IDENTITAS BUKU 1. Buku Utama Judul Buku Penulis
:Profesi Kependidikan : Prof. Dr. Sudarman Danim dan
Dr. H. Khairil Penerbit : Alfabeta Kota Terbit : Bandung Tahun Terbit : 2012 Edisi : ke-1 Jumlah halaman : 238 ISBN : 978-602-8800-44-0 2. Buku Pembanding Judul Buku Penulis
: Profesi Kependidikan : Deliati, S.Ag. M.Ag. Elfrianto Nasution, M.Pd. Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd. Penerbit : Citapustaka Media Kota Terbit : Bandung Tahun Terbit : Maret 2015 Edisi : ke-1 Jumlah halaman : 250 + x ISBN : 978-602-1317-81-5
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1
Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut
keahlian,
menggunakan
teknik-teknik
ilmiah,
serta
dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semi profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989). Semakin dituntutnya profesionalitas seorang guru, maka guru sebagai tenaga
pengajar
dan
pemberi
informasi
kepada
siswanya
tentu
harus
mengetahui bagaimana seorang guru yang professional itu. Secara umum, sikap profesional seorang guru dilihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa baik potensi yang dimiliki guru sebagai seorang tenaga pendidik. Menurut PP No. 74 Tahun 2008 pasal 1.1 Tentang Guru dan UU. No. 14 Tahun 2005 pasal 1.1 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalar pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1.4). Guru sebagai pendidik professional dituntut untuk selalu menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi guru memiliki beberapa perilaku yang berhubungan dengan profesinya, hal yang berhubungan dengan pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap profesionalnya, pola pikir itu membahas tentang sasaranya. Sasaran sikap keprofesional guru ada tujuh yakni; 1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan 2. Sikap terhadap organisasi profesi 3. Sikap terhadap teman sejawat 2
4. Sikap terhadap anak didik 5. Sikap terhadap tempat kerja 6. Sikap terhadap pemimpin 7. Sikap terhadap pekerjaan Guru sebagi seorang anggota organisasi, dan seseorang yang bekerja di sekolah yang dipimpin oleh seorang pemimpin (kepala sekolah) seorang guru harus memiliki sikap profesioanal terhadap pemimpinya, baik pemimpin sekolah maupun pemimpin organisasi. Dalam kejasama dengan para pemimpinya guru di tuntut patuh dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan kepada guru. 1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Secara
umum
penulisan
Critical
Book
Report
ini
bertujuan
untuk
memperoleh gambaran yang jelas tentang profesi pendidikan. Buku yang dijadikan bahan kajian berjudul “Profesi Kependidikan” karangan
Prof. Dr.
Sudarman Danim dan Dr. H. Khairil dan buku yang menjadi pembanding berjudul “Profesi Kependidikan” karangan Deliati, S.Ag. M.Ag.; Elfrianto Nasution, M.Pd.; dan Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd. Selain itu, secara operasional penulisan Critical Book Report ini bertujuan untuk: 1. Untuk menambah wawasan tentang profesi kependidikan 2. Untuk membandingkan isi buku Profesi Kependidikan dengan buku lainnya.
3
BAB II RINGKASAN ISI BUKU 1. Ringkasan Isi Buku Utama “Profesi Kependidikan” karangan
Prof.
Dr. Sudarman Danim dan Dr. H. Khairil BAB 1 Esensi dan Ranah Profesi Kependidikan A. Ranah Profesi Kependidikan Profesi kependidikan terdiri dari dua ranah, yaitu profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik dengan derajar profesionalitas tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja tanpa dukungan
tenaga
kependidikan.
Seblaiknya,
tenaga
kependidikan
yang
profesional sekali pun tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa dukungan guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas. Penyandang profesi atau pemangku pekerjaan pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan tenaga lain yang
sesuai
dengan
kekehususannya,
serta
menyelenggarakan pendidikan, yang berfungsi
berpartisipasi
dalam
sebagai agen pembelajaran
peserta didik. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis dan tenaga lain yang bekerja pada satuan pendidikan. B. Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional Secara definisi kata “guru” bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, malatih, menilai, 4
dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas tersebut akan lebih efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standar mutu tau norma etik tertentu. Kedudukan
guru
sebagai
tenaga
profesional
bertujuan
untuk
melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
C. Profesi dan Prinsip-Prinsip Profesionalitas Menurut Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelekrual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah dalam jumlah tertentu. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip khusus. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa prinsip-prinsip profesi guru adalah sebagai berikut: 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi belajar. BAB 2 Pendekatan Pelembagaan Profesi A. Pengantar Menurut R.D Lansbury dalam Profesionals and Management (1978), dalam konteks profesionalisasi istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan (approach),
yaitu
pendekatan
karakteristik,
pendekatan
institusional
dan
pendekatan legalistik. 5
B. Pendekatan Karakteristik Pendekatan karakteristik (the trait approach) memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakan dengan pekerjaan lainnya. C. Pendekatan Institusional Pendekatan istitusional (the institusional approach) memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional. Maksudnya, kemajuan suatu pekerjaan ke arah pencapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. D. Pendekatan Legalistik Pendekatan legalistik (the legalistic approach) yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan dapat disebut dengan profesi jika dilindungi oleh undangundang atau produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. BAB 3 Ranah Pengembangan Keprofesian Guru A. Pengantar Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, setidaknya ada empat ranah yang tersedia untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional. Keempat ranah yang dimaksud, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi Induksi guru pemula berbasis sekolah Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi Profesionalisasi guru berbasis indovidu.
B. Penyedian Guru Di Indonesia, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Para guru diangkat sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku dilingkungan pemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Mereka yang diangkat menjadi guru merupakan lulusan lembaga penyedia calon guru. Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang 6
Guru
telah
menggariskan
bahwa hal
itu
menjadi
kewenangan
lembaga
pendidikan tenaga kependidikan. C. Induksi Guru Pemula Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula terhitung mulai dia pertama kali menginjakkan kaki ke sekolah hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. D. Profesionalisasi Guru Berbasis Lembaga Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti disiti. Diperlukan upaya yang terus menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu dan teknologi. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan
dan
pelatihan,
workshop,
magang,
studi
banding,
dan
lain
sebagainya. E. Profesionalisasi Guru Berbasis Individu Realitas membuktikan, hanya sebagian kecil guru memiliki peluang menjalani guru yang profesionalisasi atas prakarsa institusi atau lembaga. Menghadapi realitas ini, kalau guru mau tetap eksis pada profesi dengan derajat profesionalitas yang layak ditampilkan, tidak ada pilihan lain, dia harus melakukan profesionalisasi secara mandiri. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, perlu perjalanan panjang. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir, hingga menjadi guru profesional sungguhan, yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. BAB 4 Pengembangan Profesi Dan Karir A. Alasan Esensial Guru dan tenaga kependidikan profesional menjalani proses pembinaan dan pengembangan secara kontinyu. Kegiatan pembinaan dan pengembangan, termasuk dalam kerangka mengelola kelas untuk pembelajaran yang lebih efektif,
dilakukan
atas
dasar
prakarsa
pemerintah,
pemerintah
daerah,
7
penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi guru, guru secara pribadi, dan lainlain. Alasan
esensial
lain
diperlukannya
pembinaannya
pembinaan
dan
pengembangan adalah karakteristik tugas yang terus berkembang seirama dengan perkembangan Ipteks, disamping reformasi internal pendidikan itu sendiri. B. Fokus Pengembangan P3KG
meliputi
kepribadian,
pembinaan,
kompetensi
sosial,
kompetensi dan
pedagogik,
kompetensi
kompetensi
profesional.
Fokus
pengembangan P3KG terkait dengan empat kompetensi yang harus dimilikinya. Pertama,
kompetensi
pedagogik.
Kompetensi
ini
terdiri
dari
lima
subkompetensi, yaitu: memahami peserta didik; melaksanakan pembelajaran; merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran; dan pengembangan peserta didik. Kedua,
kompetensi
kepribadian.
Kompetensi
ini
terdiri
dari
lima
subkomtensi, yaitu: kepribadian yang mantap dan stabil; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi
dalam
bertindak. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi ini memiliki tiga subranah. Pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik. Ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua peserta didik. Keempat, kompetensi profesional. Kompetensi ini terdiri dari
dua ranah
subkompetensi. Pertama, subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. Kedua, subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan. C. Kesamaan Hak Atas Pengembangan Semua guru dan tenaga kependidikan memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan profesi. Khusus untuk guru, program berpokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam sifatnya. Kebutuhan dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tentang
8
konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini. BAB 5 Prinsip dan Jenis Kegiatan Pengembangan A. Prinsip-Prinsip Pengembangan Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum P3KG guru dijelaskan berikut ini. Pertama, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kedua, diselenggarakannya sebagai sebuah kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, diselenggarakannya sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru. Keempat, diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas guru. Kelima, diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Prinsip khusus pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, yaitu berikut ini. Pertama, ilmiah, dimana seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan, dimana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional. Ketiga, sistematis, dimana setiap
komponen
dalam
kompetensi
jabatan
guru
berhubungan
secara
fungsional dalam mencapai kompetensi. B. Jenis-Jenis Kegiatan Pengembangan 1. Pendidikan dan Pelatihan a. In-House Training. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara intelektual di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat yang ditetapkan sebagai tempat penyelenggara latihan. b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di
dunia
kerja
atau
industri
kompetensi profesional guru. c. Kemitraan sekolah. Pelatihan
yang
relevan
melalui
dalam
kemitraan
meningkatkan sekolah
dapat
dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. 2. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan a. Diskusi masalah pendidikan b. Seminar 9
c. d. e. f.
Workshop Penelitian Penulisan buku Pembuatan media pembelajaran
BAB 6 Peran dan Tugas Guru Tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidik formal. Berkaitan dengan hal itu, guru memiliki peran yang bersifat multi fungsi lebih dari sekedar yang tertuang pada produk hukum tentang guru, seperti tertulis dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74
tentang
perancang,
penggerak,
evaluator,
dan
motivator.
Mujtahid
mengemukakan beberapa guru dalam administrasi sekolah, yaitu: guru sebagai perancang, guru sebagai penggerak, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai motivator. Pertama, guru sebagai perancang. Dalam terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, tugas guru sebagai perancang, yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum
dan
pembelajaran,
menyusun
kegiatan
kesiswaan,
menyusun
kebutuhan sarana-prasarana dan mengestimasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah, serta menjalin hubungan dengan orangtua, masyarakat, pemangku kepentingan dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: mengerti dan memahami visi, misi, dan tujuan lembaga sekolah; mampu menganalisis datadata
yang
terkait
masalah
perubahan
kurikulum,
perkembangan
siswa,
kebutuhan sumber belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; mampu menyusun prioritas program sekolah secara terukur dan sistematis; serta mampu mengembangkan program-program khusus yang bermanfaat bagi penciptaan inovasi sekolah, khususnya di bidang pendidikan dan pembelajaran. Kedua, guru sebagai penggerak makudnya adalah guru berperan sebagai mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Hal ini menuntut seorang guru memiliki kemampuan intelektual (jiwa visioner, kreator, peneliti, rasional) dan kepribadian yang kuat (wibawa, luwes, adil, bijaksana, arif, jujur, objektif, toleransi, tanggungjawab, disiplin). Ketiga, guru sebagai evaluator maksudnya adalah guru sebagai pelaku utama dalam kebijakan kurikulum, pengajaran, regulasi harus melakukan penilaian terhadap 10
aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Hal ini bertujuan guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Keempat, guru sebagai motivator maksudnya adalah guru dapat memotivator siswa agar siswanya rajin belajar. Selain itu, terdapat beberapa peran yang harus dilakukan oleh guru masa depan, yaitu: sebagai penasihat, sebagai subjek yang memproduksi, sebagai perencana, sebagai inovator, sebagai motivator, secara pribadi yang mampu, sebagai pengembang, sebagai penghubung, dan sebagai pemelihara. Menurut Mujtahid, terdapat
beberapa
strategi
yang
dapat
digunakan
oleh
guru
untuk
menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu: menjelaskan tujuan belajar kepada siswa; memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi; mendorong usaha persaingan antara siswanya meningkatkan prestasi mereka; memberikan pujian; memberikan hukuman yang bersifat mendidik; membantu kesulitan belajar siswa; serta menggunakan metode mengajar dan media yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Juga Mujtahid, model kondisi motivasional, yaitu perhatian (attention), relevansi (revance), kepercayaan diri (confidence), dan kepuasan (satisfaction). Menurut PP No. 74 Tahun 2008, jabatan guru terdiri atas: guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bidang studi. BAB 7 Profesionalisasi Bidang Keadministrasian Pendidikan Administrasi pendidikan adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dengan menggunakan sumber daya kependidikan yang tersedia dan yang dapat diakses untuk mencapai tujuan pendidikan secara berdaya guna dan berhasil
guna.
Pertama,
administrasi
pendidikan
merupakan
proses
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut bagi tugas
yang
relevand
dengan
substansi
pendidikan.
Kedua,
administrasi
melibatkan dua ornag atau lebih yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan
tertentu
di
bidang
pendidikan.
Ketiga,
administrasi
pendidikan
melaibatkan sumber daya yang tersedia yang mudah diakses dalam mencapai tujuan
tertentu
di
bidang
pendidikan.
Keempat,
proses
dan
substansi
administrasi pendidikan berporos pada tujuan pendidikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kelima, administrasi pendidikan selalu berada pada sistem dan konteks sosial tertentu. Keenam, administrasi pendidikan mensyaratkan efisiensi dan efektivitas sebagai kriterium kerja. 11
Perbedaan antara administrasi dan manajemen pendidikan, yaitu: istilah administrasi pada umumnya digunakan manusia merujuk pada proses kerja manajerial tingkat puncak dilihat dari konteks keorganisasian, sedangkan istilah manajemen merujuk pada proses kerja manajerial pada tingkat yang lebih operasional. Pendekatan dalam administrasi pendidikan dapat dilihat dari dua sisi,
yaitu
pendekatan
fungsional
dan
pendekatan
substansial.
Pertama,
pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, istilah administrator sekolah merujuk pada fungsi pada fungsi yang harus dijalankannya dalam kaitannya dengan tugas-tugas administratif sekolah sesuai dengan pembagian kerja. Menurut
Farol,
terdapat
lima
fungsi
administrasi,
yaitu
merencanakan,
mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Stoner membagi fungsi administrasi menjadi empat, yaitu: perencanaan (planning), perngorganisasian (organizing), memimpin (leading), dan pengendali atau pengawasan (controlling). Sedangkan, menurut G. R. Terry, terdapat empat fungsi administrasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengaktualisasian, serta pengawasan atau pengendalian. Harold dan Cyril mengemukakan
lima
pengorganisasian,
fungsi
penataan
administrasi,
staf,
mencakup
pengarahan,
dan
perencanaan,
pengawasan
atau
pengendalian. Sedangkan, menurut L. Gullick terdapat tujuh fungsi administrasi, yaitu:
perencanaan,
pengorganisasian,
penataan
staf,
pengarahan,
pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat enam fungsi administrasi, yaitu: mengorganisasikan,
melaksanakan,
mengendalikan,
mengkomunikasikan,
mengawasi dan mengendalikan, serta melaporkan. Pada pendekatan substansional (substansif) secara umum memiliki fungsi administrasi pendidikan, yaitu sumber daya manusia, sumber belajar, dan sumber fasilitas dan dana. Secara rinci, Thomas J. Sergiovani mengemukakan delapan bidang administrasi pendidikan, meliputi: administrasi pengajaran dan pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, hubungan sekolah dan masyarakat,
kepegawaian
sekolah,
bangunan
dan
perlengkapan
sekolah,
transportasi sekolah, pengorganisasian dan penataan struktur, serta keuangan sekolah. Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (1997), mengemukakan keenam bidang tugas administrasi pendidikan, yaitu: bidang akademik, bidang kesiswaan, bidang personalia, bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, serta bidang hubungan masyarakat.
12
BAB 8 Keprofesian Bidang Kekepalasekolahan Kerangka menjalankan fungsinya, kepala sekolah harus memerankan diri dalam tatanan perilaku yang disingkat EMASLIME, sebagai singkatan dari educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan enterpreneur. Pertama, sebagai edukator, kepala sekolah berfungsi menciptakan iklim sekolah yang kondusif, berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan model pembelajaran yang menarik, mampu menginisiasi pengajaran tim. Kedua, sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu mengoptimasi dan mengakses sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuannya, memonitor
hasil,
mengontrol
biaya,
menetapkan
standar
kualitas,
serta
memberdayakan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ketiga, sebagai administrator, harus mampu merencanakan, mengoorganisasikan, menata staf, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Keempat, sebagai supervisor, kepala sekolah harus mampu menyusun
dan
melaksanakan
program
supervisi
pembelajaran
serta
memanfaatkan hasilnya. Kelima, sebagai leader, kepala sekolah harus mampu memberikan
petunjuk
dan
penagwasan,
meningkatkan
kemauan
dan
kemampuan guru dan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Keenam, sebagai inovator, kepala sekolah dituntut mampu tercermin
meningkatkan dari
caranya
profesionalisme melakukan
tenaga
pekerjaan
kependidikan secara
yang
konstruktif,
akan kreatif,
delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, berdaya suai, dan fleksibel. Ketujuh, sebagai motivator, kepala sekolah harus mampu memberikan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya melakukan pelbagai tugas dan fungsinya. Kedelapan, sebagai entrepreneur, kepala sekolah harus mampu selalu mencari terobosan terbaru dalam hal pengembangan sekolah. Jabatan kepala sekolah sebagai pejabat formal atau pemimpin formal dapat diuraikan melalui pelbagai pendekatan, yaitu: pengangkatan, pembinaan, dan tanggung jawab. Pengangkatan guru menjadi kepala sekolah harus didasarkan atas prosedur atau peraturan yang berlaku. Persyaratan administratif calon kepala sekolah meliputi: usia maksimal, pangkat, masa kerja, pengalaman, dan berkedudukan sebagai tenaga fungsional guru. Kepala sekolah juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap atasannya. Seorang kepala sekolah wajib: 13
loyal; berkonsultasi memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; selalu memelihara hubungan antara kepala sekolah dan atasan; peduli atau menaruh perhatian sepenuhnya pada hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan misi sekolah, tata laksana dan keadministrasian sekolah, kurikulum, pengajaran, penilaian dan evaluasi, sumber daya, layanan pendukung pembelajaran, komunikasi dan jalinan hubungan dengan pemangku kepentingan,
kegiatan
kemasyarakatan,
serta
peningkatan
mutu
secara
berkelanjutan. Di dalam PP no. 19 tahun 2005, disebutkan bahwa terdapat syarat-syarat untuk menjadi kepala sekolah bagi tingkatan TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, SMK/ MAK, serta SDLB/ SMPLB/ SMALB. Selain itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki standar kompetensi dalam mengemban tugasnya, yaitu: kompetensi di bidang perencanaan; bidang pengorganisasian; bidang implementasi program; bidang
pengendalian
program;
bidang
pelaporan;
memimpin
sekolah;
memberdayakan sumber daya sekolah; menciptakan budaya dan iklim kerja yang
kondusif;
mengembangkan
kreativitas,
inovasi,
dan
kewirausahaan;
komunikasi dan kerja sama dalam pekerjaan; memanfaatkan bahasa Inggris dalam pekerjaan; memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan; mengelola kurikulum dan program pembelajaran; mengelola guru dan tenaga kependidikan; mengelola kesiswaan; mengelola keuangan; mengelola sarana dan prasarana; mengelola hubungan sekolah-masyarakat; mengelola sistem informasi sekolah; menguasai landasan pendidikan; mengetahui tingkat perkembangan siswa; menguasai
kebijakan
pendidikan;
mengetahui
macam-macam
pendekatan
pembelajaran. Selain itu, juga memahami program pembangunan pendidikan dan rencan strategi di bidang pendidikan; memahami kebijakan pendidikan; memahami konsep dan penerapan kepemimpinan pendidikan dalam tugas, peran,dan fungsi kepala sekolah; memahami konsep dan penerapan manajemen pendidikan dalam tugas, peran, dan fungsi sekolah; memahami konsep dan penerapan manajemen berbasis sekolah; memahami konsep dan penerapan manajemen strategi di sekolah; menerapkan konsep dan penerapan manajemen mutu sekolah; kompetensi personal; berjiwa pemimpin; memiliki etos kerja yang tinggi dan pengendalian diri; bersikap terbuka dan komitmen; serta kompetensi sosial kemasyarakatan. Kualifikasi Kepala Sekolah/ Madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kepala sekolah yang profesional memiliki kemampuan yang kuat dalam memberdayakan komite sekolah. Indikator kinerja dewan pendidikan 14
terbagi atas empat pembagian, yaitu: badan pertimbangan (advisory agency) yang
mencakup
perencanaan
program,
pelaksanaan
program,
dan
pemberdayaan sumber daya; badan pendukung (supporting agency) yang mencakup pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana program,
dan
pengelolaan
anggaran
sumber
daya;
badan
pengontrolan
(controlling agency) yang mencakup mengontrol perencanaan pendidikan, mengontrol pelaksanaan program pendidikan, memantau luaran pendidikan, dan memantau dampak pendidikan; serta badan penghubung (mediator agency) yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber daya. Sedangkan, untuk indikator kinerja komite sekolah/ madrasah terbagi atas empat
pembagian,
yaitu:
badan
pertimbangan
(advisory
agency)
yang
mencakup perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber
daya;
pengelolaan
badan
sumber
pendukung
daya,
(supporting
pengelolaan
sarana
agency) dan
yang
prasarana
mencakup program,
pengelolaan anggaran sumber daya; badan pengontrolan (controlling agency) yang mencakup mengontrol perencanaan pendidikan, mengontrol pelaksanaan pendidikan, memnatau luaran pendidikan; serta badan penghubung (mediatory agency) yang mencakup perencanaan program, pelaksaan program, dan pengelolaan sumber daya. BAB 9 Keprofesian Bidang Kepegawasan Sekolah Dalam PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pengawas sekolah esensinya adalah guru, yaitu “guru dalam jabatan pengawas”. Oleh sebab itu, pengawas sekolah adalah tenaga profesional, yaitu di samping sebagai guru profesional, juga harus menjadi pengawas sekolah yang profesional pula. Dengan berlakunya peraturan di atas, maka pengawas sekolah masuk dalam rumpun guru. Pada prinsipnya, “guru” itu ada tiga, yaitu guru, guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan guru dalam jabatan pengawas. Tugas pokok seorang pengawas sekolah terbagi atas dua, yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknik pendidikan/ pembelajaran dan supervisor manajerial sekolah (administrasi dan manajemen sekolah) Rincian tugas dari seorang pengawas sekolah terbagi atas lima, yaitu: pengawasan (inspecting), menasihati (advising), memantau (monitoring), mengkoordinasi (coordinating), dan reporting. 15
Dalam
melaksanakan
melaksanakan manajerial.
fungsi
Dalam
tugasnya
supervisi,
menjalankan
baik
pokoknya,
supervisi
supervisi
pengawas
akademik
akademik,
sekolah
dan
supervisi
pengawas
berperan
sebagai: mitra guru; inovator dan pelopor; pembina, pembimbing, atau konsultan pendidikan di sekolah binaannya; konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah; motivator. Sedangkan, dalam menjalankan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai: kolaborator dan negosiator; asessor; pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya; serta evaluator/ judgement. Kewenangan seorang pengawas sekolah, yaitu: menentukan program peningkatan mutu pendidikan, menyusun program kerja/ agenda kerja kepengawasan di sekolah binaannya, menentukan metode kerja, dan menetapkan kinerja sekolah. Secara akademik, standar kompetensi pengawas sekolah dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu: komponen kompetensi profesional (terdiri dari subkomponen
kompetensi
pengawasan
sekolah,
kompetensi
wawasan
kependidikan, kompetensi akademik/ vokasional dan kompetensi pengembangan profesi); komponen kompetensi personal; dan komponen kompetensi sosial. Berbeda dengan hasil kajian akademik di atas, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah
disebutkan
bahwa
seorang
pengawas
sekolah
harus
kompetensi tertentu, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi
memiliki supervisi/
manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Keenam masingmasing kompetensi memiliki perbedaan untuk tiap tingkatan satuan pendidikan, seperti TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK/ MAK. Untuk subkompetensi dan
indikator
terdiri
atas:
menyusun
program
tahunan
dan
semester
pengawasan sekolah; menyusun soal/ instrumen penilaian/ instrumen layanan bimbingan dan konseling (BK); menilai, mengolah, dan menganalisis data hasil belajar/ bimbingan siswa dan kemampuan guru; mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling; melaksanakan analisis sederhana terhadap hasil belajar/ bimbingan siswa; melaksanakan analisis komprehensif terhadap hasil belajar/ bimbingan siswa; memberikan arahan dan bimbingan kepada guru terhadap pelaksanaan proses
belajar
pengajar;
memberikan
contoh
pelaksanaan
tugas
guru;
memberikan saran; membina pelaksanaan pemeliharaan lingkungan sekolah; menyusun laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah; mengevaluasi hasil 16
pengawasan seluruh sekolah; membina pelaksanaan pengelolaan sekolah; memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru; memantau dan membimbing pelakasanaan ujian akhir; memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi; menerapkan pemanfaatan IPTEK; melakukan aktivitas ilmiah dan penelitian; etos kerja yang tinggi; dan kemauan menerima pembaharuan. Kualifikasi pengawas untuk tingkat satuan pendidikan TK/ RA dan SD/ MI, yaitu: berpendidikan minimum S1 atau Diploma IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/ C; berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi atau pelatihan; serta lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Sedangkan, untuk klasifikasi pengawas pendidikan tingkat satuan pendidikan SMP/ MTs, SMA/ MA, SMK/ MAK, yaitu: memiliki pendidikan minimum S2 dari perguruan tinggi terakreditasi; memiliki pangkat minimum penata, golongan III/ C; berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan; memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi atau pelatihan; dan lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
BAB 10 Profesi Supervisor dan Supervisi Pembelajaran Supervisi adalah upaya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran dengan
jalan
meningkatkan
kompetensi
dan
keterampilan
guru
melalui
bimbingan profesional oleh pengawas sekolah. Dapat dikatakan bahwa, supervisi sebagai proses kerja seorang supervisor dalam mendiagnosis, menentukan fokus, melakukan bimbingan profesional, dan menilai baik secara profesional maupun secara kolektif, khususnya prestasi belajar siswa. Berbeda dengan inspeksi, supervisi merupakan kegiatan yang tidak dimaksudkan untuk mencaricari
kesalahan,
melainkan
lebih
banyak
mengandung
unsur
pembinaan,
pengembangan profesi, dan sejenisnya. Langkah selanjutnya akan dilakukannya perbaikan atas kinerja yang masih kurang atau lemah. Kegiatan ini juga sebagai langkah preventif dalam mencegah guru melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati melakukan pekerjaannya. Tujuan utama dari supervisi pembelajaran adalah meningkatkan mutu proses dari hasil belajar siswa. Apabila dilihat dari sisi prosesnya, tujuan umum dari supervisi adalah memberikan bantuan teknis 17
dan bimbingan kepada guru agar mampu meningkatkan kualitas kerjanya dalam melaksanakan tugas dan menjalankan proses belajar mengajar. Supervisi pembelajaran bersifat multifungsi. Pertama, meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kedua, mendorong dan mengoptimasi unsurunsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Ketiga, fungsi membina dan memimpin.
Terdapat
empat
tugas
utama
pengawas
sekolah,
yaitu:
merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennnya; melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian; mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah; dan memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan. Secara lebih sederhana dan mudah dipahami, Tahalele dan Indrafachrudi (1975)
merumuskan
prinsip-prinsip
supervisi,
yaitu:
dilaksanakan
secara
demokratis dan kooperatif; kreatif dan konstruktif; ilmiah dan efektif; dapat memberi perasaan aman pada guru-guru; berdasarkan kenyataan; memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan evaluasi diri. Selain itu, prinsip dalam proses melaksanakan supervisi secara keseluruhan, yaitu:
objektif,
transparan,
akuntabel,
berkelanjutan,
aplikatif,
keyakinan,
realistik, utilitas, pendukungan, jejaringan, kolaboratif, dan dapat diuji. Tipe-tipe
supervisi
pembelajaran,
yaitu: supervisi
sebagai
inspeksi,
supervisi sebagai laisses faire, supervisi yang coersive, supervisi yang bertipe training dan guidance, dan supervisi demokratis. Sahertian dan Mataheru (1986) membagi teknik supervisi pembelajaran menjadi dua jenis, yaitu bersifat individual (individual devices) dan kelompok (group devices). Teknik individual antara lain, kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Teknik yang bersifat kelompok, antara lain diskusi panel, laboratorium profesional, buletin supervisi, pertemuan atau rapat guru, organisasi profesi guru, kelompok kerja, musyawarah kerja, forum bersama, dan lain-lain. Sergiovanni (1982) mengemukakan pelbagai pendekatan supervisi, antara lain: supervisi ilmiah (scientific supervision), supervisi klinis (clinical supervision), dan supervisi artistik. Salah satu perangkat yang digunakan dalam melaksanakan supervisi adalah instrumen observasi pembelajaran/ checklist terutama untuk supervisi pembelajaran,
termasuk
supervisi
klinis.
Implementasi
teknik
supervisi
mencakup observasi kelas, saling mengunjungi, demonstrasi mengajar, dan kaji tindak.
18
BAB 11 Profesi Surpervisior Klinis untuk Perbaikan Pemeblajaran A. Supervisi Klisis Seorang supervisor pembelajaran yang profesional mampu melkaukan pendekatan klinis dalam pelaaksanaan tugasnya. Kajian dan diskusi mengenai supervisi klinis di bidang pendidikan makin intensif akhir-akhir ini. Hal ini membersitkan kuatnya pengakuan atas stasus supervisor klinis sebagai
profesi
atau
setidaknya
subkeahlian
dari
supervisor
pembelajaran. Pelaksanaan supervisi klnis untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dilakuakn melalui tahapan-tahapan : a. Praobservasi, yang berisi pembicaraan
dan
kesepakatan
antara
supervisor dengan guru mengenai apa permasalahan yang dihadaapi oleh guru aatau apa yang aan diamati dan diperbaiki dari penegjaarn yang dilakukan. b. Observasi, yaitu surpervisor mengamatai guru dalam mengajar sesuai dengan fokus yang telah diamati. c. Analisis permasalahan yang dilakukan secara bersama oleh supervisor dengan guru terhadap hasil pengamatan. d. Perumusan langkah-langkah perbaikan, dan pembuatan rencana untuk perbaikan. B. Defenisi Supervisi Klinis Suprvisi klinis adalah bantuan profesional kesejawatan oleh supervisor kepada guru yang mengalami masalh
daalm pemeblajaran agar yang
bersangkutan daapt mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah yang sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, pengamatan perilaku guru mengajar, analisis perilaku, dan tindak lanjut. Supervisi klinis adalah proses bantuan
atau terapi profesional yang
berfokus paad upaya
perbaikan pembelajaran melalui proses siklikal yang sistematis dimulai dari perencanaan, penegamatan dan analisis yang intensif terhadap penampilan guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. C. Ciri-ciri Supervisi Klinis Pelaksanaan supervisi klinis yang baik bercirikan sebagai berikut : a. Bimbingan supervisor pengajaran kepada guru bersifat hubungan pembantuan, bukan hubungan perintah. b. Kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting merupakan hasil diskusi bersama.
19
c. Instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakatai
bersaam
antara guru dengan supervisor. d. Guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahankelamahan yang dipandang perlu diperbaiki. e. Pelaksanaan supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas. f. Umpan balik diberikan dengan segera dan bersifat objektif. g. Supervisor lebih banayk bertanya dan mendengaran daripada memerintah guru. h. Supervisor dan guru menciptakan kondisi akrab dan terbuka. i. Supervisor daapt digunakan untuk membentuk atau peningkatan dan perbaikan keterampilan pemebaljaran. D. Kakarakteristik Supervisi Klinis a. Perbaikan proses pembelajaran mengharuskan guru mempelajarai kemempuan
intelektual
dan
keterampilan
teknis.
Supervisor
mendodrong guru berprilaku berdasarkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis ang dimilikinya. b. Fungsi utama supervisor adaalh
menginformasikan
bebraap
kemampuan dan keterampilan. c. Berfokus pada perbaikan mutu proses dan hasil belajar, perbaikan kinerja guru,
serta upaya perbaikan
didasari
atas kesepakatan
bersama dan pengalaman masa lampau. d. Hubungan pembantuan antara supervisor dengan yang disupervisi mengendepankan dimensi kolegialitas. e. Tindakan supervisor menemukan kelmaahan
guru
semata-mata
diperuntukkan bagi upaya perbaikan, bukan untuk keperluan penilaian atas prestasi individual guru. E. Urgensi Supervisi Klinis a. Menghindarkan guru dari jebakan
penurunan motivasi dan kinerja
daalm melaksanakan proses pembelajaran. b. Menghindarkan guru dari upaya menutupi kelemahannya sendiri melalui cara-cara dialog terbuka dengan supervisornya. c. Menghindarkan ketiadaan respon dari supervisor
atas
prktif
profesesional yang telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik atau yang masih dibaawah standar. d. Mendorong guru untuk selalu adaptif terhadap kemajuan iptek dalam proses pembelajaran. e. Menjaga konsistensi perilaku guru, agaar tidak masuk daalm jebakan f.
kejauhan profesional, bahkan meningkatkannya. Mendorong guru untuk secara cermat dalam bekerja dan berinteraksi dengan sejawat dan siswa agara terhindar dari pelanggaran kode etik profesi guru. 20
g. Menghindarkan guru dari praktik-praktik melakukan atau mengulangi h.
kekeliruan secar masif daalm melaksanakan kegiatan pemeblaajran. Menghindarkan guru dari erosi pengetahuan yang sudah didapat dari
i.
pendidikan prajabatan selama studi. Menghindarkan siswa dari praktik-praktik yang merugikan, baiak
j.
secara akademik maupun non akadaemik Menjauhkan guru dari menurunya apresiasi dan kepercayaan siswa, orangtua siswa, dan masyarakat atas profesinya.
F. Tujuan Supervisi Klinis a. Menjaga konsistensi motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajarn b. Mendorong keterbukaan guru kepada supervisor mengenai kelemahnkelemahannya sendiri dalam melaksanakan pemeblajaran. c. Menciptakan kondisi agar guru terus menjaga dan meningkatkan mutu praktik profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik yang telah ditetapkan. d. Menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pemebalajran yang berkualitas, baik proses maupun e.
hasilnya. Membantu guru untuk senantiasa
f.
kualitas proses pembelajaran. Membantu guru untuk mengidentifikasi masaalh yang ditemukan
memperbaiki dan meningkatkan
dalam pembelajaran. g. Membantu guru untuk menemukan cara pemecahan masaalh yang ditemuan selama proses pembelajaran. h. Membantu guru untuk menegmbangakn sikap positif terhadap profesinya. G. Prinsip-prinsip Supervisi Klinis a. Hubungan supervior dengan guru didasari semangat kolegalitsa yang taat asas. b. Setiap kelemahan guru semata-mata digunakan untuk tindaakan perbaiakn, tanpa secara eksplisif melebeli guru belum profesional. c. Menumbuhkembangankan posisi guru d. Hubungan antara supervisor dengan guru dilakuakn secara objektif, transparan , adn akuntable. e. Pengkajian atas umpan balik yang segera diketahui kemudian bersifat f.
demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan. Hubungan antara supervisor dengan guru bersifat interaktif, terbuka,
objektif, dan meyenangkan. g. Pelaksanaan keputusan atau tindaan perbaikan ditetapkan atas dasar kesepakatan atau kerelaan bersama.
21
h. Supervior tidak mempublikasikan kelemahan-kelemahn guru dan guru tidak i.
menjadikan kelemahan supervisor
menerima bimbingan profesional darinya. Fokus utama dan pelengkap kegiatan supervsi pada kebutuhan dan aspirasi
j.
sebagai dalih untuk tidak
guru
dan
tetap
berda
di
ruang
lingkup
tugas-tugas
pemebelajaran. Proedur pelaksanaan berupa siklus.
H. Model-model Supervisi Klinis Sistematika kerja dimaan tindaakan supervisi berlangsung disebut dengan model supervisi. Ada tiga model pelaksanaan supervisi klinis, yaitu : a. Model pengembangan. Konsepdasar supervisi klinis model pembangunan
adaalh keyakian bahawa
individu tumbuh secara
kontiniu, ketika dia memulai tindakan secaar benar, menjalankannya secara baik, dan menjalani pertumbuhan secara berpola. b. Model terpadu. Kebanyakn ahli terapis memandang mereka sendiri sebagai
elektik, mengintegrasikan beberapa teori
kedaalam praktik
yang konsisten, banyak model supervisi didesain untuk dilaksaanakan dengan beberapa bentuk orientasi terapi. c. Model orientasi spesifik. Pada konteks supervisi klinis, aplikasi model ini pada tahap awal menjelama
sebagai satu tahaapan, diaman ketika
supervisor bertatap muka degan yang disupervisi, mereka harus menunjukkan
keahlian dan kelemahannya. Pada tahap selanjutnya,
bukan tidak mungkin diantara mereka muncul konflik, sikap bertahan, menghindar, bahkan meyerang, pada tahap ini supervisor
harus
menunjukkan perannya sebagai pengendali dalam kerangkan supervisi. Pada tahap akhir, supervisor lebih banayk diam dan mendorong subjek yang disupervisi untuk tumbuh mandiri dengan caranya sendiri. I. Komunikasi Klinis Ada dua sikap supervisor pemebalajaran yang mempengaruhi proses berkomunikas, yaitu sikap yang menghambat dan sikap yang membatu. a. Sikap menghambat, terdiri dari : evaluasi, penugasan, manipulasi, tidak memeprhatikan, bersikap super, dan kaku. b. Sikap membantu , terdiri dari : deskripsi, permasalahan, spontanitas, memberi perhatian, meyamakan diri, dan luwes. BAB 12 Keprofesian Bidang Bimbingan Konseling A. Urgensi Layanan Guru Bimbingan Konseling
22
Semua siswa memerlukan layanan bimbingan dan konseling (BK) yang didalamnya jug termuat bimbingn karir, mulai dari yang benar-benar bermasalah
hingga
yang
sangat
unggul.
Jenis
layananlah
dan
kepentingannyalah yang membedakan, bukan esensinya. Bimbingan dan konseling
merupakan layanan bantuan
untuk siswa, baik secara
perorangan maupun kelompok agar mereka bisa mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Guru BK menjalankan fungsi semua itu. Persyaratan guru BK yang profesinal ama dengan guru pada umumnya, yaitu berkualifikasi sarjana dan memiliki sertifikat pendidik. Perbedannya hanya pada
penguasaan
bidangnya. Bimbingan dan konseling adaalh pelayanan bantuan untuk siswa, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajjar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendudkung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang peyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah adaalh perlunya memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencaapi tugas-tugas secara optimal. Akhmad Sudrajat(2008) mengemukakan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah, seperti berikut : a. Fungsi pemahaman, yaitu bibingan dan konseling membantu konseli agar meiliki pemehaman terhadap dirinya dan lingkunannya. b. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkatan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masaalh yang mungkin terjadi dan berupaya mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. c. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang mempasilitasi perekembangan konseli. d. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan
upaya pemberian bantuan kepada konseli yang
telah mengalamai masaalh, baik yang meyangkut pribadi, sosial, belajar, maupun karir. e. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi kegiatan
ekstrakurikuler,
memantapkan
dalam membantu konsei memilih
jurusan
atau
program
studi
,
dan
penguasaan karir aatu jabatan yang sesuai dengan
minat,bakat kelahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
23
f.
Fungsi
adaptasi,
pendidikan,
yaitu
kepla
meyesusuaikan
fungsi
sekolah
program
dan
yang
membatu
staf,
konselor,
pendidikan
para dan
terhadap
pelaksana guru
latar
untuk
belakang
pendidikan, minat, kemampuanmdan kebutuhan konseli. g. Fungsi peyesuaian, yaitu fungsi dalam membantu konseli agar dapat meyesesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. h. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi untuk membantu konseli sehingga dapat i.
memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Fungsi fasilitasi, yaitu fungsi memberikan kemudahan kepad konseli dalam mencaapi pertumbuhan dan perkembanagan yang optimal,
j.
serasi, selaras, dan seimbang. Fungs pemeliharaan, yaitu fungsi untuk membantu konseli supaay dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta daalm dirinya.
B. Pengawas Bimbingan dan Konseling Lingkup kerja pengaawas BK untuk melaksanakan tugas pokok dideskripsikan sebagai berikut : a. Ekuivalensi kegitan kerja pengawas BK terhadap 24 jam tatap muka menggunakn pendekatan jumlah guru yang dibina beberapa
di satu atau
sekolah jenjang pendidikan yang sama atau jenjang
pendidikan yang berebeda b. Jumlah guru yang harus dibina untuk pengaaws BK paling sedikit 40 orang dan paling banyak 60 guru BK. C. Penyusunan Program Beberaap hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh pengawas BK : a. Setiap pengawas BK, baik secar berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. b. Program pengawasan terdidri atas substansi dan periode waktu. c. Program pengawaan tahuan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui diskusi program. d. Program pengawasan semester adaalh perencanaan teknis operasional kegitan yang dilakukan oleh setiap pengawas BK pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada. e. Rencana kepengawasan bimbingan
dan
konseling
merupakan
penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan fokus f.
prioritas yang harus segera dilakukan selama
kegiatan supervisi BK. Program tahuan, program semester, dan RKBK sekrang-kurangnya memuat fokus, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja 24
atau
teknik
supervisi,
kskenario
kegiatan,
sumber
daay
yang
diperlukan, penilaian, and instrumen pengawasan. g. Program itu disusun secara rapi, dibukukan, dan menjadi pegangan bersama pengawas BK dan guru yang dibinanya. D. Pelaksanaan Program a. Kegiatan supervisi BK
meliputi
pembinaan
dan
pemantauan
pelaksanaan BK di sekolah. Kegiatan ini berbentuk interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya. b. Pelaksanaan penilaian pengawasan BK dimaksud untuk menilai kinerja guru
dalam
merencanakan,
melaksanakan,
dan
menilai
proses
pembimbingan. c. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegitan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun. d. Semua kegiatan tercatat rapi dan didokumentasikan dengan baik. e. Pengawas BK dan guru binaannya diharuskan memiliki catatan pelaksanaan, baik yang berupa hasil yang dicapai, keunggulan yang menonjol, kendala yang muncul, dan program yang tertunda. E. Pelaporan a. Laporan kerja pengawas BK merupakan pertanggungjawaban eyeluruh atas substansi kegitan yang dilakukan selama satu tahun akademik. b. Laporan itu idealnya terdiri dari laporan semester pertama, semester kedua, dan laporan akhir. c. Setiap pengawas embuat
laporan
masing-masing
sekolah
yang
menjadi binaannya. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan akhir dari setiap butir kegitan
pengawas sekolah yang telah
dilaksanakan pada setiap sekolah binaan. d. Penyususnan laporan oleh pengawas BK merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan program yang telah direncanakan. e. Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah
melaksanakan
pembinaan, pemantauan, atau penilaiaan. F. Bimbingan dan Pelatihan a. Kegitan pembinaan dan pelatihan bagi guru BK kebutuhan nyata guru BK
itu sendiri
harus beranjak dari
atau adanya tawaran inovatif
yang layak diimplementasikan oleh guru BK tersebut. b. Kegitan pembinaan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan idelanya paling sedikit
3
kali daalm satu semester secara
berkelompok di musyawarah guru pembimbing(MGP). 25
c. Kegiatan dilaksanakan terjadwal , baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan
untuk setiap kegiatan, sesuai dengan tema atau jenis
keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. d. Selama pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. e. Setiap pelatihan disertai dengan rencana tindak lanjut. Namun demkian, pembuatan program tindak lanjut pembinaan dan pelatihan harus
menjadi
bagian
integral
dari
program
guru
BK
secara
keseluruahan. BAB 13 Keprofesin Bidang Ketatalaksanaan Pendidikan A. Esensi Penatalaksanaan Sekolah Istilah tatalaksaan yang dipakai di sini untuk membedakannya dengan istilah administrasi. Administrasi sekolah merupakan representasi serial proses kerja yang dilaksanakan di sekolah, sedangkan tata laksana merupakan bagian darinya. Dengan demikian istilah tatalaksana di sini mengandung makna administrasi secara sempit. B. Fungsi Tatalaksana Sekolah Secara operasional tata laksana sekolah berfungsi membantu administrasi sekolah dalam kegiatan-kegiatan : a. Administrasi sekolah yang berkaitan dengan pelajaran. b. Kepegawaian, baik pendidik maupun tenaga kependidikan c. d. e. f. g.
bertugas di sekolah. Meneglola keuangan sekolah. Mengeloala perlengkapan atau logistik sekolah. Mengelola kesekretariatan dan kesiswaan. Mengatar surat ke luar. Memelihara dan memperbaiki fasilitas sekolah berupa
yang
banguan,
kelistrikan, dan peralatan praktik, dan lainnya. C. Standar Kompetensi Tatalaksana Staf tatalaksana harus memiliki kompetensi tertentu. Seuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tantang standar staf administrai sekolah , kompetensi yang harus dipenuhi oleh staf tata usaha atau staf administrasi sekolah ialah : a. Kompetensi kepribadian meliputi memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, keteletian, kedisplinan, kreativ dan inovatif, tanggung jawab.
26
b. Kompetensi sosial meliputi kemampuan kerja
dalam tim, pelayanan
prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif dan membangun hubungan kerja. c. Kompetensi teknis meliputi kemampuan melakasanakan administrasi kepegawaian, keungan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, admisnistrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. d. Kompentensi manajerial meliputi
kemampuan
mendudkung
pengelolaan standar nasional pendidikan , meyusun program dan laporan kerja, mengkordinasikan staf, mengembangkan staf, mengabil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaat sumber daya, membina staf, mengeolal konflik, dan menyusun laporan. D. Mengurusi Ruang Sekolah memiliki banyak ruang yang langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari tugas staf tatalaksana. Berikut ini adaalh sarana prasarana yang sering ditemui
pada intitusi yang ada di indonesia
berdasarkan kegunaanya, dimana hal ini tidak terlepas dari tugas ketatalaksanaan sekolah. a. Ruang belajar adalah suatu ruangan dilangsungkan. Ruang belajar
tempat kegitan pembelajaran
terdiri dari beberapa jenis sesuai
fungsinya yaitu : a) Ruang kelas, ruang ini berfunsi sebagai ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif antara siswa dengan pendidik. b) Ruang praktik, yaitu ruang yang berfungsi
sebagai tempat siswa
menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, dan percobaan. BAB 14 Tugas Keprofesian untuk Impementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan A. Pengantar Kepala sekolah, guru, dan pengawas sangat banyak berinteraksi dengan kurikulum satuan tingkat satuan pendidikan. Mereka merupaan tenga profesional andalaan dibidangnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang
27
digunkan sebagai pedoman penyelengaraan kegitan pemeblajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. B. Defenisi dan Prinsip KTSP adaalh kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing- masing satuan pendidikan. KTSP terdiri ari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam naskah yang dikeluarkan oleh BNSP disebutkan bahwa KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. b. Beragam dan terpadu. Kurikulum
dikembangkan
dengan
memperhatikan karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama dan suku. c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu penegtahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. d. Releva dengan kebutuhan kehidupan. Pegebanga kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin reelvansi pendidikan
dengan
ebutuhan
kehidupan,
termasuk
didalamnya
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. e. Meyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan f.
antar semua jenjang pendidikan. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum
diarahkan
kepada
proses
pengembangan, pembudayaan, dan permberdayaaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatian kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan itu, BNSP juga menyusun acuan operasional peyusunan KTSP. KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perekembangan dan kemampuan peseta didik. c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. d. Tuntutan pembangunan derah dan nasional. 28
e. f. g. h. i. j. k. l.
Tuntutan dunia kerja. Perekembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Agama. Dinamika perkembanagan global. Persatan nasiolan dan nilai-nilai kabangsaan. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesetaraan jender. Kaarkteristik satuan pendidikan.
C. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut ini : a) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. b) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. c) Tujuan pendidikan menegah kejuruan
adalah
meningkatkankecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut sesuai kejuruannya. b. Struktur dan Muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP
pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dala SI meliputu lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut : a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaran dan kepribadian. c) Kelompok mata pelajaran ilmu penegtahuan dan teknologi. d) Kelompok mata pelajaran estetika. e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. c. Mata pelejaran. Mata pelejaran beserta alokasi waktu masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum daalm SI. d. Mutan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. e. Kegitan Pengembangan Diri. Kegitan penegmbangan diri dalah kegitan yang bertujuan memberikan kesempatan kepeda peserta didik untuk mengembangakn dan mengekpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, f.
bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Pengaturan beban belajar, yang terdiri dari beban belajar, jam pelajaran, alokasi waktu untuk penugasan, alokasi waktu untuk praktik dan alokasi waktu untuk tatap muka. 29
g. Ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar setiap ndikator
yang telah
ditetapkan daalm suatu kompetensi berkisar antara 0-100%. h. Kenaikan Kelas dan Kelulusan. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing i. j. k. l.
direktorat tekns terkait. Penjurusan. Penjurusan dilakukan paad kelas XI dan XII di SMA/MA . Pendidikan Kecakapan Hidup. Pendidikan Berbasi Keunggulan Lokal dan Global. Kalender pendidikan. Satuan pendidiakn dasar dan menengah daapt meyususn kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristi sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
D. Pengembangan Silabus Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau
kelompok
maat pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegitan pembeljaran, indikator, penilaiaan, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Prinsip pengembanagn silabus adalah sebagai berikut : a. Ilmiah b. Relevan c. Sistemstis d. Konsisten e. Memadai f. Aktual dan konseptual g. Fleksibel h. Meyeluruh. E. Unit Waktu dan Pengembangan Siabus Peyususunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakanakan per semester, per tahun, adan alokasi waktu sekelompok. Penegmbanagn silabus
mata pelajaran lain yang
daapt dilakukan oleh para guru
secaar mandiri atau berkeompok atau beberaap sekolah, Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran pada atau Pusat Kegiatan Guru dan Dinas Pendidikan. F. Langkah-langkah Pengembangan Silabus a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi memperhatikan: a) Urutan berdasarkan hirarki konsep displin ilmu
dasar
dengan
atau tingkat
kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. b) Keterkaitan antaar standar kompetensi dan
kompetensi dasar
dalam mata pelajaran.
30
c) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran. b. Mengindetifikasi materi pokok, dengan mempertimbangakan : a) potensi peserta didik b) relevansi dengan karakteristik daerah c) tingkat perekembanagn fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik d) kebermanfaatan bagi peserta didik e) struktur keilmuan f) aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembeelajran g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan h) alokasi waktu. c. Mengembangkan Kegitan Pembelajaran. Mengembangakan kegiatan pemeblajaran dirancang untuk memberikan pengelaman belajar yang melibatkan proses mental da fisik melalui interaksi antar pesrta didik, peserta didik dengan guru, lingkunagn dan sumber beljar lainnya dalam pencapaaian kompetensi dsar. d. Merumuskan Indikator Pencapaian Komptensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan pelilaku
yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan
keterampilan. e. Penentuan Jenis Penilaiaan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan bersdasarkan indikator. Penilaiaan dilakukan dengan menggunakan ten dan non tes daalm bentuk tulis maupun lisn, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penlaian hasil karya berupa f.
tugas, proyek, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Menentukan Alokasi Waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif an alokasi waktu maat pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kelulusan, kedalaam, tingkat kesulitan, dan tinggakt
kepentingan kompetensi dasar. g. Menetukan Sumber Belajar. Sumber belajar adaalh rujukan, objek yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak adan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, adn budaya. G. Pelaksanaan Penyusunan KTSP a. Analisis konteks : a) Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam peyususnan KTSP. b) Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
31
c) Menganalisis peluang dan tantanagan yang ada di masyarakat dan lingungan sekitar. b. Mekanisme peyusunan. Tim peyususnan KTSP pada SD, SMP, SMA,dan SK terdiri atas guru dan konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegitaatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pemeblajran baru. Tahap kegitan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi : a) Penyiapan dan penyusunan draf b) Reviu dan revisi c) Finalisasi d) Pemantaapan dan penilaian 2.2 Ringkasan Isi Buku Pembanding “Profesi Kependidikan” karangan Deliati, S.Ag. M.Ag.; Elfrianto Nasution, M.Pd.; dan Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd. Bab 1 Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang
pekerjaan
seseorang.
Seseorang
yang
bekerja
sebagai
dokter,
pengacara, pedagang, petinju, penyanyi, guru dan sebagainyadikatakan sebagai profesi. 1. Pengertian profesi Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris yaitu profession atau bahasa latin, proffesio yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminology, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan
pengetahuan
teoritis
sebagai
instrument
untuk
melakukan
perubahan praktis. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian para anggotanya. Artinya, ia tak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus. Professional adalah menunjuk pada dua hal, pertama orang yang menyandang suatu profesi, misalnya “dia seorang yang
professional”.
Kedua,
penampilan
seseorang
dalam
melakukan
pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme menunjuk pada komitmen
para
profesionalnya
anggota dan
suatu
profesi
terus-menerus
untuk
meningkatkan
mengembangkan
kemampuan
strategi-strategi
yang 32
digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi dalam mencapai criteria yang standard dalam penampilannya sebagai suatu profesi. 2. Ciri dan karakterisitik profesi kependidikan Cirri profesi menurut Chandler adalah : 1. Lebih meningkatkan layanan kemanusiaan melebihi dari kepentingan pribadi. 2. Masyarakat mengakui bahwa profesi itu punya status yang tinggi 3. Praktek profesi itu didasarkan suatu penguasaan pengetahuan yang khusus 4. Profesi itu ditantang untuk memiliki keaktifan intelektual. 5. Hak untuk memiliki standar kualifikasi professional ditetapkan dan dijamin oleh kelompok organisasi profesi. Sedangkan cirri daripada mengajar suatu profesi menurut Chandler adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lebih mementingkan layanan daripada kepentingan pribadi Mempunyai status yang tinggi Memiliki pengetahuan yang khusus Memiliki kegiatan yang intelektual Memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi professional Mempunyai etik profesi yang ditentutkan oleh organisasi profesi.
3. Syarat-syarat profesi Konvensi nasional pendidikan Indonesia I pada tahun 1988 menentukan syaratsyarat suatu pekerjaan profeisonal sebagai berikut : 1. Atas dasar panggilan hidup 2. Telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus 3. Dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar 4. 5. 6. 7. 8.
yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien Sebagai pengabdian kepada masyarakat Memiliki kecakapan diagnostic dan kkompetensi aplikatif. Dilakukan secara otonom yang bsia diiuji olehe rakn-rekan seprofeis Memepunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan
Bab 2 Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru A. Penyediaan guru 1. Peneyedian guru berbasis perguruan tinggi
33
Di Indonesia seperti juga kebanyakan Negara, guru mempunyai kedudukan sebagai
tenaga
profesinal
pada
jenjang
pendidikan
dasar,
pendidikan
menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan yang formal. Mereka diangkat sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku di lingkungan pemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Merek ayng diangkat sebagai guru merupakan lulusan lembaga penyedia calon guru. Guru yang dimaksudkan memiliki kualifikasi akadaemik sekurang-kurangnya S1/D1-V dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keudanya, statusnya diakui oleh Negara sebagai guru yang professional. 2. Induksi guru pemula berbasis sekolah’ Program induksi merupakan masas transisi bagi guru pemula terjitung mulai dia masuk mengajar di sekolah atau di satuan pendidikan sehingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran yang secara mandiri. Peraturan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim dilakukan di banyak Negara . 3. Professional guru berbasis lembaga. Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas – tugas professional , profesioanlisais atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti disitu. Diperlukan upaya dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan guru ditetapkan dengan mencerminkan kondisi yang diingini, sekaligus menjadi ukuran keberhasilanprogram itu. 4. Profesional guru berbasis individu Bahwasanya sebagian kecil guru memilikipeluang menjalani profesioanalisasi atas
prkarsa
institusi
atau
lembaga.
Untuk
Indonesia,
data
statistik
menunjukkan bahwa setiap tahunnya hanya sekitar 5 % guru yang berpeluang mengikuti aneka program yang dilembagakan sejenis penataran atau pelatihan lembaga-lembaga pelatiah atau lembaga sejenisnya. B. Sertifikasi keguruan Pengertian sertifikasi mengacu pad Nationall Commision on Educational Service diesbutkan
bahwa sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan
apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Sertifikat guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada
34
guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar professional guru. Sertifikasi bertujuan untuk: 1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidika nasional 2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan 3. Meningkatka martabat guru 4. Meningkatkan keprofesionalan guru Manfaat sertifikasi guru : a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat meruska citra profesi guru b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik
pendidikan
yang
tidak
berkualitas dan professional c. Meningkatkan kesejahteraan guru C. Kode etik keguruan Secara etimologi “kode etik“ berarti pola aturan . tata cara, tanda , pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagaoi pedoman berperlaku, etid berarti sesaui dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok prang atau masyarakat. Secara harfiah, kode etik berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan ethos, yang berarti watak. Istilah etic (ethica) mengandung makna nilai –nilai yang mendasari perilaku manusia. Tern etik berasal dari bahsa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. Etik juga disepadankan
dengan istilah adab,
moral, atau akhlaq. Etik artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Konsep-konsep tentang kode etik guru adalah : 1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa 2. Setia dan jujur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 3. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi
dan
seni
untuk
mencerdasakan nasionaldan ilmu pendidikan 4. Selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan 5. Selalu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pegabdian kepada masyarakat 6. Lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas Negara lainnya dari pada tugas sampingan 7. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi dan akuntable dalam bekerja
35
8. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan 9. Menjadi teladan dalam berprilaku 10.Berprakarsa 11.Memiliki sfat kepemimpinan 12.Menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif 13.Emmelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta berkerjasma dengan baik dalam pendidikan 14.Mengadakan kerjasama dengan
orangtua
siswa
dna
tokoh-tokoh
masyarakat 15.Taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan 16.Mengembangkan profesi secara continue 17.Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Tujuan kode etik profesi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Untuk menjujung tinggi martabat profesi Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota Untuk menignkatkan pengabdian para anggota profesi Untuk meningkatkan mutu profesi Untuk menignkatkan mutu organisasi profesi Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi Mempunyai organsisasi professional yang kuat dan terjalin erat Menetukan baku standarnya sendiri
Bab 3 Peran Dan Tugas Guru Dalam Pembelajaran Pengertian kata pendidik merupakan padanan dari kata educator. Didalam kamu Webster kata educator berarti educationist yang padanannya dalam bahasa Indonesia adlah pendidik, spesialis di bidang pendidikan, atau ahli pendidik. Pengertian kata guru merupakan padanan dari kata teacher. Didalam kamus Webster , kata teacher bermakna sebagai “the person who teach, especially in school” yaitu guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah. Pengertian ini adalah pengertian guru secara umum. UNESCO menerangkan bahwa guru adalah agen perubahan yang mempu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi, dan tidak sekedar hanya mencerdaskan peserta didik, teteapi mampu ,mengembangkan keperibadian yang
utuh,
berakhlak,
dan
berkarakter.
Salah
satu
tugas
guru
adalah
menerjemahkan pengalaman yang telah lalu kedalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. 1. Peran guru dalam pembelajaran guru sebagai pendidik guru sebagai pengajar 36
guru sebagai pembimbing guru sebagai pelatih guru sebagai penasehat guru sebagai pembaharu guru sebagai model dan teladan guru sebagai pribadi guru sebagai peneliti guru sebgai pendorong kreatifitas guru sebnai pembangkit padangan guru sebagai pekerja rutin guru sebagai actor guru sebagai emansifator guru sebagai evaluator guru sebagai anggota masyarakat guru sebagai pemimpin guru sebagai fasilitator gurus sebagai motivator guru sebagai administrator
kesalahan yang sering dilakukan oleh guru 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
mengambil jalan pintas dalam dalam penejelasan menunggu peserta didik berperilaku negative menggunakan destructive discipline mengabaikan perbedaan peserta didik’ merasa paling pandai diskriminatif memaksa hak peserta didik
Bab 4 Administrasi Pendidikan/ Tatalaksana Sekolah 1. Pengertian Pengertian administrasi pendidikan, merupakan applaid ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang. Berdasarkan dari etimologi “administrasi” berasal dari bahasa latin yang terdiri dari “ad” artinya intensif dan “ministrare” artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Ditinjau dari katanya , administrasi mempunyai arti smepit dan arti luas. Dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi secara tertulis serta penyimpanan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali bila diperlukan. Dlam hal ini kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha.
37
Dalam
arti
luas,
administrasi
menyangkut
kegiatan
manajemen
atau
pengolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan program organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan adminsitrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen. 2. Tujuan administrasi pendidikan Tujuan adminstrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan semakin rumit karena menyangkut masyarakat atau orangtua murid, yang terlibat langsung dalam pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, semakin baik administrasi pendidikan ini, semakin yakin pula bahwa tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Segiovani dan carver menyebutkan ada empat tujuan dari administrasi
Efektifitas produksi Efisiensi Kemampuan menyesuaikan diri Kepuasan kerja
Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai criteria untuk menentukan keberhasilan dlam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh : sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektifitas produksi, yaitu mengahasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. 3. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan Administrasi pendidikan merupakan aspek yang penting dalam pendidikan. Adiministrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan personil sekolah untuk mendidik peserta didik. Jadi administrasi ini ditujukan kepada pendidikan peserta didik secara tidak langsung. Selain tujuan, administrasi pendidikan mempunyai beberapa fungsi yaitu ;
Planning Organizing ( pengorganisasian) Staffing (kepegawaian) Directing ( pengarahan ) Coordinating ( pengkoordinasian ) Budgeting (penganggaran) Motivating ( pergerakan ) Controlling ( pengawasan ) Evaluating ( penilaian )
4. Ruang lingkup adiminstrasi pendidikan 38
Administrasi pendidikan dapat diuraikan paling tidak menjadi lima pengertian pokok, yaitu; 1. Adiminstrasi merupakan kegiatan atau kegiatan manusia 2. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengolaan dari suatu kegiatan yang kompleks, oleh sebab itu bersifat dinamis 3. Proses itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia
yang
tergabung dalam suatu organisasi 4. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 5. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien Bab 5 Keprofesian Manajemen Pendidikan/ sekolah A. Pengertian manajemen Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari baha italia (1561) maneggiare yang berarti “mengendalikan” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin manus yang berate “tangan”. Kata ini dapat pengaruh dari bahasa perancis manege yang berarti “kepemilikan kuda”, dimana istilah inggris juga berasal dari bahasa italia. Bahasa perancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa inggris menjadi management,yang memiliki artis seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan manajemen disebut sebagai ilmu karena manajemen sebagai ilmu yang menelaah tentang tujuan manusia dalam rangka mencapai tingkat kehidupan yang lebih layak. Jadi manajemn dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena ia memberikan pelajaran kepada kita untuk “mengetahui sesuatu” sedangkan seni mnegajarkan kita tentang bagaimana “melakukan sesuatu”. Menurut Usma, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai berikut ; 1. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan keagamaan,
potensi
pengendalian
dirinya diri,
untuk
memiliki
kecerdasan,
kekuatan
akhlak
spiritual
mulia,
serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 2. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 39
3. Proses perencanaa, pengorganisasian, pengarahan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. B. Tujuan dan Manfaat manajemen pendidikan 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif , kreatif, dan menyenangkan 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki
kepribadian,
kekuatan
kecerdasan,
spiritual akhlak
keagamaan, mulia,
serta
pengendalian keterampilan
diri, yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan juga konsultan manajemen. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. C. Perbedaan Administrasi dan manajemen Pendidikan Dalam bahasa inggris, kata administrasi dalam
konteks
dengan
beberapa
variasi
dan manajemen digunakan pengertian.
Sebagian
ahli
berpendapat bahwa administrasi sama artinya dengan manajemen seperti yang dinyatakan Sutisna (1987) bahwa dalam pemakaianya secara umum administrasi diartikan sama dengan manajemen dan administrator sama dengan manajer. Namun sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa adminstrasi berbeda dengan manajemen seperti yang dikemukakan Sutisna bahwa di bidang pendidikan, pemerintahan, rumah sakit, dan kemiliteran
orang umumnya
memakai istilah adminstrasi, sedangkan di bidang industry dan perusahaan digunakan istilah manajemen dan manajer. Dengan demikian perbedaan administrasi
pendidikan
adalah
pelaksanaan
untuk
kerja
sedangkan
manajemen pendidikan adalah orang-orang dalam pelaksanaan kerja dalam pembelajaran di sekolah. Jadi,
administrasi
lebih
cocok
digunakan
untuk
lembaga-lembaga
pemerintah yang bersifat lebih mengutamakan kepentingan social sehingga pelaksanaanya disebut adimistrator, sedangkan manajemen lebih cocok untuk lembaga – lembaga swasta yang bersifat lebih mengutamakan kepentingan komersial sehingga pemimimpinnya disebut manajer.
40
D. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Doughlas merumuskan prinsip-prinsip manajemn pendidikan sebagai berikut ; 1. Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya 4. Mengenal secara baik factor-faktor psikologis manusia 5. Relativitas nilai-nilai. Drucker melalui MBO (manajemn by Objective) memberikan gagasan prinsip manjemen sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Perencanaan pada manajemen pendidikan adalh bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsure pejabat dan fungsional dinas, dan lebih baik terdapat stakeholders untuk merumuskan visi , misi dan objektif dinas pendidikan. E. Komponen dan sub Komponen Manjamen pendidikan Redaja
Mudyahardjo
dalam
filsafat
ilmu
pendidikan
mengemukakan
manajemen pendidikan mencakup sub-sub komponen : a. Perencanaan b. System pendidikan menrutu tahap-tahap perkembangan dan aspek – c. d. e. f. g. h.
aspek perngembangan Organisasi Administrasi Keuangan Pemasokan tenaga pendidikan System evaluasi pendidikan Penelitian
Bab 6 Keprofesian Kepengawasan Pendidikan Sekolah A. Jabatan Supervisor Sekolah Dalam skema PP No. 74 tahun 2008 Tentang Guru, pengawas sekolah esensinya adalah guru, yaitu “ guru dalam jabatan pengawas”. Karena itu, pengawas sekolah adalah tenaga profesional, yaitu di samping sebagai guru profesional, ia harus menjadi pengawas sekolah yang profesional pula.
41
Yang dimaksud dengan Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan anak usia dini formal (PAUD, yang dulu sering disebut sebagai pendidikan prasekolah), dasar dan menengah. B.
Tugas Pokok Pengawas Sekolah Nana Sudjana ( 2006 ) mengemukakan bahwa tugas pokok Pengawas
Sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Tugas- tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah dijelaskan berikut ini : 1. Pertama, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada jenjang pendidikan anak usia dini formal sampai dengan sekolah menengah. 2. Kedua, meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar / bimbingan dan hasil prestasi belajar / bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Masih menurut Sudjana ( 2006 ) wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: 1. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, 2. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, 3. Menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan
guru
agar
dalam
melaksanakan
tugasnya
sejalan
dengan
arah
pengembangan sekolah yang telah ditetapkan. Merujuk pada kedua tugas pokok di atas, versi Depdiknas (2006), kegiatan yang dilakukan oleh pengawas disajikan berikut ini: 1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. 2. Melaksanakan penilaian, pengolahan
dan
analisis
bimbingan siswa dan kemampuan guru. 3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber
daya
data
hasil
pendidikan,
belajar/ proses
pembelajaran/ bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/ bimbingan siswa. 42
4. Melaksanakan analisis komprehensif mengenai berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah. 5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa. 6. Melaksanakan penilaian dan Monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah
binaannya
pembelajaran,
mulai
dari
pelaksanaan
penerimaan
ujian
sampai
siswa kepada
baru,
pelaksanaan
pelepasan
lulusan/
pemberian ijazah. 7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah hasil binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. 8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya. 9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah. 10.Memberikan memecahkan
saran
dan
masalah
pertimbangan yang
dihadapi
kepada
pihak
sekolah
sekolah
berkaitan
dalam dengan
penyelenggaraan pendidikan. Di Inggris ( Depdiknas, 2006 ) tugas pengawas sekolah mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Inspecting ( mensupervisi ) Advising ( memberi advis atau nasihat ) Monitoring ( memantau ) Reporting ( membuat laporan) Coordinating ( mengkoordinasi ) Performing leadership ( memimpin untuk melaksanakan kelima tugas pokok tersebut )
C.
Fungsi Pengawas Sekolah Sejalan dengan uraian sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: 1. 2. 3. 4.
Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan Melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan Menilai proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan
pelayanan
pembelajaran/bimbingan 43
5. Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus-menerus pada siswa Melayani siswa yang mengalami kesulitan belajar Memberikan bimbingan belajar pada siswa Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran
6. 7. 8. 9.
dan atau bimbingan 10. Memanfaatkan sumber-sumber belajar 11. Mengembangkan interaksi pembelajaran/ bimbingan yang tepat dan berdaya guna 12. Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/ bimbingan 13. Mengembangkan inovasi pembelajaran /bimbingan Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Administrasi kurikulum Administrasi keuangan Administrasi sarana prasarana / perlengkapan Administrasi personal atau ketentaraan Administrasi kesiswaan Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat Administrasi budaya dan lingkungan sekolah Aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka
meningkatkan
mutu
pendidikan. D.
Kewenangan Pengawas Sekolah Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas sekolah adalah kewenangan
untuk: 1. Bersama kepala sekolah dan guru yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan 2. Menyusun program kerja/agenda
kerja
kepengawasan
pada
sekolah
binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah dan guru pada sekolah yang bersangkutan 3. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun 4. Menetapkan kinerja sekolah, kepala
sekolah
dan
guru
serta
tenaga
kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas. E. 1.
Kualifikasi Pengawas Sekolah Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal ( TK/RA ) dan
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ( SD/MI ) adalah sebagai berikut: 1) Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau Diploma empat ( D-IV ) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi 2) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c 44
3) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan 4) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah 5) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan 2.
Kualifikasi Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah ( SMP/MTs ),
Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah ( SMA/MA ), dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan ( SMK/MAK ) adalah sebagai berikut: 1) Memiliki pendidikan minimum magister ( S2 ) kependidikan dengan berbasis sarjana ( S1 ) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi 2) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c 3) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan 4) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah 5) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan Bab 7 Profesi Supervisor dan Supervisi Pembelajaran A. Defenisi Supervisi Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh
pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan
kinerja bawahan. Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi bahkan dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah-istilah tersebut, antara lain, pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai
tujuan.
Inspeksi
dimaksudkan
untuk
mengetahui
kekurangan-
kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan. Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967) sebagai berikut : “Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning situation”. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan 45
supervisi
meliputi
keseluruhan
situasi
belajar
mengajar
(goal,
material,
technique, method, teacher, student, an envirovment). Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervise. B. Tujuan Supervisi Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran (Neagly & Evans, 1980; Oliva, 1984; Hoy & Forsyth, 1986; Wiles dan Bondi, 1986; Glickman, 1990). Tujuan umum Supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kwalitas kinerjanya, dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkrit dari supervisi pendidikan yaitu: 1. Meningkatkan mutu kinerja guru 1) Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut 2) Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. 3) Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerjasama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan lainnya. 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar 5) Meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi strategi, keahlian dan alat pengajaran. 6) Menyediakan sebuah sistim yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran. 7) Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. 2. 3.
Meningkatkan
keefektifan
kurikulum
sehingga
berdaya
guna
dan
terlaksana dengan baik. Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu
4.
mengoptimalkan keberhasilan siswa. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan.
46
5.
Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.
C. Fungsi Supervisi dan Supervisor Supervisi pendidikan bersifat multifungsi. Pertama, meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Mutu proses tercermin dari suasan pembelajaran yang sehat, dinamis, produktif, kreatif, adatif, ekonimis, menyenangkan, dan sebagainya. Mutu hasil pembelajaran tercermin dari nilai tambah capaian kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kedua, mendorong dan mengoptimasi unsur-unsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Fokusnya dalam kerangka ini lebih pada hal-hal yang bersifat teknis administrasi dan fasilitatif bagi terlaksananya proses pembelajaran yang baik dan bermutu. Ketiga, fungsi membina dan memimpin. Muaranya adalah semua sumber daya yang tersedia disekolah dapat secara konsisten dan taat atas asas bekerja pada koridornya. 1. Fungsi-fungsi
supervisi
itu
dijalankan
oleh
pengawas
ketika
dia
memposisikan diri sebagai supervisor. Karena itu Pengawas dan supervisor di sini orangnya sama. Hanya topinya yang berbeda. Pada saat mana dia menggunakan topi pengawas dan pada saat mana pula
menggunakan
topi supervisor. Made Pidarta (2009) merumuskan fungsi supervisor seperti berikut ini 2. Sebagai perantara dalam menyampaikan minat para siswa, orang tua, dan program sekolah kepada pemerintah dan badan-badan komponen lainnya. 3. Memantau penggunaan dan hasil-hasil sumber belajar 4. Mengembangkan program baru untuk jabatan baru yang diperkirakan dapat muncul 5. Mengintegrasikan,
program
yang
diajukan
pemerintah,
ekonomi,
pandangan, dan industri. 6. Menilai dan meningkatkan atas makna gaya hidup. 7. Memilih inovasi yang berkonsisten dengan masa depan D. Peranan Supervisor Pembelajaran Supervisor pembelajaran dilakukan oleh pengawas profesional yang memerankan diri sebagai supervisor. Ketika dia bertindak sebagai supervisor, “topi pengawasnya” dilepas. Supervisor pengajaran lebih berperan sebagai “gurunya guru”. Mereka adalah orang-orang yang siap membantu kesulitan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Supervisor pembelajaran bukanlah
47
seorang pengawas yang
terkesan
angker,
bahkan
mungkin
mencari-cari
kesalahan guru. Menurut oliva (1984), peran supervisor pembelajaran ada empat. Pertama, sebagai koordinator, yaitu mengkoordinasikan program-program dan bahanbahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dan harus membuat laporan mengenai pelaksanaan programnya. Kedua, sebagai konsultan, supervisor harus memiliki kemampuan sebagai spesialis dalam masalah
kurikulum,
metodologi
pembelajaran,
dan
pengembangan
staf,
sehingga supervisor dapat membantu guru baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, sebagai semimpin kelompok (group leader), supervisor harus memiliki
kemampuan
memimpin,
memahami
dinamika
kelompok,
dan
menciptakan pelbagai bentuk kegiatan kelompok. Keempat, sebagai evaluator, supervisor
harus
dapat
memberikan
bantuan
pada
guru
untuk
dapat
mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum, serta harus mampu membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru, membantu melakukan penelitian dan pengembangan dalam pembelajaran dan sebagainya. E. Tugas Pokok Supervisor Pembelajaran Inti tugas tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah menilai dan membina. Sehubungan dengan ini ada empat tugas utama pengawas sekolah, yaitu: 1. Merencanakan penilaian yang di lengkapi dengan instrumennya. 2. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian. 3. Mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah. 4. Memanfaatkan hasil penilaian untuk pelbagai keperluan. F. Pendekatan Supervisi Pembelajaran Dalam pelaksanaan supervisi, karakteristik guru yang dihadapi oleh supervisor pasti berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi usia dan kematangan, pengalaman kerja, motivasi maupun kemampuan guru. Supervisor harus menerapkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik guru yang dihadapinya. Apabila tidak sesuai kegiatan supervisi
tidak akan berjalan
dengan efektif. Sergiovani (1982) mengemukakan pendekatan supervisi, antara lain: 1. Supervisi Ilmiah, bersifat akademik harus dilakukan secara ilmiah. Konsep Supervisi Ilmiah 1) Logis, tidak menyimpang dari kebenaran rasional yang di terima dan
disepakati bersama. 48
2) Sistematis, dilaksanakan secara teratur, berencana dan terus-menerus. 3) Objektif, berdasarkan observasi nyata. 4) Acuan teoritis yang jelas, merujuk pada praktik-praktik yang ada. 5) Metode atau pendekatan tertentu teruji serta pengalaman yang relevan. 6) Instrumen pencatat yang reliabel sebagai umpan balik atas penilain
terhadap proses pembelajaran di kelas. 7) Setiap desain tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran
yang secara ilmiah
G. Perangkat supervisi pembelajran Otak manusia memilki kerebatasan, karena itu, alat bantu menjadi penting untuk menutupi ketrebatasan itu. Bagi supervisor yang akan melaksanakan supervisi, perlu menyiapkan aneka instrumen yang dibutuhkan. Terutama pada tahap persiapan, supervisor pembelajaran harus menyiapkan: 1. Program supervisi dilaksanakan menurut kalender tertetu dan jenis kegiatannya, baik dalam rangka supervisi akademik maupun supervisi manajeial. 2. Format/ instrument supervisi, baik tes maupun nontes. 3. Materi pembinaan/supervisi,berupa subtans dan panduannya. 4. Buku catatan yang memuat hal-hal yang unikselam pelaksanan supervisi. 5. Data supervisi/pembinaan sebelumnya, berupa dokumen arsip capaian dan kendala yang muncul. 6. Tataguna instrument yang tersediapada saat pelaksanaan, apakah akan digunakan oleh observasi, wawancara atau mungkin tes. 7. Dokomen/naskah tertulis tindak lanjut. Berupa skema program tinjak lanjut yang dituangkan secara tertulis. H. Prinsip-prinsip Supervisi Tahalele dan Indrafachrudi (1975) merumuskan prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif, (b) kreatif dan konstruktif, (c) Ilmiah dan efektif, (d) dapat memberi perasaan aman pada guruguru, (e) berdasarkan kenyataan, (f) memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan evaluasi diri. 1. Objektif, dimana pelaksaan supervisi pembelajaran atas dasar impersonal, tidak dengan cara pilih kasih. 2. Transparan, dimana pelaksaan supervisi pembelajaran ini diketahui oleh pihak-pihak yang ingin memberikan informasi.
49
3. Akuntabel,
dimana
pelaksaan
supervisi
pembelajaran
harus
dapat
dipertanggung jawabkan, baik proses, maupun hasil, dan tidak lanjutnya, 4. Berkelanjutan,
dimana
pelaksanaan
supervisi
pembelajaran
harus
dilakukan secara terus-menerus, menurut periode waktu tertentu. 5. Aplikatif, dimana pelaksaan supervisi pembelajaran harus bermanfaat dan memiliki daya terap bagi perbaikan proses dan hasil pembelajaran. 6. Keyakinan, dimana kegiatan pengawas dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas, hingga hasilnya dapat dipercaya. 7. Realistik, kegiatan pengawas yang sesuai berdasarkan fakta. I.
Tipe-tipe Supervisi Pembelajaran 1. Tipe inpeksi Tipe supersior seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai “Inspektur” yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Supervisi ini dijalankan terutama untuk mengawasi, meneliti dan mencermati apakah guru dan petugas di sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya. 2. Tipe Laisses Faire Tipe ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi inspeksi bawahan diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan, pada supervisi Laisses Faire para pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Misalnya: guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan baik pengembangan materi, pemilihan metode ataupun alat pelajaran. 3. Tipe Coersive Tipe
ini
tidak
jauh
berbeda
dengan
tipe
inspeksi.
Sifatnya
memaksakan kehendaknya. Apa yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Supervisi ini mungkin masih bisa diterapkan secara tepat untuk hal-hal yang bersifat awal. Contoh supervisi yang dilakukan kepada guru yang baru mulai mengajar. Dalam keadaan demikian, apabila supervisor tidak bertindak 50
tegas,
yang
disupervisi
mungkin
menjadi
ragu-ragu
dan
bahkan
kehilangan arah yang pasti. 4. Tipe Training dan Guidance Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Hal yang positif dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Sedangkan dari sisi negatifnya kurang adanya kepercayaan pada guru dan karyawan bahwa mereka mampu mengembangkan diri tanpa selalu diawasi, dilatih dan dibimbing oleh atasannya. 5. Tipe Demokratis Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. J.
Teknik Supervisi Supervisi pembelajaran dapat dilakukan dengan multipendekatan dan
multimode.
Sahertian
dan
Mataheru
(1986)
membagi
teknik
supervisi
permbelajaran menjadi dua jenis, yaitu bersifat individual devices dan group devices. Teknik yang bersifat individual antara lain, kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saking mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Teknik yang bersifat kelompok antara lain, diskusi panel, laboratorium kurikulum, pembaca terbimbing, dan lain-lain. Menurut Evan dan Neagly (1980) pun menyebutkan teknik supervisi dibagi menjadi teknik individual dan kelompok. Teknik individual terdiri atas penugasan guru, kunjungan atau observasi kelas, eksperimentasi kelas, kursus-individual, konferensi-individual,
demontrasi
mengajar,
evaluasi,
bacaan
profesional,
penulisan profesional, buletin supervisi, dan kontarak informal. Teknik kelompok antara lain adalah oreantasi bagi guru baru atau induksi secara kelompok, pengembangan
perpustakaan
profesional,
saling
mengujungi
antarguru,
musyawarah kerja, dan lain-lain. K. Perangkat Supervisi Pembelajaran 1. Supervisor pada tahap persiapan pembelajaran harus menyiapkan: 1) Program supervisi menurut kalender dan jenis kegiatan nya 2) Format atau instrumen supervisi, baik test maupun nontest 51
3) 4) 5) 6) 7)
Materi pembinaan atau supervisi, berupa substansi dan panduan nya Buku catatan yang memuat hal-hal unik selama pelaksanaan supervisi Data supervisi, berupa dokumen arsip capaian dan kendala yang muncul Tata guna instrumen yang tersedia pada saat pelaksanaan Dokumen tertulis tindak lanjut, berupa skema program tindak lanjut yang dituangkan secara tertulis
1. Aspek yang menjadi fokus dalam melaksanakan supervisi pembelajaran: 1) Relevansi materi dengan tujuan instruksional 2) Penguasaan materi 3) Strategi 4) Metode 5) Pengelolaan kelas 6) Pemberian motivasi pada siswa 7) Nada dan suara 8) Penggunaan bahasa 9) Gaya dan sikap perilaku
l. Implementasi Teknik Supervasi a.
Observasi Kelas, Selama mengobservasi, supervisor memperhatikan beberapa hal: 1. Persiapan 1) Guru di beri tahu bahwa dia akan di observasi 2) Adanya tolak ukur bersama tentang apa yang di observasi
2. Sikap observasi di dalam kelas 1) Memberikan salam kepada guru yang mengajar 2) Mencari tempat duduk yang tidak mencolok 3) Tidak boleh menegur kesalahan guru di dalam kelas 4) Mencatat setiap kegiatan 5) Bila ada memakai alat elektronik: tape recorder, kamera 6) Mempersiapkan isian berupa check list
3. Membicarakan hasil observasi 1) Fokus percakapan 2) Waktu percakapan 3) Tempat percakapan 4) Sikap ramah simpatik tidak memborong percakapan 5) Percakapan hendaknya tidak keluar dari data observasi 6) Guru diberi kesempatan dialog dan mengeluarkan pendapat
52
7) Kelemahan
guru
hendaknya
menjadi
motivasi
guru
dalam
memperbaiki kelemahan 8) Saran untuk perbaikan di berikan yang mudah dan praktis 9) Kesepakatan perbaikan di sepakati bersama dengan menyenangkan
4. Laporan percakapan 1) Hasil pembicaraan di dokumenkan menurut masing-masing guru
yang telah di observasi 2) Isi dokumen di mulai dari tanggal, tujuan data yang di peroleh,
catatan diskusi, pemecahan masalah dan saran-saran. Bab 8 Keprofesian Kepemimpinan Kepala Sekolah A. Pengertian Kepemiminan 1.
Menurut
Tead;
Terry;
Hoyt
(dalam
Kartono,
2003) Pengertian
Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. 2.
Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.
3.
Moejiono (2002) memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para
ahli
teori
sukarela
(compliance
induction
theorist)
cenderung
memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin (Moejiono, 2002).
B. Kepemimpinan Kepala Sekolah
53
Sekolah sebagai pendidikan formal bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perannya sangat penting untuk membantu guru dan muridnya. Didalam kepemimpinnya kepala harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkunagn sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sesorang, sebagai pemimpin sekolah harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga kinerja mereka akan lebih baik. Sebagai pemimipin yang mempunyai pengaruh, ia berusaha agar nasehat, saran dan jika perlu perintahnya di ikuti oleh guru-guru. Dengan demikian ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sikap, tingkah laku yang dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya yaitu kelebihan pengetahuan dan pengalaman, ia membantu guru-guru berkembang menjadi guru yang profesional. C. Tipe-Tipe Kepemimpinan 1. Tipe Otokratis 2. Tipe Laissez Faire 3. Tipe Demokratis 4. Tpe Pseudo Demokratis 5. Kepemimpinan Birokratis 6. Kepemimpinan Militeristis 7. Kepemimpinan Paternalistik 8. Kepemimpinan Karismatik D. Mendorong Visi Misi menjadi Aksi Untuk mengetahui pentingnya peran kepala sekolah dalam instansi pendidikan, maka perlu diketahui tugas-tugas atau fungsi lain dari kepala sekolah selain memimpin instansi pendidikan. Fungsi-fungsi lain ini jika berjalan secara maksimal maka akan tercipta lingkungan instansi pendidikan yang kondusif, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Fungsi-fungsi ini antara lain mencakup: 1. Kepala Sekolah sebagai Educator (Pendidik) Sebagai educator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini faktor pengalaman akan mempengarui profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. Kepala sekolah 54
dalam menjalankan fungsinya sebagai educator/pendidik harus memiliki strategi
yang
tepat
untuk
kependidikan di sekolahnya. Sumidjo (1999:122)
meningkatkan
mengemukakan
profesionalisme bahwa
tenaga
memahami
arti
pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna
pendidikan,
sarana
pendidikan,
dan
bagaimana
strategi
pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus
berusaha
menambah,
menanamkan,
memajukan,
dan
meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik. 2. Kepala Sekolah sebagai Manajer Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan
melalui
kerja
sama
atau
kooperatif,
memberikan
kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Peran penting kepala sekolah yakni dengan memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif yang dimaksudkan bahwa
dalam
peningkatan
profesionalisme
tenaga
kependidikan
di
sekolah, kepala sekolah harus mementingkan kerja sama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang menunjang kegiatan. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mau dan mampi mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan. 3. Kepala Sekolah sebagai Administrator Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. 4. Kepala Sekolah sebagai Supervisor Sergiovani dan Starrat (1993) menyatakan bahwa “Supervision is a process designed to help teacher and supervisor learn more about their practice; to better able to use their knowledge and skills to better serve parents and schools; and to make the school a more effective learning 55
community”.
Pernyataan
tersebut
menunjukkan
bahwa
supervise
merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah; agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. 5. Kepala Sekolah sebagai Leader Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo (1999: 10) mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, dan pengetahuan
professional,
serta
pengetahuan
administrasi
dan
pengawasan. 6. Kepala Sekolah sebagai Inovator Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan
yang
mendapatkan
harmonis
gagasan
dengan
baru,
lingkungan
agar
mengintegrasikan
mudah
setiap
dalam
kegiatan,
memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan
model-model
pembelajaran
yang
inovatif.
Kepala
sekolah sebagai innovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Dalam pekerjaannya, kepala
sekolah
dikatakan
sebagai
innovator
jika
ia
melakukan
pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptable dan fleksibel. E. Kriteria Kepala sekolah 1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan
atau
nonkependidikan
pada
perguruan
tinggi
yang
terakreditasi; 2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
56
3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan 4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah tergantung pada jenjang sekolah, meliputi: 1) Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (“TK/RA”) adalah sebagai berikut a. Berstatus sebagai guru TK/RA; b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan c. Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 2) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (“SD/MI”) adalah sebagai berikut a. Berstatus sebagai guru SD/MI; b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan c. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 3) Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (“SMP/MTs”) adalah sebagai berikut: a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs; b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan c. Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 4) Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (“SMA/MA”) adalah sebagai berikut a. Berstatus sebagai guru SMA/MA; b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan c. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 5) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah
Kejuruan
(“SMK/MAK”) adalah sebagai berikut: a. Berstatus sebagai guru SMA/MA; b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan c. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 6) Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (“SDLB/SMPLB/SMALB”) adalah sebagai berikut: a. Berstatus
sebagai
guru
pada
satuan
pendidikan
SDLB/SMPLB/SMALB; 57
b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan c. Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 7) Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah; b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan c. Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. F. Kompetensi Kepala Sekolah 1. 2. 3. 4. 5.
Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi
kepribadian manajerial Kewirausahaan Supervisi Sosial
Bab 9 Keprofesian Bimbingan dan Konseling A. Pendahuluan Bimbingan
identik
dengan
pendidikan.
Artinya
apabila
seseorang
melakukan kegiatan mendidik berarti ia juga sedang membimbing, sebaliknya apabila seseorang melakukan aktivitas membimbing (memberikan pelayanan bimbingan), berarti ia juga sedang mendidik. Alasan mengapa pelayanan bimbingan dan konsling diperlukan dalam dunia pendidikan dan teknologi (perubahan dalam kehidupan seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, industri serta perubahan dalam perkembangan karir dan lapangan pekerjaan), makna dan fungsi pendidikan (berkaitan dengan aspek kehidupan dan karakteristik siswa), tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik, (guru sebagai pengajar juga pembimbing, juga mengetahui perkembangan siswa, aspek pribadi siswa baik
fisik
maupun
psikis),
faktor
psikologi
dalam
proses
pendidikan
(perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, masalah penyesuaian diri dan masalah belajar). Dengan demikian perlunya adanya pelayanan
bimbingan
dan
konseling
dalam
dunia
pendidikan
terutama
pendidikan formal. B. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Dalam pengertian bimbingan dan konseling berasal dari dua kata yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang 58
didalamnya terkandung beberapa makna. Istilah konseling yang berasal dari bahasa Inggris “conseling” didalam kamus artinya memiliki beberapa arti, yaitu nasihat (to obtain counsel), anjuran (to give counsel), dan pembicaraan (to take counsel). Jadi konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Jadi pengertian bimbingan dan konseling secara terintegrasi adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan cara sistematis. C. Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Perlunya usaha pelayanan bimbingan dan koseling dalam pendidikan dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perkembangan pendidikan itu sendiri, faktor sosio-kultural dan faktor psikologi. Pembahasan berikut ini akan mengemukakan dinamika faktor tersebut: sehingga pelayanan bimbingan dan konseling dirasa perlu untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. (Hallen. A, 2002) Perluasan program pendidikan dimensi meninggi termanifestasi dalam bertambahnya kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi mungkin, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perluasan program pendidikan mendatar terlihat dalam pembagian jenis sekolah dalam berbagai jurusan khusu dan sekolah kejuruan. Dengan bertambahnya jenis
sekolah
dengan
berbagai
macam
jurusan
ini
akan
menimbulkan
kebingungan dari para peserta didik untuk memilih sekolah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan dukungan moral dan kondisi ekonomi keluarganya. Dalam hal ini setiap individu dapat berhasil dengan sebaik-baiknya bisa mengatasi masalah yang timbul. Peserta didik harus dipersiapkan untuk mengatasi tantangan yang timbul dan masalah-masalah yang dihadapi kelak setelah selesai dari program pendidikan yang sedang ditimpuhnya. Lembaga pendidikan dipandang tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang dinamis, ia harusnya mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota
masyarakat
agar
berhasil
menyesuaikan
diri
dalam
kehidupan
59
masyarakat yangs erba dinamis dan membantu serta mempersiapkan siswa dalam memecahkan masalah yang kelak dihadapinya dikemudian hari. D. Tujuan Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu (siswa) dapat mengembangakan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitasnya dan individu dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. E. Fungsi Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Dalam hubungan ini bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi probadi yang utuh dan mandiri. Dengan demikian siswa yang hadir disekolah untuk memperoleh layanan pembelajaran terdiri dari beragam jenis keunggulan dan permasalahan. Semua siswa memerlukan layanan bimbingan dan konseling (BK) yang didalamnya juga termuat bimbingan karir, mulai dari yang benar-benar bermasalah hingga yang sangat unggul. F. Azas-azas Bimbingan dan Konseling Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional, oleh sebab itu, harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah atau asasasas
tertentu.
Dengan
mengikuti
kaidah-kaidah
atau
asas-asas
tersebut
diharapkan efektivitas dan efesiensi proses bimbingan dan konseling dapat tercapai. Selain itu agat tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek pemberian layanan. Seorang guru yang baik, dapat memasukkan unsur-unsur bimbingan dalam mata pelajaran sekolah. Disamping fungsinya sebagai pembimbing siswa sebagai individu, guru dapat pula berfungsi sebagai pembimbing keolompok, misalnya mengendalikan proses interaksi kelompok sehingga keteganganketegangan atau tekanan dalam kelompok dapat diredakan atau dikurangi. G. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Di sekolah, tugas dan tanggungjawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas
dengan
kegiatan
pelayanan
bimbingan
dan
konseling.
Peran
dan
konstribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan 60
efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian kemampuan profesionalnya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling well informed terhadap
berbagai
informasi
dna
pengetahuan
yang
sedang
tumbuh,
berkembang, berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah peserta didiknya. H. Kerjasama Guru dengan Konselor Idealnya, bimbingan dan konseling di berbagai jenjang pendidikan sekolah termasuk di dalamnya di sekolah dasar (sekolah dasar) dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan berwenang, yakni konselor. Namun, karena keterbatasanketerbatasan yang ada, misalnya belum adanya petugas khusus bimbingan atau konselor yang diangkat oleh pemerintag atau oleh pihak yayasan untuk mengelola bimbingan dan konseling di sekolah dasar, makaa guru kelas dapat diserahi tugas untuk menggantikannya sesuai dengan batas kemampuan dan kewenangannya. Bab 10 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) A. Pendahuluan Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturann yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatus secara ketat oleh pemerintah
pusat.
Sementara
dalam
sistem
desentralisasi,
wewenang
pengaturan tersebut diserahka kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi dalam bentuk kontinum; dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lokal). Hal ini juga berlalu dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggara 61
satuan
dan
kegiatan
pendidikan
dilaksanakan
secara
tidak
terpusat
(desentralisasi). B. Sentralisasi dan Desentralisasi Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil menager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah strujtur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memusatkan suatu hal menjadi lebih lama. Desentralisasi pengelolaan sekolah perlu diletakkan dalam rangka mengisi kebhinekaan dan wadah negara kesatuan yang dijiwai oleh rasa persatuan dan kesatuan bangsa; bukan berdasarkan kepentingan kelompok dan daerah secara sempit. Pelaksaan desentralisasi dalam pengelolaan sekolah memerlukan kesiapan berbagai perangkat pendukung di daerah. C. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah MBS merupakan pengertian dari istilah School-Based Management (SBM) sebagai suatu model pengelolaan sekolah secara desentralisasi di tingkat sekolah. MBS merupakan sistem pengelolaan sekolah yang menjadikan lembaga sekolah
sebagai
institusi
yang
memiliki
otonomi
luas
dengan
segala
tanggungjawabnya untuk mengembangkan dan melaksanakan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang disepakati. Sekolah memiliki kewenangan luas untuk menetapkan berbagai kebijakan teknis operasional sekolah dengan berbagai implikasinya sesuai dengan kebutuhan aktual siswa atau masyarakat. Dalam MBS, sekolah memiliki kewenangan luas untuk menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya sesuai dengan prioritas kebutuhan aktual sekolah. D. Manajemen Komponen-komponen Sekolah Setiap satuan pendidikan perlu memerhatikan komponen-komponen Manajemen Sekolah. Dalam penerapan MBS beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dna program pengajaran, tenaga kependidikan,
62
kemuridan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan orang tuan/wali murid (Mulyasam 2002:40). Pada konsep MBS, manajemen hubungan sekolah dengan orangtua wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah. Gambaran yang jelas dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orangtua wali murid, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan dari staf sekolah, dan laporan tahunan sekolah. Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas, lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi murid tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat (out come). E. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan
SDM,
proses
belajar-mengajar dan
sumber daya yang
ada
sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Djam’an Satori, MA indikator atau ciri-ciri sekolah yang menerapkan MBS yaitu: 1. partisipan masyarakat diwadahi melalui Komite Sekolah 2. transparasi pengelolaan sekolah (program dan anggaran) 3. program seekolah realistik-need assessment 4. pemahaman stakeholder mengenai visi dan misi sekolah 5. lingkungan fisik sekolah nyaman, terawat 6. iklim sekolah kondusif 7. berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu. F. Tahapan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
63
Sebagai paradigma pendidikan yang baru maka dalam implementasi MBS melalui beberapa tahapan. Menurut Fatah tahapan implementasi tsb dibagi menjadi tiga, yaitu: tahap sosialisasi, tahap piloting, dan tahap diseminasi. G. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Satuan pendidikan merupakan jantung masyarakat. Di sana anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk hidup berhakat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan harus dapat menjalin kerja sama secara sinergis dengan keluarga dan masyarakat. Kerja sama secara sinergis itu diperlukan untuk menciptakan prosesw pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (welleducated), warga negara yang produktif (productive citizens). Jika seluruh komponen masyrakat dapat bekerja sama untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran yang demikian, niscaya peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya, bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan tetapi juga berhasil dalam kehidupannya. Bab 11 Teknik Penulisan Evaluasi A. Pendahuluan Dalam dunia pendidikan untuk mengukur tingkat ketuntasaqn kompetensi siwa dalam menerima pembelajaran, adalah dengan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
Salah
satu
tugas
Direktorat
Pembinaan
SMK-Subdirektorat
Pembelajaran adalah melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksaan kurikulum. Kebijakan pemerintaha Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kepada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. B. Pengertian Evaluasi
64
Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Fokus evaluasi adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program. Evaluasi
secara
singkat
juga
dapat
didefenisikan
sebagai
proses
mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi, evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran harus memiliki kesalahan sekecil mungkin. Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan judgment terhadap hasil penilaian, maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus sekecil mungkin. C. Tujuan Evaluasi Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluastion yang mengandung kata dasar value ”nilai”. Kata value atau nilai dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal itu baik datau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum cukup, dan sebagainya. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu yang bersifat kualitatif, misalny baiktidak baik, kuat-lemah, memadai-tidak memadai, tinggi rendah, dan sebagainya. Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu, input, transformasi, dan output. Input adalah peserta sisik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran yaitu; guru, media, dan bahan belajar, metode pengajaran, saran penunjang dan sistem adminstrasi. Sedangkan output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. D. Teknik tes dan non tes Ada dua macam teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi, yaitu teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes meliputi tes lisan, ter tertulis dan tes perbuatan. Tes lisan dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan di kelas yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung atau di akhir 65
pembelajran. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Sedangkan tes perbuatan atau tes unjuk kerja adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Evaluasi dengan menggunakan teknik tes bertujuan untuk mengetahui: a. tingkat kemampuan awal siswa b. hasil belajar siswa c. perkembangan prestasi siswa d. keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. E. Objek Evaluasi Objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi. Yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatAN KARENA PENILAI MENGINGINkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek evaluasi pendidikan dilihat dari aspek inputny, maka objek dari evaluasi pendidikan itu sendiri meliputi tiga aspek, yaitu: aspek kognitif (kemampuan), aspek psikomotor (kepribadian), dan aspek afekt5if (sikap). Unsur-unsur objek evaluasi pendidikan yaitu input, transformasi, dan output. F. Ciri-ciri Tes yang Baik Sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memnuhi persyaratan tes, yaitu memiliki: validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. G. Portopolio Istilah portopolio berasal dari kata kerja ‘potare’ berarti membawa dan kata benda bahasa latin ‘foglio’, yang berarti lembaran atau ‘kertas kerja’. Portopolio tempt berisikan benda pekerjaan, lembaran, nilai, dan profesional. Dalam konteks penelitian ini portopolio adalah koleksi berharga dan berguna berisikan pekerjaan siswa yang menceritakan atau menerangkan sejarah prestasi atau pertumbuhan siswa. Portofolio umumnya suatu fakta bahwa siswa ‘mengumpulkan, menseleksi, dan merefleksi penilaiannya (Sharp, 2006:1). Portofolio berisikan beragam tugas; disebut juga artifak, antara lain: draft mentah, nilai, makalah, benda kerja, kritik dan ringkasan, lembaran catatan dan catatan diskusi. Beberapa cara baru seperti: note book, multi media, disket,
66
flashdisk, map lipat, dan file internet (sharp, 2006:1). Pada penelitian ini portofolio adalah hasil karya mahasiswa dalam bentuk lembar kerja.
BAB III PENILAIAN A. Kelebihan dari Kedua Buah Buku a. Kelebihan Buku Utama, “Profesi Kependidikan” karangan
Prof. Dr.
Sudarman Danim dan Dr. H. Khairil Dalam buku yang berjudul “Profesi Kependidikan” Prof. Dr. Sudarman Danim dan Dr. H. Khairil, karangan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Pilihan kata atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam buku ini juga sangat efektif. Dalam buku ini mengenai psikologi pendidikan ini dijelaskan secara singkat namun jelas. Setiap materi yang di jelaskan dalam buku ini disertai contoh yang memudahkan kita untuk memahaminya. Selain itu, buku ini memiliki pendahulan setiap bab nya sehingga kita dapat gambaran isi bab tersebut saat membaca pendahuluannya. Buku ini mempunyai keunggulan dari sampul luar bukunya. Seperti yang kita lihat sampul buku ini menggunakan warna yang cerah dan cukup menarik untuk dilihat sehingga pembaca merasa tertarik untuk membuka halaman berikutnya. b. Kelebihan Buku Pembanding, “Profesi Kependidikan” karangan Deliati, S.Ag. M.Ag.; Elfrianto Nasution, M.Pd. dan Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd. Dalam buku ini menggunakan ilustrasi seperti gambar atau bagan-bagan yang menjadi kelebihan buku ini, buku ini menggunakan contoh yang baik dan cocok untuk pemula seperti kita. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami materi yang disampaikan daripada penyajiannya disampikan melalui teks-teks atau kalimat-kalimat. Untuk sistematika penulisan, buku ini membagi isi buku kedalam beberapa bab yang isi materi tiap bab tersebut tidak terlalu banyak. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penulis buku ini banyak menyertakan tabel
67
ataupun grafik. Hal ini semakin mempermudah pembahasan ataupun data yang disampikan kepada pembaca. B. Kelemahan dari Ketiga Buah Buku a. Kelemahan Buku Utama, “Profesi Kependidikan” karangan Prof. Dr. Sudarman Danim dan Dr. H. Khairil Namun, di sisi kelemahan pada buku ini, penulis kurang menjelaskan materi yang bersangkutan, misalnya pada aturan mengenai profesi kependidikan. Materi yang sangat penting untuk pencapaian sistematika yang baik tersebut, tidak dibahas dalam buku Sudarman dan Khairil ini.
b. Kelemahan Buku Pembanding, “Profesi Kependidikan” karangan Deliati, S.Ag. M.Ag.; Elfrianto Nasution, M.Pd. dan Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd. Dalam buku ini pemaparan tentang belajar dalam psrofesi kependidikan. Buku ini hanya menjelaskan pengenalan bagi yang tidak tahu tentang profesi kependidikan dan beberapa penjelasan yang lainnya. Buku ini sudah memberi perencanaan-perencanaan setiap materi namun sulit untuk dimengerti.
68
BAB IV PENUTUP Kesimpulan Dalam “Profesi Kependidikan” karangan Prof. Dr. Sudarman Danim dan Dr. H. Khairil merupakan buku yang berisikan tentang profesi kependidikan. Buku tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu: 1) bahasa yang digunakan mudah dipahami, 2) pilihan kata atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam buku ini juga sangat efektif, 3) menampilkan grafik dan tabel-tabel, 4) sampul buku ini menggunakan warna yang cerah dan cukup menarik. Sedangkan kekurangan buku ini 1) materi kurang lengkap, 2) penomoran dalam buku kurang baik. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa buku tersebut tergolong buku dengan kualitas yang cukup baik bisa digunakan sebagai bahan ajar untuk pelajaran kependidikan. Buku ini bisa dijadikan salah satu referensi dalam pembelajaran profesi kependidikan. Saran Dengan berbagai uraian di atas, tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan baik dari segi isi materi, teknik penulisan dan sebagainya, untuk itu sangat diharapkan saran maupun kritikan yang membangun dalam perbaikan makalah selanjutnya. Baik dari dosen pembimbing maupun rekan-rekan mahasiswa.
69
DAFTAR PUSTAKA Danim, Sudarman dan Khairil. 2012. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta. Deliati, dkk. 2015. Profesi Kependidikan. Bandung: Citapustaka Media.
70
