PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH SEBAGAI UPAYA MENCAPAI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA DAN SINGAPURA
I. PENDAHULUAN Corpor Corporate ate
govern governanc ance e
meru merupa paka kan n
tata tata
kelo kelola la
peru perusa saha haan an
yang yang
menjelask menjelaskan an hubungan hubungan antara antara berbagai berbagai partisipan partisipan dalam perusaha perusahaan an yang yang menen menentuk tukan an arah arah kinerj kinerja a perusa perusahaa haan. n. Isu mengen mengenai ai corporate governance ini mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Terdapat Terdapat dugaan dugaan bahwa bahwa berlarut-la berlarut-larutny rutnya a proses proses perbaikan perbaikan atas krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh sangat lemahnya corpor corporate ate
govern governanc ance e
yang yang
ditera diterapk pkan an
perusa perusahaa haan-p n-peru erusah sahaan aan
di
Indonesia. Indonesia. Sebagai Sebagai reaksi reaksi terhadap terhadap dugaan dugaan tersebut, tersebut, baik pemerintah pemerintah maupu maupun n invest investor or mulai mulai memb memberik erikan an perha perhatia tian n yang yang cukup cukup signifi signifika kan n terhadap terhadap praktik praktik corporate corporate governanc governance e ini dan ditind ditindakl aklanj anjuti uti dengan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Penerapan Good Corporate Corporate Governanc Governance e merupakan salah satu upaya untuk untuk melep melepask askan an diri diri dari dari krisis krisis ekonom ekonomii yang yang meland melanda a Indone Indonesia sia.. Inve Invest stor or dan dan kred kredit itor or asin asing g meng mengan angg ggap ap pene penera rapa pan n prins prinsip ip Good Corpor Corporate ate
Govern Governanc ance e
sebag ebagai ai
sala alah
satu atu
fak faktor tor
pen penentu ntu
bag bagi
pengambilan keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam dunia usaha usaha di Indone Indonesia sia telah telah menja menjadi di tuntut tuntutan an zaman zaman agar agar perusa perusahaa haannperusahaan yang ada tidak sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras.
Page 1 of 31
Prinsip-prinsip Good Corporate Corporate Governanc Governance e pada dasarnya dasarnya bertujuan bertujuan untuk memajukan kinerja suatu perusahaan yang di dalamnya tercakup sera serang ngka kaia ian n pola pola peril perilak aku u peru perusa saha haan an yang yang diuk diukur ur mela melalu luii kine kinerj rja, a, pertu pertumb mbuh uhan an,, stru strukt ktur ur pemb pembia iaya yaan an sert serta a perl perlak akua uan n terh terhad adap ap para para pemegang pemegang saham saham dan pemangku pemangku kepenting kepentingan an (stake (stake holders) holders) dengan memen memenuhi uhi prinsi prinsip p transp transpara aransi nsi dan akunta akuntabil bilita itas s dalam dalam pengam pengambil bilan an kepu keputu tusa san n yang yang sist sistem emat atis is yang yang dapa dapatt
digu diguna naka kan n seba sebaga gaii
dasa dasar r
penguk pengukura uran n yang yang lebih lebih akurat akurat menge mengena naii kinerj kinerja a perus perusaha ahaan. an. Good Corporate Governance juga mencakup korelasi antar kebijakan tentang buruh buruh dan kinerja kinerja perusa perusahaa haan. n. Sehing Sehingga, ga, untuk untuk memaj memajuka ukan n kinerj kinerja a perusahaan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini semestinya dijal dijalan anka kan n
seca secara ra
aman amanah ah,,
akun akunta tabe bel, l,
tran transp spar aran an
dan dan
fair demi
terciptanya nilai kinerja perusahaan jangka panjang seraya terlayaninya kepe kepent ntin inga gan n
semu semua a
piha pihak k
yang yang
berk berkep epen enti ting ngan an
deng dengan an
jala jalann nnya ya
perusahaan (stakeholders). (stakeholders).
Penelitian Penelitian tentang tentang variasi variasi penerapan penerapan Good Corporate Corporate Governance Governance di tingkat perusahaan masih sangat sedikit dilakukan. Di antara yang sedikit itu, riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tahun 2002, menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan Good Good Corpor Corporate ate Govern Governanc ance e adalah adalah kepatu kepatuhan han terhad terhadap ap peratu peraturan ran.. Perusahaan meyakini bahwa implementasi Good Corporate Governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi Good Corporate Governance
berh berhub ubun unga gan n
deng dengan an
peni pening ngka kata tan n
citr citra a
peru perusa saha haan an..
Perusahaan yang mempraktikkan Good Corporate Governance diyakini akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan.
Kepa Kepatu tuha han n
terh terhad adap ap
pera peratu tura ran n
dala dalam m
kont kontek eks s
Good Good
Corp Corpor orat ate e
Governance antara lain mencakup terjalinnya hubungan yang baik dan sehat antara perusahaan dan pekerja (buruh) dengan menjunjung tinggi Page 2 of 31
etika etika bisnis bisnis dan dan etika etika kerja kerja seba sebagai gaima mana na diama diamanat natkan kan dalam dalam hukum hukum perburuhan, termasuk di dalamnya adalah terlindunginya hak-hak buruh sebagai aset utama perusahaan. Namun, lazim dijumpai dalam praktik di berbag berbagai ai nega negara ra undang undang-un -undan dang g perbur perburuha uhan n yang yang ada dan berlak berlaku u di suatu negara sama sekali tidak mencerminkan praktik perburuhan yang ada. Hal ini lazim dijumpai baik di negara-negara industri maju maupun di negara-negara berkembang. Di kelompok negara industri maju, misalnya, The Singapore Trade Union Act mengijinkan dilakukannya pemogokan atau aksi-aksi lainnya apabila apabila sebagian sebagian besar besar anggota anggota serikat serikat pekerja pekerja mengh menghend endaki aki hal itu. itu. Namun, Namun, dalam dalam prakti praktikny knya, a, penera penerapan pan undan undanggundang tersebut sangat jauh berbeda. Misalnya, pemogokan hanya boleh dilaku dilakuka kan n atas atas seijin seijin pemeri pemerinta ntah h dengan dengan alasan alasan kekhaw kekhawati atiran ran akan akan terjadinya kerusuhan, huru-hara atau tindakan-tindakan buruh yang dapat memp mempen enga garu ruhi hi
keam keaman anan an
publ publik ik
atau atau
meng mengga gang nggu gu
keha keharm rmon onis isan an
masyarakat yang menjadi kebanggaan Singapura selama ini. Perbedaan anta antara ra teor teorii huku hukum m perb perbur uruh uhan an Sing Singap apur ura a dan dan prak prakti tik k hubu hubung ngan an perbu perburuh ruhan an di lapang lapangan an ini jelas jelas menunj menunjukk ukkan an bahwa bahwa aturan aturan-at -atura uran n hukum itu harus dianalisis dari perspektif atau konteks sosial dan politik.
Untuk Untuk dapat dapat mema memaham hamii secara secara lebih lebih baik baik tentan tentang g penera penerapan pan prinsi prinsip p Good Corporate Governance dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan in casu hukum casu hukum perburuhan yang mengatur hubungan antara perusahaan dan pekerja (buruh), makalah ini membahas disparitas antara pengaturan masalah masalah perburuha perburuhan n (dalam hukum perburuha perburuhan) n) dan pelaksana pelaksanaannya annya dalam praktik. Diyakini bahwa disparitas antara teori (hukum perburuhan) dan prakti praktik k (pener (penerapa apan n ketent ketentuan uan hukum hukum perbur perburuha uhan) n) ini terkai terkaitt erat erat dengan setting historis, historis, sosial-eko sosial-ekonomi nomi dan politik politik suatu suatu negara. negara. Agar uraian yang diberikan dapat lebih komprehensif, maka dalam makalah ini dibe diberi rika kan n
pula pula
perb perban andi ding ngan an
tent tentan ang g
pene penera rapa pan n
unda undang ng-u -und ndan ang g
perburuhan di Indonesia dan Singapura.
Page 3 of 31
II. PERMASALAHAN Berdasa Berdasarkan rkan uraian uraian dalam dalam bagian bagian Pendahul Pendahuluan uan di atas, atas, permasal permasalaha ahan n utama yang dianggap menarik untuk dikaji dalam makalah ini adalah: 1. Baga Bagaim iman anak akah ah
perl perlin indu dung ngan an
hakhak-ha hak k
buru buruh h
yang yang
ada ada
di
Indonesia dan Singapura? 2. Bagaimanakah disparitas yang terjadi antara perlindungan hak-
hak buruh dalam hukum perburuhan dan dalam praktik penerapan hukum perburuhan di Indonesia dan Singapura?
III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS Lahirnya Lahirnya hukum hukum perburuh perburuhan an terkait terkait erat dengan dengan Revolusi Revolusi Industri Industri yang yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris, pada abad 19. Revolusi Industri yang yang ditan ditandai dai deng dengan an ditem ditemuka ukanny nnya a mesin mesin uap uap meng menguba ubah h secara secara permanen hubungan antara buruh dan majikan. Penemuan mesin-mesin telah mempermudah mempermudah
proses dalam berproduks berproduksi. i. Revolusi Revolusi Industri Industri ini ini
menandai munculnya jaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri utama zaman mekanisasi ini adalah hilangnya usaha-usaha industri kecil, membesarnya jumlah buruh yang bekerja di pabrik, kondisi kerja di pabr pabrik ik yang yang umum umumny nya a berb berbah ahay aya a dan dan tida tidak k seha sehat, t, anak anak-a -ana nak k dan dan perempuan ikut diterjunkan bekerja di pabrik dalam jumlah massal, jam kerja kerja yang yang panja panjang ng,, upah upah yang yang sanga sangatt rendah rendah,, dan dan perum perumah ahan an yang yang sang sangat at buruk buruk..1 Kepri Kepriha hatin tinan an utama utama yang yang mend mendasa asari ri lahirn lahirnya ya hukum hukum perburuh perburuhan an
adalah adalah kondisi kondisi anak-an anak-anak ak dan perempuan perempuan yang bekerja bekerja di
pabrik-pabrik tenun/tekstil dan pertambangan yang sangat membahayakan kesehatan dan keamanan mereka.
Undang-undang pertama dalam bidang perburuhan muncul di Eropa Barat, yaitu Inggris tahun 1802, disusul Jerman dan Perancis sekitar tahun 1840, sedangk sedangkan an Belanda Belanda sesudah sesudah tahun tahun 1870. 1870. Undang-u Undang-undan ndang g pertama pertama ini 1
Tim Pengajar Hukum Perburuhan, Hukum Perburuhan. Buku Ajar A, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 87
Page 4 of 31
bersifat memberikan perlindungan terhadap kesehatan kerja ( healthy ) dan keselamatan kerja ( safety ). safety ). Undang-undang Undang-undang perlindungan inilah yang menandakan berawalnya hukum perburuhan. Pada hakekatnya peraturan atau hukum hukum perburuha perburuhan n dibuat sebagai sebagai
perangk perangkat at untuk mengura mengurangi ngi
ekses ekses dari pemujaa pemujaan n dan pemanfa pemanfaatan atan mesin-m mesin-mesin esin..2 Pada Pada masa masa itu sudah mulai muncul tendensi bahwa para pengusaha lebih menghargai mesin yang baru ditemukan daripada para pekerjanya. Upaya pemerintah melindungi melindungi kesehatan dan keselamatan keselamatan kerja melalui hukum tidak berjalan dengan mulus.
Saat maraknya Revolusi Industri, teori sosial yang dominan adalah faham liberalisme dengan doktrin
laissez-faire. laissez-faire. Dalam doktrin ini negara tidak
intervensi ke bidang ekonomi selain menjaga keamanan dan ketertiban. Konsep negara yang dominan waktu itu adalah Negara Penjaga Malam (the night-watchman-state night-watchman-state ). Oleh Oleh karen karena a itu, itu, upaya upaya peme pemerin rintah tah dalam dalam rangka rangka perlindu perlindunga ngan n buruh buruh mendapa mendapatt perlawan perlawanan an keras keras dari kelompo kelompok k pengusaha dan para intelektual pendukung laissez-faire, laissez-faire, terutama Adam Smith. Smith. Mereka Mereka menuduh menuduh interven intervensi si pemerint pemerintah ah mengga menggangu ngu kebebas kebebasan an mereka dalam perdagangan dan asas kebebasan berkontrak. 3
Pada jaman liberalisme ekonomi ini, sejalan dengan filsafat laissez-faire, laissez-faire, cuku cukup p kuat kuat desa desaka kan n agar agar hubu hubung ngan an kerj kerja a dibe dibeba bask skan an dari dari sega segala la pembatasan. Yang dianut di sini adalah asas bahwa majikan dan buruh haruslah mutlak bebas untuk mengadakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian, dan hubungan kerja seperti ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu pihak.4 2
H.P. Rajaguk Rajagukguk guk,, “Transfo “Transforma rmasi si Ketenag Ketenagaker akerjaa jaan. n. Perwuju Perwujudan dan Standa Standarr Hak-Hak Hak-Hak Normatif dan Politik bagi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Era Pasar Bebas” dalam Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 23-24. 3
4
Tim Pengajar Hukum Perburuhan, op. cit., hal. 100. Prof. Imam Soepomo, SH., Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Penerbit Djambatan,
Page 5 of 31
Pada saat yang sama, serikat-s serikat-serik erikat at buruh buruh belum belum cukup cukup berkemb berkembang ang sehin sehingga gga tidak tidak dapat dapat berbu berbuat at banya banyak. k. Sikap Sikap anti anti serik serikat at buruh buruh masih masih sangat kuat baik dari kalangan pengusaha maupun dari sistem hukum yang ada. Sebagai contoh, hingga tahun 1825 di Inggris masih berlaku Undang-Undang Undang-Undang Penggabungan (Combination Combination Acts) Acts) yang yang mengang menganggap gap sebagai ilegal semua aksi kolektif ( collective action ) untuk tujuan apapun. Di Belanda, larangan untuk berorganisasi/berserikat ( coalitie verbod ) verbod ) baru diha dihapu pus s pada pada tahu tahun n 1872 1872..5 Sejak Sejak pengh penghapu apusan san inilah inilah buruh buruh dapat dapat melakuk melakukan an konsolida konsolidasi si dalam dalam serikatserikat-seri serikat kat buruh. buruh.6 Oleh Oleh karena karena itu, itu, hukum perburuhan yang bertujuan melindungi buruh terutama adalah hasil desakan para pembaharu di dalam maupun di luar parlemen.
Secara Secara perlahan perlahan,, lahirnya lahirnya hukum hukum perlindu perlindunga ngan n buruh buruh merupak merupakan an bukti bukti bahwa secara sosial mulai muncul kesadaran bahwa doktrin laissez-faire mulai mulai ditinggal ditinggalkan kan atau setidak setidaknya nya tidak lagi dapat dapat diterapka diterapkan n secara secara mutlak. Mulai muncul kesadaran bahwa negara harus intervensi dalam hubun hubunga gan n buruh buruh dan majik majikan. an.7 Kesa Kesadar daran an baru baru ini ditan ditandai dai denga dengan n munculnya teori sosial yang ingin mengimbangi gagasan di balik doktrin laissez-faire . Misalnya, M. G. Rood berpendapat bahwa undang-undang perlindungan buruh merupakan contoh yang memperlihatkan ciri utama hukum sosial yang didasarkan didasarkan pada teori ketidakseimbanga ketidakseimbangan n kompensasi. kompensasi. Teori ini bertitik-tolak pada pemikiran bahwa antara pemberi kerja dan penerima kerja ada ketidaksamaan kedudukan secara sosial-ekonomis. 1999), hlm. 3-4. 5
W. E. J. McCarthy, “Principles and Possibilities in British Trade Union Law,” dalam Trade Union, edited by W. E. J. McCarthy, (England: Penguin Education, 1976), hal. 345.
6
Tim Pengajar Hukum Perburuhan, op. cit., hal. 113
7
Akan terbukti kemudian, khususnya di Inggris, Inggris, bahwa negara juga tidak sewenangsewenangwenang dalam intervensi itu. Doktrin laissez-faire tidak dihapuskan sepenuhnya oleh negara.
Page 6 of 31
Penerima kerja sangat tergantung pada pemberi kerja. Oleh karena itu, hukum perburuhan memberi hak lebih banyak kepada pihak yang lemah daripada pihak yang kuat. Hukum bertindak “tidak sama” kepada masingmasi masing ng pihak pihak denga dengan n maksu maksud d agar agar terjad terjadii suatu suatu kese keseim imba banga ngan n yang yang sesua sesuai. i. Hal Hal ini dipan dipandan dang g sebag sebagai ai jawab jawaban an yang yang tepat tepat terha terhadap dap rasa rasa keadilan umum.8
Terhadap Terhadap pendapa pendapat-pen t-pendap dapat at yang yang mengata mengatakan kan bahwa bahwa perlindu perlindungan ngan sosia sosiall bagi bagi buruh buruh oleh oleh negara negara merup merupak akan an pelan pelangg ggara aran n atas atas prins prinsip ip perlakuan yang sama oleh undang-undang, Levenbach yang disebut juga bapak hukum perburuhan mengatakan:
“Peratura “Peraturan-pe n-peratu raturan ran perburuh perburuhan an dapat dapat diseb disebut ut sebag sebagai ai penge pengeculi culian an darurat darurat karena karena peratura peraturan-pe n-peratur raturan an itu memuat memuat campur campur tangan tangan negara negara yang ditujukan kepada hubungan yang seharusnya merupakan kebebasan para pihak. Aturan-aturan mutlak dalam hal perorangan yang tak terbatas sudah sudah tidak tidak diakui diakui lagi. lagi. Mengenai Mengenai peratura peraturan n perburuh perburuhan, an, orang orang terlalu terlalu banyak melihat dari segi persamaan hak yang tidak normal, yang akan mengingkari persamaan hak di depan hukum. Pendapat seperti ini keliru dalam menafsirkan pengertian persamaan kedudukan di depan hukum”. 9 Menduku Mendukung ng pendapa pendapatt Levenbac Levenbach, h, pakar pakar hukum hukum perburuh perburuhan an lainnya, lainnya, S. Mok mengemukakan,
“Pada “Pada umum umumny nya a orang orang tidak tidak melih melihat at lagi lagi bahwa bahwa pember pemberii kerja kerja dan dan pene peneri rima ma kerj kerja a di dala dalam m huku hukum m perb perbur uruh uhan an,, buka bukan n lagi lagi mitr mitra a yang yang sederajat. Kepentingan buruh jauh lebih besar. Merekalah, kaum lemah, yang harus dilindungi. Sedangkan pengusaha (pemberi kerja), walaupun mereka menyetujui pemberian perlindungan bagi buruh, mereka sendiri tidak membutuhkannya”.10 Pend Pendap apat at yang yang pali paling ng bany banyak ak diku dikuti tip p berk berkai aita tan n deng dengan an sifa sifatt khas khas 8
Tim Pengajar Hukum Perburuhan, op. cit., hal. 89-90
9
Tim Pengajar Hukum Perburuhan, hlm. 115
10
Tim Pengajar Hukum Perburuhan, hlm. 116
Page 7 of 31
perlin perlindu dunga ngan n buruh buruh dala dalam m hukum hukum perbur perburuh uhan an adala adalah h ungkap ungkapan an dari dari Commons dan Andrews berikut ini:
“Dima “Dimana na para para pihak pihaknya nya tidak tidak setar setara a (dan (dan jelas jelas adany adanya a kepen kepentin tingan gan umum), umum), maka maka negara negara yang menolak menolak memperb memperbaiki aiki ketidaks ketidaksetar etaraan aan itu sebenar sebenarnya nya tidak tidak memberik memberikan an kepada kepada pihak pihak yang yang lemah lemah perlindu perlindunga ngan n 11 hukum yang sama”. Dari Dari pend pendapa apatt
di
atas, atas,
terda terdapat pat dua dua hal hal yang yang
sangat sangat
penti penting ng..
Pertama, Pertama, bahwa para pihak dalam hukum perburuhan, yaitu buruh dan majikan, adalah pihak yang tidak seimbang kedudukannya. Kedua, Kedua, bahwa perlindungan yang sama di hadapan hukum bagi mereka harus berarti meng mengata atasi si ketida ketidaks kseim eimba banga ngan n itu. itu. Di sini sini Comm Commons ons dan dan Andre Andrews ws memakai memakai istilah yang suka dipakai oleh penganut penganut paham liberalisme liberalisme untuk membela keberadaan hukum perburuhan, yaitu “equal protection of the laws” . laws” .
A. Pengaturan Masalah Perburuhan di Indonesia 1. Hak Kerja dan UU No. 12 tahun 1964 Undang-U Undang-Undan ndang g
No.
12
tahun tahun
1964 1964
tentang tentang PHK di Perusah Perusahaan aan
Swast Swasta a lahir lahir pada pada perio periode de demo demokra krasi si terpim terpimpin pin yang yang otorit otoriter er diman dimana a Pres Presid iden en
Soek Soekar arno no
dan dan
milit iliter er
memeg emegan ang g
pos posisi isi
sentr entral al
dala dalam m
menyelenggarakan negara. Demokrasi parlementer sebagai sistem politik yang yang cukup cukup demo demokra kratis tis berak berakhir hir pada pada bulan bulan Juli Juli 1959 1959 saat saat Presid Presiden en Soekerno mengeluarkan mengeluarkan suatu Dekrit tentang pemberlakuan pemberlakuan kembali UUD 1945. Dekrit itu disusul dengan pembubaran DPR dan Majelis Konstituante hasil Pemilu 1955. 1955.12
11
“Where the parties are unequal (and a public purpose is shown) then the State which refuses refuses to redress redress the inequa inequality lity is actuall actually y denying denying to the weaker weaker party party the equal protection of the laws .” Dikutip dalam H.P. Rajagukguk, Ibid., hlm. 25 12
Abdul Abdul Hakim Hakim G. Nusant Nusantara ara,, “Tinjau “Tinjauan an Terhada Terhadap p Organi Organisasi sasi Buruh Buruh dan Hukum Hukum Perburuhan di Indonesia” dalam Tahanan dari Kemajuan. Penelaahan Situasi Perburuhan Indonesia Saat Ini, disunting oleh David R. Harris, (Jakarta: INFID, 1995), hlm. 29
Page 8 of 31
Konsep yang dianut UU No. 12 /1964 mengenai hak kerja dapat ditelusuri dari isi dan penjela penjelasann sannya ya serta serta dari risalah risalah sidangny sidangnya. a. Pertimb Pertimbanga angan n utama utama dari dari UU ini ini adala adalah h untuk untuk lebih lebih menja menjamin min keten ketenter teram aman an serta serta kepastian bekerja bagi kaum buruh (bagian Menimbang). Untuk menjamin ketentera ketenteraman man serta serta kepastia kepastian n bekerja bekerja itu maka maka PHK sedapat sedapat mungkin mungkin harus dihindarkan. Pasal 1 UU ini menegaskan bahwa ”Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”. Segala daya upaya harus dilakukan untuk menghindari terjadinya PHK (pasal 2). Penjelasan UU ini mengakui bahwa:
“Bagi “Bagi kaum kaum buruh buruh putus putusny nya a hubun hubungan gan kerja kerja berar berarti ti permu permulaa laan n masa masa peng pengan angg ggura uran n denga dengan n segal segala a akiba akibatny tnya, a, sehin sehingga gga untuk untuk menja menjamin min kepa kepast stia ian n kete ketent nter eram aman an hidu hidup p kaum kaum buru buruh, h, seha seharu rusn snya ya tida tidak k ada ada pemutusan hubungan kerja”.
Akan tetapi, UU ini juga mengakui bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya. PHK dapat saja terjadi setelah berbagai cara mencegahnya dilakukan dan pengusaha telah melakukan langkah-langkah yang harus dilalui sesuai ketentuan UU ini.
Dari penjela penjelasan san di di atas atas terlih terlihat at bahwa bahwa UU
No.12/19 No.12/1964 64
mengang menganggap gap
bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha adalah hubungan 2 (dua) pihak yang tidak seimbang kekuatannya. Hampir seluruh uraian isi dan penjelasan UU ini menyangkut PHK yang dilakukan pengusaha terhadap buru buruh h dan dan apa apa arti artiny nya a PHK PHK itu itu bagi bagi seor seoran ang g buru buruh. h. UU ini ini ingi ingin n meneka menekankan nkan bahwa bahwa pengusah pengusaha a tidak diperbo diperbolehk lehkan an melakuk melakukan an PHK sewenan sewenang-we g-wenang nang.. Kendatip Kendatipun un merupak merupakan an pemberi pemberi kerja, kerja, keingina keinginan n pengusa pengusaha ha semata semata untuk untuk melakuk melakukan an PHK belum belum menjad menjadii alasan alasan yang cukup untuk PHK.
Page 9 of 31
Melalui UU No. 12 tahun 1964 pemerintah menjamin salah satu hak asasi rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)UUD 1945 sebelum amandemen). amandemen). Sumber lain yang memberi penjelasan tentang UU No.12/1964 ini adalah risalah sidangnya. Dalam risalah sidang Paripurna pengesahan UU ini terungkap beberapa hal yang menerangkan UU No. 12/1964 12/1964 ini. Hal-hal Hal-hal itu terungka terungkap p melalui melalui pendap pendapat at terakhir terakhir golonga golonganngolongan yang menjadi anggota Komisi D DPR-GR. Berikut ini beberapa aspek penting dalam pembasahan pembasahan sebelum disahkannya UU No. 12/1964, sebagai berikut:
Pertama, Pertama, terdap terdapat at
perub perubah ahan an menda mendasa sarr yang yang terjad terjadii dari dari ranca rancanga ngan n
pertama hingga yang terakhir disahkan menjadi UU. Terjadi empat (4) kali perubaha perubahan n atas RUU yang diajukan diajukan oleh Pemerintah Pemerintah hingga hingga akhirny akhirnya a disetujui disetujui di rapat rapat Paripurna. Paripurna. Rancang Rancangan an
pertama pertama yang yang diajukan diajukan oleh
pemerin pemerintah tah tidak tidak mencab mencabut ut peratura peraturan n tentang tentang pemeca pemecatan tan (PHK) (PHK) yang yang berlaku pada masa kolonial, yaitu: Regeling Ontslagrecht voor bjpaalde neit Europese Arbeiders (Peraturan Pemberhentian Buruh bukan Eropa) dan ketentuan PHK dalam KUHPerdata buku ketiga bab 7a.
Peru Peruba baha han n
fund fundam amen enta tall
dari dari
ranc rancan anga gan n
pert pertam ama a
yang ang
diaj diajuk ukan an
Pemerin Pemerintah tah dengan dengan yang yang akhirny akhirnya a disahka disahkan n adalah adalah bahwa bahwa Rancang Rancangan an Undang-Undang yang semula dimaksudkan sebagai UU yang mengatur pela pelaks ksan anaa aan n suat suatu u kete ketent ntua uan n pem pemecat ecatan an (PHK (PHK)) yang yang suda sudah h ada ada (Ontslagrecht dan dan KUHPe KUHPerda rdata) ta) terny ternyata ata kemu kemudia dian n menja menjadi di suatu suatu UU yang yang memu memuat at suat suatu u kons konsep ep ters tersen endi diri ri tent tentan ang g peme pemeca cata tan n (PHK (PHK). ). Terjadinya perubahan besar itu memperlihatkan besarnya peran anggota parlem parlemen en sebag sebagai ai wakil wakil rakya rakyatt dalam dalam menet menetap apkan kan Undan Undang-U g-Und ndang ang.. Terlihat sekali bahwa para anggota parlemen saat itu cukup menguasai masalah yang sedang dibahas. Mereka mampu menawarkan suatu konsep yang sama sekali baru dan mengajukan banyak sekali data-data dalam Page 10 of 31
mendukung konsep itu.
Kedua, Kedua, terdapat terdapat keprihati keprihatinan nan yang yang besar besar tentang tentang pelaksan pelaksanaan aan UndangUndangUndang. Bahwa Undang-Undang Undang-Undang sebaik sebaik apapun apapun tidak akan berguna berguna jika tidak diawasi pelaksanaannya.
Ketiga , terdapat kekhawatiran tentang tidak adanya sanksi pidana dalam UU No. 12/1964. Kekhawatiran ini juga terkait dengan tidak akan efektifnya pelaksanaan UU ini jika tidak memuat juga ketentuan pidana. Pemerintah, melalui Menteri Perburuhan, berpendapat bahwa soal sanksi pidana ini berat berat untuk untuk dimasukk dimasukkan an dalam dalam ranganca rangancan n Undang-U Undang-Unda ndang ng ini karena karena dikuatirkan akan berdampak negatif terhadap dunia usaha.
Terkait Terkait dengan dengan keprihat keprihatinan inan tentang tentang ketiadaa ketiadaan n sanksi sanksi pidana pidana ini perlu perlu dike dikemu muka kaka kan n
hasi hasill
pene peneli liti tian an
beru berupa pa
nask naskah ah
akad akadem emis is
pera peratu tura ran n
perundang-undangan tentang PHK untuk perubahan dan penyempurnaan UU No.12/1964 yang dilakukan oleh suatu Tim Kerja yang dibawahi oleh Marzuki Achmad, SH. Salah satu rekomendasi naskah akademis ini adalah pentin pentingny gnya a peneta penetapan pan sanks sanksii pidan pidana a terha terhadap dap pelan pelangga ggaran ran UU No. 12/1964. Pasal 10 UU No.12/1964 menyebutkan bahwa PHK tanpa izin dari Panitia Daerah atau Pusat adalah batal demi hukum.
“Ket “Keten entu tuan an Pasa Pasall 10 ters terseb ebut ut suda sudah h tida tidak k sesu sesuai ai lagi lagi untu untuk k teta tetap p dipertahankan mengingat pentingnya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, sehingga setiap pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha tanpa izin, perlu dikenakan sanksi pidana, dalam pengertian tidak sekedar batal demi hukum. Penerapan sanksi pidana perlu...guna meningkatkan kewibawaan undang-undang…”13
13
Marzuki Achmad et.al, Naskah Akademis untuk Perubahan UU No. 12 tahun 1964, (Tim Kerja, 1994), hlm. 30.
Page 11 of 31
Keempat , keprihatinan tentang praktek-praktek ketidakadilan di bidang perburuhan ( unfair labour practices ) secara umum. Dalam pembahasan di rapat rapat paripurn paripurna a ini para para anggota anggota parlemen parlemen masih masih mengung mengungkap kapkan kan pemecatan sewenang-wenang yang dialami para aktivis serikat buruh.
Mencermati risalah sidang di atas, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Pertama, bahwa bahwa UU No.12/ No.12/196 1964 4 yang yang akhir akhirnya nya diteri diterima ma dan dan disahkan memuat konsep yang sama sekali berbeda dari konsep yang diajukan pemerintah pertama kali. Yang dihasilkan akhirnya adalah suatu Undang-Undang yang diharapkan akan melindungi buruh dari pemecatan (PHK) sewenang-wenang. sewenang-wenang. Kedua , bahwa UU No. 12/1964 ini menganut pendirian bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha/majikan bukan semata hubungan dua pihak yang sejajar. Dengan kata lain, pemerintah mela melakuk kukan an “inter “interven vensi si positi positif” f” dalam dalam hubu hubunga ngan n itu deng dengan an melar melaran ang g pengusaha melakukan pemecatan (PHK) sewenang-wenang. “Intervensi positif” positif” ini didasar didasarkan kan pada pada pandang pandangan an bahwa bahwa secara secara sosial sosial ekonom ekonomis is posisi buruh lemah di hadapan pengusaha. Di dalamnya juga terkandung amanat konstitusi tentang perlindungan akan hak atas pekerjaan.
2. Pelaksanaan UU No. 12 tahun 1964 Dalam penerapan UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK terjadi banyak ketidakp ketidakpasti astian an yang terutama terutama terkait terkait dengan dengan peratura peraturan n pelaksan pelaksana a dan aparat penegaknya. Selama berlakunya UU No. 12 tahun 1964 sudah lebih dari 15 buah peraturan, keputusan, petunjuk pelaksana atau produk lain yang yang dibuat dibuat oleh oleh birok birokras rasii (oleh (oleh Mente Menteri ri atau atau jajara jajaran n di bawah bawahny nya). a). Diantara Diantaranya nya ada yang sungguh sungguh-sun -sunggu gguh h berfungs berfungsii sebagai sebagai penjaba penjabaran ran dari dari perat peratura uran n di atasn atasnya, ya, tetap tetapii ada ada juga juga yang yang inkons inkonsist isten en denga dengan n peraturan di atasnya.14 14
Fauzi Fauzi Abdull Abdullah, ah, “Perseli “Perselisiha sihan n Perburu Perburuhan han dalam dalam Perspek Perspektif tif Hak Asasi Asasi Manusi Manusia: a: Sebuah Sebuah Catata Catatan n Pendek Pendek,” ,” (Makal (Makalah ah disampa disampaikan ikan pada pada Diskusi Diskusi Panel Panel dengan dengan tema tema “Perselisihan Perburuhan” yang diselenggarakan oleh Institut Perburuhan Jakarta (IPJ) di Jakarta, 31 Juli 2000), hlm. 2
Page 12 of 31
Terdapat beberapa contoh peraturan di bawah UU No. 12 tahun 1964 yang inkonsis inkonsisten ten dengan dengan UU tersebu tersebut. t.
Pertama , peratura peraturan n yang memberi memberi
kewenan kewenangan gan kepada kepada pengusah pengusaha a untuk untuk melakuk melakukan an skorsin skorsing g bagi buruh buruh selama proses perijinan PHK. Selama masa skorsing, upah buruh juga dipo dipoto tong ng.. Ini Ini bert berten enta tang ngan an deng dengan an UU No. No. 12 tahu tahun n 1964 1964 yang yang menega menegaskan skan bahwa bahwa sebelum sebelum ijin PHK belum belum diberika diberikan n masingmasing-mas masing ing pihak pihak harus harus tetap tetap melak melaksa sana naka kan n kewaj kewajiba ibanny nnya. a. Dalam Dalam UU No. No. 12 ini dianut prinsip praduga tak bersalah. Kedua , beberapa peraturan Menteri yang terus menambah daftar alasan yang bisa dipakai oleh pengusaha untuk untuk melakuk melakukan an PHK, PHK, seperti: seperti: 6 hari berturut-turu berturut-turutt tidak tidak masuk masuk kerja kerja tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan mengundurkan diri, PHK dapat didasarkan didasarkan pada alasan tidak harmonisnya hubungan buruh dan pengusaha. 15
Tidak efektifnya bidang pengawasan ketenagakerjaan juga berdampak pada terjadinya ketidakpastian ketidakpastian dalam penerapan UU No. 12 tahun 1964. Dalam banyak kasus, buruh sendirilah yang menyampaikan pengaduan ke Depn Depnak aker er tent tentan ang g PHK PHK yang yang dial dialam amin inya ya.. Dala Dalam m sura suratt-su sura ratt yang yang dikeluarkan oleh Depnaker dalam kaitan dengan perselisihan perburuhan, misalnya, tertera kalimat seperti: ”Berkenaan dengan masalah PHK/PHI yang yang telah telah disampa disampaikan ikan oleh___ oleh_______ _______ ___ dengan dengan suratnya suratnya No.___”. No.___”. Format surat seperti itu memperlihatkan bahwa PHK dianggap sebagai salah satu jenis perselisihan yang ditangani oleh Depnaker dan P4.
Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan UU No. 12 tahun 1964 yang tidak melihat PHK sebagai salah satu jenis perselisihan. perselisihan. Seharusnya, jika ada buruh mengadukan PHK yang dialaminya, Depnaker tidak perlu memp mempros rosesn esnya ya sebag sebagai ai perse perselis lisiha ihan n yang yang bisa bisa terus terus berlan berlanjut jut ke P4 Daerah atau Pusat, tetapi pejabat pengawas perlu memeriksa apakah PHK tersebut tersebut sudah sesuai sesuai ketentua ketentuan n UU No. 12/1964 12/1964 atau tidak. tidak. Pejabat Pejabat 15
Ibid
Page 13 of 31
pengawas harus memeriksa apakah PHK tersebut sudah berdasarkan ijin yang yang dikeluar dikeluarkan kan oleh P4D/P. Dalam Dalam kenyata kenyataan an sering sering terjadi terjadi bahwa bahwa pengaduan buruh atas PHK yang dialaminya berlanjut terus hingga P4P tanpa pejabat P4 memahami ketentuan UU No. 12/1964 yang mengatur bahwa untuk melakukan PHK, pengusaha harus memohonkan ijin.
Dari pendekatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak kerja yang dijamin oleh UU No. 12/1964 sudah cukup lama menjadi perdebatan dan termasuk salah satu keprihatinan ( area of concern). concern). Pola Pola piki pikirr yang yang menga engata taka kan n bahw bahwa a cara cara menin eningk gkat atka kan n kesejahteraan kesejahteraan buruh adalah melalui perlindungan perlindungan hak kerja ( job security ) security ) sebagaimana dianut oleh UU No. 12 tahun 1964 dianggap sudah tidak rele releva van n
dan dan dimu dimula laii
dita ditant ntan ang. g. Misa Misaln lnya ya,,
Alej Alejan andr dra a
Cox Cox Edwa Edward rds s
mengatakan mengatakan bahwa transformasi transformasi ekonomi ekonomi memerlukan memerlukan proses realokasi realokasi buruh. Kebijakan atau UU, seperti di Indonesia, yang melindungi buruh dari resiko kehilangan pekerjaan atau mempersulit mempersulit pengusaha pengusaha memecat buruh akan akan memp memperl erlam ambat bat prose proses s penci pencipta ptaan an lapan lapanga gan n kerja kerja baru. baru. Dalam Dalam konteks konteks seperti seperti itu pengusa pengusaha ha tidak tidak berani berani mengam mengambil bil banyak banyak resiko resiko dengan membuka lapangan kerja baru. 16
3. Konsepsi Dan Visi Tentang Hak Kerja Dalam UU Tentang PPHI Undang-Undang Undang-Undang No. 2 Tahun Tahun 2004 tentang tentang PPHI disahkan disahkan pada tanggal tanggal 16 Desember Desember 2003, setelah melalui pembahasan pembahasan selama selama tiga tahun tujuh bulan. bulan. Undang-u Undang-undan ndang g ini terdiri terdiri dari 9 Bab, 126 pasal pasal dan 204 ayat. ayat. Sedangkan ide baru yang diperkenalkan dalam UU ini adalah Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibentuk di 2 (dua) tingkat, yaitu Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA). 16
Alejandra Alejandra Cox Edwards, “Labor “Labor Regulations Regulations and Industrial Industrial Relations Relations in Indonesia”, Indonesia”, (Paper yang dipresentasikan dalam Workshop dengan tema: “Indonesian Workers in the 21 Century”, kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja dan World Bank, Jakarta, 2-4 April 1996), hlm. 19-20.
Page 14 of 31
Bagian penjelasan UU PPHI memuat beberapa alasan dan pertimbangan untuk untuk mengha menghapus pus atau mengganti mengganti UU yang yang sebelum sebelumnya nya berlaku berlaku untuk untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu UU No. 12 tahun 1964. Berikut ini 2 (dua) pertimbangan yang dimuat dalam Penjelasan UU PPHI tentang UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta:
1. Perselis Perselisihan ihan hubun hubungan gan indus industrial trial dapat dapat pula diseb disebabk abkan an oleh oleh pemutusan hubungan kerja. 2.
Ketentuan mengenai mengenai pemutusan pemutusan hubungan kerja yang selama ini ini diatu diaturr dalam dalam UU No. No. 12 tahun tahun 1964 1964 tentan tentang g Pemutu Pemutusa san n Hubungan Hubungan Kerja di Perusahaan Perusahaan Swasta ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubung hubungan an kerja. kerja. Hal ini disebabk disebabkan an karena karena hubungan hubungan antara peke pekerja rja/bu /buruh ruh dan peng pengusa usaha ha meru merupak pakan an hubun hubunga gan n yang yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka aka suli sulitt bagi bagi para para piha pihak k untu untuk k teta tetap p mempe empert rtah ahan anka kan n hubungan yang harmonis.”
Pertim Pertimba bang ngan an perta pertama ma di atas atas memp memperl erliha ihatka tkan n perbe perbeda daan an kons konseps epsii tent tentan ang g hak hak kerj kerja a anta antara ra UU No 12/1 12/196 964 4 deng dengan an UU PPHI PPHI.. UU No. No. 12/1964 tidak menempatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai salah satu jenis perselisihan. Pertimbangan 1 di atas mengimplikasikan bahwa secara teoritis pengusaha/majikan dapat sewaktu-waktu melakukan PHK PHK. Jika Jika tida tidak k setuj etuju u deng dengan an PHK PHK ters terseb ebut ut,, piha pihak k buru buruh h dapa dapatt menggugat di Pengadilan. Jadi, untuk melakukan PHK pengusaha tidak perlu perlu lagi memohon memohonkan kan ijin kepada kepada Panitia Panitia Penyeles Penyelesaian aian Perselis Perselisihan ihan Perburuhan (P4) sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12/1964. Dalam konsepsi UU No. 12/1964, jika ijin PHK tidak diberikan maka buruh yang Page 15 of 31
bersan bersangk gkuta utan n harus harus tetap tetap dipeke dipekerja rjaka kan. n. Deng Dengan an demiki demikian, an, sebag sebagai ai pemberi kerja, majikan tidak berkuasa secara absolut mencabut pekerjaan yang telah diberikannya kepada seorang buruh. Pemerintah, dalam hal ini P4, P4,
dili diliba batk tkan an
dala dalam m
peng pengam ambi bila lan n
kepu keputu tusa san n
tent tentan ang g
pemu pemutu tusa san n
hubungan kerja.
Sedangk Sedangkan an dalam dalam UU PPHI, PPHI, kendati kendatipun pun seorang seorang buruh menolak menolak PHK yang yang dilakuk dilakukan an oleh majikan majikan dengan dengan menggu menggugat gat ke Pengadil Pengadilan an PPHI, PPHI, yang dapat dituntutnya hanyalah ganti rugi atau pesangon. Buruh tidak mungkin menuntut dipekerjakan kembali karena Pengadilan PPHI adalah peradila peradilan n perdata. perdata.Pert Pertimba imbanga ngan n kedua kedua di atas secara secara sederha sederhana na ingin ingin meng mengat atak akan an bahw bahwa a UU No. No. 12/1 12/196 964 4 tida tidak k efek efekti tiff menc menceg egah ah dan dan menanggulangi kasus-kasus PHK karena didasarkan pada konsepsi yang keliru tentang hakekat hubungan antara buruh dan pengusaha/majikan. Pada Pada bagian bagian uraia uraian n tentan tentang g UU No.12/ No.12/196 1964 4 telah telah dijela dijelaska skan n tentan tentang g konsepsi yang dianutnya tentang hubungan buruh dan majikan. Dalam UU No. 12/196 dianut konsepsi bahwa buruh sebagai penerima kerja berada pada pada posis posisii yang yang lemah lemah secara secara sosia sosiall ekono ekonomis mis di hadap hadapan an majik majikan an sebagai sebagai pemberi pemberi kerja. kerja. Dalam Dalam kondisi kondisi yang demikian, demikian, hubunga hubungan n kerja antara antara buruh buruh dan majikan majikan tidak tidak bisa dilepask dilepaskan an menjadi menjadi urusan kedua belah pihak.
Sementara itu, UU PPHI menganut konsepsi yang lebih “liberal” tentang relasi antara buruh dan majikan. Buruh dan majikan dianggap sebagai dua pihak yang sama kedudukannya. Dalam UU ini gagasan yang dominan adalah bahwa relasi buruh dan majikan mutlak bersifat perdata. Ini sama sekali berbeda dengan UU No. 12/1964 yang berpandangan berpandangan bahwa ikatan antara buruh dan majikan juga memiliki aspek hukum publik karena posisi keduanya tidak seimbang.
Selain itu, pertimbangan kedua di atas juga memperlihatkan kelemahan Page 16 of 31
metodologis. Penilaian itu hanya memakai satu aspek saja dari tiga (3) aspek aspek yang seharusnya seharusnya dilihat dilihat untuk untuk menguj mengujii efektivi efektivitas tas suatu suatu produk produk perundangan, perundangan, yaitu isi/substansi isi/substansi ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure ), dan budaya hukum (legal ( legal culture). culture). Penilaian di atas hanya melihat segi substansi dengan mengatakan bahwa UU No.12/1964 tidak efektif karena isinya tidak mencerminkan hakikat hubungan antara buruh dan pengusaha.
Terlihat bahwa dalam pelaksanaannya pelaksanaannya kelemahan utama UU No. 12/1964 adalah penyelewengan pada tingkat peraturan pelaksana aparat birokrasi dan bukan pada tingkat/aspek substansinya.
Selain Selain UU No.12/19 No.12/1964, 64, perkemban perkembangan gan hukum hukum perburuhan perburuhan di Indonesia Indonesia ditandai pula oleh lahirnya 4 undang-undang yaitu: 1. Undang-Undang
Nomor
21
tahun
2000
tentang
Serikat
Pekerja/Serikat Buruh; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Un Undang-Undang dang Nomor Nomor 2 tahun tahun 2004 tentang Penyeles Penyelesaian aian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Undang-Un Undang-Undang dang Nomor Nomor 39 tahun 2004 2004 tentang Perlindunga Perlindungan n dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah mengubah mengubah sistem sistem keserikat keserikatburuh buruhan an di Indonesia. Indonesia. Dengan Dengan diunda diundangk ngkan annya nya UU ini maka maka sistem sistem keserik keserikatb atburu uruhan han di Indon Indonesi esia a berubah berubah dari single single union system menjadi multi union system. system. Hal ini diseba disebabka bkan n karen karena a menur menurut ut UU No.21/ No.21/200 2000, 0, sekura sekurangng-kur kurang angnya nya 10 oran orang g buru buruh h dapa dapatt memb memben entu tuk k seri serika katt buru buruh h di suat suatu u peru perusa saha haan an.. Meskipun sedikit menyimpang dari konvensi inti ILO No.87 namun UU Page 17 of 31
No.21/ No.21/200 2000 0 ini mendo mendoron rong g berjal berjalann annya ya demokr demokrati atisas sasii di tempat tempat kerja kerja melalui serikat pekerja/serikat buruh. Buruh diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerjanya. Hal ini menunj menunjukk ukkan an bahwa bahwa perkem perkemban bangan gan hukum hukum perbur perburuha uhan n yang yang mengatur keserikatburuhan mempunyai mempunyai nilai positif.
Selanjutnya UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti UU No.25/1997 yang sempat diundangkan namun tidak pernah efektif. UU No. No. 13/2 13/200 003 3 ini ini juga juga meng mengan andu dung ng bany banyak ak perm permas asal alah ahan an,, misa misaln lnya ya masal masalah ah inkons inkonsist istens ensii antara antara pasal pasal yang yang satu satu dengan dengan pasal pasal yang yang lain lain sehi sehing ngga ga
meni menimb mbul ulka kan n
keti ketida dakp kpas asti tian an
huku hukum. m.
Pasa Pasall-pa pasa sall
yang yang
inkonsisten tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Perjanjian Perjanjian Kerja Kerja Waktu tertentu. tertentu. Di satu sisi Perjanjia Perjanjian n Kerja Waktu Waktu Tertentu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu yang berarti tidak mempersoalkan apakah pekerjaan itu bersifat tetap atau tidak. Di lain piha pihak, k, ada ada pasa pasall lain lain dala dalam m UU No.1 No.13/ 3/20 2003 03 ini ini yang yang mela melara rang ng Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Bahkan apabila ketentuan terakhir ini dilanggar, maka perjanjian kerja wakt waktu u tert terten entu tu ters terseb ebut ut akan akan beru beruba bah h seca secara ra otom otomat atis is menja menjadi di perjan perjanjia jian n kerja kerja waktu waktu tidak tidak terten tertentu. tu. Ketida Ketidakpa kpasti stian an hukum hukum dalam dalam masala masalah h ini menja menjadi di persoa persoalan lan yang yang sering sering muncu muncull ke permu permukaa kaan n karenapihak pengusaha cenderung untuk mempekerjakan pekerjanya dengan dengan perjan perjanjian jian kerja kerja waktu waktu terten tertentu, tu, sedan sedangka gkan n pekerj pekerja a lebih lebih memilih perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena lebih menjamin job security . Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang yang memu memutus tuskan kan hubung hubungan an kerja kerja terhad terhadap ap pekerj pekerja a tetap tetap untuk untuk kemudi kemudian an direkr direkrut ut kembal kembalii dengan dengan perjan perjanjia jian n kerja kerja waktu waktu terten tertentu tu (kontr (kontrak) ak).. Dalam Dalam situas situasii demikia demikian, n, pekerja pekerja tidak tidak ada ada piliha pilihan n lain lain kecuali menerima tawaran itu.
Page 18 of 31
2. Outsourcing . Sejak Sejak diunda diundangk ngkann annya ya UU No.13/ No.13/20 2003, 03, outsourcing pekerja pekerja menjadi menjadi menjamur. menjamur. Hal ini disebabka disebabkan n karena karena pengusah pengusaha, a, dalam rangka efisiensi, merasa aman jika buruh yang di-outsource di- outsource ada adalah lah
buruh ruhnya nya
perus erusa ahaan aan
jasa asa
peker ekerja ja..
Sehin ehingg gga a
yang ang
bertanggung jawab terhadap buruh outsource tadi adalah perusahaan jasa pekerja. pekerja. Perusahaa Perusahaan-peru n-perusaha sahaan an ini merasa merasa di-back up oleh pasal 6 ayat 2 a yang menyatakan bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh yang ditempatkan pada pada peru perusa saha haan an peng penggu guna na.. Di lain lain piha pihak, k, piha pihak k buru buruh h yang yang didioutsource juga juga mera merasa sa didi-back up oleh leh pasal sal 1 buti butirr 15 yang menyatak menyatakan an bahwa bahwa hubungan hubungan kerjanya kerjanya bukan bukan dengan dengan perusahaa perusahaan n jasa jasa peke pekerj rja a melai melaink nkan an deng dengan an peru perusa saha haan an peng penggu guna na.. Hal Hal ini ini disebabkan unsur adanya upah, pekerjaan, dan perintah hanya ada dalam hubungan hubungannya nya dengan dengan perusahaan perusahaan pengguna pengguna bukan bukan dengan dengan peru perusa saha haan an jasa jasa peke pekerj rja. a. Kedu Kedua a pasa pasall ini ini juga juga menim enimbu bulk lkan an ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan buruh apalagi outsourcing pekerja pada saat ini lagi ngetren. Banyak perusahaan memutuskan hubung hubungan an kerjan kerjanya ya dengan dengan buruhn buruhnya ya untuk untuk selanj selanjutn utnya ya direkr direkrut ut kembali melalui perusahaan jasa pekerja (outsourcing ( outsourcing pekerja). pekerja). Hal ini berarti bahwa melalui Pasal 6 ayat (2a) UU No.13/2003 Pemerintah melaga melagalka lkan n bukan bukan sekeda sekedarr perbud perbudaka akan n modern modern melai melainka nkan n juga juga termasuk human-trafficking . Hal Hal ini ini pada pada haki hakika katn tnya ya adal adalah ah suat suatu u pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Kemudian Kemudian UU No.2/2004 No.2/2004 tentang tentang Penyelesa Penyelesaian ian Perselisiha Perselisihan n Industrial Industrial meskipun sampai saat ini masih belum diberlakukan namun melalui kajian yuri yuridi diss-no norm rmat atif if mengan ngand dung
dapa dapatt
dike dikemu muka kaka kan n
bany anyak
kelem lemahan han
bahw bahwa a yang
UU
No.2 No.2/2 /200 004 4
menga ngakibat ibatka kan n
masi masih h pros roses
Penyelesaian Perselisihan Industrial yang lama dan ini berarti mahal. Hal ini antara lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: Page 19 of 31
1. UU ini berparadigm berparadigma a konflik karena karena hanya member memberikan ikan kesempata kesempatan n kepada kepada pihak-piha pihak-pihak k yang ingin memenan memenangkan gkan perkara, perkara, sedangka sedangkan n piha pihakk-pi piha hak k
yang yang
ingi ingin n
meny menyel eles esai aika kan n
pers persoa oala lan n
tida tidak k
dibe diberi ri
keleluasaan dalam menggunakan mekanisme yang ditawarkan oleh UU ini. ini. Hal ini terce tercermi rmin n dari dari perbed perbedaan aan kewen kewenang angan an pengad pengadila ilan n hubung hubungan an indust industria riall diband dibanding ingkan kan dengan dengan kewena kewenanga ngan n arbitra arbitrase. se. Menurut UU ini, pengadilan hubungan industrial diberi kewenangan untukmeny untukmenyelesa elesaikan ikan semua semua jenis perselisih perselisihan an hubungan hubungan industrial industrial sebaga sebagaim imana ana dimaks dimaksudk udkan an oleh oleh UU ini, ini, yaitu: yaitu: persel perselisih isihan an hak, hak, pers persel elis isih ihan an
kepe kepent ntin inga gan, n,
pers persel elis isih ihan an
pem pemutus utusan an
hubu hubung ngan an
hubungan hubungan kerja dan perselisih perselisihan an antar serikat pekerja. pekerja. Sedangka Sedangkan n kewenanga kewenangan n arbitrase arbitrase terbatas terbatas pada perselisih perselisihan an kepenting kepentingan an dan pers perse elisi lisih han
anta antarr
ser serikat ikat
pekerj kerja. a.
Pih Pihak-p ak-pih ihak ak
yang ang
ing ingin
memenangkan perkara jalurnya adalah pengadilan, sedangkan pihakpihak pihak yang yang ingin ingin menye menyeles lesaik aikan an perso persoala alan n bukan bukan ke penga pengadil dilan an melainkan ke arbitrase sebagai alternative dispute resolution. resolution. Menurut UU ini, ini, para para pihak pihak yang yang menyel menyelesa esaika ikan n perse perselis lisiha ihan n pemutu pemutusan san hubungan kerja atau perselisihan hak tidak dapat menyelesaikannya mela melalu luii
arbi arbitr tras ase. e.
Mere Mereka ka
haru harus s
menem enempu puh h
jalu jalurr
peng pengad adil ilan an
hubungan industrial. Padahal 99, 9 % perselisihan perburuhan adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak. Dengan demiki demikian an 99,9 99,9 % dari dari ribuan ribuan kasus kasus perbur perburuha uhan n akan akan disele diselesa saika ikan n melalui jalur pengadailan hubungan industrial dan akan bermuara di Mahkam Mahkamah ah Agung Agung.. Timbu Timbull pertan pertanyaa yaan n di sini sini apakah apakah pengad pengadilan ilan hubungan hubungan industrial industrial dapat dapat menyeles menyelesaikan aikan kasus kasus perburuhan perburuhan yang jumlahnya ribuan itu dalam waktu 50 hari untuk setiap kasusnya? Pertanyaa serupa juga dapat dikemukakan disini kepada Mahkamah Agung yang diberi waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan setiap kasu kasusn snya ya.. perb perbur uruh uha an
Deng Dengan an dala dalam m
demi demiki kian an waktu aktu
140
hara harapa pan n har hari
ters tersel eles esaik aikan anny nya a
mela elalui lui
mekan ekanis ism me
kasu kasus s yan yang
Page 20 of 31
ditawarkan UU ini akan jauh dari kenyataan.
2. Dengan Dengan dicabu dicabutny tnya a pasal pasal 158 tentang tentang Kesala Kesalaha han n Terber Terberat at untuk untuk kasus pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam UU No.13/2003 juga akan memperlama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan pengadilan hubungan industrial industrial baru dapat dapat memprose memproses s kasus kasus tersebut tersebut terutama terutama dengan dengan alasan alasan pencurian pencurian,, penggelap penggelapan an atau penganiay penganiayaan aan setelah setelah kasus kasus tersebut tersebut mendapa mendapatkan tkan keputusan keputusan yang mengingat mengingat dari pengadilan pengadilan pidana.
Akhirnya UU No.39/2004 tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga masih memposisikan TKI sebagai ekspor ekspor komodi komoditi, ti, bukan bukan sebaga sebagaii manus manusia ia denga dengan n segala segala harkat harkat dan marta martabat batny nya. a. Hal ini terjad terjadika ikaren rena a UU ini belum belum mencip menciptak takan an sistem sistem penempatan TKI ke Luar Negeri yang berpihak kepada TKI sebagaimana terurai di bawah ini:
1. Perusahan Perusahan penempat penempatan an TKI yang pada dasarnya dasarnya business-orien business-oriented ted dibe diberi ri kewe kewena nang ngan an untu untuk k
merek erektu tut, t, menam enampu pung ng,,
melat elatih ih dan dan
seka sekalig ligus us mene menemp mpat atka kan n TKI, TKI, meli melind ndun ungi gi TKI TKI sela selama ma masa masa pra pra pene penemp mpat atan an,, pada pada masa masa pene penemp mpat atan an dan dan pasc pasca a pene penemp mpat atan an.. Pemb Pembeb eban anan an tang tanggu gung ng jawa jawab b yang yang sang sangat at bera beratt ini ini tida tidak k dapa dapatt dibeba dibebanka nkan n kepada kepada perus perusaha ahaan an penemp penempata atan n TKI yang yang businessbusinessoriented . Hal ini akan menyebabkan terjadinya penempatan TKI yang tidak selektif. Penempatan TKI yang tidak selektif ini akan merupakan akar permasalahan terjadinya penganiayaan, pelecehan seksual, tidak dibayar upahnya, penipuan, pemerasan dan lain-lain akan merupakan persoalan laten yang akan berulang kembali pada masa mendatang.
2. Tidak adanya adanya ketentuan ketentuan yang melarang melarang kegiatan kegiatan penempatan penempatan TKI Page 21 of 31
secara ilegal serta tidak adanya ketentuan yang melarang pejabat Depnaker, Depnaker, Deplu dan Depkumh Depkumham am termasuk termasuk saudara-s saudara-sauda audaranya ranya yang yang menur menurut ut garis garis keturu keturunan nan menya menyampi mping ng atau atau kebawa kebawah h akan akan menimbulkan persoalan TKI sebagaimana tersebut di atas.
B. Pengaturan Masalah Perburuhan di Singapura17 Untuk memahami tentang masalah perburuhan in casu perkembangan undang undang-un -undan dang g perbur perburuha uhan n dan hubung hubungan an perbur perburuh uhan an di Singap Singapura ura,, terlebih dahulu perlu diberikan ulasan sekilas tentang setting sejarah setting sejarah dan geopolitik Singapura. Singapura merupakan sebuah negara pulau dan negara kota yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Luas negara ini hanya 622 kilometer persegi, setara dengan 223 mil persegi, atau sekitar tiga setengah kali ukuran luas kota Washington DC. Republik Singapura terdiri dari satu pulau utama dan beberapa pulau kecil yang terbentang di sisi selatan Semenanjung Malaysia. Negara ini memiliki jalur lalulintas darat dan kereta api yang dapat menghubungkan menghubungkan lalulintas dari dan ke Malaysia. Singap Singapura ura merupa merupakan kan datara dataran n rendah rendah yang yang cukup cukup kaya kaya kandun kandungan gan mineral, namun ia tidak memiliki kekayaan alam lain selain dari sumber daya daya manus manusia, ia, perika perikana nan n serta serta pelab pelabuha uhan n peraira perairan n dalam dalam yang yang telah telah member berikan ikan
kontr ontrib ibus usii
bes besar
bagi bagi
nega egara
ini ini
mela elalui lui
akti aktiv vita itas
perdagangan laut sejak para penjelajah dari Eropa menemukan pulau ini di abad ke-sembilan belas. Bahkan, pelabuhan utama Singapura telah menjadi satu titing penting bagi rute pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Seba Sebagi gian an besa besarr wila wilaya yah h dara darata tan n nega negara ra ini ini tela telah h meng mengal alam amii taha tahap p perkembangan industri yang masif, dimana sekitar 84% wilayah daratan Negara ini telah dibangun atau sedang dalam tahap pembangunan.
17
Uraian ini diambil dari Elizabeth C. Surin, “Government Influence On Labor Unions In A Newly Industrialized Economy: A Look At The Singapore Labor System”.
Page 22 of 31
Singapura merupakan negara multi-rasial, multi-agama dan multi bahasa. Pada tahun 1994, penduduknya berjumlah 2.859.142 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,12 persen per tahun. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi utama negara ini sekaligus bahasa administrasi pemerinta pemerintahan. han. Bahasa Bahasa resmi resmi lainnya lainnya meliputi meliputi bahasa bahasa Cina, Tamil dan Melayu. Sebagian besar sekolah di Singapura mewajibkan penggunaan setida setidakny knya a dua bahasa bahasa sejak sejak dari dari kelas kelas 1 SD. Bahasa Bahasa Inggris Inggris selal selalu u menjadi salah satu dari bahasa wajib tersebut. Singapura menjadi koloni Inggris pada tahun 1819. Bahkan, hingga saat ini, negara kota ini mengakui Sir Stamford Rafles sebagai Bapak Pendiri Negara Singapura modern. Setelah Perang Dunia II, yaitu setelah Jepang melepaskan kekuasaannya di kawasan Asia Tenggara, Singapura bergabung dengan negara-negara semena semenanju njung ng Malay Malaysia sia lainny lainnya a untuk untuk memb membent entuk uk Negara Negara Malays Malaysia ia seba sebaga gaii kolo koloni ni kera kerajaa jaan n Ingg Inggris ris Raya Raya.. Nega Negara ra Kolo Koloni ni Malay Malaysi sia a ini ini mempe memperol roleh eh kemerd kemerdeka ekaan an parsia parsiall dari dari Inggris Inggris pada pada tahun tahun 1955 1955 dan kemudian dipimpin oleh David Marshall. Singapura dan Malaysia akhirnya memperol memperoleh eh kemerdek kemerdekaan aan penuh dari Inggris pada tahun 1959 ketika pend pendud uduk uk Sing Singap apur ura a seca secara ra bula bulatt terp terpili ilih h seba sebaga gaii pemi pemimp mpin in parta partaii berkuasa di Singapura, yaitu People’s Action Party (PAP). Pada tahun 1963, negara Singapura dan Malaysia merdeka bersatu untuk membentuk sebuah sebuah Negara Negara Federasi, Federasi, yaitu Federasi Federasi Malaysia. Malaysia. Namun, tidak lama sesudah itu terjadi ketegangan antara warga Singapura keturunan China dan penduduk muslim Malaysia. Perselisihan ini berlanjut hingga akhirnya Sing Singap apur ura a kelu keluar ar dari dari Fede Federa rasi si Mala Malays ysia ia dan dan memb memben entu tuk k nega negara ra Singapura yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 9 Agustus 1965. Sistem pemerintahan Singapura, baik itu lembaga-lembaga pemerintah dan hukum yang ada di Singapura mengikuti model yang ada di Inggris. Singapura, misalnya, menerapkan sistem parlementer, dimana Perdana
Page 23 of 31
Menteri merupakan kepala pemerintahan negara sekaligus ketua partai polit politik ik yang yang berk berkua uasa sa.. Pres Presid iden en hany hanya a meru merupa paka kan n kepa kepala la nega negara ra seremonial, seperti halnya Ratu yang ada dalam sistem monarkhi Inggris. Pemilihan Umum untuk memilih partai yang berkuasa dilaksanakan setiap 4 tahun sejak tahun 1959. Hak suara dimiliki oleh setiap warga Negara Singapura yang telah berusia 21 tahun atau lebih. Calon-calon yang akan menduduk mendudukii jabatan-jab jabatan-jabatan atan publik publik terlebih terlebih dahulu dahulu dipilih dipilih oleh pimpinan pimpinan parta partai-p i-par arta tai. i. Pemi Pemilu lu dila dilaks ksan anak akan an untu untuk k memi memili lih h parta partaii yang yang akan akan berk berkua uasa sa,, buka bukan n memi memilih lih nama nama-n -nam ama a calo calon n yang yang akan akan mend mendud uduk ukii jabat jabatanan-jab jabata atan n publik publik.. Pola Pola sepert sepertii ini memunc memunculk ulkan an kecend kecenderu erunga ngan n bahwa bahwa caloncalon-ca calon lon pejaba pejabatt terseb tersebut ut diuntu diuntungk ngkan an oleh oleh kedeka kedekatan tanny nya a dengan partai penguasa, bukan karena prestasi atau capaian politik dari individu calon.
Negara Singapura memiliki tiga organ/lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif legislatif dan yudikatif. yudikatif. Pemahaman Pemahaman tentang struktur struktur pemerintah pemerintahan an ini meru merupa paka kan n
pras prasya yara ratt
pent pentin ing g
untu untuk k
memah emaham amii
fung fungsi si
hubu hubung ngan an
perb perbur uruh uhan an/h /hub ubun unga gan n indu indust stri rial al di Sing Singap apur ura, a, kare karena na di nega negara ra ini ini pemeri pemerinta ntah h memil memiliki iki pengar pengaruh uh yang yang sangat sangat besar besar terhad terhadap ap geraka gerakan n buruh. Hingga bulan Januari 1991, jabatan presiden sebagai kepala negara tetap merupakan jabatan seremonial belaka. Sebelum itu, presiden dipilih oleh partai partai berku berkuasa asa dan dan Perdan Perdana a Mente Menteri ri merup merupaka akan n penen penentu tu akhir akhir dari dari proses pemilihan itu. Pada tahun 1991 dilakukan amandemen terhadap konstitusi Singapura, yang memuka jalan bagi proses pemilihan presiden seca secara ra langs langsun ung g oleh oleh raky rakyat at.. Pemi Pemilih lihan an pres presid iden en seca secara ra lang langsu sung ng pertama kali dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1993. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar hasil amandemen, Presiden memegang jabatan selama enam tahun. Presiden memiliki kekuasaan untuk memveto veto kebijak kebijakan an anggar anggaran an negara negara dan untuk untuk menunj menunjuk uk pejaba pejabat-p t-peja ejaba batt
Page 24 of 31
publik. publik. Presiden Presiden juga mmeiliki mmeiliki kewenanga kewenangan n untuk mereview kebijakan kebijakan invest investasi asi pemeri pemerinta ntah, h, memer memerint intahk ahkan an penaha penahanan nan orangorang-ora orang ng yang yang membaha membahayaka yakan n keamanan keamanan dan mengeluar mengeluarkan kan undang-un undang-undang dang tentang tentang keagamaan. Kekuasaan presiden di Singapura relatif terbatas, namun pada tahun 1993 kekuasaan presiden diperluas sehingga mencakup pengawasan terhadap pejabat-pejabat korup di dalam partai yang berkuasa. Pada tahun yang sama sama,, Perd Perdan ana a Ment Menter erii Lee Lee Kuan Kuan Yew, Yew, yang yang tela telah h berk berkua uasa sa seja sejak k berd berdir irin iny ya
nega negara ra
merd merdek eka a
Sing Singap apur ura, a,
meng mengun undu durk rkan an
diri diri
sert serta a
menye menyerah rahkan kan kekuas kekuasaan aan kepada kepada kadern kadernya ya yang yang berusi berusia a lebih lebih muda. muda. Sekalipun Sekalipun demikian, Lee mengangk mengangkat at dirinya dirinya sendiri sendiri sebagai sebagai “Menteri “Menteri Senior” dan tetap memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan dengan dengan kewen kewenang angann annya ya untuk untuk mengaw mengawasi asi dan memb memberi erikan kan nasiha nasihatt kepada Perdana Menteri Goh Chok Tong. Cabang kekuasaan eksekutif di Singapura terdiri dari presiden, perdana mente menteri ri dan para para mente menteri ri kabin kabinet. et. Para Para mente menteri ri kabine kabinett ini dipilih dipilih dari dari anggota-anggota parlemen. Presiden memilih para menteri berdasarkan masukan dari Perdana Menteri. Perdana Menteri merupakan pemimpin cabinet. cabinet. Para menteri menteri cabinet cabinet ini bertanggun bertanggungjawa gjawab b kepada kepada parlemen. parlemen. Tugas para menteri ini antara lain adalah melaksanakan melaksanakan seluruh kebijakan pemerinta pemerintah h serta menjalank menjalankan an urusan-uru urusan-urusan san administra administrasi si kenegaraa kenegaraan n sehari-hari. Seda Sedang ngka kan, n, caba cabang ng keku kekuas asaa aan n legi legisl slat atif if terd terdir irii dari dari pres presid iden en dan dan parlemen unikameral yang mencakup pula perdana menteri di dalamnya. Perdana menteri tidak hanya memimpin kabinet yang merupakan salah satu unsur dari cabang kekuasaan eksekutif, melainkan juga merupakan pemimp pemimpin in mayorit mayoritas as di parlem parlemen. en. Oleh Oleh karena karena itu, itu, cabang cabang kekuas kekuasaan aan eksekutif dan legislatif di Singapura tidak saling independen antara satu dan dan yang yang lain lainny nya. a. Deng Dengan an kata kata lain lain,, sist sistem em checks checks and balan balances ces
Page 25 of 31
sebagaimana yang dikenal dalam sistem demokrasi politik Amerika justru tidak dikenal dalam struktur pemerinta pemerintahan han Singapura. Singapura. Karena Karena perdana perdana ment menter erii
Singa Singapu pura ra
meme memega gang ng
keku kekuas asaa aan n
ekse ekseku kutif tif
dan dan
legi legisl slat atif if
sekaligus, maka kecil atau bahkan tidak ada sama sekali peluang bagi partai oposisi untuk menjatuhkan undang-undang produk legislatif atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Seme Sement ntar ara a itu, itu, dala dalam m caba cabang ng Yudi Yudika kati tif, f, Haki Hakimm-ha haki kim m di Sing Singap apur ura a mend mendud uduk ukii
jaba jabata tann nnya ya
kare karena na
ditu ditunj njuk uk,,
buka bukan n
dipi dipilih lih..
Keku Kekuas asaa aan n
kehakiman di negara ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilanpengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Banding (appeal judges). Konstitusi Singapura mengatur secara khusus tentang masa jabatan dan independensi hakimhakim Mahkamah Agung. Sistem hukum Singapura mengikuti model sistem hukum common law Inggris Inggris.. Namun, Namun, berbed berbeda a dengan dengan Inggri Inggris, s, Singap Singapura ura tidak tidak menga mengakui kui yurisdiksi yurisdiksi Mahkama Mahkamah h Internasion Internasional. al. Singapura Singapura juga tidak semata-m semata-mata ata mengadopsi sistem hukum Inggris. Negara ini juga mengadopsi sistem Austra Australia lia untuk untuk mendes mendesain ain undang undang-un -unda dang ng arbitra arbitrase se perbur perburuha uhanny nnya. a. Pengadopsian model Australia ini berimplikasi pada dibentuknya Industrial Arbitration Court (IAC) di Singapura yang memiliki kekuasaan luas untuk menye menyeles lesaik aikan an sengke sengketata-se sengk ngketa eta perbur perburuha uhan. n. Beriku Berikutt ini beber beberapa apa pera peratu tura ran n
peru perund ndan angg-un unda dang ngan an
tent tentan ang g
perb perbur uruh uhan an
yang yang
ada ada
di
Singapura. 1. The Employment Act The Employment Act 1968 ini 1968 ini merupakan salah satu undang-undang yang dirancang untuk menciptakan iklim yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan Singapura. Undangunda undang ng ini ini meru merupa paka kan n peny penyem empu purn rnaa aan n seka sekalig ligus us kons konsol olid idas asii atas atas berba berbagai gai ordona ordonansi nsi yang yang dibuat dibuat oleh oleh pengua penguasa sa koloni kolonial, al, dianta diantaran ranya ya Page 26 of 31
adalah The Labor Ordonance 1957, The Shop Assistants Employment Ordinance 1957 dan 1957 dan The Clerck’s Employment Ordinance 1957. Melalui undang-undang ini pemerintah Singapura berupaya menciptakan standarisasi kondisi kerja. Diantaranya, diatur tentang standar hari kerja dalam satu minggu (yaitu maksimal 44 jam dalam seminggu), besaran upah lembur dan batas waktu lembur yang diijinkan untuk dilaksanakan oleh para pekerja/buruh. Selain itu, diatur pula tentang besaran tunjangan yang diterima oleh pekerja/buruh yang sakit serta ketentuan tentang masa cuti bagi mereka dalam satu tahun. Melalui berbagai peraturan tersebut diharapkan dapat dicegah timbulnya biaya-biaya tersembunyi yang tinggi atas lembur yang dilakukan dilakukan oleh para pekerja/bu pekerja/buruh ruh sehingga sehingga melalui penghambatan biaya tinggi ini investor-investor asing diharapkan tertarik untuk menanamkan modal mereka di Singapura. Melalui undang-undang ini pemeri pemerinta ntah h Singap Singapura ura juga juga mengha mengharap rapka kan n dapat dapat mengak mengakse selera lerasi si pertumbuhan industri di negaranya. Pada Pada tahu tahun n 1975 1975 unda undang ng-u -und ndan ang g ini ini diam diaman ande deme men, n, yait yaitu u deng dengan an membekukan kewajiban pemberian bonus atau pembayaran-pembayaran lainnya kepada para pekerja/buruh hingga pada tingkatan atau jumlah tertentu. Dengan amandemen ini berarti pemerintah memberikan jaminan bagi bagi para para invest investor or untuk untuk menda mendapat patkan kan biaya biaya tenaga tenaga kerja kerja yang yang lebih lebih murah. Disisi lain, pemerintah membatasi atau mengurangi hak berupa bonus bonus atau pembayar pembayaran-pe an-pembay mbayaran aran lainnya lainnya bagi para pekerja/bu pekerja/buruh ruh hingga pada tingkatan atau jumlah tertentu. Pada Pada tahun tahun 1984 1984 undan undang-u g-unda ndang ng ini kemba kembalili diama diamande ndeme men n denga dengan n tuju tujuan an
untu untuk k
menin eningk gkat atka kan n
prod produk ukti tivi vita tas. s.
Aman Amande dem men
kedu kedua a
ini ini
memberikan ijin bagi perusahaan/pengusaha untuk mengatur jam kerja secara lebih fleksibel, yaitu dengan mengijinkan pekerja-pekerja non-shift untu untuk k sela selama ma dua dua bela belas s jam jam seha sehari ri apab apabila ila peke pekerj rja a bers bersan angk gkut utan an memb member erik ikan an
pers perset etuj ujua uan n
tert tertul ulis is
kepa kepada da
peru perusa saha haan an..
Sela Selain in
itu, itu,
Page 27 of 31
amand amandem emen en kedua kedua ini juga juga member memberika ikan n larang larangan an bagi bagi perusa perusahaa haannperusahaan untuk mempekerjakan anak-anak di bawah usia dua belas tahun. tahun. Sekalipun Sekalipun demikian demikian,, perusahaan perusahaan-peru -perusaha sahaan an boleh mengajuk mengajukan an ijin untuk mempekerjakan anak-anak di bawah usia dua belas tahun untuk bida bidang ng-b -bid idan ang g
peke pekerj rjaa aan n
non non
indu indust stri ri
dan dan
sesu sesuda dah h
mend mendap apat atka kan n
sertifikasi dari petugas kesehatan. Kete Ketent ntua uan n Bab Bab II dari dari unda undang ng-u -und ndan ang g in meny menyat atak akan an bahw bahwa a seti setiap ap hubung hubungan an kerja kerja antara antara perus perusaha ahaan an dan pekerja pekerja/bu /buruh ruh harus harus dibuat dibuat berdasarkan kontrak, baik kontrak lisan maupun tertulis. Dalam keadaankeadaa keadaan n terten tertentu, tu, peker pekerja/ ja/bur buruh uh dalam dalam kontra kontrak k ini dapat dapat mengak mengakhir hirii kont kontra rak k tanp tanpa a pemb pember erita itahu huan an terl terleb ebih ih dahu dahulu lu kepa kepada da peru perusa saha haan an,, misalnya apabila ternyata perusahaan melanggar ketentuan kontrak kerja yang telah mereka sepakati, perusahaan tidak membayar gaji sesuai yang tela telah h dise disepa paka kati, ti, atau atau apab apabila ila bida bidang ng kerj kerja a yang yang dita ditang ngan anii oleh oleh si pekerja/bur pekerja/buruh uh menghada menghadapkan pkannya nya pada resiko resiko bahaya, bahaya, kekerasan kekerasan atau penyakit.
2. The Industrial Relation Act Unda Undang ng-u -und ndan ang g
ini ini
dira diranc ncan ang g
untu untuk k
mere merest stru rukt ktur uris isas asii
hubu hubung ngan an
kete ketena naga gake kerj rjaa aan n di Sing Singap apur ura a seka sekali ligu gus s untu untuk k menc mencip ipta taka kan n sist sistem em kerjasama tripartite yang melibatkan pemerintah/negara dalam masalahmasalah
perburuhan.
aman amande dem menny ennya a
tahu tahun n
Melalui 1968 1968,,
undang-undang
peny penyel eles esai aian an
ini,
seng sengke keta ta
maupun perb perbur uruh uhan an
diarahkan untuk dicegah dan diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui proses proses tawartawar-me menaw nawar ar kolekt kolektif if (collective (collective bargainin bargaining), g), konsil konsilias iasii dan arbitrase. arbitrase. Proses Proses tawar-mena tawar-menawar war kolektif kolektif menggaris menggariskan kan bahwa bahwa apabila apabila nego negosi sias asii
gaga gagall
meny menyel eles esai aika kan n
seng sengke keta ta anta antara ra
peru perusa saha haan an dan dan
pekerj pekerja/b a/buru uruh, h, maka maka langka langkah h beriku berikutny tnya a yang yang harus harus ditemp ditempuh uh adalah adalah pros proses es kons konsil ilia iasi si..
Kons Konsil ilia ias si
ini ini
dila dilaks ksan anak akan an oleh oleh The The
Offi Office ce of
Page 28 of 31
Commis Commissio sioner ner of Labor Labor yang yang berada berada di bawah bawah naung naungan an depart departem emen en tenaga kerja. Jika upaya konsiliasi masih mengalami kegagalan, maka langkah langkah berikutnya berikutnya adalah adalah penyelesa penyelesaian ian sengketa sengketa melalui melalui mahkama mahkamah h arbitrase, yaitu The Industrial Arbitration Court (IAC). Ketua dan Wakil Ketua lembaga arbitrase ini ditunjuk langsung oleh presiden atas saran dari dari Perdan Perdana a Menter Menteri. i.
Dengan Dengan posisi posisi seperti seperti ini, nampa nampak k bahwa bahwa IAC
memil memiliki iki kekuas kekuasaan aan yang yang sanga sangatt besar besar serta serta posisi posisi yang yang sanga sangatt kuat kuat untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan pekerja/buruh.
3. The Trade Union Act Undang-undang ini mengadopsi The British Trade Unions Ordinance yang memberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas pada Negara untuk untuk member memberika ikan n atau atau menol menolak ak penga pengaku kuan an terhad terhadap ap serika serikat-s t-seri erikat kat peke pekerj rja. a.
Nega Negara ra
dipe diperk rken enan anka kan n
meng mengam ambi bill
tinda tindaka kann-ti tind ndak akah ah
atau atau
pembatasan-pembatasan dan pengawasan-pengawasan guna menjamin keamanan nasional serta untuk memastikan terlaksananya kebijakan anti dukungan dukungan bagi komunism komunisme e dan aktivitas-a aktivitas-aktivit ktivitas as komunism komunisme. e. Dengan Dengan kata kata lain, lain, undan undang-u g-unda ndang ng ini membu membuka ka jalan jalan bagi bagi pemerin pemerintah tah untuk untuk menu menutu tup p pint pintu u bagi bagi opos oposis isii atau atau bagi bagi pand pandan anga gann-pa pand ndan anga gan n yang yang bertentangan dengan ideologi pemerintah. Peluang bagi terjadinya dialog yang yang terbuk terbuka a dan transp transpara aran n antara antara perusa perusahaa haan, n, pekerj pekerja/b a/buru uruh h dan dan pemerinta pemerintah h juga menjadi menjadi semakin semakin sempit sempit karena karena pemerinta pemerintah h memiliki memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan serikat pekerja yang mana yang boleh mengikuti negosiasi dan hal-hal apa yang boleh dinegosiasikan. Unda Undang ng-u -und ndan ang g
ini ini
juga juga menga engatu turr
hak hak peke pekerj rja a untu untuk k mela melaku kuka kan n
pemogokan. Namun demikian, dalam praktiknya sangat jarang pekerja dapat dapat menik menikmat matii atau atau melak melaksan sanaka akan n hakny haknya a terseb tersebut ut tanpa tanpa ada ijin ijin terl terleb ebih ih dahu dahulu lu dari dari pem pemerin erinta tah, h, seka sekali lipu pun n
hak hak
untu untuk k
mela melaku kuka kan n
Page 29 of 31
pemogo pemogokan kan secara secara nyatanyata-nya nyata ta telah telah ada dan diatur diatur dalam dalam undan undanggundang ini.
IV. KESIMPULAN Undang-Undang adalah sarana untuk mengukuhkan suatu pandangan tertentu/partikular tentang kehidupan sosial atau relasi antara pihak-pihak dalam masyarakat. Maka produk UU tidak pernah bebas nilai. UU selalu menganut paradigma tertentu tentang relasi sosial. UU PPHI tidak hadir tanpa tanpa maksud. maksud. Di dalamny dalamnya a terkandu terkandung ng pandanga pandangan n tertentu tertentu tentang tentang hakeket relasi buruh dan majikan yang sifatnya lebih liberal dan hal ini berbeda dengan konsepsi yang dianut dalam peraturan yang dicabutnya, yaitu UU No. 12/1964. Gagasan tentang perlindungan hak atas pekerjaan yang dianut oleh UU No. 12/1964 telah lenyap dengan dihapuskannya kewajiban majikan memohonkan ijin untuk melakukan PHK.
Di
negara-negara
berkembang
seperti
Indonesia
yang
tahap
pemban pembangu gunan nanny nya a dilaku dilakukan kan secara secara konku konkuren ren (tahap (tahap unifik unifikas asi, i, tahap tahap industrialiasi dan tahap kesejahteraan berlangsung secara bersamaan), kondis kondisii ini sanga sangatt mempen mempengar garuhi uhi perkem perkemban bangan gan hukum hukum perbur perburuha uhan. n. Tahap industrialisasi yang menekankan pertumbuhan ekkonomi setinggitingginya akan mengarahkan hukum perburuhan untuk melindungi pemilik moda modal. l. Hal Hal ini ini bera berart rtii bahw bahwa a buru buruh h diko dikorb rban anka kan n demi demi pert pertum umbu buha han n ekonomi yang setinggi-tingginya. Di lain pihak pada tahap kesejahteraan foku fokus s
pemb pemban angu guna nan n
adal adalah ah
untu untuk k
memp memper erha hati tika kan n
kese keseja jaht hter eraa aan n
masya masyarak rakat at termas termasuk uk buruh. buruh. Tuntut Tuntutan an pemuli pemulihan han ekonom ekonomii dari dari krisis krisis multidimensional dan tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh berjalan bers bersam amaa aan. n. Kond Kondis isii ini ini akan akan memp mempen enga garu ruhi hi perk perkem emba bang ngan an huku hukum m perburuhan, sehingga akan terjadi tarik menarik kepentingan dari kedua belah pihak. Pengusah Pengusaha a akan berusaha untuk tetap mempertahank mempertahankan an Page 30 of 31
kete ketent ntua uan n
yang yang
meng mengat atur ur
Perj Perjan anji jian an
Kerj Kerja a
Waktu aktu
Tert Terten entu tu
dan dan
outsourcing, di lain pihak buruh akan berusaha agar ketentuan Perjanjian Kerj Kerja a Wakt Waktu u tert terten entu tu dan dan outsourcing dihapuska dihapuskan. n. Pengusah Pengusaha a akan berusaha menekan besarnya upah minimum, di lain pihak pekerja akan berusaha berusaha meningkat meningkatkan kan upah minimum. minimum. Pihak pemerintah pemerintah cenderung cenderung untu untuk k memi memiha hak k para para pela pelaku ku bisn bisnis is kare karena na Peme Pemeri rint ntah ah meng mengha hada dapi pi pers persoa oala lan n
baga bagaim iman ana a
meng mengat atas asii
masa masala lah h
mena menari rik k
inves investo torr
peng pengan angg ggur uran an..
dome domest stik ik/a /asi sing ng dan dan
Deng Dengan an demi demiki kian an tren tren
untu untuk k huku hukum m
perburuhan 2006 akan diarahkan keberpihakannya kepada pelaku bisnis bukan kepada pekerja/buruh semata-mata.
Secara Secara nyata nyata dapat dapat diketa diketahui hui bahwa bahwa perlin perlindun dungan gan terhad terhadap ap hak-h hak-hak ak buruh, baik di Indonesia maupun di Singapura, telah diatur dan dijamin oleh oleh unda undang ng-u -und ndan ang, g, bahk bahkan an di dala dalam m kons konsti titu tusi si.. Nam Namun, un, dala dalam m praktiknya, terdapat disparitas yang lebar antara teori yang tertulis dalam hukum perburuhan kedua negara dengan apa yang terjadi dalam praktik. Dengan Dengan kata lain, ketentuan ketentuan dalam undang-un undang-undang dang perburuhan perburuhan kedua negara tidak selalu sebangun dengan praktik yang terjadi di lapangan. Contoh nyata adalah praktik outsourcing di Indonesia dan penerapan ijin pemogokan bagi pekerja/buruh di Singapura. Ketimpangan-ketimpangan seperti seperti ini merupakan merupakan faktor-faktor faktor-faktor yang dapat menjadi menjadi perintang perintang bagi bagi terwujudnya good corporate governance yang justru sangat menjunjung tinggi transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas publik.
Page 31 of 31
