≥ 250.000 m3
e
Reklamasi (pengurukan), luas ≥ 25 ha atau volume ≥ 5.000.000,- m3
f
Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping), didarat volume ≥ 250.000 m3 atau luas area dumping ≥ 5 ha; dilaut semua besaran.
Sedangkan rencana Perbaikan dan Pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa secara teknis baik luas area, pengerukan (capital dredging), kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) masuk dalam kategori wajib AMDAL.
II. Ringkasan Rencana Kegiatan Rencana Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala Langsa - Kota Langsa memiliki prospek yang cukup baik untuk perdagangan Luar Negeri karena didukung oleh hiterlandnya yang kaya akan potensi ekspor non migas, diantaranya terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit terbesar bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik milik Swasta, maupun oleh Pemerintah dan masyarakat petani perkebunan. Selain itu komoditi pertanian dan perikanan dari hinterlandnya masuk dalam jenis komoditi yang diangkut melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Rencana pembangunan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa terletak di muara sungai Langsa, lokasi berbatasan antara lain dengan Selat Malaka. Peta orientasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1. Adapun lingkup pekerjaan pelabuhan yang akan dilaksanakan meliputi: a
Perluasan / penambahan Dermaga tiang pancang baja dengan panjang 75 m dan lebar 20 m
b
Perbaikan Pembangunan jalan akses ke pelabuhan.
c
Memperbaiki Fender dan Bollard normal
d
Area pelabuhan seluas 15 ha
3
Lokasi Pelabuhan
Gambar 1.
Peta orientasi lokasi pelabuhan Kuala Langsa, NAD
e
Memperbaiki dan menambah navigation light ke pelabuhan
f
Memperbaiki dan membangun 3 (tiga) Gudang Transit /Penyimpanan
g
Membangun jalan internal pelabuhan dan tempat parkir.
h
Membangun terminal penumpang.
i
Membangun jembatan timbang.
j
Membangun dermaga kapal cepat, dermaga ferry dan dermaga ferry ro-ro.
4
k
Membangun dan memperbaiki Tangki hasil Pertanian, dengan 5 (lima) tangki yang mampu menampung 5000 ton CPO. Pemipaan, pompa, kran dan lainnya untuk sistem bongkar muat kapal juga mempunyai kapasitas 5000 DWT
l
Memperbaiki dan membangun Gudang penyimpanan normal dan sementara
m Memperbaiki dan membangun Kantor Pelabuhan, Kantor Keamanan dan Kantor Bea Cukai n
Membangun Bangunan untuk generator
o
Membangun Penerangan keamanan pelabuhan serta Pagar Keamanan termasuk Sistem Keamanannya. Perencanaan kapal yang dipersyaratkan sebagai Pelabuhan Komersial adalah
untuk memenuhi persyaratan yang digunakan oleh berbagai Kapal Pengangkut muatan dengan karakteristik sebagai berikut: a
Mampu menampung kapal berkapasitas 5000 DWT
b
Dengan Panjang Kapal keseluruhan 160 m dan 24 m beam dan 9 m Draft kapal (sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kasatker Perhubungan Laut BRR menyebutkan bahwa Kedalaman alur pelayaran hanya ± 5 m); jadi seyogianya perlu dilakukan pengerukan untuk mencapai kedalaman 9 meter dialur pelayaran yang akan dilalui kapal dengan kapasitas 5000 DWT. Lahan yang diperlukan untuk perbaikan pelabuhan Kuala Langsa adalah lahan
pelabuhan lama dengan luas 15 ha. Secara jelas rencana kegiatan dapat dilihat pada site plan pada Gambar 2. Dari hasil pemantauan dan diskusi dengan pemrakarsa didapat beberapa keterangan mengenai kegiatan pembangunan kembali Pelabuhan Laut Kuala Langsa adalah sebagai berikut: 1)
Perbaikan dan pembangunan gedung pelabuhan serta sistem bangunan lainnya Pembangunan kembali Pelabuhan Kuala Langsa yang segera dilaksanakan hanya mencakup kawasan seluas 15 ha. Kawasan jalan akses dari arah daratan ke pintu masuk pelabuhan tidak termasuk dalam kegiatan yang segera dilaksanakan. Jalan permanen yang ada harus segera diperbaiki dan dibangun pada lahan pelabuhan yang sah dengan struktur yang stabil dan perlindungan yang memadai. Tanpa jalan akses permanen serta sistem jalan di pelabuhan yang ada termasuk: 5
Persyaratan Kepelabuhanan sebagai persyaratan-persyaratan Fasilitas Dasar Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang, maka fungsi Pelabuhan Kuala Langsa sulit untuk memenuhi persyaratan pelabuhan Komersial yang sedang direncanakan.
Gambar 2. Lay out rencana pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan regional terpadu dengan didukung oleh kawasan pengembangan industri di sekitarnya.
2)
Survei batimetri (kedalaman laut) untuk memetakan kawasan perairan. Pada saat Kerangka Acuan ini disusun, tidak terdapat peta batimetri (kedalaman laut) yang akurat. Tim UNDP akan melaksanakan survei batimetri yang akurat dengan pelaksana bersertifikasi. Peta batimetri yang akurat diperlukan antara lain untuk menentukan kedalaman untuk memenuhi kedalaman draft kapal sebesar 9 m ( sedangkan yang ada sekarang hanya ± 5 m ).
6
3)
Pengerukan kolam pelabuhan. Dalam dokumen yang ada kedalaman kolam pelabuhan direncanakan sampai sedalam Draft Kapal
9 m yang dapat ditentukan dengan ketinggian CD diatas
LWS ( CD = chart datum = elevasi acuan untuk koordinat vertikal, yang diambil sama dengan elevasi muka air terendah, sesuai penjelasan Tim UNDP). Dalam dokumen UNDP (2006) panjang Dermaga
dengan Tiiang pancang baja
dengan panjang 75 m dan lebar 20 meter; yaitu yang direncanakan sesuai dengan kedalaman Draft kapal sebesar 9 m.
4)
Pengerukan alur pelayaran untuk penyeberangan Pengerukan alur pelayaran dilaksanakan termasuk sebagai prasarana bagi Pelabuhan Penyeberangan sekitar Perairan Pelabuhan yang mengelilingi sisi dalam Pelabuhan Kuala Langsa yang dikeruk sampai kedalaman Draft Kapal 9,0 meter. Material kerukan dari pembukaan alur akses pelayaran Penyeberangan ini akan digunakan untuk mereklamasi sebagian kawasan darat pelabuhan.
5)
Jalan akses ke pelabuhan. Jalan akses sementara ke Pelabuhan perlu segera diperbaiki, termasuk sistem jalan di Area Pelabuhan Kuala Langsa yang ada untuk memberikan peluang yang ada Pelabuhan Komersial yang direncanakan dan mengkoordiinir Potensi Sumberdaya alam yang ada, yang akan diekspor ke Luar Negeri. Perlu diperhatikan dalam hal ini, keterkaitannya dengan Hutan Mangrove disekitar area pelabuhan Kuala Langsa yang berada dalam status Area Konservasi yang perlu dipertahankan secara Berkelanjutan atau Sustainable Development.
5)
Pembangunan Sarana –Prasarana Pembangunan Sarana –prasarana seperti yang telah disebutkan diatas berupa Fasilitas Dasar Pokok, Fungsional dan Penunjang Kepelabuhanan Kuala Langsa perlu dipenuhi, yang merupakan persyaratan Kepelabuhanan, seperti: Lampu Suar dan Pengarah ke Pelabuhan; Gudang, Kantor Pelabuhan, Keamanan, Bea Cukai serta persyaratan lainnya yang layak ada di Pelabuhan Komersial.
7
7)
Perbaikan Dermaga Ro-Ro. Pada saat ini Dermaga Ro-ro perlu diperbaiki dan agar berfungsi normal perlu disesuaikan dengan persysratan yang ada sebagaimana dapat dilihat dalam persyaratannya sebagai Dermaga RO-RO.
8)
Pembangunan dan Perbaikan Dermaga Ferry atau Penyeberangan Dermaga Ferry atau Penyeberangan memerlukan berthing dolphin. Berthing dolphin perlu disesuaikan dengan persyaratan yang ada yang selayaknya ada.pada Ferry agar dapat berfungsi melayani kapal-kapal.
9)
Reklamasi Reklamasi sebagian kawasan darat memanfaatkan material hasil kerukan dari pembukaan alur masuk. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pengerukan alur pelayaran untuk memenuhi Draft kapal 9 m , ada kawasan darat pelabuhan yang perlu direklamasi dengan memanfaatkan bahan hasil kerukan dari pendalaman alur akses pelayaran.
10) Pembangunan sarana –prasarana penunjang lainnya Pelabuhan Kuala Langsa dapat memberikan pelayanan paripurna jika prasarana penunjangnyanya dibangun. Prasarana penunjang mencakup lahan parkir (dipilah sesuai jenis kendaraan), drainase kawasan, pintu masuk pelabuhan, jembatan timbang, sarana Ibadah, Koperasi karyawan dan lain-lain.
8
III. Proses AMDAL khusus Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kegiatan perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL maka mekanisme proses AMDAL yang digunakan adalah AMDAL khusus yang hanya berlaku di Provinsi NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Secara singkat, proses AMDAL dengan mekanisme khusus ini dapat dilihat pada skema dibawah ini: Proses penapisan melalui daftar kegiatan wajib AMDAL
AMDAL disyaratkan
AMDAL tidak diperlukan
Proposal kegiatan dari pemrakarsa dan pengumuman
Penyusunan Kerangka Acuan (KA ANDAL) oleh Tim Teknis dan Pembahasan KA ANDAL oleh Komisi & Pemrakarsa
Penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (UKL-UPL)
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL oleh Pemrakarsa
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi
Persetujuan oleh Gubernur
Perijinan
Gambar 3.
Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Untuk memudahkan pemahaman proses ini agar melihat isi dari Peraturan Menteri LH 308/2005 dan dibandingkan dengan proses AMDAL konvensional yang berlaku di tempat lain di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL).
9
IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Perbaikan Pelabuhan Kuala Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang akan dihasilkan harus mengacu pada dokumen pelingkupan (Kerangka Acuan) ini. Seperti layaknya dokumen AMDAL maka dalam penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL harus dilengkapi dengan suatu ringkasan yang yang dapat dibaca dan dipahami
oleh berbagai kalangan baik oleh pengelola
lapangan maupun masyarakat luas. Dokumen ANDAL secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan khusus dilaksanakannya rencana kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. Uraian tentang kesesuaian rencana kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa – NAD dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa, kebijakan pembangunan pelabuhan dan peraturan perundang-undangan yang terkait; 3. Deskripsi kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; 4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi, dalam hal ini adalah rona setelah tsunami dan dibandingkan dengan rona sebelum tsunami; 5. Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa –NAD ryang mencakup seluruh isu penting dan dampak hipotetik yang tercantum di dalam Bab IV dari dokumen KA ini; 6. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen RKL memuat upaya-upaya dan rencana-rencana untuk menghindarkan atau mengurangi dampak, mengelola dampak dan mengendalikan dampak yang mungkin terjadi. DokumenRKL harus memuat beberapa hal sebagi berikut: 1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil ANDAL; 2. Sumber dampak yang telah dikaji pada dokumen ANDAL; 3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup; 4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan lingkungan dampak lingkungan hidup; 5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;
10
6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 7. Biaya pengelolaan lingkungan hidup; 8. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen RPL harus mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau; 2. Sumber dampak; 3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau; 4. Tujuan pemantauan lingkungan hidup; 5. Metode pemantauan lingkungan hidup; 6. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan; 7. Lokasi pemantauan lingkungan hidup; 8. Biaya pemantauan lingkungan hidup; 9. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup.
Penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang sahih didalam penyusunan ANDAL, RKL-RPL baik dari penelitian langsung (data primer) ataupun data sekunder (literatur, penelitian lain, hasil konsultasi masyarkat dan stakeholder lain) haruslah sesuai dengan kaidah penulisan dan referensi yang benar. Ketika penilaian (judgment) atau pendapat para ahli digunakan dalam melakukan penilaian pada saat penyusunan dokumen ANDAL, RKL – RPL, haruslah menyebutkan secara jelas dan alasan dasar pembenaran sebagai suatu hasil penilaian ahli. Kualifikasi dan pengalaman para ahli juga harus disampaikan. Jika ulasan terhadap suatu isu dampak memerlukan penelitian dan perhitungan yang bersifat teknis (misalnya untuk pengukuran arus laut, pendangkalan alur pelayaran, kepadatan lalu lintas laut dan darat, pengelolaan limbah cair dan padat), hal ini diharapkan didampingi dengan pertimbangan profesional untuk memverifikasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan. Sebagai tambahan, penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat juga mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 08 Tahun 2006.
11
V. Isu-isu utama Berikut adalah isu-isu utama yang terkait dengan potensi dampak akibat kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa - NAD . Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Satker Perhubungan Laut BRR dengan dibantu UNDP sebagai pemberi dana harus sedapat mungkin memenuhi permintaan dari dokumen Kerangka Acuan dan menjawab isu-isu utama ini didalam dokumen ANDAL, RKL-RPL.
Bagian 1.
Pertimbangan atas alternatif-alternatif
1. Uraikan dan jelaskan pertimbangan pemilihan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa – NAD dibandingkan tempat lainnya. 2. Kaji secara singkat pilihan “do nothing” atau skenario jika kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa ini tidak dilakukan.
Bagian 2.
Isu lingkungan
1. Diskripsikan perubahan bathimetri (topografi/kedalaman laut) sekitar pelabuhan Kuala Langsa ditinjau dari keadaan sebelum tsunami dan setelah tsunami untuk melihat perubahan kedalaman yang terjadi 2. Lakukan telaahan secara mendalam kondisi sedimentasi disekitar muara pelabuhan, kaitkan dengan kondisi pasang surut, arus dan gelombang. Baik sebelum tsunami maupun
kondisi setelah
tsunami.
Kajian agar mempertimbangkan
rencana
pendalaman kolam pelabuhan dengan Draft kapal 7 m dari pada studi terdahulu menjadi 9 m yang direncanakan (lampirkan hasil pengukuran kedalaman) 3. Uraikan bahwa konstruksi Dermaga aman dari ganguan laut (terjangan gelombang, kedalaman perairan, operasional kapal, sedimentasi) kaitkan dengan elevasi Chart Datum yang baru dengan kestabilan struktur 4. Kaji rencana pembuatan alur pelayaran dengan persyaratan draft kapal 9 m di kolam pelabuhan dikaitkan dengan rutinitas pelayaran yang akan melewati alur tersebut. Kaji dampak
pembukaan alur akses pelayaran terhadap pola arus, sedimentasi,
kestabilan struktur Dermaga
dan kestabilan lereng daratan disebelah laut akses
tersebut.
12
5. Kaji potensi abrasi di pantai sekitar Dermaga yang dimungkinkan timbul karena aktifitas gelombang dan aktifitas kapal yang menyebabkan pengikisan garis pantai sekitar dan klarifikasikan apakah kegiatan menimbulkan dampak penting dalam bentuk abrasi disepanjang Dermaga dan pantai disebelah kolam pelabuhan. 6. Kaji pengalokasian jalur hijau disepanjang sisi laut lepas untuk mengurangi terpaan material pasir oleh angin. Jalur ini juga dapat menambah estetika kawasan pelabuhan 7. Uraikan
rencana pengelolaan limbah baik limbah padat maupun limbah cair dari
aktivitas pelabuhan dan terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Outlet pembuangan ke badan air harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem pantai sekitar terutama mangrove , pemukiman, asset masyarakat yang ada. 8. Kaji dan prediksikan penurunan kualitas air baik kekeruhan/ peningkatan TSS yang diakibatkan pada saat kontruksi dan juga yang diakibatkan ceceran oli/minyak maupun limbah domestik kapal pada saat aktivitas pelabuhan serta
dampaknya
terhadap biota perairan 9. Kaji peningkatan timbulnya limbah domestik dari aktifitas terminal dan limbah domestik dari kapal komersial dan ferry /penyeberangan. Bagian 3.
Isu Transportasi
1. Pastikan bench mark yang digunakan sudah dikalibrasi kembali terhadap chart datum (CD) 2. Kaji kondisi akses jalan ke pelabuhan baik secara teknis (kemampuan jalan menampung beban kendaraan yang lewat, dan tinggi Dermaga yang melindungi dari gelombang) maupun keabsahan lahan 3. Kaji peningkatan volume arus lalu lintas perairan dan lalu lintas daratan 4. Kaji rute transportasi khususnya jalur-jalur yang digunakan untuk pengangkutan bahan dari lokasi sumber bahan galian ke lokasi pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa. Uraikan (antara lain kepadatan lalu lintas, kebisingan, tingkat kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, pencemaran udara maupun keabsahan lahan) terhadap kondisi dan pengguna jalan yang dilalui termasuk pemukiman disepanjang rute jalan yang dilalui pada saat kontruksi maupun pasca konstruksi.
13
5. Kaji perencanaan terminal transit antar moda dengan memperhatikan sejarah bahwa sejak lama sekali di kawasan Kuala Langsa
sudah ada himpunan pengusaha
transportasi umum atau perlu didirikan untuk memenuhi hal ini 6. Diskripsikan standar operasi manajemen lalu lintas pelayaran untuk keselamatan pelayaran.
Bagian 4.
Pengelolaan Kawasan Pelabuhan
1. Rencanakan sistem navigasi yang menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran 2. Uraikan Standar operasi manajemen lalulintas perairan diperlukan untuk keamanan dan keselamatan pelayaran. 3. Kaji ketentuan-ketentuan pelayaran dan berkoordinasi dengan Panglima Laut Kota Banda Aceh. Hasil kajian dimasukan kedalam Standar operasi pada butir 2 Bagian 5.
Isu Kesehatan Masyarakat
Kaji potensi perubahan kesehatan lingkungan pelabuhan akibat pengaruh dari pencemaran buangan limbah padat dan limbah cair. Gunakan data yang bersumber dari masyarakat sekitar, Puskesmas dan/atau kantor Dinas Kesehatan Kota Langsa. Bagian 6.
Isu Sosial Ekonomi Budaya
1. Kaji tanggapan dan persepsi masyarakat atas pembangunan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa – NAD melalui kegiatan sosialisasi rencana kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa kepada masyarakat sekitarnya 2. Kaji dan uraikan potensi timbulnya konflik sosial akibat kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja dan persaingan usaha antara penduduk lokal dan pendatang, 4. Prediksikan
perubahan pendapatan masyarakat akibat terbukanya kesempatan
kerja dan peluang usaha dikawasan pelabuhan dalam kaitan peningkatan PAD 5. Rencanakan penggunaan tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal 6. Uraikan rencana penegakan kamtibmas dikawasan pelabuhan 7. Kaji potensi program pemberdayaan masyarakat (Comunity Development) agar masyarakat tidak bergantung dengan adanya kegiatan pelabuhan. Bagian 7.
Isu Tata Ruang dan lahan
1. Kaji perubahan tata ruang wilayah setelah tsunami dikaitkan dengan pembangunan kembali pelabuhan, kajian disesuaikan dengan rencana detail tata ruang Kota
14
Langsa Pasca tsunami yang melingkupi penggunaan lahan dan ruang di kawasan rehabilitasi pelabuhan 2. Kaji aspek kebersihan dan sanitasi kawasan dikaitkan dengan peningkatan pelayanan, kenyaman dan keindahan. 3. Diskripsikan kondisi bentang alam lokasi pelabuhan sebelum terjadinya tsunami dan pasca tsunami sebelum perbaikan pelabuhan 4. Uraikan penataan kawasan darat pelabuhan (layout rehabilitasi pelabuhan) untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi para penguna pelabuhan dengan memperhatikan estetika kawasan pelabuhan 5. Kaji status lahan kawasan pelabuhan dan jalan akses setelah pasca tsunami dengan berkoordinasi instansi terkait (BPN Kota Langsa, Bagian Tata Pemerintahan Kota Langsa, Dinas Prasarana Jalan dan SDA Kota Langsa, Dinas Tata kota dan Pemukiman Kota Langsa) Bagian 8.
Lain-lain
1. Kaji dan uraikan keterkaitan kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa dengan rencana kegiatan pengembangan prasarana wilayah lainnya di lokasi pelabuhan Kuala Langsa.( misalnya escape building, rencana jaringan jalan , pembangunan kembali Pelabuhan Komersial dan Ferry atau Penyeberangan) 2. Jelaskan peran instansi terkait dalam perencanaan kegiatan pelabuhan. Peran tersebut harus dapat menjelaskan lingkup dari tanggungjawab masing-masing dinas terhadap fasilitas yang akan dibangun dari rencana kegiatan pelabuhan Komersial dan Pelabuhan Ferry atau Penyebrangan ini. 3. Prediksi dampak kumulatif dari kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa dengan kegiatan setempat 4. Kaji kemungkinan-kemungkinan dampak turunan dari isu-isu utama yang telah disebutkan di atas dan gambarkan keterkaitan dari isu-isu tersebut dalam suatu flow chart dampak. Siapkan antisipasi terhadap dampak-dampak turunan tersebut dan siapkan rencana pengelolaannya. 5. Uraikan pada bagian deskripsi kegiatan tentang keseluruhan rencana kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa. 6. Uraikan rencana tanggap darurat Pelabuhan dan prosedur K3
15
7. Lengkapi hasil kajian dengan peta bathimetri, peta topografi, peta tata guna lahan dan peta lainnya yang relevan dengan skala yang memadai dan memenuhi kaidah kartografi 8. Mengacu dokumen AMDAL tahun 2003 untuk kegiatan yang masih diangap relevan 9. Dalam penyusunan ANDAL, RKL-RPL pemrakarsa kegiatan agar berkonsultasi dengan Tim Teknis
Bagian 9
Batas Wilayah Studi
Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perhubungan propinsi NAD melalui Satker Perhubungan Laut BRR dengan dibantu UNDP atau pihak manapun yang ditunjuk harus menetapkan batas-batas wilayah studi (batas wilayah proyek, batas wilayah ekosistem, batas wilayah sosial dan batas wilayah studi) untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan tepat serta efektif. Batas-batas studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder guna kebutuhan penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak. Dalam
menentukan
batas-batas
wilayah
tersebut,
pemrakarsa
proyek
agar
mempertimbangkan hal-hal berikut : Batas Proyek Batas proyek agar difokuskan di wilayah rencana kegiatan perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa, areal pengambilan material termasuk rute transportasinya yang diperkirakan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, batas proyek juga perlu mempertimbangkan kemungkinan timbulnya dampak positif dalam bentuk peningkatan aktivitas dan keuntungan ekonomi di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Luas lahan untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Langsa Adalah 15 ha termasuk DLKP (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) dan DLKR. Batas Ekologis Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan asungai-sungai yang bermuara atau memotong rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Batas ekologis juga agar mempertimbangkan kemungkinan dampak keberadaan ekosistem perairan yang biasa diukur dari kecepatan arus sungai. Denagan demikian, bentuk batas ekologis dapat dijelaskan secara ilmiah mengapa garis batas tersebut dipilih.
16
Batas ekologis rencana perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa adalah DAS Kuala Langsa dengan mempertimbangkan catatan tersebut diatas. Batas Administrasi Batas administrasi agar difokuskan kepada kecamatan Langsa Barat dan kecamtan lain yang dianggap relevan di Kota Langsa walaupun terbuka kesempatan untuk menarik batas lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Khusus untuk batas administrasi ini perlu mengacu pada RTRW Kota yang relevan. Batas Sosial Batas sosial agar difokskan pada permukiman di kecamatan Langsa Barat yang meliputi desa-desa dikecamatan tersebut. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapt informasi lain yang lebih menentukan. Jelaskan pula mengapa batas-batas tersebut dipilih. Sebagai hasil akhir, penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah studi sebagai resultante dari batas-batas diatas. Penentuan resultante ini agar dilakukan dengan alasan dan justifikasi yang rasional bukan sekadar menarik garis terluar dari keseluruhan batas-batas yang ada. Penggambaran batas wilayah studi harus mengunakan peta mutakhir yang representatif dan jelas. Sebagai hasil akhir penentuan batas wilayah studi, resultante tersebut kemudian
digunakan
untuk
menetapkan
lokasi-lokasi
atau
titik-titik
sampling
berdasarkan alasan-alasan yang kuat.
Bagian 10
Kepakaran yang diperlukan
Dalam studi ANDAL ini agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimal, tim studi ANDAL harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut: 1. Ahli Hidrooceanografi 2. Ahli Sosial Ekonomi 3. Ahli Sosial Budaya 4. Ahli Transportasi 5. Ahli Ekologi Pesisir dan Lautan 6. Ahli Kualitas Air
17
VI. Lampiran Lampiran 1: Foto Hasil Kunjungan Lapangan Lampiran 2: Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
18
LAMPIRAN
i
LAMPIRAN 1 Foto Hasil Kunjungan Lapangan
Gambar.1. Jalan di dalam kawasan Pelabuhan Kuala Langsa, dalam kondisi rusak
Gambar. 2. Jalan di dalam kawasan Pelabuhan Kuala Langsa, dalam kondisi rusak dengan latar belakang pergudangan.
ii
Gambar. 3. Dermaga yang sudah ada di Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar.4. Fasilitas pompa bahan cair di Pelabuhan Kuala Langsa
iii
Gambar.5. Dermaga yang sudah ada di Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar.6. Ruang pengolahan ikan dan kapal pengangkut udang dan ikan yang sedang bersandar di Pelabuhan Kuala Langsa
iv
Gambar.7. Pergudangan di Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar. 8. Kawasan perairan dan vegetasi mangrove di seberang dermaga Pelabuhan Kuala Langsa.
v
Gambar.9. Pengembangan Masyarakat Nelayan di sekitar Pelabuhan Kuala Langsa.
Gambar.10. Sebagian Badan Jalan Menuju Pelabuhan Kuala Langsa dan Pemukiman Nelayan dengan kondisi baik
vi
Gambar.11. Sungai dan Perahu Nelayan di sekitar Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar.12. Pemukiman Nelayan di sekitar Pelabuhan Kuala Langsa
vii
Gambar.13. Areal tambak dan vegetasi mangrove di sekitar Pelabuhan Kuala langsa.
viii
LAMPIRAN 2: Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
ix
