PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL DI SEMARANG
Kasus Lingkungan :
Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih terlebih dahulu memenuhi kewajiban stu di Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu sejumlah industri di Semarang juga masih banyak yang belum se!ara rutin yaitu enam bulan sekali menyampaikan laporan kepada "adan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ("apedalda) Semarang. #$alau sebuah kawasan industri sudah beroperasi sebelum melakukan studi Amdal "apedalda tidak bisa berbuat apa% apa. $ami paling hanya bisa mengimbau tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami lakukan. &erus terang "apedalda adalah instansi yang mandul' kata Mohammad ahyudin $epala Sub%"idang Sub%"idang Amdal Amdal "apedalda "apedalda Semarang Semarang $amis (*+) (*+) di Semarang. Semarang. ahyudi ahyudin n men! men!eri eritak takan an kawa kawasan san indu industr strii di ,alan ,alan -ato -atott Subr Subrot oto o $e!am $e!amat atan an gali galiy yan $ota $ota Semaran Semarang g misaln misalnya ya sejak sejak berope beroperasi rasi dua tahun tahun lalu lalu hingga hingga saat ini belum belum mempun mempunya yaii Amdal. Pada Padaha hal l menu menuru rutt ahyud hyudin in salah salah satu satu syara syaratt agar agar sebu sebuah ah kawa kawasan san indu industr strii bisa bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi Amdal. #"apedalda berkali%kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut menanyakan kelengkapan dokumen Amdal merek mereka. a. amu amun n sampa sampaii sekara sekarang ng janga jangank nkan an memp mempero eroleh leh jawa jawaba ban n beru berupa pa kesia kesiapa pan n membuat studi Amdal bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah' ujarnya. ahyudin menyay menyayang angkan kan sikap sikap pihak pihak berwen berwenang ang yang yang tetap tetap memberi memberikan kan i/in i/in kepada kepada suatu suatu usaha usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan studi Amdal. Menurut dia hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan lingkungan juga ditunjukka ditunjukkan n sejumlah sejumlah pemilik pemilik usaha industri ataupun ataupun kawasan kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada "apedalda. Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri ke!il (L0$) di "ugangan "aru. $eadaan $eadaan tersebut tersebut menurut menurut ahyud ahyudin in mengakibat mengakibatkan kan "apedalda "apedalda tidak bisa mengetahui mengetahui
perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal perkembangan sebuah kawasan industry sangat perlu diketahui oleh "apedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pen!emaran yang bisa terjadi. 0a menambahkan industri ke!il seperti industri mebel sebenarnya berpotensi menimbulkan pen!emaran lingkungan. amun selama ini orang terlalu sering hanya menyoroti industry berskala besar. ($ompas 1 Agustus 1221) Analisa Kasus :
Aspek Hukum Perlindungan kawasan industri di Semarang dari Pen!emaran Limbah Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan 3ungsi lingkungan hidup yang meliputi
kebijaksanaan penataan
peman3aatan
pengembangan
pemeliharaan
pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (pasal angka 1 44PLH). Se!ara umum Pengelolaan se!ara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam
peman3aatan.
Sebagai
kawasan
yang
diman3aatkan untuk
berbagai sektor
pembangunan wilayah ini memiliki kompleksitas isu permasalahan peluang dan tantangan. &erdapat beberapa dasar hukum pengelolaan kawasan industri yaitu5 ) 44 o. 6 tahun 772 tentang $onser8asi Sumber daya Alam dan 9kosistemnya. 1) 44 o. 1: tahun 771 tentang Penataan ;uang. <) 44 o. 1< tahun 77= tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. :) 44 o. 11 tahun 777 tentang Pemerintahan Daerah. 6) PP o. >7 tahun 77> tentang Pelaksanaan Hak dan $ewajiban Serta "entuk dan &ata ?ara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan ;uang. >) $eputusan Presiden ;0 o. <1 tahun 772 tentang Pengelolaan $awasan Lindung. =) Permendagri o. + tahun 77+ tentang Penyelenggaraan Penataan ;uang di Daerah. +) "erbagai Peraturan Daerah yang rele8an.
Pen!egahan pen!emaran dari kawasan industri diatur dlm 44 seperti terlihat dalam Pasal 12 44PLH disebutkan5 () &anpa suatu keputusan i/in setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. (1) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah 0ndonesia ke media lingkungan hidup 0ndonesia. (<) $ewenangan menerbitkan atau menolak permohonan i/in sebagaimana dimaksud pada ayat () berada pada Menteri. (:) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat () hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. (6) $etentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang% undangan. Peran Pemda juga penting bertanggungjawab dalam mengatur kawasan industri. Dalam Pasal 11 44PLH disebutkan5 () Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang%undangan di bidang lingkungan hidup. (1) 4ntuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat () Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. (<) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah $epala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. "erkaitan dengan pengawasan dalam Pasal 1: disebutkan5 () 4ntuk melaksanakan tugasnya pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan pemantauan meminta keterangan membuat salinan dari dokumen dan*atau membuat !atatan yang diperlukan memasuki tempat tertentu mengambil !ontoh
memeriksa peralatan memeriksa instalasi dan*atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan*atau kegiatan. (1) Penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat () wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang%undangan yang berlaku. (<) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan*atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut 44 1< &ahun 77= juga menggunakan asas kerja sama (!ooperation prin!iple) dalam upaya pre8enti3 terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang ter!antum pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi5 #Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan se!ara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing%masing masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan peren!anaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.' Pasal ayat ()5 #Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan se!ara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri'. ,uga ter!antum dalam Pasal < ayat ()5 #Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.' Asas kerjasama ini penting mengingat lingkungan hidup merupakan permasalahan global dan lingkungan hidup adalah miliki kita bersama. 4paya
pre8enti3
juga
dilakukan
melalui
jalur
perijinan
antara
lain5
Pasal 65 () Setiap ren!ana usaha dan*atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. (1) $etentuan tentang ren!ana usaha dan*atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat () serta tata !ara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Di 0ndonesia Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam PP o 1= tahun 777. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan*atau kegiatan yang diren!anakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan*atau kegiatanyang dinilai berpotensi berdampak negati3 terhadap lingkungan. AMDAL sebagai salah satu instrumen proses penegakkan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam hal peri/inan juga mengatur tentang pengelolaan limbah sebagaimana ter!antum dalam pasal >%=5 Pasal > () Setiap penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan*atau kegiatan. (1) Penanggungjawab usaha dan*atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat () dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. (<) $etentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal = 5 () Setiap penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan bera!un. (1) Pengelolaan bahan berbahaya dan bera!un meliputi5 menghasilkan mengangkut mengedarkan menyimpan menggunakan dan*atau membuang. (<) $etentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan bera!un diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Upaya Hukum Kasus Pencemaan !le" In#us$i Kecil Di Semaang
Dalam pasal 6 ayat () 44PLH mengakui hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping kewajiban dalam pasal > 44PLH5 () Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian 3ungsi lingkungan hidup serta men!egah dan menanggulangi pen!emaran dan perusakan. (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan*atau kegiatan berkewajiban memberikan in3ormasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Suparto ijoyo dengan melihat ruang lingkup pasal 6 ayat () 44PLH merupakan argumentasi hukum yang substanti8e bagi sesorang untuk melakukan gugatan lingkungan terhadap pemenuhan kedua 3ungsi hak perseorangan te rmasuk 3orum pengadilan. Dalam kasus pen!emaran oleh kawasan industry ke!il di Semarang ini memang belum ada upaya hukum yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah salam hal pengawasan serta belum adanya keberanian masyarakat untuk mengangkat kasus ini. alupun mereka merasakan dampak negati3 dari pen!emaran limbah tersebut. amun masyarakat ataupun LSM dapat mengajukan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus ini. Dalam hubungan dengan 4ndang%4ndang o. 1< &ahun 77= tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasi3ikasikan kedalam < (tiga) kategori yaitu 5 . Penegakkan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi * &ata 4saha egara. 1. Penegakkan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata. <. Penegakkan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Sanksi Administrasi
Dalam 44 o 1< &ahun 77= tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satu instrumen hukum yang berperan bila kita bi!ara tentang penegakkan hukum lingkungan adalah hukum administrasi. 0nstrumen hukum administrati3 berbeda dengan instrumen
lainnya oleh karena penyelesaiannya adalah di luar lembaga peradilan. Dengan demikian e3ekti8itasnya sangat tinggi dalam pen!egahan perusakan lingkungan. Sanksi administrati3 ter!antum dalam pasal5 Pasal 16 () -ubernur*$epala Daerah &ingkat 0 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan untuk men!egah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan dan*atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan ke!uali ditentukan lain berdasarkan 4ndang% undang. (1)
ewenang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
() dapat diserahkan
kepada
"upati*alikotamadya*$epala Daerah &ingkat 00 dengan Peraturan Daerah &ingkat 0 (<) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat () dan ayat (1). (:) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat () dan ayat (1) didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. (6) &indakan penyelamatan penanggulangan dan*atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat () dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. "erdasarkan ketentuan diatas pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai i/in dan apabila tidak akan dikenakan sanksi yang paling keras pen!abutan i/in usaha perusahaan pengalengan ikan yang terbukti membuang limbah ke pesisir $epala Daerah dapat mengajukan usul untuk men!abut i/in usaha dan*atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang. Selain itu pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk men!abut i/in usaha dan*atau kegiatan karena merugikan kepentingannya (lihat pasal 1= ayat 1< 44PLH). 4paya adminisrtati3 adalah upaya ter!epat karena tidak memerlukan proses peradilan. Dalam kasus pengerusakan lingkungan upaya ini terasa lebih rele8an mengingat pen!emaran lingkungan hidup memerlukan upaya yang !epat agar kerugian yang ditimbulkan tidak terus bertambah.
Sanksi Perdata
$etentuan hukum penyelesaian perdata pada sengketa lingkungan dalam 44PLH terdapat dalam pasal <2%<7. Pada pasal Pasal <: ayat () Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pen!emaran dan*atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan*atau melakukan tindakan tertentu. Pada ayat (1) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. Selanjutnya pasal <: tidak menetapkan lebih lanjut mengenai tata !ara menggugat ganti kerugian. Pengaturan mengenai tanggunggugat dan ganti rugi masih berlaku pasal <>6 ". Syarat%syarat dalam pasal <>6 antara lain5 Kesalahan Syarat kesalahan artinya pembuat harus mempertanggungjawabkan karena telah melakuakan perbuatan melanggar hukum. Dalam 44PLH ini menganut asas tanggungjawab mutlak (stri!t liability). $arena terjadinya perbuatan melanggar hukum maka terjadi kesalahan dan pembuat
harus mempertanggungjawabkan. ,adi misalnya
kelompok
masyarakat sekitar Pengambengan yang diwakili oleh LSM melakukan gugatan tentang perbuatan melanggar hukum berupa pen!emaran limbah penggugat harus membuktikan adanya kesalahan dari pelanggar. Kerugian (Schade) Syarat lain dalam <>6 " adalah adanya kerugian (S!hade). Dlam syarat ini harus dibuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pen!emaran. Pada putusan MA tanggal 1 ,uni 7= omor == $*Sip*7= disebutkan5 #-ugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh pengadilan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan' Mengenai -anti ;ugi juga diatur dalam pasal Pasal <: 44PLH5 'Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pen!emaran dan*atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung
jawab usaha dan*atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan*atau melakukan tindakan tertentu.' Dalam 44PLH ini menganut asas tanggungjawab mutlak (stri!t liability). Pengertian tanggungjawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. $etentuan ini merupkan le@ spe!ialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Asas stri!t liability ini dituangkan dalam pasal <65 Penanggung jawab usaha dan*atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan bera!un dan*atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan bera!un bertanggung jawab se!ara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti r ugi se!ara langsung dan seketika pada saat terjadinya pen!emaran dan*atau perusakan lingkungan hidup. Hubungan Kausal Harus ada kaitan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan terjadinya kerugian dengan kata lain pembuangan limbah tersebut harus terbukti mengakibatkan adanya kerugian pengusaha berupa kematian tambak udang. Relativitas &untutan supaya suatu ketentuan larangan berdasarkan unang%undang atau suatu syarat dalam ii/in dipenuhi hanya dapat diajukan oleh seorang yang bersangkutan atau teran!am suatu kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan berdasarkan undang%undang atau ketentuan peri/inan. Mengenai siapa yang berhak melakukan gugatan. Masyarakat dan rganisasi Lingkungan Hidup seperti LSM berhak untuk melakukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal <= 44PLH5 () Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan*atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
(1) ,ika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pen!emaran dan*atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. (<) $etentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sanksi Pidana
Dalam pemberian sanksi pidana 44PLH 77= menetapkan sanksi maksimum hal terebut ter!antum dalam Pasal :5 .
"arang siapa yang se!ara melawan hukum dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pen!emaran dan*atau perusakan lingkungan hidup dian!am dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak ;p622.222.22222 (lima ratus juta rupiah). 1.
Dalam penerapan instrumen hukum pidana pada dasarnya bersi3at sebagai
upaya terakhir (ultimum remidium) namun dalam penegakkan hukum lingkungan tidak selamanya bersi3at (ultimum remidium) karena tingkat kerusakan lingkungan di 0ndonesia sudah pada tingkat memprihatinkan. 4ntuk adanya perbuatan pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut pasal : sampai Pasal := 44PLH ditentukan agar memenuhi syarat%syarat 5 A. adanya perbuatan yang memasukkan mahluk hidup /at energi atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup atau perbuatan yang menimulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap si3at 3isik dan* atau hayati Lingkungan Hidup ". adanya penurunan kemampuan lingkungan sampai tingkat tertentu dalam menunjang pembangunan berkelanjutan atau Lingkungan Hidup kurang* tidak dapat ber3ungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ?. adanya unsur kesalahan dari perilaku baik karena kesengaajaan atau kelalaianB
D. adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan pelaku dengan penurunan kualitas Lingkungan Hidup sampai pada tingkat kurang * tidak dapat ber3ungsi lagi sesuai dengan peruntukannyaB 9. kesalahan pelaku bersangkutan dimaksudkan sebagai tidak pidana Dalam kasus Pen!emaran di kawasan industri pen!emaran dilakukan bukan oleh indi8idu saja tetapi oleh beberapa orang atau perusahaan mengenai pen!emaran yang dilakukan se!ara kolekti3 merujuk pada Pasal :> 44PLH5 () ,ika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum perseroan perserikatan yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal := dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan perserikatan yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua% duanya. (1) ,ika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam "ab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum perseroan perserikatan yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang%orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum perseroan perserikatan yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang%orang tersebut baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain melakukan tindak pidana se!ara sendiri atau bersama%sama. (<) ,ika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum perseroan perserikatan atau organisasi lain panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat%surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. (:) ,ika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum perseroan perserikatan yayasan atau organisasi lain yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam $itab 4ndang%undang Hukum Pidana dan 4ndang%undang ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib sesuai pasal := 44PLH yaitu berupa5 () perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidanaB dan*atau (1) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaanB dan*atau (<) perbaikan akibat tindak pidanaB dan*atau (<) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hakB dan*atau (:) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hakB dan*atau (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun
A% SIMPULAN
. Aspek Hukum mengenai pen!emaran di kawasan Lingkungan 0ndustri $e!il Semarang diatur dalam 44PLH o 1< tahun 77= dan 4ndang%4ndang omor 11 &ahun 777 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah $abupaten untuk mengatur dan mengurusdan menegakkan hukum. 1. 4paya penegakkan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan kasus pen!emaran di Lingkungan 0ndustri $e!il adalah dengan penerapan instrumen hukum se!ara Administrati3 Hukum Perdata dan Hukum Pidana. ,ika sanksi administrasi dinilai tidak e3ekti3 barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas. &% SARAN
.
Segala bahan buangan yang bera!un perlu pengolahan (treatment) dari Lingkungan 0ndutri $e!il tersebut terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan dan perairan tempat pembuangan harus mempunyai kondisi oseanogra3i yang memadai. 0ndustri%industri yang mutlak harus didirikan di wilayah ini wajib memproses bahan%bahan buangan untuk keperluan lain sehingga dengan demikian dampak terhadap lingkungan dapat dibatasi
1.
Perlunya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus pen!emaran lingkungan hidup. Apabila upaya admisnitrati3 kepada perusahaan men!emari diberikan sanksi pidana agar memberikan e3ek jera kepada pelakunya.
<.
Selain kelembagaan pemerintah peran kelembagaan legislati3 masyarakat*LSM serta dunia usaha adalah penting dan harus terlibat dalam pengelolaan utamanya pada tataran peren!anaan dan monitoring*e8aluasi. Dengan demikian akan ter!ipta suatu pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan.
DAFTARPUST AKA
. 4ndang%4ndang o. 1< &ahun 77= tentang Lingkungan Hidup 1. 44 omor <1 &ahun 1227 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <. www.kompas.!om.
