θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ HUKUM ASURANSI µ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν DIKTAT θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξ Arif Rahman, SH., MH.
BABI DASAR-DASARHUKUMASURANSI
A.PengertianAsuransi
Asuransiberasaldariistilah: Verzekeringatau Verzekeringatauassurantie(Belanda) assurantie(Belanda) Assuranceatau Assuranceatauinsurance(Inggris) insurance(Inggris) Asuran Asuransi si yang yang berart berarti i pertan pertanggu ggunga ngan n atau atau perli perlindu ndunga ngan n atas atas suatu suatu objekdariancamanbahayayangme objekdariancamanbahayayangmenimbulkankerugia nimbulkankerugian. n.
AsuransimenurutketentuanPasal AsuransimenurutketentuanPasal246KUHD: 246KUHD: “Asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkandirikepadatertanggungdenganmenerimapremi, untuk untuk member memberika ikan n pengga pengganti ntian an kepad kepadany anya a karena karena kerugi kerugian, an, kerusakan kerusakan atau kehilangan kehilangan keuntung keuntungan anyangdiharap yangdiharapkanyang kanyang mungkindideritanyaakibatdarisuatuevenemen”. Berd Berdas asar arka kan n defi defini nisi si ters terseb ebut ut dapa dapat t diur diurai aika kan n unsu unsurr-un unsu sur r asuransiataupertanggungan: 1.Pihak-pihak Subjekasuransiadalahpihakdalamasuransi,yaitupenanggungdan tertanggungyangmengadakanperjanjianasuransi.Penanggungdan tert tertan angg ggun ung g adal adalah ah pend penduk ukun ung g hak hak dan dan kewa kewajib jiban an.. Pena Penang nggu gung ng wajib memikul risi isiko yang dial ialihkan kepadanya dan berhak memp memper erol oleh eh pemb pembay ayar aran an prem premi, i, seda sedang ngka kan n tert tertan angg ggun ung g waji wajib b membayarpremi membayarpremi danberh dan berhak akmempe memperole roleh h penggantia penggantian n jikatimbu jika timbul l kerugianatashartamiliknyayangdiasuransikan.
2.StatusPihak-pihak Penanggungharusberstatussebagaibadanhukum,dapatberbentuk pers perser eroa oan n terb terbat atas as (PT) (PT), , peru perusa saha haan an pers perser eroa oan n (per (perse sero ro) ) atau atau koperasi.
Tertanggung
dapat
berstatus
sebagai perorangan,
2
BABI DASAR-DASARHUKUMASURANSI
A.PengertianAsuransi
Asuransiberasaldariistilah: Verzekeringatau Verzekeringatauassurantie(Belanda) assurantie(Belanda) Assuranceatau Assuranceatauinsurance(Inggris) insurance(Inggris) Asuran Asuransi si yang yang berart berarti i pertan pertanggu ggunga ngan n atau atau perli perlindu ndunga ngan n atas atas suatu suatu objekdariancamanbahayayangme objekdariancamanbahayayangmenimbulkankerugia nimbulkankerugian. n.
AsuransimenurutketentuanPasal AsuransimenurutketentuanPasal246KUHD: 246KUHD: “Asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkandirikepadatertanggungdenganmenerimapremi, untuk untuk member memberika ikan n pengga pengganti ntian an kepad kepadany anya a karena karena kerugi kerugian, an, kerusakan kerusakan atau kehilangan kehilangan keuntung keuntungan anyangdiharap yangdiharapkanyang kanyang mungkindideritanyaakibatdarisuatuevenemen”. Berd Berdas asar arka kan n defi defini nisi si ters terseb ebut ut dapa dapat t diur diurai aika kan n unsu unsurr-un unsu sur r asuransiataupertanggungan: 1.Pihak-pihak Subjekasuransiadalahpihakdalamasuransi,yaitupenanggungdan tertanggungyangmengadakanperjanjianasuransi.Penanggungdan tert tertan angg ggun ung g adal adalah ah pend penduk ukun ung g hak hak dan dan kewa kewajib jiban an.. Pena Penang nggu gung ng wajib memikul risi isiko yang dial ialihkan kepadanya dan berhak memp memper erol oleh eh pemb pembay ayar aran an prem premi, i, seda sedang ngka kan n tert tertan angg ggun ung g waji wajib b membayarpremi membayarpremi danberh dan berhak akmempe memperole roleh h penggantia penggantian n jikatimbu jika timbul l kerugianatashartamiliknyayangdiasuransikan.
2.StatusPihak-pihak Penanggungharusberstatussebagaibadanhukum,dapatberbentuk pers perser eroa oan n terb terbat atas as (PT) (PT), , peru perusa saha haan an pers perser eroa oan n (per (perse sero ro) ) atau atau koperasi.
Tertanggung
dapat
berstatus
sebagai perorangan,
2
pers persek ekut utua uan n atau atau bada badan n huku hukum, m, baik baik seba sebaga gai i peru perusa saha haan an atau atau buka bukan n peru perusa saha haan an.. Tert Tertan angg ggun ung g bers bersta tatu tus s seba sebaga gai i pemi pemili lik k atau atau pihakberkepentinganatashartayan pihakberkepentinganatashartayangdiasuransikan. gdiasuransikan.
3.ObjekAsuransi Ob Obje jek k asur asuran ansi si dapa dapat t beru berupa pa bend benda, a, hak hak atau atau kepe kepent ntin inga gan n yang yang meleka melekat t pada pada benda, benda, dan sejuml sejumlah ah uang uang yang yang disebu disebut t premi premi atau atau gantikerugian.Melaluiobjekasuransiadatujuanyangingindicapai oleh pihak-pih pihak-pihak. ak. Penanggun Penanggung g bertujuan bertujuan memperol memperoleh eh pembayara pembayaran n seju sejuml mlah ah prem premi i seba sebaga gai i imba imbala lan n peng pengal alih ihan an risi risiko ko.. Tert Tertan angg ggun ung g bertujua bertujuaningin ninginbeba bebasdaririsikodan sdaririsikodan memperol memperolehpengga ehpenggantian ntian jika timbulkerugianatashartamiliknya.
4.Peristiwaasuransi Pe Peri rist stiw iwa a asur asuran ansi si adal adalah ah perb perbua uata tan n huku hukum m (lega legal l act act ) ) beru berupa pa per persetu setuju juan an atau tau kese esepaka pakata tan n beb bebas anta ntara penan nanggu ggung dan dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tida idak pasti (evenemen)yangmengancambendaasuransidansyarat-syaratyang evenemen)yangmengancambendaasuransidansyarat-syaratyang berl berlak aku u dalam lam asur suransi ansi.. Pers Perse etuju tujua an atau tau kese kesep paka akatan tan beba bebas s tersebutdibuatdalambentuktetulisberupaaktayangdisebutpolis. Poli Polis s ini ini meru merupa paka kan n satu satu-sa -satu tuny nya a alat alat bukt bukti i yang yang dipa dipaka kai i untu untuk k membuktikanbahwatelahterjadiasuransi.
5.HubunganAsuransi Hubunganasuransiyangterjadiantarapenanggungdantertanggung adalah adalahkete keterikat rikatan an (legally legally bound )yangtimbulkarenapersetujuan atau atau kese kesepa paka kata tan n beba bebas. s. Kete Keteri rika kata tan n ters terseb ebut ut beru berupa pa kese kesedi diaa aan n secarasukareladaripenanggungdantertanggunguntukmemenuhi kewajibandanhakmasing-masingterhadapsatusamalain(secara bertimbalbalik).
3
Salah satu unsur terpenting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (loss insurance)yangobjeknyaadalahhartakekayaan.
Definisi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor2Tahun1992TentangUsahaPerasuransian: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihakataulebihdenganmanapihakpenanggungmengikatkandiri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atasmeninggalatauhidupnyaseseorangyangdipertanggungkan”. Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian lebih luas dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian,tetapijugaasuransijiwa.
B.PengaturanAsuransi 1.PengaturanDalamKUHD
Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturanyangbersifatumumdanbersifatkhusus.Pengaturanyang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yangberlakubagisemuajenisasuransi,baikyangsudahdiaturdalam KUHDmaupunyangdiaturdiluarKUHD,kecualijikasecarakhusus ditentukanlain. PengaturanyangbersifatkhususterdapatdalamBukuIBab10 Pasal287-308KUHDdanBukuIIBab9dan10Pasal592-695KUHD denganrinciansebagaiberikut: a. AsuransiKebakaranPasal287-298KUHD
4
b. AsuransiHasilPertanianPasal299-301KUHD c. AsuransiJiwaPasal302-308KUHD d. Asuransi Pengangkutan Laut dan perbudakan Pasal 592-685
KUHD e. Asuransipengangkutandarat,sungaidanperairanpedalaman
Pasal686-695KUHD.
Pengaturan
asuransi
dalam
KUHD
mengutamakan
segi
keperdataanyangdidasarkanpadaperjanjianantaratertanggungdan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Sebagai perjanjiankhusus,asuransidibuatsecaratertulisdalambentukakta yangdisebutpolisasuransi. PengaturanasuransidalamKUHDmeliputi: 1. Asas-asasasuransi 2. Perjanjianasuransi 3. unsur-unsurasuransi 4. Syarat-syarat(klausula)asuransi 5. Jenis-jenisAsuransi.
2.
Pengaturan Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 TentangUsahaPerasuransian.
Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan,makaUndang-UndangNo.2Tahun1992TentangUsaha Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan
publik
administrasi,
yang
jika
dilanggar
mengakibatkan
pengenaansanksipidanadanadministrative. Pengaturan dari segi bisnis artinya: menjalankan usaha perasuransianharussesuaidenganaturanhukumperasuransiandan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administrastratif artinya
5
kepentinganmasyarakatdanNegaratidakbolehdirugikan.Jikahalini dilanggar, maka pelanggarantersebut diancamdengansanksipidana dansanksiadministratifmenurutUndang-UndangPerasuransian. PengaturanusahaperasuransiandalamUndang-UndangNo.2 Tahun 1992 terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 28 (dua puluh delapan)pasaldenganrinciansubsatansisebagaiberikut: a. Bidangusahaperasuransianmeliputikegiatan:
1).usahaasuransi 2).usahapenunjangasuransi b. Jenisusahaperasuransianmeliputi:
1).Usahaasuransiterdiridari:asuransikerugian, asuransi jiwadanreasuransi 2).Usahapenunjangasuransiterdiridari:pialangasuransi, pialangreasuransi,penilaikerugianasuransi,konsultan aktuariadanagenasuransi.
c. PerusahaanPerasuransianmeliputi:
1).perusahaanasuransikerugian 2).perusahaanasuransijiwa 3).perusahaanreasuransi 4).perusahaanpialangasuransi 5).perusahaanpialangreasuransi 6).perusahaanpenilaikerugianasuransi 7).perusahaankonsultanaktuaria 8).perusahaanagenasuransi
d. BentukHukumusahaperasuransianterdiridari:
1).Perusahaanperseroan(persero) 2).Koperasi
6
3).PerseroanTerbatas 4).UsahaBersama(mutual). e. KepemilikanPerusahaanPerasuransianoleh:
1). Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia 2). Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yangtundukpadahukumasing. f.
PerizinanUsahaperasuransianolehMenteriKeuangan.
g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian
olehMenteriKeuanganmengenai: 1). Kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian, perusahaanasuransijiwadanperusahaanreasuransi 2).Penyelenggaraanusahaperasuransiandanmodalusaha. h. Kepailitan
dan
likuidasi
perusahaan
asuransi
melalui
KeputusanPengadilanNiaga. i.
KetentuanSanksiPidanadansanksiadministratifmeliputi: 1). Sanksi pidana karena kejahatan: menjalankan usaha perasuransian
tanpa
izin,
menggelapkan
premi
asuransi,menggelapkankekayaanperusahaanasuransi dan
reasuransi,
menerima/membeli
kekayaan
perusahan asuransi hasil penggelapan, pemalsuan dokumenperusahaanasuransidanreasuransi. 2). Sanksi administratif berupa: ganti kerugian, denda administratif, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutanizinusahaperusahaan.
3.PengaturanDalamUndang-UndangAsuransiSosial
Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan
7
pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Perundangundanganyangmengaturasuransisosialadalahsebagaiberikut:
a.AsuransiSosialKecelakaanPenumpang(JasaRaharja): 1. Undang-Undang
No.
33
Tahun
1964
Tentang
Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. 2. Undang-UndangNo.34Tahun1964TentangDanaKecelakaan Lalu LintasJalan.PeraturanPelaksanaannya adalahPeraturan PemerintahNo.18Tahun1965. b.AsuransiSosialTenagaKerja(Astek) 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja(Jamsostek) 2. Peraturan
Pemerintah
No.
18
Tahun
1990
Tentang
Penyelenggaraan asuransi Sosial Tenga Kerja (Perubahan peraturanpemerintahNo.33Tahun1977). 3. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi SosialAngkatanBersenjataRepublikIndonesia(ASABRI). 4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi SosialPegawaiNegeriSipil(ASPNS).
c.AsuransiSosialPemeliharaanKesehatan(Askes) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima pensiun, veteran, perintiskemerdekaanbesertakeluarganya. DenganberlakunyaUndang-UndangNo.2Tahun1992Tentang Usaha Perasuransian dan Perundang-undangan Asuransi Sosial
8
disamping ketentuan asuransi dalam KUHD, maka dianggab cukup memadaiaturanhukumyangmengaturtentangusahaperasuransian, baikdarisegikeperdataanmaupundarisegipublikadministratif.
C.TujuanAsuransi 1.TeoriPengalihanRisiko
Tertanggung
mengadakan
asuransi
dengan
tujuan
mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmatipremiyangtelahditerimanyadaritertanggung. Pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa
tertanggung,
maka
tertanggung
akan
memperoleh
pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan perjanjianasuransi.
2.PembayaranGantiKerugian
Tertanggung
mengadakan
asuransi
bertujuan
untuk
memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yangmenimbulkankerugian(risikoberubahmenjadikerugian),maka kepada tertanggung yangbersangkutan akan dibayar ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian yang diganti oleh penanggungituhanyasebagiankecildarijumlahpremiyangditerima dariseluruhtertanggung.
9
3.PembayaranSantunan
Asuransi
sosial
bertujuan
melindungi
masyarakat
dari
ancamanbahayakecelakaanyangmengakibatkankematianataucacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggungberhakmemperolehperlindungandariancamanbahaya. Tertanggungyangmembayarkontribusitersebutadalahmerekayang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya: hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (ahli warisnya) akan memperolehpembayaransantunan dari penanggung (BUMN)yangjumlahnyaditetapkanolehundang-undang.
4.KesejahteraanAnggota
Apabilabeberapaorangberhimpundalamsuatuperkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggotaperkumpulanberkedudukansebagaitertanggung.Jikaterjadi peristiwa yangmengakibatkankerugianatau kematianbagianggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota(tertanggung)yangbersangkutan. Usahabersamasemacaminidalampraktikasuransikinitelah dilakukan dalam bentuk asuransi takaful (asuransi kesejahteraan) berdasarkan prinsip syari’ah Islam, yang menghindari sistem bunga yangdisebutriba.
5.AsuransiBukanUntung-untungan a.PengalihanRisikoDiimbangiPremi
Dalamperjanjian asuransi,pengalihan risikodaritertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung,
10
yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (chance agreement ) para pihak sengaja
melakukan
perbuatan
untung-untungan
yang
tidak
digantungkanpadaprestasiyangseimbang,misalnyapada perjudian danpertaruhan.
b.KepentinganSyaratMutlak
Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan mutlak harus adapadatertanggung.apabilasyaratinitidakada,makaancamannya adalah asuransi batal (void ) . Dalam perjanjian untung-untungan, unsurkepentingantidakada.DalamPasal250KUHDditentukan: “Apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggungataupihakketigayangbersangkutantidakmempunyai kepentingan
atas
benda
asuransi,
maka
penanggung
tidak
berkewajibanmenggantikerugian”. Jadi,jelaslahbahwakepentingantertanggungdalamperjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, mengakibatkanasuransibatal.
11
BABII USAHAPERASURANSIAN
A.JenisUsahaPerasuransiandanLingkupKerjanya
Istilahperasuransianmelingkupikegiatanusahayangbergerak dibidangusahaasuransidanusahapenunjangusahaasuransi.Pasal2 hurufaUndang-UndangNo.2Tahun1992menentukan: “usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnyaseseorang”. Pasal
2
huruf
b
Undang-Undang
No.
2
Tahun
1992
menentukan: “Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakanjasakeperantaraan,penilaikerugianasuransidan jasaaktuaria”. Dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 usaha asuransidikelompokkanmenjadi3(tiga)jenisyaitu: 1. Usaha Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulanganrisikoataskerugian,kehilanganmanfaatdan tanggungjawabhukumkepadapihakketiga,yangtimbuldari peristiwa tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat
menyelenggarakan
usaha
dalam
bidang
asuransi
kerugian,termasukreasuransi. 2. Usaha
asuransi
jiwa
yang
memberikan
jasa
dalam
penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidangasuransijiwa,asuransikesehatan,asuransikecelakaan diri dan usaha anuitas serta menjadi pendiri dan pengurus
12
dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan danapensiunyangberlaku. 3. Usahareasuransiyangmemberikanjasadalamasuransiulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan reasuransi hanyadapatmenyelenggarakanusahaasuransiulang
Dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, usaha penunjang asuransi dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu: 1. Usaha pialang asuransi yang memberi jasa keperantaraan dalampenutupanasuransidanpenangananpenyelesaianganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung, dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrakasuransi. 2. Usahapialangreasuransiyangmemberikanjasakeperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian gantikerugianreasuransidenganbertindakuntukkepentingan perusahaanasuransi. 3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilai kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransikerugian. 4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.
Perusahaan
konsultan
aktuaria
hanya
dapat
menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria. Yang mencakup konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan penghitungan cadangan, penyusunan laporan
13
aktuaria,
penilaian
kemungkinan
terjadi
risiko
dan
perancanganprodukasuransijiwa. 5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Pengelompokan jenis usaha perasuransian dalam Pasal 3 tersebut didasarkan pada pengertian bahwa perusahaan yang melakukan usaha asuransi adalah perusahaan yang menanggung risikoasuransi. Usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraanusahanyamenjadi2(dua)kelompok,yaitu: 1. Usahaasuransisosialdalamrangkapenyelenggaraanprogram asuransi sosial yang bersifat wajib, berdasarkan undangundang
dan
memberikan
perlindungan
dasar
untuk
kepentinganmasyarakat. 2. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperolehkeuntungan(motifekonomi).
B.IzinUsahaPerasuransian
Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari Menteri keuangan, kecuali bagi perusahaanyangmenyelenggarakanprogramasuransisosial(Pasal9 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992), pemerintah memang menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan untuk melaksanakansuatuprogramasuransisosial. Untukmendapatkanizinusahasebagaimanadimaksuddalamayat (1)harusdipenuhipersyaratanmengenai: 1. Anggarandasar
14
2. SusunanOrganisasi 3. Permodalan 4. Kepemilikan 5. Keahliandibidangperasuransian 6. Kelayakanrencanakerja 7. Hal-hallainyangdiperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat (Pasal 9 ayat (2) UndangUndangNo.2Tahun1992).
Keahlian di bidang perasuransian yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup antara lain keahlian dibidang aktuaria, underwriting, manajemen risiko, penilai kerugian asuransi dan sebagainya sesuai dengan kegiatan usaha perasuransian yang dijalankan.
C.PersyaratanUmumPerusahaanPerasuransian
Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan perasuransianharusmemenuhiketentuansebagaiberikut: 1. Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirianperusahaanhanyauntukmejalankansalahsatujenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjamankepadapemegangsaham. 2. Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsisebagaiberikut: a. Bagiperusahaanasuransidanperusahaanreasuransi,yaitu fungsi
pengelolaan
risiko,
pengelolaan
keuangan,
pelayanan. b. Bagiperusahaan pialang asuransi danperusahaan pialang reasuransi, yaitu fungsi pengeloalaan keuangan dan pelayanan.
15
c. Bagi
perusahaan
agen
asuransi,
perusahaan
penilai
kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, yaitu fungsiteknissesuaibidangjasayangdiselenggarakannya. 3. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalamperaturanperundang-undanganyangberlaku. 4. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurangkurangnyadidukungoleh: a. Sistempengembangansumberdayamanusia b. Sistemadministrasi c. Sistempengelolaandata.
D.KepemilikanPerusahaanPerasuransian
Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun1992,perusahaanperasuransianhanyadapatdidirikanoleh: 1. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badanhukumIndonesia. 2. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yangtundukpadahukumasing. Berdasarkan ketentuan ini,Warga Negara Indonesia danatau badanhukumIndonesiadapatmenjadipendiriperusahaanasuransi, baikdengan pemilikansepenuhnyamaupun dengan usaha patungan denganpihakasing. Perusahaan perasuransian yang didirikan atau dimiliki oleh perusahaan
perasuransian
dalam
negeri
bersama
perusahaan
perasuransian asing yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dimaksudkan untuk menumbuhkanpenyelenggaraan kegiatanusaha
16
perasuransian yang lebih profesional. Selain itu, kerja sama perusahaanperasuransianyangsejenisjugadimaksudkanuntuklebih memungkinkanterjadinyaprosesalihteknologi.
E.ModalPerusahaanPerasuransian
Biasanya jumlah modalperusahaan perasuransianditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992. Modal disetor bagi perusahaan yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya atau mayoritaspemiliknyawargaNegaraIndonesia,untukmasing-masing perusahaanasuransisekurang-kurangnyasebagaiberikut: 1. Perusahaan Asuransi Kerugian Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliarrupiah) 2. Perusahaan Asuransi Jiwa Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) 3. PerusahaanReasuransiRp.10.000.000.000.00(sepuluhmiliar rupiah) 4. Perusahaan Pialang Asuransi Rp. 500.000.000.00 (lima ratus jutarupiah) 5. PerusahaanPialangReasuransiRp.500.000.000.00(limaratus jutarupiah) Modal disetor dimaksud adalah modal disetor perseroan terbatasatausimpananpokokdansimpananwajibkoperasiataudana awal usaha bersama. Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi dan
perusahaan
konsultan
aktuaria
karena
dalam
kegiatan
perusahaan-perusahaan dimaksudyanglebih dominan adalah unsur profesionalisme.
17
Dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing, modal disetor
masing-masing
perusahaan
perasuransian
sekurang-
kurangnyasebagaiberikut: 1. Perusahaan asuransi Kerugian Rp. 15.000.000.000.00 (lima belasmiliar) 2. Perusahaan asuransiJiwaRp. 4.500.000.000.00 (empat miliar limaratusjutarupiah) 3. Perusahaan reasuransi Rp. 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliarrupiah) 4. PerusahaanPialangAsuransiRp.3.000.000.000.00(tigamiliar rupiah) 5. Perusahaan Pialang Reasuransi Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliarrupiah)
Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam perusahaan perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen). Perusahaan perasuransian dimaksud harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenairencanapeningkatankepemilikansahampihakIndonesia.
18
BABIII PERJANJIANASURANSI
A.Syarat-syaratSahPerjanjian
Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diaturdalamKUHD.Sebagaiperjanjian,makaketentuansyarat-syarat sahsuatuperjanjiandalamKUHPerdataberlakujugabagiperjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan-ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian,berlakujugasyarat-syaratkhususyangdiaturdalamKitap Undang-UndangHukumDagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.Menurutketentuanpasaltersebut,ada4(empat)syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal251KUHD.
1. Kesepakatan(Consensus) Tertanggungdanpenanggungsepakatmengadakanperjanjian asuransi.Kesepakatantersebutpadapokoknyameliputi: a. bendayangmenjadiobjekasuransi; b. pengalihanrisikodanpembayaranpremi; c. evenemendangantikerugian; d. syarat-syaratkhususasuransi; e. dibuatsecaratertulisyangdisebutpolis.
Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan
19
perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsungartinyakeduabelahpihakmengadakanperjanjianasuransi melaluijasaperantara. Penggunaanjasaperantaramemangdibolehkanolehundangundang.DalamPasal260KUHDditentukan,apabilaasuransidiadakan dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang sudah di tandatanganiharusdiserahkan dalamwaktu8 (delapan)harisetelah perjanjiandibuat.DalamPasal5hurufaUndang-UndangNo.2Tahun 1992
ditentukan,
Perusahaan
Pialang
Asuransi
dapat
menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalamrangkatransaksiyangberkaitandengankontrakasuransi.
2.Kewenangan( Authority )
Keduapihaktertanggungdanpenanggungwenangmelakukan
perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subyektif artinya kedua pihak dewasa, sehat ingatan,tidakberadadibawahperwalian,atau pemegang kuasayang sah.Kewenanganobyektifartinyatertanggungmempunyaihubungan yangsahdenganbendaobyekasuransikarenabendatersebutadalah kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili
perusahaan
asuransi
berdasarkan
anggaran
dasar
perusahaan.Apabilaasuransiyangdiadakanuntukkepentinganpihak ketiga, maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasaataupembenarandaripihakketigayangbersangkutan.
3.ObjekTertentu(FixedObject ) Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga
20
manusia.Objektertentuberupahartakekayaandankepentinganyang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian.Objektertentuberupajiwaatauragamanusiaterdapatpada perjanjianasuransijiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya,dimanaalamatnyadansebagainya.
4.KausaYangHalal(LegalCause) Kausayanghalalmaksudnyaadalahisiperjanjianasuransiitu tidakdilarangundang-undang,tidakbertentangandenganketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasiyangsamadenganperjudian.Asuransibukanperjudiandan pertaruhan.
5.Pemberitahuan(Notification) a.TeoriObjektivitas(objectivitytheory ). Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori objektifitas. Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas,dansifatyangdimilikiobjektersebutharusjelasdanpasti. Dansifatobjekasuransiwajibdiberitahukanolehtertanggungkepada penanggung,tidakbolehadayangdisembunyikan.Sifatobjekasuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan
21
pemberitahuanitupenanggungdapatmempertimbangkanapakahdia akanmenerimapengalihanrisikodaritertanggungatautidak.
b.PengaturanPemberitahuandalamKUHD. Tertanggung wajib memberitahukan
kepada penanggung
mengenaikeadaanobjekasuransi.Kewajibaninidilakukanpadasaat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnyaasuransibatal.MenurutketentuanPasal251KUHD,semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risikoatasobjekasuransi.
B.TerjadinyaPerjanjianAsuransi 1.TeoriTawarMenawardanTeoriPenerimaan
DiIndonesiayangmengikutisystemhukumEropaKontinental, tawar-menawar menciptakan kesepakatan, yaitu syarat pertama sahnyaperjanjianmenurutketentuanPasal1320KUHPdt.
a.TeoriTawarMenawar(bargainingtheory )
Terjadinya perjanjian asuransi didahului oleh serangkaian perbuatan
penawaran
dan
penerimaan
yang
dilakukan
oleh
tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Serangkaian perbuatantersebuttidakadapengaturanrincidalamundang-undang perasuransian,
tetapi
hanya
dengan
pernyataan
“persetujuan
kehendak”sebagaisalahsatuunsuresahperjanjiandalamPasal1320 KUHPdt. Serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan untuk mencapai persetujuan kehendak mengenai asuransi hanya dapat
22
diketahuimelaluikebiasaanyanghidupdalampraktikbisnisasuransi. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan tersebut perlu ditelusuri melaluiprosespraktikperjanjianasuransi.
b.TeoriPenerimaan(acceptancetheory )
Untuk mengetahui saat terjadi dan mengikat perjanjian asuransi, dapat dikaji melalui teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat terjadinya bergantung pada kondisi konkret yang dibuktikan
oleh
perbuatan
nyata
(menerima)
atau
dokumen
perbuatan hukum (bukti menerima). Melalui perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadinya perjanjian, yaitu di tempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata (penerimaan) itu dilakukan, atau dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan)ituditandatangani/diparafolehpihak-pihak. Berdasarkanteoripenerimaan,perjanjianasuransiterjadidan mengikat diterima
pihak-pihak oleh
pada
tertanggung.
saat
penawaran
sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh
diterima artinya
penawarantertulispihakpenanggungsungguh-sungguhditerimaoleh tertanggung walaupun isi tulisan itu belum dibacanya. Sungguhsungguhditerimaitudibuktikanolehtindakannyatadaritertanggung, biasanyadenganmenandatanganisuatupernyataanyangdisodorkan oleh penanggung yang disebut nota persetujuan (cover note). Atas dasar nota persetujuan ini kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransiolehpenanggungyangdisebutpolisasuransi.
2.AsuransiBersifatTertulis
Perjanjian
asuransi
terjadi
seketika
setelah
tercapai
kesepakatanantaratertanggungdanpenanggung,hakdankewajiban timbale balik sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dibuat secara
23
tertulisdalambentukaktayangdisebutpolis(Pasal255KUHD).Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwaasuransitelahterjadi(Pasal258ayat(1)KUHD). Ketentuan-ketentuanyangtelahdiuraikantadidapatdipahami apabilasejaksaatterjadiasuransisampaidiserahkanpolisyangsudah ditandatangani tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jadi tidak ada persoalan apa-apa. Akan tetapi, jika setelah terjadi asuransi
belum
sempat
dibuatkan
polisnya,
tetapi
belum
ditandatangani atau walaupun sudah ditandatangani, tetapi belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Dalam keadaan ini sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena pembuktiannya harussecaratertulisberupaaktayangdisebutpolis. Pasal 257 KUHD menegaskan walaupun belum dibuat polis, asuransisudahterjadisejaktercapaikesepakatanantaratertanggung danpenanggung.Kesepakatanitudibuktikandengannotapersetujuan yangditandatanganiolehtertanggung.Jadi,perjanjianasuransisudah terjadiwalaupunkemudianbarudibuatsecara tertulisdalambentuk polis. Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadikesepakatanberdasarkannotapersetujuan. Apabila polis belum dibuat pembuktian dilakukan dengan catatan,notasuratperhitungan,telegramdansebagainya.Surat-surat ini disebut permulaan bukti tertulis (the beginning of writing evidence).
C.PolisBuktiAsuransi 1.FungsiPolis
MenurutketentuanPasal255KUHD,perjanjianasuransiharus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.
24
Selanjutnya,Pasal19ayat(1)PeraturanPemerintahNomor73tahun 1992menentukan,polisataubentukperjanjianasuransidengannama apapun,berikutlampiranyangmerupakansatukesatuandengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkanpenafsiranyangberbedamengenairisiko yangditutup asuransi, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulittertanggungmengurushaknya. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung,sebagaialatbuktitertulis,isiyangtercantumdalampolis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan
interpretasi, sehingga mempersulit
tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus yang menjadi dasarpemenuhanhakdankewajibanuntukmencapaitujuanasuransi.
2.IsiPolis
Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenaiasuransijiwa, harus memuat syarat-syaratkhusus berikut ini: 1).Haridantanggalpembuatanperjanjianasuransi; 2).Namatertanggung,untukdirisendiriatauuntukpihakketiga; 3).Uraianyangjelasmengenaibendayangdiasuransikan; 4).Jumlahyangdiasuransikan; 5).Bahaya-bahaya/evenemenyangditanggungolehpenanggung; 6).Saatbahaya/evenemenmulaiberjalan danberakhiryangmenjadi tanggunganpenanggung; 7).Premiasuransi;
25
8).Umumnyasemuakeadaanyangperludiketahuiolehpenanggung dansegalajanji-janjikhususyangdiadakanol dansegalajanji-janjikhu susyangdiadakanolehparapihak. ehparapihak. D.KewajibanPemberitahuan 1.SyaratSahAsuransimenurutKUHD
Kewajibanpokoktertanggungadalah Kewajibanpokoktertanggungadalahmembayarpremi.Namu membayarpremi.Namun n asuransijugamenjadibatalapabilatertanggungmelalaikankewajiban lain lain yang yang sang sangat at esen esensi sial al,, yait yaitu u kewa kewajib jiban an pemb pember erit itah ahua uan n kepa kepada da penanggungmengenaikeadaanbend penanggungmengenaikeadaanbendayangdiasuransikan. ayangdiasuransikan. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, setiap pemberitahuan yang yang keli kelirru atau tau tid tidak benar enar, , ata atau peny penye embu mbunjia njian n hal-h al-ha al yan yang diketa diketahu hui i oleh oleh tertan tertanggu ggung ng walaup walaupun un dengan dengan itikad itikad baik, baik, sehing sehingga ga sean seanda dain inya ya pena penang nggu gung ng sete setela lah h meng menget etah ahui ui kead keadaa aan n sebe sebena narn rnya ya tidakakanmengadakanasuransiitu,ataudengansyarat-syaratyang demikian
itu,
mengakibatkan
asuransi
itu
batal.
Kewajiban
pemb pember erit itah ahua uan n meru merupa paka kan n real realisa isasi si pene penera rapa pan n teor teori i obje objekt ktiv ivit itas as mengenaiidentitasdansifatbendaobjekasuransi. Pasa Pasal2 l251 51KU KUHD HDme meru rupa paka kank nket eten entu tuan ankh khus usus usda dari riPa Pasa sal1 l132 321 1 dan dan Pasa Pasal l 1322 1322 KUHP KUHPdt dt.. Kekh Kekhus usus usan anny nya a adal adalah ah bahw bahwa a Pasa Pasal l 251 251 KUHD KUHD tidak tidak mempe memperti rtimba mbangk ngkan an apakah apakah perbua perbuatan tan tertan tertanggu ggung ng itu dilakukan dilakukan dengan dengan sengaja sengaja atau tidak sengaja. sengaja. Pokoknya, Pokoknya, seandainya seandainya penanggung
mengetahui
keadaan
sebenarnya
benda
yang
diasuransikanitu,diatidakakanmengadakanasuransidengansyaratsyarat syarat yang yang demiki demikian an itu. itu. Inilah Inilah syarat syarat batal batal yang yang dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal 251 KUHD. Jadi, pasal ini merupakan salah satu syarat penent penentuan uan sah tidakn tidaknya ya asuran asuransi si yang yang dibua dibuat t oleh oleh tertan tertanggu ggung ng dan dan penanggung.
2.KelemahanPasal251KUHD
Keten Ketentua tuan n Pasal Pasal 251 251 KUHD KUHD mempun mempunyai yai arti arti pentin penting g setela setelah h terjad terjadi i peristi peristiwa wa (evenemen) evenemen) yang yang menimb menimbulk ulkan an kerugi kerugian, an, sehing sehingga ga
26
menj menjad adi i alas alasan an bagi bagi pena penang nggu gung ng untu untuk k meng menghi hind ndar arka kan n diri diri dari dari kewajiban kewajiban membayar membayar ganti kerugian. kerugian. Namun, Namun, bagiterta bagi tertanggun nggung g yang jujur merupaka merupakan n kekecewa kekecewaan an karena karena tidak mendapat mendapat ganti kerugian kerugian deng dengan an alas alasan an asur asuran ansi si bata batal, l, pada padaha hal l dia dia tela telah h beru berusa saha ha untu untuk k meng mengad adak akan an asur asuran ansi si deng dengan an maks maksud ud untu untuk k meng menghi hind ndar ari i risi risiko ko.. Perlindunganyangdiberikanolehpembentukundang-undangkepada pena penang nggu gung ng mela melalu lui i Pasa Pasal l 251 251 KUHD KUHD terl terlal alu u berl berleb ebih ihan an.. Sehi Sehing ngga ga tidak tidak mustah mustahil il pula pula ketent ketentuan uan pasal pasal terseb tersebut ut dijadi dijadikan kan senjat senjata a oleh oleh penanggunguntukmenghantamtertanggungyangjujuratauberitikat baik baik,, kare karena na pena penang nggu gung ng tida tidak k berk berkew ewaj ajib iban an untu untuk k mene menegu gur r atau atau memberi
peringatan
guna
menghindarkan
hal-hal
penyebab
kebatalan.
3.PenyampinganPasal251KUHD
Untu Untuk k meng mengat atas asi i rasa rasa keti ketida daka kadi dila lan n yang yang mung mungki kin n timb timbul ul,, maka
dalam
prakteknya
tertanggung
dan
penanggung
dapat
memperjanjikanuntukmenyampingkanPasal251KUHDdalambatas tertentudanpadaasuransitertentupulaberdasarkanasaskebebasan berkontrak.
Penyampingan
pasal
tersebut
dilakukan
dengan
menggunakanklausula“renunsiasi”dan menggunakanklausula“renunsiasi”danklausula“sudah klausula“sudahdiketahui”. diketahui”.
4.PemberitahuanUpayaPencegahanKerugian
Selain Pasal 251 KUHD, ada lagi pasal-pasal yang mengatur tent tentan ang g kewa kewaji jiba ban n pemb pember erit itah ahua uan n tert tertan angg ggun ung, g, yait yaitu u Pasa Pasal l 283 283 KUHD KUHD.. Namun, Namun, pasal pasal ini tidak tidak mengan menganca cam m dengan dengan kebata kebatalan lan,, tetapi tetapi denganmembayargantikerugianbagiter denganmembayargantikerugianbagitertanggungyanglalai. tanggungyanglalai. Menurut ketentuan Pasal 283 KUHD, tertanggung wajib mengusakansegalaupayagunamencegahataumengurangikerugian, dan setelah setelah terjadi terjadi kerugian kerugian itu dia segera segera memberita memberitahuka hukan n kepada kepada pena penang nggu gung ng,, deng dengan an anca ancama man n meng mengga gant nti i keru kerugi gian an jika jika ada ada alas alasan an
27
untukitu, untukitu, segalabiayayang segalabiayayangtela telahdikeluar hdikeluarkanolehtertan kanolehtertanggung ggung guna mencegahataumengurangikeru mencegahataumengurangikerugianitu,menjadibeba gianitu,menjadibebanpenanggung. npenanggung.
E.EksonerasiPenanggung 1.EksonerasidalamKUHD
Eksonerasiartinyapembatasantanggungjawab,dalamhalini pembatasa pembatasan n tanggung tanggungjawa jawab b penanggu penanggung. ng.Wala Walaupun upun undang-un undang-undang dang menentukanbetapaluastanggungjawabpenanggung,sepertitertulis dalam Pasal 290 dan Pasal 637 KUHD, undang-undang juga memberika memberikan n pembatasa pembatasan n terhadap terhadap tanggung tanggungjawa jawab b penanggu penanggung. ng. Hal inidapatdiketahuidariketentuanPasal249,Pasal276danPasal293 KUHD. Pasal 249 KUHD mengenai tanggung jawab atas benda asuransi. asuransi. Pasal Pasal 276 KUHD KUHD mengenai mengenai tanggung tanggung jawab jawab ataskesal atas kesalahan ahan tertanggu tertanggung.Pasal293 ng.Pasal293 KUHD KUHDmenge mengenaipembata naipembatasantanggung santanggung jawab jawab atas atas pembe pemberat ratan an risiko risiko.. Terha Terhadap dap 3 (tiga) (tiga) hal ini penang penanggun gung g tidak tidak bertanggungjawabuntukmembayarg bertanggungjawabuntukmembayargantikerugian. antikerugian. Apabila tertanggung dan penanggung ingin meniadakan pembatasan dalam 3 (tiga) pasal tersebut, maka hal ini harus diperjanjikansecarakhususdandinyatakandengantegasdalampolis. Deng Dengan an meng menggu guna naka kan n klau klausu sula la all risks saja tidaklah cukup membebaskantertanggungdaririsikoyangdiaturdalamketigapasal KUHDyangdisebutkandiatas. Menurut ketentuan Pasal 249 KUHD ada 3 (tiga) jenis pembat pembatasa asan n tanggu tanggung ng jawab jawab penang penanggun gung g terha terhadap dap benda benda asuran asuransi, si, yaitu: a.Cacatsendiri(Selfdefect a.Cacatsendiri(Selfdefect ) ) cacat cacat sendiriadalah sendiriadalah cacatyangtidakdapatdisangka cacatyangtidakdapatdisangkalmelekatpada lmelekatpada benda benda asuran asuransi si yang yang seharu seharusny snya a tidak tidak boleh boleh ada. ada. Jadi, Jadi, berasa berasal l dari dari bend benda a itu itu sen sendiri diri, , buka bukan n bera berasa sall dari dari luar, uar, misa misaln lnya ya konst onstru ruks ksi i
28
bangunanyangtidaktepat,kapalyangtidaklayaklautataubuah-buah yangterlalumasak.
b.Kebusukansendiri( selfrot ) kebusukan sendiri adalah kebusukan yang bersumber pada cacatsendiri.Jadi,berasaldaridalambendaitusendiri.Akantetapi, jikakebusukanitutimbulsebagaiakibatpengaruhdariluarbenda,itu tidak termasuk dalam pengertian kebusukan sendiri. Misalnya, pengaruh dari luar antara lain karena perjalanan berlarut-larut berhubungcuacaburuk,karenatemperaturudaraterlalupanasatau dingin, karena terlalu lama disimpan dalam palka sehingga benda mengalamikebusukan(rusak).
c.SifatKodrat sifat kodrat adalah sifat kodrat yang langsung menimbulkan kerugian, yang datangnya dari dalam benda itu sendiri, bukan dari luar benda, misalnya kaca yang mudah pecah, hewan yang mudah mati, barang yang mudah terbakar, ataupun barang yang mudah mengerut(layu).
2.KesalahanTertanggungSendiri
Pembatasan ini diatur dalam Pasal 276 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut, tidak ada kerugian karena kesalahan tertanggungsendirimenjadibebanpenanggung.Bahkanpenanggung berhak memiliki premi yang telah dibayar atau menuntut premi apabilaasuransisudahmulaiberjalan.Kesalahantertanggungsendiri adalah kesalahan karena tertanggung kurang hati-hati, kurang teliti, jadi bukan karena kesengajaan. Perbuatan kurang hati-hati dapat menimbulkan
kerugian
yang
bukan
menjadi
tanggung
jawab
penanggung.
29
Pasal 276 KUHD dapat dijelaskan dengan uraian berikut. Asuransi sudah diadakan dan sudah mulai berjalan menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam polis. Kemudian, terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, peristiwa mana karena kesalahan tertanggung sendiri, misalnya terjadi kebakaran karena sembronomembuangpuntungrokok.Dalamhalini,penanggungtidak berkewajibanmembayarklaimgantikerugian,sedangkanpremiyang telah dibayar tetap menjadi hak penanggung. Bahkan, jika belum dibayar,penanggungberhakmenagihnyakepadatertanggung.
3.PemberatanRisiko
Selainpembatasantanggungjawabpenanggung, adalagiyang perludibahas,yaitukeadaanyangmemberatkanrisikopenanggungdi luar kesalahan tertanggung. Keadaan yang memberatkan risiko ini baru timbul setelah asuransi berjalan, misalnya dekat rumah yang diasuransikan itu didirikan pabrik bahan peledak, di alur pelayaran kapal ditanam ranjau. Pemberatan risiko semacam ini tidak ada pengaturan secara umum dalam KUHD. Apabila terjadi pemberatan risiko yang semacam itu, cara pemecahannya dapat ditunjuk Pasal 251 KUHD. Jika tertanggung tidak memberitahukan hal itu kepada penanggung, maka asuransi batal, atau jika menimbulkan kerugian, penanggungtidakberkewajibanmembayarklaimgantikerugian. Dalam asuransi kebakaran, pemberatan risiko diatur secara khususdalamPasal293KUHD.Menurutketentuanpasalini,apabila pada suatu gedung yang diasuransikan terjadi perubahan tujuan penggunaan yang mengakibatkan lebih besar ancaman bahaya kebakaran,sejaktterjadiperubahantujuanpenggunaanitukewajiban penanggung memikul risiko menjadi berhenti. Pasal ini mengatur asuransikebakaranatassuatugedung.Ketikadiasuransikan,misalnya gedung itu digunakan sebagai gudang penyimpanan tekstil. Setelah
30
asuransiberjalan,gedungtersebutdigunakanuntukmenyimpan LPG bagi para konsumen. Akibatnya, sejak terjadi perubahan tujuan penggunaannyaasuransiberhenti,penanggungbebasdaririsiko. ,
BABIV
31
OBJEKASURANSI
A.BendaAsuransi 1.BendaAsuransidanTeoriKepentingan
Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransiselaluberwujud,misalnyagedungpertokoan,rumah,kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinyaitutidakpasti.Ancamanbahayaitumungkinterjadiyang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah dan berkurangnilainya. Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (interest theory ) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang,musnahatauberkurangnilainya,makahaksubjektifjugadapat rusak,hilang,musnahatauberkurangnilainya.Dalamliteraturhukum asuransi,haksubjektifinidisebutkepentingan(interest ).Kepentingan itusifatnyaabsolut,artinyaharusadapadasetiapobjekasuransidan mengikutikemanasajabendaasuransiituberada. Contohnya, penyewa kapal mengasuransikan kapal yang disewanya terhadap bahaya laut agar kepentingannya yang melekat padakapalitutidaklenyapatauhilangkarenakaramataudisitaoleh penguasaNegaralain.Disinibendaasuransiadalahkapalberadadi tanganpenyewakapal.Jikakapalitulenyapkarenakaramatauhilang karena disita oleh penguasa Negara lain, kepentingan tertanggung selakupenyewakapaldapatlenyapatauhilang. Selain itu, ada juga objek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Objek asuransi jumlah tidak
32
dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan
hanya
untuk
tujuan
paraktis,
yaitu
memudahkan
perhitunganpembayaransantunanyangjumlahnyasudahditetapkan dalamperjanjianatauundang-undang.
B.SaatKepentinganHarusAda 1.KetentuanKUHD
Setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan. Persoalannya adalah bilamanakah kepentingan itu harus ada? Menurut ketentuan Pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudahadapadasaatdiadakanasuransi.Iniberartiapabilapadasaat membuat
perjanjian
asuransi
tertanggung
tidak
mempunyai
kepentingan,kemudianterjadiperistiwayangmenimbulkankerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian. Misalnya,
tertanggung
mengasuransikan
sebuah
mobil
terhadap bahaya tabrakan dengan harapan jika terjadi tabrakan dia akan mendapatganti kerugian. Mobil tersebut milik orang lainyang dipinjamolehtertanggung.Akantetapi,diamengansuransikanmobil tersebut
seolah-olah
miliknya
sendiri,
padahal
dia
tidak
berkepentingan sama sekali. Kemudian, terjadi tabrakan yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menderita kerugian adalah pemilik mobil, bukan tertanggung yang meminjam mobil itu. Dalam hal ini penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian menurut Pasal 250 KUHD. Malahan, peminjam mobil itu harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik mobil.
C.JumlahYangDiasuransikan
33
1.JumlahMaksimumGantiKerugian
Jumlah yang diasuransikan (the sum insured ) adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi
kerugian.
Jumlah
yang
diasuransi
kan
erat
sekali
hubungannyadengannilaibendaasuransi.Denganditentukanjumlah yang diasuransikan, dapat diketahui apakah asuransi itu di bawah nilaibendaasuransi(underinsurance),atausamadengannilaibenda asuransi ( full insurance), atau melebihi nilai benda asuransi (over insurance). Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar jika timbul kerugian akibat peristiwayangmenjadibebanpenanggung. Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHD, asuransi yang melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut. Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar daripada nilai benda sesungguhnya, penanggung hanya bertanggung jawab membayar klaim ganti kerugiansampai jumlah nilaibenda sesungguhnya dalam haltimbul kerugiantotal(totalloss). Misalnya, sebuah rumah diasuransikan terhadap bahaya kebakaran dengan jumlah asuransi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), nilai rumah sesungguhnya Rp. 100.000.000,- (seratusjutarupiah).Jikarumahtersebutterbakarhabis,penanggung berkewajiban memenuhi klaim ganti kerugian hanya sampai jumlah Rp.100.000.000,-(seratusjutarupiah).
D.PremiAsuransi 1.PremiUnsurPenting
34
Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan: “ dengan mana penanggungmengikatkandirikepadatertanggung denganmenerima premi”. Premiadalahsalahsatuunsurpentingdalamasuransikarena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karenatertanggunglahpihakyangberkepentingan. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinyasejakterjadikesepakatantimbullahkewajibandanhakkedua belah pihak. Akan tetapi asuransi baru akanberjalan jikakewajiban tertanggungmembayarpremitelahdipenuhi.Dengankatalain,risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransiditentukanolehpembayaranpremi.Premimerupakankunci perjanjianasuransi. 2.JumlahPremiyangHarusDibayar
Penetapan tingkat premi asuransi harus di dasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlahpremidihitungsedemikianrupa,sehinggadenganpenerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwayangmenimbulkankerugian.
35
Dalamjumlahpremiyangharusdibayarolehtertangungjuga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincianyangdapatdikalkulasikandalamjumlahpremiadalah: 1. jumlahpresentasedarijumlahyangdiasuransikan. 2. jumlah biaya-biaya
yang
dikeluarkan
oleh
penanggung,
misalnyabiayamaterai,biayapolis. 3. kurtaseuntukpialangjikaasuransidiadakanmelaluipialang. 4. keuntunganbagipenanggungdanjumlahcadangan.
3.PremiRestorno
Premiyangtelahdibayarolehtertanggungkepadapenanggung dapat dituntut pengembaliannya, baik untuk seluruhnya maupun untuksebagianjikaasuransigugurataubatal,sedangkantertanggung telah bertindak dengan itikat baik (in good faith). Premi yang harus dibayarkembaliolehpenanggungdisebutpremirestorno(Pasal281 KUHD).
Pada
premi
restorno
harus
dipenuhi
syarat
bahwa
penanggungtidakmenghadapibahaya.Pasal281KUHDmenekankan padasyaratbahwaasuransigugurataubatalbukankarenakesalahan tertanggung,bukankarenaitikadjahattertanggung,melainkankarena penanggungtidakmenghadapibahaya.Sudahselayaknyapremiyang sudah dibayar oleh tertanggung itu dikembalikan oleh penanggung. Halinisesuaidenganasaskeseimbangandanrasakeadilan.
Contoh asuransi yang gugur adalah asuransi pengangkutan laut. Asuransidiadakanuntukbarangyangdiangkut,kemudiantidakjadi diangkut, asuransi menjadi gugur (Pasal 635 KUHD). Dalam hal ini penanggungtidakmenghadapibahaya.Karenaituadapremirestorno.
ContohasuransiyangbataladalahketentuanPasal282KUHD,apabila asuransibatal karenaitikad jahat tertanggung,misalnyakarenaakal
36
bulus, penipuan, kecurangan, maka dalam hal ini tidak ada premi restorno. Premi yang telah dibayar tetap menjadi hak penanggung sebagai hukuman bagi tertanggung yang beritikat jahat bahkan dengan itikad mengurangi pula adanya tuntutan pidana jika ada alasanuntukitu.
BABV RISIKODANGANTIKERUGIAN A.RisikodanEvenemen 1.RisikodalamAsuransi
37
Dalamhukumasuransi,ancamanbahayayangmenjadibeban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacatbadanataukematianatasobjekasuransi.Selamabelumterjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama belum terjadi peristiwapenyebabtimbulnyakerugian,selamaitupulabahayayang mengancamobjekasuransidisebutrisiko.
Kriteriaatauciririsikodalamasuransiadalah: a.
bahayayangmengancambendaatauobjekasuransi;
b.
berasaldarifaktorekonomi,alamataumanusia;
c.
diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab;
d.
hanyaberpeluangmenimbulkankerugian.
Robert Mehr (1986) mengemukakan 5 (lima) cara mengatasi risiko,yaitu: a. menghindar risiko (riskavoidance),tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang
kerugian, misalnya menghindari
pembangunangedungbertingkatdidaerahrawangempa. b. Mengurangi risiko (risk reduction), memperkecil peluang terjadi kerugian, misalnyamenyediakan alat penyemprot anti kebakarandipertokoan. c. Menahan risiko (risk retention), tidak melakukan apa-apa terhadaprisikokarenadapatmenimbulkankerugian. d. Mengalihkanrisiko(risktransfer ),memindahkanrisikokepada pihaklain. e. Membagi risiko (risk sharing), membagi risiko dengan pihak lain,misalnyadenganreasuransi.
38
2.EvenemendalamAsuransi
Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa tidak pasti adalahperistiwaterhadapmana asuransidiadakan,tidakdapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Walaupun peristiwa
itu sudah pasti terjadi, misalnya matinya orang, saat
terjadinyaitupuntidakdapatdiketahuiatautidakdapatdipastikan. Jadi, sulitnyameramalkan terjadinya peristiwa itu. Bahkan,menurut pengalaman manusia normalpun sulit untuk memastikan terjadinya. Demikian juga, tidak seorang manusia normalpun mengharapkan terjadiperistiwaitukarenaseorangmanusianormalmenyadaribetul seandainyaperistiwaituterjadipastimenimbulkankerugian. Evenemen
adalah
peristiwa
yang
menurut
pengalaman
manusianormaltidakdapatdipastikanterjadi,atauwalaupunsudah pastiterjadi,saatterjadinyaitutidakdapatditentukandanjugatidak diharapkanakanterjadi,jikaterjadijugamengakibatkankerugian. Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggungmerupakanperistiwapenyebabtimbulnyakerugianatau kematianatau cacatbadanatasobjekasuransi.Selamabelumterjadi peristiwapenyebabtimbulnyakerugian,selamaitupulabahayayang mengancamobjekasuransidisebutrisiko.Apabilarisikoitusungguhsungguhterjadi,makadiaberubahmenjadievenemen,yaituperistiwa yangmenimbulkankerugian.Dalamhalini,risikoyangmenjadibeban ancaman penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti olehpenanggung. Ciri-cirievenemenadalahsebagaisebagaiberikut: a.peristiwayangterjadiitumenimbulkankerugian; b.terjadinyaitutidakdiketahui,tidakdapatdiprediksilebihdahulu; c.berasaldarifaktorekonomi,alam,danmanusia; d.kerugianterhadapdiri,kekayaan,dantanggungjawabseseorang.
39
B.GantiKerugianAkibatEvenemen 1.TeoriKausalitas
Teorikausalitasmenjadidasarpenentuanadatidaknyabeban penanggung atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang ditanggung. Menurut teori ini antara peristiwa dan kerugian yang timbul harus adahubungankausal, artinya dengan terjadinya peristiwa itu, maka timbul pula kerugian. Peristiwa yang menjadi sebab suatu kerugian adalahperistiwayangterdekatdanlangsungmenimbulkankerugian terhadapbendaobjekasuransi. Dalam hukum perdata Indonesia (KUHPerdata) hubungankausal ini merupakan salah satu unsur penentu suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad ) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Contoh: Dalam suatu peristiwa tabrakan, karena kerasnya benturan kenderaan yang menabrak pohon di tepi jalan, maka pagar rumah penduduk di dekat kejadian itu ikut rontok. Dalam perbuatan melawan hukum apakah ada hubungan kausal antara tabrakan dengan rontoknya pagar tersebut?. Jawabnya tidak ada hubungan kausal karena tidak ada peristiwa yang langsung mengenai pagar tersebut. Contohlain: AsuransilautdiInggris,kapalikansedangmenangkapikandiperairan perbatasan dengan Belanda, diasuransikan terhadap bahaya bajak laut.Karenadikejarolehbajaklaut,kapalmasukkeperairanBelanda dan ditangkap oleh pemerintah Belanda. Pemilik kapal mengklaim penanggungnyadiInggris,tetapipenanggungmenolakklaimtersebut,
40
denganalasankapalikanditangkapolehpemerintahBelandabukan olehbajaklaut.
2.Kerugianyangdiganti
Persoalan evenemen erat sekali hubungannya dengan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian akibat evenemen harus mendapat ganti kerugian, hanya evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis dan kerugian itu timbul karena evenemen yang terjadi yang dinyatakan dalam polis, atau evenemen yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal(sebab-akibat)yangakandigantikerugianolehpenanggung.
Kriteria atau ciri-ciri kerugian dalam asuransi yang diganti oleh penanggungadalahsebagaiberikut: a. berasaldariperistiwatidakpasti; b. peristiwatidakpastitersebutditanggungolehpenanggung; c. ada hubungan kausal antara peristiwa tidak pasti dan kerugian; d. berdasarkanasaskeseimbangan.
C.AsasKeseimbangan
Asas keseimbangan merupakan asas penting karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayar oleh tertanggung. Walau dapat diperjanjikan bahwa pembayaran premi tidak seimbang dengan risiko yang ditanggung olehpenanggung,tidakberartibahwaasaskeseimbangandiabaikan. Kedua pihak yang mengadakan asuransi tetap harus berprestasi secara timbal balik. Kerugian yang harus diganti seimbang dengan risikoyangditanggungolehpenanggung.
41
AsasKeseimbanganNemoPlus. Arti asas Nemo Plus adalah: tidak menerima apa yang menjadi hak dantidakmemberimelebihiapayangmenjadikewajiban. Asas keseimbangan tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan. Tanpakepentingantidakadagantikerugian.
AsasKeseimbanganDalamKUHD DalamKUHDtidakadapasalyangmenyatakandengantegasmemuat asas
keseimbangan.
Pasal-pasal
yang
dianggab
memuat
asas
keseimbanganadalah: a.Pasal250KUHD apabilatertanggungtidakmempunyaikepentinganatasbendayang diasuransikan, maka penanggung tidak berkewajiban membayar klaimgantikerugian.
b.Pasal252KUHD Apabila benda sudah diasuransikan dengan nilai penuh, maka asuransi kedua untuk jangka waktu yang sama dan bahaya yang samatidakdibolehkandenganancamanbatal.
c.Pasal253KUHD Asuransi yangmelebihinilai atau kepentingan yangsesungguhnya hanyasahsampaijumlahnilaibendayangsesungguhnya.Jikatidak diasuransikanseluruhnilaibenda,makadalamhalterjadikerugian, penanggung
hanya
terikat
seimbang
antara
bagian
yang
diasuransikandenganbagianyangtidakdiasuransikan.
d.Pasal277KUHD
42
Apabilaatassuatubendadiadakanbeberapaasuransidenganitikat baik, sedangkan asuransi pertama dengan nilai penuh, maka penanggung-penanggungberikutnyadibebaskan.
e.Pasal279KUHD Apabila
tertanggung
membebaskan
penanggung-penanggung
terdahulu, maka dia dianggab menggantikan kedudukan mereka untukjumlahyangsamadandalamurutanyangsama.
f.Pasal284KUHD Penanggung yang telah membayar kerugian kepada tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian
itu,
tertanggung
bertanggung
jawab
untuk
setiap
perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga.
D.SUBROGASIDALAMASURANSI 1.PengertianSubrogasi
MenurutketentuanPasal284KUHD: “penanggung yang telahmembayarganti kerugianatas bendayang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnyaterhadappihakketigayangtelahmenimbulkankerugian tersebut,dantertanggungbertanggungjawabuntuksetiapperbuatan yangdapatmerugikanhakpenanggungterhadappihakketigaitu”. Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut subrogasi( subrogation).
43
Supayaadasubrogasidalamasuransidiperlukanduasyarat,yaitu: 1. tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadappihakketiga. 2. adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatanpihakketiga.
Dalam
hukum
asuransi,
apabila
tertanggung
sudah
mendapatkanhakgantikerugiandaripenanggung,diatidakbolehlagi mendapatkandaripihakketigayangtelahmenimbulkankerugianitu. Hakterhadappihakketigaituberalihkepadapenanggungyangtelah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.
Tujuansubrogasidalamasuransiada2,yaitu: 1. untukmencegahtertanggungmemperolehgantikerugianyang melebihihakyangsesungguhnya. 2. untuk
mencegah
pihak
ketiga
membebaskan
diri
dari
kewajibannyamembayargantikerugian.
2.ProsesTerjadiSubrogasi
ContohsubrogasimenurutPasal284KUHD: “kenderaan bermotor milik amat diasuransikan terhadap bahaya tabrakanpadaperusahaanasuransiPKK.Kemudiantanpaseizinamat pemiliknya,
kenderaan
bermotor
tersebut
dipakai
oleh
bidin
temannya sendiri. Dan terjadilah tabrakan, sehingga kenderaan tersebutmengalamikerusakanberat”.
44
Dalamkasusini.Amatselakutertanggungdapatmenempuh2 carauntukmemperolehgant carauntukmemperolehgantikerugian,yaitu: ikerugian,yaitu: 1. mengklaimperusahaanasuransiPKKuntukmemperolehganti kerugianatasdasarperjanjianasuransi. 2. menunt menuntut ut bidin bidin pihak pihak ketiga ketiga agar agar membay membayar ar ganti ganti kerugi kerugian an atas dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata.
Apabil Apabila a amat amat memilih memilih cara cara huruf huruf (1), (1), maka maka hak hak menunt menuntut ut ganti ganti kerugi kerugian an kepad kepada a bidin bidin berpin berpindah dah kepada kepada penang penanggun gung g perusa perusahaa haan n asuran asuransi si PKK. PKK. Dalam Dalam hal ini, ini, tertan tertanggu ggung ng amat, amat, dilara dilarang ng melaku melakukan kan perbuatanyangmerugikanpenanggungPKKdalammewujudkanhak subrogasinyaterhadapbidinpihakketiga. Apabilaamatmemilihcarahuru Apabilaamatmemilihcarahuruf(2), f(2),yaitu yaitu menggugat menggugat bidin guna memperoleh
ganti
kerugian,
maka
penanggung
PKK
hanya
berkewajib jiban membayar kerugian yang seharusnya dia ganti dikura dikurangi ngi jumlah jumlah yang yang telah telah diteri diterima ma amat amat dari dari bidin. bidin. Apabil Apabila a amat amat mene meneri rima ma gant ganti i keru kerugia gian n dari dari bidi bidin n sama sama deng dengan an atau atau lebi lebih h besa besar r dari daripa pada da juml jumlah ah yang yang seha seharu rusn snya ya diba dibaya yar r oleh oleh pena penang nggu gung ng PKK, PKK, maka aka penan enangg ggu ung PKK PKK di beba bebask skan an sam sama sek sekali ali dari dari kew kewajib ajiba an memenuhiklaimgantikerugian. Berdasark Berdasarkancontohdi ancontohdi atas, jikatertanggungamatmengkla jikatertanggungamatmengklaim im penanggung PKK guna memperoleh ganti kerugian, dia akan menda mendapat patkan kan ganti ganti kerugi kerugian, an, misaln misalnya ya Rp. 20.00 20.000.0 0.000 00,- ,- (dua (dua puluh puluh jutarupiah).Akantetapi,karenatertanggungmenuntutjugaganti kerug erugia ian n kepad epada a bidi bidin n pih pihak keti ketiga ga, , dia mend menda apat peng pengga gant ntia ian n misa misaln lnya ya Rp. Rp. 15.0 15.000 00.0 .000 00,,- (lim (lima a bela belas s juta juta rupi rupiah ah). ). Dala Dalam m hal hal ini, ini, penanggungPKKhanyaberkewajibanmemenuhiklaimsisanya,yaitu sejuml sejumlah ah Rp. 5.000. 5.000.000 000,- ,- (lima (lima juta juta rupiah rupiah). ). Jika Jika ganti ganti kerugi kerugian an dari dari
45
bidin(pihakketiga)ituRp.20.000.000,-(duapuluhjutarupiah)juga, makapenanggungPKKdibebaskan.
D.BerakhirnyaAsuransi
1.JangkaWaktuBerlakuSudahHabis Asuransibiasanyadiadakanuntukjangkawaktutertentu,misalnya 1 tahun. tahun. Jangka Jangka waktu waktu ini biasa biasa terdap terdapat at pada pada asuran asuransi si kebaka kebakaran ran danasuransikenderaanbermotor.Adajugaasuransiyangdiadakan untuk untuk jangka jangka waktu waktu yang yang lebih lebih lama, lama, misaln misalnya ya 10-20 10-20 tahun tahun atau atau lebi lebih, h, jang jangka ka wakt waktu u asur asuran ansi si ters terseb ebut ut dite diteta tapk pkan an dala dalam m poli polis. s. Apab Apabil ila a jang jangka ka wakt waktu u yang yang dite ditent ntuk ukan an itu itu habi habis, s, maka maka asur asuran ansi si berakhir.
2.PerjalananBerakhir Misalnyaasuransidiadakanuntukperjalanankapaldaripelabuhan malahayatikepelabuhanbelawan.Apabilaperjalananberakhiratau kapal kapal tiba tiba di pelabu pelabuhan han tujuan tujuan,, maka maka asuran asuransi si berakh berakhir. ir. Asuran Asuransi si berd berdas asar arka kan n perj perjal alan anan an ini ini umum umumny nya a diad diadak akan an untu untuk k asur asuran ansi si pengangkutan,baikpengangkutanbar pengangkutan,baikpengangkutanbarangmaupunpenu angmaupunpenumpang. mpang.
3.TerjadievenemendiikutiKlaim Da Dalam lam polis polis dinyat dinyataka akan n terhad terhadap ap evenem evenemen en apa saja saja asuran asuransi si itu diad iadakan. Apabila asuransi berjal jalan terjadi evenemen yang ditanggung
dan
menimbulkan
kerugian,
penanggung
akan
meny menyel elid idik iki i apak apakah ah bena benar r tert tertan angg ggun ung g memp mempun unya yai i kepe kepent ntin inga gan n atas benda yang diasuransikan. Di samping itu jug juga apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tert tertan angg ggun ung g dan dan sesu sesuai ai deng dengan an even evenem emen en yang yang tela telah h dite diteta tapk pkan an dalam dalam polis. polis. Jika Jika jawaba jawabanny nnya a benar, benar, maka maka dilaku dilakukan kan pember pemberesa esan n
46
klai klaim m tert terta anggu nggung ng. . Pemba embaya yarran gant ganti i keru kerugi gian an dip dipenuh enuhi i oleh leh penanggungberdasarkanasaskeseimbangan.
4.AsuransiBerhentiatauDibatalkan Asuransi Asuransi dapat dapat berakhirapabila berakhirapabila asuransi asuransiitu ituberh berhenti. enti. Berhentin Berhentinya ya asuransi asuransidapa dapat t terjadi terjadi karena karena kesepakat kesepakatan an antara antara tertanggu tertanggung ng dan penanggung.Misalnyakarenapremitidakdibayardaninibiasanya diperjanjikandalampolis. B Ber erhe hent ntin inya ya asur suransi ansi juga juga dapat apat terja erjad di kar karena ena fac factor tor dilua iluar r kemauan
tertanggung
dan
penanggung,
misalnya
terjadi
pemberatanrisikosetelahasuransiberjalan.Dalamhalpemberatan risiko
setelah
asuransi
berjalan,
seandainya
penanggung
mengetahuihalyangdemikianitu,diatidakakanmembuatasuransi dengansyarat-syaratdanjanji-janjikhususdemikianitu.Jikaterjadi pemberat pemberatan an risiko, risiko, asuransi asuransimenja menjadi di berhenti. berhenti. Pengertia Pengertian n berhenti berhenti dapatjugameliputipengertiandibatalkan.
5.AsuransiGugur Asu Asuran ransi si gugur gugur biasan biasanya ya terdap terdapat at dalam dalam asuran asuransi si pengan pengangku gkutan tan.. Jikabarangyangakandiangkutdiasuransikankemudiantidakjadi diangk diangkut, ut, maka maka asuran asuransi si gugur. gugur. Tidak Tidak jadi jadi diangk diangkut ut dapat dapat terjad terjadi i kare karena na kapa kapal l tida idak jad jadi bera berang ngka kat t atau tau bar baru akan akan mela melaku kuka kan n perjalana perjalanan, n, tetapi tetapi dihentika dihentikan. n. Di sini penanggun penanggung g belum belum menjalani menjalani bahaya bahaya sama sama sekali sekali.. Dalam Dalam hal ini asuran asuransi si bukan bukan dibata dibatalka lkan n atau atau batal,melainkangugur. Per Perbed bedaan aan antara antara asura asuransi nsi dibata dibatalka lkan n atau atau batal batal dengan dengan asuran asuransi si guguradalahpadabahayaevenemen.
47
Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani samasekali.
BABVI ASURANSIRANGKAPDANREASURANSI
A.PengertianAsuransiRangkap
Dalam Pasal 252 KUHD ditentukan: “Kecualidalamhalyangditentukanolehundang-undang,tidakboleh diadakan asuransi yang kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilaipenuh,denganancamanasuransikeduatersebutbatal”. Akan tetapi ada asuransi rangkap yang tidak melarang, yaitu asuransiyangdiaturdalamPasal277KUHD.Menurutketentuanpasal tersebut: “Apabilabeberapaasuransidengan itikatbaikdiadakanuntukbenda yangsama,sedangkanasuransipertamadiadakandengannilaipenuh, makaasuransiinilahyangmengikatdanasuransilainnyadibebaskan. Apabila asuransi yang pertama tidak diadakan untuk nilai penuh, maka asuaransi-asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanyamenuruturutanwaktuasuransiitudiadakan”.
48
Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa ada asuransi rangkap apabila atas benda yang sama,evenemenyangsamadanwaktuyangsamadiadakanbeberapa asuransi, namun asuransi rangkap itu dilarang apabila asuransi pertamasudahdiadakandengannilaipenuh. Apa sebabasuransi rangkap itu dilarang? Untuk
mencegah
jangan
sampai
terjadi
bahwa
tertanggung
memperolehgantikerugianyangmelebihinilaibendasesungguhnya, sehinggamelanggarasaskeseimbangan. Dalam Pasal 252 KUHD tidak dipersoalkan apakah asuransi rangkapitudibuatdenganitikatbaikatautidak,apakahdibuatdalam polis yang berlainan atau tidak. Pokoknya asuransi rangkap itu dilarang.Jikadiadakanjuga,asuransiyangkeduaitubatal. Bagaimanacaramengetahuiasuransiyangterjadilebihdahulu apabiladalampolisyangberlainandinyatakantanggaldanjamyang bersamaan?. Penanggung mana yang berkewajiban memenuhiklaim tertanggung?. “ Hal ini dapat diketahui penanggung pada waktu terjadi evenemen dengan menghitung jumlah kerugian yang timbul, pada waktu tersebutmunculpulapenanggungatasbendayangsama,danwaktu yangsama.Ketikadiajukanklaim,keduapenanggungmenolakdengan menyatakanasuransiyangsatulebihkemudianterjadidaripadayang lainnya. Jika
terjadi
sengketa
mengenai
asuransi
rangkap
ini,
maka
tertanggunglah yang diberi beban pembuktian guna menentukan asuransi mana yang terjadi lebih dahulu, sehingga dapat ditentukan penanggungyangberkewajibanmemenuhiklaimgantikerugian”.
PengecualianPasal252KUHD
49
Asuransi yang merupakan pengecualian Pasal 252 KUHD, adalahasuransiyangdiaturdalamPasal277,Pasal278danPasal279 KUHD.
Pasal277KUHD
“Apabila atas benda yang sama dan evenemen yang sama, diadakan beberapa asuransi dengan itikat baik, sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi yang pertamalah yang mengikat,asuransiyangberikutnyadibebaskan”. Pasal ini menunjuk kepada beberapa asuransi yang terjadi dalam waktu yang berlainan dan dengan polis yang berlainan pula atas bendayangsama,tetapiasuransipertamadengannilaipenuh.
Contohnya:
Pada tanggal 1 Januari 1997 Amat mengasuransikan sebuah rumah yang bernilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhadap bahayakebakaranpadaperusahaanasuransiPKAdenganjumlahRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tanggal 1 Maret 1997 Amat mengasuransikan lagi rumah tersebutterhadapbahayayangsama,jangkawaktuyangsamadengan jumlah asuransi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padaperusahaanasuransiPKB. Pada tanggal 15 Oktober 1997 terjadi kebakaran, sehingga rumah tersebut terbakar habis. Menurut Pasal 277 KUHD penanggung PKA berkewajiban membayar klaim kepada tertanggung Amat dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan penanggungPKBdibebaskan. Akan tetapi jika kebakaran terjadi pada tanggal 15 Februari 1998, maka penanggung PKB berkewajiban membayar klaim kepada
50
tertanggung Amat dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan penanggung PKA bebas karena asuransinyasudahberakhir.
Pasal278KUHD
Asuransi rangkap menurut Pasal ini dapat diadakan dalam1 (satu) polis. Jumlah nilai beberapa asuransi dalam 1 (satu) polis itu melebihi nilai benda yang sesungguhnya. Dalam hal ini setiap penanggunghanyabertanggungjawabmenurutperimbanganjumlah asuransimasing-masing.Akantetapi,beberapaasuransiitudapatjuga diadakan pada hari yang sama dalam polis tersendiri untuk setiap asuransi. Asuransi ini lazim disebut persekutuan para penanggung ( jointinsurers).
Contohnya:
Padatanggal1Januari1998Amatmengasuransikanrumahnyayang bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap bahaya kebakaranpadabeberapaperusahaanasuransiyangbersekutudalam 1(satu)polis.Penanggung-penanggungituadalah: 1. PenanggungPKAdenganjumlahnilaiRp.300.000.000,- 2. PenanggungPKBdenganjumlahnilaiRp.400.000.000,- 3. PenanggungPKCdenganjumahnilaiRp.200.000.000,- 4. PenanggungPKDdenganjumlahnilaiRp.100.000.000,- Rumah tersebut kemudian terbakar habis, setiap penanggung membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung Amat sebagai berikut: 1. Penanggung
PKA
300/1.000
x
500.000.000,-
=
Rp.
PKB
400/1.000
x
500.000.000,-
=
Rp.
150.000.000,- 2. Penanggung 200.000.000,-
51
3. Penanggung
PKC
200/1.000
x
500.000.000,-
=
Rp.
100.000.000,- 4. PenanggungPKD100/1.000x500.000.000,-=Rp.50.000.000,-
Pasal279KUHD
MaksudPasal279adalahmelarangtertanggungmembebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi lebih dahulu, kemudian membebankan
kewajiban
pada
penanggung
berikutnya.
Jika
tertanggung melakukan juga hal yang demikian, dia dianggab menggantikan kedudukan penanggung yang bersangkutan untuk jumlah asuransi yang sama. Jika tertanggung mengasuransikan risikonya itu kepada penanggung lain, maka penanggung baru tersebut menggantikan kedudukan tetanggung selaku penanggung. Dengan cara demikian, penanggung berikutnya tidak dirugikan oleh perbuatantertanggung.
Contohnya:
Pada tanggal 1 Januari 1998 Amat mengasuransikan mobilnya yang bernilaiRp.250.000.000,-(duaratuslimapuluhjutarupiah)terhadap bahaya tabrakan dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) pada perusahaan asuransi PKA untuk jangka waktu 1 (satu)tahun. Padatanggal2Januari1998diasuransikanlagiterhadapbahayayang samapadaperusahaanPKBdengannilaiRp.200.000.000,-(duaratus jutarupiah)untukjangkawaktuyangsama. Kemudian karena suatu hal, pada tanggal 10 Januari 1998 asuransi pertamadibatalkan. Pada tanggal 15 Januari 1998 tertanggung mengasuransikan lagi mobilnya itu untuk jumlah yang sama terhadap bahaya yang sama padaperusahaanasuransiPKC.
52
Pada tanggal 30 Januari 1998 terjadi tabrakan yang mengakibatkan kerugianRp.150.000.000,-(seratuslimapuluhjutarupiah) Dapatdiselesaikandengancara: 1. PenanggungPKAtidakberkewajibanmembayarklaimkarena asuransinyatelahdibatalkantanggal10Januari1998. 2. Karena asuransi yang pertama dibatalkan, maka kedudukan digantikan oleh tertanggung, sehingga tertanggunglah yang menanggung risiko untuk jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena diasuransikan lagi pada penanggung PKC tanggal 15 Januari 1998, ini berarti PKC berkewajibanmembayarklaim150/250xRp.150.000.000,-= Rp.90.000.000,- 3. Penanggung PKB bertanggung jawab untuk sisa nilai benda, yaituRp.100.000.000,-(seratusjutarupiah).Jadi,penanggung PKB
berkewajiban
membayar
klaim
100/250
x
Rp.
150.000.000,-=Rp.60.000.000,-.
B.PengertianReasuransi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransianmendefinisikan“UsahaReasuransisebagaiusahayang memberikanjasadalamasuransiulangterhadaprisikoyangdihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa”. Usahareasuransidijalankanolehperusahaanreasuransi. Kegiatan usaha asuransi dan reasuransi merupakan usaha yang bersambungan.Persambungantersebutdapatdilihatpadakedudukan penanggung. Pada perusahaan asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko daritertanggung.
53
Padaperusahaanreasuransi,penanggungulangmenerimapengalihan risiko dari penanggung. Jadi kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi (asuransi ulang). Hubungan hukum antara
penanggung
dan
penanggung
ulang
didasarkan
pada
perjanjian. Perjanjian reasuransi (asuransi ulang) adalah perjanjian antara penanggung (insurer ) dan penanggung ulang (reinsurer ), berdasarkan perjanjiantersebut penanggung ulang menerimapremi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu. Dan penanggung ulang bersedia untuk menganti kerugian kepada penanggung,
bilamana
dia
membayar
ganti
kerugian
kepada
tertanggung sebagai akibat asuransiyangdibuat antara penanggung dantertanggung. Ini
berarti,
bahwa
dalam
perjanjian
reasuransi,
penanggung
mengasuransikanlagirisikoyangmenjaditanggungannyaitukepada penanggungulang.Jaditerdapatasuransiberurutandanbertingkat. Reasuransi (asuransi ulang) diatur dalam Pasal 271 KUHD. Pasal ini menentukan bahwa,” Penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya”. Pihak yang mengasuransikan itu adalah penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingan adalah tanggung jawab penanggung dalam asuransi pertama. Oleh karena itu,pada reasuransi (asuransi ulang) tidakadaasuransiuntukyangkeduakaliatauasuransirangkap.
C.ReasuransiMeringankanBebanPenanggung
Reasuransi (asuransi ulang) bertujuan untuk memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatirjikadiatidakmampumembayarklaimtersebut.Olehkarena itulah
dia
mengasuransikan
ulang
apa
yang
telah
menjadi
54
tanggungannya.Reasuransiituterbatashanya1(satu)kalisehingga tidakbertentangandenganasaskeseimbangan. Dalamreasuransi, pihakpenanggung dapat mengasuransikan kepentingannya (tanggung jawabnya) itu untuk sebagian atau seluruhnya.
Dengan
mengadakan
reasuransi
itu,
kedudukan
penanggungbertambahkuatkarenaadapihaklain,yaitupenanggung ulang yang mendukung penanggung bahwa kerugian tertanggung pasti dapat dibayar jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian. Biasanyajumlahasuransiyangdidukungolehreasuransiselaludalam jumlah yang besar yang jika ditutup oleh penanggung sendiri dirasakan berat. Dengan diadakan reasuransi beban penanggung seabagian atau seluruhnya dialihkan kepada penanggung ulang. Jadi kedudukan penanggung adalah sebagai penyebar risiko kepada penanggungulang.
D.ReasuransiPenyalurdanPenyebarRisiko
Dalam
hal
penanggung
ALS
mengasuransikan
kepada
penanggung ulang ALK dengan jumlah penuh Rp. 15.000.000.000,- (limabelasmiliarrupiah),makajikaterjadievenemenmenimbulkan kerugian total, penanggung ulang akan membayar jumlah kerugian seluruhnya kepada penanggung ALS, yang kemudian meneruskan pembayarannya kepada tertanggung. Dalam hal ini kedudukan tertanggungseolah-olahsebagaipenyalurrisiko,kepadapenanggung ulang. Akan tetapi dalam pengajuan klaim, tertanggung tidak dapat mengajukan langsung kepada penanggung ulang karena dia bukan pihak dalam reasuransi. Pihak yang berhak mengklaim penanggung ulang adalah penanggung yangberposisisebagai tertanggung dalam reasuransi.
55
PolisReasuransi
Sebagai asuransi yang berdiri sendiri, reasuransi juga dibuat secara tertulis dalam akta yang disebut polis. Pada dasarnya polis reasuransi sama dengan polis asuransi. Syarat-syarat dan klausulaklausulayangterdapatdalampolisasuransiterdapatjugadalampolis reasuransi.Jadiduapolisituseolah-olahbersambung satu samalain. Kerugian yang wajib diganti oleh penanggung ulang, baik untuk seluruhnyamaupununtuksebagiansaja.
Adasedikitperbedaanantara polis asuransidenganpolisreasuransi. Dalampolisreasuransiselaluterdapatklausulapadapembukaanpolis yangberbunyi: “ Beingreinsurancesubject tothe same clauses and conditions asthe originalpolicyandtopayasmaybepaidthereon”. Klausula ini menunjukan seolah-olah kedua polis itu bersambung.” Syarat-syarat dan janji-janji yang terdapat dalam polis asuransi berlaku juga pada reasuransi. Apabila penanggung berkewajiban membayargantikerugian,makapenanggungulangjugaberkewajiban membayargantikerugian”. Perubahan syarat-syarat dan janji-janji dalam polis asuransi harus mendapat persetujuan dari penanggung ulang yang mangakibatkan perubahan pula pada syarat-syarat dan janji-janji dalam polis reasuransi.Jikaperubahanitutidakdiketahuiolehpenanggungulang, dapatmengakibatkanreasuransiitubatalataudibatalkan.
BABVII
56
ASURANSIKOMERSIALDANASURANSISOSIAL
A. Sejarah Perkembangan Asuransi Komersial dan Asuransi Sosial
Asuransi komersial ( private insurance) dilawankan dengan asuransi sosial. Adapun yang dimaksud dengan private insurance adalah
suatu
perjanjian
asuransi
yang
bersifat
sukarela,
diselenggarakan atas kehendak pribadi dengan maksud untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terjadi kerugian karena suatu peristiwayangtidaktertentu. Pada umunya private insurance diusahakan oleh perusahaan swasta ( private firm), tetapi terdapat pula beberapa contoh yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan privateinsurancesamadengan commercialinsurance.Dengan demikian, pengertian asuransi pribadi ( private insurance), asuransi suka rela (voluntary insurance) dan asuransi komersial (commercial insurance)mempunyaimaksuddanartiyangsama.
Asuransi
sosial mempunyai sifat wajib dan besarnya santunan (benefit ) pada umumnya ditetapkan pemerintah. Golongan asuransi ini tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat ( social adequacy ), penyelenggaranya biasanya oleh pemerintah, sehingga sering pula disebut Social GovernmentInsurance.
1.SejarahAsuransiKomersial
DiAmerikaSerikat,perjanjianasuransiyangpertamadiadakan adalah asuransi pengangkutan laut terhadap perusahaan asuransi Inggris.Perusahaanasuransikebakaranyangmerupakanperusahaan Amerika Serikat pertama didirikan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752, dan bernama The Philadelphia Contributionship for the
57
InsuranceofHousesfromLossbyFire,yangberbentukasuransisaling menanggung(mutualinsurance). Perkembanganasuransilautkemudiandiikutidenganasuransi kebakaran, selanjutnya diadakan pula perjanjian asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama sekali didirikan di Inggris adalahSocietyfortheAssuranceofWindowsandOrphans padatahun 1699.
Akan
tetapi,
perjanjian
asuransi
jiwa
telah
diadakan
sebelumnya, yaitu pada tahun 1536 oleh perusahaan asuransi yang bergerakdalambidangasuransipengangkutanlaut. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama didirikan di Amerika Serikatpadatahun1759yangbernamaTheCorporationforReliefof Poor and Distressed Windows and Children of Presbyterian Ministers. Terdapatjugaperusahaanasuransijiwasalingmenanggung( mutual life insurance company ) yang didirikan pertama sekali di Amerika Serikatpadatahun1835,yaituNewEnglandLife. Jenis-jenis asuransi penganggkutan laut, kebakaran serta asuransi jiwa juga di kenal di Nederland, sehingga kemudian diatur dalam Wetboek van Koophandel pada tahun 1838. Kitab undangundanginiselanjutdiberlakukandiIndonesia(padawaktuituHindia Belanda)tahun1448. Perkembangan
jenis-jenis
asuransi
tidak
terbatas
pada
asuransi penganggkutan laut, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa saja. Sesuai dengan makin meningkatnya teknologi dan kebutuhan manusia,berkembangpulaberbagaijenisasuransidiluarketigajenis tersebut, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi tanggung jawab, asuransiperusahaan,asuransikaca,asuransipencurian danasuransi kesehatan. Jenis-jenis asuransi baru tersebut, dikenal sebagai casuality insurance. Di samping jenis-jenis seperti di atas, kemudian dikenalpulaasuransisosial.
58
2.SejarahAsuransiSosial
Gagasan untuk terwujudnya asuransi sosial dalam kenyataan pertama kali adalah di Jerman pada waktu pemerintahan Otto von Bismark yang hidup antara tahun 1815 – 1898. Mula-mula pekerja diwajibkan menjadi peserta dari asuransi sakit pada tahun 1883. kemudiandiselenggarakanpulaasuransikecelakaantahun1884,dan dilanjutkandenganasuransicacatdanharitua. SistemasuransisosialyangdilaksanakandiJermandiikutipula olehNegaralaindiEropa,Amerika,AsiadanAfrika.Sebagaicontohdi Nederland lahir Ongenvallentwet tahun 1901 yang merupakan asuransi sosial wajib yang pertama, dan kemudian disempurnakan sehinggamulai tahun1913 dibentukberbagaimacam asuransisosial bagi pekerja. Di Amerika Serikat terdapat Old Age Insurance System pada tahun 1930, yang kemudian menjadi Old Age, Survivors and Disability Insurance (OASDI). Dewasa ini di Amerika Serikat di samping OASDI terdapat
Unemployment insurance, Workmen’s
CompensationdanTemporaryDisability(nonoccupational )insurance. Di Inggris penyelenggaraan asuransi sosial dimulai dengan adanya Old Age Pension Act tahun 1908 yang kemudian diikuti berbagaijenisasuransilain. Dalamhubungan denganpengembangan asuransi sosial patut pula dicatat peranan Atlantic Charter yang diadakan pada tahun 1941 oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Rooselvelt, beserta Perdana Menteri Churchil dari Inggris. Di dalam AtlanticCharter tersebut,banyak rencanapenting yangdirumuskan. Di Britania oleh Sir William Beveridge pada tahun 1942 dikerjakan rencana pembaharuan yang dituangkan dalam laporan
“ social
insuranceandalliedservice” . Program penuh dari asuransi nasional berdasarkan laporan dari Beverdidge tahun 1942 tersebut telah ditetapkan dengan The
59
National Insurance Act 1946. Kedua undang-undang tersebut dioperasikantahun1948sebagaihasilNegarakesejahteraan. Sebagai
contoh,
di
Nederland
setelah
berlakunya
werknemersverzekeringen, didasarkanpadalaporan CommissieVan Rijn seperti di atas, pada tahun 1956 diberlkaukan pula Algemene Ouderdoms Wet. Di dalam undang-undang tersebut, diatur tentang asuransi hari tua yang merupakan jenis volksverzekeringen yang pertama, yaitu yang berlaku bagi semua penduduk Nederland. Selanjutnya,diikutidenganjenis-jenisvolksverzekeringenyanglain. Di samping hal di atas, di Nederland juga diadakan beberapa perubahan dan penyempurnaan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan asuransi sosial. Yaitu memperluas pengertian werknemers. Banyak bidang pekerjaan kemudian disamakan dengan pengertian werknemers, misalnya pembantu rumah tangga. Jadi mereka juga berlaku ketentuan werknemersverzekeringen, yang semulatidakdiberlakukan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi sosial tumbuhdanberkembangsebagaisaranayangdibutuhkanmasyarakat di samping asuransi komersial disebabkan makin bertambahnya masalah-masalahsosial,terutamasetelahrevolusiindustri.
B.PerbandinganAsuransiSosialdanAsuransiKomersial
Dari uraian sejarah asuransi, dapatdiketahuibahwaasuransi sosial berkembang sebagai bentuk lanjutan dari asuransi komersial. Hal itu disebabkan, asuransi sosial diselenggarakan sebagai usaha untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Semula, jaminan sosial merupakan program yang bersifat sosial (welfare program), yaitu memberikan bantuan baik yang bersifat finansial, medicalmaupunpelayananlainnyabagimerekayangtidakmampu.
60
Dikatakan oleh Sentanoe Kertonegoro bahwa konsep di atas dipengaruhi oleh paham Paternalisme, baik dari penguasa terhadap rakyatnya maupun pengusaha terhadap karyawannya. Sifat jaminan sosial yang demikian kurang mendidik bagi penerima bantuan di sampingdapatmemberatkananggaranNegara. Dipandang dari sudut asuransi, dasar hukum dari asuransiasuransi sosial adalah asuransi pada umumnya, sehingga terdapat persamaan antara asuransi sosial dan ketentuan asuransi tersebut. Akantetapi,karenaasuransisosialmempunyaisifatsebagaijaminan sosial, kemungkinan terdapat ketentuan asuransi sosial yang menyimpangdariketentuanasuransipadaumumnya.
Persamaan antara asuransi sosial dan asuransi komersial, adalahsebagaiberikut: 1. adanya unsur premi yang merupakan kewajiban tertanggung dan
berkaitan
erat
dengan
haknya
untuk
menerima
pembayarandaripenanggung; 2. penanggungmempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi berupa pembayaran kepada tertangung. Maksud dariprestasi penanggung tersebut agar pihak tertanggung kembali kepada kedudukansemulasepertisebelumperistiwakerugianterjadi; 3. adasuatuperistiwayangbelumpastiterjadidengandemikian, peristiwadimaksudmerupakanbahayaataurisikoyangdapat menimbulkankerugiankepadatertanggung; 4. adanya suatu kepentingan, yaitu kekayaan atau bagian kekayaan, termasuk hak-hak subyektif yang dapat terkena bahaya,sehinggamenimbulkankerugiankepadatertanggung; 5. bertujuanmengalihkanataumembagirisiko; 6. menimbulkansuatuperikatanbagikeduabelahpihak;
61
7. terkandung
prinsip gotong-royong
antara mereka yang
menghadapi risiko tinggi dan mereka menghadapi risiko rendah, yang muda membantu yang lebih tua, yang sehat membantuyangsakit,yangtidakterkenamusibahmembantu yangterkenamusibah.
Penyimpangan asuransi sosial yang berfungsi sebagai jaminan sosialterhadapketentuanasuransikomersial,diantaranyaadalah: 1. kepesertaan yang bersifat sukarela pada asuransi komersial diubah menjadi kepesertaan yang bersifat wajib dalam asuransisosial 2. perikatan yang terjadi antara para pihak dalam asuransi komersial bersumber pada perjanjian, berlainan dengan perikatanpadaasuransisosialyangbersumberpadaundangundang; 3. penutupan
perjanjian
asuransi
komersial
yang
bersifat
individual, dalam asuransi sosial diubah menjadi bersifat kolektif(padaumumnya); 4. dalam asuransi komersial mengenai masalah risiko dan evenement merupakan hak tertanggung untuk memilihnya. Dalam asuransi sosial tentang risiko dan evenement sudah ditentukanolehperaturanperundang-undangan; 5. dalamasuransikomersialdiadakanperimbanganantarauang asuransi dan premi yang dititikberatkan kepada keadilan individu(individualequity ).Untukasuransisosialhaltersebut diubah dengan mempergunakan sistem progresif. Hal ini berarti,uang asuransi(santunan) dalam asuransi sosial tidak selalu proposional dengan besarnya premi yang dibayar oleh peserta(tertanggung).
62
6. untuk
ditutupnya
perjanjian
asuransi
komersial
oleh
penanggung diadakan seleksi mengenai risiko yang dalam asuransi sosial, bagi mereka yang sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
pada
dasarnya
tidak
dilakukanseleksiolehpenyelenggara.
C.AsuransiSosialyangDiselenggarakandiIndonesia
AsuransisosialyangsudahdiselenggarakandiIndonesia adalahsebagaiberikut: 1.AsuransiSosialPegawaiNegeriSipil
Sejak tahun 1963, bagi pegawai negeri, telah berlaku suatu jenisasuransisosial,yaitutabungandanasuransipegawainegerisipil (Taspen).PengelolaTaspenadalahPerumTaspen.Setelahmengalami beberapaperubahanpadatahun1981denganPeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 1981, Taspen tersebut berubah menjadi Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dengan penyelengganya Persero Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 yang mengubahPerusahaanUmumTaspen. Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah Semua PegawaiNegeriSipil,kecualiPegawaiNegeriSipilyangdi lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan. Untuk pegawai lain termasuk BadanUsahaMilikNegaradapatditetapkansebagaipesertaAsuransi SosialdenganPeraturanPemerintahtersendiri. ProgramyangdikelolaolehPerseroTaspenadalah: a.Programtabunganharitua; b.ProgramAsuransiSosialTenagaKerja; PrograminidikelolaolehPT.PerseroTaspen,khususbagikaryawan Perum, Persero, dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan undang-undang tersendiri, sebab yang
63
khusus menyelenggarakan program Astek sebenarnya adalah PT PerseroAstek. c.ProgramPensiun.
2.DanaPertanggunganWajibKecelakaanPenumpang
Jenis asuransi sosial di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Adapun yang ditunjuk sebagai penyelenggaranya adalah PT PerseroAsuransiKerugianJasaRaharja. Menurut ketentuan di atas, setiap penumpang kendaraan umum di darat, laut dan udara diwajibkan membayar iuran wajib kepada PT Persero AK Jasa Raharja disatukan dengan harga tiket. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa penumpang kenderaan tersebut, penumpang atau ahli warisnya akan mendapat santunan dariPTAKJasaRaharjayangjumlahnyaditetapkandenganKeputusan Menteri Keuangan (untuk saat ini Keputusan Menteri Keuangan Nomor17/KMK.013/1991tanggal5Januari1991).
3.DanaKecelakaanLaluLintasJalan
Asuransi yang dimaksud untuk memberikan santunan bagi korban lalu lintas jalanini diatur dalamUndang-Undang Nomor34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, ditetapkanbahwasetiappengusaha/pemilik alatangkutanlalulintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (dalam praktiknya, disatukan dengan pembayaran pajak untuk memperoleh/memperpanjang Surat Tanda NomorKenderaanbermotor(STNK)setiaptahun.
64
Adapun yang mendapat santunan adalah korban di luar kendaraan yang mendapat musibah sebagai akibat penggunaan kendaraantersebut.
4. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima PensiunbesertaAnggotaKeluarganya
Jenis asuransiyang populerdengan sebutan ASKES(Asuransi Kesehatan)inisemuladiaturdalamKeputusanPresidenNomor230 Tahun1968. Setelah mengalami perubahan selanjutnya, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1984. Untuk memperoleh jaminan kesehatan dengan system asuransi ini, setiap pegawainegerisipilwajibmembayariuransetiapbulan(sebesar2% dari penghasilan). Sebagai penyelenggara Asuransi Kesehatan ini adalahPerumHusadaBakti(sekarangPT.ASKES). Perlu dikemukakan bahwa dalam perkembangannya, sejak tanggal 23 Desember 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984diatasdinyatakantidakberlakulagiolehPeraturanPemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, kepesertaan Asuransi Kesehatan bagi pegawai negeri Sipil dan penerimapensiunmenjadidiperluas.
5.AsuransiSosialAngkatanBersenjataRepublikIndonesia
Sebelum terbentuk ASABRI, sejak tahun 1963, seperti halnya pegawainegeri,AnggotaABRItermasukdalampesertaTaspenyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963. Dengan beberapa pertimbangan, kemudian untuk anggota ABRI dibentuk Asuransi
Sosial
tersendiri,
yaitu
ASABRI
dengan
Peraturan
65
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. Adapun program ASABRI dimaksudmeliputi: a. Asuransidenganpembayaranberkala; b. Asuransirisikokematian; c. Biayapenguburan.
Sejaktanggal17Desember1991,PeraturanPemerintahNomor44 Tahun 1991 di atas, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang selanjutnya mengatur tentangASABRIdimaksud. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1967 Tahun 1991,ASABRIterdiridari: a. Santunanasuransi; b. SantunanRisikokematian; c. Santunannilaitunaiasuransi; d. Biayapemakaman. 6.JaminanSosialTenagaKerja
Asuransi
tenaga
kerja
pengaturannya
terdapat
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 dan Peraturan PemerintahNomor34Tahun1977.Padawaktuitu,programASTEK meliputi: a. AsuransiKecelakaanKerja; b. Tabunganharituayangdikaitkandenganasuransikematian;
Kemudian,sejaktanggal17Februari1992,ASTEKdiubahdengan Undang-UndangNomor3Tahun1992menjadiJaminanSosialTenaga Kerja,yangruanglingkupnyameliputi: a. Jaminankecelakaankerja; b. JaminanKematian; c. JaminanHaritua;
66
d. JaminanPemeliharaanKesehatan.
Dalam
rangka
pelaksanaan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja
diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang dalamPasal54 menetapkantidakberlakulagiPeraturanPemerintah Nomor33Tahun1977tentangAsuransiSosialTenagaKerja.
D. Kedudukan Hukum Asuransi Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia
Pembagian hukum menurut isinya adalah suatu pembagian klasik yang didasarkan pada hukum Romawi. Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal Hukum Publik dan Hukum Privat. Terdapat beberapa ukuran dalam menentukan pengertian hukum publik dan hukumprivat.Antaralainmengenaikepentinganyangdiatur,pihakpihakyangbersangkutan,dancaramempertahankannya. Hukum Publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa denganwarganegaranya.SedangkanHukumPrivat(perdata) adalah hukum antara perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungankeluargadandidalammasyarakat. AdapunyangtermasukdalamhukumPublikyaitu:HukumTata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Hukum Dagang merupakancontohdarihukumperdata,danantarakeduabidangilmu hukum tersebut terdapat kaitan yang erat. Hukum Dagang dapat dikatakansebagailanjutandarihukumperdata. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hakdan kewajibanpara pihak sebagai akibat dari perjanjianpengalihandanpembagianrisikoyangdiadakanolehyang bersangkutan.Sehubungandenganhaltersebut,hukumasuransipada pokoknyamerupakanobjekdarihukumperdata.
67
Hukum asuransi pada umumnya merupakan hukum yang mengatur(melengkapi),tetapiterdapatpulabeberapaketentuanyang berkaitan dengan hukum asuransi yang bersifat sebagai hukum memaksa.Ketentuandimaksud,misalnyatentangKepentingan(Pasal 250KUHD).Demikianpulameskipunpadadasarnyahukumasuransi merupakan bagian dari hukum perdata, namun ada pula ketentuan yangberkaitandenganhukumPublik,sepertihukumadministrasidan hukumpidana.Hal-haldyangdimaksudmisalnyamengenaiketentuan dan tatacara pelaksanaan usaha di bidang asuransi, sanksi terhadap pelanggaranketentuanyangberlaku,dansebagainya. Ketentuan asuransi pada umumnya (yang sekarang terdapat dalam KUHD)dasarnyaadalahperjanjiansehinggadianggabsebagai bagian dari hukum pedata. Hal demikian berbeda dengan asuransi Sosialyangmerupakanpengembangandariasuransiyangketentuan umumnyaterdapatdalamKUHD,tetapimempunyaisifatwajibkarena bersifat
sebagai
suatu
jaminan
sosial.
Keadaan
demikian
menimbulkan masalah apakah ketentuan tentang perjanjian yang merupakan dasar dari asuransi pada umumnya juga berlaku untuk asuransi sosial. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana kedudukanasuransisosialdalampengaturanasuransinasionalyang akan dating pada dasarnya berisikan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian asuransi sebagai bagian dari hukum perdata.masalah di atas membawa kepada penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaituhukumperdatadanhukumpublik.
BABVIII HUKUMASURANSI DALAMTRANSPORTASIUDARA
68
A.DasarHukumAsuransiDalamPenerbangan
Tidak diragukan lagi pada tahun –tahun terakhir ini bidang penerbangan dan angkutan udara mengalami kemajuan yang pesat sehubungandenganperkembanganilmupengetahuan danteknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan langkah yang sudah seharusnyaapabiladiIndonesiakemudiansejak17September1992 diberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan sebagai penganti Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 yang sudah berusia 34 tahun sehingga kurang memadai lagi. Diharapkan
peraturan
perundang-undangan
yang
baru
dapat
mengantisipasi perkembangan yang terdapat dalam masyarakat, khususnyadalanbidangpenerbangandanangkutanudara. Asuransi merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerbangan dan angkutan udara. Hal itu disebabkan, bidang penerbangan dan angkutan udara merupakan suatu bidang yang berkaitandenganmasalahrisiko.Bahkan,penerbangandanangkutan udara memiliki sifat risiko yang khas dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, misalnya dengan angkutan darat, danangkutan laut. Seperti dikemukakan oleh Suherman bahwa meskipun teknologi pembuatan pesawat udara sudah maju dengan menakjubkan dan bahanyangdipergunakanpunsemakinbaik,kecelakaanmasihakan selalu terjadi. Demikian pula Diederiks Verschoor, berpendapat bahwa kerugian total yang pada sarana angkutan lain hanya terjadi secara sporadis, sangat umum terjadi dalam kecelakaan-kecelakaan penerbangan. Karena itu, dunia penerbangan mempunyai risiko khusus.Denganperkataanlain,bidangpenerbanganmerupakansuatu kegiatandenganrisikoyangtinggi.
B.RisikoDanManajemenRisiko
69
Dalam
mengarungi
kehidupannya
dan
dalam
setiap
kegiatannya, manusia selalu berhadapan dengan risiko. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari risiko yang dihadapinya. Hal inilahyangmenunjukkankebesaranAllahSwt,sebabapabilamanusia tidak ditakdirkan selalu berhadapan dengan risiko, kemungkinan timbul keangkuhan dalam dirinya. Akan tetapi, dengan dihadapkan kepadakemungkinanmenderitasuatukerugianyangjelas-jelastidak dikehendakinyamanusiaitu akan berusaha untukmawasdiribahwa dirinyabukanapa-apadibandingkandenganpencipta. Risiko diartikan secara sederhana sebagai kemungkinan menderitakerugian,dikemukakanolehGunanto. Dalamilmuasuransidibedakanantararisikodalamartikemungkinan terjadinyakerugiandan: 1. risiko dalam arti benda yang menjadi objek bahaya (risiko kebendaanatau physicalhazard ); 2. risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran penanggung mengenai baikburuknyaasuransi yangdiminta dan keputusan diterimatidaknya; 3. risikodalamartibahaya( peril ),sepertikebakaran,gempabumi, banjirdansebagainya.
Selanjutnya dalam berbagai kepustakaan dapat ditentukan macam-macam penggolongan risiko. Vaughan dan Elliot yang mendasarkankepadapendapatMowbray,risikodibagiatas: 1. risiko spekulatif, yaitu yang tidak hanya memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi saja, tetapi juga keuntungan yangdapattimbuldariperistiwayangbersangkutan; 2. risiko murni, yaitu yang hanya memperhitungkan kerugian yang mungkin terjadi tanpa memperhatikan kemungkinan adanyakeuntungandisisilainnya.
70
Di samping terdapat risiko murni dan risiko spekulasi, dalam kepustakaandikenalpulapenggolonganrisikolainnya,yaitu: 1. menurutWilletsebagaimanadikutipolehVaughandanElliot. Terdapat risiko statis danrisiko dinamis. Risiko statis adalah kerugianyangdapatditimbulkandalamsituasiekonomiyang tidak berubah (statis). Sedangkan risiko dinamis merupakan kerugianyangdapatterjadikarenasuatuperubahanekonomi ataudinamikamasyarakat. 2. menurut Kulp yang juga dikutip oleh Vaughan dan Elliot. Membagi risiko atas risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental kerugian yang timbul akan menimpa masyarakat umumnya. Risiko khusus kerugiannya hanya menimpapihaktertentusaja. 3. dikenal pula risiko pribadi ( personel risks), risiko harta kekayaan ( propertyrisks) dan risiko tanggungjawab(liability risks). Risikopribadiberkaitandengankerugianyangmenimpamanusia pribadi,misalnyameninggal,kecelakaandansebagainya.Risikoharta kekayaan adalah kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Sedangkan risiko tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yangdapatmenimbulkankerugianpadaoranglain. Manajemenrisiko sebagaiusahamanusiauntukmengelolarisiko. Dalam hubungan dengan manajemen risiko pada dasarnya terdapat tigalangkah,yaitusebagaiberikut: 1. menentukansumberrisiko,halinimengandungartidilakukan penelitian atau kontrol hal-hal apa yang menyebabkan terjadinyarisikotersebut. 2. menilai dampaknya terhadap orang atau organisasi yang bersangkutan.
71
3. memilih tehnik atau cara-cara yang dianggab paling berhasil guna dalam menanggulangi risiko tersebut setelah mengkaji hasildaridualangkahterdahulu. DalamberbagaikepustakaansepertidariDicksondanSteele,Mehr dan Cammack, Magee dan Bickelhaupt, juga Emmy Pangaribuan SimajuntakdanGunanto,membahasbeberapacarauntukmengatasi ataumenanggulangirisikoyaitu: 1. menerimarisiko(retention). 2. menghindari(avoidance). 3. mencegah( prevention). 4. mengalihkanataumembagi(transferordistribution).
C.AsuransiSebagaiAlatManajemenRisiko
Usaha mengatasi risiko banyak dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi risiko melalui perjanjian asuransi. Bertalian dengan usaha tersebut, seseorang yang menghadapi suatu risiko, mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung, sehingga pihak terakhir ini akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila risiko dimaksud menjadi kenyataan.Sebagaikontraprestasinya,pihakyangmenanggungrisiko tersebutakanmenerimapremidaripihaktertanggung. Dengan
menerima
risiko
dari
tertanggung,
perusahaan
asuransijelas menanggung risiko sendiri.Berkaitan dengan keadaan tersebut, timbul pertanyaan, mengapaperusahaan asuransibersedia menerima hal tersebut?. Hal demikian antara lain disebabkan pada dasarnya
perusahaan
asuransi
itu
memiliki
keahlian
untuk
menerapkantehnik-tehnikmengurangirisikoyangtidakterbukabagi setiap pihak yang ditanggung dank arena itu membuat risiko yang
72
dialihkan kepadanya dapat memberikan keuntungan baginya dari premiyangdikenakan. Adapun tehnik-tehnik mengurangi atau memperkecil risiko tersebut pada dasarnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransisebagaipenanggungadalahsebagaiberikut: 1. keahlian. Dengan menjadi seorang ahli dalam menanggung risiko, maka perusahaan asuransi mempunyai pengetahuan yanglebihbanyaktentangrisikodaripadaparatertanggung. 2. pengelompokkanyaitumenerapkanberlakunyabilanganbesar (law oflargenumbe) dan membuat risiko lebihmudah untuk diramalkandenganmemakaidatastatistikyangdihimpunnya. 3. pencegahan risiko. Apabila keadaan keuangan perusahaan asuransi cukup kuat, mereka dapat memperkuat/menambah atau melengkapi sarana-sarana untuk mengurangi risiko yang oleh tertanggung tidak mauatau tidak mampu untuk mereka lakukansendiri. 4. melakukanpengalihanrisikolebihlanjutyaitumelaluilembaga reasuransiyangdimungkinkandalamPasal271KUHD.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyaifungsiuntukmengalihkanataumembagirisiko.
RisikodalamAngkutanUdara
Pasal1butir13Undang-UndangNomor15tahun1992tentang Penerbangan menyebutkan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang,kargo,danposuntuksatuperjalananataulebihdarisatu BandarudarakeBandarudarayanglainataubeberapaBandarudara. Tidak disangkal lagi bahwa kegiatan penerbangan dan angkutanudaramenghadapibanyakrisiko.Dalamhalini,baikrisiko
73
dalam pengertian benda yang menjadi objek bahaya, dalam arti bahaya,maupundalamartikemungkinanmenderitasuatukerugian. MenurutAliRidorisikoyangditimbulkandariangkutanudara mengemban sifat-sifat yang khusus dibandingkan dengan dengan risiko/bahayayangterdapatpadabentukangkutanlain. MenurutSuherman,risikoselamapenerbanganatau flightrisks merupakan risiko terbesar yang dihadapioleh suatu pesawatudara. Meskipun teknologi pembuatan pesawat udara sudah maju dengan menakjubkan dan bahan yang dipergunakanpun semakin baik, kecelakaanmasihakanselaluterjadi. Sehubungandengankegiatanangkutanudara, risiko tersebut terutamadihadapioleh: 1. pengangkutudara; 2. penumpang; 3. pemilikkargotermasukpos; 4. awakpesawatudara; 5. pengelolaBandarudara; 6. pembuatpesawatudara
Pada umumnya, merekalah yang berhubungan langsung dengan risiko sebagai
akibat
kecelakaan pesawat udara,
meskipun
kemungkinanpulakecelakaantersebutmenimpapihakketiga. D.PerananAsuransidalamAngkutanUdaradiIndonesia
Kegiatanangkutanudarasaratdenganrisikoyangcukupbesar. Namun, di sisi lain diketahui bahwa asuransi merupakan suatu lembaga pengalihan dan pembagian risiko yang banyak manfaat dalam kehidupan manusia, di antaranya dapat menggalang suatu tujuan yang lebih besar sehingga melahirkan rasa optimisme dalam meningkatkan usaha, yang berakibat pula menaikkan efisiensi dan kegiatan
perusahaan.
Berkaitan
dengan
hal
tersebut,
dalam
74
menghadapirisikoyangterdapatdalamkegiatanangkutanudara,kita tidakakanmelaksanakanmanajemenrisikoterhadapnya.Manajemen risikodimaksudadalahmelaluiperjanjianasuransi. Dengan kata lain, asuransi akan berperan yang cukup besar dalam mengatasi risiko angkutan udara. Seperti dikemukakan oleh Suherman,dariperkembanganasuransipenerbangandapatkitatarik kesimpulan
bahwa
asuransi
penerbangan
telah
mendorong
perkembanganindustripembuatanpesawatudara Danindustripenerbangandanangkutanudarapadaumumnya. Berkaitan dengan peranan asuransi dalam angkutan udara di Indonesia.Berikutiniakandibahasjenis-jenisasuransiyangditutup oleh pihak yangberkepentingansesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD. Pihak-pihak dimaksudkhususnya adalahmereka yangsecara langsungberhubungandenganrisikodalamkegiatanangkutanudara sepertiyangtelahdiutarakanterdahulu.
1.PengangkutUdara
Pengangkutudaramerupakanpihakyangsecaralangsungberkaitan dengan risiko dalam arti bahaya ataupun kerugian yang terjadi dalam suatu angkutan udara. Hal itu disebabkan, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, pihak ini akan dituntut ganti kerugian oleh penumpang/ahli warisnya, pemilik barang ataupun kargo, bahkanmungkinolehpihakketigayangdirugikan.
2.PenumpangPesawatUdara
Penumpangmempunyaikepentinganuntukmenutupasuransi kecelakaan bagi dirinya meskipun pengangkut udara telah menutup asuransi pertanggungjawaban terhadappenumpangtersebut. Dengan demikian,kepentinganasuransiyangditutupolehpenumpangdengan kepentingan yang ditutup oleh pengangkut udara tidak sama,
75
sehinggapenutupanasuransiolehpenumpanguntukdirinyatersebut tidakdilarang.
3.PemilikKargotermasukPos
Pemilik
bagasi
tercatat,
pemilik
kargo
termasuk
pos
mempunyai kepentingan terhadap kerugian yang menimpa barang kirimannya.Olehkarenaitu,secarasukarela,pemilikbaranginidapat menutupasuransiatasbebansendirimelaluiasuransipengangkutan. Hal-hal yang mendorong ditutupnya asuransi demikian antara lain karena adanya pembatasan-pembatasan tanggungjawab pengangkut, terutamajumlahgantiruginya.
4.AwakPesawatUdara
Apabilaterjadikecelakaanangkutanudara,awakpesawatjuga kemungkinan menjadi korban, meninggal, luka-luka ataupun cacat yangdapat mengakibatkan yangbersangkutankehilangan lisensinya untuk terbang. Keadaan demikian tentu akan merugikan diri dan keluarganya.
Berdasarkan
hal
tersebut,
awak
pesawat
udara
mempunyai kepentingan sehingga dapat menutup secara sukarela baikasuransi kecelakaan dirimaupun kehilangan lisesnsi. Meskipun awak pesawat udara tersebut telah diasuransikan oleh perusahaan pengangkutan tempat dia bekerja, penutupan asuransi oleh awak pesawatitusendiritidakdilarang.
5.PengelaloBandarUdara
PengelolaBandarudarabertanggungjawabataskeamanandan keselamatan serta kelancaran angkutan udara. Oleh karena itu, apabilaterjadikecelakaanyangdisebabkanhal-halyangberadadalam tanggung jawabnya, pengelola Bandar udara ini dapat dituntut memberikan ganti kerugian. Singkatnya, risiko yang dihadapi oleh
76
pengelola
Bandar
udara
adalah
hubungan
dengan
pertanggungjawabanyangjugamerupakankepentingannya.
6.PembuatPesawatUdara
Apabila terjadi kecelakaan pada suatu angkutan udara dalam keadaan tertentu kemungkinan pembuat pesawat udara diminta pertanggungjawabannya
untuk
memberikan
ganti
kerugian.
Berdasarkan hal demikian, pembuat pesawat udara secara sukarela dapat menutup, misalnya asuransi pertanggungjawaban produksi. Jenis asuransi dimaksud termasuk golongan asuransi kerugian, dan belum mendapat pengaturan baik dalam ordonansi pengangkutan udaraStb1939Nomor100maupundalamUndang-UndangNomor15 Tahun1992. Demikianlah beberapa pihak yang mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan peranan asuransi sebagai lembaga pengalihan danpembagianrisikodalamkegiatanangkutanudara.
77
BABVIII ASURANSIHASILPERTANIAN(CROPINSURANCE ) DALAMPENGEMBANGANUSAHATANI
A.AsuransiHasilPertanianMenurutKUHDagang
Mengingat ketentuan tentang Asuransi Hasil Pertanian yang terdapat dalam KUHD tersebut sudah berusia sekitar satu setengah abad,dapatdimaklumiapabilaketentuanasuransidimaksuddianggab sudahkurangmemadailagi.Walaupundemikian,dasarpemikirannya sebagai manajemen risiko terhadap hasil pertanian perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, di bawah ini akan diulas beberapa segi hukum yang berkaitan dengan asuransi hasil pertanian menurut KUHDtersebut.
1.SifatAsuransi
Asuransi Hasil Pertanian diatur dalam KUHD merupakan asuransi sukarela (voluntary insurance). Oleh karena itu, ditutupnya asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipaneni bergantung kepada kehendak petani yang bersangkutan. Penyelenggaraan asuransi sukarela semata-mata didasarkankehendakbebasatauasaskebebasanberkontrakdaripara pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
78
ayat (1) KUHPerdata. Sifat sebagai asuransi sukarela dari asuransi hasilpertanian(cropinsurance)akanmenghambatmemasyarakatnya asuransidimaksud.Halitudisebabkan,padaumumnyapengetahuan petani terhadap masalah asuransi relatif masih kurang. Dengan keadaan demikian, dapat dipahami apabila sebagian besar petani tidakmelakukanpenutupanasuransihasilpertaniannya.
2.KedudukanPolis
Dalam Pasal 299 s.d. Pasal 301 KUHD, tidak diatur mengenai bagaimana kedudukan polis asuransi dalam hasil pertanian. Dengan demikian, mengenai haltersebut,berlakuketentuan umum asuransi yang terdapat dalam Buku I Bab IX KUHD. Berdasarkan ketentuan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, akhirnya dapat disimpulkan bahwa polis pada perjanjian asuransi….termasuk pada asuransi hasil pertanian.. tidak merupakan syarat mutlak tetapi hanya merupakan alatbuktisaja.Dalamhalini,hanyamerupakansalahsatualatbukti, sebab dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lain. Meskipun demikian,berdasarkanasaskebebasanberkontrakyangdiaturdalam Pasal
1338
ayat
(1)
KUHPerdata
dapat
saja
para
pihak
memperjanjikan bahwa polis merupakan syarat konstitutif untuk terbentuknya
perjanjian
asuransi.
Ketentuan
demikian
sering
terdapat dalamisi polis yang sudah dibuat dalambentuk yang baku ( standardcontract ). Mengenaipolisasuransihasilpertanianharusmemperhatikan ketentuanPasal256KUHDsehinggaisinyamemuat: a.hariditutupnyaasuransi; Hal ini penting untuk menentukan saat terbentuknya perjanjian asuransi sehingga dapat diketahui saat mulai berjalan hak dan kewajibanparapihak.
79
b.
nama
orang
yang
menutup
pertanggungan/asuransi
atas
tanggungansendiriatauatastanggunganorangketiga; Mengenai hal ini, berkaitan dengan asuransi yang ditutup untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana yang dimungkinkan dalam Pasal264KUHD. c.uraianyangcukupjelasmengenaibarangyangdiasuransikan; Ketentuan
ini
pengetahuan
wajar yang
karena penanggung cukup
lengkap
harus
mengenai
mempunyai obyek
yang
ditanggungnya. Hal itu perlu agar penanggung dapat memahami besar kecil risiko yang ditanggungnya dan selanjutnya dapat menentukanbesarnyapremiasuransiyangbersangkutan. Sebagai contoh dalam asuransi hasil pertanian, keadaan tanahnya serta keadaan tanah disekitarnya pada umumnya juga harus diberitahukan,
misalnya
daerah
rawan
banjir,
longsor
dan
sebagainya. d.jumlahuanguntukberapadiadakanasuransi; Haliniberkaitandenganketentuanbahwa untukasuransi kerugian dimungkinkan ditutup untuk harga yang penuh (volle verzekering) atauuntukdibawahhargasepenuhnya( onderverzekering).Dengan disebutkan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi, dapat diketahui besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh penanggungapabilaperistiwayangdiasuransikanterjadi. e.bahaya-bahayayangditanggungolehpenanggung; Penyebutan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung itu penting karena apabila peristiwa terjadi tetapi disebabkan oleh bahaya-bahaya
yang
tidak
disebutkan
maka
mengakibatkan
penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian.
3.LamanyaPenutupanAsuransiHasilPertanian
80
Mengenaiuntukberapalamahasilpertanianitudiasuransikan disebutkandalamPasal300KUHDbahwaasuransiitudapatdiadakan untuk1ataubeberapatahun.Dariketentuantersebutdapatdiketahui bahwapenutupanasuransihasilpertaniandapatdilakukanuntuk: a.selama1tahun b.selamalebihdari1tahun Ketentuan jangka waktu 1 tahun tersebut merupakan masa minimal, artinya suatu hasil pertanian tidak dapat diasuransikan untuk kurang dari 1 tahun . hal demikian dipertegas lagi oleh Pasal 300ayat(2)KUHDyangmenyebutkanbahwaapabilatidakadasuatu ketetapan waktu maka dianggab asuransi tersebut telah diadakan untuk selama 1 tahun. Batas waktu minimal 1 tahun tersebut kemungkinandengansuatupemikiranpadawaktuitu1,5abadyang lalu, dengan teknologi pertanian pada saat itu hasil pertanian baru dapatdipanenpalingcepatsetelah1tahun.Kemungkinandisebabkan bahaya-bahaya terhadap mana dilakukan penutupan asuransi akan mengancam atau menimpa hasil pertanian baru dapat diperkirakan, dipastikan menimbulkan kerugian apabila telah menjalani tenggang waktu 1 tahun. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, menyatakan teknologi dalam pengelolaan pertanian sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan 1 ½ abad yang lalu, anggapan bahwa hasil pertanianbarudapatdipanensetelah1tahunperludipertimbangkan kembali.
4.TermasukGolonganAsuransiKerugian( Schadeverzekering)
Apabila dihubungkan dengan penggolongan asuransi secara yuridissepertiantaralaindikemukakanolehWerydanVanderBurg,
81
maka dapat disimpulkan bahwa asuransi hasil pertanian (crop insurance)termasukgolonganasuransikerugian( schadeverzekering). Adapunyangdimaksuddenganasuransikerugianadalahsuatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian yang dideritanya. Pada dasarnya, kepentingan dalam asuransi kerugian dapat dinilai dengan uang (materiel belang) serta berlakuprinsipindemnitasyangmerupakansebaliknyadarigolongan asuransi jumlah ( sommen verzekering). Bahwa asuransi hasil pertanian
merupakan
asuransi
kerugian
tampak
juga
dalam
penentuangantikerugiansebagaimanadiaturdalamPasal301KUHD. Ketentuan
tersebut
menyatakan
bahwa
pada
waktu
penghitungankerugian, dihitungberapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, danhargasetelahterjadinyabencana.
5.JenisBencanayangDitanggung
Sebagaimana disebutkan di muka, KUHD mengatur tentang asuransi hasil pertanian secara sumir yaitu hanya dalam tiga pasal saja. Dalam ketiga pasal dimaksud Pasal 299 s.d. Pasal 301 KUHD tidak diatur mengenai jenis bahaya yang dapat ditutup dengan asuransihasilpertanian.Olehkarenaitu,mengenaijenisbahayayang dipertanggungkan ini bergantung kepada kesepakatan para pihak (Pasal1338ayat(1)KUHPerdata).Meskipundemikiandalamkaitan menentukan jenis-jenis bahaya yang ditanggung pada asuransi hasil pertanian tidak dapat sembarangan sebab penentuan jenis bahaya dimaksudsangatdipengaruhiolehbanyakfaktorantaralainkeadaan iklimNegarayangbersangkutan.Dengandemikian,jenisbahayayang pada suatu Negara merupakan jenis bahaya yang dapat ditanggung
82
dalam suatu crop insurance belum tentu merupakan bahaya yang wajarditanggunguntukcropinsurancediNegaralain. Sebagai contoh di Negara-negara yang mempunyai 4 macam musim jenis-jenis bahaya yang dapat ditanggung melalui asuransi hasilpertanian(cropinsurance)diantaranyaadalah: a.hujanes,atauhujanbatues(hailatauhailstone); b.musimkekeringanyangpanjang(drought ); c.keadaanbekukarenadingindibawahtitikes( frost ); d.panasterikyangsangatmenyengat(excessiveheat ); e.kelembabanyangsangattinggi(excessivemoisture); f.banjir( floods); g.hamatanaman(insectpests); h.penyakittanaman(disease),dansebagainya. Mengingat keadaan musim yang ada diIndonesia tidak sama dengankeadaandiNegarayangdisebutkandiatas,tidaksemuajenis bahayayangtelahdiutarakandapatditanggungdalamasuransihasil pertaniandiNegarakita.Adapunyangdapatdipertimbangkansebagai jenisbahayayangdapatditanggungadalahseperti: a.Bencanaalamyangantaralaindapatberupa: 1.gunungmeletus,gempabumi; 2.tanahlongsor; 3.berbagaimacamanginyangkerassepertianginabahorok,angina topan,dansebagainya; 4.musimkeringyangberkepanjangan; 5.musimhujanyangberkepanjangan; 6.hujanes; 7.bencanabanjir.
b.Bahayakebakaranyangdapatmeliputi: 1.kebakarandisawah/ladang/kebun;
83
2.kebakarandalampengangkutan; 3.kebakarandigudang.
c.Hamatanamanataupenyakittanaman Untukmenentukanhamatanamanmanayangakanditanggung masih diperlukan penyelidikan yang mendalam mengingat jenis hama yangterdapatdiIndonesia sangatmungkinberlainandengan yangterdapatdiNegaralain.Danmasihperludirenungkanapakah semua jenis hama tanaman termasuk antara lain jenis-jenis tikus yang dapat diberikan jaminan. Hal yang disebut terakhir di atas, merupakanbahanpertimbanganbagipenanggung.
B.PengembanganAsuransiHasilPertanian
Pelaksanaan asuransi hasil pertanian (crop insurance) di Indonesia dapat dikatakan belum berkembang baik di kalangan petani, masyarakat umum maupun di pihak pengusaha asuransi itu sendiri. Bagi mereka yang berkecimpung dalam bisnis asuransi, tampaknya asuransi jenis ini dianggab sebagai bisnis yang kurang menarikdankurangmenguntungkan.Barangkalaihalitudisebabkan olehjenisasuransiyangdimaksudlebihbanyakmenghadapibahaya yang besar dan menimbulkan kerugian yang luas, sehingga berat untuk menanggungnya. Ditinjau dari pihak petani dapat dikatakan jarang yang menutupnya, dan apabila terdapat asuransi hasil pertaniansifatnyamasihterbatas. Terdapat berkembangnya
beberapa asuransi
hal hasil
yang
menyebabkan
pertanian.
Hal-hal
tidak tersebut
diantaranyaadalah: 1. pengetahuan
dan
pemahaman
tentang
asuransi
pada
umumnya, asuransi hasil pertanian pada khususnya masih
84
kurang, yang mengakibatkan pula kesadaran berasuransipun masihlemah; 2. asuransi hasil pertanian termasuk asuransi dengan risiko cukup tinggi sehingga untuk penutupannya diperlukan biaya mahal. Hal ini akan menyulitkan karena pada umumnya modal/penghasilanpetanimasihlemah; 3. terdapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkandenganuntukpembayaranpremi; 4. asuransi hasil pertanian yang terdapat dalam KUHD bersifat sukarela (voluntary ) sehingga tidak mendorong para petani untukmengasuransikankepentingannya. Mengingat betapa besarnya manfaat asuransi hasil pertanian, dalamrangkapembangunanusahatanijenisasuransidimaksudperlu diusahakan agar memasyarakat. Untuk itu diperlukan beberapa langkahantaralain: 1. dibuat peraturan tentang asuransi hasil pertanian yang baru yang lebih memadai dengan kebutuhan dan perkembangan pertaniandewasaini. 2. meningkatkanpenghasilandantarafkehidupanparapetani; 3. diubahnya asuransi hasil pertanian yang semula bersifat sukarelamenjadiasuransisosial( socialinsurance).
85
BABX ASURANSIDALAMPERSPEKTIF HUKUMISLAM
A.PengertianAsuransiSyariah
Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurutsyariahatauasuransiIslamsecaraumumsebenarnyatidak jauhberbedadenganasuransikonvensional.Diantarakeduanya,baik asuransi
konvensional
maupun
asuransi
syariah
mempunyai
persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung)
dengan
peserta
penerima
pembayaran
klaim
(tertanggung). Secara umum asuransiIslam atau sering diistilahkan dengan takaful
dapat
digambarkan
sebagai
asuransi
yang
prinsip
operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepadaAl-Qur’andanAs-Sunnah.
86
Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransiIslamterdapatbeberapaistilah,antaralain“Takaful”(bahasa Arab), ta’min (bahasa Arab) dan Islamic Insurance (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling popular dipergunakan sebagaiistilahlaindariasuransidanjugapalingbanyakdipergunakan dibeberapa Negaratermasuk Indonesia adalahistilahtakaful.Istilah takafulinipertamakalidipergunakanolehDarAlMalAlIslam,sebuah perusahaanasuransiIslamdiGenevayangberdiripadatahun1983. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful
yang
berarti
saling
menanggungataumenanggungbersama.Katatakafultidakdijumpai dalam Al-Qur’an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengankatatakaful,sepertimisalnya dalamQS.Thaha(20):40“…hal adullukum ‘ala man yakfuluhu…” yang artinya”… bolehkah saya menunjukkankepadamuorangyangakanmemeliharanya?...
B.LandasanHukumAsuransiSyariah
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukumhukum muamalah adalahbersifatterbuka,artinyaAllah SWT, dalam Al-Qur’an, dalam Al-Qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya
melalui
pemikirannya
selama
tidak
bertentangandenganAl-Qur’andan hadits.Al-Qur’anmaupunhadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram
87
karenaternyatadalamhukumIslammemuatsubstansiperasuransian secaraIslam. Darisegihukumpositif,hinggasaatiniasuransisyariahmasih mendasarkanlegalitasnya pada UUNo.2 Tahun1992TentangUsaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransisyariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebutdikeluarkankarenaregulasiyangadatidakdapatdijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangandiIndonesia.AgarketentuandalamFatwaDSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransisyariah. Adapun
peraturan
perundang-undangan
yang
telah
dikeluarkanpemerintahberkaitandenganasuransisyariah: 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/KMK.06/2003tentangPerizinanUsahadanKelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah
sebagaimana
ketentuan
dalam
Pasal
3
yang
88
menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha asuransiatauusahareasuransiberdasarkanprinsipsyariah”. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan
Perusahaan
Reasuransi.
Ketentuan
yang
berkaitandenganasuransisyariahtercantumdalamPasal1518mengenaikekayaanyangdiperkenankanharusdimilikidan dikuasaiolehperusahaanasuransidanperusahaanreasuransi denganprinsipsyariah. 3. Keputusan
Direktur
Jenderal
Keuangan
Nomor
Kep.
4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengansistemsyariah. C.Prinsip-PrinsipAsuransiSyariah
Prinsiputamadalamasuransisyariahadalah ta’awanu‘alaal birrwaal-taqwa (tolong-menolonglahkamusekaliandalamkebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalahakadtakafuli(salingmenanggung),bukanakadtabaduli(saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitupertukaranpembayaranpremidenganuangpertanggungan.
Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu: 1. Saling bertanggung jawab, yangberarti para pesertaasuransi takaful
memiliki
rasa
tanggung
jawab
bersama
untuk
89
membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikandalamhadits-haditsberikut: “maksudhadits: Kedudukanhubunganpersaudaraandanperasaanorang-orang beriman antara satu dengan lain seperti satu tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruhkepadaseluruhtubuh”(HR.BukharidanMuslim) “maksudhadits: Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat)sepertisebuahbangunandimanatiap-tiapdalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain” (HR. BukharidanMuslim).
2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang artinya diantara para peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnyasalingbekerjasamadansalingtolong-menolongdalam mengatasikesulitanyangdialamikarenasebabmusibahyang diderita.SebagaimanaFirmanAllahdalamQS.al-Maidahayat2 yang artinya “Bekerja samalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan takwa, dan jagan bekerjasama dalam perkaraperkaradosadanpermusuhan”. Hadits juga membicarakan perkara seperti ini, diantaranya yaitu: “maksudhadits: Sesiapa
yang
memenuhi
hajat
saudaranya,
Allah
akan
memenuhihajatnya(HR.Bukhari,MuslimdanAbuDaud).
90
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4 yang artinya: “(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan atau mengamankan merekadarimarabahayaketakutan.” Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 126 yang artinya: “Ketika NabiIbrahimberdo’aYaTuhanku,jadikannegeriiniamandan selamat”.
DiantarasabdaRasulullahyangmengandungmaksudperlunya salingmelindungiadalah: Maksudhadits: “sesungguhnya seseorang yang beriman adalah sesiapa yang bolehmemberikeselamatandanperlindunganterhadapharta danjiwamanusia"(HR.IbnuMajah).
D. Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
Dibandingkan
asuransi
konvensional,
asuransi
syariah
memilikiperbedaanyangmendasardalambeberapahal,yaitu: 1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan
dalam
mengawasi
manajemen,
produk
serta
kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. 2. Prinsip
akad
asuransi
syariah adalah takafuli (tolong-
menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang
91
lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antara nasabahdenganperusahaan). 3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi
konvensional,investasidanadilakukanpadasembarangsector dengansistembunga. 4. Premi yangterkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegangamanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritaspenuhuntukmenetapkankebijakanpengelolaandana tersebut. 5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil darirekeningtabarru(danasosial)seluruhpesertayangsudah diiklaskan untuk keperluan tolong-menolong bilaadapeserta yang
terkena
musibah.
Sedangkan
dalam
asuransi
konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milikperusahaan. 6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak adaklaim,nasabahtakmemperolehapa-apa.
92
DAFTARPUSTAKA
AbdulkadirMuhammad,2006,HukumAsuransiIndonesia,CitraAditya Bakti,Bandung. AM.HasanAli,2004, AsuransiDalamPerspektifHukumIslam,Prenada Media,Jakarta
93
Emmy PangaribuanSimanjuntak,1980,HukumPertanggungan:Seksi HukumDagang,FakultasHukumUniversitasGajahMada. Gemala Dewi, 2004, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan PerasuransianSyariahDiIndonesia,PerdanaMedia,Jakarta. H.ManSudarmanSastraWidjaja,2003, Aspek-AspekHukumAsuransi danSuratBerharga,AlumniBandung. Marianto,TanpaTahun, AsuransiTanaman,Jakarta. Subekti, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan BurgerlijkWetboek,ParadnyaParamita,Jakarta. ----------, 1981, Kitap Undang-Undang Hukum Dagang Dan UndangUndangKepailitan,TerjemahandariWetboekVanKoophandel enFaillisementsVerordering,ParadnyaParamita,Jakarta. Suherman, 1983, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Asuransi Angkutan Udara, Atas Kerjasama Dengan BadanPembinaanHukumNasional,DepartemenKehakiman, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1986, Hukum Asuransi Di Indonesia, PT. Intermasa,Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang UsahaPerasuransian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 TentangPenyelenggaraanUsahaPerasuransian.
94
