contoh Duplik

DUPLIK PENASIHAT HUKUM TERHADAP

REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM No. Reg. ……………………

Majelis Hakim Yang Mulia  Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati Serta Sidang yang kami junjung tinggi,   Ter Terim imak akas asih ih kami kami hatur aturka kan n kepa kepada da Maje Majeli lis s Haki Hakim m yang yang tel telah memb member erik ikan an waktu waktu yang yang cukup cukup bagi bagi Tim Tim Pena Penasi sihat hat Hukum Hukum untuk untuk dapa dapatt membe emberrikan ikan tang tangg gapan apan bal balik (dupl duplik ik)) atas atas repl eplik Jaks Jaksa a Penuntut Penuntut Umum. Kami juga tidak lupa menyampaik menyampaikan an penghargaan penghargaan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah bersedia menanggapi nota nota pembel pembelaan aan kami kami dengan dengan berbaga berbagaii sanggah sanggahanny annya. a. Meskip Meskipun un sangat kami sayangkan bahwa sanggahan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya asal menyanggah, tidak disertai dengan argumentasi yang yang valid. valid. Argum Argument entasi asi yang yang dis disamp ampaik aikan an dalam dalam replik repliknya nya tidak tidak lebih dari penyampaian kembali hal-hal yang telah dituangkan dalam surat tuntutannya. Dupl Duplik ik ini ini meru merupa paka kan n ‘closi ‘closing ng argume argument’  nt’  bagi agi kam kami karena merupakan merupakan kesempatan kesempatan terakhir yang diberikan diberikan oleh KUHAP kepada  Terdakwa secara pribadi ataupun melalui Penasihat Hukumnya untuk membela dirinya dihadapan Majelis Hakim dalam rangka menemukan kebenar kebenaran an materi materill. ll. Pember Pemberian ian kesemp kesempatan atan ini adalah adalah merup merupaka aka perwujudan dari usaha agar Terdakwa dapat melakukan pembelaan maksim maksimum um dengan dengan menyam menyampai paikan kan tambah tambahan an argume argumenta ntasi si hukum hukum seluas-luasny seluas-luasnya a sebagai tambahan bahan pertimbanga pertimbangan n bagi Majelis Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan duplik ini sekaligus juga menunjukkan adanya peng pengak akua uan n seca secara ra tega tegas s oleh oleh Maje Majeli lis s Haki Hakim m akan akan hak hak Pena Penasi siha hatt Hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf b KUHAP bahw bahwa a dala dalam m jaw jawab menj menjaw awab ab (arg (argum umen enta tasi si)) anta antara ra Pena Penasi siha hatt Hukum dan Penuntut Umum maka Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu memperoleh giliran terakhir.

Majelis Hakim Yang Mulia  Jaksa Penuntut Umum yang kami k ami hormati Sidang yang kami junjung tinggi Kalau Kalau kita kita menc mencer erma mati ti BAP BAP Saksi Saksi,, BAP BAP Ters Tersang angka, ka, Beri Berita ta Ac Acar ara a Penyitaan, surat dakwaan, surat tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut untuk k kead keadil ilan an” tet Umum sel selalu alu diawa awali dengan dali alil “untu tetapi api dida didallamny amnya a ter terselu selubu bung ng kem kemunaf unafiikan kan dan dan kei keingi nginan nan untu untuk k mendap mendapatka atkan n suatu suatu ketenar ketenaran an dengan dengan mengo mengorba rbankan nkan orang orang lain, lain, bahkan hanya untuk memenuhi target pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh mantan

1

  Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam bukunya yang berjudul Memoar 930 hari di puncak gedung bundar halaman 161 yang mengatakan yaitu “pencapaian target penanganan perkara korupsi menjadi pertimbangan dalam promosi dan mutasi kepegawaian”. Bahkan opini publik yang berkembang di media massa saat ini, baik melalui televisi maupun surat kabar yaitu Hakim yang menghukum orang yang terlanjur dituduh korupsi selalu dipuja dan disanjung tetapi Hakim yang membebaskan orang yang dituduh korupsi tetapi tidak terbukti melakukan korupsi selalu dihujat dan dihina. Kembali kehati nurani kita masing-masing yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini, yang mana yang akan kita pilih, apakah kita mau menghukum Terdakwa untuk mendapatkan pujaan dan pujian atau membebaskan Terdakwa untuk menyatakan kebenaran dan keadilan yang nantinya akan dihujat dan dihina?. Untuk memudahkan kita untuk memilih, ijinkanlah kami mengutip apa yang pernah disampaikan oleh mantan Hakim Agung yang ditulis dalam Varia Peradilan edisi Nopember 2008 yaitu: “Aku meminta pada Allah SWT setangkai bunga segar, IA beri aku kaktus berduri.   Aku minta pada Allah SWT binatang mungil nan cantik, IA beri aku ulat berbulu.  Aku sempat sedih, protes dan kecewa… Betapa tidak adilnya ini. Namum kemudian.. Kaktus itu berbunga, sangat indah sekali Dan ulat itu pun tumbuh dan berubah menjadi kupu-kupu yang teramat cantik. Itulah jalan Allah SWT, indah pada waktunya.  Allah SWT tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi IA beri apa  yang kita perlukan. Kadang kita sedih, kecewa, terluka, tetapi jauh diatas segalanya, IA sedang merajut yang terbaik untuk kehidupan kita”  Hal tersebut kami sampaikan karena kebenaran haruslah dinyatakan walau pahit rasanya.

Majelis Hakim Yang Mulia  Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati serta sidang yang kami junjung tinggi Sebelum kami menanggapi replik dari Jaksa Penuntut Umum, kalau boleh kami bertutur, tuturan kami sangatlah sederhana dalam melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini yaitu jika “ya” hendaklah kita katakan “ya”, jika “tidak ” hendaklah kita katakan “tidak ”. Secara sederhana kami katakan Terdakwa adalah korban kebijakan kejar target dalam bahasa kasarnya kejar setoran pemberantasan korupsi. Kami mengatakan dan membenarkan bahwa administrasi di desa …… yang dipimpin oleh Terdakwa…….memang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dan ketidak pahaman Terdakwa akan administrasi

2

Pemerintahan Desa. Kami berpendapat sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada Nota Pembelaan kami yaitu bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan kepada Terdakwa adalah Pembinaan atau Pelatihan dan BUKAN Pembinasaan atau Pemidanaan.

Majelis Hakim Yang Mulia  Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati Serta sidang yang kami junjung tinggi Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa duplik ini hanya untuk menegaskan hal-hal yang secara eksplisit dibantah oleh JPU. Kami tidak akan lagi mengulas hal-hal yang tidak ditanggapi oleh   JPU sebab kami anggap hal-hal yang tidak dibantah berarti merupakan kebenaran yang memang tidak terbantahkan. Adapun tanggapan kami adalah sebagai berikut:

1. Surat tuntutan, surat dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan BAP yang cacat Hukum. Bahwa dalam tanggapan JPU untuk membenarkan Sdr. Pranoto, SH selaku Jaksa Penyidik sekaligus Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan dasar hukum yaitu Pasal 26 UU No. 31  Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, pasal 284 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang menjadikan seorang Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara korupsi (ini pendapat   JPU.) Bahwa setelah kami mempelajari dengan teliti dasar hukum   Jaksa Penuntut Umum diatas, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa seorang Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Perlu Penasihat Hukum sampaikan bahwa mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak diatur dalam ketentuan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, melainkan diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf d serta penjelasanya UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatakan bahwa “Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi”. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan tersebut adalah secara institusi yaitu Kejaksaan bukan secara personal yaitu seorang jaksa. Bahwa dalam perkara ini secara institusi Kejaksaan Negeri Cilacap memang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara Korupsi. Tetapi penunjukan Pranoto, SH selaku   Jaksa Penyidik sekaligus Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar ketentuan pasal 183 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3

yang menjadi aturan main dalam peradilan pidana, karena dengan penunjukan Pranoto, SH selaku Jaksa Penyidik sekaligus Jaksa Penuntut Umum membuat rasa keadilan dan hak terdakwa Bisri untuk memperoleh proses peradilan yang Obyektif, adil dan berimbang menjadi tidak terpenuhi dan hal tersebut adalah pelanggaran atas hak asasi Terdakwa. Dengan demikian BAP, surat dakwaan, surat Tuntutan yang ada adalah cacat hukum dan kita yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini tentu sependapat bahwa menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum .

2. Jaksa Penuntut Umum telah melanggar hukum karena tidak memberikan semua berkas perkara yang menjadi hak Penasihat Hukum Terdakwa guna kepentingan Pembelaan Terdakwa.   Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapanya mengatakan “bahwa semua barang bukti dan alat bukti surat yang kami ajukan berasal dari Terdakwa dan apa bila disita bukan dari   Terdakwa tentulah Terdakwa memiliki copynya atupun tembusanya, sehingga tidak ada alasan untuk menyerahkan ataupun memberikan turunan kepada penasihat hukum  Terdakwa” (ini pendapat JPU).

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan arogansinya, dan jika semua penegak hukum berpikir seperti Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan tidak  ada alasan untuk menyerahkan ataupun memberikan turunan seluruh berkas perkara kepada Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 KUHAP, hal tersebut adalah bentuk pelecehan kepada salah satu pilar penegak hukum dalam hal ini Advokat. Bahwa Advokat adalah sebagai salah satu pilar penegak  hukum diantara penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mengatakan yaitu “advokat berstatus penegak hukum… dst” Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara melanggar hak Penasihat Hukum Terdakwa untuk memperoleh semua turunan berkas perkara. Dengan demikian Penasihat Hukum  Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam mencari kebenaran sejati dalam perkara ini tidak dalam posisi yang seimbang. Sekali lagi kami mengatakan kita yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini tentu sependapat bahwa menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum.

3. Mengenai bukti saksi, Ahli dan Laporan Inspektorat.

4



Saksi Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengakui dalam repliknya bahwa saksi yang diajukan dipersidangan tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak mengetahui kejadian tersebut. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berimajinasi dan bermimpi di siang bolong dengan mengatakan “bahwa bukti pengeluaran tersebut tentunya dibuat oleh terdakwa ataupun atas ide terdakwa ataupun atas printah terdakwa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa” (ini pendapat JPU). Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat tebaktebakan dengan mengajukan pertanya pilihan berganda (Multiple Choice) yaitu: a. Apakah terdakwa sendiri yang membuat bukti pengeluaran yang diduga fiktif?, atau  b. Apakah ide pembuatan bukti pengeluaran fiktif  dari Terdakwa?, atau c. Apakah Terdakwa memerintah orang lain untuk membuat bukti pengeluaran fiktif? Sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya sampai-sampai harus memberikan pertanyaan Multiple Choice untuk menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum  Terdakwa. Bahwa di persidangan ini tidak pernah bisa dibuktikan mengenai perbuatan terdakwa tentang membuat, ide pembuatan atau memerintah orang lain untuk menerbitkan bukti pengeluaran fiktif. Telah terungkap di persidangan bahwa Laporan Pertanggujawaban tahun 2008 yang menjadi dasar dari Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa dibuat dalam waktu yang sangat singkat oleh Sekretaris Desa yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan patut diduga pembuatan LPJ oleh Sekretaris Desa tersebut di rekayasa oleh Sekretaris Desa untuk memenuhi permintaan dari Inspektorat, dan memang benar terdakwa telah melakukan kelalaian karena sebelum menandatangani Laporan pertanggungjawaban tidak terlebih dahulu meneliti dan mengoreksi tentang kebenaran LPJ tersebut tetapi langsung menandatanganinya dan hal tersebut BUKANLAH suatu kejahatan dan terlebih lagi atas temuan Inspektorat, terdakwa telah melakukan pembangunan sesuai dengan permintaan Inspektorat. Sangat kami sayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa melihat dengan hati

5

nurani yang benar mengenai sesungguhnya dalam perkara ini 

kebenaran

yang

Ahli Bahwa argumentasi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan GATOT ARIF WIDODO, S.Sos sebagai ahli karena pendidikan dan jabatan selaku Ka. Subbag Tata Pemerintahan Desa Sekda Kab. Cilacap dan menurut  Jaksa keterangan ahli yang diajukan sudah sesuai dengan Undang-Undang.

Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum diatas tidak menjawab pelanggaran hukum yang pernah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan yaitu bahwa GATOT ARIF WIDODO, S.Sos dalam perkara ini berkapasitas ganda yaitu Pertama, dalam proses Penyidikan di Kejaksaan kapasitas GATOT ARIF WIDODO, S.Sos adalah sebagai SAKSI FAKTA sebagaimana tertuang dalam BAP tertanggal 01 Oktober tahun 2010 dan BAP tersebut sebagai dasar pembuatan surat dakwaan. Kedua, dalam persidangan GATOT ARIF WIDODO, S.Sos diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai AHLI. Hal tersebutlah yang menurut kami sebagai pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang mengakibatkan keterangan GATOT ARIF WIDODO, S. sos TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN, baik  kapasitasnya sebagai SAKSI FAKTA maupun AHLI dan untuk itu harus dikesampingkan. 

Laporan Inspektorat Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membenarkan bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian Negara hanya sebagai bukti awal. Oleh karena hasil pemeriksaan Inspektorat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besar kerugian Negara, terus hal apa yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk mengatakan Negara megalami kerugian sebesar Rp. 66.246.000,00? Hal tersebut membuat kami semakin yakin apa yang pernah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan kami Halaman 34 yaitu Jaksa Penuntut Umum melakukan penghitungan dengan cara “tebak-tebakan dan asal-asalan”. Bukankah kerugian Negara harus benar-benar nyata sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bukankah penghitungan kerugian Negara harus dilakukan

6

oleh Auditor Negara yang Independen dan Mandiri sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 6, pasal 10, pasal 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Berdasarkan hal tersebut Negara belum bisa dinyatakan telah mengalami kerugian.

4. Tentang Analisa fakta persidangan Bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Umum dalam Repliknya tidak lebih dari penyampaian kembali hal-hal yang telah dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan mengenai keterangan saksi dan ahli yang sudah kami bahas diatas yang tidak perlu kami bahas ulang lagi. Kami hanya mau mempertegas lagi bahwa fakta dalam surat tuntutannya, fakta dalam Repliknya adalah FAKTA SEPIHAK  yang hanya berdasarkan BAP, Laporan Inspektorat dan asumsi Jaksa Penuntut Umum BUKAN berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum.

5. Tentang Analisa Yuridis Setelah kami membaca secara cermat tanggapan analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam Replikya adalah pengulangan akan hal yang pernah disampaikan dalam surat tuntutanya yang telah kami bantah dalam Nota Pembelaan kami sehingga tidak perlu kami uraikan lagi.. Hal yang tidak  ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum yang kami anggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan yaitu: Bahwa terdapat perbedaan antara isi surat dakwaan dengan tututan terlepas dari fakta persidangan yaitu dalam surat dakwaan uang sebesar Rp. 37.760.000,00 ada pada terdakwa, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengatakan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 66.246.000,00 yang penghitunganya diperoleh dari uang yang berada pada terdakwa ditambah uang yang telah direalisasikan untuk pembagunan jalan dan sebagainya untuk kepentingan Desa Nusawungu dan telah dinikmati oleh masyarakan Desa Nusawungu.

Tidak terbukti unsur melawan hukum yang dituduhkan kepada terdakwa karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Karena Terdakwa sudah dinyatakan tidak  melakukan perbuatan melawan hukum berarti terdakwa sebagai Kepala Desa didalam mengelola keuangan desa TELAH SESUAI dengan hukum. Apakah masih ada dasar sebagai tempat berpijak  untuk menghukum Terdakwa???

7

Bahwa yang terbukti adalah administrasi desa yang tidak berjalan dengan baik dikarena SDM yang tidak memadai dan seharusnya tindakan yang harus dilakukan kepada   Terdakwa adalah Pembinaan atau pelatihan BUKAN Pembinasaan maupun Pemidanaan. Bahwa tidak terbukti unsur penyalahgunaan kewenangan, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan apa yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Cilacap No. 9 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dan terlebih lagi Pasal 14 Undang–Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2001, mengatakan sebagai berikut:

“ S etiap orang yang melanggar ketentuan yang secara TEGAS menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut  sebagai tindak pidana korupsi  berlaku ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini.” Berdasarkan isi pasal tersebut diatas, maka suatu perbuatan dikatakan korupsi haruslah lebih dahulu secara TEGAS dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak ada yang menyebutkan sebagai tindak pidana korupsi maka terdakwa tidak bisa dipidana atas tuduhan korupsi, hal tersebut telah sesuai dengan asas legalitas (Vide: Pasal 1 ayat 1 KUHP)  Tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah mendapatkan keuntungan.  Tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa uang sebesar Rp. 66.246.000,00 ada pada diri terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.   Tidak bisa dibuktikan ada kerugian Negara karena kerugian Negara yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan tebak-tebakan, karena tidak pernah dilakukan audit oleh auditor Negara yang independen dan mandiri yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang

8

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami tetap pada Nota Pembelaan kami, dan sudah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengesampingkan Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim yang Mulia  Jaksa Penuntut umum yang yang kami hormati Sidang yang kami junjung tinggi Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kepercayaan kami kepada Yang Mulia, sebelum kami mengakhiri duplik ini, ijinkanlah kami mengutip kata orang bijak yaitu “ Sebelum kita menghakimi orang lain, cobalah kita pakai terlebih dahulu sandal orang itu untuk berjalan sejauh 10 KM, supaya kita memahami dan mengetahui apa yang ia derita, ia rasakan dan ia alami, dan sebelum kita memberikan keadilan bagi Terdakwa cobalah kita bayangkan seandainya Terdakwanya adalah kita sendiri atau keluarga kita sendiri” Disinilah diuji keadilan seperti apa yang kita berikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, karena ukuran keadilan yang kita berikan kepada orang lain akan diukur kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Adil. Marilah kita berpikir jernih,   jangan sampai ada pisau analisis yang hilang dalam memutus perkara ini. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah kami sampaikan diatas, maka kami menyampaikan ulang permohonan kami kepada Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewajibannya, agar berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini yaitu: Menyatakan Terdakwa ……………… tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR maupun SUBSIDAIR. Terdakwa ………………… dari segala 2. Membebaskan dakwaan (vrijspraak ), atau setidak-tidaknya melepaskan   Terdakwa dari segala tuntutan hukum (o ntslag van rechtvervolging). 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 1.

Akhirnya, kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim Yang karena hanya Majelis Hakimlah yang dapat Mulia, menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Hikmat dan Kebijaksanaan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

9

Demikianlah Duplik atas nama Terdakwa ……………. kami bacakan dan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan yang terhormat ini. Semarang 11 April 2011 Hormat kami, PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

…………………………

………………………

……………………………

10