SOAL UJIAN DIKLAT BAGI PROFESI PENUNJANG UNTUK KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Petunjuk mengerjakan soal : 1. Bacalah setiap soal dengan teliti 2. Bentuk soal multiple choice dengan empat pilihan sebanyak 100 (seratus) soal 3. Pada setiap soal pilihan berganda hanya ada satu jawaban yang paling benar 4. Selamat mengerjakan semoga sukses. PILHAN BERGANDA Beri tanda silang (X) untuk jawaban yang saudara anggap benar pada lembar jawaban yang telah disediakan 1. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek diantara mereka disebut : a.
Perusahaan efek
b.
Bursa Efek
c.
Bank Kustodian
d.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
2. Perseroan yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian Transaksi Bursa adalah : a. PT. Danareksa b. PT. Bursa Efek Jakarta c. PT. KPEI d. PT. KSEI 3. Menurut undang-undang Pasar Modal (UUPM), perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,- atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, disebut : a. Listed Company b. Emiten c. Perusahaan Publik
d. Perseroan Terbuka 4. Yang tidak termasuk kedalam Profesi Penunjang Pasar Modal adalah : a. Akuntan b. Kustodian c. Penilai d. Konsultan Hukum 5. Pihak yang tidak digolongkan sebagai Orang Dalam berdasarkan UUPM adalah : a. Komisaris, direktur atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik b. Pihak yang dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak lagi menjadi Komisaris atau Direktur Emiten atau perusahaan publik c. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik d. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam. 6. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas pasar modal, Bapepam diberi kewenangan oleh undang-undang. Hal-hal berikut yang bukan merupakan kewenangan tersebut adalah : a. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal. b. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. c. Menyelenggarakan kegiatan dan sarana perdagangan Efek di Bursa d. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan peneliian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal. 7. Berikut ini yang bukan termasuk kedalam penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPM adalah : a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain c. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyebutkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek dimana pada saat itu pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.
d. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan kafta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek. 8. Sanksi administrative yang dapat diberikan Bapepam kepada setiap Pihak yang melakukan pelanggaran UUPM sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPM adalah sebagai berikut: a. Peringatan tertulis b. Denda c. Pencabutan ijin usaha d. Penghentian kegiatan perdagangan 9. Ketentuan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan : a. Penerbitan sertifikat deposito b. Penerbitan Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun c. Penerbitan polis asuransi d. Penerbitan Efek yang diterbitan dan dijamin pemerintah Indonesia. 10. Dalam hal terjadi perdagangan dengan margin, berikut ini adalah kewajiban Perusahaan Efek, kecuali: a. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah mengenai tingkat resiko b. Membuat kontrak c. Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli, menjual atau menukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah. d. Meneliti apakah nasabah mempunyai saldo kredit atau posisi long sebagai jaminan. 11. Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli saham adalah : a. Insider Trading b. Prospektus c. Disclosure d. Informasi
12. Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten/Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila : a. Transaksi tersebut dilakukan atas tanggungannya sendiri b. Transaksi tersebut dilakukan atas perintah nasbahnya dan bukan atas tanggungannya sendiri c. Perusahaan efek tersebut memberikan rekomendasi kepada nasbahnya mengenai Efek yang bersangkutan. d. Melakukan transaksi dalam jumlah besar 13. Kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli, pinjam meminjam Efek, tau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek, disebut : a. Transaksi Efek b. Bursa Efek c. Biro Administrasi Efek d. Kontrak perjanjian Efek 14. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, aiapa saja yang bertanggung jawab apabila terjadi pemebrian informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang –undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi tersebut menyesatkan a. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dalam pernyataan Pendaftaran b. Direktur dan Komisarisnya pada waktu Pernyataan Pendaftaran Efektif c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek d. Jawaban a, b dan c benar 15. Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang m,enjadi nasabahnya, disebut : a. Perusahaan Efek b. Kustodian c. Bursa Efek d. Biro Administrasi Efek 16. Dalam Undang0undang No. 8 tahun 1995 yang disebut sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah, kecuali : a. Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia
b. Biro Administrasi Efek c. Kustodian d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 17. Ketika Emiten mencatatkan sahamnya di Bursa Efek untuk diperdagangkan kepada masyarakat umum disebut : a. Pasar Perdana b. Pasar Sekunder c. Pasar Modal d. Pasar Efek 18. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam, antara lain : a. Lulus ujian Standard Profesi atau berpengalaman b. Cakap melakukan perbuatan hokum c. Tidak pernahdinyatakan pailit d. Jawaban a, b dan c benar semua 19. Rapat umu Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan oleh karena itu berhak: a. Memberi instruksi kepada Direksi berkenaan dnegan pengurusan perseroan b. Meminta pertanggung jawaban kepada Direksi tentang pengurusan perseroan c. Menunjuk pihak lain untuk bersama-sama Direksi melakukan pengurusan perseroan d. Jawaban a, b dan c benar 20. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh a. RUPS bersama-sama dengan Dewan Komisaris b. Dewan Komisaris setelah diperiksa oleh Akuntan publik c. RUPS d. Jawaban a, b dan c benar 21. Hubungan Direksi dan perseroan adalah hubungan fidusia ( Fiduciary relationship) yang mengakibatkan bahwa Direksi wajib melakukan pengurusan perseroan untuk : a. Kepentingan para pemegang sham
b. Kepentingan pemegang sham yang mencalonkannya untuk diangkat oleh RUPS c. Untuk kepentingan dan tujuan perseroan d. Jawaban a, b, dan c benar 22. Bilamana anggota Direksi melakukan perbuatan melawan hokum yang merugikan pemegang saham dapat dimohonkan pemeriksaan terhadap perseroan kepada : a. Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan d. Jawaban a, b dan c benar 23. Apabila perseroan melakukan perbuatan melawan hokum yang merugikan kreditor perseroan (pihak ketiga), permohonan pemeriksaan terhadap perseroan hanya dapat dilakukan oleh : a. Setiap pemegang saham atas nama diri sendiri b. Kreditor yang dalam perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan c. Kepolisian demi kepentingan umum d. Jawaban a, b dan c benar 24. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, Ketua Pengadilan Negeri mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli yang dpat dipilih dari antara : a. Anggota Direksi dan/atau Komisaris perseroan b. Seorang yang mempunyai keakhlian dalam bidang yang akan diperiksa dan yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan perseroan c.
Akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan untuk mengaudit laporan keuangan perseroan
d. Jawaban a, b dan c benar 25. Dalam hal kepailitan perseroan terjadi karena kesalahan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan , maka : a. Setiap anggota direksi ikut dinyatakan pailit b. Setiap anggota direksi, tanpa kecuali, secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut c. Setiap anggota direksi yang terbukti salah bertanggung jawab atas kerugian tersebut
d. Jawaban a, b dan c benar 26.Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh : a. Keputusan dewan komisaris berdasarkan penyerahan kewenangan dari RUPS b. Keputusan RUPS tanpa kehadiran anggota direksi yang bersangkutan, setelah kepadanya diberikan panggilan untuk menghadiri rapat c. Keputusan RUPS setelah mendengar pendapat Dewan Komisaris d. Jawaban a, b dan c benar 27. Suatu transaksi yang memenuhi klasifikasi sebagai perdagangan orang dalam (insider trading) apabila : a. Transaksi tersebut dilakukan oleh orang dalam yang memiliki informasi orang dlam b. Transaksi tersebut dilakukan oleh komisaris, direktur atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informsi orng dlam d. Jawaban a, b dan c benar 28.Informasi yang menyesatkan yang dilakukan oleh Emiten atau perusahaan publik? a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud untuk menguntung- kan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek d. Jawaban a, b dan c benar 29. Informasi material atau fakta material adalah : a. Informasi yang belum tersedia umum b. Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak yang berkepentingan atas informasi ataua fakta tersebut c. Informasi yang menyesatkan d. Setiap informasi yang dimiliki oleh Perusahaan
30. Setiap pihak dilarang melakukan tindakan : a. Baik langsung maupun tidak langsung melakukan penawaran jual atau beli Efek pada harga tertentu dengan tujuan untuk menciptakan gambarab semu atau memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek b. Melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan c. Melakukan 2 transaksi Efek atau lebih yang menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menahan efek.\ d. Jawaban a dan b benar 31. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat : a. Stabilitas harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam prospectus. b. Penjualan dan pembelian Efek secara terus menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan Efek c. Pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek d. a dan b benar 32. Setiap Pihak dilarang memperoleh informasi orang dalam apabila dilakukan dengan cara : a. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri, membujuk orang dalam atau dengan kekerasan b. Melakukan Penawaran Umum c. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran d. Mempengaruhi orang dalam 33. Informasi Orang Dalam adalah : a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam b. Informasi material yang belum tersedia untuk umum c. Melakukan keterbukaan setiap tindakan yang dilakukan Emiten d. Setiap informasi yang dimiliki Direksi 34. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi, adalah : a. Konsultan atau pihak yang memberi jasa legal Perusahaan b. Pihak terafiliasi c. Pihak yang memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan
d. Jawaban a dan b benar 35.
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkanm kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek, selambatlambatnya : a. Pada akhir hari kerja ke 5 (kelima) setelah terjadinya peristiwa tersebut b. Pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut c. 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya peristiwa material tersebut d. 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut
36.
Reksa Dana adalah : a. Wadah yang digunakan untuk jual beli saham b. Wadah yang digunakan untuk menjamin emisi efek c. Wadah untuk wali amanat d. Wadah untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
37.
Dalam hal bentuk hokum dan perizinan reksa Dana maka Reksa Dana dapat: a. Berbentuk Perseroan b. Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif c. Berbentuk Firma d. Berbentuk Perseroan dan Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
38.
Dalam hal Reksa Dana Tertutup (closed end) a.
Diberbolehkan membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor
b.
Investor dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana yang bersangkutan
c.
Tidak diperbolehkan membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor, atau tidak dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana yang bersangkutan
d.
Investor dapat menjual kembali sham Reksa Dana hanya kepada Manajer Investasi yang bersangkutan
39. Dalam Reksa Dana terbuka (open end) a. Reksa Dana dapat mengeluarkan/menjual saham/unit pernyataan baru terus menerus, sepanjang ada pemodal yang mau membelinya b. Reksa Dana dapat mengeluarkan/menjual saham/unit pentertaan baru terus menerus, walaupun tidak ada pemodal yang mau membelinya
c. Reksa Dana tidak dapat mengeluarkan/menjual saham /unit penyertaan baru terus menerus, sepanjang ada pemodal yang mau membelinya d. Reksa Dana dapat mengeluarkan/menjual saham/unit pentertaan baru terus menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya. 40. Dalam pedoman penyusunan kontrak Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, maka hal-hal yang tidak harus dimuat antara lain : a. Nama dan alamat Manajer Investasi (Komparisi) b. Nama dan alamat Bank Kustodian (Komparisi) c. Nama dan Alamat Broker-Dealer (Komaparisi) d. Kesepakatan/penunjukan yang ditetapkan yang ditetapkan guna kepentingan pihak ketiga/pemegang unit penyertaan (premis) 41. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi antara lain hal-hal sebagai berikut: a.
Melakukan investasi yang bias saja berobah dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak
b.
Kewajiban menetapkan setiap hari Nilai Asset Bersih dari efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian
c. d.
Penyatuan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi Larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti
42. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian adalah hal sebagai berikut: a.
Kewajiban menghitung nilai pasar dari efek setiap hari bursa dan mengumumkannya
b.
Tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya
c.
Menyelesaikan transaksi efek sesuai dengan instruksiManajer Investasi
d.
Menyatukan rekening bagi kekayaan Reksa Dana dengan Bank Kustodian
43. Antara lain biaya yang menjadi beban portofolio reksa dana adalah : a.
Biaya pengelolaan Manajer Investasi
b.
Biaya penjualan jika ada
c.
Pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada
d.
Biaya persiapan
44. Antara lain biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah :
a. Biaya bank Kustodian b. Biaya Asuransi c. Biaya transaksi d. Biaya pemasaran 45. Hubungan pemegang saham menyangkut hubungan : a. Pemegang saham dan organ perusahaan b. Pemegang sham dan pihak ketiga c. Pemegang saham dan perseroan sebagai badan hokum d. Jawaban a, b dan c benar 46. Menurut konsepsi yang dianut sekarang pemegang saham akan bertanggung jawab : a. Terbatas hungga seluruh jumlah modal dasar perseroan b. Terbatas hingga modal yang disetor c. Hingga seluruh kekayaan perseroan d. Hingga modal perseroan yang telah ditempatkan dan diambil bagian 47. Bila tahun buku perseroan dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember, menurut keadaan sekarang, kapan rapat umum tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan harus diadakan ? a. Harus diadakan bulan Februari tahun berikutnya b. Selambat-lambatnya bulan Mei tahun berikutnya c. Selambat-lambatnya bulan Juni tahun berikutnya d. Selambat-lambatnya bulan Desember tahun berikutnya 48.
Rapat umum tahunan pemegang saham diselenggarakan : a. Setiap waktu bila dipandang perlu b. Setiap waktu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris c. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun d. Sekali dalam setahun
49.
Menurut praktek sekarang, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1995 didalam rapat umum pemegang dsaham PT : a.
Satu saham akan mempunyai satu suara
b.
Dimungkinkan hak suara dipecah
c.
Dimungkinkan satu mempunyai lebih dari satu suara
d. Dimungkinkan saham dengan hak suara berbeda 50. Dalam hal Direksi lalai melakukan pendaftaran dan pengumuman atas anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman, akibatnya : a. Peralihan status badan hokum perseroan menjadi tertunda b. Disamping tanggung jawab PT sebagai badan hokum, anggota Direksi dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi c. Sepanjang tindakan Direksi dilakukan dkepentingan perseroan, secara hukum akan menjadi beban dantanggung jawab perseroan d. Sepanjangtindakan direksi dilakukan demi keoentingan perseroan dan telah disetujui Komisaris, secara hokum menjadi tanggung jawab perseroan 51. Menurut perundang-undangan yang berlaku sekarang kepada anggota Direksi dari Suatu PT tertutup : a. Harus diberikan remunerasi b. Dapat diberikan remunerasi yang besarnya akan ditetapkan rapat umum pemegang saham c. Akan diberikan remunerasi yang besarnya akan ditetapkan bersama oleh rapat Direksi d. Harus diberikan remunerai sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,52. Dalam hubungan dengan PT yang sudah go public, kepentingan pemegang saham minoritas : a. Belum terlindungi sama sekali b. Sangat dilindungi c. Didalam beberapa hal cukup terlindungi d. Didalam beberapa hal sangat dilindungi 53.Menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku sekarang, seorang anggota Direksi : a. Dapat diberhentikan sewaktu-waktubila Komisaris menghendaki b. Dapat diberkentikan setiap saat oleh rapat umum pemegang saham perseroan c. Tidak mungkin diberhentikan oleh Dewan Komisaris d. Dapat diberhentikan sewaktu-waktu atas dasar keputusan Rapat Direksi, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan 54. PT Abadi Maju Tbk (“AM”) merupakan suatu perusahaan yang shamnya dicatat di BEJ dandan 65% sahamnya dimiliki oleh keluarga Tanuwidjaya.
Sebelummenjadi perusahaan publik, AM telah mengeluarkan obligasi konversi dengan total nilai US$ 10 juta yang akan jatuh tempo akhir Juni 2000. Sejak akhiar bulan Juni 1998, AM telah gagal memenuhi kewajibannya kepada para pemegang obligasi konversi. Berdasarkan daftar pemegang obligasi, seluruh obligasi tersebut kini dimiliki oleh PT.Sukses Jaya (“SJ”) Dalam negosiasi restrukturisasi hutang antara AM dengan SJ, para Direksi AM yangjuga adalah anggota keluarga Tanuwidjaja meminta agar dapat diterapkn suatu Management Stock Option Plan (“MSOP”) dominta sekitar 150 pegawai tingkat manajemen (termasuk Direksi) akan menerima opsi atas saham AM, yang dapat di”exercise”dalam jangka waktu 3 tahun. Total saham yang diusulkan dialokasikan untuk MSOP adalah sebesar 6% dari modal disetor AM AM dapat meningkatkan modalnya dan mengeluarkan saham-saham kepada SJ tanpa memberi hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham AM lainnya sampai dengan sebesar : a. 5% modal dasar AM b. 5% modal disetor AM c. ekuivalen US% 10 juta d. Jumlah yang ditetapkan secara khusus oleh Bapepam dan Departemen Kehakiman 55. Keputusan RUPS yang menyetujui peningkatan modal sebagaimana dimaksud dalam soal nomor [54] adalah sah apabila : a.
dihadiri oleh paling sedikit ½ bagian seluruh saham dan disetujui oleh½ dari jumlah suara tersebut
b.
dihadiri oleh palingsedikit 2/3 bagian seluruh saham dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara tersebut
c.
dihadiri oleh paling sedikit ¾ bagian seluruh saham dan disetujui oleh ¾ dari jumlah suara tersebut
d.
memenuhi persyaratan quorum dan hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AM dan UUPT
56. Sebelum SJ dapat menerima saham-sham AM sebagai penyelesian atas kewajiban AM terhadap SJ, maka SJ (masih berhubungan dengan soal nomor 54) a.
harus mengkonfirmasikan Bapepam dan BEJ tentang negosiasi yang dilakukannya dengan AM
b.
harus membuat suatu analisis tentang pengaruh masuknya SJ sebagai pemegang saham terhadap kondisi keuangan AM
c.
harus mendpat persetujuan untuk menjadi pemegang saham AM dari Ketua Bapepam
d.
tidak dikenakan kewajiban apapun berdasrkan peraturan yang berlaku
57. Sebelum MSOP tersebut diatas dapat diterapkan (masih berhubungan dengan soal nomor 54) a. AM harus melakukan suatu Right Issue dan memenuhi ketentuan dlam peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu b.
AM harus mengikuti Peraturan IX.E.1 namun tidak diwajibkan melakukan suatu Right Issue
c.
AM harus mengajukan Pernyataan Pendaftaran sehubungan MSOP tersebut karena merupakan suatu Penawaran Umum baru
d.
Tidak perlu memenuhi persyaratan tertentu berdasrkan peraturan yang berlaku.
58. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di bulan Juni 1998, dengan gagalnya AM untuk me3menuhi kewajibannya kepada para pemegang konversi obligasi maka AM dikenakan kewajiban untuk melakukan keterbukaan (masih berhubungan dengan soal nomor 54) a. Bedasarkan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik b. Bedasarkan peraturan X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit c. Berdasarkan Peraturan X.K.1 dan Peraturan X.K.5 d. Berdasrkan Peraturan X.K.1, peraturan X.K.5 danPeraturan X.M.1. tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 59. PT Pondok Farma Tbk (“PF”) merupakan suatu perusahaan farmasi yang mempunyai 2 anak perusahaan yaitu PT Medik Sakti (“MS”), suatu perusahaan distribusi obatobatan, dan PT Cantik Ayu Tbk (“CA”) suatu perusahaan kosmetik. Salah satu divisi PF memproduksi dan menjual produk perawatan bayi (‘Divisi PPB”). Berdasarkan laporan keuangan terakhir, pendpatan dari Divisi PPB adalah sekitar 50% dari total pendapatan PF. Sedangkan total nilai asset MS diperkirakan hanya mewakili 4% dari total pendapatan PF – tturun sekitar 10% dari tahun-tahun sebelumnya. PF memiliki seluruh (kecuali 1) saham dalam MS, dan 51% dari total sham CA. Kepemilikan para pemegang saham publik dalam CA adalah 25% dari total saham. Disamping itu 20% total saham dimiliki oleh Bp. Adi seorang Direktur PF, dan sisanya dimiliki oleh Ibu Esti, Vice President bidang pemasran CA. Direksi ingin melakukan restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan group PF yang meliputi antara lain : (i) mengalihkan asset dan bisnis Divisi PPB ke CA (ii) meningkatkan kepemilikan saham PF dalam CA menjadi 75%
(iii)
menjual seluruh saham MS kepihak ketiga Sebelum PF dapat mengalihkan asset dan bisnis Divisi PPB ke CA, PF harus memenuhi persyaratan dalam :
a. Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan IX.E.1 tentang Banturan Kepentingan Transaksi Terntu b. Pasal 88 UU PT dan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentiungan Transaksi Tertentu c. Pasal 88 UU PT dan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama d. Peraturan IX.E>2 tentang Transaksi Material dn Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, namun belum tentu harus memenuhi ketentuan pasal 88 UU PT. 60. Dalam hal PF membeli seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Bp.Adi dan Ibu Esti dalam CA berdasrkan harga pasar pada saat transaksi, maka (masih berhubungan dengan soal nomor 59) : a.
PF harus memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan baik PF, Bp.Adi, maupin Ibu Esti harus memenuhi kewajiban pelapooran berdasarkan Peraturan X.M.1, tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
b.
PF harus memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1,namun hanya PF dan BP.Adi yang harus memenuhi kewajiban pelaporan berdasrkan peraturan X.M.1
c.
PF,Bp.Adi dan Ibu Esti harus memenuhi kewajiban pelaopran berdasrkan Peraturan X.M.1, tetapi peraturan IX.E.1. tidak harus diperhatihan karena pembelian saham Bp.Adi merupakan transaksi benturan kepentingan yang dikecualikan
d.
PF dan Bp. Adi harus memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan X.M.1, tetapi Peraturan IX.E.1 tidak harus diperhatikan karena pembelian saham dari Bp.Adi merupakan transaksi benturan kepentingan yang dikecualikan
61. (Masih berhubungan dngan soal nomor 59) Apabila direksi merubah keputusan dan memilih untuk men-Spinoff asset dan bisnis Divisi PPB kesuatu perusahaan baru milik PF (“SPV), maka tahap pengalihan ke SPV tersebut harus terlebih dahulu mengikuti ketentuan : a. Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama b. Pasal 88 UU PT, Peraturan IX.E.2, dan Peraturn IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
c. Pasal 88 UU PT dan Peraturn IX.E.1 d. Pasal 88 UU PT 62. Hal-hal dibawah ini harus diperhatikan dalam proses merger dan akuisisi menurut pasal 014 UU No.1 tahun 1995, kecuali : a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan b. Persaingan sehat dalam melakukan usaha c. Proses merger dan akuisisi dilaksanakan dengan voting d. Tidak mengurangi hak pemegang sham minoritas untuk menjual harganya secara wajar 63. Keputusan RUPS (bukan PT Publik) dalam rangka merger dan Akuisisi sah apabila memenuhi : a. ¾ quorum dan ¾ voting atas jumlah quorum b. 2/3 quorum dan 2/3 voting atas jumlah quorum c. 3/4 quorum dan 2/3 voting atas jumlah quorum d. 2/3 quorum dan ¾ voting atas jumlah quorum 64. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam proses merger dan akuisisi di suatu perusahaan publik, menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 12/PM/1997, proses tersebut dapat dilakukan dengan : a.
Persetujuan RUPS
b.
Persetujuan Bapepam
c. Persetujuan pemegang saham minoritas dan pemegang saham independen d.
Persetujuan pemegang saham independen
65. Kapankah merger perseroan yang disertai perubahan anggaran dasar berlaku efektif? a. Sesuai tanggal persetujuan Menkeh atas perubahan anggaran dasar b. Sesuai tanggal persetujuan Menkeh atas akta merger c. Sesuai tanggal akta merger d. Sesuai tanggal akta anggaran dasar yang diubah 66. Kapankah bubarnya perseroan – perseroan yang dikonsolidasi berlaku efektif?
a.
sesuai tanggal akta konsolidasi
b.
sesuai tanggal perubahan anggaran dasar
c.
sesuai tanggal persetujuan menkeh atas perubahan anggaran dasar
d.
sesuai tanggalpersertujuan menkeh atas akta pendirian perseroan hasil konsolidasi
67. Berapa lamakah tenggang waktu bagi kreditur untuk dapat mengajukan keberatan terhadap proses merger atau akuisisi? a.
14 hari sebelum RUPS dilaksanakan
b.
14 hari setelah RUPS dilaksanakan
c.
7 hari sebelum RUPS dilaksanakan
d.
7 hari setelah RUPS dilaksanakan
68. Bank A, Bank B dan Bank C adalah bank-bank yang mayoritas pemilik sahamnya adalah pemerintah. Bank-bank tersebut dibubarkan (tanpa proses likuidasi) dan dijadikan satu nama baru bank D. Proses tersebut menurut PP No. 28 tahun 1999 termasuk ke dalam proses : a. Merger b. Konsolidasi c. Akuisisi e. Merger dengan mengkonsolidasikan neraca keuangan 69. Siapakah yang bertanggungjawab atas perbuatan hokum direksi sebelum merger dinyatakan efektif berlaku ? a. semua pemegang saham perseroan yang digabung b.
direksi dari perseroan yag digabung
c.
masing-masing direktur dari perusahaan lama sebelum digabung
d.
masing-masing pemegang saham dari perusahaan lama sebelum digabung
70. Kebijaksanaan Pajak Penghasilan terhadap transaksi saham pendiri yang diperjualbelikan di Pasar Modal adalah bahwa dikenakan tarif tunggal sebesar (misalnya) 0,05 % bersifat final. Adapun yang dimaksud dengan bersifat final adalah : a.
Tidak perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan Pajak Penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan
b.
Pajak Penghasilan yang terutang telah dilunasi melalui pemotongan oleh pihak lain (withholding) sehingga tidak perlu dilaporkan dalam surat peritahuan
c.
Pajak Penghasilan yang terutang telah dilunasi melalui pemotongan oelh pihak lain sehingga terhadap sumber dana untuk pembelian saham tidak akan diusut lagi
d.
Jawaban a, bv an c tidak ada yang salah
71. Apabila seorang Wajib Pajak luar Negeri yang bertempat tinggal diluar negeri membeli saham di Pasar Modal Indonesia, maka terhadap objek Pajak Penghasilan yag melekat pada transaksi saham tersebut : a. tidak dapat dikenakan di Indonesia karena Indonesia tidak berwenang untuk mengenakan Pajak Penghasilan dimaksud b.
tidak dapat dikenakan di Indonesia karena Wajib Pajak berdomisili di luar negeri sehingga di luar jangkauang jaringan pajak (tax network) Indonesia
c. tidak dapat dikenakan di Indonesia karena sumber dana yang dipergunakan untuk transaksi tersebut tidak terletak di Indonesia d. jawaban a,b dan c tidak ada yang benar 72. apabila seorang wajib pajak dalam negeri (Indonesia) yang bertempat tinggal di Indonesia membeli saham di Pasar Modal Jepang , maka terhadap objek pajak penghasilan yang melekat pada transaksi saham tersebut : a. dikenakan Pajak Penghasilan di Jepang karena sumber penghasilannya terletak di Jepang b.
Dikenakan Pajak Penghasilan di Jepang dan Pajak Penghasilan di Jepang tersebut dapat dikreditkan /dikurangkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia
c.
Dikenakan Pejak Penghasilan di Jepang dengan tarif sesuai Undangundang yang berlaku di Jepang atau dengan tarif berdasarkan “Tax Treaty” antara Indonesia dan Jepang
d.
Jawaban a, b dan c tidak ada yang salah
73. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganada (Tax Treaty) antara dua negara dilakukan dngan tujuan : a. Untuk menghiundarkan dikenakannya pajak berganda (pengenaan pajak lebih dari satu kali) terhadap satu objek pajak b.
Untuk mendorong Wajib Pajak luar negeri melakukan investasi (misalnya beli saham di Pasar Modal) di Indonesia
e.
Jawaban a dan b tidak ada yang salah
d. Jawaban a dan b tidak ada yang benar 74. Adapun yang dimaksud dengan suatu kebijaksanaan perpajakan/Pajak Pemnghasilan yang adil dan memenuhi prinsip keadilan (Equity principle) adalah apabila : a. Setiap subjek pajak membayar pajak dalam jumlah yang sama b.
Setiap subjek pajak membayar pajak sesuai kemampuannya
c. Kebijaksanaan tarif pajak yang diberlakukan adalah tariff tunggal dan final
bersifat
d. Jawaban a, b dan c tidak ada yang salah 75. Para pelaku di Pasar Modal, seperti Emiten, Konsultan Hukum, Akuntan Publik dan sebagainya harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya akan diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mafaat NPWP tersebut : a.
Adalah identitas Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
b.
Adalah identitas wajib pajak yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
c.
Jawaban a dan b tidak ada yang salah
d.
Jawaban a dan b tidak ada yang benar
76. Tujuan utama dari suatu pemerintah (tax auturity) adalah semakin tingginya kepatuhan sukarela (Volontary compliance) dengan pengertian bahwa: a.
Semakin tinggi kepatuhan sukarela semakin tinggi penerimaan pajak
b.
Semakin tinggi kepatuhan sukarela semakin rendah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ( law enforcement)
c.
Semakin tinggi kepatuhan sukarela maka akan semakin tinggi pula effisiensi dibidang perpajakan (fiscal efficiency)
d.
Jawaban a, b dan c tidak ada yang salah
77. Dalam suatu perekonomian yang disebut sebagai “Stagflasi” dimana pada suatu periode secara bersama-sama terjadi inflasi yang relatif tinggi dan stagnasi, penerimaan pajak akan: a.
Semakin tinggi
b.
Semakin rendah
c.
Jawaban a dan b tidak ada yang benar
d.
Jawaban a dan b tidak ada yang salah
78. Siapakah yang berhak untuk memberikan suatu pendapat hokum kepada pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pasar Modal : a.
Advokat
b.
Konsultan Hukum
c.
Kosultan Hukum yang telah terdaftar pada Bapepam
d.
Pengacara
79. Dimana terdapat persyaratan pokok bagi profesi untuk dapat “terdaftar” sebagai profesi penunjang Pasar Modal : a.
Keputusan Ketua Bapepam nomor. Kep-37/PM/1996
b.
Peraturan Pemerintah nomor 45/1995
c.
Jawaban a dan b salah
d.
Jawaban a dan benar
80. Apakah yang menjadi pedoman dari pemeriksaan hokum dan pendapat hukum a.
Peraturan Bapepam nomor VIII..B.1
b.
Keputusan HKHPM Nomor: Kep.01/HKH/1995 tanggal 30 Maret 1995
c.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 tahun 1995
d.
Jawaban a, b dan c tidak ada yang benar
81. Apakah yang merupakan “Pendapat Hukum” a. b.
Ringkasan dari suatu pemeriksaan hukum Hasil analisa dan kesimpulan dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan
c.
Jawaban adan b salah
d.
Jawaban a danb benar semua
82. Dalam memberikan pendapat tentang struktur permodalan dan keabsahan kepemilikan Saham Emiten, obyek yang menjadi pemeriksaan hukum adalah a.
Struktur permodalan dan keabsahan peralihan kepemilikan saham Emiten
b.
Akta mengenai susunan RUPS dan rapat pengurus berkenaan dengan peningkatan modal Emiten dan bukti setorannya serta berkas berkenaan dengan kepemilikan saham Emitem
c.
Jawaban a dan b tidak ada yang benar
d.
Jawaban a dan b benar semua
83. Tanggung jawab Konsultan Hukum, berkait erat dengan “Azas Keterbukaan”. Untuk kepentingan siapakah Azas Keterbukaan tersebut? a.
Kepentingan Pemerintah
b.
Kepentingan Emiten
c.
Kepentingan Masyarakat, khusunya investor
d.
Jawaban a, b dan c benar semua
84. Pihak-pihak tersebut dibawah ini dapat menyelenggarakan kegiatan Kustodian, kecuali: a.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
b.
Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam
c.
Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia
d.
Perusahaan Efek
85. Sesuai izin usaha yang diperoleh dari Bapepam, PT KSEI menjalankan kegiatan usaha sebagau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM yaitu : a.
Menyelenggarakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi
b.
Menyelenggarakan jasa kustodian sentral dan penjaminan penyelesaian transaksi
c.
Menyelenggarakan jasa kliring, penyimpanan dan penyelesaian transaksi
d.
Semua jawaban diatas benar
86. Manfaat dan keuntungan implementasi jasa kustodian sentral dan perdagangan tanpa warkat (Scripless Trading) bagi pelaku Pasar Modal adalah : a.
Mengurangi biaya penyimpanan efek
b.
Mengurangi resiko kehilangan, kecurian efek
c.
Memudahkan proses penyelesaian transaksi
d.
Semua jawaban diatas benar
87. Efek yang dapat dimasukan kedalam penitipan kolektif di LPP adalah efek yang diterbitkan oleh emiten yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Efek tersebut telah dicatatkan oleh Emitennya di Bursa Efek
b.
Efek tersebut telah dicatatkan oleh Emitennya di LPP
c.
Setiap Efek hasil penawaran umum
d.
Semua jawaban diatas benar
88. Dalam rekening efek nasabah (REN) point penting yang harus termuat antara lain, kecuali : a.
Efek dan dana dalam rekening efek dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah terhadap perusahaan efek
b.
Perusahaan efek mempunyai hak untuk menjual efek dalam hal nasabah tersebut short position/untuk menutupi saldo negatif efek nasabah
c.
Perusahaan efek dapat meminta dana/efek dari pemegang rekening, sebelum pelaksanaan transaksi efek
d.
Dana dan efek dalam rekening efek atas nama nasabah dapat disimpan dalam rekening efek pada Bank Kustosian atau Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atas nama perusahaan efek untuk kepentingan nasabah bersangkutan, sepanjang terdapat catatan dalam rekening efek pada Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut bahwa dan efek yang dimaksud dimiliki oleh nasabah perusahaan efek
89. Peraturan Bapepam yang mengatur mengenai proteksi terhadap kepentingan investor (nasabah) sehubungan dengan REN, yaitu kecuali : a. No.V.D.3 (pengendalian interen & penyelenggaran pembukuan oleh perusahaan efek) b. No.V.D.4 (pengendalian & perlindungan efek yang disimpan oleh perusahaan efek) c. No.V.D.5 (pemeliharaan & pelaporan modal kerja bersih disesuaikan/MKBD) d. No.V.D.6 (pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah) 90. Dalam hal perusahaan efek yang menerima uang/Efek untuk rekening nasabah maka, PE harus menv=catat uang/efek dimaksud dalam rekening nasabah yang bersangkutan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas uang/efek tersebut sampai:
a. Efek dimaksud telah dijual kepada pihak ke III dan transaksi tersebut belum diselesaikan b. Efek tersebut telah diserahkan secara benar kepada nasabah, atau pihak lain atas instruksi nasabah c. Efek yang bersangkutan belum dilunasi oleh Emiten sebagai akibat diterbitkannya efek pengganti d. Jawaban a, b dan c benar 91. Peraturan dibawah ini merupakan legal aspek dari rekening efek nasabah/Securities Account, kecuali : a. Pasal 35 UU No.8/1995 b. Peraturan BEJ No.2 point L c. Pasal 37 UU No.8/1995 d. Pasal 36 UU No.8/1995 92. Setiap Perusahaan Efek harus menjamin bahwa semua uang/efek nasabah tercatat dalam rekening nasabah, dan selain itu wajib untuk diasuransikan sepenuhnya terhadap resiko-rsiko sebagai berikut: a. Ketidak jujuran Perusahaan Efek yang bersangkutan/pegawainya b. Pencurian, perampokan, pemalsuan dan kebakaran c. Kehilangan ternasuk kehilangan dalam pengiriman baik melalui pos maupun melalui perusahaan ekspansi d. Jawaban a, b dan c benar 93. Setiap nasabah sebelum melakukan transaksi di Bursa diwajibkan untuk membuka rekening efek nasabah, kecuali untuk bertransaksi : a. Pasar Regular b. Block Sale c. Pasar Odd Lot d. Pasar perdana /IPO 94. Know your client pada prinsipnya adalah : a. Mengetahui kemampuan dan tujuan investasi nasabah b. Data-data lengkap[ nasabah c. Kedekatan hubungan opribadi dengannasabah
d. Jawaban a dan b adalah benar 95. Komponen laporan keuangan yang bukan dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.7, adalah a. Neraca b. Laporan perubahan Ekuitas c. Laporan perubahan saldo laba d. Catatan atas laporan keuangan 96. Salah satu komponen laporan Keuangan, adalah laporan arus kas.Berikut ini adalah unsure dari laporan arus kas, kecuali: a. Aktivitas administrasi dan umum b. Aktivitas pendanaan c. Aktivitas operasi d. Aktivitas investasi 97. Dalam pengaturan bidang akuntasnsi, Bapepam telah menerbitkan peraturan Nomor VIII.G.7 (revisi) tentang pedoman penyajian laporan keuangan, dalam peraturan tersebut digunakan asumsi : a. Laporan Keuangan Industri khusus b. Laporan Keuangan Parsial c. Laporan Keuangan konsolidasi d. Laporan Keuangan Perusahaan efek 98. Emiten/Perusahaan Publik wajib menyampaikan LaporanKeuangan berkala kepada Bapepam, dalam Laporan Keuangan tersebut disajikan informasi komparatif,berikut ini kalimat manakah yanh sesuai dengan ketentuan mengenai informasi komparatif tersebut? a. Laporan Keuangan tahunan disajikan komparatif dua tahun terakhir b. Laporan Keuangan tahunan disajikan komparatif tiga tahun terakhir c. Laporan Keuangan tahunan disajikan komparatif empat tahun terakhir d. Laporan Keuangan tahunan disajikan komparatif lima tahun terakhir 99. Apabila suatu perusahaan dalam menyajikan sumber penerimaan dan pengeluaran selama satu periode akuntasni menggunakan koreksi laba/rugi bersih dengan
pengaruh transaksi non kas, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan : a. Laporan arus kas metode langsung b. Laporan arus kas metode tidak langsung c. Laporan laba rugi metode single step d. Laporan laba rugi metode multiple step 100.Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified) diberikan auditor bila : a. Laporan keuangan dipengaruhi ketidakpastian peristiwa yang akan dating yang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit b. Laporan Keuangan disajikan secara tidak wajar dan penyajiannya tidak sesuai dengan standard akuntasi keuangan (SAK) c. Adanya pembatasan area pemeriksaan d. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup dalam pemberian opini
