Cece Cardita_nim 55716120019_uas Aspek Hukum Dan Manajemen Kontrak_umb

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017-2018

Mata Kuliah

: ASPEK HUKUM DAN MANAJEMEN KONTRAK

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2018 Dosen

: Prof. Dr.Ir. F. Sarwono Hardjomuljadi, Msc., M.H

Nama

:CeceCardita

NIM

:5 5716120019

NoUjian

:20

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS PASCA SARJANA UNIVERSITAS MERCUBUANA 2018

UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MataKuliah

: ASPEK HUKUM dan MANAJEMEN KONTRAK

SoalUjian

:Terbuka

Dosen

: F. Sarworno Hardjomuljadi, Prof, Dr., M.Sc, M.H

SOAL UJIAN

I.

Agar dipilih salah satu masalah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berupa Putusan Mahkamah www.putusan.mahkamahagung.go.id yang terkait perkara Konstruksi tenggang waktu 2015-2017

II.

Agung dari langsung dengan

Salah satu penyebab utama terjadinya sangketa pada saat ini adalah kontrak pengguna jasa dan Konsultan yang kurang sempurna. Agar dilamprkan satu contoh nyata dalam praktik kontrak kerja/service agreement antara Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas. Berikan tanggapan anda dan apa usulan untuk memperbaiki kontrak tersebut ?

JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MataKuliah

: ASPEK HUKUM DAN MANAJEMEN KONTRAK

Nama Mahasiswa NIM No.Ujian

: Cece Cardita :55716110004 4 :

1.

Jawaban soal Ujian Nomor 1 . Analisa Putusan Makamah Agung yang terkait langsung dengan perkara Konstruksi Studi Kasus Putuasan Mahkamah Agung No. 45 PK/Pdt. Sus-Arbt/2015 tentang Penerapan Klasusula Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

2.

Jawaban Soal Ujuan Nomor 2 .

PROJECT Name : Proyek DiengPatuha ( Proyek Pembangkit Listrik Tenaga

PARTIES Arbitration BANI Decision Nomor 271 /XI/ARBBANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 PT BUMIGAS PT. GEO DIPA

Panas Bumi )

ENERGI BGE)(PT. Termohon

Contract Amount undisclosed:

ENERGI GDE)(PT. Pemohon

Pengadilan Tingkat Pertama di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor267/Pdt.P/2008/PN.JktSel PT BUMIGAS PT. GEO DIPA ENERGI (PT. ENERGI (PT. BGE) GDE) Pemohon Termohon Mahkamah Agung Nomor 250 PK/Pdt. Sus/2009 PT BUMIGAS ENERGI (PT. BGE) Pemohon

PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE Termohon

Mahkamah Agung pada Peradilan Peninjaun Kembali (PK) Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010 PT BUMIGAS PT. GEO DIPA ENERGI (PT. ENERGI (PT. BGE) GDE Pemohon Termohon

Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 PT BUMIGAS PT. GEO DIPA ENERGI (PT. ENERGI (PT. BGE) GDE) Pemohon Termohon

ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019





DECISION Menghukum Termohon untuk mebayar biaya Arbitrase dalam perkara sebesar USD 52.550,00 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan

berakhir Memerintahkan Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini Kepada Kepaniteraan Pengandilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalan tenggang waktu sebagaiamana dituliskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontavankelijke Verlaard Menghukum pemohon dalan Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) Menerima Permohonan Banding PT. Bumi 





Gas Energi tersebut Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor267/Pdt.P/2008/PN.JktSel. tanggal 15 Januari 2009 Menghukum Permohonan Banding/Permohonan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Menolak Permohonan Peninjuan kembali dari Pemohon Peninjuan kembali PT, Buni Gas Energi yang merupakan putusan kasasi Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 yang menguatkan putusan pengandilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267//Pdt.P/2008/PN.JktSel. yang pada prinsipnya Menyatakan Putusan Arbitrase BANI tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 







Page 1

PROJECT

PARTIES Mahkamah Agung pada Peradilan Penijuan Kembali (PK) Nomor 143PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 PT BUMIGAS PT. GEO DIPA ENERGI ENERGI (PT. (PT. GDE BGE) Termohon Pemohon BADAN MAJELIS ARBITRASE ARBITRASE PERKARA Nomor INDONESI 271/XI/ARB-BANI/2007 (BANI) Pemohon Pemohon Mahkamah Agung Nomor. 45 PK/Pdt. Sus-Arbt/2015 PT BUMIGAS PT. GEO DIPA ENERGI ENERGI (PT. (PT. GDE BGE) Termohon Pemohon

DECISION ‘’Menolak Permohonan Peninjuan Kembali : I PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE) dan II. 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan II.2. MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007’’

“Menyatakan peninjuan

permohonan kembali

dari

Pemohon peninjuan Kembali PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE) tersebut tidak dapat

diterima”;


Page 2

Infomasi Kasus : : Proyek Dieng-Patuha - Pembangunan Pembangkit

1. Proyek

Listrik Tenaga Panas Bumi 2. Harga Kontrak

: USD 488.890.000,00

3. Para Piha k yang b ersengketa : 

PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE), berkedudukan di Recapital Building 8th Floor, Jalan Adityawarman Kav. 55 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE), Aidil Hasibuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm BISMARK, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 3A, Jakarta Selatan, dan memeberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Nur Rocmad, Jasa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Oktober 2014, sebagai Pemohon Peninjuan kembali I.I/Termohon Pembatalan/ Termohon Kasasi I;



PT. BUMI GAS ENERGI (PT. BGE), berkedudukan di Menara Gracia Lt. 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C. 17, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur PT. Bumigas Energi (PT. BGE), David Randing, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanti Fitria Harahap, SH., Advokat, berkantor di Jalang Elang Emas 2 Blok C-6 Nomor 10, Perumahan Tanjung Emas Estate, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015, sebagai Termohon Peninjuan Kembali II dahulu Termohon Peninjuan Kembali I/Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi; dan ; 

BADAN

ARBITRASE

NASIONAN

INDONESIA

(BANI),

berkeduddukan di gedung wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 3

Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasionan Indonesia (BANI), M. Hussyn, S.H., FCBArb; 

MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARBBANI/2007, berkedudukan di Gedung Wahan Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid S.H., Ph. D. FCBarb., dan kawan-kawan atas nama Majelis Arbitrase Perkara Nomor

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokar berkantor di Jalan Iskandaryah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 7 Januari 2015, sebagai Para Turut Termohon Peninjuan Kembali II dahulu Para Pemohon Peninjuan kembali I.II/Para Turut Pemohon Pembatalan I dan II/ Termohon Kasasi II dan III;

4. Perkara dan sebab yang disengketakan :

Dasar hukum penyelesaian sangketa Arbitrase di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sangketa. Bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sangketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa Kajian ini menganalis masalah penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008). Sangketa ini terkait dengan Perjanjian Dieng dan Patuha Geothemal Project Development tanggal 1 Februari 2005 

Terjadi peselisihan antara PT. Geo Dipa Enenrgi (PT. GDE) Termohon dalam proses pemeriksaan Arbitrase BANI.) sebagai Pemohon Atribase. Termohon dalam perkara pemohonan pembatalan ini PT. GDE Termohon dalam proses pemeriksaan Arbitrase BANI, bersama PT. Bimigas Energi (PT. BGE)/Pemohon dalam proses tender dan proses penandatanganan Perjanjian D&P GPD.


Page 4



Adapun sangketa yang timbul diantara kedua belah pihak adalah karena PT. Bumi Gas Energi (PT. BGE) telah melakukan cidera janji (wasterpasi), yang mengakibatkan tidak terlakasananya perjanjian kerja di antara kedua belah pihak dengan baik, dan putusan Arbitrase telah menempatkan PT. Bumi Gas Energi sebagai pihak yang kalah.

5. Tuntutan dan besaran ganti rugi :

Menimbang,

bahwa

Badan

Arbitrase

Nasional/Internasional

telah

memberikan putusan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271 /XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1) Mengabulkan permohonan – permohonan untuk sebagaian 2) Menyatakan termohon telah melaukan tindakan cidera janji (wansorestasi) terhadap pemohon 3) Menyatakan bahwa perjanjian proyek proyek Pembangunan Panas Bumi Dieng-Patuha Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005, telah berakhir sejak tanggal 17 Juli 2008 4) Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase dalam perkara ini sebesar USD 52.550,00; Dalam Rekonvensi 

Menolak

permohonan

Pemohon

dalam

Rekonveksi

untuk

seluruhnya : Dalam Konvensi Dan Rekonvensi 1) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mebayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan Konvensi masingmasing 1/ 2 (seperdua) bagian ; 2) Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara permohonan rekonveksi untuk seluruhnya ; 3) Menyatakan putusan BANI dalam sangketa ini sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon ; ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 5

4) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah putusan disebarkan ; 5) Memerintahkan

Sekretaris

Majelis

Sidang

BANI

untuk

mendaptarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengandilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana dituliskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 : Bahwa terhadap Putusan Arbitrae tersebut pemohon mengajukan pembatalan putusan Arbitrase tersebut. Dengan alasan pokok permohonan pembatalan adalah Putusan Arbitrase a qua secara Fudumental, didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan PT. GDE/Termohon Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas PT. Bumi Gas Energi (PT.BGE) memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeberikan putusan Sebagai berikut



Mengabulkan Permohonan pembatalan Pemohon PT. Bumi Gas Energi (PT.BGE) tesebut



Membatalkan

permohonan

Pemohon

PT.

Geo

Dipa

Energi

(PT.GDE) selutuhnya; Dalam Rekonvensi 

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARBBANI/20017 tanggal 11 Juli 2008 tersebut;

MENGADILI SENDIRI Dalam Konvensi : 

Mengabulkan

permohonan

Pemohon

PT.

Bumigas

Energi

Seluruhnya; 

Mengatakan sah dan mengikat Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement (Perjanjian Poyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and Patuha) Nomor KTR


Page 6

001/GDE/11/2005 antara PT. Bumigas Energi dengan PT. Geo Dipa Energi beserta Appendix/Lampirannya; 

Menghukum Termohon PT. Geo Dipa Energi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 149.569.941.098,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,00 secara tunai kepada PT.



Bumi Gas Energi/Pemohon dan seketika; Menghukum Termohon untuk mebayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;



Menghukum Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk putusan ini; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



Menghukum Turut Termohon I dan Termohon II untuk mematuhi putusan ini;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menghukum Termohon membyara biaya perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri)

6. Putusan pada masing-masing tingkatan :

I.

Putusan Arbitrase Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271 /XI/ARBBANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1) Mengabulkan permohonan – permohonan untuk sebagaian 2) Menyatakan termohon telah melaukan tindakan cidera janji (wansorestasi) terhadap pemohon 3) Menyatakan bahwa perjanjian proyek proyek Pembangunan Panas Bumi Dieng-Patuha Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005, telah berakhir sejak tanggal 17 Juli 2008 4) Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase dalam perkara ini sebesar USD 52.550,00; Dalam Rekonvensi


Page 7



Menolak

permohonan

Pemohon

dalam

Rekonveksi

untuk

seluruhnya : Dalam Konvensi Dan Rekonvensi 1) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mebayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan Konvensi masingmasing 1/ 2 (seperdua) bagian ; 2) Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara permohonan rekonveksi untuk seluruhnya ; 3) Menyatakan putusan BANI dalam sangketa ini sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon ; 4) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah putusan disebarkan ; 5) Memerintahkan

Sekretaris

Majelis

Sidang

BANI

untuk

mendaptarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengandilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana dituliskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 :

II.

Pengadilan Negeri Pada pengadilan Tingkat Pertama di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor267/Pdt.P/2008/PN.JktSel (P-2a); Telah diputus tanggal 15 Januari 2009, dengan amar selengkapnya berbunyi : MENGADILI : Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi 1) Menolak eksepsei Termohon I dan Termohon II tentang kompetensi absolut tersebut; 2) Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

berwenang

memeriksa dan mengadili perkara a qua: Dalam pokok perkara: ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 8

“ Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapa diterima (Niet Ontvankelije Verklaard)”; “

Menghukum

Pemohon

dalan

Konvensi/Termohon

dalan

Rekonvensi untuk mebayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)”: Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima, dikemukakan pada halaman 26 alinea ke-5 dan ke-6 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa tidak dikuatkannya PT. GDE, permohonan Pemohon menurut Hakim tidak sempurna, Menimbang, bahwa karena permohonannya tidak sempurna, maka sepatutnya Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelije Verklaard)”;

III.

Putusan Mahkamah Agung 1. Pada tingkat, Mahkamah Agung dengan Nomor 250 PK/Pdt. Sus/2009 (P2b): Telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2009, dengan ammar : MENGADILI : “ Menerima permohonan banding pada dari Pemohon PT. Bumigas Energi tersebut”; “Menguatkankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/PdtP/2008/PN.JktSel. tanggal 15 Januari 2009”; “Mehukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)”;

2. Pada tingkat Mahkamah Agung pada Peradilan Peninjaun Kembali (PK) dengan Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010 (P-2c): Telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya berbunyi : MENGADILI : “Menolak permohonan peninjuan kembali dari Pemohon Peninjuan Kembali: PT. Bumigas Energi tersebut”;


Page 9

“Menhukum Pemohon peninjuan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjuan kembali sebesar Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)’;

3. Pada tingkat Mahkamah Agung Nomor 143PK/Pdt. Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 Menolak permohonan penijuan kembali Para Pemohon Peninjuan 

Kembali: I PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE) dan II. 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan II.2. MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007’’

4. Pada tingkat banding Mahkamah Agung dengan Nomor 45 PK/Pdt.SusArbt/2015 ; 

Menyatakan permohonan peninjuan kembali dari Pemohon peninjuan Kembali PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE) tersebut



tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Peninjuan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjuan kembali yang ditetapkan sebasar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiahI;

7. Pendapat pada m asing-masing putus an pada tiap Ta hapan

1. Pendapat Putusan Arbitrase Berdasarkan UU No. 30/1999 adalah “ Putusan Arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan” Jika dikaitkan pada kasus diatas bahwa dalam Putusan Atribase dinyatakan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk untuk melaksanakan putusan Arbitrase, maka dengan adanya pendaptaran putusan arbitrase ke Pengandilan Negeri maka Putusan tersebut akan multak mempunyai kekuatan eksekutorial 2. Pendapat Putusan Pengadilan Negeri


Page 10

Sependapat, karena suatu Putusan Arbitrase bersipat akhir (Final) dan mengikat (binfing). Setelah Arbiter membuat putusan finalnya, putusan tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sangketa memungkinkan untuk melakukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase ini diatur tersendiri Bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Pada sangeta ini dibahas mengenai putuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JktSel 3. Pendapat Putusan Mahkamah Agung 1) Kesalahan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 586 K/Pdt.sus/2012 ini adalah : a. Dalam alasan yang menjadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Mahkamah

Agung

yang

menyatakan

bahwa

adanya

dokomen yang menurut Pemohon mengandung tipu muslihat teryata telah diajukan oleh Kepada Majelis Arbitrase, Namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase Hal di atas dengan jelas mengindikasikan bahwa Majelis Atribase seolah-olah tidak cakap dan tidak layak bertindak sebagai Hakim untuk menyelesaikan sangketa yang timbul, dimana hal tersebut amat bertentangan dengan prosedur pengangkatan Hakimdalam Majelis

Atribase.

mempertimbangkan

Jadi dan

apabila

Majelis

menjatuhkan

Arbitrase Putusan

telah setelah

memperhatikan adanya dokomen yang mengandung tipu muslihat, maka dokomen tersebut dapat dipastikan sudah dipertimbangkan sesuai dengan keadilan yang termaksud dalam pembukan kalimat Putusan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebelum Putusan itu dijatuhkan. Dan jelas sekali bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak segala bentuk permohonan penyelesaian sangketa yang didalamnya telah tercantum klausula Arbitrase. b. Putusan tehadap sangketa pokok telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase pada 17 Juli 2008 dengan perkara Nomor 271/XI/ARBBANI/2007. Dan Permohonan pertama pembatan Putusan oleh PT. ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 11

Bumi Gas Energi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010. Bahkan pada tingkat

banding,

Mahkamah

Agung

dengan

Nomor

250

K/Pdt.Sus/2009 (P-2b) telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Mei 2009, dengan amar : MENGADILI : “Menerima Permohonan banding dari Pemohon banding dari Pemohon Banding PT. Bumi Gas Energi tersebut”; “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt. P/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Januari 2009”; “Menghukum Pemohon banding I Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”; Dasar alasan Mahkamah Agung pada tingkat banding menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikemukakan dalam pertimbangan halama 24 sebegai berikut : “ bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatatalan Arbitrase”, “bahwa pembatalan Putusan Arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaiman ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nonor 30 Tahun 1999”, “ bahwa teryata dalil-dalil tidak dapat dibuktikan Pemohon. 2) Selanjutnya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 586/Pdt.Sus/2012 PT. Bumi Gas Energi mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa Mengenai Salah atau Tidaknya Penerpan Hukum (Judex

luris)

Dalam Format yang salah (seharusnya Peninjuan

Kembali, bukan Kasasi) Putusan MA No. 586K/Pdt.Sus/2012 dengan jelas memeriksa mengenai kesalahan penerapan Hukum yang telah dilakukan sebelumnya, namum mekanisme Putusan Mahkamah Agung tersebut

sangatlah

ketidaksingkronan

bias atau

karena

tidak

jika

adanya

kita

konsistensi

memperhatikan pada

format

permohonan yang ini dalam bentuk Permohonan Kasasi namun pada ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 12

bagian

substansinya

jelas-jelas

penerpan hukum (Judex

luris)

memeriksa

mengenai

kesalahan

yang hanya dapat dilakukan pada tahap

upaya hokum luar biasa Peninjuan Kembali.

Jawaban soal no 2

Kegiatan Pembangunan fisik yang kerap dilaksanakan oleh Kementerian PU dalam menyelenggarakan fungsinya juga tak terlepas dari sengketa konstruksi. Sebagai contoh adalah gugatan-gugatan yang diajukan oleh kontraktor sebagai penyedia jasa kepada Kementerian PU sebagai pengguna jasa atas tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Kementerian PU dengan alasan penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Permasalahan yang muncul dalam perkara pemutusan kontrak ini adalah:



Mengapa bisa muncul gugatan di pengadilan tata usaha negara padahal sengketa antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada suatu kontrak konstruksi yang merupakan ranah hukum perdata? Walaupun Kementerian PU merupakan badan hukum publik namun ketika mengikatkan diri dalam suatu kontrak, kedudukannya adalah sebagai subjek hukum perdata.



Apakah pemutusan kontrak secara sepihak dapat diterima oleh karena berdasarkan

Pasal

pemutusan

kontrak

1266 harus

Kitab

Undang-Undang

dilakukan

di

depan

Hukum

Perdata,

Hakim

(melalui

pengadilan)? 

Hal-hal apa saja yang dapat menjadi landasan pemutusan kontrak secara sepihak?

Pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta,

berkuasa

untuk

melakukan

perbuatan-perbuatan

perdata,

tanpa

mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” Dengan kata lain pemerintah dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 13

jasa dalam suatu kontrak dimana di dalamnya diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Begitu pula halnya dalam kontrak konstruksi, diatur hak dan kewajiban masingmasing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu diatur demi menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Dan hal-hal yang diatur di dalam kontrak, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengikat bagi kedua pihak. Pemutusan kontrak merupakan salah satu persoalan yang diatur di dalam kontrak, dimana pemutusan kontrak umumnya diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Pemutusan kontrak ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis, jadi tidak harus melalui pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Hal-hal yang dapat menjadi dasar pemutusan kontrak adalah:



Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;



Penyedia

tanpa

persetujuan

Pengawas

Pekerjaan,

tidak

memulai

pelaksanaan pekerjaan; 

Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;



Penyedia berada dalam keadaan pailit;



Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;



Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan;


Page 14



Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;



Pengawas

Pekerjaan

memerintahkan

penyedia

untuk

menunda

pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik



selama 28 (duapuluh delapan) hari; PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;



Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau



Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan oleh karena kesalahan penyedia, maka konsekuensinya adalah :



Jaminan Pelaksanaan dicairkan;



Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;



Penyedia membayar denda; dan/atau



Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan alasan keterlambatan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan tentunya harus melalui prosedurprosedur tertentu seperti diberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila:



Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;



Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;


Page 15



Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis tersebut dilakukan dengan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) dengan prosedur sebagai berikut:



Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.



Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I;



Apabila

penyedia

gagal

pada

uji

coba

pertama,

maka

harus

diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II; 

Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;



Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal terjadi keterlambatan rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan, maka PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir. Selain itu pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK juga dibenarkan oleh Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 apabila : ASPEK HUKUM DAN MANAJEMAN KONRAK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) CECE CARDITA - 55716120019

Page 16

Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;



Penyedia barang/jasa cidera janji dan tidak memperbaiki kelalaiannya;



Penyedia diyakini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberi waktu sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;



Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberi waktu 50 hari kalender.

Dari keseluruhan uraian tadi maka dapat disimpulkan bahwa: 

Sengketa yang timbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketa keperdataan oleh karena ketik a pemerintah melakukan suatu tindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan. Dengan demikian kedudukan pemerintah dalam hal ini setara dengan kedudukan penyedia, sehingga tindakan penyedia mengajukan gugatan terhadap PPK atas pemutusan kontrak di PTUN adalah suatu kekeliruan.



Kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hal-hal yang diatur di dalam kontrak mengikat pihakpihak yang mengadakan kontrak tersebut. Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 diatur mengenai pemutusan kontrak, dimana PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terjadi hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Hal ini merupakan pengesampingan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana pembatalan suatu kontrak harus dengan putusan Hakim. Ketentuan Pasal 1266 tersebut bias dikesampingkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak menyatakan secara tegas


Page 17

dalam kontrak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pemutusan kontrak secara sepihak tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak, antara lain memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian penyedia

Sumber : http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html


Page 18

LAMPIRAN

a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

g n

R

P U T U S A N Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

u

M A HK AM A H

o

A GU N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

k

m a

A g h a

e n

is

PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE), berkedudukan di Recapital

I n d k li

Building 8th Floor, Jalan Adityawarman Kav. 55 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE), Aidil Hasibuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Imam Haryanto,

b u

S.H., M.H., Advokat pada Law Firm BISMARK, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 3A, Jakarta Selatan, dan memberi kuasa dengan

p e R

Hak Substitusi kepada Nur Rochmad, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Oktober 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/Termohon

ng u g

Pembatalan/ Termohon Kasasi I;

Melawan

ne s o d

PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE), berkedudukan di Menara Gracia

ka

m

h a

A

n I k

Lt. 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C. 17, Jakarta Selatan, yang diwakili

oleh Direktur PT. Bumigas Energi (PT. BGE), David Randing, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanti Fitria Harahap, S.H., Advokat,

i l b

berkantor di Jalan Elang Emas 2 Blok C-6 Nomor 10, Perumahan Tanjung Emas Estate, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi;

e p u R Dan:

1

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),

g n

berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang

Disclaimer

h

A

u g

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus -Arbt/2015

n ik I

o d

e n

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman 1 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a

u p e


R

diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional

g n

Indonesia (BANI), M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb;

MAJELIS

2

ARBITRASE

PERKARA

Nomor

271/XI/ARB

o

BANI/2007, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan

u

Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid,

S.H., Ph.D.FCBArb., dan kawan-kawan atas nama Majelis Arbitrase Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007;

k

m a

A g h a

e n

is

I n d k li

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

b u

Khusus masing-masing tanggal 7 Januari 2015, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Peninjauan

p e R

Kembali I.II/Para Turut Termohon Pembatalan I dan ll/Termohon Kasasi II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/Termohon Pembatalan/

ng u g

ne s o d

Termohon Kasasi I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan

Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

A

n I k

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi;

h a

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan

putusan yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:

ka

m

i l b

1

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2

Menyatakan Termohon telah melakukan tindakan cedera janji ( wanprestasi)

terhadap Pemohon; 3

e p u R

Menyatakan bahwa Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng- Patuha

Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005, telah berakhir sejak tanggal 17 Juli 2008; 4

g n

Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase dalam perkara ini sebesar

USD 52.550,00;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Rekonvensi: •

g n

R

Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: 1

o

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul

u

alas perkara pada permohonan Konvensi masing-masing 1/ 2 (seperdua) bagian; 2

Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada

permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;

A g h a 3

k

m a

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini

b u

tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah putusan disebarkan; 5

I n d k li

Menyatakan Putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan pertama dan

terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon; 4

e n

is

dalam

Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan

resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas

p e R

biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana dituliskan UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271 /XI/ ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

ng u g

pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pembatalan Memenuhi Syarat Formil:

ne s o d

Sebelum memasuki substansi alasan pokok permohonan pembatalan, terlebih

n I k

dahulu Pemohon akan membuktikan keabsahan (wettigheid, legality/ lawfulness)

A

permohonan pembatalan ditinjau dari aspek formil ( formaliteit, formality) berdasar

h a

fakta-fakta yuridis berikut ini:

1

i l b

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahu n 1999 te ntang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30/1999) memberi

ka

m

hak kepada para pihak mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase;

Pasal 70 kalimat pertama Undang-Undang Nomor 30/1999, berbunyi: “Terhadap

putusan

Arbitrase

pembatalan...";

e p u R para

pihak

dapat

mengajukan

permohonan

Bahwa dengan demikian, bertitik tolak dari ketentuan pasal ini:

Disclaimer

h

A

u g

g n


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Undang-undang memberi hak kepada PT.BGE sebagai Termohon dalam

•

g n

Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 (selanjutnya disebut putusan BANI a quo) untuk mengajukan permohonan pembatalan; Oleh karena itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon

•

u

o

terhadap

putusan BANI a quo adalah legalistik (wettig, lawful). Bertitik tolak dari fakta yuridis

e n

is

ini, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon, sah dan dibenarkan oleh undangundang;

A g h a 2

I n d k li

Permohonan pembatalan terhadap putusan BANI a quo, merupakan ulangan

dalam rangka meluruskan kekeliruan formil atas permohonan terdahulu;

Dapat Pemohon jelaskan, terhadap putusan BANI a quo, telah pernah Pemohon

k

m a

b u

ajukan permohonan pembatalan, dan telah menempuh proses dan upaya hukum sebagai berikut:

1

Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta

p e R

Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel (P-2a);

Telah diputus tanggal 15 Januari 2009, dengan amar selengkapnya berbunyi:

•

MENGADILI:

Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: 1

ng u g

2

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa

dan mengadili perkara a quo;

ka

m

h a

ne s o d

Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang kompetensi

absolut tersebut;

A

Dalam Pokok Perkara: “Menyatakan

permohonan

Pemohon

tidak

Pemohon

tidak

Ontvankelijke Verklaard )”;

Dalam Rekonvensi: “Menyatakan

Permohonan

Ontvankelijke Verklaard )";

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

il k

dapat

b

dapat

In

diterima

(Niet

diterima

( Niet

e p u R

“Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat putuh satu ribu rupiah)”; •

g n

Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan

permohonan pembatalan tidak dapat diterima, dikemukakan pada halaman 26 alinea

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

ke-5 dan ke-6 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa dengan tidak diikutkannya pihak

g n

PT. GDE, permohonan Pemohon menurut hemat Hakim tidak sempurna; Menimbang, bahwa karena permohonannya tidak sempurna, maka sepatutnya permohonan Pemohon

o

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard )”;

u

Menurut pertimbangan dan pendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, untuk menjadikan terang perkara ini apakah benar dokumen yang

e n

is

diajukan dalam pemeriksaan putusan BANI a quo adalah palsu atau

A g h a

I n d k li

dinyatakan palsu, maka PT.Geo Dipa Energi (PT. GDE) harus ditarik sebagai pihak, sehingga ada keseimbangan antara kedua belah pihak dalam mengemukakan bukti-bukti dan fakta;

k

m a

b u

Berdasar pertimbangan di atas, jelas nampak alasan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena permohonan mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk plurium litis consortium yakni kurang pihak

p e R

yang ditarik sebagai Termohon dalam hal ini PT.GDE; 1

Pada tingkat banding, Mahkamah Agung dengan Nomor 250 K/Pdt. Sus/2009 (P-2b);

Telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2009, dengan amar:

•

MENGADILI:

ng u g

ne s o d

“Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding PT. Bumigas Energi tersebut”;

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt

ka

m

h a

A

P/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2009”;

n I k

“Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

i l b

Dasar alasan Mahkamah Agung pada tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikemukakan dalam pertimbangan halaman 24 sebagai berikut:

“Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatalan Putusan Arbitrase”, “bahwa pembatalan Putusan Arbitrase hanya mungkin

e p u R

dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, “bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan Pemohon karena tidak diikutkan pihak yang lain yang

g n

berhubungan dengan surat yang disangka palsu tersebut;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Jadi Mahkamah Agung pada tingkat banding pun berpendapat permohonan

g n

pembatalan mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium , karena PT.GDE tidak ikut ditarik sebagai Pihak Termohon; 1

u

dengan Nomor 16 PK/Pdt Sus/2010 (P-2c): Telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya berbunyi:

•

k

m a

o

Selanjutnya, Mahkamah Agung pada Peradilan Peninjauan Kembali (PK)

A g h a

MENGADILI:

e n

is

I n d k li

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Bumigas Energi tersebut”;

“Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam

pemeriksaan

b u

peninjauan

kembali

ini

sebesar

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”;

Dasar alasan putusan PK inipun sama dengan alasan Judex Juris (Mahkamah

p e R

Agung pada tingkat banding) dan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama) yakni permohonan pembatalan yang diajukan PT.BGE cacat formil error in persona dalam bentuk plurium litis consortium , karena PT.GDE tidak ikut ditarik sebagai Pihak Termohon; Kekeliruan atas cacat formil inilah yang diperbaiki dan diluruskan oleh

ng u g

ne s o d

Pemohon pada permohonan pembatalan sekarang, dengan cara menarik dan

mendudukan PT.Geo Dipa Energi (PT.GDE) sebagai Termohon dan BANI

Turut Termohon I serta Majelis Arbitrase BANI Perkara Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007 sebagai Turut Termohon II;

3

A

idem ;

ka

m

h a

n I k

Permohonan pembatalan yang diajukan tidak mengandung cacat

i l b

nebis in

Seperti yang Pemohon kemukakan di atas, permohonan pembatalan atas putusan BANI a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008), merupakan ulangan untuk kedua kalinya, dalam rangka memperbaiki dan meluruskan atau menyempurnakan kesalahan dan kekeliruan cacat formil plurium litis consortium yang terdapat pada permohonan pembatalan yang terdahulu (Nomor 267/

e p u R

Pdt.P/2008/PN.Jkt-Sel, jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/ 2009 jo . Nomor 16 PK/ Pdt.Sus/2010) (P-2a, P2b dan P-2c);

Akan tetapi meskipun gugatan permohonan pembatalan ini merupakan ulangan

g n

untuk kedua kalinya, dalam permohonan pembatalan ini tidak melekat unsur nebis in idem yang digariskan Pasal 1917 KUHPerd, berdasar alasan berikut:

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1

R

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerd, supaya pada suatu gugatan

g n

melekat cacat nebis in idem, pada gugatan tersebut harus terdapat/melekat secara kumulatif semua unsur nebis in idem. Adapun unsur nebis in idem yang disebut pada Pasal 1917 KUHPerd terdiri dari:

u

1

Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah digugat dan

diperkarakan sebelumnya; 2

Terhadap gugatan/perkara terdahulu tersebut, te lah ada putusan Hakim

A g h a

yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT); 3

k

I n d k li

Putusan yang dijatuhkan dan BHT dimaksud, bersifat positif yakni

menolak atau mengabulkan gugatan;

m a

o

e n

is

b u

4

Subjek atau pihak yang berperkara sama, dan;

5

Objek gugatannya jugasama;

Semua unsur nebis in idem ini bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif.

p e R

Satu saja dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pada gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) tidak melekat cacat nebis in idem; 2

Berdasar fakta yuridis yang melekat pada putusan perkara terdahulu (Nomor

267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo . Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/ Pdt.Sus/2010) (P-2a, P-2b dan P-2c) putusan tidak bersifat positif; •

ng u g

Putusan perkara terdahulu yang disebut di atas, memang telah BHT;

ne s o d

Namun, meskipun telah BHT, dalam arti telah ditempuh semua upaya

•

hukum yang ada berupa upaya banding berdasar Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang

n I k

Nomor 30/1999 maupun upaya PK berdasar Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 Undang-

A

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dirubah

h a

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Nomor 3 Tahun

i l b

2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), akan tetapi putusan yang dijatuhkan mulai dari tingkat pertama, banding dan PK adalah bersifat negatif,

ka

m

yang menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeiijke Verklaard, Inadmissible Declared);

Dengan demikian, oleh karena terbukti, bahwa dalam putusan gugatan/

e p u R

perkara permohonan pembatalan terdahulu terhadap putusan BANI a quo adalah bersifat negatif, berarti tidak terpenuhi secara kumulatif melekat unsur nebis in idem dalam perkara permohonan pembatalan yang belakangan ini;

g n

3.3. Oleh karena terbukti putusan perkara terdahulu bersifat negatif, sehingga tidak melekat secara kumulatif unsur nebis in idem dalam gugatan/perkara permohonan pembatalan yang diajukan sekarang. Sebagaimana yang

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Pemohon jelaskan, penerapan unsur nebis in idem, bersifat kumulatif. Secara

g n

faktual salah satu unsur nebis in idem dalam kasus ini, tidak terpenuhi karena putusan yang dijatuhkan tidak bersifat positif;

o

Ternyata putusan yang dijatuhkan pada perkara terdahulu (Nomor 267/

u

Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/ Pdt.Sus/2010) bersifat negatif, berupa amar atau diktum yang menyatakan

e n

is

permohonan pembatalan tidak dapat diterima, sehingga satu dari unsur nebis

A g h a

I n d k li

in idem tidak terpenuhi, maka pada gugatan permohonan pembatalan yang

diajukan sekarang tidak mengandung cacat nebis in idem;

Penegakan penerapan hukum yang demikian, antara lain dikemukakan dalam

k

m a

b u

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/ 2000, tanggal 23 Oktober 2002 yang mengatakan:

“Tidak berlaku “nebis in idem” bila perkara gugatan yang terdahulu, amar

ep

putusannya: “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”, Dengan amar ini, perkara

pokok

tidak

diberikan

R

putusan,

sehingga

Pemohon

berhak

mengajukan gugatan yang sama dalam waktu”; (M. Ali Boediarto S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swara Justifia, 2005, h.68);

ng u g

ne s o d

Sama halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/ 1975, tanggal 8 Juni 1975 yang menegaskan:

“Eksepsi yang diajukan Termohon, bahwa perkara ini (Nomor 70/74 G) nebis

n I k

in idem dengan perkara Nomor 114/1974G harus ditolak, karena dalam

A

diktum putusan Nomor 114/1974G tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat

ka

m

h a

diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat

i l b

diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat”;

(Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977, h.201);

Bahwa berdasar fakta yuridis yang membuktikan tidak secara kumulatif

e p u R

terpenuhi unsur nebis in idem dari perkara terdahulu (P-2a. P-2b dan P- 2c) karena amar/diktum putusan permohon pembatalan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada satu segi, dihubungkan dengan Yurisprudensi yang dikemukakan di atas pada sisi lain maka pada gugatan permohonan

g n

pembatalan yang diajukan belakangan ini, tidak terdapat cacat nebis in idem;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Dengan demikian, gugatan permohonan pembatalan ini sah secara formil.

g n

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak Termohon dan Turut Termohon I serta Turut Termohon II untuk mengajukan eksepsi nebis in idem, dan juga

o

tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

u

perkara ini untuk menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima; 4

Oleh karena permohonan pembatalan ini merupakan ulangan dalam rangka

e n

is

memperbaiki dan menyempurnakan cacat formil yang disebut dalam putusan terdahulu

A g h a

I n d k li

(Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/ Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/ Pdt.Sus/2010). Maka secara prosesual, batas tenggang waktu dalam gugatan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang tetap melekat keabsahan batas

k

m a

tenggang waktu dalam perkara terdahulu (P2a);

b u

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999; “Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling

p e R

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”; 1

Ternyata secara formil batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 7 1

Undang-Undang Nomor 30/1999, terpenuhi dengan sah pada saat mengajukan permohonan pembatalan terdahulu (P-2a);

ng u g

Majelis Hakim Yth;

ne s o d

Pada waktu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terdahulu

(Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/ Pdt.Sus/2009 jo . Nomor 1 roya 16 PK/Pdt.Sus/2010);

•

A

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999;

h a •

n I k

Permohonan diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan

i l b

Karena permohonan pembatalan terdahulu itu diajukan sebelum lewat

batas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal putusan BANI a quo (Nomor

ka

m

271/XI/ARB-BANI/2007) (P-1) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa mengenai kebenaran pengajuan permohonan pembatalan tersebut

e p u R

masih dalam batas tenggang waktu, karena putusan perkara terdahulu dimaksud, tidak mempermasalahkan hal itu baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan; 2

g n

Keabsahan batas tenggang waktu yang melekat pada perkara terdahulu

dengan sendirinya menurut hukum ( van rechtswege, ipso jure) tetap melekat pada perkara permohonan pembatalan sekarang;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Sebagaimana yang Pemohon kemukakan, permohonan pembatalan yang

•

g n

diajukan sekarang, merupakan ulangan sebagai perbaikan dan penyempurnaan terhadap cacat formil kurang pihak (plurium litis consortium) yang disebut dalam putusan

o

permohonan pembatalan terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250

u

K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010), (P-2a, P-2b dan P-2c);

Dengan demikian, oleh karena permohonan pembatalan yang sekarang sama

•

e n

is

persis dengan permohonan pembatalan terdahulu, maka keabsahan formil batas

A g h a

I n d k li

tenggang waktu yang melekat pada perkara terdahulu itu, tetap melekat pada permohonan pembatalan sekarang;

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pengajuan permohonan pembatalan

k

m a

b u

yang diajukan sekarang, tetap tunduk mengikuti batas tenggang waktu yang melekat

pada

perkara

permohonan

pembatalan

terdahulu,

sehingga

permohonan pembatalan sekarang menurut hukum masih dalam batas

p e R

tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang- Undang Nomor 30/1999; 5

Pengajuan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai

dengan kompetensi/yuridiksi relatif yang ditentukan Pasal 71 Undang- Undang Nomor 30/1999;

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999 telah menentukan kompetensi/ yuridiksi

ng u g

ne s o d

relatif Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase domistik:

Kompetensi relatifnya, tidak didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Re/

•

digariskan Pasal 118 ayat(1) HIR; •

h a

A

n I k

Akan tetapi didasarkan pada asas Pendaftaran ( regesteratie, registration / filing)

Putusan Arbitrase yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang

i l b

Nomor 30/1999; •

ka

m

Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mana Putusan Arbitrase didaftarkan, maka

Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan; •

In casu, sesuai dengan amar angka 5 Dalam Konvensi dan Rekonvensi Putusan

e p u R

BANI a quo memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan Putusan BANI a quo kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut hukum yang memiliki kewenangan/kompetensi relatif memeriksa dan

g n

mengadili permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan

g n

Negeri Jakarta Selatan, telah memenuhi syarat formil Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999;

o

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon kemukakan mulai dari poin 1,

u

2, 3, 4 dan 5 di atas, semua persyaratan formil yang ditentukan undang-undang, telah terpenuhi. Oleh karena itu, secara formil permohonan pembatalan sah menurut hukum;

A g h a

Alasan Permohonan Pembatalan:

e n

is

I n d k li

=Berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999=

Alasan pokok permohonan pembatalan putusan BANI a quo (Putusan Arbitrase Nomor

k

m a

b u

271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008) bertitik tolak dari alasan yang disebut Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999, berbunyi:

“Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak” Dalam

p e R

kasus sengketa yang timbul dari Perjanjian Dieng dan Patuha Geothermal Project Development tanggal 1 Februari 2005 (selanjutnya disebut D&P GPD) (P-3) dalam proses pemeriksaan di forum BANI (perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase (Termohon dalam perkara permohonan pembatalan ini) telah melakukan tipu muslihat (bedrog, fraud/cheating).

ng u g

ne s o d

Tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan PT.GDE/Termohon dalam proses pemeriksaan Arbitrase BANI, merupakan lanjutan tipu muslihat yang dilakukannya

menyesatkan (misled, mislead) PT. Bumigas Energi (PT.BGE)/Pemohon dalam proses

n I k

tender dan proses penandatanganan Perjanjian D&P GPD, berdasar fakta-fakta yuridis

A

berikut ini:

1. Tipu muslihat mengenai share holder approval dari PT. PLN dan PT. Pertamina

ka

m

h a

i l b

(Persero) pada proses tender dan pengikatan perjanjian pelaksanaan proyek: Majelis Hakim Yth;

Proyek Dieng-Patuha adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dituangkan dalam Perjanjian Dieng And Patuha Geothermal Project Development tanggal 1 Februari 2005 GPD) (P-4);

e p u R

1 Semula proyek ini adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ex Himpurna California Energy LTD (HCE) dan Patuha Power Ltd (PPL) yang diambil kembali oleh Pemerintah:

1.1.1. Pada tanggal 4 September 2001, Menteri

g n

Keuangan melalui Surat

Nomor 02 12-001 (P-5), menunjuk PT. PLN sebagai Pengelola Proyek PLTP tersebut. Jadi setelah Pemerintah mengambil kembali PLTP

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Dieng-Patuha dari tangan HCS dan PPL Menteri Keuangan mewakili

g n

Pemerintah menunjuk PT. PLN sebagai Penerima Pengelola Proyek PLTP dimaksud;

o

1.1.2. Untuk melaksanakan penunjukan sebagai Pengelola Proyek PLTP

u

tersebut, PT.PLN bersama PT. Pertamina (Persero) membentuk dan

Mendirikan PT.Geo Dipa Energi (PT.GDE) sebagai Pelaksana Proyek dalam bentuk kerjasama patungan (P-6);

A g h a

e n

is

I n d k li

Hal itu diakui oleh PT. Gde/Termohon dalam permohonan Arbitrase BANI pada angka 2 Bab 3 yang mengatakan:

•

k

m a

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor 436/MK

b u

02/2001 tanggal 4 September 2001, PLN dan Pertamina menandatangani perjanjian kerjasama tentang pendirian perusahaan di bidang Panas Bumi dan Joint Development Agreement (JDA) tentang rencana PLTP Dieng-Patuha (P-7);

p e R

Berdasar perjanjian kerjasama PLN dan Pertamina tersebut, didirikanlah

•

PT.Geo Dipa Energi (PT.GDE);

Demikian reality eksistensi dan legalitas PT.GDE/Termohon; 2

Berarti menurut hukum, segala tindakan yang dilakukan PT.GDE berhadapan

dengan pihak ketiga, harus berdasar persetujuan (Approval) dari PLN dan Pertamina

ng u g

sebagai pemegang saham (Share Holder) PT.GDE;

ne s o d

Berdasar hukum Perseroan/Korporasi, setiap tindakan yang hendak dilakukan PT.GDE, terutama yang menyangkut membuat perjanjian kerjasama dengan PT.Bumigas Energi (PT. BGE)/Pemohon:

•

h a

A

n I k

Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham (Share Holder

Approval) melalui RUPS, dengan demikian, baik tender maupun Perjanjian Kerjasama

i l b

Proyek yang hendak ditandatangani PT.GDE, harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan PLN dan Pertamina;

ka

m

3

Ternyata pada saat tender dilakukan, PT.GDE/Termohon melakukan tipu

muslihat dan membohongi PT.BGE/Pemohon mengenai Share Holder Approval ; Pada saat dilakukan tender kepada umum mengenai Proyek PLTP DiengPatuha: •

e p u R

PT.GDE/Termohon, tidak transparan menjelaskan kepada umum apakah telah ada atau tidak Share Holder Approval dari PLN dan

g n

Pertamina atas perbuatan hukum tersebut;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Bahkan PT.GDE/Termohon, bersikap seolah-olah telah mendapat Share Holder

•

g n

Approval, namun kenyataan objektif saat dilakukan tender, PT.GDE/Termohon belum

memperolehnya; 4

o

Tipu muslihat dan kebohongan mengenai Share Holder Approval tersebut,

u

berlanjut setelah PT.BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender, sehingga penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, menjadi tidak efektif;

e n

is

Akibat tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai Share

A g h a

I n d k li

Holder Approval dari PLN dan Pertamina, menyebabkan penunjukan

PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif, sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi PT.BGE/Pemohon, berdasar fakta-fakta di

k

m a

bawah ini:

1

b u

Penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender atas proyek

PLTP adalah pada tanggal 5 Maret 2003 (P-8);

p e R

2

Berdasar penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai Pemenang Tender,

PT.BGE/Pemohon telah menunjuk dan menyepakati PT. Pradigma Sejahtera sebagai penyandang dana (funder) pada tanggal 30 Januari 2003 (P-9); 3

Akan tetapi Share Holder Approval yang dituangkan dalam Keputusan

Pemegang Saham yang memberi persetujuan kepada PT.GDE/Termohon untuk kerjasama

ng u g dengan

PT.BGE/Pemohon

dengan

nilai

kontrak

maksimal

ne s o d

USD

488.890.000,00 baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 (P-10), yakni 14 (empat belas) bulan dari tanggal penunjukan sebagai pemenang tender, dan; 4

A

Selanjutnya,

baru

pada

tanggal

1 Februari

n I k

2005 dibuat

dan

ditandatangani Perjanjian Dieng-Patuha Geothermal Project Development (D&P GPD) antara PT.GDE/Termohon dengan PT. BGE/Pemohon (P-11);

ka

m

h a

5

i l b

Akibat tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai Share Holder Approval yang disertai dengan jauhnya jarak antara penunjukan pemenang tender dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek D&P GPD, menyebabkan persetujuan PT.BGE/ Pemohon

e p u R

dengan PT.Pradigma Sejahtera sebagai penyandang dana (Funder Project) menjadi berantakan;

Hancur dan berantakannya pendanaan Proyek D&P GPD yang telah

g n

disepakati oleh PT.BGE/Pemohon dengan PT.Pradigma Sejahtera, karena jauhnya jarak antara efektifnya penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

pemenang tender dengan penandatanganan Perjanjian D&P GPD, berdasar

g n

fakta-fakta berikut:

Pada tanggal 5 Maret 2003, PT.GDE/Termohon, telah menunjuk PT.BGE/

•

o

Pemohon sebagai pemenang tender Proyek D&P GPD;

u

Akan tetapi, PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham PT. GDE/Termohon,

•

e n

is

baru mengesahkan dan menyetujui PT.BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Maret 2004 (berjarak 14 bulan);

A g h a

I n d k li

Padahal pada tanggal 30 Januari 2003, PT.BGE/Pemohon telah menunjuk

•

PT.Pradigma Sejahtera sebagai penyandang dana ( funder/lender);

Namun oleh karena jauhnya jarak antara penunjukan PT. BGE/ Pemohon sebagai

•

k

m a

b u

pemenang tender dengan terbitnya Keputusan Persetujuan PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham (Share Holders Approval), mengakibatkan PT.Pradigma Sejahtera

p e R

mengundurkan diri sebagai funder/lender, 5

Semua fakta-fakta tipu muslihat maupun akibat tipu muslihat PT. GDE/Termohon tersebut, telah PT.BGE/ Pemohon tunjukkan dan ungkapkan di depan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang berwenang di bawah BANI/Turut Termohon I dalam proses persidangan,

un g

ne s o d

namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, tidak menilai dan mempertimbangkannya dengan saksama dan

g A

cermat

(onvoldoende

gemotiveerd,

judgement);

insuffiecient

n I k

Tipu muslihat (bedrog, fraud/cheating) dan kebohongan ( deugen, lie) yang

ka

m

h a

dilakukan PT.GDE/Termohon mengenai Share Holder Approval tersebut, telah

PT.BGE/Pemohon

tunjukkan

dan

i l b

kemukakan

fakta-

faktanya,

sebagaimana hal itu dapat dilihat dan dibaca pada halaman 24 Putusan Majelis Arbitrase (putusan Nomor 271/XI/ARB-BANI/ 2007);

Fakta-fakta mengenai tipu muslihat dan kebohongan mengenai Share Holder Approval yang menyesatkan (misleidend, misleading) PT. BGE/Pemohon,

e p u R

bukan hanya dikemukakan dalam konvensi saja, tetapi ditunjukkan ulang kembali dalam rekonvensi, sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca pada halaman 38 putusan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II:

Disclaimer

h

A

u g

g n

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Akan tetapi semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan

•

g n

tersebut, tidak dihiraukan, tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan Majelis Arbitrase/ Turut Termohon II;

o

Bahkan fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan tersebut,

u

•

dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Arbitrase/Turut Termohon II untuk

e n

is

menyatakan PT.BGE/Pemohon ingkar janji memenuhi kewajiban menyediakan dana sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 5.1 Perjanjian D&P GPD;

A g h a

I n d k li

Apabila Majelis Arbitrase/Turut Termohon II benar-benar teliti dan sungguhsungguh menyadari tegaknya atas fair trial dan imparsialitas dalam memeriksa dan mengadili serta menilai semua fakta-fakta tentang adanya tipu

k

m a

b u

muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai Share Holder Approval, sehingga penunjukkan PT.BGE/ Pemohon sebagai pemenang

tender langsung efektif, perjanjian pendanaan yang disepakati PT.BGE/

p e R

Pemohon dengan PT.Pradigma Sejahtera, tidak akan hancur dan berantakan; Padahal jika kesepakatan pendanaan itu tidak berantakan, PT.BGE/ Pemohon, tidak mengalami hambatan untuk menyediakan dana Proyek D&P GPD dimaksud;

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di atas, PT.BGE/Pemohon, dapat

ng u g

membuktikan,

bahwa

timbulnya

ketidaksiapan

PT.BGE/

ne s o d

Pemohon

menyiapkan dana proyek pada saat ditandatangani Perjanjian Proyek D&P

GPD maupun pada pelaksanaan proyek, semata-mata disebabkan tipu

n I k

muslihat dan kebohongan PT. GDE/ Termohon mengenai Share Holder

A

Approval;

ka

m

h a

Dengan demikian pada Putusan Arbitrase a quo yang dijatuhkan Majelis

i l b

Arbitrase/Turut Termohon II, terdapat dan melekat cacat tipu muslihat dan kebohongan. Oleh karena itu, berdasar alasan permohonan pembatalan ini saja, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan bersamaan dengan itu, membatalkan Putusan Arbitrase a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007

e p u R

tanggal 11 Juli 2008) tersebut; 2

Tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai kepemilikan concession right dan transfer of assets;

g n

Sejak proses tender sampai penandatanganan Perjanjian Proyek D&P GPD antara PT.BGE/Pemohon

Disclaimer

h

A

u g

dengan

PT.GDE/Termohon,

PT.GDE/

Termohon

telah


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

melakukan tipu muslihat dan kebohongan mengenai kepemilikan atas Proyek

g n

PLTP, berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini: 1

Hanya pemilik yang berhak dan mempunyai kapasitas menentukan apa saja

o

yang dapat dilakukan di atas hak miliknya;

u

Sesuai atau analog dengan asas hukum Nemo Plus Juris yang digariskan Pasal 1471 KUHPerd., hanya pemilik yang berhak dan mempunyai kapasitas

e n

is

untuk melakukan tindakan hukum apa yang dikehendakinya di atas hak

A g h a

I n d k li

miliknya. Orang lain, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk tanpa persetujuan dari pemilik;

Bertitik tolak dari prinsip/asas hukum yang Pemohon kemukakan di atas,

k

m a

b u

yang dapat melakukan kegiatan dan tindakan di atas Proyek PLTP DiengPatuha, hanyalah pemiliknya;

2

Pemilik Proyek PLTP tersebut adalah Pemerintah, kemudian melalui Menteri

p e R

Keuangan, ditunjuk PLN untuk mengelolanya;

Bahwa pada mulanya, Pemilik Proyek PLTP adalah Pemerintah: •

Kemudian melalui Menteri Keuangan ditunjuk PLN untuk mengelolanya, dan;

•

Supaya PLN dapat melakukan pengelolaan proyek tersebut, Pemerintah melalui

Menteri Keuangan harus menyerahkan concession right and transfer of assets, sehingga

ng u g

PLN memiliki concession right and transfer of assets atas Proyek dimaksud;

ne s o d

Jadi, menurut prinsip hukum yang dijelaskan di atas, PT.GDE/ Termohon sebagai Perseroan yang didirikan berdasar Perjanjian Patungan antara PLN

n I k

dengan Pertamina, harus memegang dan memiliki concession right and

A

transfer of assets dari Pemerintah Melalui PLN dan Pertamina;

h a 3

Selama PT.GDE/Termohon belum memegang dan memiliki concession right

i l b

and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng- Patuha, PT.GDE/Termohon belum

dapat melaksanakan kegiatan apapun di atas proyek;

ka

m

Bertitik tolak dari prinsip hukum dan fakta yuridis yang Pemohon tunjukkan di atas: •

Selama

PT.GDE/Termohon

belum

memegang

dan

memiliki

e p u R

concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng

Patuha, PT.GDE/Termohon, belum dapat melakukan tindakan hukum apapun di atas proyek; •

g n

Berarti selama PT.GDE/Termohon belum memegang dan memiliki concession

right and transfer of assets, PT.GDE/Termohon, belum dapat/boleh melakukan tender

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

dan mengikat perjanjian apapun di atas Proyek PLTP Dieng-Patuha dengan pihak ketiga; Selain

g n dari

itu,

tanpa

PT.GDE/Termohon

memegang

dan

memiliki

o

concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha

u

tersebut, pihak Investor atau Pendana akan merasa tidak terjamin (Niet Zekerd, Unsecured);

e n

is

Akibatnya, setiap investor atau pendana enggan dan tidak bersedia memberi

A g h a

I n d k li

dan mencairkan dana untuk membiayai proyek. Sebab secara realistik dan objektif, dana yang mereka tanamkan tanpa jaminan sehingga dikategori Unsecured Transaction;

k

m a

4

b u

Namun dengan tipu muslihat dan kebohongan, PT .GDE/Termohon bersikap seolah-olah telah memegang dan memiliki concession right and transfer of assets;

p e R

Tipu muslihat yang dilakukan PT.GDE/Termohon bersikap seolah-olah telah memiliki concession right and transfer of assets:

PT.GDE/Termohon telah mengadakan tender atas Proyek PLTP Dieng-Patuha

•

kepada umum;

Selama proses tender berlangsung, dengan segala tipu muslihat, PT.GDE/

•

ng u g

ne s o d

Termohon berbohong berupa penjelasan, bahwa PT. GDE/Termohon telah memegang dan memiliki concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha dari Pemerintah melalui PLN dan Pertamina;

ka

m

h a

A

4

n I k

PT BGE/Pemohon percaya atas penjelasan PT.GDE/Termohon,

bahwa dia telah memegang dan memiliki concession right and transfer of assets atas proyek;

Majelis Hakim Yth ;

i l b

Kenapa PT.BGE/Pemohon ikut tender? Sebabnya, PT.BGE/ Pemohon percaya,

bahwa

PT.GDE/Termohon

telah

memegang

dan

memiliki

concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha;

Sedemikian rupa sikap dan tindakan yang diperankan dan ditonjolkan serta

e p u R

diperlihatkan PT.GDE/Termohon selama proses tender berlangsung, seolaholah

PT.GDE/Termohon

benar-benar telah

memegang

dan

memiliki

concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha,

g n

mengakibatkan banyak perusahaan yang ikut tender, termasuk PT.BGE/ Pemohon:

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Bahkan PT.BGE/Pemohon, telah ditunjuk sebagai pemenang tender pada

•

g n

tanggal 5 Maret 2003;

Dengan demikian, dalam pelaksanaan tender ini selain PT.GDE/

•

u

o

Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan mengenai Share Holder Approval seperti yang Pemohon jelaskan pada poin 1, karena Share Holder Approval

e n

is

baru diterbitkan PLN dan Pertamina pada tanggal 17 Mei 2004, sedang penunjukkan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender tanggal 5 Maret 2003, dan sekarang

A g h a

I n d k li

ditambah dan ditimpa lagi dengan tipu muslihat dan kebohongan mengenai concession right and transfer of assets ;

4

k

m a

Karena

PT.BGE/Pemohon

tersesat

atas

b u

tipu

muslihat

dan

kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, maka pada

tanggal

12

Desember

2004,

p e R

PT.BGE/Pemohon

mengadakan/

mengikat perjanjian keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong;

Sebagaimana yang disinggung Pemohon di atas, pada scat tender dan PT.BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, karena percaya PT.GDE/Termohon telah memegang dan memiliki

ng u g

Share Holder Approval, maka:

langsung menunjuk PT. Pradigma Sejahtera sebagai funder/lender, •

ne s o d

Dengan iktikad baik (te goeder trouw, good faith), PT.BGE/ Pemohon

•

A

n I k

Akan tetapi, oleh karena jarak antara penunjukkan sebagai pemenang

tender dengan terbitnya Keputusan Pemberian Share Holder Approval dari PLN dan

h a

Pertamina, mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sehingga

i l b

penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera sebagai funder/lender, hancur berantakan;

ka

m

Apa yang dialami PT.BGE/Pemohon tentang penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera, persis sama peristiwa kehancuran dan berantakannya dengan Perjanjian Keuangan yang diikat PT.BGE/ Pemohon dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong, berdasar fakta berikut:

•

e p u R

Oleh karena PT.BGE/Pemohon percaya atas tipu muslihat PT. GDE/

Termohon bahwa dia telah memegang dan memiliki concession right and transfer of assets, dengan iktikad baik PT . BGE/Pemohon mengadakan ikatan Perjanjian Keuangan

g n

dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Namun akibat tipu muslihat dan kebohongan atas kepemilikan PT. GDE/

•

g n

Termohon atas concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, menyebabkan CNT group construction Ltd Hongkong, membatalkan untuk mendanai

o

Proyek pada tanggal 14 Mei 2008;

u

Alasan pembatalan itu, karena PT.GDE/Termohon tidak mempunyai bukti

•

e n

is

telah memegang dan memiliki concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, sehingga CNT Group Construction Ltd Hongkong berhadapan dengan

A g h a

pendanaan yang bersifat unsecured transaction;

I n d k li

Berulang kali PT.BGE/Pemohon meminta bukti kepada PT.GDE/ Termohon, bahwa dia telah memperoleh concession right and transfer of assets atas

k

m a

b u

Proyek PLTP Dieng-Patuha, namun PT.GDE/ Termohon tidak dapat membuktikannya menunjukkan dan;

2.7. Semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/ Termohon

p e R

mengenai concession right and transfer of assets tersebut, telah PT. BGE/ Pemohon kemukakan di depan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II; Majelis Hakim Yth;

Meskipun PT.BGE/Pemohon telah mengemukakan fakta-fakta tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon tentang concession right and transfer of

un g

ne s o d

assets itu dalam proses pemeriksaan kepada Majelis Arbitrase BANI/Turut

Termohon II:

g A •

ka

m

h a

Namun

Majelis

Arbitrase

memperdulikannya

serta

I

Turut

tidak

Termohon menilai

II,

tidak

n I k dan

tidak

mempertimbangkannya secara saksama dan secara argumentatif, padahal berdasar fakta-fakta tersebut, kegagalan PT.BGE/ Pemohon menyediakan dimaksud,

dana

pelaksanaan

semata-mata

i l b

Proyek

bersumber

PLTP

dan

Dieng-Patuha

berawal

dari

keingkaranIwanprestasi (default) yang dilakukan PT.GDE/ Termohon memenuhi kewajiban memperoleh dan memiliki concession right and transfer of assets;

e p u R

Kemudian keingkaran itu dibalut dan dimanipulasi PT.GDE/ Termohon

•

dengan tipu muslihat, seolah-olah telah memegang dan memilikinya pada scat tender dilakukan;

g n

Oleh karena Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang menjatuhkan Putusan Arbitrase a quo Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, tanggal 11 Juli 2008 tidak

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

mempertimbangkan dan menilai dengan cermat dan saksama tentang tipu

g n

muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon sebelum maupun selama proses persidangan berlangsung tentang kebenaran bahwa dia

o

telah memegang dan memiliki concession right and transfer of assets, dan

u

ternyata tipu muslihat dan kebohongan itu malah dijadikan Majelis Arbitrase/

Turut Termohon II untuk menyatakan PT.BGE/Pemohon melakukan ingkar

e n

is

janji menyediakan dana dan melaksanakan Proyek PLTP Dieng- Patuha,

A g h a

I n d k li

maka berarti menurut hukum dalam Putusan Arbitrase a quo terdapat dan melekat tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT.GDE/Termohon;

Dengan demikian, berdasar alasan inipun cukup dasar landasan bagi Majelis

k

m a

b u

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan Arbitrase a quo mengandung cacat tipu muslihat dan kebohongan berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999. Oleh karena itu putusan

p e R

Arbitrase a quo tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan; Kesimpulan Dan Permintaan:

Putusan Arbitrase a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, tanggal 11 Juli 2008), secara fundamental, didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT.GDE/Termohon, yang terdiri dari:

ng u g 1

Putusan Arbitrase a

ne s o d

quo didasarkan pada tipu muslihat dan

kebohongan PT.GDE/Termohon tentang Share Holders Approval dari

PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham PT.GDE/Termohon,

ka

m

h a

A

n I k

dimana PT. GDE/Termohon sebagai perusahaan patungan dari PLN dan Pertamina seolah-olah telah mendapat Share Holders Approval dari PLN dan Pertamina atas pelaksanaan pengembangan Proyek

i l b

PLTP Dieng-Patuha, pada saat tender dilakukan maupun pada saat PT. BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, sehingga:

1Akibat tipu muslihat dan kebohongan itu, PT.BGE/Pemohon percaya bahwa PT.GDE/Termohon

telah

mendapat

Share

Holders

Approval

untuk

e p u R

melaksanakan pengembangan Proyek PLTP Dieng-Patuha dari pemegang saham PLN dan Pertamina; 2

Berdasar penunjukkan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, yang ternyata dibungkus dengan tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon

g n

itu, dengan iktikad baik PT.BGE/Pemohon menunjuk PT.Pradigma Sejahtera

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

sebagai Penyandang Dana (funder/lender) atas pelaksanaan Proyek PLTP

g n

Dieng-Patuha; 3

Akan tetapi oleh karena ternyata Share Holders Approval dari PLN dan

o

Pertamina baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 yakni berjarak 14 (empat belas)

u

bulan dari tanggal penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender (tanggal 5 Maret 2003), mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan

e n

is

diri sebagai funder/lender, sehingga hancur dan berantakanlah jerih payah

A g h a

PT.BGE/Pemohon mendapatkan pendanaan;

4

I n d k li

Semua tipu muslihat dan keb ohongan PT.GDE/Termohon tersebut, telah PT.BGE/Pemohon tunjukkan dalam proses pemeriksaan persidangan kepada

k

m a

b u

Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, namun tidak dihiraukan dan tidak dipertimbangkan maupun dinilai dengan cermat dan saksama dalam Putusan Arbitrase a quo, bahkan sebaliknya, Putusan Arbitrase a quo menyatakan

p e R

PT.BGE/Pemohon telah melakukan wanprestasi/ingkar untuk menyediakan dana;

Berdasar fakta yuridis yang PT.BGE/Pemohon jelaskan di atas, terbukti Putusan Arbitrase a quo yang dijatuhkan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang bernaung di bawah BANI/Turut Termohon I adalah putusan yang didasarkan tipu

ng u g

ne s o d

muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon, sehingga berdasar alasan ini saja, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

membatalkan Putusan Arbitrase a quo berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999; 1

A

n I k

Tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon Kedua yang terdapat dan

melekat dalam Putusan Arbitrase a quo adalah tentang concession right and transfer of

h a

i l b

assets, dimana pada scat tender maupun setelah penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai

pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, seolah-olah PT.GDE/Termohon telah

ka

m

memegang dan memiliki concession right and transfer of assets dari PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP Dieng-Patuha. Padahal jika ternyata PT.GDE/Termohon belum atau tidak memegang dan memiliki concession right and transfer of assets dari

e p u R

Pemerintah/Menteri Keuangan cq . PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, dapat dipastikan, tidak ada seorang Investor yang bersedia menjadi peyandang dana (funder /lender), karena pendanaan yang demikian dikategori merupakan Unsecured Transaction;

Disclaimer

h

A

u g

g n


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Akan tetapi sedemikian rupa tipu muslihat dan kebohongan dilakukan PT.GDE/

g n

Termohon, seolah-olah dia benar-benar telah memperoleh concession right and transfer of assets dari Pemerintah Cq. PLN dan Pertamina;

2

o

Oleh karena PT.BGE/Pemohon percaya PT.GDE/Termohon telah memperoleh

u

serta memegang concession right and transfer of assets, maka dengan iktikad

baik PT.BGE/Pemohon telah mengadakan dan mengikat Perjanjian Keuangan

e n

is

dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong pada tanggal 12 Desember

A g h a

2004 sebagai pengganti PT. Pradigma Sejahtera;

3

I n d k li

Namun Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong inipun hancur berantakan, karena ternyata dan terbukti PT. GDE/Termohon

k

m a

b u

tidak dapat menunjukkan concession right and transfer of assets Proyek PLTP Dieng-Patuha, dan keadaan itu mengakibatkan CNT Group Construction Ltd Hongkong berpendapat, tidak ada jaminan yang pasti atas pemberian dana

p e R

terhadap Proyek PLTP Dieng-Patuha tersebut. Oleh karena itu dengan Suratnya tanggal 14 Mei 2008 (P-11), CNT Group Construction Ltd Hongkong membatalkan Perjanjian Keuangan dimaksud; Semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/ Termohon yang berkenaan dengan concession right and transfer of assets atas Proyek PLTP Dieng-

ng u g

ne s o d

Patuha tersebut, telah PT.BGE/Pemohon ungkapkan dan paparkan dalam proses

pemeriksaan persidangan kepada Majelis Arbitrase/Turut Termohon II. Namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II tidak memperdulikan dan menilainya;

n I k

Dengan demikian berdasar fakta-fakta yuridis ini, pada Putusan Arbitrase

A

a quo,

terdapat dan melekat tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT.GDE/

ka

m

h a

Termohon;

i l b

Oleh karena itu, berdasar alasan inipun, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase a quo berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999; Selain dari pada itu, perlu PT.BGE/Pemohon akibat Kebohongan tersebut PT. BGE/Pemohon telah mengalami dan menderita kerugian atas biaya persiapan yang PT.BGE/Pemohon

e p u R

keluarkan sebesar Rp149.568.941.098,00 (bukti P-1 s.d. 11); Disamping kerugian material di atas, oleh karena tipu muslihat dan kebohongan dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerd, PT.BGE/Pemohon berhak juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar

g n

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Sehubungan dengan itu, oleh karena Pemohon berpendapat cukup dasar untuk

g n

mengabulkan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase

a quo, maka

Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersangkutan untuk menerapkan

o

ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/1999 yang berbunyi

u

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase;

A g h a

e n

is

I n d k li

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/1999 tersebut, sangat tepat dan beralasan apabila PT.BGE/ Pemohon meminta kepada Majelis Hakim, agar menolak seluruh permohonan Konvensi PT.GDE/

k

m a

b u

Termohon. Sebaliknya, atas penolakan Permohonan Konvensi itu, PT.BGE/ Pemohon meminta supaya permohonan Rekonvensi seluruhnya dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada

p e R

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut: •

Mengabulkan permohonan pembatalan Pemohon PT. Bumigas Energi (PT.BGE)

tersebut; •

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11

Juli 2008 tersebut;

ng u g

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi: •

Rekonvensi: 1

h a 2

ne s o d

Menolak permohonan Pemohon PT.Geo Dipa Energi (PT. GDE) seluruhnya; Dalam

A

n I k

Mengabulkan permohonan Pemohon PT.Bumigas Energi seluruhnya;

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Dieng and Patu ha Geothermal Project

i l b

Development Agreement (Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and Patuha) Nomor KTR 001/GDE/11/2005 antara PT. Bumigas Energi dengan PT.Geo

ka

m

Dipa Energi beserta Appendix/Lampirannya; 3

Menghukum Termohon PT. Geo Dipa Energi untuk membayar ganti rugi materiil

sebesar Rp149.568.941.098,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00

e p u R

secara tunai kepada PT. Bumigas Energi/Pemohon dan seketika; 2

Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

semua tingkat peradilan; 3

g n

Menghukum Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk mematuhi putusan ini;


Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Menghukum Termohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama

•

g n

(Pengadilan Negeri);

Mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan mengadili

o

dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

u

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1

Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah lewat waktu;

A g h a

e n

is

I n d k li

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah mengajukan permohonan

pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mendalilkan permohonan

k

m a

b u

pembatalan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan BANI a quo merupakan permohonan ulangan dalam rangka meluruskan kekeliruan formil atas permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI terdahulu, yang terdaftar dalam register

p e R

perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase”) ditegaskan, bahwa permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

ng u g

ne s o d

sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17

n I k

Juli 2008 tersebut telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera

A

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-

ka

m

h a

Undang Arbitrase, yaitu paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

i l b

Putusan Arbitrase tersebut diucapkan. Dalam hal ini Putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan Nomor Pendaftaran 06/ARB/ HKM/2008/PN.Jkt.Sel. kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Arbitrase, maka permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI

e p u R

Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada

g n

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 11 September 2008;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Namun, fakta didaftarkannya permohonan pembatalan ulang terhadap Putusan

g n

Arbitrase a quo oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2012, sehingga permohonan a quo diajukan melebihi batas waktu yang

o

ditentukan oleh Pasal 71 jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase. Dengan

u

demikian, permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permohonan yang telah lewat waktu, oleh karenanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

A g h a

e n

is

I n d k li

2. Permohonan Pemohon dalam perkara a quo salah alamat (error in persona);

Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permohonan

pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/ 2007 tanggal 17

k

m a

b u

Juli 2008. Hal itu berarti, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo adalah Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 yang merupakan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase dari Badan Arbitrase

p e R

Nasional Indonesia (BANI), sehingga apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut, maka permohonan Pemohon a quo haruslah ditujukan terhadap Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 dan BANI yang menjadi tempat

ng u g

bernaung Majelis Arbitrase tersebut sebagai Para Termohon Utama;

ne s o d

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase,

yang berbunyi terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan

n I k

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur

A

sebagai berikut:

a

h a

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

i l b

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;

ka

m

b

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

dalam pemeriksaan sengketa;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut

e p u R

ditegaskan: Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila

g n

Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti,

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi

g n

Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan; Dari ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitase berikut penjelasannya

o

tersebut dengan tegas disebutkan, bahwa permohonan pembatalan oleh para pihak

u

hanya dapat dilakukan terhadap Putusan Arbitrase in casu putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008; Pertanyaannya sekarang adalah:

A g h a a

b

k

I n d k li

Siapakah yang telah memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271 /XI/

ARB-BANI/2007 tersebut ?;

m a

e n

is

Di bawah lembaga apakah pihak yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase

b u

Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut ? Terhadap pertanyaan pertama, dapat dikemukakan jawaban bahwa yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut adalah Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/

p e R

ARB-BANI/2007;

Terhadap pertanyaan kedua, dapat dikemukakan jawaban bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tersebut berada di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Dengan demikian, jelaslah bahwa permohonan pembatalan yang diajukan

ng u g

ne s o d

oleh Pemohon seharusnya ditujukan terhadap Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut, karena Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis

n I k

Arbitrase tersebut dan juga ditujukan kepada BANI yang menjadi tempat bernaung

A

Majelis Arbitrase tersebut; Namun, ternyata, dalam permohonan pembatalan

ka

m

h a

Arbitrase a quo, Pemohon malah mengajukan permohonan dan menempatkan PT.

i l b

Geo Dipa Energi sebagai Termohon Utama, sedang Majelis Arbitrase yang memutus Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BAN1/2007 tanggal 17 Juli 2008 dan BANI hanya ditempatkan sebagai Termohon Pelengkap, yaitu sebagai Turut Termohon I dan Turut Termohon II;

Permohonan Pemohon yang menentukan dan menempatkan pihakpihak

e p u R

seperti tersebut di atas jelas sekali merupakan permohonan yang salah alamat (error in persona), karena PT. Geo Dipa Energi sebagai Termohon bukanlah pihak yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, tetapi sebagai salah satu pihak dari Putusan Arbitrase tersebut,

g n

sehingga seharusnya permohonan pembatalan ditujukan terhadap Majelis Arbitrase

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

dan BANI sebagai Para Termohon Utama, sedangkan PT. Geo Dipa Energi hanya

g n

sebagai Termohon pelengkap, yaitu Turut Termohon; Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah

o

permohonan yang salah alamat (error in persona), oleh karenanya permohonan

u

pembatalan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2

Permohonan Pemohon dalam perkara a quo masih prematur,

A g h a

e n

is

I n d k li

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah mendalilkan alasan permohonan

pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/ 2007 tanggal 17 Juli 2008 adalah bertitik tolak dari alasan yang disebut Pasal 70 huruf c Undang-

k

m a

b u

Undang Arbitrase, yaitu putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal itu berarti, bahwa permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya hasil tipu muslihat;

p e R

Hal ini secara tegas terlihat dari Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang menentukan sebagai berikut:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila

ng u g

ne s o d

Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti,

maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

n I k

Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut

A

di atas jelaslah, bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan

ka

m

h a

alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase,

i l b

maka alasan-alasan itu harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase a quo ternyata tidak disertai dengan Putusan Pengadilan yang menyatakan alasan itu terbukti. Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo masih prematur, karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu

e p u R

dengan Putusan Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 3

Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah obscuur libel (tidak jelas dan kabur); Bahwa

g n

Pemohon

dalam

perkara

a

quo

telah

mendalilkan

dalam

permohonannya, Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

terhadap Pemohon, seolah-olah Termohon telah memperoleh (i) Share Holder

g n

Approval dari PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero) pada proses tender dan

pengikatan perjanjian pelaksanaan proyek dan (ii) kepemilikan Concession Right

o

dan Transfer of Assets dari PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero). Dalil-dalil

u

mengenai tipu muslihat dan kebohongan tersebut merupakan bentuk-bentuk penipuan, yang merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian sebagaimana

e n

is

ditegaskan dalam Pasal 1328 KUHPerdata. Hal ini berarti, bahwa alasan-alasan tipu

A g h a

I n d k li

muslihat dan kebohongan yang diajukan oleh Pemohon menunjuk pada alasanalasan pembatalan. Namun dalam petitum angka 2 dalam Rekonvensi, Pemohon justru malah meminta agar perjanjian dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana

k

m a

b u

hal itu tampak dari petitum angka 2 dalam Rekonvensi yang berbunyi:

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement (Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and

p e R

Patuha) Nomor KTR 001/GDE/11/2005 antara PT. Bumigas Energi dengan PT. Geo Dipa Energi beserta Appendex/ Lampirannya;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak konsisten dengan petitumnya, sehingga permohonan a quo adalah permohonan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

ng u g

ne s o d

Bahwa ketidakjelasan permohonan Pemohon a quo tampak pula antara petitum angka 2 dalam Rekonvensi dengan petitum angka 3 dalam Rekonvensi dalam Surat Permohonannya. Dalam petitum angka 2 sebagaimana telah dikutip di

n I k

atas, Pemohon meminta agar Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project

A

Development Agreement dinyatakan sah dan mengikat antara Pemohon dan

ka

m

h a

Termohon. Dengan petitum yang demikian, berarti bahwa Pemohon menghendaki

i l b

Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement tetap berlaku. Namun, Pemohon dalam petitum angka 3 dalam Rekonvensi malah mengajukan petitum agar Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi material sebesar

Rp149.568.941.098,00

dan

ganti

rugi

immaterial

sebesar

Rp100.000.000.000,00. Pencantuman petitum ganti rugi tersebut merupakan

e p u R

konsekuensi lebih lanjut dari Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal petitum angka 2 justru meminta agar Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement dinyatakan tetap sah dan berlaku,

g n

sehingga petitum angka 2 dan petitum angka 3 merupakan petitum yang saling bertentangan dan saling meniadakan satu sama lain;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Bahwa ketidakjelasan lainnya dari permohonan Pemohon tampak pula dari

g n

petitum-petitum yang oleh Pemohon diklasifikasikan sebagai petitum dalam Konvensi, petitum dalam Rekonvensi serta petitum dalam Konvensi dan

o

Rekonvensi. Dengan pembagian petitum-petitum tersebut, seakan-akan permohonan

u

pembatalan dalam perkara a quo sudah mendapat jawaban dari Termohon dan sekaligus mengajukan permohonan Rekonvensi; Selain

itu,

adanya

pembagian

petitum-petitum

A g h a

tersebut

e n

is

seakan-akan

I n d k li

permohonan pembatalan dalam perkara a quo adalah Pengadilan banding atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil permohonan (posita) Pemohon tidak

k

m a

b u

konsisten dengan petitumnya, sehingga permohonan a quo adalah permohonan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

p e R

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Termohon I dan Turut Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Dalam permohonan Pemohon, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaaren), yaitu:

ng u g

ne s o d

1. Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 11 ayat (2) jo . Pasal 3 dan Pasal 62 ayat (4) jo. Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri secara ex-officio

harus menyatakan tidak berwenang ( onbeveogheid) memeriksa materi perkara a quo;

A

n I k

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan, sebelumnya telah

ka

m

h a

terdapat perkara antara Pemohon dengan Termohon (Nomor 271/XI/ARB-

i l b

BANI/2007) yang diperiksa melalui Arbitrase sebagai choice of forum para pihak vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase &

Altematif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”):

•

Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam Perjanjian Dieng and

Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor KTR.001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005; •

e p u R

Dalam Article 35 perjanjian tersebut, terdapat Klausul Arbitrase yang berisi

bahwa jika timbul persengketaan, maka para pihak akan memilih penyelesaiannya melalui BANI;

Disclaimer

h

A

u g

g n


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Oleh karena Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak melaksanakan isi

•

g n

perjanjian sebagaimana mestinya, maka Termohon mengajukan permohonan Arbitrase ke BANI dengan menunjuk Arbiter Ir. Harianto Sunidja, M.Sc, Ph.D, FCArb;

o

Selanjutnya, Pemohon selaku Termohon Arbitrase menunjuk Prof. Dr. Mariam

u

•

Darus, S.H., selaku Arbiter pilihannya, dan kemudian terbentuklah suatu Majelis

e n

is

Arbiter yang terdiri dari: Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb, Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCBArb dan Prof. Dr. Mariam Darus, S.H;

A g h a

I n d k li

Bahwa dengan demikian disamping adanya klausul Arbitrase dalam

perjanjian, maka dengan adanya penunjukan Arbiter dari masing- masing pihak dianggap bahwa Pemohon dan Termohon telah saling sepakat menyelesaikan

k

m a

perselisihan diantara mereka melalui Arbitrase;

b u

Bahwa perkara antara Pemohon dengan Termohon tersebut selanjutnya telah

diputus melalui putusan Arbitrase in casu Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-

p e R

BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 bukan seperti yang tertulis di dalam permohonan pembatalan Pemohon yaitu tanggal 11 Juli 2008, tanggal tersebut adalah tanggal musyawarah dilakukan, jelas Pemohon tidak cermat dalam membaca putusan; Dihubungkan

dengan

perkara

a

quo

terutama

mengenai

pokok-

pokok permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil

ng u g

ne s o d

permohonan a quo merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan

yang dikemukakan Pemohon dalam perkara Arbitrase melawan Termohon Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut di atas: a

n I k

Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat bahwa Pemohon berupaya

A

menggiring dan menarik Pengadilan memasuki area penilaian/ pertimbangan hukum

h a

yang telah dilakukan Majelis Arbitrase; b

i l b

Padahal seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan a quo, telah

dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui Putusan

ka

m

Arbitrase; c

Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase

beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon

e p u R

tersebut pada prinsipnya merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap; d

Oleh karena itu, Pasal 62 ay at (4) Undang-Undang Arbitrase dan Penjelasannya

secara tegas melarang Pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun

g n

pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62 ayat (4) jo . Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tersebut dikategori sebagai bentuk

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (praesumptio juris et de

g n

jure) berdasar Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg. Dengan demikian, nilai kekuatan

pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan ( volledig en

o

bindende bewijskracht)]

u

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Pasal 11 ayat (2)

jo. Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 132 Rv. Pengadilan diharuskan

e n

is

untuk secara ex-officio menyatakan tidak berwenang (onbevoegheid) memeriksa

A g h a

I n d k li

materi perkara a quo, dan karenanya, telah cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dalam Putusan Sela:

•

k

m a

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang ( onbevoegheid)

memeriksa perkara ini; •

Menyatakan

permohonan

Pemohon

verklaard);

2

tidak

b u

dapat

p e R

diterima

( niet ontvankelijk

Batas waktu pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase vide Pasal 71 Undang-

Undang Arbitrase, merupakan ketentuan rule of engagement beracara yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditafsirkan lain;

Sebagaimana judul yang digunakan Pemohon, perkara ini adalah mengenai permintaan pembatalan Putusan Arbitrase. Sehubungan dengan itu, Pemohon dalam

ng u g

ne s o d

memorinya halaman 18 mengutip bunyi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase yang mengatur mengenai pembatalan Putusan Arbitrase:

“Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam

n I k

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan

A

pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ”;

h a

Apabila pengaturan di atas dihubungkan dengan perkara a quo, didapati

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a

ka

m

i l b

Pembatalan putusan Arbitrase yang dimintakan Pemohon dalam perkara a quo,

pada dasarnya memang diperbolehkan oleh undang- undang; b

Namun penerapan dan aplikasinya, harus dilakukan dengan cara yang tertib

sebagaimana tata-cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase; c

e p u R

Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase di a tas

yang berlaku sebagai landasan pelaksanaan beracara ( rule of engagement) dan dasar kepastian hukum (legal certainty), permintaan pembatalan Putusan Arbitrase hanya

g n

dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama/selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah pendaftaran Putusan Arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id d

R

In casu, putusan Arbitrase yang dimintakan pembatalannya oleh Pemohon

g n

yaitu Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2008; e

u

o

Sehingga dengan bertitik-tolak pada ketentuan yang digariskan Pasal 71, quad

non ada permintaan pembatalan Putusan Arbitrase maka menurut undang-undang

e n

is

pengajuannya hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 13 September

A g h a 2008;

I n d k li

Sedangkan dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan

Putusan Arbitrase a quo pada tanggal 29 Maret 2012 atau dengan kata lain telah

k

m a

b u

melewati jangka waktu yang ditentukan undang- undang selama hampir 4 tahun:

Dalam posita permohonan vide halaman 17-20, Pemohon menjelaskan bahwa

•

sebelumnya telah mengajukan permohonan pembatalan yang sama dan telah diputus

p e R

oleh Pengadilan;

Oleh karena permohonannya dalam perkara terdahulu belum melewati batas

•

waktu, Pemohon berpendapat bahwa perkara a quo secara formil belum melewati batas waktu yang disyaratkan Pasal 71 Undang- Undang Arbitrase; Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan pendapat yang keliru, dengan

ng u g

alasan sebagai berikut: a

ne s o d

Perlu ditekankan di sini bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase

sama sekali tidak menyebutkan bahwa batas waktu tersebut, dihitung dari gugatan atau

n I k

putusan yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang dikemukakan/didalilkan

A

Pemohon;

h a b

Dikaitkan dengan perkara a quo yang telah melewati waktu ± 4 tahun setelah

i l b

tanggal pendaftaran Putusan Arbitrase, Pemohon meminta agar Pengadilan menganggap permohonan a quo telah memenuhi ketentuan syarat formil batas waktu Pasal 71

ka

m

Undang-Undang Arbitrase; c

Atau dengan kata lain, Pemohon secara substansial mengajak Pengadilan untuk

melanggar syarat dan ketentuan yang telah digariskan undang-undang tersebut; Yang Mulia Majelis Hakim;

e p u R

Mengingat fakta mutlakIprima facti pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase a quo terbukti secara terang dan nyata jauh melewati batas waktu

g n

yang ditetapkan dan diatur oleh undang-undang, maka secara formil perkara a quo menjadi tidak layak hukum untuk diperiksa, dan demi kepentingan/ketertiban beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Persyaratan sebagaimana penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase belum

g n

dipenuhi oleh Pemohon, sehingga permohonan a quo melekat cacat prematuur, Bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase diatur

o

sebagai berikut:

u

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus

dibuktikan dengan Putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa

e n

is

alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan

A g h a

I n d k li

tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan

k

m a

b u

permohonan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu-muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus

p e R

terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan Pengadilan: a

Bahwa Putusan Pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar

bagi Hakim Pengadilan untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dimaksud; b

Sedangkan dalam perkara a

quo,

Pemohon mengajukan permohonan

ng u g

ne s o d

pembatalan Putusan Arbitrase tanpa disertai Putusan Pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan Pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan vide Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

n I k

Quad non Pemohon dalam perkara a quo mendasarkan pada alasan adanya

A

terjadinya tipu-muslihat pihak lawan dalam persidangan Arbitrase, maka

ka

m

h a

berdasarkan prinsip beban wajib bukti vide Pasal 163 HIR, kebenaran atas dalil

i l b

Pemohon harus dibuktikan Pemohon sendiri sebagai pihak yang mendalilkan, dengan bukti yang disyaratkan hukum/undang-undang berupa Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/BHT (Inkracht Van Gewijsde Zaak, Res Judicata):

•

Yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan penipuan (bedrog,

fraud) berdasar Pasal 378 KUHP; •

e p u R

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang menegaskan

bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti ( bewijsmiddelen) adalah

g n

putusan yang telah BHT dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Hanya Putusan Pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam

•

g n

suatu perkara perdata;

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang

o

diminta dalam perkara a quo terbukti masih melekat cacat prematur dan karenanya

u

dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 4.

e n

is

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, perkara a quo melekat

A g h a

cacat formil error in persona ;

I n d k li

Bahwa dalam perkara a quo , Pemohon telah mendudukkan Majelis Arbiter

sebagai pihak dalam perkara (in casu Turut Termohon II):

k

m a

b u

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, diatur bahwa:

•

“Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk

p e R

menjalankan fungsinya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase”; Bahwa mengingat semua proses pemeriksaan Arbitrase sampai dengan Putusan

•

Arbitrase telah dilaksanakan sesuai prosedur, maka tindakan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dalam rangka menjalankan fungsinya selaku Arbiter, tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum apapun, dan karenanya pada gugatan a quo tetap melekat cacat

ng u g

error in persona ;

ne s o d

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut: •

Menyatakan

A

Permohonan

Pembatalan

atas

Putusan

diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

h a •

ka

yang

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

m

n I k Arbitrase

i l b

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BUMI GAS

ENERGI (PT. BGE) tersebut;

e p u R

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI: Dalam Konvensi: •

g n

Mengabulkan permohonan pembatalan dari Pemohon PT. Bumigas Energi tersebut;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id •

BANI/2007; •

R

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ ARB-

g n

Menolak permohonan Pemohon PT. GEO Dipa Energi (PT.GDE) seluruhnya;

u

o

Dalam Rekonvensi; •

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;


e n

is

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua

A g h a

I n d k li

tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

k

m a

b u

Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

p e R

Kembali: I. PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE) dan II. 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan II. 2. MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

ng u g

ne s o d

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/ Termohon Pembatalan/Termohon

n I k

Kasasi I pada tanggal 4 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

A

Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/Termohon Pembatalan/Termohon

h a

Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014,

i l b

diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta

ka

m

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 194/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2014 (hari itu juga) ;

e p u R

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Pembatalan/ Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali

g n

II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan

g n

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2015; Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Turut

o

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali I.II/Para

u

Turut Termohon Pembatalan I dan ll/Termohon Kasasi II dan III pada tanggal 18

Desember 2014, kemudian Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para

e n

is

Pemohon Peninjauan Kembali I.II/Para Turut Termohon Pembatalan I dan ll/Termohon

A g h a

I n d k li

Kasasi II dan III mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-

k

m a

b u

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

p e R

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: PENINJAUAN KEMBALI UNTUK PERKARA A QUO KARENA TERNYATA ADA DUA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG BERTENTANGAN SECARA ESENSI 1

ng u g

ne s o d

Bahwa permohonan pengajuan Peninjauan Kembali ini karena adanya dua Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu:

a

Putusan Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 25 Mei 2010 yang menolak

n I k

permohonan Peninjauan Kembali PT.Bumigas Energi yang menguatkan putusan

A

kasasi Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

ka

m

h a

Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel yang pada prinsipnya

i l b

Menyatakan Putusan Arbitrase BANI tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 berlaku; dan

b

Putusan Nomor 143PK/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 20 Februari 2014 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali PT.Geo Dipa Energi, BANI dan Majelis Perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang menguatkan

e p u R

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2012 dan membatalkan Putusan Arbitrase BANI, tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007; 2

g n

Bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini pada butir 1 di atas berdasar pada butir 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa apabila suatu objek perkara

g n

terdapat 2 atau lebih Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya

o

ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan

u

Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung; 3

e n

is

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang berlaku

A g h a

I n d k li

mengikat sebagai peraturan perundang-undangan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur: “Jenis Peraturan Perundang-undangan

k

m a

b u

selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

p e R

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Sehingga Surat Edaran Mahkamah

ng u g

Agung merupakan peraturan perundang-undangan; 4

ne s o d

Bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

tersebut patut dijadikan dasar hukum Pemohon PK dalam permohonan

n I k

Peninjauan Kembali karena merupakan peraturan perundang-undangan yang

A

mengatur hal lebih khusus, yaitu Peninjauan Kembali terhadap perkara yang

ka

m

h a

sama yang mendapat 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali dengan amar yang berbeda;

5

i l b

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, tertanggal 22 Juli 2013 tentang Peninjauan Kembali dikatakan:

a

Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

e p u R

menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum

yang

g n adil,

bukan

semata-mata

kepastian

hukum

yang

mengenyampingkan rasa keadilan;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id b

R

Bahwa persamaan di dalam hukum ( equality before the law) dan prinsip

g n

keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan

o

undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga Para Pemohon tidak

u

dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 6

e n

is

Bahwa meskipun perkara tersebut adalah dalam rangka judicial review terhadap

A g h a

I n d k li

ketentuan hukum acara pidana, namun demikian tidaklah salah atau cukup beralasan bahwa terhadap hak-hak keperdataanpun perlu diberikan perlindungan hukum yang sama;

k

m a

7

b u

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah tidak adil jika permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon PK untuk mengajukan Peninjauan Kembali agar

p e R

dapat diperoleh kepastian hukum dan keadilan;

PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI INI MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 8

Bahwa Pemohon PK telah menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 143PK/ Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014

ng u g

dari Pengadilan Jakarta Selatan; 9

ne s o d

Bahwa jika permohonan Peninjauan Kembali ini harus diajukan dalam jangka

waktu 180 hari setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/ Pdt.Sus-

n I k

Arbt/2013 diterima berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14

A

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo . Undang-Undang Nomor 5 Tahun

ka

m

h a

2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka penyataan Peninjauan

i l b

Kembali ini dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali yang dilakukan pada tanggal 27 November 2014, adalah masih dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut, sehingga kiranya cukup beralasan bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini dinyatakan dapat diterima;

MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT KASASI TELAH SALAH DAN KELIRU

e p u R

MENAFSIRKAN PASAL 70 BUTIR C UNDANG-UNDANG NOMOR : 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 10 Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 menyatakan sebagai

berikut: Pasal 70:

Disclaimer

h

A

u g

g n

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan

g n

apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a

surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

o

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b

u

setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c

e n

is

putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

A g h a

dalam pemeriksaan sengketa.

I n d k li

11 Bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

k

m a

Penjelasan Pasal 70:

b u

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang

p e R

disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan; 12 Bahwa dari Penjelasan Pasal 70 Undang-U ndang Nomor 30 Tahun 1999 tent ang

ng u g

ne s o d

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa setiap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada suatu Putusan Pengadilan terlebih dahulu. Putusan tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa:

ka

m

h a

n I k

a

ada surat atau dokumen yang kemudian diakui atau dinyatakan palsu;

b

ada dokumen yang penting yang disembunyikan; atau

c

ada tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan

A

i l b

sengketa.

13 Dalil Termohon PK tentang Pemohon PK merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan tuduhan tersebut juga termaktub pada bagian pertimbangan/ Ratio Decidendi Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/

Pdt.Sus/2012 sebagai berikut: •

e p u R

Termohon/PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase dalam pemeriksaan Arbitrase BANI telah melakukan tipu muslihat (kebohongan) dalam proses tender Proyek Dieng dan Patuha dengan membohongi PT. Bumi

g n

Gas Energi (PT.BGE) mengenai persetujuan pemegang saham dalam perjanjian kerja-sama proyek yang ternyata persetujuan pemegang saham itu baru terbit tanggal 17 Mei 2004 (bukti P-10) sedangkan penunjukkan sebagai

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

pemenang tender untuk PT.BGE (Pemohon) terjadi tanggal 5 Maret 2003 (P-8)

g n

sehingga Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif dan sebagai akibatnya

perjanjian

pendanaan

yang

disepakati

Pemohon

dengan

o

PT.Pradigma Sejahtera menjadi gagal; •

u

Bahwa mengenai adanya tipu muslihat tersebut yang telah dikemukakan pada Mejelis Arbitrase, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh M ajelis Hakim;

•

e n

is

Bahwa akibat adanya tipu muslihat yang tidak dipertimbangkan Majelis

A g h a

I n d k li

Arbitrase tersebut berakibat sangat merugikan Pemohon dan atas dasar hal-hal tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI”;

k

m a

b u

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti kekhilafan Majelis Hakim karena tidak ada Putusan Pengadilan tentang perbuatan pidana penipuan

p e R

yang telah dilakukan oleh Pemohon PK berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan

ng u g

ne s o d

yang didakwakan atas dirinya” jo . Pasal 1918 KUHPerdata yang menegaskan bahwa: “Suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti ( bewijsmiddelen) adalah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan mana seseorang

n I k

telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran”. Sehingga dalil bahwa

A

PT.Geo Dipa Energi telah melakukan penipuan dan tipu muslihat harus

ka

m

h a

dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum

i l b

Tetap;

14 Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Termohon PK tentang PT.Geo Dipa Energi telah melakukan penipuan dan tipu muslihat karena Transfer Asset, Concession Right, serta Shareholder Approval yang didalilkan Termohon PK

tidak dipenuhi oleh Pemohon PK pada saat penandatanganan perjanjian tersebut

e p u R

patut untuk ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/ Pdt.Sus/2012 yang didasari kekhilafan Hakim dalam penegasan bahwa Pemohon PK telah melakukan penipuan dan tipu muslihat sedangkan tidak ada alasan/dasar hukum

g n

terhadap penegasan tersebut harus dibatalkan;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

15 Bahwa sudah sangat jelaslah jika dasar pengajuan Permohonan Pembatalan yang

g n

dilakukan oleh Termohon PK sama sekali tidak didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah ada tipu muslihat yang dilakukan oleh

o

Pemohon PK;

u

16 Bahwa dengan demikian bera rti Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peni njauan

Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 jo. Putusan

e n

is

Kasasi Nomor 586K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 layak untuk

A g h a

dibatalkan atau dinyatakan batal;

I n d k li

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 143PK/PDT.SUSARBT/2013

k

m a

TERNYATA

MEMBINGUNGKAN

KONTROVERSI SERTA SPEKULASI

DAN

b u

MENIMBULKAN

17 Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukak an dalam Putusan Mahk amah Agung Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 4 Juni 2014, sangat

p e R

membingungkan dan menimbulkan kontroversi serta spekulasi; 18 Bahwa bagian pertimbangan / ratio decidendi Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang khusus perihal pelampauan tenggang waktu pendaftaran oleh Termohon PK adalah:

ng u g

ne s o d

“Bahwa mengenai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dalam tenggang waktu 30 hari, sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan

n I k

Arbitrase, pengajuan permohonan pembatalan Putusan BANI (perkara a quo) masih

A

dalam tenggang waktu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor

ka

m

h a

30 Tahun 1999, karena permohonan yang diajukan terdahulu (Perkara Nomor 257/

i l b

Pdt.P/ 2008/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 Jo . Nomor 16 PK/Pdt.Sus/ 2010) yang dianggap cacat formil, tetap melekat pada perkara permohonan a quo)”;

19 Bahwa Majelis Hakim telah mela kukan kekeliruan yang nya ta dengan penjabaran sebagai berikut: •

Permohonan pembatalan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

e p u R

Selatan sebagai perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel., sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 yang

g n

pertama kali didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan adalah perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. bukan perkara Nomor 257/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Bahwa penggunaan perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., yang patut

g n

diketahui tidak memiliki korelasi dengan perkara a quo maka Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25

o

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

u

yang mengatur: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

e n

is

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

A g h a

dasar untuk mengadili”;

I n d k li

NOVUM YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA NOMOR 143PK/PDT.SUSARBT/2013 TIDAK DILIHAT ESENSINYA KEJADIAN YANG DIURAIKAN

k

m a

b u

DALAM SURAT YANG DIAJUKAN NOVUM TETAPI HANYA SEBATAS TANGGAL SURATNYA

20 Bahwa terhadap novum yang diajukan, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 143

p e R

PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 menyatakan bahwa bukti tersebut adalah bukti yang baru ada (tahun 2013);

21 Bahwa jika dibaca dengan cermat novum tersebut adalah Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2013, yang memuat keterangan tentang kejadian di tahun 2008, yang tidak dapat dibuktikan selain

un g

ne s o d

dengan atau melalui keterangan dari otoritas yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana kejadian tersebut terjadi atau dicatatkan, yaitu:

g A a

Surat Keterangan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 273/Sktr/

n I k

HKM/2013/PN.Jkt-Sel., tanggal 20 Juni 2013 (Novum 1) yang menyatakan

bahwa Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 terdaftar di dalam

ka

m

h a

Register BANI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan

i l b

Nomor Register 06/ARB/HKM/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 2008; dan

b

Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/ 1491/02/ VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 (Novum 2) yang menyatakan bahwa perkara perdata

permohonan

Nomor

267/Pdt.P/2008/

PN.Jkt.Sel.,

terdaftar

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2008;

e p u R

22 Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 143 PK/ Pdt.Sus-Arbt/2013 tidak cermat dalam membaca novum yang diajukan, sehingga

g n

perlu kiranya agar putusan perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/ 2013 dibaca dan diperiksa kembali dengan cermat oleh Mahkamah Agung;

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id MAJELIS

HAKIM

R

PERKARA

g n

NOMOR

143

PK/PDT.SUS-ARBT/2013

MENYATAKAN TIDAK ADA KEKELIRUAN HUKUM TAPI MAJELIS HAKIM TIDAK MEMBAHAS POKOK PERKARA

o

23 Bahwa pertimbangan yang menyatak an “Selain itu, ternya ta tidak terdapa t

u

kekeliruan yang nyata, dalam Putusan Judex Juris”, adalah menyesatkan, oleh karena dari isi putusan tersebut sama sekali tidak ada pembahasan tentang substansi yang menyangkut kekeliruan hukum yang diajukan;

A g h a

e n

is

I n d k li

24 Bahwa Majelis Hakim dala m Perkara Nomor 143 PK/Pdt. Sus-Arbt/2013 yang tidak membahas pokok perkara, tidak seharusnya menyatakan bahwa “tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dalam Putusan Judex Juris”;

k

m a

b u

25 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan amar perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-

Arbt/2013 tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

p e R

Ayat (2) Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999:

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian Putusan Arbitrase”.

ng u g

Penjelasan Ayat (2) Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999:

ne s o d

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan

jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau

n I k

sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat

A

memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter

ka

m

h a

lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu

i l b

sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”;

26 Bahwa tidak adanya tindak lanju t akibat pembata lan putusan arbi trase, maka Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan ayat 2 Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 beserta penjelasanya sehingga nyata-nyata telah melakukan kekeliruan nyata;

e p u R

27 Bahwa Majelis Hakim tidak mempert imbangkan fakta Termohon PK terla mbat mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30

g n

Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Putusan BANI (13 Agustus

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

2008), telah dilampaui (permohonan didaftarkan di PN. Jakarta Selatan tanggal

g n

19 September 2008 yang seharusnya didaftarkan di PN. Jakarta Selatan paling lambat tanggal 11 September 2008), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri

o

Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2009,

u

halaman 2 yang tertulis sebagai berikut: TENTANG DUDUKNYA PERKARA

e n

is

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September

A g h a

I n d k li

2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2008 di bawah Register perkara Perdata permohonan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel, ……….dst.

k

m a

MAJELIS

HAKIM

TIDAK

b u

MEMPERTIMBANGKAN

SAMA

SEKALI

PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

p e R

YANG DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG SEBELUMNYA (MELAWAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG)

28 Bahwa pertimbangan hukum ketiga Majelis Hakim perkara Nomor : 143 PK/ Pdt.Sus-Arbt/2103 yang menyatakan bahwa putusan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali jelas lebih membingungkan

ng u g

ne s o d

lagi, karena terhadap Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007 yang diajukan pembatalannya dalam perkara a quo sudah ada permohonan PK yang diajukan di bawah Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 25 Mei 2010;

n I k

29 Bahwa dalam perkara Nomor : 16 PK/Pdt.Sus/2010 tersebut sama sekali tidak

A

ada pertimbangan hukum bahwa putusan pembatalan putusan arbitrase tidak

ka

m

h a

dapat diajukan Peninjauan Kembali;

i l b

30 Bahwa dalam perkara-perkara Peninjauan Kembali terhadap upaya pembatalan Putusan Arbitrase juga sama sekali tidak disinggung bahwa Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, misalnya antara lain dalam Putusan Nomor 12 PK/Pdt.Sus/2010, Putusan Nomor 166 PK/ Pdt.Sus/2011, dan Putusan Nomor 73PK/Pdt.Sus/ 2012;

e p u R

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 271/XI/ARBBANI/2007 DARI SEJAK SEMULA SUDAH DIAJUKAN LEWAT WAKTU DAN KARENANYA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIATUR DALAM

g n

PASAL 71 UU NOMOR 30 TAHUN 1999

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

31 Bahwa novum yang dikemukakan dalam pengajuan Peninjauan Kembali

g n

terhadap Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 586K/Pdt.Sus/ 2012 tanggal 24 Oktober 2012 berupa: •

Surat Keterangan Pengadilan Negeri

u

o

Jakarta Selatan Nomor 273/Sktr/

HKM/2013/PN.Jkt-Sel. tanggal 20 Juni 2013 (Novum 1) yang menyatakan bahwa Putusan BANI Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007 terdaftar di dalam

e n

is

Register BANI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan

A g h a

I n d k li

Nomor Register 06/ARB/HKM/ 2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 2008; dan

•

k

m a

Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/

b u

1491/02/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 ( Novum 2) yang menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September

p e R

2008;

menunjukkan bahwa jangka waktu permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran putusan BANI (13

ng u g

ne s o d

Agustus 2008), yaitu selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 11 September 2008 yang mana telah dilampaui (permohonan baru diajukan oleh Termohon PK pada tanggal 19 September 2008);

n I k

32 Bahwa sudah terang dan jelas ba hwa jangka waktu antara 13 Agust us 2008

A

hingga 19 September 2008 adalah sama dengan 38 hari yang berarti sudah lebih

ka

m

h a

dari (paling lama) 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999;

i l b

33 Bahwa oleh karena novum yang disampaikan di sini menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., yang dijadikan rujukan telah lewat waktu, maka jelas dan terbukti, permohonan pembatalan perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., sudah jelas dan tegas

e p u R

bahwa upaya hukum pembatalan ini pun sudah lewat waktu (daluwarsa); 34 Bahwa dengan demikian sudah terang dan jelas jika Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 586K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 layak untuk

g n

dibatalkan atau dinyatakan batal;

Disclaimer

h

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

g n

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti

o

secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 Desember 2014 dan

u

jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 14 Januari 2015 serta tanggal 6 April 2015, ternyata alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

k

m a

A g h a

•

Bahwa

permohonan

peninjauan

e n

is

I n d k li

kembali

dalam

perkara

ini

mengajukan Peninjauan Kembali kedua yaitu terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013, dengan alasan

b u

bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/ Pdt.Sus/2010; •

p e R

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2009

ditentukan,

permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, dan berikutnya Pasal 67 huruf e menyebutkan bahwa permohonan

ng u g

ne s o d

peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan

sebagai berikut: e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai

ka

m

h a

A

n I k

suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang

sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

•

i l b

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali pada pokoknya menentukan, bahwa apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain peninjauan kembali kedua dapat diterima;

•

e p u R

Bahwa setelah meneliti secara saksama Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor

16

PK/Pdt.Sus/2010,

g n

walaupun

objeknya

sama

yaitu

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, akan tetapi putusannya tidak saling

g n

bertentangan satu sama lain; •

Bahwa perkara Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

o

Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., amar putusannya berbunyi

u

sebagai berikut:

Dalam Konvensi: 1

Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang Kompetensi Absolut

A g h a

tersebut;

2

k

I n d k li

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

m a

e n

is

Dalam Pokok Perkara: •

verklaard);

p e R

Dalam Rekonvensi: •

b u

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: •

Menghukum Pemohon dalam Konvensi I/Termohon dalam Rekonvensi untuk

ng u g

ne s o d

membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tingkat banding dikuatkan dan

n I k

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 kasasi ditolak,

A

kemudian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus/ 2010, amarnya

ka

m

h a

menolak permohonan Peninjauan Kembali;

i l b

Sehingga putusan finalnya pada pokoknya permohonan pembatalan tidak dapat diterima;

Bahwa perkara Kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

•

194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., amar putusannya berbunyi:

Menyatakan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase yang diajukan

•

e p u R

Pemohon tidak dapat diterima, dan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 berbunyi: Dalam Konvensi: •

tersebut;

Disclaimer

h

g n

Mengabulkan permohonan pembatalan dari Pemohon PT. Bumigas Energi

A

u g


n ik I

o d

e n


a

u p e


g n

ARB-BANI/2007; •

R

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/

Menolak permohonan Pemohon PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE) seluruhnya;

u

o

Dalam Rekonvensi: •

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dan amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013: •

e n

is

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

A g h a

I n d k li

Kembali: I. PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE) dan II. 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan II. 2. Majelis Arbitrase Perkara Nomor 271/ XI/ARB-BANI/2007;

k

m a

b u

sehingga putusan finalnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pembatalan; •

Bahwa dengan demikian antara kedua putusan tersebut di atas tidak saling

p e R

bertentangan satu sama lain, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE), tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

ng u g

ne s o d

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

A

n I k

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

h a

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

i l b

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

ka

m

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI

e p u R

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE) tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

g n

dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

h

A

u g

n ik I

o d

e n


a

u p e


R

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

g n

Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

o

Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung,

u

masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

A g h a

Anggota-Anggota:

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

k

ka

m

1 Meterai 2 Redaksi 3 Administrasi Peninjauan Kembali Jumlah

g A

Disclaimer

h

A

b u

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

h a

I n d k li

K ua, et

ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

m a

e n

is

: Rp : Rp

p e R 6.000,00 5.000,00

: Rp 2.489.000,00 + UNTUK SALINAN : Rp2.500.000,00 MAHKAMAH AGUNG RI a.n Panitera

un g

u g

ttd./RitaElsy,S.H.,M.H.

Panitera Muda Perdata Khusus, RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP. 19591207 1985 12 2 002

i l b g n

n I k

ne s o d

e p u R Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus -Arbt/2015

n ik I

o d

e n


Cece Cardita_nim 55716120019_uas Aspek Hukum Dan Manajemen Kontrak_umb

Recommend Documents