DAFTAR JUDUL CONTOH-CONTOH SKRIPSI HUKUM PERDATA
KODE – 020GM
Untuk mendapatkan daftar koleksi yang lain, anda bisa menggunakan link sebagai berikut: 1. Link [ Link [ http://idtesis.com/contoh-skripsi/ ] untuk koleksi SKRIPSI 2. Link [ Link [ http://idtesis.com/contoh-tesis/ ]
untuk koleksi TESIS
Kontak kami untuk pertanyaan, Email : idtesis.gmail.com idtesis.gmail.com YM : cs_idtesis HP : 0817-9448-173 [jam [jam kerja]
www.id www. idtesis.com tesis.com
PERDATA
1.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DESAIN INDUSTRI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN CURANG,. 2002
2.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN HAK PATEN PEMEGANG HAK LISENSI PATEN DAN PERMASALAHANNYA,. 1993
3.
PELAKSANAAN PATEN DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK., 1992
4.
PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
ANAK
HASIL
PERKAWINAN
CAMPURAN DI KOTA YOGYAKARTA., 2009 5.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMERINTAH., 1998
6.
SISTEM
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
SEBAGAI
UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KLATEN., 2006 7.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG MINYAK PELUMAS PRODUK PERTAMINA DI JAWA TENGAH., 1987
8.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DALAM HAL TERJADINYA PEMALSUAN MEREK., 2000
9.
PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN SISTEM SELF ASSEMENT DI KOTA MAGELANG. (STUDI UU NO 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)., 2003
10.
PERANAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH DALAM UPAYA PENATAAN KOTA DI KAWASAN PUSAT KOTA PURWOKERTO., 2004
11.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN. SUATU TINJAUAN HUKUM PERDATA DI YLKI JAKARTA., 1993
12.
TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM MEMBANTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN
(TINJAUAN
YURIDIS
PERLINDUNGAN
www.idtesis.com
HAK
CIPTA
PENGARANG PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN TIGA SERANGKAI SURAKARTA)., 2007 13.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK-PRODUKPRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN DI KABUPATEN SLEMAN (1998)
14.
PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERDA MENURUT UU NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PEMDA. 2005
15.
STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PN KARANGAYAR.. 2007
16.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAKAN KEKERASAN., 2003
17.
TINJUAN
YURIDIS
KEBUDAYAAN
TENTANG
INDONESIA
KE
PELAKSANAAN NEGARA
PERJANJIAN
BELANDA
MISI
DI
KERATON
DENGAN
NASABAH
KASUNANAN SURAKARTA., 2005 18.
PELAKSANAAN
PERJANJIAN
ANTARA
BANK
MENGENAI SIMPANAN DALAM BENTUK VALAS DI BRI CABANG TEMANGGUNG., 2005 19.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KANTIN KAPAL DI KAPAL FERRY PENYEBERANGAN BAKAHENI-MERAK., 2005
20.
ANALISIS YURIDIS KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
TERHADAP
HUBUNGAN
DOKTER-PASIEN., 2004 21.
KAJIAN
YURIDIS
TENTANG
PERANAN
KANTOR
PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN, PENATAAN, DAN PENERTIBAN KAKI LIMA DI SURAKARTA., 2005 22.
TINJAUAN
YURIDIS
KEDUDUKAN
MAKELAR
DALAM
PERJANJIAN
PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT., 2002 23.
PERANAN DISPAR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA UNTUK MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG., 1998
24.
PELAKSANAAN UU NO. 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN PADA DISPERINDAG SURAKARTA DI CV. RIZKI MANDIRI.., 2004 www.idtesis.com
25.
PELAKSANAAN
ASAS
SUBROGASI
DALAM
ASURANSI
MOBIL
PT.
ASURANSI JASINDO YOGYAKARTA., 2003 26.
PENGARUH
PAJAK
DAERAH
DALAM
PENINGKATAN
PENDAPATAN
DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA., 1990 27.
PERANAN HIMPUNAN KEGIATAN SPELEOLOGI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN KARST PEGUNUNGAN SERIBU DIY., 2000
28.
ASPEK DAN PEMBERIAN KREDIT INVESTASI KECIL BAGI PENGUSAHA EKONOMI LEMAH OLEH BRI PUSAT., 1988
29.
PELAKSANAAN KUK DENGAN JEMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BRI CABANG BANTUL DI KABUPATEN BANTUL.,
30.
TRANSAKSI
DERIVATIF
VALAS
SEBAGAI
INSTRUMEN
FOREIGN
EXCHANGE TRANSACTION DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA (SUATU STUDI KASUS DALAM PERKARA DERIVATIF PT. BANK NIAGA)., 2000 31.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT BANTUL., 1995
32.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTA POS PADA PT. POS INDONESIA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA., 1999
33.
EKSEKUSI
TERHADAP
TAGIHAN
PULSA
SAMBUNGAN
TELEPON
SELULER., 2001 34.
PELAKSANAAN PHK DI PERUSAHAAN ROTI LATANSA SURAKARTA (TELAAH
UU
NOMOR
2
TAHUN
2004
TENTANG
PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRI)., 2006 35.
STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI DI KABUPATEN SRAGEN.
36.
PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR PENGANGKUTAN BARANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT. KAI., 2000
37.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN KREDIT ANTARA PUSAT KOPERASI PRI DENGAN PRIMER KOPERASI PRI DI KABUPATEN SRAGEN., 2002
38.
PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT SWASTASA MENURUT UU NO.23 TAHUN 1992 DI YOGYAKARTA., 2002 www.idtesis.com
39.
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PEKARANGAN KARENA JUAL BELI DENGAN BERLAKUNYA PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG.,1996
40.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG NOTARIS SEBAGAI PENUNJANG PASAR MODAL., 2003
41.
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KULONPROGO., 2001
42.
PERANAN BUPATI KEPALA DATI II DALAM RANGKA PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DATI II KULONPROGO., 1997
43.
PELAKSANAAN
PERJANJIAN
PENITIPAN
BARANG
PADA
HOTEL
BERBINTANG DI DIY., 1999 44.
PELAKSANAAN
PERJANJIAN
WASANTAANET
DENGAN
BERLANGGANAN PELANGGAN
INTERNET
INTERNET
DI
ANTARA KODYA
YOGYAKARTA., 2000 45.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASANGAN USIA SUBUR MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1992 DALAM MEMILIH KONTRASEPSI MANTAP DI DESA WONOSEGORO BOYOLALI., 2007
46.
PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA DI DIY., 1996
47.
PELAKSANAAN PENANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN LEASING DI DKI JAKARTA.,
48.
PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN PT. MERPATI., AIRLINES., 1996.
49.
PELAKSANAAN
PERJANJIAN
KERJA
ANTARA
PEKERJA
DENGAN
CHEVRON INDONESIA COMPANY., 2009. 50.
AKIBAT WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI SUMBER BARU NIAGA YOGYAKARTA., 1999.
51.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV. MONACAU DENGAN PERTAMINA UP II DUMAI RIAU., 2003.
52.
KOSONG
www.idtesis.com
53.
PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TKW DITINJAU DARI PASAL 13 UU NO. 12 TAHUN 1984 DI PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG PADI MALANG., 1997.
54.
UKURAN PEMAHARAN BENDA-BENDA BERNILAI MAGIS., 2004
55.
KOSONG
56.
PEMBATASAN TRANSAKSI SWAP DI PASAR UANG INDONESIA., 2002
57.
PEMBANGKITAN HARTA WARISAN MEURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA., 2001
58.
KOSONG
59.
PERLINDUNGAN HUKUM TKW SEBAGAI PRAMUNIAGA DI KOTA MADYA YOGYAKARTA., 1996.
60.
KEDUDUKAN
ANAK
DALAM
KANDUNGAN
APABILA
TERJADI
PERCERAIAN DALAM HAL PEWARISAN DI TINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA BENDEM JEMBRANA BALI., 2003. 61.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI PROP. JAWA TENGAH., 1998.
62.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMKOT YOGYAKARTA., 2001.
63.
TUNTUTAN
GANTI
PENYELESAIANNYA
RUGI
ATAS
DALAM
PENYALAHGUNAAN
PRAKTEK
DI
HAK
PENGADILAN
DAN
TINGGI
SEMARANG., 1991. 64.
KOSONG
65.
PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PN YOGYAKARTA DAN BANTUL., 2004
66.
KOSONG
67.
KOSONG
68.
PERTANGGUNGJAWABAN KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTORING DALAM
PENGALIHAN
PIUTANG
PEDAGANG
TERHADAP
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MENGEMBALIKAN KREDIT., 2003.
www.idtesis.com
69.
KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH
YANG
DIPISAHKAN
DALAM
MEWUJUDKAN
OTONOMI DAERAH DI DIY., 2004 70.
KOSONG
71.
KOSONG
72.
KOSONG
73.
KOSONG
74.
KOSONG
75.
KOSONG
76.
KOSONG
77.
KOSONG
78.
KOSONG
79.
PELAKSANAAN PP NO. 10 TAHUN 1983.JUNCTO PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PNS DI KODYA YOGYAKARTA., 1994.
80.
KOSONG
81.
PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHAIB DI PN AGAMA MALANG.,
82.
NPWP SEBAGAI SYARAT PEMBUKAAN REKENING KORAN DI DIY., (TINJAUAN YURIDIS)., 1996
83.
KOSONG
84.
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
PEMUTIHAN
PAJAK
KENDARAAN
BERMOTOR DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI DIY., 2001 85.
PELAKSANAAN PENANGANAN KREDIT MACET OLEH BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DI KANTOR PPPN PALANGKARAYA., 1997.
86.
TINJAUAN YURIDIS MASALAH IJIN CERAI BAGI SEORANG PNS DI PENGADILAN AGAMA MALANG., 1993.
87.
SISTEM
PENGAWASAN
DAN
PENEGAKAN
HUKUM
DALAM
PEMUNGUTAN JASA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA., 1998.
www.idtesis.com
88.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA., 1994
89.
KOSONG
90.
KOSONG
91.
HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN
SUATU
PUTUSAN
YANG
TELAH
MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP DI PN MALANG., 1997. 92.
PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BANYUMAS., 1996.
93.
KOSONG
94.
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT KEGAGALAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI DI KOTA YOGYAKATTA.,
95.
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAD DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA., 2001
96.
KOSONG
97.
KOSONG
98.
PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
HAK
ATAS
MEREK
ATAS
PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI DOMAIN NAME MELAWAN HUKUM., 2004 99.
KOSONG
100.
KOSONG
101.
KOSONG
102.
KOSONG
103.
KOSONG
104.
KOSONG
105.
KOSONG
106.
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RS DAN RSS DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NO 10 TAHUN 1998 DI KECEMATAN GAMPING SLEMAN., 2000 www.idtesis.com
107.
STUDI
TANAH-TANAH
TERLANTAR
DI
KOTAMADYA
DATI
II
SEMARANG., 1999 108.
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN SLEMAN., 2002
109.
ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMDA DIY DALAM MENINGKATKAN APBD MELALUI PERUSAHAAN DAERAH., 2003.
110.
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BAJA BENGKEL LAS NGABEAN DI BANTUL MELALUI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI ASIH JAYA., 2001.
111.
JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DENGAN SISTEM TUNAI BERTAHAP PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA., 2000
112.
TANGGUNGJAWAB
DIREKSI
DALAM
PENDAFTARAN
DAN
PENGUMUMAN PT. PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA., 2000 113.
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK MANDIRI YOGYAKARTA. (STUDI PENELITIAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT.BANK MANDIRI CABANG DIPONEGORO)., 2002
114.
PELAKSANAAN
TAKAFUL
KENDARAAN
BERMOTOR
PADA
PT.
ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG SEMARANG., 2002 115.
JAMINAN
DALAM
PERJANJIAN
PEMBORONGAN
BANGUNAN
PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA PADA PT. SURADI., 2001. 116.
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SEWA PADA BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO YOGYAKARTA., 2003.
www.idtesis.com
