Makalah Hubungan Hukum Antara Hukum Pertambangan Dengan Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, Dan Hukum Pajak. Universitas Negeri Palangkaraya
Di Susun Oleh: Nama
: Agustinus Yosef Sianipar
Nim
: DBD 113-085
Mata Kuliah : Undang-Undang Tambang dan Perburuhan Semester
: II
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PALANGKARAYA
BAB.1.PENDAHULUAN Kata Pengantar Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan sebuah makalah dengan tepat waktu. Berikut ini saya mempersembahkan sebuah makalah denga judul “ Hubungan Hukum Antara Hukum Pertambangan Dengan Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, Dan Hukum Pajak”, yang berisi mengenai hukum-hukum yang berhubungan erat dengan hukum pertambangan. Makalah ini dibuat berdasarkan untuk menambah pengetahuan kita sebagai seseorang ayang akan terjun kedunia pertambangan. Melalui kata pengantar ini saya lebih dahulu meminta maaf dan mohon maklum bila isi makalah ini ada kekurangan dan belum tepat sepenuhnya. Dengan ini saya mempersembahkan makalah yang telah saya buat dan semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua.
Palangkaraya, 23 Maret 2014
Agustinus Yosef Sianipar
BAB.2.ISI
Hubungan Hukum Antara Hukum Pertambangan Dengan Hukum Agraria,
Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, Dan Hukum Pajak Dalam dunia pertambangan terdapat yang namanya hukum pertambangan. Hukum pertambangan yaitu ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan dalam dunia pertambangan selain hukum pertambangan yang berlaku, terdapat pula hukumhukum lain nya yang sangat berhubungan erat dengan pertambangan yaitu hukum Agraria, hukum Lingkungan, hukum Kehutanan, dan hukum Pajak.
Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Agraria Pengertian agraria yang termaksut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Hukum Agraria) yang memberikan pengertian agraria dalam arti yang lebih luas, ialah bahwa agraria meliputi bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu hubungan antara hukum pertambangan dengan hukum agraria yaitu terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai lahan pertambangan, dan terdapat hak-hak yang terkandung di dalam nya seperti: -Hak Guna Bangunan -Hak Usaha -Hak Pakai -dan Hak Milik Sumber Hukum Agraria yaitu: Sumber hukum agraria yang tertulis pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dan dengan jelas yang menjadi hubungan berdasarkan Hukum Agraria yaitu tentang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian.
Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan Hukum Pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Lingkungan karena setiap usaha pertambangan baik pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk tetap memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal yang demikian disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal
ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut: 1.Perusahaan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal-hal yang dianalisis meliputi: a.Iklim dan kualitas udara, b.Fisiologi dan geologi, c.Hidrologi dan kualitas air, d.Ruang, lahan, dan tanah, e.Flora dan fauna, f.Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat. 2.Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. 3.Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Disamping kewajiban yang talah disebutkan diatas, perusahaan pertambangan juga dilarang: 1.Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan 2.Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun. Di dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditentukan jenis hukuman dan denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pencemaran itu dilakukan secara sengaja dan karena kealpaannya. Pencemaran yang dilakukan karena sengaja hukumannya lebih berat, sedangkan karena kealpaannya hukumannya lebih ringan. Apabila tindak pidana pencemaran dilakukan atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana dan denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Hukuman itu dijatuhkan kepada: 1.Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, 2.Mereka yang memberikan perintah untuk melakukana tindak pidana, atau 3.Pimpinan perusahaan, atau 4.Mereka yang memberikan perintah atau pemimpin perusahaan (pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Kehutanan Landasan Hukum Kehutanan yang berhubungan dengan pertambangan yaitu:
Pasal 38 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Serta berlandaskan Perpu No. 1 Tahun 2004; Psl 83A: Semua perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan di kawsan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai akhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud. Dan berdasarkan landasan Hukum Kehutanan diatas hubungan nya dengan Hukum Pertambangan adalah sebagai penyusunan rencana pengelolaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Dan Hukum Kehutanan sangat penting dalam memberikan perizinan dalam melakukan proses pertambangan.
Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Pajak Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dgn hukum pajak karena kegiatan usaha pertambangan selalu diikuti dengan kewajiban pembayaran pajak. Secara garis besar sebuah pertambangan mempunyai siklus usaha seperti berikut: -Melakukan penyelidikan secara umum -Melakukan tahapan eksplorasi -Studi Kelayakan -Konstruksi -Eksploitasi -Reklamasi Disetiap proses tersebut ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan, berikut ini adalah contoh kewajiban pajak dalam tahapan siklus tersebut: A.Penyelidikan Umum Untuk menentukan potensi mineral di daerah tambang sebelum nya harus dilakukan pengujian geologis. Oleh sebab itu diperlukan jasa dari pihak peneliti bidang geologis. Berkaitan dengan jasa tersebut wajib pajak yang harus dilakukan yaitu PPN dan PPh pasal 23/26. B.Eksplorasi Di tahap eksplorasi ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan informasi selengkaplengkap nya seperti kualitas, sebaran, sumber daya alam, info lingkungan sekitas, pengujian
kandungan mineral dan lain-lain. Kegiatan ini membutuhkan jasa dari pihak ketiga dan wajib pajak yang harus dilakukan yaitu PPN dan PPh pasal 23/26. C.Studi Kelayakan Di Studi Lingkungan ini dilakukan analisa mengenai kelayakan ekonomis, teknis, dampak lingkungan dan perencanaa pasca tambang. Proses ini pun memerlukan jasa pihak ketiga dan wajib pajak yang harus dilakukan yaitu PPN dan PPh pasal 23/26. D.Konstruksi Ketika sudah diketahui suatu wilayah layak secara teknis, ekonomis dan lingkungan untuk ditambang maka dilakukan proses pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Jasa konstruksi ini dikenakan wajib pajak yaitu PPN dan PPh Pasal 4 ayat 2. E.Eksploitasi atau Penambangan Dalam proses ini dilakukan pembukaan lahan galian, pengeboran, penggalian, pengelolaan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Ini memerlukan jasa dari pihak ketiga dan dikenakan wajib pajjak PPN dan PPh pasal 23/26. F.Reklamasi Ini merupakan tahap rehabilitasi lingkungan yang rusak karena adanya aktivitas penambangan. Bila proses ini dilakukan oleh pihak ketiga maka dikenakan wajib pajak PPN dan PPh pasal 23/26. Selain jenis pajak yang sudah disebutkan diatas terdapat juga kewajiban bayar pajak atas PPh pasal 21 di peruntukan bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan perseorangan yang bukan pegawai, terhadap upah yang diterima.
BAB.3. PENUTUP 3.1.KESIMPULAN
Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini mengenai “Hubungan Hukum Antara Hukum Pertambangan Dengan Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, Dan Hukum Pajak” yaitu, hukum- hukum tersebut sangat erat kaitan nya dengan usaha pertambangan. Kita sebagai calon Engineering Pertambangan yang akan terjun ke dunia pertambangan nantinya,wajib mengetahui dan melaksanakan apa saja hukum-hukum yang berhubungan dalam usaha pertambangan. Hal itu dimaksud untuk tercapai nya usaha pertambangan yang secara sah dan legal di setiap hukum-hukum yang ada di sekitar usaha pertambangan itu sendiri. Dengan demikian perusahaan serta kegiatan pertambangan tidak akan terganggu dan melanggar aturan-aturan yang sudah ada.
3.2.Daftar Pustaka
ANNEAHIRA.COM.htm
PajakTerhadapKegiatanUsahaPertambanganArtikel.yourcenterexcellenceintaxation.htm
[email protected] hukum agraria Pengertian Hukum Agraria.htm Pengaturan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Batubara di Kota Samarinda _ Gagasan Hukum.htm
