RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2018
LOGO KABUPATEN
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, BAPPEDA perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan BAPPEDA memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja BAPPEDA. Selanjutnya Pimpinan Instansi emerintah perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah
diharapkan dapat mencapai
berbagai
tujuan
dan sasaran dengan
menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi: 1. Pernyataan tujuan dan terkonfirmasi,
sasaran unit
kerja dan tingkatan kegiatan yang
Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai BAPPEDA memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPEDA.
Redelong,
2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala
(..........................) NIP ..................................
BAB I
PENDAHULUAN
A. LAT AR BELAKANG
Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU
nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,
yang diatur
dalam
UU Nomor
15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan
dan Tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengandalian intern pemerintah. Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)
merupakan
suatu
kebijakan
pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. B. DASAR HUKUM
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan c. Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah; d. Peraturan Kabupaten Bener Meriah No. 68 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah e. Peraturan Bupati XYZ Nomor : 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah
C. TUJUAN
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak ( action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah.
6. Pengelolaan asset dapat diselenggarakan secara handal pula, 7. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi. E. RUANG LINGKUP
1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain: seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi. 2. Penilaian Risiko. 8erbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan 8appeda Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. 3. Kegiatan Pengendalian. Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan ujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan
oleh atasan dan para personil organisasi. efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat eksternal.
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP
A. PENGERTIAN SPIP
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara
menyeluruh.
Undang-undang tersebut
ditindaklanjuti
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudaian
Peraturan
Menteri
dalam
Negeri
Nomor
40
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05 - 282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
C. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP
Seperti telah disebutkan pada butir 1.4 Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalaian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: •
penegakan integritas dan nilai etika;
•
komitmen terhadap kompetensi;
•
kepemimpinan yang kondusif;
•
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
•
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
•
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
Pimpinan
Instansi
Pemerintah
wajib
mengidentifikasi,
mencatat,
dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunuikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders. 5. Pemantauan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.
BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dari hasil penilaian risiko BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah, diketahui bahwa profile risiko BAPPEDA adalah sebagai berikut : A. IDENTIFIKASI RISIKO
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2018 memiliki 23 (dua puluh tiga) risiko berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan identifikasi risiko, dengan rincian sebagai berikut: Risiko Beridentifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah No
Bidang Risiko
2018 Sebab
Dampak
1. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Buda ya Hasil Analisa risiko pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah digambarkan dalam tabel berikut:
Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah No
Warna
Jumlah
1
Sangat Tinggi
0
2
Tinggi
0
3
Sedang
1
4
2.
Uraian
Rendah
Bidang Perencanaan Sumber Pengembangan Wilayah
0
Daya
Alam,
Sarana
Prasarana
dan
Hasil Analisa risiko pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah digambarkan dalam tabel berikut:
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah
No
Uraian
Warna
Jumlah
1
Sangat Tinggi
O
2
Tinggi
7
3
Sedang
11
4
Rendah
2
Dari hasil penilaian risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah tahun 2018 disimpulkan bahwa:
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
No.
Risiko
RTP
Penanggung Jawab
Waktu TW I
1.
2.
3.
Terselenggaranya
Administrasi
dan
operasion Jadwal pengadaan barang dan ja Kasubag Keunagan
kantor
yang tepat waktu dan sasaran
Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur
Kompetensi
Terselenggaranya Operasional Paud
rekanan
Evaluasi
Terselenggaranya opersional PAUD
Validasi data dan informasi
Kasubag Data,Perencanaan da
dan
Profesionalism Kasubag Data,perencanaan da
Evaluasi 4.
Terlatihnya Bunda PAUD sesuai kompetisi
Kompetisi Bunda PAUD
Kabid
Pembina
PAUD
da
Dikmas 5.
Penyaluran minat,bakat dan dan kreativitas siswa S Tenaga
pembinbing
yan Kabid Pembina Dikdas
propesional 6.
Penyaluran minat,bakat dan kreativitas siswa SMP Tenaga
pembimbing
yan Kasie kelembagaan dan Sarpra
propesional 7.
Tersedianya RKB
Kompetisi dan dan propesionalism Kasubag Data,Perencanaan da rekanan
8
Terbangunnya pagar sekolah
Kompetisi dan dan Propesionalism Kasubag Data,Perencanaan da rekanan
9
Terselenggaranya
Monev
dan
pelaporan
sederajat 10
Terselengaranya sederajat
Evaluasi
evaluasi
S SOP dan instrument penilaian sert Kabid Pembina DIKDAS format laporan
monev
dan
pelapoaran
SM SOP dan instrument penilaian sert Kabid Pembina DIKDAS format laporan
TW II
TW III
11
Dapat di pakainya kembali Ruang kelas ,Jamban da Mempercepat penyelesaian pros Kasubag Data,Perencanaan da RKB SD
perencanaan melalui penambaha Evaluasi jumlah SDM perencanaan
12
Dapat di pakainya kembali ruang kelas,jamban d
Mempercepat penyelesaian pros Kasubag Data,Perencanaan da
RKB SMP
perencanaan melalui penambaha Evaluasi jumlah
SDM
perencanaa
Kasubag
Data,Perencanaan dan Evaluasi 13
14
Meningkatkan mutu Pendidikan
Mengadakan
Tersenggaranya OLSN
pelatihan
Grou Kasie Kurikulum dan Pesert
pelajar
didik
Pembentukan kelompok belajar
Kasie Kurikulum dan Pesert didik
15
Meningkatkan Semangat belajar siswa
Pembentukan kelompok belajar ba Kasubag siswa berprestasi
16
Tersedianya Rumah Dinas guru SD
Kompetensi
dan
Tersedianya rumah dinas guru SMP
Kompetensi
Profesionalism Kasubag Data,Perencanaan da Evaluasi
dan
Profesionalism Kasubag Data,Perencanaan da
rekanan
Evaluasi
18
Terselenggaranya peringatan HAI
Penyuluhan dan motivasi
Kasie pembina PAUD
19
Terselengaranya kegiatan Jambore PNF
Laporan capaian kinerja
Kasie pembina PAUD
20
Tercapainya penyetaraan Pendidikan
Monitoring ke PKBM
Kasie Dikmas
21
Tercapainya penyetaraan Pendidikan
Monotoring ke PKBM
Kasie Dikmas
22
Terlaksanaya kegiatan operasinal LKP
Memperbanyak kelapangan
23
Melakukan
penyuluhan
langsung
pada
nonformal dan informal pada masyarakat
da
Kepegawaian
rekanan 17
Umun
bidan BIMTEK Tutor
pengawasa Kasie Dikmas
24
Trampilnya anggota PKBM
Memperluas
impormasi
tentan Kabid
kursus dan kelembagaan 25
26
Trampilnya anggota PKBM
Memperluas
Meningkatnya mutu dan kompetisi PTK
Pembina
PAUD
da
Pembina
PAUD
da
Seni
da
Dikmas
impormasi
tentan Kabid
kursus dan kelembagaan
Dikmas
Evaluasi PBM
Kabid
Pendidikan
Budaya 27
Terselenggaranya Try Out SMP
Memperbanya
belajar
tambaha
bagi siswa 28
29
Terseleksinya
guru/kepala
sekolah/pengaw Bimtek khusus guru,kepsek da Kabid Dikdas
berprestasi
Pengawas
Terdatanya semua sekolah
Dokumen dan data yang akurat
Kasubag
Umun
Kepegawaian 30
Terbentuknya asosiasi pengawas sekolah yan Pelatihan kompeten
31
Terselenggaranya
manajemem
ba Kasie Budaya
pengawas ta’aruf HUT BM
Pembentukan klub sanggar da Kasie Seni Budaya Kreativitas siswa di sekolah
32
Terselenggaranya ta;aruf HUT RI
Pembentukan klub sanggar da Kasie Pendikan Seni Kreativitas siswa sekolah
33
Terselengaranya pentas seni TK SD, dan SMP
Pembentukan sanggar seni sekola Kasie Pendidkan seni
34
Tersalurnya kreativitas pelajar
Pembentukan kelompok kreativit Kasie Budaya siswa di sekolah
da