Kumpulan Judul Skripsi Hukum Pidana

Kumpulan Judul Skripsi Hukum Pidana (PART 18) 1. Analisis studi kasus Nenek Minah dalam tinjauan pembuktian penerapan hukum positivistic dan  prinsip kemanusiaan 2.

Analisis kedudukan testimony Antasari Azhar sebagai testomoni de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah

3. Pertanggungjawaban orang tua yang menjual anak dalam kandungannya dengan alas an ekonomi dan demi kesejahteraan anak  4. Pertanggungjawaban pergantian jenis kelamin pada akta otentik akibat transgender yang dialami seseorang (Studi kasus Alterina) 5.

Penundaan eksekusi dengan alas an perkara lain yang saling berkaitan dan putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap

6.

Upaya hukum terpidana dan tanggungjawab penyidik polri dalam hal terjadi error in persona (salah tangkap)

7.

Penilaian judex jurist terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara korupsi

8.

Kajian terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam doktrin dan praktik hukum acara pidana di Indonesia

9. Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kejaksaan RI dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi 10. Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang memutus bersalah dalam perkara  pidana anak yang karena kelalaian dalam permainan sarung dan menyebabkan meninggal dunia 11. Tinjauan yuridis Transfer Piercing dihubungkan dengan UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Skripsi Hukum Pidana (PART 17) 1.

Kedudukan testimony oleh ketua KPK non-aktif Antasri Azhar sebagai bentuk testimonium de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya tindak   penyelidikan perkara dugaan gratifikasi

2. Sketsa wajah sebagai bukti dapalm perkara pidana 3. Gratifikasi sebagai salah satu delik tindak p idana dalam perspektif hukum pidana 4.

Pertanggungjawaban penjamin dalam hal penanggulangan penahanan yang tersangkanya melarikan diri

5. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya 6.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyerahan putusan oleh pengadilan terhadap hak asasi terdakwa

7.

Pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU No. 25 tahun 2003 tentang pemberantasan  pidana Money Laundring

8.

Penggunaan barang bukti dalam menetukan kualifikasi pengedar atau pemakai pada tindak   pidana narkotika dihubungkan dengan UU No.22 tahun 2007

9.

Ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak terpidana atas error in persona (studi kasus Devia Eko Priyanto)

10. Pertanngungjawaban pidana terhadap tenaga farmasi yang karena kelalaiannya dalam pelayanan dan pengelolaan obat di apotek yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

Kumpulan Skripsi Hukum (PART 16) 1. Tumpang tindih wewenang KPK dan Polri dalam mengusut dugaan korupsi 2. Judi anak di Tangerang sebagai pidana perjudian

3. Tindak pidana pornografi melalui media seluler Handphone 4. Tindak pidana terorisme di dalam dunia maya (cyber terrorism) 5. Penerapan sanksi pidana minimal khusus dalam tindak pidana NAPZA 6.

Keterkaitan antara asas tiada tindak pidana tanpa kesalahan dengan Vicarious Liability dalam  pertanggungjawabn korporasi

7. Diskresi polri dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana NAPZA 8. Tindak pidana pencurian dalam massively multiplayer online Roce Playing Game (RPG) 9. Pemanfaatan tes DNA dan Genetic Finger Printing oleh kepolisian untuk idntifikasi pelaku dan korban serta realisasinya sebagai expert witness dalam pembuktian perkara terorisme 10. Implementasi wewenang Mahkamah Agung untuk menemukan hukum sebagai perwujudan asas   judge make law dan urgensinya untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi BLBI

Kumpulan Skripsi Hukum Pidana (PART 15) 1. Anasisi hukum mengenai noodwer sebagai alas an peniadaan pidana yang sah 2. Pidana pengrusakan rumah ibadah 3. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri terhadap anaknya 4. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 5.

Tinjauan yuridis terhadap Badan Analisis Rekonstruksi sebagai alat bukti dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah

6. Analisis yuridis terhadap tindak pidana tera sebagai tindak pidana di bidang meteorology 7.

Tinjauan yuridis penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi criminal

8.

Tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridisnya terhadap kekuatan alat bukti

9. Tinjauan yuridis kasus penghentian penyidikan atas kasus BLBI oleh Jaksa Agung (Studi kasus  putusan bebas Syahril) 10. Pelanggaran Miranda Rules dalam praktik peradilan pidana

Skripsi Hukum Pidana (PART 14) 1. Perlindugan terhadap saksi, tersangka dan pelapor dalam tindak pidana korupsi 2.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma dalam perkara pidana sebagai realisasi dalam pasal 18 ayat 4 UU HAM

3. Tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintahan melalui metode penunjukan langsung 4. Efek jera penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalulintas di kota Bekasi 5. Perlindungan hukum terhadap anak yang diperdagangkan untuk tujuan pekerja seks ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana orang 6. Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan 7.

Ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan (Kasus Ober Hilaris Manurung)

8.

Website sebagai media propaganda dalam tindak pidana cyber terrorism (analisis kasus Anshar.net)

9. Mutilasi dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana 10. Pengaruh minuman keras terhadap manusia dalam hubungannya dengan kemampuan  bertanggungjawab dalam hukum pidana

Kumpulan Judul Skripsi Hukum Pidana (PART 13) 1.

Kewenangan pakar telematika dalam mengungkapkan fakta ke public dihubungkan dengan hak  terdakwa dan kedudukan saksi ahli

2.

Analisis yuridis terhadap kasus penjebolan system progam (unlocking system) pada telepon seluler CDMA

3. Upaya hukum terpidana dan tanggungjawab penyidik polri dalam hal terjadi salah tangkap atau error in persona berdasarkan system acara pidana 4. Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas 5. Pencemaran nama baik melalui media internet (kasus Prita Mulyasari) 6.

Fungsi tes DNA dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana terorisme yang bunuh diri dengan bom

7. Penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap pers 8. Kekuatan pembuktian alat bukti SMS dalam tindak pidana penipuan 9. Proses pembuktian dalam hal penipuan melalui dunia maya 10. Legalitas abortus bagi korban perkosaan

Skripsi Hukum Pidana (PART 12) 1. Euthanasia dikaitkan dengan HAM 2. Landasan hukum Contemp of Court di Indonesia dan permasalahan implementasinya 3.

Benturan asas unus testis nullus testis terhadap ketentuan kehadiran saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa

4. Peran hakim pengawas dan pengamat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana anak 

5.

Tinjauan yuridis terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi

6.

Tinjauan yuridsi terhadap aspek hukum laporan intelijen sebagai alat bukti dalam perkara terorisme

7. Landasan teoritis tentang Kekerasan Dalam Ru mah Tangga (KDRT) 8. Persetujuan tindakan medic (Informed Consent) dalam hukum pidana 9.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia ditinjau dari UU  No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

10. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban dari pelaku KDRT ditinjau dari UU Perlindungan Saksi dan Korban

Judul Skripsi Hukum (PART 11) 1. Tinjauan yuridis terhadap Lembaga Paksa Badan (Bijzeling) berdasarkan UU No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa ditinjau dari aspek hukum pidana 2.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dihubungkan dengan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001

3. Pidana Anak  4. Press Release dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik  5.

Kewenangan KPK dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengidikasi adanya tindak pidana korupsi

6.

Temporary Insanity dihubungkan dengan pasal 44 KUHP tentang pertanggungjawaban pidana yang hanya mencakup pelaku tindak pidana yang mengalami sakit jiwa secara permanen

7. Perlindungan hukum bagi subjek penelitian dalam penelitian kedokteran

8. Analisis yuridis terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tersangka dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan HAM 9. Pemberitaan pers dan perlindungan terhadap korban tindak pidana 10. Mutilasi dalam KUHP

Skripsi Hukum (PART 10) 1.

Analisis yuridis putusan pengadilan HAM yang tidak sesuai dengan syarat pidana minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No.26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM

2.

Analisis yuridis penerapan peradilan sederhana dan biaya ringan dan tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relative pengadilan

3.

Analisis terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidikan pada tindak pidana system budidaya tanaman

4.

Analisis yuridis keterlambatan penyerahan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang  berakibat pada keterlambatan pembebasan narapidana

5. Analisis yuridis pencabutan keterangan saksi dalam proses perad ilan pidana 6.

Kebijakan criminal tentang tindak pidana korupsi dihubungkan dengan asas-asas umum  pemerintahan yang baik 

7. Tinjauan yuridis ketentuan pasal 340 dan 263 KUHP yang dilakukan oleh Pollycarpus berkaitan dengan kematian Munir dihubungkan dengan putusan MA No.1185 K/Pid/2006 8.

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dihubungkan dengan UU HAM

9. Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 dan UU  No. 13 tahun 2006 10. Perspektif Politik Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan terhadap kemanusiaan

Kumpulan Skripsi Hukum Pidana (PART 9) 1.

Keadilan pemulihan (Restorative Justice) sebagai alternative penanganan perkara anak konflik  hukum dalam system peradilan pidana

2.

Kriminalisasi serta penggunaan hukum pidana materiil dalam konversi satwa yang dilindungi UU No.5 tahun 1990

3.

Pasal 51 UU No.11 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public ditinjau dari tujuan UU dan prinsip-prinsip kriminalitas dalam kebijakan hukum pidana dan asa lex certa

4. Penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lapas rutan Indonesia 5. Pemenuhan kewajiban adat sebagai bagian dari sanksi pidana dalam RKUHP konsep 2008 6. Tindak pidana manifest penumpang kapal palsu dan pertanggungjawaban pidananya 7.

Kewenangan mengeluarkan SP3 oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi (tinjauan terhadap pasal 40 UU No.39 tahun 2002)

8.

Keberlakuan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses   pemeriksaan persidangan (analisis terhadap wacana seragam khusus untuk tersangka dan terdakwa korupsi)

9. Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa 10. Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Lembaga Kejaksaan RI dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi

Kumpulan Skripsi Hukum (PART 8) 1. Kebutuhan perlindungan hukum terhadap transplantasi organ mayat tak dikenal 2. Penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acar bertema investigasi criminal 3. Pencabutan keterangan terdakwa dan implikasi nya 4. Penghentian penyidik atas kasus BLBI oleh Jaksa Agung 5. Persekongkolan tender proyek  6. Pelanggaran Miranda Rules dalam praktik peradilan pidana 7. Tindakan diskresi polisi dalam pelaksanaan tugas penyidikan pidana 8. Tinjauan pidana penegakan UU Konversi Taman 9. Pembuktian tindak pidana pemalsuan data dalam ITE 10. Pertanggungjawaban pidana penjaga lintasa kereta api

Kumpulan Judul Skripsi (PART 7) 1. Pertanggung jawaban pidana pengangkutan melalui sarana pelayaran terkait pengangkutan kayu illegal 2. Diskresi kepolisian dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana NAPZA pelaku anak  3. Implikasi pidana dalam pelanggaran persekongkolan tender  4. Pencurian dalam RPG games online 5. Keterkaitan asas tiada tindak pidana tanpa kesalahan dengan Vicarious Liability dalam korporasi 6. Tindak pidana desersi yang dilakukan TNI 7. Disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas 8. Perlindungan hak cipta di internet 9. Upaya ganti rugi korban perkosaan 10. Penyidikan pelaku tindak pidana bidang periklanan oleh penyidik perwira TNI AL

Kumpulan Judul Skripsi Hukum (PART 6) 1. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelanggaran keterangan surat izin praktik dokter  2. Tinjauan yuridis perlindungan korban perkosaan sebagai saksi korban dihubungkan dengan UU  No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 3. Komersialisasi dalam bidang kedokteran dan per lidungan hukum pasien 4. Perlindungan hukum bagi penderita HIV dalam HAM 5. Hak pasien dan tanggungjawab profesinal dokter  6.

Tindakan satuan pengaman hotel melakukan penggeledahan badan, barang, dan kendaraan sesuai dengan KUHAP

7. Rekam medis dalam keadaan darurat bencana alam 8.

Peranan hakim pengawas dan pengamat dihubungkan dengan pelanggaran terhadap hak-hak  narapidana

9. Tindak pidana terorisme dalam dunia maya (Cyber Terorism) 10. Panerapan sanksi pidana minimal khusus dalam tindak pidana NAPZA

Skripsi Hukum (PART 5) 1.

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen akibat kesalahan tenaga kesehatan menurut UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen

2.

Kajian yuridis atas peran saksi ahli khususnya psikiatri kehakiman dalam penanganan perkara pidana bagi tersangka yang menderita kelainan jiwa

3.

Kajian yuridis tindak pidana penjualan organ-organ tubuh dihubungkan dengan UU Kesehatan

4.

Kajian mengenai pembuktian terbalik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi

5.

Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang dibuat melalui penekanan oleh penyidik dihubungkan dengan KUHAP

6.

Tinjauan yuridis terhadap peranan psikiater sebagai saksi ahli dalam proses peradilan pidana

7.

Kewenangan KPK untuk menyadap dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi

8.

Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana praktik pengobatan tradisional terhadap tindakan malpraktik dihubungkan dengan KUHP dan UU Kesehatan

9.

Peranan alat bukti fotografi oleh kepolisian ditingkat penyidikan guna mendukung pembuktian dimuka sidang pengadilan dihubungkan dengan pasal 188 KUHAP

10. Temporaru Insanity sebagai suatu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana

Judul Skripsi Pidana (PART 4) 1. Keadilan pemulihan (Restorative Justice) sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak yang  berkonflik dengan hukum di Indonesia

2. Tinjauan yuridis terhadap pasal 297 KUHP dihubungkan dengan penanggulangan perdagangan manusia 3. Kekerasan penyidik kepolisian terhadap tersangka dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah selama proses penyidikan dalam system peradilan p idana 4. Tindakan medic yang berlebihan (Diagnotic and therapy overskill) dan pertanggungjawaban hukumnya 5. Tinjauan yuridis terhadap peranan wartawan media pers sebagai saksi dalam proses pengadilan dihubungkan dengan UU Pokok Pers No.40 tahun 1999 dan KUHAP 6.

Masalah hukum penghinaan terhadap nama baik dan kehormatan dalam hubungannya keberadaan pers di Indonesia dihubungkan dengan KUHP dan UU Pers dan penyiaran

7. Perlindungan khusus terhadap korban perdagangan anak menurut UU No.23 tahun 2002 tentang  perlindungan anak  8. Tinjauan yuridis terhadap seorang wanita yang menggugurkan kandungannya akibat perkosaan dihubungkan dengan KUHP dan UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan 9. Tinjauan atas fungsi visum et repertum dalam proses peradilan pidana 10. Tinjauan terhadap tindak pidana pemilu di hubungkan dengan UU No.3 tahun 1999

Skripsi Hukum Pidana (PART 3)

1. Pertanggungjawaban penjamin dalam hal pengangguhan penahan yang tersangkanya melarikan diri 2. Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dari situs porno (Cybe rporn) 3. Tinjauan yuridis terhadap tanggungjawab petugas Lapas mengenai peredaran narkotika di dalam rumah tahanan 4. Tinjauan tentang penghadiran saksi dengan menggunakan Video Conference menurut Hukum Pidana di Indonesia (Studi kasus Abu Bakar Ba·asyir) 5. Perlindungan asas praduga tak bersalah terhadap terdakwa dalam system peradilan pidana dikaitkan dengan pemberitaan pers 6. Analisis yuridis terhadap pidana kerja social sebagai salah satu alternative pemidanaan di Indonesia 7. Implikasi yuridis diajukannya saksi mahkota dihubungkan dengan UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 8. Analisi yuridis hak-hak korban terorisme berdasarkan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

terhadap tayangan acara kriminalitas di televisi dan HAM dari tersangka pelaku tindak criminal 10. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan Pedophilia 9.

Tinjauan

Judul Skripsi Hukum Pidana (PART 2)

1. Penerapan prinsip Good Corporate Governence (GCG) dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana suap di hubungkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi 2. Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No.15 PK/Pid/2006 tentang tindak pidana perusakan barang 3. Kebijakan criminal terhadap tindak pidana korupsi dihubungkan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik 4.  Analisis tentang permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan menurut KUHAP dan putusan Mahkamah Agung No. 1140 K/Pid/2004 5. Tuntutan SP3 dan praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 4 PK/Pid/2000 6. Penilaian Judex Jurist terhadap putusan bebas murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi (Studi putusan Mahkamah Agung No. 1481K/Pid.Sus/2008) 7.  Analisis kedudukan testimony Antasari Azhar sebagai testimony de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah 8.  Asas praduga tak bersalah terhadap penembakan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme dihubungkan dengan UU terorisme jo. UU HAM 9. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam hal pemberian fasilitas di Lapas bagi anak yang dijatuhi pidana 10. Tinjauan yuridis terhadap pasal 297 KUHP dihubungkan dengan tindak pidana penanggulangan perdagangan manusia

Kumpulan Judul Skripsi Hukum Pidana (PART I) 1. Proses pembuktian dalam pendanaan terorisme sebagai suatu tindak pidana di hubungkan dengan UU No. 25 Tahun 2003 jo. UU No. 15 Tahun 2002 2. Restorative Justice sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia 3. Tinjauan yuridis terhadap makna dari suatu keputusan yang di keluarkan oleh KPPU dalam kaitannya dengan perkara pidana

4. Kajian yuridis tentang tindak pidana penimbunan barang dalam system hukum pidana di Indonesia 5. Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana dokter terhadap tindakan malpraktik yang terjadi pada upaya medis transplantasi organ tubuh dikaitkan dengan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. PP No.18 Tahun 1981 tentang bedah mayat 6. Mekanisme penggunaan dan pembatasan hasil penyadapan sebagai upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK (Studi kasus M.  Al Amien Nur Nasution) 7. Kajian terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam doktrin dan Hukum Acara Pidana di Indonesia 8. Pembebasan uang pengganti dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang di hubungkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 9. Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No.107 PK/Pid/2006 tentang bentuk perdamaian dalam upaya mencapai Restorative Justice dalam perkara pembunuhan 10. Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No.677 K/Pid.Sus/2008 tentang pidana denda yang dihapuskan karena tidak mungkin di terapkan dalam perkara pencabulan