BAB II PEMBAHASAN 1. Teori Efisiensi Pasar Teori ini berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan pemerintah. Dalam teori ini para ekonom pasar bebas berpendapat bahwa pasar dapat memberikan fungsi terbaiknya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Namun pemerintah tetap melakukan intervensi yang bertujuan untuk membantu pengembangan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Para pendukung teori ini juga berpendapat seperti produk lain, bahwa ada permintaan informasi akuntansi oleh pengguna dan perusahaan harus menyediakan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Sehingga menurut teoritis ada harga atau biaya untuk suatu informasi akuntansi. Namun ada kritik terhadap teori ini karena dianggap tidak realistis untuk memberikan harga. Pada dasarnya produk ini merupakan produk umum, saat suatu informasi akuntansi berupa laporan keuangan di keluarkan maka informasi ini tersedia untuk semua. Kritik lain tehadap teori ini adalah berpendapat bahwa teori ini tidak dapat bekerja karena mekanisme pasar tidak bisa mencapai tingkat harga keseimbangan harga yang ideal secara sosial karena alasan informasi akuntansi tidak sama dengan barang lain karena merupakan barang umum, sekali informasi akuntansi dikeluarkan oleh perusahaan hal itu tersedia untuk semua. Oleh karna itu hanya peraturan yang bisa mendesak perusahaan untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi permintaan yang nyata dan menjamin efisiensi pasar modal. Perusahaan memonopoli penawaran informasi tersebut oleh karena itu kecenderungannya untuk menghasilkan dan menjual pada harga tinggi. Contohnya adalah pasar modal yaitu adanya surplus dana dan adanya demand dana. Dalam pasar modal, supply adalah investor sedangkan demand dari berbagai perusahaan. Sesuatu yang efektif terbentu dengan mekanisme supply – demand. 2. Teori Keagenan Teori ini berkosentrasi pada kepercayaan pada satu orang. Principal adalah seseorang yg mempercayakan sesuatu kepada agen agar tujuan dari principal tersebut tercapai. Permintaan
informasi keuangan bisa dikategorikan juga untuk pelayanan atau tujuan pengambilan keputusan. Permintaan untuk pelayanan informasi tersebut berhubungan dengan keinginan untuk memotivasi agen/ perwakilan, distribusi resiko secara efisien. Suatu informasi menjadi bernilai apabila meningkatkan alokasi sumberdaya dan resiko ekonomi,hal itu terjadi dengan mengurangi ketidakpastian. Aturan menjadi penting apabila setiap orang mengira bahwa kebijakan A lebih baik dari kebijakan B dan yang lain juga beranggapan bahwa yang terdahulu adalah yang terbaik, maka itu standard mempunyai peran penting. Hubungan principal dengan agen agar tidak terjadi permasalahan (kesenjangan informasi) harus melakukan hal sebagai berikut : a. Kontrak perjanjian antara principal dengan agen b. Membuat laporan keuangan Teori keagenan memberikan kita sebuah kerangka di mana untuk belajar kontrak antara prinsipal dan agen dan memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar. Seharusnya agen melakukan kegiatan demi kepentingan perusahaan. Maka, diperlukan adanya pihak indipenden (auditor) untuk meyakinkan pihak luar mengenai kinerja manajemen dan dilaporkan sesuai dengan standar yang diatur. 3. Teori Regulasi Perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum. Dalam teori ini legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna lap.keu dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Teori regulasi diperlukan jika terjadi kegagalan, jika informasi tidak dapat disampaikan dengan demand dan supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan / ketentuanketntuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuanketentuan tersebut apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya (pemakai dan penyaji) mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Teori ini muncul karena kegagalan atau ketidak beresan dari teori keagenan. Teori regulasi terdiri dari : a. Teori kepentingan kelompok Dalam kerangka teori ini, regulasi dimaksudkan oleh badan legislatif untuk melindun gi konsumen. Kegagalan pasar potensial terjadi ketika ada kegagalan salah satu kondisi
diperlukan untuk operasi terbaik dari pasar yang kompetitif. Contoh kegagalan potensial meliputi :
kurangnya kompetisi (monopoli, oligopoli) hambatan masuk kesenjangan informasi yang tidak sempurna antara pembeli dan penjual Teori kepentingan umum didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi tunduk seran
gkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang jika dibiarkan dan tidak dikoreksi,akan menghasilkan baik hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Teori ini juga didasarkan pada tiga asumsi yaitu kepentingan konsumen, agen, dan pemerintah. b. Teori pembuatan peraturan Meskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna,tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya pembuat peraturan mendominasi peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak mempengaruhi legistif.
Asumsi I : teori pembuatan peraturan : masyarakat mempengaruhi peraturan yang
mempengaruhi kemakmuran mereka. Asumsi II : bahwa pemerintah tidak independen dalam proses pembuatan peraturan maka dari itu kelompok berkepentingan melawan kendali pemerintah dari kekuatan
koersif
pemerintah
untuk
mencapai
distribusi
kesejahteraan
yang mereka inginkan. Alasan utama pada teori ini berfokus pada fakta bahwa keputusan penetapan peraturan biasanya cenderung mempengaruhi peraturan berbagai industri. Masukan bagi teori ini adalah profesional bidang akuntansi atau sektor perusahaan akan mencari kendali sebanyak mungkin pada semua susunan standard akuntansi yang mengatur pelaporan yang dilakukan oleh anggotanya. c.
Teori kepentingan pribadi/individu Teori ini disampaikan george stigler tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi sang permintaan/demand dan legislatif sebagai supply.
Ada 2 alasan dalam kelompok berkepentingan memberi tawaran harga tertinggi agar dapat memanfaatkan kekuasaan dari pemerintah :
terdapat industri yang lebih sedikit dari pada industri diluarnya (minor) jadi mereka meminta pengaruh politik melalui peraturan untuk melindungi dan menata bisnis mereka, contohnya adalah keterbatasan bagi suatu bisnis industri untuk
dimasuki (peraturan yang berbelit). pejabat pemerintah, menyukai eksekutif
bisnis
konsumen
adalah
suatu
kepentingan yang rasional. Mereka mencari untuk memeksimalkan pendapat mereka atau kesejahteraan mereka atau keduanya. Kelompok kepentingan bisa memberi kontribusi pada pejabat yang berpolitik. 4. Penerapan teori-teori Regulasi dalam Akuntansi dan Audit a. Penerapan teori kepentingan umum Sarbox (sarbanes-oxley action) dibuat untuk kepentingan umum,proteksi yang terbaik pada pasar uang sehubungan perilaku masa lalu perusahaan. Pemerintah australia dipandang
yang
membuat
sebagai
standars
kesalahan
yang
ASRB
(accounting
ditunjukan
pada
standard pasar
review untuk
board)
informasi
akuntansi,sebagai buktinya banyak perusahaan jatuh/merugi dalam jumlah yang signifikan setelah auditor memiliki sertifikasi. Jatuhnya perusahaan tersebut karena adanya informasi yang tidak seimbang antara supplier/profesional
akuntan
dan
pengguna
laporan
keuanganteori
ini
menghiraukan studi penelitian yang mengindikasikan bahwa manajer suatu entitas bisnis memiliki dorongan yang kuat untuk membenarkan anggapan pasar yang salah mengenai aktivitas bisnis mereka. b. Penerapan teori pembuatan peraturan Dalam hal ini pada daasrnya profesi akuntansi membutuhkan pengesahan standard akutansi yang bisa dicapai hanya dengan standard yang dimilikinya mempunyai kekuatan hukum yang didukung oleh legislative. Bagaimanapun juga profesi akutansi dapat berjalan dengan kedua hal ini yaitu : pengesahan standard akuntansi, dan menjaga kepentingan ekonomisnya. Pada hal ini dapat dilihat bahwa campur tangan dalam perturan dalam penetapan susunan standard akuntansi di desain sama dengan kerangka teori kepentingan umum.
c. Penerapan Teori Kepentingan Individu. Batasan pada teori peraturan ini adalah tidak terdapat hubungan mutual secara ekslusif, suatu kejadian yang diterangkan dengan satu teori mungkin bisa diterangkan sama baiknya menggunakan teori yang lain. Pada hal ini tidak jelas satu penjelasan dapat di pertahankan. Cotoh Sarbox yang muncul karena tindakan pemerintah amerika mengikuti bangkrutnya enron yang dimaksudkan untuk menjamin tingkat pengusaan perusahaan dalam supervise dan audit laporan keuangan. Teori ini menjadi seimbang ketika di obserbasi dengan suatu kejadian. Dalam hal ini sangat sesuai jika dilihat dari segi pandang proses politik. Penyusunan Standard sebagai Proses Politik Penyusunan standard dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan menjadi sangat mempengaruhi dari berbagai kelompok berkepentingan. Oleh karena itu berbagai kelompok kepentingan berusahan mempengaruhi pengenalan peraturan. Atau secara singkatnya beda kelompok maka akan beda mempengaruhi peraturan akuntansi. Pemerintah di berbagai Negara membentuk pembuat peraturan yang bekerja secara independent yang berusaha untuk menghasilkan standard dengan kualitas yang tinggi dimana memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan. Beberapa masalah / kasus yang akuntansi yang terkait dengan hal ini ( lobby secara politik ) diantaranya yaitu :
Financial Instrument / Instrument keuangan Menyangut IAS 39 Instrument Keuangan – pengakuan dan pengakuan, pada awal tahun 2002
dimana eropa akan mengadopsi IAS, banyak sekali perhatian berfokus pada standard yang ada pada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di eropa sebelumnya yang menggunakan standard nasional mereka sekarang mensyaratkan penggunaan IAS untuk laporan keuangan Konsolidasi. Pada area instrument keuangan terjadi potensi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum perusahaan menggunakan historical cost untuk instrument keuangan yang ditunukan dari amortisasi biaya, dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada disadari. Sedangkan pada IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrument keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi ( tidak pada saat disadari ).
Intangible Asset Pada saat australia mengadopsi IAS, dimana didalamnya terdapat IAS 38 yaitu Intangible
Asset. Disana berbeda dengan standard yang diadopsi oleh perusahaan – perusahaan di Australia. Contohnya intangible asset tidak dapat diakui oleh internal dan intangible asset tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan – perusahaan di Australia bersama Federasi akuntan mereka dan Pemerintah mencoba meminta keringanan dari standard ini namun ditolak oleh IAS. 5. Kerangka Peraturan Untuk Pelaporan Keuangan
Ada banyak pihak yang berperan aktif dalam laporan keuangan, mereka adalah pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal serta pembuat peraturan seperti pemerintah dan departemennya. Kegiatan dari berbagai pihak akan terpengaruh oleh dimana laporan keuangan dibuat; yaitu hukum, politik social dan ekonomi. Di berbagai negara, terdapat banyak perbedaan mengenai kerangka peraturan akuntansi keuangan, tetapi ada beberapa unsur yang sama; yaitu a. Persyaratan Wajib
Persyaratan wajib berperan sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan untuk diaudit. Di berbagai negara, peraturan perusahaan menyatakan bahwa direktur harus menyediakan akun yang diauit. Dengan demikian maka direktur dan auditor harus memenuhi persyaratan wajib pelaporan seperti yang terkandung dalam peraturan perusahaan. Di satu sisi, peraturan perusahaan akan mirip dengan persyaratan dasar yang berkaitan dengan apa laporan yang harus disiapkan dan frekuensi persiapannya. b. Tata Pengelolaan Perusahaan
Tata pengelolaan perusahaan mengacu pada struktur, proses dan lembaga-lembaga dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara mereka. Tetapi sebuah kerangka peraturan dapat berisi tambahan pedoman tata kelola perusahaan dan peraturan yang timbul dari rekomendasi sukarela sektor swasta dan aturan pencatatan di bursa saham. c. Auditor dan Pengawasan
Auditor berperan penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor adalah orang dengan kualifikasi tertentu, pengalaman dan ijin untuk berpraktek. Mereka berkomitmen terhadap kode etik mereka, dan harus rela
menanggung sanksi jika melanggar peraturan. Peraturan dikenakan karena profesi auditor harus menyetujui sebuah aturan umum mereka untuk mempertahankan hak istimewa dan melindungi hak mereka untuk berpraktek sebagai profesi. Pengawasan diperlukan agar kinerja auditor dapat dipertanggungjawabkan dengan badan hukum daripada mengijinkan peraturan diri oleh auditor sendiri. d. Badan Pelaksana Independen
Badan pelaksana independen adalah bagian dari keseluruhan system untuk pelaksanaan persyaratan pelaporan keuangan. Badan pelaksana independen berperan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuamgan, sebagaimana yang terkandung dalam hokum dan standar akuntansi. Badan Pelaksana independen merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan dasar dari kerangka peraturan. Contoh dari badan/pihak independen adalah tim implementasi IFRS IAI. 6. Struktur kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit IOSCO (International Organization of securities Commissions) mendukung adanya standar akiuntansi internasional. Program konvergensi pada tahun 2002 membutuhkan IASB (International accounting Standard Board) dan FASB untuk mengidentifikasi perbedaan diantara standar mereka masing – masing untuk mereview solusi yang ada dan mengambil penanganan yang lebih baik. Konvergensi merupakan proses yang rumit, karena terdapat perbedaan yang muncul karena perbedaan pokok dari dua standar. IASB dibentuk tahun 1973 oleh IASC di London. 9 negara pelopor IASC yaitu AS, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, Jerman, Perancis, Jepang, dan Mexico. memiliki kebijakan kerja dengan pembuat standar nasional tentang proyek-proyek dimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengaturan standar. Awalnya IASB digunakan pada tahun 2001 untuk menetpakan standar akuntansi dan audit internasional. Setelah konvergensi IASB dan FASB digunakan, pada tahun 2005 penerapan standar akuntansi dan audit European Commission mengadopsi IFRS yang digunakan sampai saat ini.
