04202 - Panduan DPJP & Case Manager.docx

PANDUAN DPJP DAN CASE  MANAGER

RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 2, Kraksaan, Probolinggo Telp. (0335) 846500, 846354, 844200 Fax. (0335) 846500

0

PANDUAN DPJP DAN CASE  MANAGER

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN DOKUMEN RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT Panduan DPJP dan Case Manager 

KETERANGAN dr. Vikky Satriyo Wibowo

Pembuat Dokumen

Andreas, S. Sos

 Authorized Person

dr. dr. Kertodinoto Kertodin oto

Direktur

i

TANDA TANGAN

TANGGAL

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT NOMOR: /Per/RSGS/II/2017

TENTANG PANDUAN DPJP DAN CASE MANAGER RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT

Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat 

:

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

DIREKTUR RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT, Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan ketentuan penanggung jawab pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan pasien yang bermutu tinggi dan menjamin keselamatan pasein; Bahwa agar pelayanan pasien dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Panduan DPJP dan Case Manager   sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran; Peraturan Direktur Utama PT Graha Sehat Lestari Nomor 01/Per/Dirut/GSLK/XI/2016 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Graha Sehat; Peraturan Direktur Utama PT Graha Sehat Lestari Nomor 02/Per/Dirut/GSLK/XI/2016 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Graha Sehat; Keputusan Direktur Utama PT Graha Sehat Lestari Nomor 01/Kep/Dirut/GSLK/XI/2016 tentang Pengangkatan dr. Kertodinoto sebagai Direktur Rumah Sakit Graha Sehat.

ii

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT TENTANG PANDUAN DPJP DAN CASE MANAGER KEDUA : Panduan DPJP dan Case Manager   sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini KETIGA : Panduan DPJP dan Case Manager  di Rumah Sakit Graha Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib dijadikan acuan dalam pemberian pelayanan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien oleh para profesional pemberi pelayanan di Rumah Sakit Graha Sehat. KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Kraksaan : 14 Februari 2017

Rumah Sakit Graha Sehat Direktur,

dr. Kertodinoto

iii

Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Graha Sehat  Nomor : /Per/RSGS/II/2017 Tanggal :14 Februari 2017

KATA PENGANTAR Berbicara mengenai pelayanan di rumah sakit, tidak bisa terlepas dari berbagai unit kerja di rumah sakit yang saling berhubungan, yaitu admission, gawat darurat, rawat inap, kamar operasi, fisioterapi, laboratorium, radiologi, gizi, linen, administrasi, keuangan, kebersihan, keamanan, parkir, maupun kantin. Saat ini, pasien semakin menyadari hak haknya, hubungan dokter dan pasien merupakan pelayanan secara utuh dengan interaksi personal, bukan melulu pengobatan. Paradigma yang berkembang dalam customer focus, dokter di rumah sakit bekerja sebagai satu tim dalam menangani pasien. Pasien dan keluarganya membutuhkan informasi dan berharap dapat berkonsultasi dengan dokter sewaktu -waktu. Dengan perubahan sikap pasien ini maka mutu layanan rumah sakit perlu ditingkatkan dan kepuasan pasien perlu diutamakan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai koordinator pelayanan yang diberikan oleh para Profesional Pemberi Asuhan (PPA), maupun seorang atau lebih Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager . Panduan ini mengatur tata laksana kegiatan DPJP dan Case Manager dalam mengintegrasikan pelayanan pasien di rumah sakit.

Kraksaan, Februari 2017 Manajer Pelayanan Pasien

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................... .............................................................. ............................. iv DAFTAR ISI ........................................................................... ............................................................... ....... v BAB I PENDAHULUAN........................................................ .............................................................. ....... 1 A. Latar belakang 1 B. Tujuan 1 C. Sasaran 2 BAB II RUANG LINGKUP ............................................................... .......................................................... 3 A. DASAR HUKUM 3 B. PENGERTIAN 4 C. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT 5 D. PATIENT CENTERED CARE DAN ASUHAN TERINTEGRASI 5 E. ASUHAN MEDIS 8 F. ASUHAN PASIEN TRINTEGRASI DAN PATIENT CENTERED CARE  8 G. DPJP SEBAGAI CLINICAL LEADER 10 H. KEWENANGAN KLINIS DAN EVALUASI KINERJA 10 I. PENUNJUKAN DPJP DAN PENGELOMPOKAN STAF MEDIS 10 BAB III TATA LAKSANA DPJP ..................................................................................... .......................... 12 A. TATA LAKSANA ASUHAN DPJP 12 B. SUPERVISI 14 BAB IV CASE MANAGER / MANAJER PELAYANAN PASIEN ........................................ .................. 16 A. Perkembangan case manager  / case management  16 B. Ruang lingkup 16 C. Kualifikasi dan pelatihan tambahan 16 D. Fungsi – fungsi case manager / MPP 16 M. Tata Laksana 19 BAB V PENUTUP ............................................ ................................................................. .......................... 20

v

BAB I PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG Rumah sakit adalah institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian atau kecacatan. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau meminimalkan resiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu keselamatan pasin di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien, diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selanjutnya pelayanan berfokus pada pasien,  patient centered care, dengan elemen utama asuhan terintegrasi merupakan standar dalam akreditasi. Untuk penerapannya diperlukan kolaborasi interprofesional para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) karena merupakan persyarat untuk mencapai tujuan tersebut dan dilengkapi dengan kompetensi praktek kolaborasi termasuk komunikasi yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dokter sebagai ketua tim ( Clinical Leader ) sangat besar dan sentral dalam menjaga keselamatan pasien, karena semua proses pelayanan berawal dan ditentukan oleh dokter. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi maka tidak kalah pentingnya faktor catatan medis yang lengkap dan baik, dimana semua proses pelayanan terhadap pasien direkam secara real time dan akurat. Apabila terjadi sengketa medis maka rekam medis ini benar -benar dapat menjadi alat bukti bagi rumah sakit bahwa proses pelayanan telah dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur, atau kalau terjadi sebaliknya dapat pula berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki proses pelayanan yang ada. Salah satu elemen dalam pemberian asuhan kepada pasien ( patient care) adalah asuhan medis. Asuhan medis diberikan oleh dokter yang dalam standar keselamatan pasien disbut DPJP : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Pengaturan tentang DPJP sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan medis di rumah sakit untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelayanan yang kuarang baik karena terjadinya duplikasi, interaksi obat yang kurang terkontrol, kontra indeksi, ketidak jelasan peranan dokter bila hanya diminta pendapat saja, dll. Panduan ini disusun untuk memudahkan rumah sakit mengelola penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum : Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit. 2. Tujuan Khusus : a. Memberikan perlindungan kepada pasien agar memperoleh asuhan medis yang terbaik. b. Memberikan kemudahan kepada rumah sakit untuk mengelola penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012. c. Memberikan panduan dan penjelasan tentang peranan DPJP.

1

d. Memberikan panduan dan penjelasan tentang mekanisme koordinasi, kolaborasi interprofesional dan kerja sama tim dalam memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit. e. Memberikan panduan pelaksanaan Case Manager .

C. SASARAN 1. Para Direktur Rumah Sakit dan Para Manajer Pelayanan di Rumah sakit 2. Komite Medis 3. Para dokter pemberi asuhan medis di rumah sakit 4. Kelompok profesi medis / Kelompok staf medis.

2

BAB II RUANG LINGKUP Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi : emergensi, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU, HCU) dsb.

 A. DASAR HUKUM 1. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 5 : Rumah Sakit mempunyai fungsi : huruf b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tiga sesuai kebutahan medis. 2. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 Setiap Rumah Sakit mempuunyai kewajiban : huruf r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws). 3. Penjelasan Pasal 29 huruf r : yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (hospital by laws) dan peraturan medis Rumah Sakit (hospital by laws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang baik ( good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik ( good clinical governance). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff by law ) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege). 4. UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 3 Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk a. Memberikan perlindungan kepada pasien b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi 5. UU no 44/2009 tetang Rumah sakit pasal 43 menyatakan rumah sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien. 6. Permenker 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 7. Pasal 7 Permenkes 1691/2011 mengatur hal berikut : a. Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien b. Standar Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : I. Hak pasien; II. Mendidik pasien dan keluarga; III. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan; IV. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dalam program peningkatan keselamatan pasien; V. Peran kepemimpinan dalam meningakatkan keselamtan pasien; VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien; dan VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 8. Pada Lampiran Permenkes 1691/2011 pengaturan tentang Standar I. Hak pasien, adalah sebagai berikut : Standar : Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Kriteris : a. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. b. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. c. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rancana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden. 9. Permenkes 755/2011tentang penyelengaraan Komite Medik di Rumah Sakit. 10. Permenkes 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

3

11. Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 12. Kode Etik Kedokteran Indonesia, PB IDI, 2012 13. SK Pengurus Besar IDI no 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia 14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi 15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia 16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi 17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi 18. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 19/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien 19. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia mo 18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia 20. Konsil Kedokteran Indonesia : Komunikasi Efektif Dokter – Pasien, 2016

B. PENGERTIAN 1. DPJP (Dokter Penanggung Jawap Pelayanan) : adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenang klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya rencana serta tindakan lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. 2. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi, maka harus ada DPJP Utama. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf. 3. DPJP Utama : bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan medis tersebut dilakukan secara terintegrasi dan secara tim diketahui oleh seorang DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien yang bersangkutan (“Kedua Tim”), dengan tugas menjag a Terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi efektif dengan membangun sinergisme dan mencegah duplikasi serta mendorong penyesuaian pendapat (adjustmen) antar anggota / DPJP, mengarahkan agar tindakan masing –  masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi). 4. Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian / data tentang hasil laboratorium atau hasil radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap. 5. Profesional Pemberi Asuhan – PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, antara lain. Dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, psikolog klinis, penata anestesi, terapis fisik dsb. 6. Asuhan pasien terintegrasi dan pelayanan berfokus pada pasien (Patient Centered Care –  PPC) adalah istilah yang saling terkait, yang mengandung aspek pasien merupakan pusat pelayanan, PPA memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin / klinis dengan DPJP sebagi ketua tim klinis –  Clinical Leader, PPA dengan kompetensi dan kewenangan yang memadai, yang antara lain. Terdiri dari dokter, perawat, bidan, nutrisionis / sietisien, apoteker, penata anestesi, terapis fisik dsb.

4

7. Case Manager / Manajer Pelayanan Pasien : adalah profesional di rumah sakit melaksanakan manajemen pelayanan pasien, berkoordinasi dan kolaborasi dengan DPJP serta PPA lainya, Manajemen rumah sakit, pasien dengan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumbar daya yang tersedia sehingga memberikan hasil (outcome) yang bermutu dengan biaya –  efektif selama dan pasca rawat inap.

C. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Dalam UU 44/2009 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan : yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub sepesialistik. Dengan demikian asuhan medis di rumah sakit kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis.

D. PATIENT CENTERED CARE  DAN ASUHAN TERINTEGRASI Asuhan pasien dalam standar akreditasi rumah sakit versi 2012 harus dilaksanakan berdasarkan pola Pelayanan Berfokus pada Pasien ( Patient Centered Care), asuhan diberikan berbasis kebutuhan pelayanan pasien. Pasien adalah pusat pelayanan, dan Profesional Pemberia Asuhan (PPA) diposisikan mengelilingi pasien. PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, a.I. dokter, perawat, bidan, nutrisionis / dietisien, apoteker, penata anestesi, terapis fisik dsb., dengan kompetensi yang memadai, sama pentingnya pada konstribusi profesinya, masing – masing menjalankan tugas mandiri, kolaboratif dan delegatif. PPA memberikan asuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. DPJP dalam tim adalah sebagai ketua tim klinis (Clinical Leader ), melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis, review dan mengintegrasikan asuhan pasien. PPA melaksanakan asuhan pasien dalam 2 proses, Asesmen pasien dan Implementasi rencana termasuk monitoring. Asesmen pasien terdiri dari 3 langkah (IAR) : 1. Informasi dikumpulkan, antara lain anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain / penunjang, dsb (I) 2. Analisis informasi, menghasilkan kesimpulan antara lain maslah, kondisi, diagnosis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien (A) 3. Rencana pelayanan / Care Plan dirumuskan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien (R) Implementasi rencana serta monitoring adalah pemberian pelayanannya. Pencatatannya dilakukan dengan metode SOAP pada Catatan Perkembangan Pasien Trintegrasi.

5

Profesional Pemberi Asuhan (PPA)

DPJP

Perawat / Bidan

Apoteker

Pasien

Psikologi klinis

Keluarga

Nutrisionis/ Dietisien

Terafis Fisik

Penata Anestesi

Lainnya



  



Masing –  masing PPA memberikan asuhan melalui tugas mandiri delegatif dan kolaboratif dengan pola IAR Menggunakan Pola IAR dan penulisan SOAP / ADIME (untuk GIZI) Berkolaborasi interprofesional Meningkatkan kompetensi untuk praktik kolaborasi interprofesional dalam 4 ranah : Nilai dan etika praktik interprofesional o Peran dan tanggung jawab o Komunikasi interprefesional o Kerjasama dalam tim klinis / interdisplin o Edukasi untuk kolaborasi Interprofesional

6

Proses Asuhan Pasien Oleh PPA Tugas Mandiri  

1. Asesmen Pasien : IAR 1. Informasi dikumpukan : Anamnesa, pemeriksaan, pemeriksaan lain / penunjang, dsb 2. Analisis informasi : Dihasilkan Diagnosis / Masalah / Kondisi, untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien 3. Rencana Pelayanan / Care Plan  : Dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien

2. Pemberian Pelayanan / *Implementasi Rencana / *Monitoring

7

E.  ASUHAN MEDIS Asuhan medis di rumah sakit dibberikan oleh dokter spesialis, disebut sebagai DPJP. Di Instalasi Gawat Darurat dokter juga yang bersertifikat kegawatdaruratan, antara lain ATLS, ACLS, PPGD, General Emergency Life Support (GELS) menjadi DPJP pada saat asuhan awal pasien gawat -darurat. Saat pasien dikonsul / rujuk ke dokter spesialis dan memberikan asuhan medis, maka dokter spesialis tsb menjadi DPJP pasien tsb mengantikan DPJP sebelumnya, yaitu dokter jaga IGD tsb diatas. Pemberian asuhan medis di rumah sakit agar mengacu kepada Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia (Kep Konsil no 18/KKI/KEP/IX/2006). Penerapan panduan ini selain menjaga mutu asuhan dan keselamatan pasien, juga dpat menghindari pelanggaran disiplin. Asas, Dasar, Kaidah dan Tujuan Praktik Kedokteran di Indonesia intinya adalah sbb : Asas : nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien Kaidah dasar moral : Menghormati martabat manusia (respect for person) o Berbuar baik (benefincence) o Tidak berbuat yang merugikan (non-maleficence) o Keadilan ( justice) o Tujuan : Memberikan perlindungan kepada pasien o Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik o Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. o 





Tumpuan dasar kompetensi dokter mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) (Perkonsil No 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia) yang adalah : 1. Profesionalitas yang Luhur 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri 3. Komunikasi efektif 4. Pengelolaan Informasi 5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 6. Keterampilan Klinis 7. Pengelolaan Masalah Kesehatan

F.  ASUHAN PASIEN TRINTEGRASI DAN PATIENT CENTERED CARE  Asuhan pasien terintegrasi dan pelayanan / asuhan berfokus pada pasien ( patient centered care) adalah elemen penting dan sentral dalam asuhan pasien di rumah sakit. Konsep inti (core concept ) asuhan berfokus pada pasien terbagi dalam 2 perspektif : 1. Perspektif Pasien : a. Martabat dan Respek. Profesional pemberi asuhan mendengarkan, menghormati dan menghargai o pandangan serta pilihan pasien – keluarga. Pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, latar belakang kultural pasien – o keluarga dimasukkan dlam perencanaan pelayanan dan pemberi pelayanan kesehatan. b. Berbagi informasi. Profesional pemberi asuhan mengkomunikasikan dan berbagi informasi o secara lengkap kepada pasien – keluarga. Pasien – keluarga menerima informasi tepat waktu, lengkap, dan akurat. o c. Partisipasi

8

Pasien –  keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi dalam asuhan, pengambilan keputusan dan pilihan mereka. d. Kolaborasi / kerjasama Rumah sakit bekerjasama dengan pasien – keluarga dalam pengembangan, o implementasi dan evaluasi kebijakan dan program. Pasien –  keluarga adalah mitra PPA. 2. Perspektif PPA a. Tim Interdisiplin Profesional pemberia asuhan diposisikan mengelilingi pasien o Kompetensi yang memadai o Berkontribusi setara dalam fungsi profesinya o Tugas mandiri, kolaboratif, delegatif, bekerja sebagai satu kesatuan o memberikan asuhan yang terintegrasi b. Interprofesionalitas Kolaborasi interprofesional o Kompetensi pada praktik kolaborasi interprofesional o Termasuk bermitra dengan pasien o c. DPJP adalah ketua tim klinis / clinical leader  DPJP melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis, review dan o mengintegrasikan asuhan pasien d. Personalized Care Keputusan klinis selalu diproses berdasarkan juga nilaii-nilai pasien o Setiap dokter memperlakukan pasiennya sebagaimana ia sendiri ingin o diperlakukan o

Dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, konteks asuhan tersebut terdiri dari unsur-unsur inti antara lain : 1. Pasien dan keluarganya adalah pusat pelayanan / asuhan 2. DPJP –  Dokter Penanggung Jawab Pelayanan sebagai clinical leader / ketua tim klinis mengitegrasikan asuhan. 3. PPA –  Profesional Pemberi Asuhan diposisikan mengelilingi pasien, memberikan asuhan secara tim interdisiplin, dengan tugas mandiri dalam pola IAR, juga tugas kolaboratif dan tugas delegatif, dengan moto asuhan : BPIS –  bila pasien itu (adalah) saya. 4. Kolaborasi interprofesional dalam tim dengan kompetensi untuk praktek kolaborasi. 5. Case Manager / MPP –  Manajer Pelayanan Pasien berperan dalam menjaga kontinuitas pelayanan dan asuhan. 6. Rekam medis terintegrasi dalam bentuk form CPPT –  Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi diisi oleh semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan pasien – PPA, dengan pola IAR. 7. CPPT –  Catatan Pelayanan Pasien Terintegrasi dalam rekam medis tempat PPA mendokumentasikan perkembangan pasien dakam proses pemberian asuhan. 8. Standar akreditasi dalam bab HPK – Hak Pasien dan Keluarga antara lain tentang rumah sakit termasuk PPA bertanggung jawab untuk memberikan proses yang mendukung hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan, pelayanan yang dilaksanakan dengan penuh perhatian dan menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien, menghormati kebutuhan privasi pasien, mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan termasuk dalam keputusan pelayanan, memberitahu pasien dan keluarganya tentang bagaimana mereka akan dijelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan, termasuk hasil yang tidak diharapkan dan siapa yang akan memberitahukan,dsb.

9

9. Discharge planning / Rencana Pemulangan Pasien yang terintegrasai, dilakukan secara multidisiplin sejak awal rawat inap dengan tujuan menjaga keberhasilan asuhan dan pelayanan selama rawat inap maupun pasca rawat inap / dirumah.

G. DPJP SEBAGAI CLINICAL LEADER 1. Dalam asuhan/pelayanan berfokus pada pasien (patient centered care) para PPA memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin, masing-masing PPA melakukan tugas mandiri, tugas delegatif dan tugas kolaboratif dengan pola IAR. 2. Asuhan pasien terintegrasi “dimotori” oleh DPJP dlam fungsi sebagai ketua tim klinis (Clinical leader ) yang melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis. DPJP melakukan review rencana PPA lainya dan menverifikasinya, lihat standar PP 2.1. elemen penilaian 5. 3. Proses review dilakukan oleh DPJP dengan membaca rencana para PPA dan memberikan catatan/notasi pada CPPT (Catatan Pelayanan Pasien terintegrasi).

H. KEWENANGAN KLINIS DAN EVALUASI KINERJA 1. Setiap dokter yang bekerja di rumah sakit yang melakukan asuhan medis, termasuk pelyanan interpretatif (antara lain Dr.Sp.PK, Dr.Sp.PA, Dr.Sp.Rad., dsb.), harus memiliki SK dari Direktur Rumah Sakit berupa Surat Penugasan Klinis / SPK (Clinical appointment), dengan lampiran Rincian Kewenangan Klinis / RKK (Delineation of Clinical Privilage). Penerbitan SPK dan RKK tsb harus melalui proses kredensial dan rekredensial yang mengacu kepada Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. 2. Regulasi tentang evaluasi kinerja profesional DPJP ditetapkan Direktur Rumah Sakit dengan mengacu ke Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, khususnya Bab KPS (Kualifikasi dan Pendidikan Staf, Standar KPS 11).

I. PENUNJUKAN DPJP DAN PENGELOMPOKAN STAF MEDIS 1. Regulasi tentang penunjukan seseorang DPJP untuk mengelola seorang pasien, pengantian DPJP, selesainya DPJP karena asuhan medisnya telah tuntas, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Penunjukan seorang DPJP dapat antara lain berdasarkan permintaan pasien, jadwal praktek, jadwal jaga, konsul/rujukan langsung. Pergantian DPJP perlu pengaturan rinci tentang alih tanggung jawabnya. Tidak dibenarkan pergantian DPJP yang rutin, contoh : pasien A ditangani setiap minggu dengan pola hari Senin oleh DrSp PD X, hari Rabu DrSp PD Y, hari Sabtu DrSp PD Z; karena hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kontinuitas pelayanan. 2. Regulasi tentang pelaksanaan asuhan medis oleh lebih dari satu DPJP dan penunjukan DPJP Utama, tugas dan kewenangannya ditetapkan Direktur Rumah Sakit. 3. Kriteria penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dapat digunakan butirbutir sbb : a. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola pasien pada awal perawatan b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan penyakit dalam kondisi (relatif) menonjol atau terparah c. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP terkait d. DPJP Utama dapat merupakan pilihan dari pasien e. Pada pelayanan ICU maka DPJP Utama adalah Intensivis 4. Pengaturan tentang pengelompokan Staf Medis ditetapkan / diorganisir oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan, disebut KSM (Kelompok Staf Medis). Pengelompokan dapat dilakukan antara lain dengan pola disiplin ilmu / 10

spesialisasi (Kelompok Staf Medis Bedah, Penyakit Dalam, Radiologi, Mata dsb), kategori penyakit (KSM Diabetes, KSM Onkologi) kategori organ (KSM Ginjal, KSM Gestro-entero Hepatologi) kategori usia (KSM Geriatri) dan Kategori interes tertentu/lainya (KSM Sel Punca, dll).

11

BAB III TATA LAKSANA DPJP  A. TATA LAKSANA ASUHAN DPJP 1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP 2. Pada unit / instalasi gawat darurat, dokter gawat darurat, dokter jaga (dengan sertifikasi kegawat daruratan, antara lain PPGD, ATLS, ACLS, GELS) menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat daruratan. Kemudian selanjutnya saat dilakukan konsultasi / rujuk ditempat (on side) atau konsultasi lisan kepada dokter spesialis, dan dokter spesialis tsb memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tsb telah menjadi DPJP pasien ysb, sehingga saat itulah DPJP telah berganti dari dokter gawat darurat / dokter jaga IGD kepada dokter spesialis tsb. 3. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP maka harus ditujuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tsb bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan bekerja sendiri-sendiri). 4. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien ysb (sebagai “Ketua Tim”), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi yang efektif dan membangun sinergisme dengan mendorong penyesuaian pendapat (adjustment) antar Anggota / DPJP, mengarahkan agar tindakan masing-masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi), dan juga mencegah duplikasi serta interaksi obat. 5. Tim membuat keputusan melalui DPJP Utama, termasuk keinginan DPJP mengkonsultasikan ke dokter spesialis lain agar dikoordinasikan melalui DPJP Utama. Keputusan DPJP terhadap jadwal kegiatan dan ktepatan waktu misalnya antar lain kehadiran atau menjanjikan waktu kehadiran, adalah sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pasien serta untuk kepentingan koordinasi seharihari. 6. Dibawah koordinasi DPJP Utama, sekurang-kurangnya ada rapat Tim yang melibatkan semua DPJP ysb beserta profesi terkait lainya sesuai kebutuhan pasien; rumah sakit diharapkan menyediakan ruangan untuk rapat tim di tempat-tempat pelayanan, misalnya di Rawat Inap, ICU, UGD, dll. DPJP Utama juga bertugas untuk menghimpun komunikasi / data tentang pasien. 7. Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan / keluarga, dan pasien dan / keluarga dapat menyetujuinya ataupun sebaliknya. Rumah sakit berwenang mengubah DPJP bila terjadi pelangaran prosedur. 8. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. Harap digunakan formulir daftar DPJP (Contoh Formulir Daftar DPJP terlampir). 9. Pada unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensifis. Koordinasi dan tingkatan keikut sertaan para DPJP terkait, tergantung pada sistem yang ditetapkan dalam kebijakan rumah sakit misalnya sistem terbuka / tertutup / semi terbuka. Bila rumah sakit memakai sistem terbuka, gunakan kriteria tsb diatas (lihat Bab VIII). 10. Pada kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi tsb. 11. Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi / sedang dioperasi, dokter yang dirujuk tsb melakukan tindakan / memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tsb.

12

12. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP di bantu oleh dokter lain (antara lain dokter ruangan, residen) dimana ysb boleh menulis / mencatat di rekam medis, maka tanggung jawab adalah tetap ada pada DPJP, sehingga DPJP yang bersangkuatan harus memberi supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf / tanda tangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis setiap hari. 13. Asuhan pasien dilakukan oleh para profesional pemberi asuhan yang bekerja secara tim (“Tim Interdisiplin”) sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Clinical / Team Leader) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pulang (discharge plan) yang dapat dilakukan pada awal masuk rawat inap atau pada akhir rawat inap (Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, Bab APK –  Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan dan Bab AP – Asesmen Pasien) 14. DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi / informasi kepada pasien dan keluarganya. Gunakan dan kembangkan tehnik komunikasi yang berempati. Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan fokus pada pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006). 15. Pendokumentasian yang di lakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tanda tangan. Pendokumentasian tsb dilakukan antara lain di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi / CPPT (integrated note), form asesmen pra anestesi / sedasi, intruksi pasca bedah, form edukasi / informasi ke pasien dsb. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb. (contoh Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dan contoh Formulir Perintah Lisan terlampir). 16. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para profesional pemberi asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien ( Hospital Case Manager ), sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien (dari KARS, edisi I 2014), agar terjaga kontinuitas pelayanan baik waktu rawat inap, rencana pemulangan, tindak lanjut asuhan mandiri dirumah, kontrol dsb. 17. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan (kumulatif, bila lebih dari satu) tentang DPJP, dalam bentuk satu formulir yang di isi secara periodik sesuai kebutuhan / penambahan / pengurangan / penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir. (Formulir Daftar DPJP, terlampir). 18. Rumah Sakit terletak jauh dari kota besar, atau di daerah terpencil, penetapan kebijakan tentang asuhan medis yang sifatnya khusus agar di konsultasikan dengan pemangku kepentingan antara lain Komite Medis, Fakultas Kedokteran ysb bagi residen, Organisasi Profesi, IDI, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi, Kolegium dsb. 19. Keterkaitan DPJP dengan Panduan Praktik Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway, setiap DPJP bertanggung jawab mengupayakan peroses asuhan pasien (baik asuhan medis maupun asuhan keperawatan atau asuhan lainyan) yang diberikan kepada pasien patuh pada Panduan Praktek Kinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway   yang telah di tetapkan oleh RS. Tingkat kepatuhan pada Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway   ini akan menjadi objek Audit Klinis dan Audit Medis.

13

20. Apabila dokter tidak mematuhi Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway  / Panduan Praktek Klinis maka harus memberikan penjelasan tertulis dan dicatat di rekam medis.

B. SUPERVISI 1. Pada proses asuhan medis dimana dilaksanakan oleh DPJP yang dibutuhkan oleh Staf Medis non DPJP, misalnya Residen (PPDS), Dokter Ruangan (DR), dsb, maka diperlukan supervisi klinis medis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap asuhan pelayanan klinis yang dilaksanakan. Supervisi sangat diperlukan untuk memastikan asuhan pasien aman dan memastikan koordinasi dan kerjasama tim yang baik adalah pengalaman belajar bagi para profesional pemberi asuhan, bahwa pelayanan telah diberikan dengan cara yang efektif, dan juga untuk kepastian hukumnya bagi pemegang kewenangan klinisnya. 2. Diperlukan tingkat pengawasan yang konsisten dengat tingkat pelatihan dan tingkat kompetensi para staf medis yang membantu asuhan medis. 3. Seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis memahami proses supervisi klinis: siapa supervisor dan frekuensi sepervisinya penandatanganan harian dari semua catatan dan perintah, penandatanganan rencana asuhan dan kemajuan catatan harian, atau membuat entri terpisah dalam catatan pasien. Demikian juga, jelas tentang bagaimana bukti pengawasan yang didokumentasikan, termasuk frekuensi dan lokasi dokumentasi. 4. Rumah sakit memiliki prosedur megidentifikasi dan memonitorinng keseragaman proses supervisi klinis, memonitoring dan evaluasi pelayanan asuhan klinis. 5. Apabila supervisi klinis tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan potensi untuk terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, atau menurunnya mutu asuhan medis. 6. Supervisi dan umpan balik yang dihasilkan penting untuk mengakuisisi dan mengembangkan keterampilan klinis dan profesionalisme sluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis. Supervisi dilakukan secara bertahap meningkatkan otoritas dan kemandirian, pengawasan dan umpan balik. 7. Supervisi yang berlebihan dapat menghambat perkembangan para staf untuk menjadi praktisi yang kompeten dalam disiplin mereka. 8. RS harus menetapkan kebjakan tentang tingkatan supervisi masing-masing staf medis no DPJP. 9. Tingkatan Supervisi bagi DPJP dan DR :

Supervisi Tinggi Untuk PPDS : Asesmen dari PPDS belum dianggap sahih Proses keputusan Rencana Asuhan / Tindakan oleh DPJP DPJP melakukan tindakan sendiri PPDS memperhatikan, membantu pelaksanaan tindakan Pencatatannya di









Supervisi Moderat Tinggi Untuk PPDS : Asesmen dari PPDS dianggap sahih, namun pertimbangannya (jugdment) belum sahih Proses keputusan Rencana tindakan supervisi oleh DPJP PPDS melakukan tindakan, DPJP mensupervisi langsung (onsite) Pencatatannya di

Supervisi Moderat Untuk PPDS : Asesmen dari PPDS dianggap sahih, namun pertimbangannya (jugdment) belum sahih Proses keputusan Rencana Asuhan dilaporkan untuk persetujuan DPJP, sebelum tindakan, kecuali kasus gawat darurat PPDS melakukan tindakan DPJP

Supervisi Rendah Untuk PPDS : Asesmen dan pertimbangan dari PPDS dianggap sahih namun belum punya legitimasi Proses keputusan Rencana oleh PPDS PPDS melakukan tindakan, supervisi DPJP melalui komunikasi per telpon, melalui



















14



rekam medis ttd DPJP dan PPDS

rekam medis ttd PPDS dan DPJP



mensupervisi tidak langsung sesudah tindakan, evaluasi laporan tindakan Pencatatannya di rekam medis ttd PPDS dan DPJP





Untuk DR : Proses Asesmen Pasien (IAR) : Pengumpulan Informasi, Analisis Informasi, Penyusunan Rencana dan Implementasinya dilakukan dengan komunikasi segera dengan DPJP Pencatatannya di rekam medis ttd DR, validasi oleh DPJP

Untuk DR : Proses Asesmen Pasien (IAR) : Pengumpulan Informasi, Analisis Informasi, Penyusunan Rencana dan Implementasinya dilakukan dengan komunikasi dengan DPJP Pencatatannya di rekam medis ttd DR, validasi oleh DPJP









15

laporan per telepon, laporan tertulis di rekam medis dgn ttd DPJP Pencatatannya di rekam medis harus divalidasi Pada keadaan khusus, PPDS berada di tempat terpencil tanpa DPJP terkait, ttg proses validasi dibuat kebijakan khusus oleh RS.

BAB IV CASE MANAGER / MANAJER PELAYANAN PASIEN

 A. PERKEMBANGAN CASE MANAGER / CASE MANAGEMENT  1. Case manager dapat hadir di pelayanan kesehatan di komunitas, di rumah sakit, di perusahaan antara lain asuransi, perusahaan besar. 2. Case manager dari profesi perawat (Nurse CM), pekerja sosial, kemudian juga profesi kesehatan lainnya. B. RUANG LINGKUP 1. Kontinuitas Pelayanan Menjaga kontinuitas pelayanan dalam pola asuhan terintegrasi dan pelayanan berfokus pada pasien. 2. Koordinasi dan Kolaborasi MPP berkoordinasi dan kolaborasi dengan DPJP dan PPA lainya, serta manajemen rumah sakit. 3. Hubungan dengan Pasien Pentinganya bagi MPP untuk membangun dan memiliki relasi yang kondusif dengan pasien – keluarga agar proses pelayanan dapat memenuhi kebutuhan mereka. MPP merupakan “laison” pasien –  keluarga dengan PPA, manajemen rumah sakit, pembayar 4. Skrining Pasien Untuk penanganan pasien, MPP melakukan skrining pasien, kelompok : anak, usia lanjut, pasien dengan penyakit kronis, resiko tinggi, kasus kompleks dengan hasil asuhan yang tidak mudah. C. KUALIFIKASI DAN PELATIHAN TAMBAHAN 1. Perawat dan pendidikan ners atau Dokter (Umum) 2. Pengalaman minimal 3 – 5 tahun dalam pelayanan klinis di rumah sakit a. Dokter : sebagai dokter ruangan b. Perawat : sebagai kepala ruangan Pelatihan Tambahan 1. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan klinis terkait dengan penyusunan dan penerapan SPO Pelayanan Kedokteran yang terdiri dari Panduan Praktik Klinis, Alur Klinis (Clinical Pathway ), Algoritme, Protokol, Standing order. 2. Pelatihan Pelayanan Fokus pada Pasien / PCC 3. Pelatihan tentang perasuransian, jaminan kesehatan nasional, INA- CBG’s 4. Pelatihan tentang perencanaan pulang (Discharge planning) untuk kontinuitas pelayanan 5. Pelatihan Manajemen Resiko 6. Pelatihan untuk meningkatkan soft skil (pengetahuan aspek psiko-sosial, hubungan interpersonal, komunikasi, dsb) D. FUNGSI – FUNGSI CASE MANAGER / MPP Fungsi MPP a.I. adalah Asesmen utilitas Perencanaan Fasilitas dan Advokasi Koordinasi Pelayanan Evaluasi Tindak Lanjut Pasca Discharge 1.  Asesmen Utilitas :      

16

a.

E. F.

G. H.

I.

J.

K. L.

Mampu mengakses semua informasi dan data untuk mengevaluasi manfaat / utilitasi, untuk kebutuhan manajemen pelayanan pasien b. Melakukan asesmen diperluas dan lengkap terhadap pasien dan keluarga yang diperlukan pada saat admisi, termasuk asesmen psikososial-ekonomi lengkap 2. Perencanaan : Meyusun rencana untuk pelaksanaan manajemen playanan pasien. Perencanaan tersebut mencerminkan kelayakan / kepatutan, mutu dan efektivitas biaya dari pengobatan klinis serta kebutuhan pasien, termasuk Discharge Planning a. Perencanaan proses asuhan pasien (yang “ personalized ” / unik) selama rawat inap sampai kembali ke komunitas / rumah dengan outcome yang terbaik. b. Rencana pemulangan (Discharge planning) pasien adalah salah satu fungsi manajemen pasien (case-management) 3. Fasilitas dan Advokasi : Fungsi ini mencakup interaksi antar MPP dan para angota PPA, perwakilan pembayar, serta pasien / keluarga untuk menjaga kontinuitas pelayanan. Mewakili kepentingan pasien adalah inti dari peran MPP, namun peran ini juga menjangkau pemangku kepentingan lain. MPP melakukan advokasi untuk opsi pengobatan yang dapat diterima setelah berkonsultasi dengan DPJP, termasuk rencana pemulangan yang aman. Memastikan bahwa pemeriksaan pasien adalah tepat dan perlu serta dilakukan dalam kerangka waktu yang sudah ditetapkan Berkomunikasi dengan DPJP-PPA secara berkala selama rawat inap dan mengembangkan suatu hubungan kerja yang efektif. Membantu para DPJP untuk menjaga biaya dan hasil pasien yang diharapkan Mempromosikan utilisasi sumber2 klinis agar efektif dan efisien Menawarkan bentuk-bentuk asuhan alternatif kepada pasien sesuai kebutuhannya, baik karena sudah mau dipulangkan atau membutuhakan asuhan jangka panjang yang rentan terhadap peraturan keuangan RS. Memberikan advokasi kepada pasien, meningkatkan hubungan kolaboratif untuk memaksimalkan kemampuan pasien dan keluarga untuk membuat keputusan – keputusan medis. Bekerja dengan manajer rumah sakit dan para DPJP, memberikan advokasi atas-nama pasien untuk menentukan pelaksanaan layanan terbaik bagi pasien sambil berkomunikasikan kepada pasien sarana bermutu yang tersedia. Memberikan informasi klinis kepada para pembayar, mencarikan otoritas asuhan yang perlu. Membatu pasien dan keluarga mengembangkan suatu discharge plan, termasuk koordinasi dengan pelayanan medis di komunitas dan, bila perlu, admisi ke fasyankes asuhan pasca ranap, antara lain. Pelayanan rehabilitasi, atau fasilitas perawatanterampil. 4. Koordinasi Pelayanan : Koordinasi pelayanan untuk kontinuitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. a. Melakukan koordinasi dan integrasi pelayanan sosial / fungsi casemanagement ke dalam asuhan pasien, discharge planning, proses pemulangannya. b. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan sosial kepada pasien, keluarga, dan orang2 lain yang penting untuk memampukan mereka menghadapai dampak penyakit terhadap fungsi keluarga pasien dan untuk memperoleh manfaat maksimum dari pelayanan kesehatan. 5. Evaluasi : Evaluasi utilisasi pelayanan, pelaksanaan Clinical Pathway , termasuk evaluasi kendali mutu dan biaya. a. Melakukan telaah utilitas (utilization review ), melalui tugas evaluasi Clinical Pathway . Telaah utilisasi mencakup mekanisme kendali biaya, dan ketepatan, kebutuhan dan pelayanan kesehatan yang dimonitor oleh para pembayar dan provider.

17

b. Melaksanakan telaah atas utilisasi pelayanan secara tepat sejak admisi sampai discharge. Mengevaluasi kepuasan pasien dan mutu layanan yang diberikan. c. Memantau length of stay . 6. Tindak Lanjut Pasca Discharge : pemantauan dan tindak lanjut menjaga kontinuitas pelayanan. a. Tindak lanjut, pemantauan, pelayanan dan asuhan pasca d ischarge b. Reimbursement Case Manager / MPP Manajer Pelayanan Pasien

DPJP Perawat

Apotek er

/ bidan

Pasien,

Psikologi Klinis

Nurision is/Dietisi

Keluarga

Penata

Terapis

Anestesi

Fisik Lainnya

Yan Kes / RS Lain

Case

Manager MPP

Dokter Keluarga Asuransi

Yan

Perusahaan/

Keuangan/

BPJS

18

M. TATA LAKSANA MPP melakukan skrining pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien, pada waktu admisi, atau bila dibutuhkan pada waktu di ruang rawat inap, berdasarkan pasien yang meliputi : 1. Resiko tinggi 2. Biaya tinggi 3. Potensi komplain tinggi 4. Kasus dengan penyakit tinggi 5. Kemungkinan sistem pembiayaan yang komplek 6. Kasus yang melebihi rata-rata lama dirawat 7. Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangan penting atau yang membutuhkan kontinuitas pelayanan 8. Kasus kompleks / rumit Setelah pasien ditentukan sebagai klien MPP, maka penanganan pasien dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi pada butir 4 tsb diatas. 



19

BAB V PENUTUP

Untuk dapat memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012, maka rumah sakit memerlukan regulasi yang adekuat tentang DPJP dalam pelaksanaan asuhan medis, dan panduan ini merupakan acuan utama bagi rumah sakit. Diperlukan pengaturan yang spesifik untuk setiap rumah sakit karena keunikan budaya, situasi dan kondisi setiap rumah sakit, termasuk juga keunikan budaya tenaga medis. Regulasi harus mencerminkan pengelolaan resiko klinis dan pelayanan berfokus kepada pasien ( patient centered care). Regulasi tsb diatas dapat diterapkan oleh para pemberi asuhan, termasuk DPJP, sehingga terwujud asuhan pasien yang bermutu dan aman.

Rumah Sakit Graha Sehat Direktur,

dr. Kertodinoto

20