CONTOH KASUS EKONOMI KARO Utang Luar Negeri Indonesia Dekati Rp 2.000 Triliun JAKARTA, KOMPAS.com – Utang luar negeri Republik Indonesia terus membumbung tinggi.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai akhir Januari 2010, utang luar negeri mencapai 174,041 miliar dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS nominal utang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun. Nilai utang ini naik 17,55 persen p ersen dari periode yang sama tahun lalu. Akhir Januari 2009, nilai utang luar negeri Indonesia baru sebesar 151,457 miliar dollar AS. “Dari sisi nominal memang naik, namun jika kita melihat dari persentase debt to GDP ratio, angkanya terus menurun,” ungkap Senior Economic Analyst Investor Relations Unit (IRU) Direktorat Internasional BI Elsya Chani di Jakarta, Jumat (16/4/2010). Nilai utang tersebut terdiri atas utang pemerintah sebesar 93,859 miliar dollar AS, lalu utang bank sebesar 8,984 miliar dollar AS. Lalu, utang swasta alias korporasi non-bank sebesar 75,199 miliar dollar AS. Sebagian besar utang tersebut bertenor di atas satu tahun. Nilai utang yang tenornya di bawah satu tahun hanya sebesar 25,589 miliar dollar AS. Elsya menuturkan, meski secara nominal nilai utang luar negeri Republik Indonesia terus naik. Debt to GDP ratio tahun 2009 Namun, nilai rasio utang terhadap GDP terus terjadi p enurunan. “ Debt sebesar 27 persen. Sedangkan tahun 2008 masih 28 persen,” jelasnya. (Ruisa Khoiriyah, Roy Franedya/Kontan) Komentar: Dari berita diatas diketahui nilai hutang luar negeri menaik dari tahun lalu tapi
perbandingan persentase debt to GDP ratio an gkanya truz meluncur.
Jika dibandingkan dengan Jepang, negara maju yang mempunyai ratio hutang tinggi (200%), Inggris terlihat bahwa rakyatnya lebih sejahtera dibanding Indonesia karena Permasalahannya klasik, yaitu “pemerataan kesejahteraan”. Rakyat mereka lebih sejahtera dari kita karena Pemerintahannya telah berhasil mendistribusikan kesejahteraan, lewat Pemerintahan yang relatif lebih bersih (good governance) dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Rakyat mereka juga mau diatur oleh Pemerintahan dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi negaranya. GDP = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + (Ekspor – Impor) Sumber: Kompas.com bagian Bisnis dan Keuangan
BI Tak Atur Suku Bunga Bank JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) tidak akan mengatur suku bunga bank yang
diberikan bank kepada nasabah. Hal ini terkait dengan maraknya pemberian cash back oleh sejumlah bank untuk menggaet dana masyarakat. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah mengatakan, soalcash back tergantung program penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Semestinya LPS yang mengaturnya, kami sudah tidak mengatur suku bunga bank. Semua yang terkait dengan program penjaminan, ya, sama program penjaminannya,” ujarnya. Namun, lanjut Halim, jika merujuk ke pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang terbaru semua biaya-biaya yang bertujuan untuk pengerahan dana yang diberikan individu bank masuk ke komponen bunga. “Ini kalau diberikan dalam konteks pengerahan dana kepada nasabah dimasukkan ke bunga,” tambahnya. Halim bilang nantinya pemberian cash back ini akan diurus dan dihitung oleh akuntan dan dimasukkan dalam komponen bunga. “Pokoknya harus ikut akuntansi, kalau belum dimasukkan akan dikoreksi oleh pengawas,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengunggapkan pascakasus Bank IFI, pihaknya telah memberitahukan kepada bank melalui surat edaran bahwa cash back diperhitungkan sebagai komponen bunga. “Jadi kalau bank kolaps maka dana tersebut akan ditanggung bank bukan LPS,” ujarnya. Namun, LPS tidak akan melarang bank memberikan cash back. “Kalau banknya sehat dan kuat kenapa tidak. Tetapi, keputusan ada ditangan nasabah mau ambil atau tidak,” ujarnya. Direktur Bisnis Bank UOB Buana Safrullah Hadi Saleh mengatakan bonus cash back berikut hadiah dari perbankan bisa berdampak pada suku bunga bank. “Pengaruhnya besar,lho. Bahkan bisa sampai 0,5-1 persen terhadap suku bunga,” terangnya. (Roy Franedya/Kontan) Komentar : Dari artikel diatas kita dapat mengetahui BI memberikan wewenang kepada bank umum untuk mengatur tingkat suku bunga bank karena adanya program cashback yang dipercaya akan menarik nasabah untuk menabung di Bank. Hal ini mungkin terhadi karena tingkat peredaran uang di masyarakat banyak oleh karena itu BI memberikan hak kepada bank umum untuk menggaet nasabah. Tahun Ini
Hatta: Pengangguran Takkan Bertambah JAKARTA, KOMPAS.com — Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan jumlah
pengangguran tahun ini tidak bertambah lagi. Perkiraan ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,8 persen yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR akan mampu menyerap sekira 2,32 juta tenaga kerja.
Hal tersebut dengan menggunakan asumsi bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, akan mampu menyerap sekira 400.000 tenaga kerja. “Artinya, 5,8 persen bisa menyerap 2,3 juta angkatan kerja,” jelas Hatta saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (16/4/2010). Jumlah tersebut jauh di atas angkatan kerja baru tahun lalu yang tercatat 1,88 juta orang. “Jadi, selain angkatan kerja baru diserap, angkatan kerja yang lama ikut terserap,” tambahnya. Hal ini akan membuat jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 7,6 persen tahun ini atau turun dari asumsi sebelumnya yang mencapai 7,9 p ersen. Hatta optimistis angka pengangguran bisa mencapai 5-6 persen pada tahun 2014. Hatta menjelaskan, pemerintah bakal menggerakkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lainnya untuk menciptakan angkatan kerja sesuai asumsi. Dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI, Kamis (15/4/2010) malam, anggota Dewan pun meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang berkualitas dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan menurunkan angka kemiskinan dengan hanya sekira 12-13,5 persen dari total penduduk. Sejumlah asumsi makro yang disepakati dalam APBN-P 2010, di antaranya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi sebesar 5,3 persen, SBI tiga bulanan 6,5 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 9.300 per dollar AS. Sementara itu, asumsi makro lainnya terkait harga dan lifting minyak akan dibahas antara Menteri ESDM dan Komisi VII. Komentar : dari artikel diatas dapat kita baca bung Hatta mengatakan tidak akan ada pengangguran tahun ini. Mudah2an hal tersebut betul. Tapi saya pribadi tidak begitu yakin dengan formula yang digunakan oleh bung Hatta dalam menghitung jumlah persentase tenaga kerja yang terserap karena menurut saya ada indikator2 lain yang harus digunakan dalam membuat formula untuk menghitung tenaga kerja yang terserap tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi Bisa 6 Persen Aktivitas Ekonomi Naik, Harusnya Penerimaan Pajak Juga Naik JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa
meyakini pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6 persen bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi ini akan ditopang oleh meningkatnya konsumsi, investasi dan ekspor tahun ini. “Masih bisa dicapai, masih cukup masuk akal. Tahun 2010 , 6 pesen tidak terlalu sulit untuk diraih,” ujar Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat ( 16 /4/2010 ). Menurut Purbaya, ekspor Indonesia meningkat 12 persen seiring dengan membaiknya perekonomian global dan permintaan pasar Indonesia. Hal ini juga mendorong melonjaknya investasi dan konsumsi dalam negeri. Selain itu, tambahnya, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang dipatok oleh BI sebesar 6,5 persen juga menjadi faktor pendorong investasi di Indonesia. “Investasi tahun lalu lambat karena bunga masih tinggi, permintaan rendah. Ketika permintaan pasar dunia kuat pelan-pelan mereka akan tambah kapasitas produksi dan investasi naik,” jelas Purbaya. Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati pertumbuhan ekonomi hingga 5,8 persen. Angka ini meningakat 0,3 persen dari asumsi awal pemerintah di RAPBN-P yang sebesar 5,5 persen. Untuk penambahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan diperlukan tambahan penerimaan sebesar Rp 15 triliun.
Menurut Purbaya, dengan kenaikan target tersebut memang ada konsekuensi logis untuk menaikkan penerimaan. Dia menyatakan kenaikan penerimaan tersebut bisa ditingkatkan dari sektor pajak. Namun, hal itu bisa berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. “Kalau aktivitas ekonomi naik dengan sendirinya pajak bisa naik. Ini yang bisa menutupi kebutuhan penambahan anggaran dengan meingkatnya target pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya. Komentar : Memang betul pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menaik dilihat dari tingkat penguatan rate IDR dibandingkan USD, jumlah investasi dan konsumsi yang meningkat dan sewajarnya tarif pajak naik tetapi alangkah baiknya pemerintah mulai melakukan clean governance dan transparansi pajak karena alangkah anehnya sumber pendapatan tertinggi suatu Negara memiliki transparansi yang sangat minim.
Inilah Titik Rawan Markus di Ditjen Pajak JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Pengawas Perpajakan sudah mengidentifikasi 12 titik
rawan praktik makelar kasus dan penyelewengan di Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya, proses pemeriksaan, penagihan, dan pengadilan pajak. Lalu, keberatan dan banding pajak serta persidangan. Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi mengatakan, pengawasan yang hanya dilakukan oleh Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur membuat Ditjen Pajak berpeluang besar terjadi praktik makelar kasus (markus) dan penyelewengan. ”Jumlah tim investigator hanya delapan orang. Bagaimana bisa mengawasi?” ujar mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, Kamis (15/4/2010).
Inilah titik rawan makelar kasus di Ditjen pajak. 1. Proses pemeriksaan, penagihan, account representative , dan pengadilan pajak 2. Keberatan pajak 3. Banding pajak 4. Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak 5. Penuntutan 6. Persidangan 7. Wajib pajak bermain dengan konsultan pajak 8. Oknum pajak merangkap sebagai konsultan pajak 9. Oknum pengadilan pajak 10. Main melalui rekayasa akuntansi 11. Main melalui fasilitas pajak 12. Main melalui peraturan pajak (Lamgiat Siringoringo/Kontan)
Komentar : Menurut saya jumlah tim investigator harus ditingkatkan lebih b anyak agar dapat mengawasi dengan baik. Dan dari artikel diatas dapat diketahui 12 titik yang semuanya merupakan titik rawan, selama ideologi dan mental korup dari petugas dan pejabat tidak diperbaiki, dikasih gaji besar juga tidak jamin 100% tidak akan korupsi, harusnya sanksi hukumannya juga diperberat, agar tidak ada lagi markus, dan gayus-gayus di negara ini.
BI: Rupiah 9.000 hingga Akhir Tahun, Ekonomi Hanya Tumbuh 5,5 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah pengereman nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia
agar nilainya tidak terlalu menguat bukan tanpa alasan. Pjs Gubernur BI, Darmin Nasution, menuturkan, jika nilai tukar rupiah bertengger di level Rp 9.000 hingga akhir tahun ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan mentok di angka 5,5 persen. “Tidak akan lebih dari itu (angka pertumbuhan ekonomi). Kurs memengaruhi kinerja ekspor. Ekspor memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi,” ujarnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR RI di Jakarta, Rabu (14/4/2010). BI mengaku pernah menanyakan kepada pengekspor, berapa nilai kurs yang cukup bisa diterima kalangan mereka. “Kami tanya berapa kurs yang bisa diterima oleh mereka, dan mereka jawab Rp 9.200 per 1 dollar AS bisa diterima,” ujarnya. Maka dari itu, penguatan rupiah yang nilainya telah mencapai Rp 9.000-an sejauh ini menurut BI masih cukup nyaman, baik bagi pengekspor maupun bagi kepentingan BI untuk menjaga inflasi. “Kami berusaha agar nilai tukar rupiah tidak menembus level psikologis yang membuat tidak nyaman,” kata Darmin. BI mencatat, rata-rata nilai tukar rupiah selama kuartal 1 2010 ini adalah sebesar Rp 9.254 per 1 dollar AS. Maka dari itu, meski kini rupiah sudah sempat di level Rp 9.000-an bahkan sempat menyentuh level Rp 8.000-an, dalam hitungan BI rerata rupiah masih di angka Rp 9.200-an. (Ruisa Khoiriyah/Kontan)
Komentar : Langkah BI melakukan pengereman nilai tukar rupiah karena mempertimbangkan agar para pengusaha masih bisa merasa cukup nyaman dan apabila tingkat rate IDR terhadap USD menjadi lebih rendah maka menyebabkan Indonesia diserbu barang-barang murah dari luar. Bagaimanapun juga tetap ada plus-minusnya dari keputusan ini.
Penguatan Rupiah Paling Rendah di ASEAN JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Ekonomi dan Moneter Bank Indo nesia (BI) Perry
Warjiyo mengatakan penguatan rupiah terhadap dollar AS paling rendah dibanding negaranegara ASEAN dan negara berkembang lainnya. “Apresiasi rupiah relatif kecil,” kata Perry, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, penguatan mata uang saat ini bukan hanya rupiah tetapi juga dialami negara-negara berkembang lainnya. Pada periode April minggu pertama (hingga 9 April 2010) rupiah terapresiasi 0,48 persen ke posisi Rp 9.035 per dollar AS atau lebih rendah dibanding negara berkembang lainnya. Perry mencontohkan penguatan mata uang rupee India saja sebesar 1,41 persen dan Korea 0,69 persen. Sedangkan di negara ASEAN, lanjutnya, seperti Malaysia mata uang ringgit terapresiasi 2,12 persen, peso Filipina sebesar 1,12 persen dan dollar Singapura terapresiasi 0,53 persen. Perry menjelaskan penguatan mata uang di berbagai negara berkembang ini terkait perkembangan secara global yang memang menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang terus membaik. Ada tiga hal yang mempengaruhi penguatan nilai tukar mata uang negara berkembang yakni meningkatnya data tenaga kerja AS, keputusan bank sentral AS (The Fed) yang mempertahankan suku bunga rendah dan penyelamatan krisis keuangan di Yunani.
Sedangkan dari dalam negeri, kata Perry, penguatan rupiah lebih disebabkan oleh surplus neraca pembayaran, turunnya risiko Indonesia dan faktor hasil imbal b alik. Komentar: tingkat penguatan kurs mata uang Negara-negara ASEAN semakin meningkat dengan semakin pulihnya pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mengalami pertumbuhan terendah disbanding negara2 Asean lainnya yaitu sebesar 0 .48 %. Padahal kurs di Indonesia terhadap USD sudah menyetuh angka Rp.8930 (Kurs Beli) mungkin kebijakan BI dalam menekan rem nilai penguatan IDR terhadap USD dengan mempertimbangkan sector export yang apabila diturunkan lagi akan mematikan product2 pengusaha Indonesia karena barang2 import yang semakin murah.
BI Percaya “Hot Money” Tak Lagi Jadi Ancaman JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia percaya, dengan kebijakan mengundur jadwal
lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari mingguan menjadi bulanan akan membuat hot money tidak lagi menjadi ancaman bagi apresiasi nilai tukar rupiah. Penyebabnya, investor asing makin percaya diri untuk menanamkan dananya di Indonesia. Hal ini terlihat dari perpindahan dana asing dari SBI satu bulan ke SBI tiga dan enam bulan. Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Perry Warjiyo mengatakan, dengan makin banyaknya dana asing di SBI tiga bulan, itu menunjukkan confident asing pada penanaman dana di Indonesia semakin besar. “Hal ini membuat tekanan-tekanancapital reversal mereda,” ujarnya. Perry bilang, perubahan ini membuat sisi volume PUAB rata-rata per hari pada Februari Rp 6-8 triliun dan pada Maret menjadi Rp 8-10 triliun. “Transaksi pasar sekunder per hari juga mengalami kenaikan pada Februari Rp 3-4 triliun, sementara transaksi harian per Maret Rp 4-5 triliun,” tambahnya.
Perry menambahkan, selama ini asing membeli SBI di secondary market , mereka tidak ikutan lelang. Dengan adanya perubahan jadwal lelang ini, asing tak akan mudah menjual secara besar besaran karena ada semacam risiko likuiditas sehingga tidak semudah itu untuk jual. “Sehingga kenapa kami katakan investor asing mau tiga bulan, berati mereka confident, dan tidak ada niat mereka untuk keluar,” jelasnya. Perry bilang, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan asing untuk mempertahankan dananya di Indonesia. Pertama, pergerakan harga saham. Saat ini asing sudah lebih melihat fundamental emiten ketimbang spekulasi. Kedua, nilai apresiasi rupiah yang stabil dan di ikuti BI Rate yang tetap selama ini. Ketiga, gain yang diberikan oleh investasi mereka masih tinggi.”Jadi kami, katanya, BI tidak akan mengontol dana asing di Indonesia,” ujarnya. (Roy Franedya , Ruisa Khoiriyah/Kontan) Komentar : dari artikel diatas dapat diketahui bahwa “Hot Money” tidak akan mengancam nilai tukar IDR. Karena adanya perpindahan dana asing dari SBI satu bulan ke SBI tiga dan enam bulan dan dengan , nilai apresiasi rupiah yang stabil dan di ikuti BI Rate yang tetap selama ini membuat para investor lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang membuat tingkat Investasi semakin tinggi.
Penguatan Nilai Kurs Rupiah Dilematis JAKARTA, KOMPAS.com - Apresiasi kurs rupiah yang terus berlanjut seiring masuknya dana
asing jangka pendek dinilai cukup dilematis dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, penguatan kurs positif bagi perekonomian, tetapi dalam jangka pendek akan menghambat ekspor.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara, Rabu (14/4/2010) di Jakarta, menjelaskan, nilai rupiah yang kuat akan menekan inflasi sehingga perbankan tetap bisa menjaga suku bunga kredit tetap rendah. ”Penguatan rupiah juga bagus bagi impor barang modal sehingga bisa menambah kapasitas produksi nasional jangka panjang,” kata Mirza. Akan tetapi, kata dia, penguatan rupiah yang didorong oleh masuknya modal jangka pendek akan membuat gelembung aset di pasar modal dan keuangan jika tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Artinya, gelembung aset akan terjadi jika kenaikan harga aset keuangan jauh lebih cepat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kata Mirza, pemerintah harus menyertai aliran modal masuk dengan pembangunan infrastruktur dan restrukturisasi industri manufaktur. Dengan infrastruktur dan restrukturisasi, industri manufaktur bisa lebih efisien sehingga bisa mengimbangi tekanan yang ditimbulkan oleh penguatan kurs. Akibat penguatan kurs, ekspor produk manufaktur menjadi tidak kompetitif. Industri manufaktur yang berorientasi domestik juga tertekan oleh barang impor. Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan, rupiah hendaknya berada pada ekuilibrium yang memenuhi dua syarat, yakni kredibilitas dan kompetitif. Artinya, rupiah yang kuat akan positif sepanjang tidak merugikan neraca pembayaran. Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono mengatakan, derasnya dana asing yang masuk tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah dan BI selalu mendorong agar dana-dana tersebut diinvestasikan di sektor riil. Dalam penutupan perdagangan kemarin, kurs rupiah berdasarkan kurs tengah BI berada di level Rp 9.009 per dollar AS, menguat dibandingkan sehari sebelumnya yang Rp 9.020 per dollar AS. Rata-rata kurs rupiah selama periode 1 Januari-14 April 2010 tercatat Rp 9.239 per dollar AS, jauh lebih kuat dibandingkan asumsi dalam APBN 2010 yang sebesar Rp 9.500 per dollar AS. (FAJ)
Komentar: Penguatan Nilai Kurs Rupiah menjadi Dilematis karena dalam jangka panjang akan positif terhadap pertumbuhan perekonomian dan dalam jangka pendek jika terus menguat akan mematikan pengusaha2 Export dalam bersaing dengan pengusaha2 Import mengingat harga dari import akan semakin murah.
DPR: Belanja Negara Naik, Masyarakat Harus Sejahtera JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi XI DPR mempertanyakan kenaikan defisit anggaran
dalam RAPBN-Perubahan 2010 yang membengkak menjadi 2,1 persen dari PDB atau Rp 129 , 8 triliun dibandingkan dalam APBN 2010 yang hanya 1,6 persen atau Rp 98 triliun. Kenaikan defisit ini ditopang oleh kenaikan belanja negara yang juga melonjak mencapai Rp 57 triliun menjadi Rp 1.104,6 triliun dalam RAPBN-P 2010 dibandingkan dalam APBN-P 2010 yang hanya 1.047,7 triliun. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sandra Subagyo mengatakan pemerintah mematok defisit anggaran dengan asumsi penyerapan belanja bisa 100 persen. Padahal, realisasi APBN pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penyerapan anggaran hanya sekira 95 persen. “Defisit selalu dilakukan dengan asumsi penyerapan 100 persen. Itu tidak pernah penyerapan itu 100 persen, paling tinggi 95 persen. Tolong analisa itu,” kata Sandra, di sela-sela rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia membahas UU APBN-P 2010 , di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa ( 13/4/2010 ) malam. Dalam RAPBN-P 2010 yang dipaparkan oleh pemerintah, defisit anggaran itu akan dibiayai dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2009 sebesar Rp 38,7 triliun dan dari utang luar negeri. Dari segi pembiayaan utang porsi utang luar negeri akan lebih besar dibanding proyeksi semula yaitu menjadi Rp 72,3 triliun dari sebelumnya Rp 57,6 triliun.
Adapun untuk penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp 974 ,8 triliun atau naik Rp 25,2 triliun dibandingkan sebelumnya Rp 949 ,7 triliun. Sandra menambahkan, postur APBN-P 2010 seharusnya dialokasikan untuk menyejahterakan bangsa. Ini dilakukan dengan peningkatan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan masyarakat bisa hidup layak dari pekerjaannya. “Seandainya masyarakat sudah bekerja, pemerintah juga harus melakukan perbaikan pada system,” ujar dia. Selain itu, dia juga mendesak agar pemerintah dan BI membuat kebijakan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit bank yang dinilai masih tinggi. Rapat yang berlangsung sekira enam jam ini, akhirnya diskors dan akan dilanjutkan siang ini pukul 14.00. Komentar : Menurut saya Kadang-kadang muncul korelasi tak-ada ketika belanja negara naik sedangkan masyarakat tidak sejahtera. Ini disebabkan oleh korupsi dan biaya ekonomi tinggi dalam pengelolaan belanja negara. Belanja negara yang tidak efisien akan memperburuk kesejahteraan dan kesenjangan sosial. Lalu memberikan keresahan baru tentang keadilan. Seperti kondisi saat ini.