Chapter 7 Asset Godfrey Teori Akuntansi

Chapter 7 ASSET ACCOUNTING THEORY

GROUP I

PUPUT PURNAMASARY NAUFAL A31114005 SALMAN AL-FARIDZI A31114 AHMAD RIZAL TAWAKKAL A31112104

DEPARTEMENT OF ACCOUNTING ECONOMIC AND BUSSINES FACULTY HASANUDDIN UNIVERSITY Accounting Theory, Chapter 7 of AssetPage 1

MAKASSAR 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebanyakan perusahaan masih sulit dalam mengklasifikasikan barang dalam aset keuangan. Contohnya saja tanah. Kita berpendapat bahwa itu adalah bagian dari aset. Akan tetapi, tidak ada yang dapat memastikan bahhwa tanah itu akan terkontaminasi radioaktif jika tidak digunakan untuk 1000 tahun yang akan datang. Apakah tanah lebih cocok dikatakan kewajiban daripada aset? Bagaimana jika perusahaan melakukan pekerjaan restorasi atas tanah dan dalam proses mengembangkan teknologi yang sebelumnya menonaktifkan tanah yang terkontaminasi dan memiliki potensi untuk penjualan global yang sangat menguntungkan. Apakah ini akan menimbulkan biaya ataukah hanya sekadar pengembangan aset? Contoh-contoh ini mengingatkan kita bahwa klasifikasi barang dalam aset keuangan adalah dasar akuntansi. Klasifikasi akan mempengaruhi cara pengguna menginterpretasikan kinerja perusahaan keuangan dan akibatnya dalam proses pengambilan keputusan mereka. Klasifikasi dapat mempengaruhi persepsi risiko dan solvabilitas. Dalam bab ini kita membahas bagaimana aset didefinisikan dan mempertimbangkan berbagai unsur definisi aset IASB,

bab

ini

juga

menyelidiki

pengakuan

dan

pengukuran

dan

mempertimbangkan implikasi dari berbagai pendekatan untuk pengukuran aset. Mengingat pentingnya pengukuran aset, dalam bab ini disimpulkan eksplorasi masalah pengukuran aktiva lancar dari perspektif pembuat standar dan auditor.

Accounting Theory, Chapter 7 of AssetPage 2

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1

Apa yang dimaksud dengan Aset serta aplikasinya?

1.2.2

Bagaimana cara mengakui Aset?

1.2.3

Sistem Pengukuran apa yang digunakan dalam mengukur Aset?

1.2.4

Apa saja hambatan bagi penyusun standar dalam membuat standar ?

1.2.5

Apa saja masalah yang dihadapi para auditor dalam sistem pengukuran

Aset ?


BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Definisi Aset dan Aplikasinya IASB (AASB) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (para 49) mendefinisikan aset sebagai berikut “An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which economic benefits are expected to flow to the entity” Artinya : Aset merupakan sumberdaya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang mengalir pada badan. Dalam chapter ini membahas definisi aset dalam kaitannya dengan tiga karakteristik penting: a. Manfaat ekonomi masa depan b. Kontrol oleh entitas c. Peristiwa masa lalu 2.1.1 Manfaat Ekonomi Masa Depan Kerangka lASB mendefinisikan titik-titik esensi dari aset sebagai manfaat ekonomi masa depan. Di antaranya sebagai berikut : a) “The benefits for a for-profit business entity are associated with the activities that generate profit” Artinya” Manfaat bagi badan usaha nirlaba bahwa aktivitas yang menghasilkan keuntungan. b) “the potential to contribute, either directly or indirectly, to the flow of cash and cash equivalents to the entity”. Artinya Aset empunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung


maupun tidak langsung, dalam memberikan arus kas atau yang ekuivalen dengan kas pada badan usaha. Ini bisa melalui kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan dari entitas atau dari kemampuan

untuk

mengurangi

pengeluaran

kas

seperti

mengurangi biaya produksi. Definisi aset disini bagaimana cara untuk mencai keuntungan, sehingga aset harus memiliki manfaat ekonomi dalam membantu entitas mencapai tujuannya salah satunya yaitu mengurangi kas keluar. c) Gagasan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan sumber daya ekonomi. God Frey dan kawan-kawan mengatakan“There are two main characteristics of an economic resource: scarcity and utility”. Ada dua karakteristik utama dari sumber daya ekonomi: kelangkaan dan utilitas. Jika sumber daya tidak langka (tersedia dan cukup untuk semua orang yang menginginkannya) maka sumber daya tidak akan dikatakan 'ekonomi'. Utilitas berkaitan dengan manfaat yang diperoleh atau layanan masa depan yang disebutkan di atas. Secara teknis, dalam teori ekonomi, utilitas dari komoditas adalah kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia. Namun, kita bisa memasukkan dalam gagasan utilitas semua manfaat ekonomi masa depan atas dasar bahwa manfaat tersebut pada akhirnya berhubungan dengan kepuasan kebutuhan manusia . Dengan demikian, jika ada kekurangan pasokan komoditas tertentu, dan jika komoditas itu memiliki utilitas yang diinginkan atau dituntut oleh orang, maka itu dikatakan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, semua sumber daya ekonomi memiliki nilai. d) Sprague melihat aset sebagai penyimpanan manfaat yang akan diterima. Paton dan Littleton menyatakan: Layanan dalam hal ini manfaat adalah elemen penting di balik akun, yaitu, layananpotensi, yang jika ditukar, tetap membawa jasa. Selain itu Vetter juga mendifiniskan aset “embodiments of future want satisfaction


in the form of service potentials that may be transformed, exchanged, or stored against future events. Artinya perwujudan kepuasan masa depan dalam bentuk potensi layanan yang dapat diubah, ditukar, atau disimpan terhadap peristiwa masa depan. Peirson memberikan contoh dari konsep ini

jasa masa depan,

kendaraan bermotor yang dimiliki oleh suatu entitas pelaporan adalah aset bukan karena itu adalah benda fisik, tetapi karena dapat memberikan entitas dengan jasa di masa depan dalam bentuk transportasi. Jasa atau manfaat mungkin timbul dari penggunaan atau dari penjualan objek. Misalnya, mesin merupakan aset karena memberikan layanan masa depan dari penggunaan. Persediaan merupakan aset karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan dari penjualan. Sehingga dinyatakan bahwa aset adalah sesuatu yang ada sekarang dan memiliki kemampuan memberikan jasa atau manfaat saat ini atau di masa depan. 'Hal' yang ada disebut sebagai properti, atau hak milik, atau sumber daya ekonomi, atau 'perwujudan' atau 'penyimpanan layanan masa depan. 2.1.2 Dikendalikan Oleh Badan Usaha Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan untuk memenuhi syarat, sebagai aset. Ijiri mengatakan: Akuntansi tidak peduli dengan sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya mereka yang berada di bawah kendali dari entitas yang diberikan. Haruskah aset dimiliki dalam hal ini entitas memiliki title atas tersebut baru dapat dianggap sebagai aset ?? Sprague berkomentar kepemilikan

sesuatu

hanyalah

hak

untuk

menggunakan

atau

mengontrol aset tersebut. Kontrol pemilik memiliki properti itu tidaklah mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Paton menunjukkan bahwa ruang lingkup


kepentingan pribadi selalu tunduk pada hak-hak umum negara. Sebagai contoh, pemerintah dapat melarang kepemilikan atau pembuatan

produk

tertentu.

Melalui

kekuatannya,

itu

dapat

membatalkan kontrol seseorang atas properti. Hal ini juga dapat menyita properti untuk pajak, mendikte metode operasi dan permintaan bahwa produk dan aset sesuai dengan standar tertentu atau bahwa mereka digunakan untuk tujuan tertentu saja. Selain itu Kepemilikan

rumah

kita,

kita

tidak

diberikan

izin

untuk

menggunakannya untuk tujuan komersial seperti butik atau cafe kecuali diizinkan oleh peraturan pemerintah daerah. Sehingga dikatakan “The right to exploit these assets, and does not have to have proof of ownership of assets” Artinya Hak untuk memanfaatkan aset tersebut, dan tidak mempunyai bukti kepemilikan asset, jika kita mengendalikan aset tersebut maka dapat kita katakan bahwa kita memperoleh manfaat dari aset tersebut. “Ownership is often concurrent with control, but it is not an essential characteristic of an asset”. Kepemilikan biasanya sesuai dengan pengendalian, tetapi ini bukan merupakan karakteristik aset yang penting. Sebagai contoh adanya agen yang mempunyai kewajiban menjual barang milik prinsipal. Barang tersebut bukan aset dari agen tetapi aset prinsipal. Tapi karena agen yang mengendalikan, maka itu adalah kepemilikan agen. Posisi alternatif juga mungkin, mana ada manfaat dari kepemilikan tanpa kepemilikan, seperti dalam kasus perjanjian sewa sewa. Istilah 'title juga dapat membingungkan masalah ini. Kebanyakan orang berpikir judul sebagai dokumen hukum yang menyampaikan hak kepemilikan. Faktanya adalah bahwa title habis dibagi. Beberapa orang dapat memiliki bagian yang berbeda dari judul sebuah aset tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan transportasi membeli truk untuk $ 300.000, membayar $ 150.000 sekarang dan setuju untuk membayar saldo angsuran selama 3 tahun ke depan.


Apakah truk adalah aset perusahaan? Terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan tidak memiliki dokumen hukum yang disebut 'title' sampai telah sepenuhnya dibayar untuk truk, ia memiliki hak hukum untuk menggunakan truk. Oleh karena itu, dalam akuntansi, kita katakan truk merupakan aset perusahaan. Secara teknis god frey mengatakan “the real asset is the right to use the asset, not the assets itself” aset riil adalah hak untuk menggunakan truk, bukan truk itu sendiri. Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari truk dan memiliki pengendalian atas truk. “The objective of accounting is not achieved by focusing on the precision of legal concepts but, rather, by concentrating on the economic substance of the transactions and events that affect a firm's financial performance and condition”. konsep hukum yang digunakan dalam akuntansi sebagai pedoman saja. Tujuan akuntansi tidak dicapai dengan berfokus pada ketepatan konsep hukum, melainkan, dengan berkonsentrasi pada substansi ekonomi dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kondisi. Jadi melihat benda-benda ekonomi tertentu yang disebut 'aset' muncul. Faktor utama adalah pengendalian. IASB memberikan definisi yang tidak hanya mengandalkan 'keberlakuan hukum', tetapi juga sanksi ekonomi dan sosial.

2.1.3 Peristiwa Masa Lalu “Definition of assets ensures that 'planned' assets are excluded”. Aset tidak termasuk aset yang masih direncanakan. Misalnya, mesin sudah diperoleh oleh perusahaan adalah aset, tapi mesin yang akan diperoleh sesuai dengan anggaran bukanlah aset sampai telah aset itu diperoleh, karena kejadian transaksi pembelian belum terjadi. Masih ada ketidakpastian dalam mengartikan kejadian itu seperti apa ? apakah penandatanganan kontrak dalam dikatakan sebagai


kejadian? Jika sebuah perusahaan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan konstruksi untuk memiliki gedung kantor baru didirikan di masa depan untuk harga yang diberikan, apakah ini memenuhi syarat sebagai kejadian sehingga aset harus dicatat? Dalam pra-2005 kerangka konseptual Australia (Pernyataan Konsep Akuntansi 4) dewan menganggap bahwa kontrak tersebut sebagai sewa, kontrak pembelian yang tidak dibatalkan dan kontrak berjangka memunculkan aset dan kewajiban yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam keuangan laporan. Preperes menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pelaporan kontrak pelaksana pada neraca meningkat Leverage (baik aset dan kewajiban akan diakui, tetapi nilai kewajiban akan lebih besar) meskipun tidak ada perubahan nyata dalam utang ekonomi yang mendasari perusahaan. Pada 1970-an FASB ditugaskan untuk melakukan proyek penelitian tentang kontrak pelaksana. Ijiri beralasan bahwa kontrak sepenuhnya tampaknya memenuhi syarat pertama bagi pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan. Pada contoh konstruksi di atas, kedua belah pihak memiliki hak untuk kinerja masa depan yang ada saat ini dan ini tbukan hak masa depan yang akan dibuat di masa depan. Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontraktual memenuhi definisi aset (tes pertama) kemudian aset harus memenuhi 'kriteria pengakuan' tertentu sebelum dicatat. Saat ini beberapa kontrak pelaksana diakui sebagai aset sementara yang lain tidak, tergantung pada persyaratan standar akuntansi. Misalnya, di bawah IAS 17 / AASB 117 sewa pembiayaan menimbulkan aset dan liabilitas, sedangkan sewa operasi tidak. 2.1.4 Dapat Dipertukarkan Salah satu Kriteria Aset adalah dapat dipertukarkan. SEperti yang dikatakan oleh godfrey “Its disposal value is separate from the


value of the entity.” Bahwa nilai jual terpisah dari nilai entitas jadi Elemen tersebut dapat dipisahkan dari badan usaha sehingga dapat diperjual belikan. “A good that lacks exchangeability must lack economic value because its purchase or sale must forever remain impossible, and thus no market price for it can ever exist. The asset especially affected by this condition is goodwill”. Pada tahun 1939, MacNeal mengatakan bahwa barang yang bagus yang tidak memiliki nilai pertukaran harus kekurangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualan harus tetap ada, namun tidak ada harga pasar yang digunakan untuk itu. Asset yang sesuai dengan kondisi ini adalah goodwill. Goodwill tidak bisa dijual secara terpisah seperti asset lainnya. Chambers memberikan alasan kenapa goodwill tidak termasuk dalam asset. Hal ini muncul perlunya

mempertimbangkan

kapasitas

suatu

entitas

untuk

menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan lingkunganny sedangkan dikatakan goodwill itu tidak memiliki kualitas abadi. Selain itu Chambers juga berpendapat bahwa penentuan posisi keuangan melibatkan pengukuran nilai aset dan kewajiban, tetapi goodwill tidak bisa diukur karena nilainya hanya muncul karena adanya selisih biaya investasi dengan nilai buku. Kalau dikatakan oleh chamber hal ini sama saja dengan menambahkan apel dan jeruk. Namun ada argument yang menentang kalau nilai pertukaran atau nilai jual-beli yang diperoleh hanyalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dari asset. Misalnya, persediaan adalah salah satu jenis aset yang manfaat utamanya adalah melalui pertukaran. Tapi manfaat aset seperti pabrik, mesin dan gedung perkantoran yang diperoleh melalui penggunaan asset tersebut. Manfaat dari aset tersebut tidak terpengaruh oleh apakah mereka dapat ditukarkan. Kritik juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi tergantung pada


kelangkaan dan utilitas, tidak pada nilai pertukaran. Menurut Moonitz, pertukaran tidak membuat nilai-nilai ekonomi. Pertukaran hanyalah

karateristik

yang

menunjukkan

keberadaan

asset.

Sehingga untuk goodwill sendiri memang dikatakan sebagai asset tapi bukan merupakan upaya untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi hanya sebuah upaya untuk mengidentifikasi dan menghargai sumber tertentu yang memiliki manfaat masa depan untuk perusahaan. Tapi nilai pertukaran tetap dikatakan salah satu kriteria asset. Pas beralasan bahwa, bahkan jika goodwill dikeluarkan dari perhitungan leverage untuk tujuan perjanjian utang, dan bahkan jika penurunan nilai goodwill saat-periode dikecualikan dari ukuran return on equity, jumlah ekuitas rasio leverage dan dalam beberapa pengembalian rasio dipengaruhi oleh sebelum periode penurunan nilai goodwill, dan ini dapat mempengaruhi apakah perusahaan melanggar perjanjian utang.

2.2 Pengakuan Aset “Recognising assets on the balance sheet also involves conditions that can be called 'recognition rules” Mengakui aset dalam neraca juga melibatkan kondisi yang bisa disebut 'aturan pengakuan'. Aturan-aturan ini telah dirumuskan karena akuntan memerlukan bukti untuk mendukung catatan mereka dalam lingkungan ketidakpastian. Akuntan ingin memastikan bahwa aset tertentu ada dan bahwa masuknya Aset dalam neraca memberikan informasi yang berguna yang relevan dan dapat diandalkan. “Two examples of conventional recognition rules are: • An account receivable is recorded as an asset when a credit sale is made. • Equipment is recorded as an asset when it is purchased”. Dua contoh aturan pengakuan konvensional adalah: a. Sebuah piutang akun dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit terjadi


b. Peralatan dicatat sebagai aset ketika dibeli. “An example of a recognition guideline that is formally specified is the guideline adopted for the recognition of finance leases as assets” Contoh pedoman pengakuan yang resmi ditetapkan adalah pedoman yang digunakan untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Untuk lessee, sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dari LAS 17 / AASB 117, memenuhi salah satu dari kriteria berikut menunjukkan bahwa sewa non-dibatalkan adalah untuk dikapitalisasi kecuali ada alasan lain yang akan membutuhkan sewa yang akan dianggap sewa operasi: a. Kepemilikan transfer sewa aset kepada lessee pada akhir masa sewa; b. Lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi untuk itu cukup yakin, pada awal sewa, bahwa pilihan akan dilaksanakan; c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan d. Pada awal sewa, nilai kini dari pembayaran sewa minimum sebesar setidaknya secara substansial semua nilai wajar aset sewaan; dan e. aktiva sewa guna usaha adalah dari suatu sifat khusus yang hanya penyewa dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. 2.2.1 Ketergantungan pada hukum Dalam hal Ketergantungan pada hukum. Apakah kita harus mempunyai hak hukum untuk mendapatkan manfaat masa depan? Pengakuan banyak aset tergantung pada konsep hukum aset. Pencatatan piutang karena penjualan persediaan dan pembelian aktiva tetap menggunakan hak hukum adalah contoh. Kriteria ini berkaitan dengan kedua relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Mengendalikan aset bukanlah kepemilikan hukum yang digunakan untuk menentukan keberadaan aset. Meskipun demikian, lewat title hukum secara umum menunjukkan adanya


pengendalian dan dapat digunakan dalam menentukan kapan mengakui keberadaan aset ini.

2.2.2 Substansi Ekonomi Meskipun hak hukum kepemilikan atau pengendalian dari manfaat dari penggunaan properti yang sering digunakan sebagai kriteria pengakuan, kriteria pengakuan utama adalah bahwa adanya substansi ekonomi daripada bentuk hukum menurut Kerangka Konseptual. Adanya hak hukum merupakan indikator, tapi bukan kriteria untuk pengakuan aset. 2.2.3 Konservatisme Selain dalam pengakuan asset, Penggunaan konservatisme yang merupakan prinsip kehati-hatian adalah upaya dalam mengantisipasi kerugian,

tapi

tidak

keuntungan.

Ini

digunakan

dalam

kondisi

ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak terlalu rendah. Contoh dari konservatisme berkaitan dengan akuntansi untuk proyek-proyek konstruksi jangka panjang. Dalam menggunakan metode kontrak selesai, jika dalam proses membangun sebuah proyek jangka panjang kerugian akan diantisipasi dan tercatat bahkan sebelum proyek selesai tetapi jika keuntungan yang diharapkan, tidak ada keuntungan dicatat sampai selesainya proyek. Standar juga dapat membatasi pengakuan aset. Misalnya, Las 38 / AASB 138 Aset Tak Berwujud ayat 48 melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Standar menyatakan bahwa goodwill adalah sumber daya yang tidak diidentifikasi (tidak dipisahkan atau tidak timbul dari kontrak atau hak) yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur dengan biaya (para. 49). Pengakuan tidak diizinkan karena ada kesulitan dalam mengidentifikasi apakah dan ketika aset tidak berwujud


menghasilkan

manfaat

ekonomi

masa

depan.

Selain

itu,

biaya

menghasilkan aset (yaitu arus yang menimbulkan goodwill) tidak dapat ditentukan. Dalam survei praktik akuntansi yang ada, tampak bahwa banyak aturan pengakuan digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu dapat digeneralisasi menjadi beberapa kriteria. Perhatikan bahwa ada perbedaan antara aturan pengakuan, yang merupakan aturan khusus untuk mengidentifikasi aset tertentu, dan kriteria pengakuan, yang merupakan pedoman umum yang digunakan untuk merumuskan aturan pengakuan dan pedoman pengakuan yang memberikan bantuan bukan resep. Tujuan dari akuntansi memberikan dasar untuk kriteria pengakuan. Secara khusus, kriteria pengakuan yang terkandung dalam Kerangka adalah ekstensi dari tujuan anak perusahaan (karakteristik kualitatif) relevansi dan keandalan informasi akuntansi (Framework, paragraf 26-28, 31-32). Bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya terjadi di lingkungan ditandai dengan ketidakpastian. Beberapa hasil yang pasti, termasuk penerimaan manfaat ekonomi masa depan yang timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kriteria pengakuan

Kerangka

menggabungkan

pertimbangan

kemungkinan

manfaat ekonomi yang akan datang dan bahwa untuk memenuhi syarat untuk pengakuan dalam rekening, aset harus mampu diukur dengan andal. Banyak kriteria pengakuan telah diterapkan di masa lalu untuk membantu akuntan untuk memutuskan kapan untuk mencatat aset. Tidak semua kriteria ini sekarang digunakan dalam Kerangka, dan beberapa memiliki sedikit atau tidak ada landasan teoritis. Daftar berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap dan kriteria tidak saling eksklusif. 2.3 Pengukuran Aset “Which measurement basis should be adopted???”


Setelah kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Ada beberapa pendekatan pengukuran yang dijadikan sebagai dasar pengukuran yang harus diadopsi. “Measurement at acquisition cost is argued to be objective and to provide reliable and verifiable information. On the other hand, fair value measurement provides relevant infornration” Penyusun Standar telah menyepakati pedoman konseptual untuk pengukuran. Pengukuran pada biaya perolehan berpendapat untuk bersikap objektif dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang relevan. Kerangka IASB menguraikan karakteristik kualitatif infromasi keuangan Namun yang belum dapat ditentukan adalah pengukuran apa yang harus digunakan dalam mencapai karateristik kualitatif yang diinginkan. 2.3.1 Aset Berwujud “Some national GAAP favour the use of historical cost, and Consistent with a conservative approach to measurement.” GAAP mendukung penggunaan biaya historis; misalnya, GAAP nasional di Perancis dan Jerman, dan Uni Eropa Directive sebelum 2005. Pengukuran setelah pengakuan berdasarkan biaya historis berarti bahwa aset diukur pada biaya perolehan dikurangi penyusutan dan penurunan akumulasi biaya. Pendukung model biaya berpendapat bahwa biaya akuisisi memberikan bukti objektif dan dapat diverifikasi dari biaya aset dan bahwa penerapan penyusutan dan penurunan memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Selain itu, Konsisten dengan pendekatan konservatif dalam melakukan pengukuran, kerugian nilai aset diakui dalam laporan keuangan tetapi keuntungan yang tidak. . “However, 1ASB standards permit subsequent remeasurement of tangible assets, but do not require, the use of a current value measurement model”


Revaluasi dapat memberikan informasi lebih lanjut saat ini tentang nilai dari biaya historis. Namun, argumen ini kurang persuasif jika aset yang baru dibeli tidak mengikuti fluktuasi harga pasar. Manajer dapat merevaluasi tanah pada kenaikan harga, untuk memastikan bahwa aset tidak dinilai terlalu rendah di neraca. Sebuah nilai saat ini pada neraca mungkin relevan untuk pengambilan keputusan. Di perusahaan Inggris Raya dan Australia telah bertahun-tahun menilai aset berwujud selain biaya historis. Aboody, Barth dan Kasznik menunjukkan bahwa di Inggris Raya 43 persen dari perusahaan mencatat cadangan revaluasi aset (berdasarkan pada perusahaan-tahun antara tahun 1983 dan 1995) 0,21 Barth dan Clinch melaporkan bahwa 45 persen dari perusahaanperusahaan Australia menilai kembali aset peralatan (berdasarkan pada perusahaan-tahun pada periode 1991-1995). Aboody et al. menyimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan-perusahaan Inggris memiliki pengaruh dalam perubahan kineraja. Sebelum adopsi IAS / IFRS pada tahun 2005, perusahaan-perusahaan baik di Inggris dan Australia diamati kurang menggunakan model revaluasi dibandingkan dengan sebelumnya periode. Alasannya adalah lingkungan relatif rendah inflasi, sehingga nilai aset direvaluasi tidak akan berbeda secara material terhadap jumlah tercatat di neraca. Hal ini juga akan menimbulkan Biaya revaluasi meningkat karena perusahaan perlu menilai aset setiap waktu. Contohcontoh ini menunjukkan dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan dari model pengukuran. Keanekaragaman dalam praktek akan membuat sulit bagi IASB untuk mempromosikan salah satu model pengukuran. Bahkan jika dewan bisa menyepakati sebuah model yang bagus. Salah satu argumen terhadap penggunaan model pengukuran saat ini adalah bahwa pengukuran dapat diandalkan dan subjektif karena nilai wajar mudah diamati perubahannya. Barth dan Clinch melaporkan revaluasi aset adalah nilai yang relevan. Mereka memberikan dukungan untuk penyusun standar dalam memperkenalkan pengukuran nilai wajar dalam standar akuntansi.. Perlakuan keuntungan dan kerugian yang belum


direalisasi yang timbul dari nilai model pengukuran saat ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam akuntansi saat ini.

2.3.2 Aset tidak berwujud Sebelumnya tadi dijelaskan dalam praktik akuntansi ada dua pengukuran yaitu system biaya dan nilai pasar dalam mengukur asset berwujud. Apakah kita akan menggunakan hal yang sama dalam mengukur asset tidak berwujud?? a. As for tangible assets, accounting standards require that we measure intangible assets initially at cost of acquisition (IAS 38, para. 24) dalam hal ini, pengukuran menggunakan biaya pada saat akuisisi. b. The use of a current value model for intangible assets is rare. 1AS 38 (para. 75) permits the revaluation mode. Dalam hal ini, dimungkinkan ada penilaian kembali aset tidak berwujud. c. IAS 16, requires that fair value be determined with reference to an active market. Adanya persyaratan dalam mengukur nilai wajar pada pasar yang aktif. Standar akuntansi mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud awalnya menggunakan biaya perolehan (IAS 38, para. 24). Penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud jarang. 1AS 38 (ayat. 75) memungkinkan model revaluasi tetapi, tidak seperti IAS 16, mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Karena sebagian besar berwujud aset dengan sifatnya tidak memiliki pasar aktif, biaya (dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan) adalah metode pengukuran luas digunakan (para. 81). Selain itu, IAS 38 melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (para. 48, 63). Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat masa depan, itu dihapuskan atas dasar bahwa itu tidak menghasilkan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah (para. 49, 64). Salah satu cara aset tidak


berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penilaian aset tidak berwujud adalah kontroversial, yang melibatkan seperti halnya estimasi subjektif dari nilai wajar aset.

2.3.3 Intrument Keuangan “Historical cost principles are inappropriate to measure some financial instruments. For example, consider derivatives, which have no cost.” Kita tahu bahwa model pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya historis. Namun beberapa berpendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis tidak pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Misalnya, pertimbangkan derivatif, yang tidak memiliki biaya. Seiring waktu, nilai mereka dapat berubah,, tetapi di bawah biaya historis, biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. Sedangkan haruskah perubahan nilai derivatif harus dimasukkan dalam neraca, untuk

mencerminkan

nilainya

pada

entitas

perusahaan ? Haruskah keuntungan atau kerugian dari derivatif masukkan dalam laba/rugi perusahaan? Bagaimana investor cukup menilai risiko jika derivatif dan kontrak keuangan lainnya tidak diakui? Sehingga dibukunya Godfrey dan kawan-kawan mengatakan “The FASB and IASB have concluded that derivatives should be measured at fair value rather than cos. defined fair value as 'the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced or liquidation sale” FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar dari pada biaya historis. Fair value adalah nilai pertukaran aset yang diperpleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. setter standar berpendapat bahwa dengan pengukuran aset keuangan pada nilai pasar, pengguna informasi disediakan dengan informasi yang relevan tentang nilai mereka. Sejak 1980-an FASB telah diperlukan pengukuran nilai wajar (baik secara langsung dalam laporan keuangan atau pengungkapan


catatan) dalam standar seperti PSAK No. 107, 115, 119, 123, 125, 133, 140, 142, 143 dan 144. PSAK 107, yang diterbitkan pada tahun 1991, didefinisikan nilai wajar sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak bersedia, selain dalam penjualan paksa atau likuidasi. Standar ini lebih lanjut dijelaskan bagaimana nilai wajar dapat ditentukan. The IASB telah berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. setter Standar berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dari instrumen harus diakui sebagai mereka muncul untuk melaporkan risiko yang terkait, untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan dan untuk menghindari kompleksitas perlakuan akuntansi yang ada (seperti akuntansi lindung nilai). " Di sisi lain, beberapa pembuat laporan keuangan menentang aspek pernyataan IASB, mengklaim bahwa pengukuran nilai wajar tidak akan relevan, dapat diandalkan, dipahami dan sebanding dalam pelaporan. Instrumen keuangan mencerminkan kompleksitas mereka. Sebuah model pengukuran tunggal belum disahkan oleh pembuat standar di IAS 39. Bahkan, sejumlah metode pengukuran yang digunakan. Semua instrumen keuangan dikelompokkan ke dalam empat jenis, masing-masing dengan metode pengukuran diperlukan. Pada pengakuan awal, semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan (yang, pada tahap ini, setara dengan nilai wajar). Dalam pengakuan selanjutnya, suatu entitas dapat memilih untuk menghargai semua atau instrumen keuangan pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan melalui laporan laba rugi. 2.4 Tantangan bagi Penyusun Standar Ada dua Hal yang menjadi tantangan dalam menyusun standar, salah satunya adalah Model Pengukuran yang seperti apa yang ingin digunakan ? 2.4.1 Which Measurement Model? “The FASB and IASB intend to address the issue of measurement in Phase C of the conceptual framework project. Issues to be considered include potential


measurement bases: past entry or exit prices, modified past amount, current entry, exit or equilibrium price, value in use or future entry or exit price” Masalah yang dimaksudkan pertimbangan dasar pengukuran apakah menggunakah harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, harga sekarang atau harga keseimbangan pasar, nilai guna masa depan atau harga jual masa depan? Mereka akan mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karateristik kualitatif informasi keuangan. Komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tentang meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar, IFRS telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya dan kewajiban (di bawah IAS 39) serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar (di bawah INS 2) Sehingga dikatakan support by the IASB and FASB for greater use of fair value measurement, for example for all financial instruments. Dukungan oleh IASB dan FASB untuk penggunaan yang lebih besar dari pengukuran nilai wajar, misalnya untuk semua instrumen keuangan. Tantangan kedua bagi Penyusun Standar adalah Bagaimana menghitung Nilai Wajar. 2.4.2 How to Calculate Fair Value Measurement ? Tadi sudah dijelaskan bahwa IASB memperkenalkan penggunaan pengukuran fair value, meskipun Cairns tidak mengakuinya. IFRS juga memperkenalkan pengukuran fair value untuk derivative dan beberapa aset dan liabilitas keuangan “The FASB's SFAS 157 Fair Value Measuremenrs (effective 2007) provides examples of valuation techniques to be used to estimate fair value.“


Sekarang FASB ini PSAK 157 Nilai Wajar Pengukuran (efektif 2007) memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk memperkirakan nilai wajar. a. The market approach Menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan b. Income approach,Konversi dari diskonto uang yang diterima dimasa yang akan datang c. Cost

approach Sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh

kapasitas yang sama (current replacement cost)

2.5 Masalah bagi Auditor Mengaudit Nilai Wajar menciptakan kesulitan bagi para auditor karena hal ini menjadi persyaratan dari model evaluasi dan digunakan oleh ahli dalam hal evaluasi. Mengaudit nilai wajar aset di identifikasi oleh CEO Perusahaan audit dunia yaitu Grant Thornton sebagai salah satu dari 10 topik terbaik untuk penelitian. Meskipun sebagai profesi, auditor telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan penurunan nilai, sampai saat ini, tidak ada lingkup yang luas untuk audit nilai wajar dengan tidak adanya pasar yang siap diminta dari para auditor. Menilai kewajaran fair value dalam kondisi seperti itu membutuhkan ahli evaluasi yang banyak. Sintesis penelitian sampai saat ini, Martin, Rich dan wino berpendapat bahwa lebih banyak aset (dan kewajiban) diukur pada nilai wajar, “auditors need to understand more about valuation models and the management processes that determine the inputs to those models, even when specialist valuers are used. “ Artinya auditor perlu memahami lebih lanjut tentang model penilaian dan proses manajemen yang menentukan input untuk model pengukuran, bahkan ketika penilai spesialis digunakan.


Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, godfrey dan kawan-kawan mengatakan “the auditor needs to understand and control the process of determining the fair value, and perform judgment whether the method of measurement used is sufficient for its clients resulting in a fair value measurement is reasonable.” auditor perlu memahami proses perusahaan klien dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar, dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan klien dan asumsi yang digunakan sudah tepat dan telah memberikan dasar yang memadaipengukuran fair value. Martin et al. juga menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai manajemen potensi bias dan kesalahan mungkin dalam menerapkan model penilaian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk melebih-lebihkan aset, maka auditor harus menyadari komponen penting dari model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah bagi manajer dalam mencapainya. Menggunakan nilai wajar aset bisa tampil lebih menarik untuk manajemen (mengurangi resiko auditor) selama periode kenaikan nilai. Dalam kasus Turunnya pasar saham dan obligasi pada akhir 2008 dan awal 2009 mendorong beberapa investor dan manajer menyalahkan aturan akuntansi nilai wajar untuk melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Reilly melaporkan klaim oleh beberapa manajer itu karena kerugian pada investasi dalam saham dan obligasi yang 'belum direalisasi', menuliskan aset tersebut adalah 'melebih-lebihkan' gejolak pasar.


BAB III PENUTUP

Kesimpulan Aset merupakan sumberdaya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang mengalir pada badan. Dalam mengakui aset tidak harus bergantung pada hak hukum, tetapi secara substansi ekonomi, kita harus mengakui sesuatu yang akan memberikan manfaat masa depan perusahaan dan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan agar bisa menghasilkan infromasi yang lebih relevan dan dapat di andalkan. Kemudian dalam mengukur aset, ada dua sistem pengukuran yang menjadi perdebatan oleh beberapa ahli sampai sekarang yaitu sistem pengukuran biaya historis dan sistem nilai wajar. Pengakuan Akuisisi awal aset memang menggunakan biaya perolehan untuk menyajikan laporan keuangan yang aktual, tapi kita memerlukan revaluasi nilai terhadap aset tetap agar nilainya bisa relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai wajar, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu : Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Biaya. Mengukuran dan cara menghitung Aset dengan menggunakan nilai wajar merupakan tantangan bagi para pembuat standar dalam menyusun standar. Dan hal ini juga menjadi masalah bagi para auditor. Auditor perlu memahami berbagai model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input yang digunakan untuk pengukuran yang digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses dan pengendalian penentuan fair


value, dan melakukan judgment apakah metode pengukuran yang digunakan klien sudah memadai untuk menghasilakan pengukuran fair value yang reasonable.

DAFTAR PUSTAKA GodFrey dkk. Accounting Theory Googletranslate.com Pdfonline.com


Chapter 7 Asset Godfrey Teori Akuntansi

Recommend Documents