DAMPAK MEA TERHADAP PROFESI ADVOKAT
A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g Globalisasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat lagi dipungkiri
kehadirannya, sehingga yang paling tepat dilakukan bukanlah menghindarinya, melainkan memper mempersiap siapkan kan diri diri dengan dengan sebaik sebaik mungk mungkin in untuk untuk mendap mendapatka atkan n semaks semaksimal imal mungki mungkin n manfaat manfaat dari setiap peluang peluang yang diciptakan diciptakan oleh globalisasi globalisasi tersebut, tersebut, termasuk termasuk juga untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang sangat berpotensi menggerus kemandirian suatu negara negara yang yang berdau berdaulat. lat. Global Globalisas isasii ekonom ekonomii telah telah mening meningkat katkan kan interak interaksi si yang yang berbasi berbasiss nasional nasional menjadi berbasis berbasis internasional internasional yang otonom dan terlepas terlepas dari ikatan nasional. nasional. Pasar dan kegiat kegiatan an produk produksi si benarbenar-ben benar ar menjad menjadii bersifa bersifatt global global dan lebih lebih dikend dikendali alikan kan oleh oleh pelaku-pelaku bisnis transnasional. Kehadiran Kehadiran dan peran serta Indonesia Indonesia dalam perekonomian perekonomian global telah nyata sejak diratifikasinya hasil kesepakatan Putaran Uruguay, GA !""# melalui UU $o. !# ahun !""#, !""#, yang memberikan memberikan konsekuen konsekuensi si atas perkembanga perkembangan n hukum hukum ekonomi ekonomi Indonesia Indonesia yang tidak tidak bisa lagi lagi dilepa dilepaska skan n dari dari kesepa kesepakat katan an internasio internasional nal %collec %collective tive commitments commitments&& yang dilahirkan oleh '( sebagai salah satu lokomotif globalisasi perekonomian dunia tersebut. ! )alam ka*asan Asia engara, engara, Indonesia Indonesia merupakan merupakan salah satu pendiri pendiri A+A$ yang sangat berperan dalam me*ujudkan ka*asan A+A$ menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia melalu melaluii pengin penginteg tegrasi rasian an seluruh seluruh kekuat kekuatan an pasar pasar dan basis basis produk produksi si dari dari seluru seluruh h negara negara anggota anggota A+A$ A+A$ ke dalam suatu *ilayah ekonomi bersama yang disebut ASEAN Economic Community %asyarakat konomi A+A$&. )alam Piagam A+A$, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU $o. / ahun ahun 011/, 011/, asyarak asyarakat at kono konomi mi A+A$ A+A$ %A& %A& merupa merupakan kan salah salah satu satu pilar pilar dari dari asy asyara araka katt A+A$ +A$ %A+ %A+A$ A$ 2omm 2ommun unity ity&, &, dima dimana na dua dua pila pilarr lain lainny nyaa adal adalah ah ASEAN Political-Security Community dan Community dan ASEAN ASEAN Socio-Cultural Community Community.. +alah satu karakteristik A adalah menjadikan ka*asan A+A$ sebagai pasar tunggal % single % single market & dan tempat
!
3icardo 3icardo +imanjunta +imanjuntak, k, 4empers 4empersiapka iapkan n Ad5okat Ad5okat Indonesia Indonesia dalam menghada menghadapi pi A6, A6, http788***. hukumonline.com8berita8baca8lt99dd0ee0#fb1c8mempersiapkan-ad5o hukumonline.com8berita8baca8lt99dd0ee0#fb1c 8mempersiapkan-ad5okat-indonesia-dalamkat-indonesia-dalam-menghadapi-mea menghadapi-mea-br-broleh--dr-ricardo-sima oleh--drricardo-simanjuntak--sh--llm-a njuntak--sh--llm-an:iifcipn:iifcip-,, diakses tanggal 0 )esember 01!9.
0
berproduksi % production base&. Pembentukan A berkaitan erat dengan integrasi ekonomi dari !1 negara A+A$. 0 eningkatnya arus modal dan in5estasi asing, khususnya diantara pelaku-pelaku bisnis negara anggota A+A$, secara logis akan diikuti peningkatan kebutuhan jasa ad5okat atau konsultan hukum. Profesi ad5okat ini penting dalam memberikan arah dan nasehatnasehat hukum, termasuk pendampingan yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis internasional untuk dapat berakti5itas bisnis dengan benar dan terlindungi di Indonesia. )emikian
pula
sebaliknya,
ketika
pelaku
bisnis
Indonesia
memutuskan
untuk
mengembangkan ak5iti5as in5estasi dan produksi ke negara A+A$ lainnya. Pelaku bisnis Indonesia akan membutuhkan jasa dari ad5okat atau konsultan hukum yang memahami ketentuan-ketentuan hukum di negara A+A$ lainnya. Para ad5okat itu memberikan arah dan nasehat-nasehat hukum atau pendampingan agar pengusaha Indonesia dapat berbisnis dengan benar dan terlindungi di negara A+A$ lainnya. eningkatnya kebutuhan atas jasa ad5okat dalam *ilayah A telah mendorong ketertarikan dari para ad5okat atau kantor-kantor hukum, paling tidak dari masing-masing negara anggota A+A$, untuk berkompetisi merebut pasar pelayanan jasa hukum dalam pasar dan basis produksi A+A$ yang telah terintegrasi dalam A. )alam konteks Indonesia, hal tersebut tidak hanya membutuhkan kesiapan ad5okat Indonesia untuk berkompetisi dengan ad5okat asing dalam pasar pemberian jasa hukum di dalam *ilayah Indonesia, tetapi juga kemampuan ad5okat Indonesia untuk berkompetisi dalam pasar pelayanan jasa hukum di *ilayah A+A$ yang diyakini akan tumbuh sangat besar, *alaupun penuh dengan kompetisi. antangan profesi ad5okat semakin kompetitif dengan diberlakukannya A pada tanggal ! )esember 01!9 karena ad5okat Indonesia harus menghadapi persaingan dengan ad5okat asing untuk mena*arkan jasa profesinya. Kendala yang dihadapi oleh ad5okat Indonesia adalah masih kurang pengalaman secara internasional, kurang diikut-sertakan dalam hal-hal yang bersifat perjanjian internasional. ;al ini dikarenakan Pemerintah Indonesia cenderung memakai ad5okat asing. +elain itu ad5okat indonesia juga tidak ada jaringan. )engan adanya kendala tersebut maka akibatnya ad5okat indonesia cenderung berada di kandang. )engan memasuki era A pada akhir tahun 01!9, maka mau tidak mau ad5okat Indonesia harus siap dalam menghadapinya. emang saat ini jasa hukum belum terbuka, tetapi suatu saat pasti akan terbuka.
;ikmahanto =u*ana, 4A7 )iuntungkankah Indonesia> Kajian )alam Perspektif ;ukum Pedagangan Internasional6, akalah disampaikan sebagai (rasi Ilmiah dalam rangka )ies $atalis ?akultas ;ukum UI ke-"! di ?akultas ;ukum UI pada tanggal 0/ (ktober 01!9.
bidang-bidang tersebut pasti ada keterlibatan la*yering yang terkait dengan legal documentation dan perjanjian-perjanjian, yang akan memunculkan peranan ad5okat.
asyarakat konomi A+A$ %A& terhadap profesi ad5okat di Indonesia > C. Pemahasan !. Perkemangan Pr"#es$ A%&"kat %$ In"nes$a +ebelum membahas lebih lanjut tentang perkembangan profesi ad5okat di Indonesia,
Penulis memberikan sedikit ulasan tentang definisi8terminologi 6ad5okat6 sebagai berikut7 Kata 4ad5okat6 berasal dari bahasa latin 4ad5ocare6 yang artinya adalah membela. • enurut Undang-undang $o. !/ ahun 011 tentang Ad5okat, definisi ad5okat adalah • orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan •
yang memenuhi persyaratan, berdasarkan ketentuan Undang-undang Ad5okat. )alam Pasal ! butir ! KU;AP dinyatakan bah*a 4seorang penasehat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberikan bantuan hukum. )efinisi yang diberikan terhadap istilah ad5okat di Indonesia terus berkembang secara
cepat seiring dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Pada prakteknya ada pertentangan tentang terminologi 4pengacara6. Ada sekalangan praktisi yang beranggapan bah*a pengacara secara ekslusif adalah para pengacara praktek yang menangani kasus-kasus peradilan atau yang la:im dikenal dengan istilah pengacara litigasi8litigator. +edangkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut, maka terhadap mereka tidak dapat dikatakan masuk dalam kelompok pengacara, seperti halnya konsultan hukum. )ari beberapa definisi sebagaimana disebutkan diatas, definisi ad5okat sebagaimana ditentukan dalam UU $1. !/ ahun 011 merupakan pengertian dan istilah yang dianggap sangat lugas, demokratis dan aspiratif serta akomodatif. Pada masa pemerintahan kolonial
#
bambu % zaakwaarnemer &. ;al inilah sebagai a*al lahirnya ad5okat secara personal yang saat itu belum melembaga menjadi organisasi ad5okat atau lembaga advocatuur . enurut sejarah, ad5okat pertama di Indonesia adalah r.
Agus Riyanto, “Eksistensi Profesi Advokat Dalam Implementasi Jasa Hukum Dan Perandingan Dengan Advokat Asing Di Indonesia! Peranan "egara Dalam Pengaturan Profesi#, $%esis &2 'akultas Hukum (niversitas Indonesia, Depok 2))*+, al- 3./
Adnan 0uyung "asution, Bantuan Hukum di Indonesia, $Jakarta! 1P3E&, .2+,
al- 2/4
1egal Revie5, “Advokat Indonesia 0ersatu#, $Januari 2))4+, al- ./6.4-
*
7uda Pandu, Klien & Advokat Dalam Praktek , $Jakarta! Aadi, 2))/+, al- /4
8
Ibid-
9
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 0/ ayat %!& jo. Pasal 0 ayat %#& UU $o !/ ahun 011 tentang Ad5okat. '. Mas(arakat Ek"n"m$ ASEA) *MEA+
%A2&, dimana pertama kali dibentuk pada tahun 011. Pada K A+A$ ke -" di
bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara A+A$,
D
pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antar negara A+A$. 3iset terbaru dari (rganisasi Perburuhan )unia atau International Babor (rgani:ation %IB(& menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar.+elain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan D11 juta orang yang hidup di Asia enggara.Pada 01!9 mendatang, IB( merinci bah*a permintaan tenaga kerja profesional akan naik #! atau sekitar !# juta.+ementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 00 atau / juta, sementara tenaga kerja le5el rendah meningkat 0# atau !0 juta.$amun laporan ini memprediksi bah*a banyak perusahaan yang akan menemukan pega*ainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi. A dipandang berbagai pihak bisa menjadi peluang, tapi sekaligus juga ancaman bagi Indonesia. )engan jumlah penduduk dan ukuran ekonomi terbesar di ka*asan A+A$, Indonesia seharusnya mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan penonton. +ecara makro saja, jumlah penduduk A+A$ mencapai D11 juta, #1 persennya adalah penduduk Indonesia. Artinya peran Indonesia besar sekali. ?aktor penarik lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
E
masa depan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. (leh karena itu, setiap negara A+A$ harus mulai mempersiapkan diri dengan konsep ini. ,. Dam-ak MEA Terha%a- Pr"#es$ A%&"kat %$ In%"nes$a )engan keikutsertaan Indonesia dalam asyarakat konomi A+A$ %A& yang
akan berlaku pada akhir ahun 01!9, maka mau tidak mau Indonesia harus siap berkompetisi dengan negara-negara A+A$ lainnya untuk menghadapi perdagangan bebas atas masuknya barang dan jasa dari negara A+A$ lain. $amun secara keseluruhan sektor jasa % services& belum ditetapkan secara pasti kapan mulai berlakunya. )alam bidang jasa yang terkait dengan tenaga kerja profesional, baru arsitek dan insinyur yang sudah merupakan registered professional . +edangkan untuk sektor jasa hukum % legal services& sebagai salah satu jasa yang termasuk sektor professional services sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara negara anggota untuk memberlakukannya. 3uang lingkup tenaga kerja profesional A+A$ secara singkat diatur pada A+A$ Movement on Natural Persons %HM)PH& Agreement yang ditandatangani oleh A+A$ conomic inisters di sela penyelenggaraan K ke-0! A+A$ pada tahun 01!0. ujuan dari perjanjian $P adalah untuk memberikan kemudahan dan transparansi prosedur aplikasi i:in tinggal sementara bagi tenaga profesional di ka*asan. +elain itu, $P juga dimaksudkan untuk melindungi angkatan kerja dan pekerja domestik di setiap negara A+A$ melalui pengaturan yang jelas bagi tenaga kerja profesional lintas batas. =adi $P Agreement tidak mengatur arus manusia, melainkan mengenai in5estasi yang mendatangkan tenaga kerja profesional. Perjanjian $P hanya mengatur pergerakan tenaga kerja profesiona ldengan kategori sebagai berikut7 a. usiness !isitor yaitu pega*ai dan8atau *akil dari satu perusahaan di negara A+A$ yang melakukan kunjungan dalam rangka negosiasi perjanjian bisnis serta in5estasi dan tidak dii:inkan melakukan transaksi dagang selama kunjungan. b. Contractual Service Supplier yaitu natural person yang merupakan pega*ai dari suatu perusahaan di negara A+A$ melaksanakan suplai jasa kepada perusahaan di negara A+A$ lainnya berdasarkan kontrak diantara kedua perusahaan tersebut. +uplai jasa yang dilakukan bersifat sementara. c. "ntra Corporate #ransferee yaitu natural person yang merupakan pega*ai dari suatu perusahaan di negara A+A$ dan dipekerjakan sementara untuk melakukan suplai jasa pada in5estasi perusahaan tersebut di negara A+A$ lainnya. )alam perjanjian pasal butir e juga dijelaskan bah*a untuk kategori "ntra Corporate #ransferee, tingkat
/
jabatan8posisi natural person yang dapat menikmati fasilitas A+A$ $P Agreement adalah jabatan8posisi eecuti5e, manager dan specialist. d. Kategori natural person untuk temporary entry dan temporary stay lainnya yang dikomitmenkan lebih lanjut sesuai +chedule of 2ommitments dari masing-masing A+. Apabila dilihat dari cara penyedian di sektor jasa, maka perdagangan bebas di sektor jasa termasuk jasa hukum, dapat dilakukan dengan cara7 a. Croos border supply yaitu penyediaan jasa yang dilakukan dari *ilayah satu negara anggota ke *ilayah anggota negara lainnyaF b. Consumption abroad yaitu penyediaan jasa yang dilakukan dalam *ilayah satu negara anggota kepada konsumen dari negara anggota lainnyaF c. Commercial presence yaitu penyedian jasa yang dilakukan oleh satu negara anggota melalui kehadirannya di negara anggota lainnyaF d. Presence of natural person yaitu penyediaan jasa yang dilakukan oleh satu negara anggota mealui kehadiran personal di negara anggota lainnyaF / )ari keempat cara penyediaan jasa yang terkait dengan sektor jasa hukum, maka hal yang harus diperhatikan adalah cara penyediaan jasa Commercial presence dan Presence of natural person karena hal tersebut dapat mengancam pangsa pasar ad5okat Indonesia, sehingga dibutuhkan kesiapan para Ad5okat Indonesia untuk mampu bersaing secara langsung dengan ad5okat asing. +aat ini keberadaan ad5okat asing di Indonesia, pada umumnya dipandang sebagai suatu asset yang harus tersedia di Kantor Ad5okat Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang kian global dan kompleks. )isamping itu mengingat dalam praktek sehari-hari yang dihadapi oleh Kantor Ad5okat, bukan hanya klien yang berasal dari dalam negeri tapi juga klien yang berasal dari luar negeri yang mempunyai kepentingan hukum dalam berin5estasi di Indonesia. )engan adanya Ad5okat Asing pada Kantor Ad5okat setidak-tidaknya akan dapat memjembatani kepentingan klien asing dengan system hukum maupun kebijakan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Ad5okat Asing di Indonesia diatur dalam Pasal 0 UU $o. !/ ahun 011 tentang Ad5okat yang menentukan sebagai berikut7 %!& Ad5okat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan8atau membuka kantor jasa hukum atau per*akilannya di Indonesia. %0& Kantor Ad5okat dapat mempekerjakan ad5okat asing sebagai karya*an atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas i:in Pemerintah dengan rekomendasi (rganisasi Ad5okat.
Ratna5ati 9id:aya, “Pokok6pokok Pikiran ;enyongsong Era
"
%& Ad5okat asing *ajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu *aktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. %#& Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan ad5okat asing serta ke*ajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan enteri. emperhatikan rumusan Pasal 0 tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut7 status ad5okat asing yang bekerja pada Kantor Ad5okat Indonesia berstatus sebagai karya*an, Ad5okat asing dilarang untuk beracara di dalam lembaga peradilan, dan adanya ke*ajiban bagi ad5okat asing untuk memberikan jasa hukum secara 2uma-2uma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. )alam bidang non litigasi, Ad5okat Asing dapat memberikan nasehat atau konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum s*asta lainnya dalam rangka pembuatan kontrak kerja sama, pembuatan perencanaan dan analisa kontrak, legal opinion ataupun legal audit. Pada umumnya, Ad5okat Asing memberikan nasehat atau konsultasi untuk membantu menjembatani klien internasional yang mempunyai kepentingan hukum di Indonesia, antara lain dapat berupa penanganan kontrak-kontrak tertentu dan permasalahan hukum yang bersifat inernasional.
!1
!. Pemberian nasehat ataupun bantuan hukum terhadap pelaku usaha %in5estor asing& dapat dilakukan pada pemberian jasa hukum yang bersifat sementara, sehingga ad5okat ataupun konsultan hukum asing dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di Indonesia tanpa harus menetap di Indonesia. )engan kalimat lain, ad5okat ataupun la*yer asing tersebut, datang ke Indonesia pagi hari dan sore ataupun keesokan harinya telah kembali lagi ke negaranya. Praktek seperti ini akan sangat sulit dikenali, kecuali ada pihak yang secara sengaja melaporkan tindakan pemberian jasa hukum oleh ad5okat asing yang telah melanggar ketentuan Pasal 0 UU. Ad5okat tersebut. 0. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengakibatkan hampir tidak adanya lagi jarak diantara *ilayah, sehingga pemberian jasa hukum oleh la*yer asing dapat dilakukan melalui pengunaan alat telekomunikasi yang cangging, misalnya rapat secara on line, ataupun dengan teknologi skype. . Pengertian dari tidak dapat ber praktek secara langsung, dan tidak dapat membuka per*akilan di Indonesia bagi ad5okat ataupun la*yer asing, sangat kabur maknanya bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang telah lama hadir di Indonesia, dimana kolaborasi dari la*yer-la*yer asing dengan kantor-kantor hukum Indonesia hanya terlihat seakan-akan merupakan hubungan pemberi kerja dengan pekerja ataupun tenaga ahli %employers dengan employees ataupun foreign legal epert& akan tetapi HterciumH sebagai hubungan partnership, bahkan ada yang telah secara terang-terangan menggunakan kata Hin association *ith.H Proses perkembangan hukum dari suatu negara akan sangat sulit terlepas dari komitmen-komitmen internasional yang telah disepakatinya. )alam hubungannya dengan pelaksanaan A, perkembangan komitmen dari !1 kepala negara anggota A+A$ akan sangat menentukan perkembangan hukum selanjutnya dari masing-masing negara anggota A+A$ tersebut, termasuk pada target pelaksanaan liberalisasi profesi dan jasa hukum di A+A$. )engan pengertian lain, dengan persetujuan Indonesia terhadap A+A$ Jision 0101, dan juga the A+A$
!!
;al-hal tersebut di atas memberikan suatu pemahaman bah*a, cepat atau lambat akan terjadi liberalisasi pemberian jasa hukum dan akti5itas ad5okat di A. +ehingga, menyadari hal tersebut, ad5okat-ad5okat Indonesia haruslah tidak lagi terperangkap pada suatu kekha*atiran-kekha*atiran dari akan semakin bebasnya ad5okat asing berakti5itas di Indonesia, akan tetapi suka atau tidak suka, harus telah memutar haluan berfikir dan arah 5isi pada suatu langkah aksi, yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi pasar A+A$ yang akan dimulai pada tanggal ! )esember 01!9 ini, agar dapat bersaing secara kualitas dan ataupun bekerjasama secara setara dengan ad5okat-ad5okat asing dalam memberikan jasa hukum pada akti5itas-akti5itas komersial yang semakin shopisticated dan detail serta semakin memiliki rorelasi ataupun aspek internasional, tidak saja dalam *ilayah 3epublik Indonesia, akan tetapi pada *ilayah A+A$. Peluang pada ad5okat-ad5okat Indonesia untuk dapat berpraktek dan memberikan jasa hukum di masing-masing dari !1 negara anggota A+A$ %dan juga negara-negara mitra strategic lainnya& sebenarnya akan menumbuhkembangkan *ilayah pelayanan dan hubungan dari ad5okat-ad5okat Indonesia pada le5el global dan juga pelaku-pelaku pasar dan in5estor serta pemilik-pemilik modal global % first source of clients&, termasuk juga perolehan income dari pasar A+A$ yang begitu besar . entunya, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi bahasa Inggris yang menjadi syarat dasar dari pembangunan kemampuan dan kesiapan tersebut, masih merupakan Hbarang me*ahH bagi kebanyakan ad5okat di Indonesia. Akan tetapi, istilah mempersiapkan diri, tentunya termasuk pada tekad untuk memiliki kemampuan pada penguasaan minimal bahasa dunia tersebut, termasuk pada mempersiapkan generasi-generasi ad5okat melalui kurikulum-kurikulum yang dipersiapkan secara sungguhsungguh oleh uni5ersitas-uni5ersitas di Indonesia. Peran dari ad5okat akan semakin penting dan semakin tidak terpisahkan dari seluruh proses dan perkembangan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari liberalisasi arus modal, barang, in5estansi, tenaga kerja terdidik di A. Internasionalisasi akti5itas bisnis akan diikuti oleh internasionalisasi aspek hukum dari akti5itas berbisnis tersebut yang tentu saja akan membutuhkan kesiapan dari ad5okat-ad5okat dari masing-masing negara anggota A+A$ untuk menja*abnya. Bangkah dan target liberalisasi telah disepakati dalam the )eclaration on the A+A$ conomic 2ommunity
!0
%&'(.H menggambarkan bah*a free movement of services akan semakin tidak dapat dihindarkan untuk meliputi free movement of legal services and advocates profession, mengingat sifat internasional yang melekat pada the A+A$ single market and production base yang merupakan penyatuan dari sepuluh *ilayah, rakyat, potensi pasar dan komsumsi dari !1 negara anggota A+A$. eningkatnya akti5itas bisnis dalam *ilayah A+A$ tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap jasa ad5okat ataupun konsultan hukum yang mendorong ketertarikan dari para ad5okat ataupun kantor-kantor hukum, paling tidak dari masing-masing negara anggota A+A$ untuk berakti5itas secara transnasional dalam berkompetisi merebut peluang-peluang pemberian jasa pelayanan hukum di *ilayah A+A$ sehingga pasti akan menuntut realisasi dari free movement of legal services and lawyers profession.
!
dalam tingkat lokal, akan tetapi juga untuk tingkat regional A+A$. =adi kata kunci dalam hal ini, adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan jasa hukum, sehingga bisa memanfaatkan peluang yang demikian terbuka di era A. Peningkatan kualitas merupakan syarat mutlak bagi Ad5okat Indonesia agar mereka siap menghadapi persaingan global. Ad5okat Indonesia yang tidak berkualitas akan ke*alahan bersaing dengan Ad5okat dari negara-negara A+A$ lainnya. Peningkatan kualitas Ad5okat perlu dilakukan tidak hanya untuk menghadapi persaingan global, akan tetapi peningkatan kualitas juga diperlukan untuk membuka akses keadilan yang lebih luas bagi masarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jasa hukum bagi Ad5okat Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengikuti jenjang pendidikan formal tingkat lanjut terhadap lusahan berija:ah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum misalnya mengikuti pendidikan lanjut baik jenjang magister maupun doktor. Atau mengikuti pelatihan atau seminar baik yang diselenggarakan oleh (rganisasi profesi maupun oleh lembaga lain, misalnya Perguruan inggi ;ukum. odel lain yang dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan kantor hukum %la* firm& asing. ampaknya upaya yang terakhir ini, sudah mulai dilakukan oleh berbagai kantor hukum di Indonesia maupun kantor hukum asing yang berkeinginan untuk membuka kantor hukum di Indonesia. Ada pun pertimbangan yang diakukan oleh kantor hukum di Indonesia untuk mengadakan kerjasama bisa ber5ariasi. +ebagai contoh dapat dikemukan di sini, dalam rangka menghadapi asyarakat konomi Asean %A&, firma hukum Assegaf ;am:ah Partners %A;P& bergabung ke dalam jaringan 3ajah ann Asia, penyedia jasa bantuan hukum terbesar di Asia enggara. )engan dibukanya kran libralisasi perdagangan barang dan jasa di ka*asan A+A$ dengan *ujud pasar tunggal A+A$ Indonesia akan tergilas, jika cara pandang ini yang dijadikan acuan barangkali bisa jadi akan tergilas. +ikap pesimistis dalam menghadapi asyarakat konomi A+A$ harus dibuang jauh-jauh oleh semua pelaku usaha di Indonesia. Pasalnya, kemampuan dan kualitas yang dimiliki Indonesia tak kalah dengan sembilan negara A+A$ yang bakal bersaing di A. =adi jangan panik menghadapi A, semua masyarakat Indonesia harus optimis dengan kemampuan dan kualitas sendiri dalam menghadapi A. D. Penutu
asyarakat konomi A+A$ %A& pada akhir tahun 01!9 belum memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Profesi Ad5okat di Indonesia karena untuk sektor jasa hukum
!#
%legal services& sebagai salah satu jasa yang termasuk sektor professional services sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara negara anggota untuk memberlakukannya. $amun dengan masuknya Indonesia dalam era A, maka mau tidak mau ad5okat Indonesia harus siap dalam menghadapinya. Perdagangan jasa hukum %legal service& tidak akan mudah dilaksanakan sesuai dengan agenda aksi A+A$ conomic 2ommunity. asalah kualifikasi, standarisasi dan lisensi menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan. (leh karena itu diperlukan adanya Mutual )ecognition Agreement %perjanjian pengakuan bersama& di antara negara anggota A+A$ yang dimotori oleh pemerintah melalui pendidikan tinggi dengan asosiasi ad5okat serta dibutuhkan blueprint yang jelas untuk mempersiapkan daya saing ad5okat Indonesia. antangan profesi ad5okat semakin kompetitif dengan diberlakukannya A karena ad5okat Indonesia harus menghadapi persaingan dengan ad5okat asing untuk mena*arkan jasa profesinya. emang saat ini jasa hukum belum terbuka, tetapi suatu saat pasti akan terbuka. Untuk bidang-bidang yang sudah terbuka pasti ada keterlibatan lawyering yang terkait dengan legal documentation dan perjanjian-perjanjian, yang akan memunculkan peranan ad5okat. )engan adanya asyarakat konomi A+A$, maka pasar bisnis di Indonesia akan menjadi semakin luas, dan kesempatan Ad5okat Indonesia untuk merebut pasar tersebut sangat terbuka lebar.
