Buku Pembaruan Hukum Pajak

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Muhammad Djafar Saidi Pembaruan hukum pajaklMuhammad Djafar Saidi -Ed. I-I.-Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. xii, 326 hIm., 21 cm Bibliografi: hIm. 321 ISBN 978-979-769-142-4 I. Pajak dan perpajakan-Aspek hukum

1. Judul

343.04 07-1-9

Hak cipta 2007, pada Penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit 2007.0950 RAJ Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. PEMBARUAN HUKUM PAJAK

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Desain cover oleh Stephen Rinaldy Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset PT RAJAGRAFINDO PERSADA Kantor Pusat: JI. Pelepah Hijau IV TN.I. No. 14-15, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 Tel/Fax : (021) 4520951 - 4529409 E-mail: [email protected] Http : / / www.rajagrafindopersada.com Perwakilan: . Bandun g-40243 JI.H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah Blok A-I, JI. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-6011 8. JI. Manyar j aya Blok. B 229 A. Komp. Wahana Wisma Permai, Telp. (031) 5949365. Palembang-30137, JI. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. Padang-25156, Perum. Palm Griya Indah11 No.A. 9, KorongGadangTaruko, Telp. (0751)498443.Medan-2021 5,JI.Amaliun No. 34/68, Tel p. (061) 7323082. Makasar-9022I, JI. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (041I) 861618. Banjarmasin-70114,JI. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 52060. Bali, JI. Trengguli No. 80 Penatih, Denpasar Telp. (0361 ) 8607995

Kupersembahkan buku ini kepada Istri yang tercinta Hj. Rohana Huseng, SoHo, MoHo , dan Putri-putraku tersayang Eka Merdekawati, S.H., 50S, Arief Kumiawan , SoH. , dan Sri Sukmawati.

vii

_

Kata Pengantar

A

tas rakhmat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, buku ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup lama, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang bersahaja. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami, dan dipraktikkan oleh pejabat pajak dan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya di kalangan mahasiswa, baik di tingkat strata satu , strata dua , dan strata tiga. Kiranya buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan semoga dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu, diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan hukum pajak yang akhir-akhir ini mengalami pembaruan yang sangat mendasar. Pembaruan tersebut bermula pada tahun 1983 dalam rangka menata kembali substansi "Hukum Pajak" yang berada dalam berbagai Undang-undang Pajak dengan meninggalkan warisan Pemerintah Hindia Belanda. Disadari bahwa buku ini tidak menampung secara keseluruhan substansi hukum pajak sehingga akan menyusul buku kedua yang berjudul Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Di samping itu, segala kritikan dan saran dalam rangka

viii

Pembaruan Hukum Pajak

ix

penyempurnaan buku ini diterima dengan ucapan terima kasih. Semoga Allah Swt. membalasnya dengan penuh berkah-Nya. Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada Penerbit PT RajaGrafindo Persada Iakarta yang bersedia menerbitkan buku ini.

Daftar Isi

Makassar, 05 Februari 2007 PenuIis,

Kata Pengantar

vii

Bab 1.

1 1 4 12 17 19

PENDAHULUAN A. Pengertian B. Sumber Hukum Pajak C. Kedudukan Hukum Pajak D. Tujuan Hukum Pajak E. Ruang Lingkup Hukum Pajak

BAB 2. PAJAK DAN RETRIBUSI A. Pengertian B. Penggolongan Pajak dan Retribusi C. Fungsi Pajak dan Retribusi

23 23 27 33

BAB 3.

35 35

OBJEK PAJAK Pengertian Objek Pajak Penghasilan . Objek Pajak Pertambahan Nilai Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah Objek Pajak Bumi dan Bangunan F. Objek Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan G. Objek Bea Meterai H. Objek Pajak Daerah

A. B. C. D. E.

36 42 51 54 57 60 64

x

BAB 4.

Pembaruan Hukurn Pajak

WAJIB PAJAK A. Pengertian B; Wajib Pajak Penghasilan C. Wajib Pajak Pertambahan Nilai D. Wajib Pajak Penjualan atas Barang Mewah E. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan F. Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan G. Wajib Bea Meterai H. Wajib Pajak Dae rah 1. Kewajiban Wajib Pajak J. Hak Wajib Pajak K. Penanggung Pajak

BABS.

PEJABAT PAJAK A. Pendahuluan B. Wewenang Pejabat Pajak C. Kewajiban Pejabat Pajak D. Larangan Pejabat Pajak

BAB6.

SURAT PEMBERITAHUAN A. Pendahuluan B. Fungsi Surat Pemberitahuan C. Surat Pemberitahuan Masa D. Surat Pemberitahuan Tahunan E. Surat Pemberitahuan Objek Pajak F. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

BAB 7.

PEMUNGUTAN PAJAK A. Dasar H ukurn B. . Yurisdiksi Pemungutan Pajak C. Sistern Pemungutan Pajak D. Pelirnpahan Wewenang Pemungutan Pajak E. Pembagian Hasil Pajak

Daftar Isi

67 67 69 71 74 75 77 79 80 81 85 88 91 91 94 110 116 121 121 127 129 131 134 . 135 137 137 140 143· 148 149

BAB 8.

UTANG PAJAK A. Pendahuluan B. Timbulnya Utang Pajak C. Berakhirnya Ut ang Pajak

BAB 9.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK A. Pendahuluan B. Surat Ketet apan Pajak Nihil C. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar D. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

xi

153 153 155 163

179 179 180 181 184

BAB 10. PENAGIHAN PAJAK A. Hak Mendahulu B. Dasar Penagihan Pajak C. Penagihan secara Biasa D. Penagihan Seketika dan Sekaligus E. Penagihan secara Paksa F. Perlawanan terhadap Surat Paksa

187 187 192 198 224 226 239

BAB 11. PEMBUKUAN A. Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan B. Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan C. Prinsip Pembukuan D. Penyimpanan Dokumen

247 247 248 250 253

BAB 12. PEMERIKSAAN A. Pengertian B. Tujuan Pemeriksaan C. Ruang Lingkup Pemeriksaan D. Kewajiban yang Diperiksa E. Penyegelan

255 255 256 258 259 261

xii


BAB 13. SANKSI ADMINISTRASI A. Pengertian B. Sanksi Administrasi Berupa Bunga C. Sanksi Administrasi Berupa Denda D. Sanksi Administrsai Berupa Kenaikan BAB 14. PAJAK GANDA A. Pengertian B. Pajak Ganda Nasional C. Pencegahan Pajak Ganda Nasional D. Pajak Ganda Internasional E. Pengenaan Pajak Ganda Internasional F. Pencegahan Pajak Ganda Internasional BAB 15. PENGAMPUNAN PAJAK A. Pendahuluan B. Syarat-syarat Pengampunan Pajak C. Tujuan Pengampunan Pajak

265 265 266

273 277

D'"

281 281 282

Pendahuluan

I,"

283 284 285 288 291 291

293 295

BAB 16. LEMBAGA KEBERATAN A. Pendahuluan B. Kedudukan Lembaga Keberatan C. Kompetensi Lembaga Keberatan D. Pemasukan Surat Keberatan E. Pihak-pihak yang Bersengketa F. Surat Keputusan Keberatan

311 316

DAFTAR PUSTAKA

321

BIODATA PENULIS

325

299 299 300 303

308

A. Pengertian Hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum memiliki istilah yang berbeda-beda karena penggunaan bahasa yang menyebabkannya, Dalam literatur berbahasa Inggris, hukum pajak disebut tax law. Kemudian, dalam bahasa Belanda disebut belasting reeht. Sementara itu, dalam literatur berbahasa Indonesia digunakan istilah selain hukum pajak juga hukum fiskal. Sebenarnya hukum pajak dengan hukum fiskal memiliki substansi yang berbeda. Hukum pajak hanya sekadar membicarakan tentang pajak sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan sebagian keuangan negara sebagai objek kajiannya. Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak . Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Mengingat, bahwa hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai sub~tansinya. Dalam arti, terhadap pejabat pajak maupun

2

3


BAB 1: Pendahuluan

wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib

Di samping pengertian hukum pajak tersebut di atas, Rochmat Soemitro (1979;24-25) mengemukakan bahwa hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan siapasiapa wajib pajak (subjek pajak) dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pernerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Santoso Brotodihardjo (1995; 1) bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak). Di samping itu, Bohari (2004;29) berpendapat bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan: 1) siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak) : 2) objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak); 3) kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah; 4) timbulnya dan hapusnya utang pajak; 5) car a penagihan pajak; dan 6) cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak. Selain itu juga, Erly Suandy (2000 ;13) mengatakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum

pajak). Pada Undang-Undang Nornorf Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), tidak ditemukan adanya pengertian hukum pajak, melainkan hanya kedudukannya sebagai "ketentuan umum" bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain. UU KUP merupakan "kaderwet" yang berfungsi sebagai payung terhadap undang-undang pajak yang sifatnya sektoral, Dalam arti bahwa UU KUP tidak memuat pengertian hukum pajak yang dapat merangkum peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam suatu sistem hukum pajak Indonesia. Keberadaan pengertian hukum pajak sangat memegang fungsi bagi mereka yang terkait dengan penegakan hukum pajak, baik terhadap penegakan di luar maupun di dal am lembaga peradilan pajak. Dalam arti bahwa pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggun akan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak. Penegakan hukum pajak di luar lembaga peradilan pajak hanya dilakukan oleh pejabat pajak dengan menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban berupa menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat keputusan yang terkait dengan penagihan pajak. Kernudian, penegakan hukum pajak di dalam lembaga peradilan dilakukan melalui lembaga peradilan pajak maupun lembaga yang ada dalam lingkungan peradilan umum. Penegakan hukum pajak

5


BAB 1: Pendahuluan

melalui lembaga peradilan pajak tertuju pada penyelesaian sengket a pajak dan dilakukan dalam Lembaga Keberat an, Pen gad ilan Pajak, dan Mahkamah Agung atau hanya Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Sem entara itu, penegakan hukum pajak melalu i lembaga yang ada dalam lingkungan per adilan umum tertuju pada penyelesaian tindak pidana pajak dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agun g.

kedudukan sebagai alat penguji terhadap sumber hukum tertulis, apakah terjadi pertentangan atau persesuaian de nga n Pancasila termaksud. Dengan demikian, Pancasila merupakan tolok ukur untuk menentukan kebe naran substansi hukum yang terkandung dalam setiap Und ang-undang Pajak yang hendak dibe rlakukan.

4

B. Sumber Hukum Pajak Dalam ilmu hukum telah dikenal sumber hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang meliputi: 1) peraturan perundangundangan; 2) kebiasaan; 3) traktat; 4) yurisprudensi; dan 5) doktrin. Walaupun hukum pajak merupakan bagian ilmu hukum, hukum pajak tidak mengenal sumber hukum yang tidak tertulis karena berdasarkan pengertian hukum pajak, kaidah hukum pajak hanya lahir karena tertulis dan tidak dilakukan secara kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan sebagai sumber hukum pad a umumnya tid ak dikenal dalam hukum pajak. I

Hukum pajak sebagai hukum positif merupakan bagian hukum nasional yan g berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi, sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak hanya bersumber pada sumber hukum tertulis yang berkaitan di bidang perpajakan karen a keberadaan hukum pajak hany a didukung oleh peraturan p erundang-undanga n p erpajakan sebagai produk legislatif dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan yudikatif dalam rangka pene gakannya. Hukum pajak tidak memiliki sumber hukum yang tidak tertulis karen a kebiasaan tidak dikenal dalam perpajakan. Di samping itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan perundang-undangan di bidang pe rpaj akan sehingga meme gang peranan pentin g dalam pengembangan sumber hukum tertulis. Pancas ila memiliki

Sumber hukum pajak yang sifatnya tertulis terdiri dari: 1) UUD 1945; 2) perjanji nan perpajakan; 3) yurisprundensi perpajakan; dan 4) doktrin perpajakan. Untuk lebih jelas nya mengenai sum ber hukum pajak yang sifatnya ter tulis tersebut, dapat diu raikan sat u per satu se bagaimana berikut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang ber bunyi "segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang." Ketentuan ini mengandu ng asas legalitas yang m el etakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undangundang. Sebena rnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat me lalui wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakya t dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam pidato William Piu dan Karl of Chathan di lnggris yang menga takan "No taxa tion without representation" (t idak ada paj ak tan pa persetuju an parlemen ) . Pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 telah dit et apkan dalam berbagai Und ang-und ang Pajak, baik yang hanya sekadar memuat ketentuan form al, kete ntuan materil, maupun gabungan antara ketentuan formal dan ketentuan materi!. Adapu n Und an gundan g Pajak yang dim aksud di antaranya: a.

Und an g-Undang Nom or 6 Tahun 1983 ten tang Ket entuan

6


BAB 1: Pendahuluan

7

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);

j.

b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) ;

Setelah UUD 1945 diamandemen, ternyata ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi "pajak

c.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN);

d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (UU PBB);

e.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994 (UU BM);

f.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (UU BPHTB);

g.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU KPB);

h.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU CK) .

i.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (UU PDRD);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPDSP) ;

dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur de~gan undang-undang." Pasal 23A UUD 1945 tetap mel anjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 . Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang. Hal irii merupakan suatu perkembangan positif agar tidak sewenang-wenang membebankan pungutan yang bersifat rnemaksa kepada warga negara tanpa diatur dengan undang-undang sebagai perwujudan dari negara hukum. Semua Undang-undang Pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuaninduknya telah mengalami pergantian dari Pasal23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal23A UUD 1945 . Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 hasil amandemenyangmenyatakanbahwa se gala peraturan perundang-undangan yang adamasih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurutUndang-Undang Dasar ini . Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dariamandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-undang Pajak sebagai sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945). Di. samping itu, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK) sebagai penjabaran Pasal23A UUD 1945 yang mencabut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak .

8


SAS 1: Pendahuluan

Walaupun Undan g-undang Pajak masih diberlakukan, tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk dis esuaikan den gan substansi yang terkandung dalam Pasal 23A UUD 1945 . Peninj au an kemb ali Undang-undang Pajak searah dengan tujuan reformasi agar hukum tidak hanya memihak kepada pejabat pajak, tet api ju ga terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak . Dalam arti bahwa Und an g-undan g Pajak harus menempatkan pejabat pajak, den gan wajib pajak pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan atau kewajiban dan hak masing-masing.

pajak ganda internasional. Dalam arti bahwa pengenaan pajak ganda dapat dihindari den gan men ggun ak an upaya hukum berupa perjanjian perpajakan yang dilaku kan oleh dua negara atau lebih . Di samping itu, untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak internasional (international tax avoidance and tax evasion). Terkait dengan perjanjian perpajakan, menurut laja Zakaria (2005;25), dilihat dari sudut kep entingan negara maju maupun kepentingan negara yang sedan g berkemb ang, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi perjanjian perpajakan adalah:

2. Perjanjian Perpajakan Perjanjian dapat pula disebut sebagai traktat yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, maupun antara dua negara atau lebih, yakni sebagai sumber hukum pada umumnya. Khususnya dalam hukum pajak, perjanjian perpajakan merupakan sumber hukum pajak yang te rtul is sebagai hasil perjanjian dua negara atau lebih. . Perjanjian perpajakan bertujuan untuk mencegah terjadinya pajak ganda internasional (international double taxation) yang menimbulkan beban tinggi terhadap wajib pajak. Sekalipun perjanjian perpajakan merupakan sumber hukum pajak yan g si fatnya tertulis untuk mencegah terjadinya pajak ganda internasional, kadangkala pajak ganda internasional tidak dapat terhindarkan dalam penegakan hukum pajak. Mengingat, bahwa tiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda dengan negara lain yang menyebabkan mudah terjadi pengenaan pajak ganda internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara yang berkepentingan mengadakan perjanjian penghindaran pajak internasional agar wajib pajak dari tia p negara yang bersangkutan tidak dikenakan pajak ganda. Pada hakikatnya, perjanjian perpajakan merupakan perjanjian dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencegah pengenaan

9

a.

untuk penghindaran pajak ganda (avoidan ce of double taxation) dan pencegahan penyelundupan pajak (preventifoffiscal evasion);

b.

khusus dilihat dari sudut kepentingan negara yan g sedang berkembang, untuk mendorong arus penanaman modal, teknologi, keahlian, dan perdagangan ke negaranya;

c.

khusus dilihat dari kepentingan wajib pajak, adanya suatu kepastian (certainty) untuk beberapa hal penting;

d.

dapat mempermudah dan memperlancar transaksi ekonomi an tarn egara sehingga diharapkan dapat memajukan perdag angan internasional;

l',

I.

ada nya pemecahan mengenai alokasi pen ghasilan dengan me m berikan suatu metode pemajakan yang disederhanakan; ada nya pembagian penerimaan negara di antara negara-negara yang paling berkaitan dal am pemajakan suatu penghasilan

(sharing of taxation) ; g.

ada nya pencapaian suatu tingkat pem ajakan yang pantas:

i1 .

mcmpertinggi kerja sama antarne gara di bidang teknik, ckonomi. dan kultural; mcn ambah pengalaman teknis dan memperluas pengetahuan, khus usnya dalam hukum pajak internasional bagi pejabat-

10


pejabat yang berwenang dari kedua negara yang bersangkutan (pengembangan sumber daya manusia). Dalam praktik selama ini Indonesia telah melakukan perjanjian perpajakan dengan negara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak yang berada di negara luar Indonesia. Wujud perjanjian perpajakan yang dilakukan Indonesia adalah dalam bentuk "Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda (P3B)", baik perjanjian itu bersifat bilateral maupun bersifat multilateral. Perjanjian perpajakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain adalah mengenai tarif atas bunga, dividen, dan royalti yang dibayarkan kepada wajib pajak yang terlibat dalam perjanjian termaksud. Negara yang terlibat dalam perjanjian pencegahanpajak berganda dengan Indonesia, antara lain Polandia, Belgia, Belanda, Inggris, jerman, Kanada, Filipina, Thailand, dan ]epang. Contoh kasus yang dikemukakan oleh]aja Zakaria (2005;53) berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU PPh, tarif pemotongan pajak penghasilan at as bunga yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri adalah sebesar 20% dari bunga bruto. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda antara Indonesia dengan Polandia, besarnya tarif pemotongan adalah 10% dari jumlah kotor bunga. Berdasarkan asas hukum lex specialis derogate legi generalis, yang diberlakukan adalah tarif bunga yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda tersebut.

3. Yurisprudensi Perpajakan Tak dapat disangkali bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum pada umumnya dan juga dikenal dalam hukum pajak dengan sebutan yurisprudensi perpajakan. Dalam arti, yurisprudensi perpajakan merupakan sumber hukum pajak yang tertulis. Yurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan

SAS 1: Pendahuluan

11

mengenai perkara pajak yang meliputi sengketa pajak dan tindak pidana pajak yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap . Putusan pengadilan yang terkait dengan sengketa pajak adalah Putusan Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang bersengketa, sedangkan putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana pajak adalah Putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, yurisprudensi perpajakan kedua jenis pengadilan boleh diharapkan menunjang perkembangan hukum pajak di masa me~datang. Sumber hukum pajak dalam konteks yurisprudensi perpajakan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208.K/TUN/1998, tanggal 22 November 1998 . Kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah "Gugatan atau bantahan wajib pajak terhadap pelaksanaan surat paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing harus diajukan kepada Badan Peradilan Pajak." Dan selama "Badan" ini masih belum terbentuk, gugatan/bantahan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ex Pasal23 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Doktrin Perpajakan Doktrin atau pendapat ahli hukum merupakan pula sumber hukum pada umumnya. Agar doktrin ini dapat menjadi sumber hukum pajak, substansinya harus berada dalam konteks di bidang perpajakan yang dikemukakan ahli hukum pajak. Tidak semua ahli hukum merupakan ahli hukum di bidang perpajakan. Mengingat substansi hukum yang terkandung dalam hukum

12

13


SAS 1: Pendahuluan

pajak sangat memiliki perbedaan yang prinsipil dengan hukum lainnya karena hukum pajak memiliki ciri khas yang tersendiri . Doktrin perpajakan hanya dapat lahir kar ena pendapat ahli hukum pajak dan bukan ahli hukum pada umumnya.

misalnya di Inggris, tradisi tersebut tidak diikuti tetapi yan g d igunakan adalah the common law. Dengan adanya sist em yan g berlaku di Inggris ini , baik perorangan maupun badan negaral pemerintah tunduk pada satu macam sistem hukum saja. Oleh karena itu, di Inggris tidak ada pengadilan yang secara khusus berwenang mengadili perkara yang berhubungan dengan negara. Demikian pula perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara tunduk pada hukum yang sama yang mengatur perjanjian antara sesama warga negara.

Meskipun pendapat ahli hukum pajak merupakan sumber hukum pajak, hal ini untuk masa kini belum dapat diharapkan untuk menunjang pengembangan hukum pajak. Kelangkaan ahli hukum pajak merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan hukum pajak. Sekalipun terdapat kelangkaan ahli hukum pajak yang dapat memberi corak tersendiri dalam perkembangan hukum pajak, tidak berarti hukum pajak mengalami kesulitan dalam perkembangannya karena doktrin perpajakan hanya merupakan salah satu sumber hukum pajak dan masih ada sumber hukum pajak lainnya, seperti Undang-undang Pajak, traktat perpajakan, dan yurisrudensi perpajakan.

C. Kedudukan Hukum Pajak Sebagaimana dikatakan oleh Sri Pudyatmoko (2002;35) bahwa sistem hukum yang berkembang di Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari sistem hukum Romawi, di masa eksistensinya pada warisan yang ditinggalkan oleh Pemerintah Belanda. Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. Sistem ini sering disebut sebagai civil law system atau sistem Eropa Kontinental. Hukum privat mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara dalam kedudukan yang sederajat, seperti masalah perkawinan, kewarisan, keluarga, dan perjanjian. Sementara itu, hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. la berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Di luar sistem ini,

Pembagian hukum sesuai civil law system ke dalam hukum privat dan hukum publik memberikan pemahaman mengenai pemisahan yang tegas hukum yang masuk ke dalam bagian hukum privat dan ke dalam hukum publik. Hukum yang masuk ke dalam bagian hukum privat, misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum perkawinan, dan sebagainya. Kemudian, hukum yang masuk ke dalam hukum publik, misalnya hukum rata ne gara, hukum administrasi (hukum rata usaha negara), hukum pidana, dan hukum internasional. Berdasarkan pembagian hukum tersebut, ternyata hukum pajak tidak menampakkan diri sebagai hukum yang berdiri sendiri karena berada dalam kandungan hukum administrasi. Sekalipun hukum pajak tidak menampakkan diri sebagai hukum yang berdiri sendiri, tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum administrasi dalam konteks hukum publik. Sebagaimana dikatakan oleh Munawir (1985; 12) bahwa dilihat dari lingkungannya, hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik, tegasnya anak bagian dari hukum tata usaha negara. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Bohari (2004;29), yaitu bahwa hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (hukum tata usaha negara). Demikian pula pendapat Wirawan B, Ilyas (2001;9) yang menyatakan bahwa dalam literatur ternyata hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi, yang

14


BAB 1: Pendahuluan

merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tu gas administrasi .

pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Lain halnya Chidir Ali (1993;28) yang mengatakan sebaliknya "hukum pajak" merupakan lapangan hukum yang masih sangat impopuler, namun hukum pajak yang belum lama oleh beberapa sarjana, antara lain Prof. Adriani menganggap menj adi suatu cabang ilmu pengetahuan berdiri sendiri, akhir-akhir ini maju pesat, sebagai objek studi ilmu hukum, dengan nama hukum pajak. Hal ini dipertegas oleh Bohari (2004;29) yang mengatakan bahwa ada aliran yang menghendaki supaya hukum pajak menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi dengan alasan-alasan bahwa hukum pajak: 1) mempunyai tugas yang bersifat lain daripada pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian; dan 2) mempunyai istilah-istilah tersendiri untuk lapangan tersendiri. Berbeda halnya pendapat Santoso Brotodihardjo (1995; 1) yang menyatakan bahwa hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum administrasi negara, unsur-unsur tadi tidak begitu tampak seperti dalam hukum pajak ini, juga peradilan administrasinya diatur dengan sangat rapinya. Iustru inilah, ditambah dengan luas lapangannya karena erat hubungannya dengan kehidupan ekonomi, dalam abad ini banyak sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan para cerdik pandai lainnya yang mencurahkan perhatiannya yang cukup terhadap hukum pajak ini, yang kini dalam beberapa negara telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Juga Rochmat Soemitro (dalam Munawir, 1985;13) mengatakan bahwa dari skema tersebut jelas bahwa hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Jika hukum publik itu mengatur hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan rakyatnya, hukum

15

Ternyata pendapat Rochmat Soemitro ter sebut di atas terlebih dahulu didukung oleh skema mengenai pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Di dalam pemb agian hukum itu tampak bahwa hukum pajak berdampingan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional ke dalam hukum publik. Dalam arti bahwa dalam pembagian hukum ke dalam hukum publik, ternyata hukum pajak bukan merupakan bagian hukum administrasi, melainkan berdiri sendiri bersama dengan hukum administrasi. Demikian pula pendapat Erly Suandy (2000; 12-13) yang menyatakan bahwa ternyata dari skema yang dibuatnya menempatkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik bersama-sama dengan hukum tat a negara, hukum administrasi, hukum internasional, dan hukum pidana. Walaupun ternyata hukum pajak berdiri sendiri berdampingan dengan hukum adrninistrasi, tidak ada alasan-alasan yang mendukungnya. Seyogianya, pemisahan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan secara keilmuan mengapa hukum pajak ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan hukum administrasi mengingat alasan-alasan sangat diperlukan dan merupakan renungan bagi pihak-pihak yang tidak setuju kedudukan hukum pajak sama dengan hukum administrasi. Secara kenyataan dan tak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan negara akan pajak, Undang-undang Pajak mengalami perubahan (tax reform). Sebagai konsekuensi pembaruan Undang-undang Pajak ternyata tidak disadari bahwa hukum pajak telah memisahkan diri dari hukum administrasi. Secara tegas dikatakan bahwa hukum pajak bukan lagi bagian hukum adrninistrasi, melainkan kedudukannya sama dalam kajian

16


ilmu hukum. Dasar pemisahan hukum pajak dari hukum adrninistrasi dapat ditinjau dari lima faktor berikut.

1.

Sumber hukum pajak berbeda dengan sumber hukum administrasi.

2.

Objek kajian hukum pajak adalah pajak, sedangkan objek kajian hukum administrasi adalah ketetapan yang bersegi satu yang ditetapkan oleh pejabat rata usaha negara (administrasi negara) .

3.

Subjek hukum pajak adalah wajib pajak, sedangkan subjek hukum administrasi adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan sengketa.

4.

Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, sedangkan penyelesaian sengketa adrninistrasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

5.

Hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak adalah hukum acara peradilan pajak, sedangkan hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha adalah hukum acara peradilan tata usaha negara.

Sebagai disiplin ilmu hukum yang telah memisahkan diri dengan hukum administrasi, ternyata hukum pajak mengandung aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik. Dalam arti, substansi hukum pajak menimbulkan pembidangan dalam hukum pajak ketatanegaraan, hukum pajak administrasi, hukum pajak kepidanaan (tindak pidana pajak), hukum pajak formal (hukum penyelesaian sengketa pajak), dan hukum pajak internasional. Hukum pajak kepidanaan, hukum pajak formal, dan hukum pajak internasional yang sudah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu hukum tersendiri yang telah ·

BAB 1: Pendahuluan

17

diajarkan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Substansi yang terkandung dalam hukum pajak menampakkan atau m emperlihatkan ciri khas sebagai bagian ilmu hukum yang me ru pakan hukum fungs ional lfunctionale rechtsvakken) dengan fungsi m engatur pendapatan dan perekonomian negara/daerah . Un t u k mencapai fungsi tersebut, hukum paj ak mempunyai ins tru men berupa sanksi administrasi dan sanksi kepidanaan ya~g dapat diterapkan dalam penegakannya. Instrumen tersebut dapat digunakan secara selektifdan kalau perlu, secara simultan terhadap wajib pajak dan pejabat pajak yang tidak menaatinya.

D. Tujuan Hukum Pajak Sebagaimana diketahu i bahwa hukum be rtujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang m engand un g pula tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum pajak tidak hanya sekadar tert ulis atau sebagai kaidah hukum tertulis dalam Undang-undang Pajak, tetapi harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak betul-betul merupakan hukum fungsional yang mengabdi kepada negara sebagai negara hukum dengan penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum bagi wajib pajak. Hukum pajak tidak selalu dapat mewujudkan tujuannya berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara sekaligus dalam suatu penyelesaian sengketa pajak. Kenyataannya bahwa keadilan dengan kemanfaatan, keadilan dengan kepastian hukum, kernanfaatan dengan kepastian hukum kadangkala terjadi pertentangan sehingga tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum dalam keputusan penyelesaian sengketa pajak.

18


Pihak-pihak yang merasa dirugikan akan menggunakan upaya hukum untuk me lawan keputusan tersebut agar keinginannya dapat dikabulkan. Sekalipun tujuan hukum pajak tidak dapat terlaksana secara keseluruhan, diupayakan agar keadilan dan kernanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, atau kemanfaatan dan kepastian hukum tercermin dalam keputusan termaksud. Tujuan hukum pajak berupa keadilan dapat tercermin dalam pengenaan pajak atau tidak kepada waji b pajak, karena dianggap memiliki objek pajak, tetapi tidak tergolong sebagai objek kena pajak, berarti wajib pajak yang bersangkutan tidak kena pajak. Apalagi kalau wajib pajak sama sekaIi tidak memiIiki objek pajak karena secara hukum dinyatakan paiIit. Maka tidak adil kalau wajib pajak tersebut dikenakan pajak. Bagi kemanfaatan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dari penggunaan pajak untuk mernbiayai pemerintahan dan pembangunan dalam upaya rnengurangi batas pemisah antara orang kaya dengan orang miskin . Pajak yang dipungut dari wajib pajak tentunya dikembaIikan ke dalam masyarakat agar dapat dinikmati oleh wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak. Kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak dapat diterapkan dalam hal penagihan pajak maupun dalam penyelesaian sengketa pajak. Berhubungan karena penagihan pajak tidak boleh dilakukan oleh siapa pun kecuaIi yang te lah ditentukan, termasuk pu la bentuk dan jangka waktu yang harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan pajak yang sah. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak yang .berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Di samping itu, terdapat persyaratan yang haru s dipenuhi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, dan gugatan. SebaIiknya, pihak yang menyelesaikan sengketa pajak harus pula menaati persyaratan penyelesaian sengketa pajak yang telah ditentukan agar putusannya boleh diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. .

SAS 1: Pendahuluan

19

E. Ruang Lingkup Hukum Pajak Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum memiliki ruang lingkup berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Ditinjau dari rnaterinya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materil dan hukum pajak formal. Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang ditetapkan ole h suatu negara dan berIaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat hukum pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalarn wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan. Sementara itu, hukum pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkanoleh dua negara atau lebih dan berIaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang diadakan untuk itu. Hukum pajak internasional dapat dibedakan atas hukum pajak internasional dalam ani sempit dan hukum pajak internasional dalam ani luas. Dalam kaitan ini, menurut Erly Suandy (2000;151-152), hukum pajak internasional dalam ani sempit merupakan keseluruhan kaidah pajak yang berdasarkan hukum antarnegara seperti traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan lain sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh negara-negara, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara-negara yang saIing mempunyai kepentingan. Hukum pajak internasional dalam ani sempit ini semata-rnata berdasarkan sumber-sumber asing. Hukum pajak internasional dalam ani luas ialah keseluruhan kaidah, baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterirna, baik oleh negara-negara maupun kaidah-kaidah nasional yang mempunyai sebagai objeknya pengenaan pajak dalam mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, yang mungkin dapat menimbulkan bentrokan hukum antar dua negara atau lebih.

20

21


BAB 1: Pendahuluan

Mengenai ruang lingkup hukum pajak yang meliputi hukum pajak materil dan hukum pajak formal dapat dikaji berdasarkan Undang-undang Pajak sebagai bagian dari hukum positif. Hukum pajak materil adalah kumpulan kaidah hukum yang merigatur ten tang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwaperistiwa hukum yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Hukum pajak materil tidak dapat berdiri sendiri lepas dari hukum pajak forma!. Hukum pajak materil tidak memiliki kepastian hukum tatkala tidak dapat dilaksanakan dan untuk melaksanakannya diperlukan keberadaan hukum pajak forma!. Kaidah hukum pajak materil dapat ditemukan atau dijumpai dalam berbagai Undang-undang Pajak, rnisalnya, secara keseluruhan kaidah hukum materil terdapat dalam UU PPh, dan UU PPN serta sebagian hanya dalam UU PBB, UU BPHTB, UU KPB, UU CK, UU BM, dan UU PDRD karena juga berisikan kaidah hukum forma!. Dalam arti, ada percampuran antara kaidah hukum materil dengan kaidah hukum formal dalam Undang-undang Pajak tersebut.

Kaidah hukum pajak formal dapat d iternukan secara keseluruhan dalam UU KUP dan sebagian hanya terdapat dalam UU PBB, UU BPHTB, UU KPB, UU CK. UU BM, serta UJ PDRD. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Pajak tersebut berisikan pula ketentuan hukum pajak materi!. Seyogianya kaidah hukum pajak formal hanya diatur dalam satu undang-undang yang berisikan tentang pendaftaran, surat pemberitahuan, tata cara dan ternpat pembayaran pajak, penagihan pajak secara biasa, penagihan secara seketika dan sekaligus, penagihan secara paksa, kuasa hukurn, pengajuan keberatan dan penyelesaiannya, pengajuan banding danI penyelesaiannya, pengajuan gugatan dan penyelesaiannya, serta pengajuan peninjauan kembali dan penyelesaiannya. Begitu pula halnya terhadap kaidah hukum pajak materil dapat dituangkan dalam satu undang-undang yang berisikan tentang objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, masa pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak. Tujuannya adalah untuk memudahkan penerapannya bagi wajib pajak, advokat, pengacara, pejabat pajak, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, baik hakim pengadilan pajak maupun hakim dalam lingkungan peradilan umum.

Hukum pajak formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur ten tang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak materi!. Sebenarnya hukum pajak formal berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak materil ditegakkan. Hukum pajak formal pada hakikatnya bersifat mengabdi pada hukum pajak rnateril, artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak materil secara efektif. Maka keberadaan hukum pajak formal memegang peranan penting. Hukum pajak formal dan hukum pajak materil memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka penegakan hukum pajak. Sekalipun memiliki keterkaitan dalam penegakan hukum pajak, keduanya tetap harus dibedakan karena kaidah hukum yang dikandungnya berbeda pula.

Pemisahan secara tegas hukum pajak materil dengan hukum pajak formal ke dalam masing-rnasing Undang-undang Pajak sangat diperlukan saat kini mengingat bahwa pemisahan tersebut sebagai konsekuensi untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap setiap Undang-undang Pajak yang hanya berlaku dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Sebenarnya pemisahan itu untuk memberi penegasan bahwa hukum pajak materil perlu dibuat atau disusun secara khusus dalam satu Undang-undang Pajak, begitu pula halnya terhadap hukum pajak forma!.

23

Pajak dan Retribusi

A. Pengertian Kalau menelusuri literatur yang berkenaan dengan hukum pajak, dapat dijumpai atau ditemukan berbagai definisi tentang pajak. Pengertian pajak lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomis daripada aspek hukumnya, walaupun yang merumuskan adalah berpendidikan ilmu hukum, terlebih lagi kalau yang bersangkutan tidak berpendidikan ilmu hukum. Dengan demikian, pengertian pajak beraneka ragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya. Berkaitan dengan definisi pajak, Feldmann (1945;52) mengatakan bahwa belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar

vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegenprestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke ultgaven (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum) . Kemudian menurut Adriani (1948;22) belasting, de beffing, wear door de overheld

zich door middle van juridische dwangmiddelen verchaft, om de publieke butgaven te bestriden, zulkezonder enige prestatie daartegenovertestellen

24

SAS 2: Pajak dan Retribusi


(pajak ialah pungutan 01 eh pemerintah dengan paksaan yuridis, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaranpengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal . khusus terhadapnya) . Juga Anderson (1951 ;21) meng emukakan bahwa Tax is a compulsory contribution, levied by the state (in the broad

3.

Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak .

4.

Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk. Artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara, sep erti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengajaran dan sebagainya tidak ditunjuk secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditunjukkan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibandingkan dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana kesehatan.

5.

Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan seterusnya.

sense) upon person's property income and privilegesfor purposes ofdefraying the expences of goverment (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah). ~ Selain itu, Soeparman Soemahamidjaja (1964 ;3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Demikian pula halnya oleh Rochmat Soemitro (1977;22) yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.

Bohari (2004; 25-26) mengatakan bahwa melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka "unsur-unsur" yang terdapat dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut. 1.

Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.

2.

Perpindahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib, dalam ani bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, dengan sendirinya dapat dipaksakan. Artinya, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

25

Kernudian, lima belas tahun setelah itu, Rochmat Soemitro (1992;12-13) memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan neg ara. Sementara itu , pengertian pajak dari aspek hukum adalah

26

27


SAS 2: Pajak dan Retribusi

perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan sesearang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan aleh undang-undang (tatsbentand) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendarong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

pernerint ah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekanamis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi air minum. Pendapat Munawir tersebut di atas perlu dilakukan perbaikan, yaitu bahwa paksaan dalam retribusi tidak hanya bersifat ekanamis, me lain kan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan. .'

Pajak adalah pungutan aleh pejabat pajak kepada wajib pajak tanpa tegenprestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Sebenarnya pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana tersirat dalam Pasal 23A UUD 1945 . Pajak dipungut aleh pajak pejabat sebagai pih ak yang mewakili negara tanpa tegenprestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki aleh pajak adalah memaksa yang terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan. Selain pajak dikenal pula retribusi yang merupakan saudara kembar dari pajak yang tidak memberikan tegenprestasi secara langsung kepada wajib retribusi. Di dalam Pasal 23A UUD 1945 secara tegas diatur mengenai pajak, tetapi berbeda dengan retribusi yang tidak diatur secara tegas. Sekalipun demikian, retribusi sangat dibutuhkan aleh negara dalam kerangka memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Retribusi dalam Pasal 23A UUD 1945 merupakan bagian dari "pungutan yang bersifat mernaksa" yang dibutuhkan aleh negara karena itu diatur dengan undang-undang. Pengertian retribusi dalam literatur sangat kurang, bahkan baleh dikatakan tidak ada literatur secara khusus yang membahasnya . Retribusi menurut Munawir (1985;3) ialah iuran kepada

Pengertian retribusi tersebut di atas ternyata ditinjau dari aspek eka na m is bukan dari aspek hukum, padahal yang dibutuhkan ada lah pengertian retribusi yang ditinjau dari aspek hukum . Sebenarn ya harus ada perbedaan mencalak yang dapat membedakan pengertian retribusi dari aspek ekanamis dengan aspek hukum sehingga kelihatan perbedaannya secara prinsipil. Retribusi adalah pungu t an aleh Pejabat Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat memaksa dengan tegenprestasi secara lan gsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk mem aksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.

B. Penggolongan Pajak clan Retribusi Secara hukum, pajak dan retribusi dapat dilakukan penggalangan berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Mengingat pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, penggalangannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya. Sebagaimana dikatakan aleh Munawir (1985;16), cara penggalangan dapat didasarkan atas sifat-sifat maupun ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak dan retribusi.

28

BAB 2: Pajak dan Retribusi

Pemba ruan Hukum Pajak

Apabila kriteria-kriteria tersebut di atas dijadikan patokan untuk mengetahui penggolongan pajak, berdasarkan penggolongannya ternyata pajak terdiri dari: 1.

pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit;

2.

pajak negara dan pajak daerah;

3.

pajak objektif dan pajak subjektif; dan

4.

pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Penggolongan pajak tersebut tidak mutlak sifatnya karena boleh saja mengalami perubahan tergantung pada kriteria-kriteria yang digunakan. Perubahan itu boleh berkurang atau boleh pula bertambah sesuai kondisi dan kebutuhan di masa mendatang. Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pernerintah pusat, terrnasuk bea materai, bea dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sernentara itu, pajak dalarn arti sernpit adalah pajak yang dipungut oleh pernerintah pusat (tanpa bea rnaterai, bea rnasuk dan cukai) dan pajak yang dipungut oleh pernerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang diadakan oleh negara serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi rnengelola pajak-pajak negara. Yang rnenjadi ukuran pernbedaan antara pajak negara dengan pajak daerah adalah dari aspek penagihannya bukan pada aspek pernungutannya karena ada pajak negara, tetapi pernungutannya diIakukan oleh aparat kelurahan atau desa, misalnya pajak bumi dan bangunan. ]urnlah objek pajak negara relatif tidak terbatas, tetapi negara harus teliti dalarn rnenentukan objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Pajak yang tergolong sebagai pajak negara adalah:

I.

29

pajak penghasilan; pajak pertambahan nilai barang dan jasa;

3.

pajak penjualan atas barang rnewah;

4.

pajak bumi dan bangunan;

5.

bea rnaterai;

6.

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

7.

bea masuk; dan

8.

cukai;

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi rnengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jurnlahnya karena objek yang telah rnenjadi objek pajak negara tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang bel urn digunakan oleh negara, agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat mernberatkan wajib pajak. Dengan dernikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak negara. Kemudian, pajak daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PDRD rneliputi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalarn bentuk peraturan daerah terdiri dari: 1.

pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;

2.

bea baIik nama kendaraan berrnotor dan kendaraan di atas air;

3.

pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan

4.

pajak pengambilan dan pernanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

30

31


BAB 2: Pajak danRetribusi

Seme n t ara i t u, pajak daerah kabu p a t en /kot a s eb a ga i kewenangan kabupateri/kota untuk d itetapkan dal am bent uk peraturan daerah terdiri dari:

pihak yang me nggunakan objek ret ribusi yang telah ditentukan . Objek retribusi sebagaimana dim aksud dala m Pasal 18 ayat (1) UU PORD terdiri dari :

1.

pajak ho tel;

I.

2.

pajak restoran;

3.

pajak hiburan ;

3.

4.

pajak reklame;

5.

pajak penerangan jalan;

Berdasarkan objek retribusi tersebut, retribusi dibagi atas tiga golongan, sebagai berikut.

6.

pajak pengambilan bahan galian golongan C; dan

I.

7.

pajak parkir.

Pajak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan secara berkala (periodik) berdasarkan perbuatan h ukum yang dilakukan oleh pejabat pajak men erbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Peng enaan pajak langsung terkait dengan adanya tatbestand oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu (satu tahun takwim) , sepe rti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak t idak langsung adalah pajak yang penagih an nya dilakukan secara tidak berkala (insidentil) dan pada umumnya tidak berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dikatakan demikian karena ada pula pajak tidak langs ung yang ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Sebagai contoh, Pajak Pertam bahan Nilai Barang dan [ asa dan Pajak Penjua lan atas Barang Mewa h. Penggo longan ret ribusi berbeda dengan pen ggolongan pajak karena pa da re tribusi terdapat imb alan langsung kepada pih ak-

jasa umum; jasa usaha; dan peri zinan tertentu.

Retribusi jasa um um, dengan kriteria sebagai berikut. a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Misalnya, pelayanan kes ehatan dan pel ayanan persampahan. b. j asa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dal am rangka pelaksanaan d esentralisasi . Misalnya, penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah da erah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. c. [asa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. d. jasa tersebut layak un tuk dikenakan retribusi. e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. f. Retribusi dapat dipu ngu t secara selektif dan efisien, serta m eru pakan salah sa tu su m ber pe ndapatan daerah yang potensial.

32

g. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang baik. 2.

Retribusi jasa usaha, dengan kriteria sebagai berikut. a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan jasa atau perizinan tertentu. b. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dirniliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan seeara penuh oleh pemerintah daerah.

3.

BAB 2: Pajak dan Retribusi


Retribusi perizinan tertentu, dengan kriteria sebagai berikut. a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka as as desentralisasi. b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut telah ditetapkan. Penggolongan retribusi tersebut di atas tidak bersifat final karena daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang diatur dalam peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan . Sekalipun masih berwenang memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan. Pelanggaran kriteria yang telah ditentukan mengakibatkan peraturan daerah yang mengatur retribusi batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

33

C. Fungsi Pajak clan Retribusi Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam kajian hukum pajak u-rnyata pajak memiliki fungsi yang berbeda dengan retribusi. Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran (fungsi budgeter) dan fungs i mengatur (fungsi regulerend) , sedangkan fungsi retribusi hanya memiliki fungsi anggaran (fungsi budgeter). Dalam arti, rct ribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi regulerend) sc bagaim an a yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bah~a rctr ibu si tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pcmerintah pusat maupun pemerintah daerah) . Retribusi hanya scm ata-rnat a untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai pcnggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Dengan dernikian, pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak mernanfaatkan sarana pelayanan yang telah disediakan. Misalnya, tcrhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat me laku kan kegiatan ekonomi, pemerintah dilarang memungut ret ribusi pasar. Kedua fungsi pajak tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaan nya, bergantung pada kemauan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pernerintah untuk me nekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Maka, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan eara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. [ika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan eara menjaring sebanyakbanyaknya wajib pajak. Dalam praktik bernegara, ternyata kedua fungsi pajak tersebut diterapkan seeara bersamaan untuk rnewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

34

35


Berbeda dengan fungsi retribus i yang pada dasarnya tidak memiliki fungsi mengatur, kecuali hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang dised iakan oleh negara atau daerah. Hal ini yang membedakan antara pajak dengan retribusi dari aspek hukum yang dalam pelaksanaannya kadangkala tidak tampak secara jelas sehingga penagihannya disamakan dengan pajak.

Objek Pajak

A. Pengertian Objek pajak merupakan bagian terpenting yang dibicarakan atau dipersoalkan dalam hukum pajak materil. Objek pajak dika takan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai syaratsyarat objektifdalam pengenaan pajak. Objek yang dapat dikenakan pajak dalam masyarakat sangat beraneka ragam bergantung pada kebijakan pembuat undang-undang untuk menjaringnya sebagai objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang karena undangundang dapat dikenakan pajak. Kata "dapat" dikenakan pajak mengandung makna bahwa objek pajak boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu , penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak . Hal ini dipertegas Rochmat Soem itro (1986;99) yang menyatakan bahwa yang dapat dijadikan objek pajak

36


SAS 3: Objek Pajak

banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa . Dalam bahasa Jerman disebut sebagai "tatbestand", misalnya sebagai berikut.

pcnghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah se tiap i.unbahan kemampuan ekonomis yang dit erima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal da ri Indonesia maupun di luar Indones ia, yang dapat dipakai untuk kon sumsi at au untuk mcnambah kekayaan wajib pajak yang bersan gkut an, deng an nama .lan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1.

2.

3.

Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, m emiliki kendaraan bermotor, radio , televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak lainnya, men empati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap).

I.

Perbuatan , misalnya melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena secara tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia.

Ternyata objek yan g dapat dikenakan pajak terlalu banyak, tergantung dari pembuat undang-undang untuk menjaringnya, sepanjang objek itu tid ak melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam arti, masih terdapat pembatasan yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang untuk menentukan suatu objek sebagai objek pajak. Sekalipun ada pernbatasan, berarti pembuat undang-undang tetap dibolehkan untuk menentukan objek yang dapat dikenakan pajak dan objek tidak dikenakan pajak. Hal semacam ini yang tergambar dalam tiap-tiap Undang-undang Pajak yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

B. Objek Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan sebagai salah satu pajak negara memiliki objek yang dapat dikenakan pajak, yakni "penghasilan". Pengertian

37

penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau dip erol eh termasuk gaji, upah, tunjan gan , honorarium, komi si, bonus, gratifikas i, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainn ya, kecuali dit entukan lain dalam undang-undang ini; hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan pengha rgaan;

3.

laba usaha;

l.

keunt ungan karena penjualan atau karen a pen galihan harta termasuk: a. keuntungan-keuntungan karena penga liha n harta kepada perseroan dan badan lainnya seba gai pen gganti sah am atau penyertaan modal; b. keuntungan karena dip erol eh pers eroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan hart a kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. keuntungan karena likuidasi, pen ggabungan, peleburan,

pernekaran, pemecahan , atau pen gambilalihan usaha ; d. keuntungan ka rena pengalihan h art a berupa hibah , bantuan, sumban gan kecu ali yan g dib erikan ke pa da keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau bad an sos ial atau pengusaha kecil term asuk kop erasi yan g ditetapkan oleh Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada

38


hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 5.

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

6.

bunga termasuk premiun, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang:

7.

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8.

royalti;

9.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

BAB 3: Objek Pajak

prinsipnya merupakan penghasilan yang kena pajak . Pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh hanya berpatokan pada penambahan kemampuan .konomis bukan pada sumber penghasilan itu sepdiri. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: I.

penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti, gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

2.

penghasilan dari usaha dan kegiatan:

3.

penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak atau harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa , keuntungan, penjualan harta, atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;

4.

penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. premi asuransi; 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Pengertian penghasilan tersebut di atas tidak memerhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dalam hubungan ini menurut Rochmat Soemitro (1985;63), segala sesuatu yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berupa uang, barang, atau nikmat pada

39

Terhadap penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bur sa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ata u tabungan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Sebenarnya bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya serta penghasilan lainnya yan g diperoleh wajib pajak yang bertujuan untuk menambah kekayaan wajib pajak adalah objek pajak penghasilan. Akan tetapi, pelaksanaan pengenaan pajaknya akan diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah. Semua jenis penghasilan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah objek pajak, tetapi pengenaan pajak ada yang secara langsung dan ada pul a harus bergan tung pada peraturan pemerintah.

SAS 3: Objek Pajak


40

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

Walaupun penghasilan merupakan objek pajak, tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan karena dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh telah ditentukan secara limitatif mengenai penghasilan tidak termasuk objek pajak penghasilan. Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan adalah: 1.

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan: dan b. bagi perseroan terbatas, bad an usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memperoleh dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan sahan tersebut.

bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan ami! zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2.

harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang

bersangkutan: 3.

warisan;

4.

harta termasuk setoran tunai yang dterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) hurufb sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

5.

6.

7.

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pernerintah: pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa , asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari

41

8.

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

9.

penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas sahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firrna, dan kongsi; 11. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau memberikan izin usaha; 12. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari bad an pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut; a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, atau b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

42

43


BAB 3: Objek Pajak

Penghasilan sebagaimana tersebu t merupakan objek pajak, tetapi tidak dikenakan pajak penghasilan me ngingat penentuan suatu objek pajak masuk ke da lam kategori kena pajak atau tidak kena pajak harus berdasarkan deng an undang-undang, kecuali ada pendelegasian undan g-undang kepada peraturan yang lebih rendah . Dengan demikian , tid ak tertu tup kemungkinan dapat bertambah atau berkuran g obje k pajak penghasilan yang tidak diken akan Pajak Pen ghasilan.

Untuk lebih jelas mengenai substans i bagi pengenaan Pajak Pcrtam bahan Nilai, satu per satu dikaji secara mendalam dengan bcrpatokan pada UU PPN . Ha l ini bertujuan unt uk lebih memberi pcma ha man mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kcgiatan yang terkait dengan Barang Kena Pajak dan ]asa Kena Pajak. Denga n demikian, diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam mem pe lajari dan melaksanakan UU PPN .

1. Penyerahan Barang Kena Pajak

C. Objek Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai merup akan satu di antara dua jenis pajak yang diatur dalam UU PPN . Selain Pajak Pertambahan Nilai terdapat pul a Pajak Penjualan at as Barang Mewah yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak ata s konsumsi di dalam negeri. Sek alipun sebagai satu kes atuan, terdapat perbedaan secara prinsipil, khususnya di bidan g obje k yang dapat dikenakan pajak. Objek Pajak Pertamb ah an Nilai secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN, yang m enyat akan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 1.

penyerahan barang ken a pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

2.

impor barang kena pajak;

3.

penyerahan jas a kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pen gus aha;

Untuk lebih memahami pengertian barang kena pajak, terlebih dah ulu diutarakan tentang barang kena pajak yang meliputi barang ber wujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud yang men uru t sifa t atau hukumnya dapat berupa barang bergerak dan bara ng tidak bergerak, sedangkan barang tidak berwujud adalah bara ng yang tidak kelihatan dan tidak dapat dipegang, misalnya hak merek, hak paten, dan hak cipta. Barang kena pajak tidak mutlak haru s kena Pajak Pertambahan Nilai karena UU PPN memberi pengecualian untuk itu. ]enis barang kena pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, walaupun dilakukan penyerahan di dae rah pabean oleh pengusaha, adalah: a.

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil lan gsung dari sumbernya;

b.

barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat ban yak;

c.

pem anfaat an barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

d.

uang, emas batangan, dan surat-sura t berharga.

5.

pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

Hal yar:g termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan UU PPN, me liputi:

6.

ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

a.

4.

penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;

44


b.

pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjia n sewa beli dan perjanjian leasing;

c.

penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

d.

pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak;

e.

persediaan barang kena pajak dan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperju albe likan , yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

f.

penye rahan barang kena pajak da ri pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antarcabang;

g.

penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.

Selain yang tertera di atas, masih ada penyerahan barang kena pajak, tetapi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak karena tidak semua barang kena pajak yang diserahkan oleh pengus aha di dalam daerah pabean merupakan objek kena pajak pe rtambahan nil ai. Adapun penyerahan ba rang kena pajak, tetapi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah: a.

penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b.

penyerahan barang kena pajak untuk jaminanutang piutang;

c.

penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antarcabang da lam hal pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan te mp at pajak terutang. Ketiga jeni s penyerahan barang kena pajak yang tidak termasuk

BAB 3: Objek Pajak

45

.la larn pengertian penyerahan barang kenapajakbukan objek k~na Il:ljak Pert am bahan Nila i. Siapa pun yang rr:elaku!
2. Impor Barang Kena Pajak UU PPN tidak hanya mengenakan Pajak Pert am bahan Nilai

rcrhadap penyerahan barang ken a pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, tetapi termasuk pula impor barang kcn a pajak. Lain perkataan bahwa impor ba rang kena pajak meru pakan objek kena Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 1 angka 9 VU PPN menegaskan bah wa impor barang kena pajak adalah setiap kegiatan memasukkan barang da ri luar daerah pabean ke dalam da erah pabean. Pengusaha yang melakukan kegi atan di bidang impor barang kena pajak dinamakan "impor tir" . Rochmat Soemitro (1987;32) mengatakan bahwa importir adalah pengusaha (orang atau badan) yang mempunyai pekerjaan memasukkan barang, baik barang konsumsi, ba rang modal atau bahan ke wilayah Republik Indonesia, da lam lingkungan usaha atau pekerjaannya. Kegiatan memasukkan barang disebut impor, sedangkan "indentor" adalah oran g atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di In don esia, yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya menyur uh importir un tuk mengimpor barang untuk dan atas nama kepentin gannya. Impor barang kena pajak berbeda dengan penyerahan barang kena pajak karena tidak ada impor barang kena pajak yang tidak termasuk dalam pengertian kena Pajak Pertambahan Nilai , seperti halnya penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena

46


pajak. Dalam arti, tidak boleh ada penafsiran lain mengenai impor barang kena pajak, selain yang terdapat dalam UU PPN. Penafsiran yang terdapat dalam UU PPN merupakan penafsiran autentik yang tid ak boleh diragukan kebenarannya.

BAB 3: Objek Pajak ,I ,

jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

11,

jasa di bidang pelayanan sosial;

I ,

jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

d.

jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3. Penyerahan jasa Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai .]asa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kernudahan, atau hak tersedia untuk dipakai termasuk konstruksi yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pajak karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena Pajak Pertambahan Nilai . Kegiatan pemberian jasa kena pajak dilakukan oleh pengusaha, walaupun bukan merupakan pengusaha kena pajak. Siapa pun yang melakukan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, termasuk pengusaha kena pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha kena pajak mengandung arti yang luas dibandingkan dengan pengusaha karena pengusaha hanya bagian dari pengusaha kena pajak. Hal yang termasuk dalam pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan /atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak semua penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena UU PPN memberikan pengecualian untuk tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai .]asa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, walaupun penyerahannya di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha adalah:

47

I' ,

jasa di bidang keagamaan;

I.

jasa di bidang pendidikan;

!!.

jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak

tontonan: h.

jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

i.

jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

j.

jasa di bidang tenaga kerja;

k.

jasa di bidang perhotelan;

l.

jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Pengecualian pada jasa kena pajak sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengusaha kena pajak. Sebaliknya, pengusaha kena pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dised iakan oleh UU PPN agar dalam mel akukan usaha atau pekerjaannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengecualian ini mencerminkan keadilan bagi pengusaha kena pajak untuk melakukan usaha atau pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Hak merek, hak paten, dan hak cipta merupakan barang kena pajak yang tidak berwujud tatkala dimanfaatkan dari luar daerah

48

49


BAB 3: Objek Pajak

pabean di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Siapa pun yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai. Pernanfaatan barang kena pajak tidak berwujud didasarkan atas suatu perbuatan hukum berupa perjanjian yang dilakukan di daerah pabean antara pemilik barang kena pajak tidak berwujud dengan pengguna barang kena pajak tidak berwujud. Pengguna sebagai pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud adalah selaku pihak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bukan pemiliknya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pihak-pihak yang mcrnanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam .lacrah pabean tidak dapat terhindarkan karena secara hukum merupakan wajib pajak. Misalnya, Saudara Labaco, tenaga pengajar Pakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar, memanfaatkan jasa kena pajak dari pen gusaha Ali Baba yang berkedudukan di Singap ura. Atas pemanfaatan jasa kena pajak tersebut, terutang 11ajak Pertambahan Nilai . Pihak yang wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai adalah saudara Labaco di Makassar sebagai pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean bukan pengusaha Ali Baba yang berkedudukan

Berbeda halnya kalau barang kena pajak tidak berwujud berasal dari dalam daerah pabean dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean pula, baik pihak pemilik maupun pihak yang memanfaatkan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena pihak pemilik barang kena pajak tidak berwujud pada awalnya telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kemudian disusul dengan pihak yang rnernanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud berdasarkan suatu perjanjian. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kedua belah pihak bukan merupakan pengenaan pajak ganda nasi anal karena wajib pajak yang berbeda satu dengan lainnya.

di Singapura.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Ekspor barang kena pajak juga merupakan objek kena Pajak Pertambahan Nilai tatkala dilakukan 01 eh pengusaha kena pajak. Ketika ekspor barang kena pajak hanya dilakukan 01 eh pengusaha yang bukan pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tersebut tidak kena Pajak Pertambahan Nilai. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor

5. Pemanfaatan jasa Kena Pajak

barang kena pajak disebut "eksportir".

Selain pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dikenal pula pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dalam UU PPN. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tanpa melihat siapa yang memanfaatkannya karena setiap kegiatan yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan pajak dengan tarif 0% (nol persen) terhadap pengusaha kena pajak sebagai pelaksanaan tujuan hukum pajak berupa "kernanfaatan". Tujuannya agar pengusaha kena pajak dapat melakukan persaingan sehat secara hukum dengan pengusaha asing untuk memasarkan barang kena pajak yang diekspor. Sekalipun demikian, pengusaha kena pajak tersebut tetap mencantumkannya dalam surat pemberitahuan yang akan disampaikan pad a

50


SAS 3: Objek Pajak

kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

I) . Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tatkala dikaji secara hukum mengenai substansi yang terkandung dalam PasaI 4 ayat (1) UU PPN, ternyata terdapat syaratsyarat penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak agar dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Syarat-syarat penyerahan barang kena pajak sebagai berikut. a.

Barang bewujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.

b.

Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan pula barang kena pajak.

c.

Penyerahan barang kena pajak dilakukan di dalam daerah pabean.

d.

Penyerahan barang kena pajak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pajak Penjualan at as Barang Mewah merupakan pula satu di .uuara dua jenis pajak yang diaturdalam UU PPN. Dalam arti bahwa I J U PPN selain Pajak Pertambahan Nilai juga diatur pula Pajak

I'('njualan atas Barang Mewah. Sekalipun dernikian, pengenaan I'ajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat diterapkan sebelum I'njak Pertambahan Nilai dikenakan kepada pihak yang berangkutan karena barang mewah hanya melekat pada barang kena pajak, tidak berdiri sendiri sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Pcnjualan atas Barang Mewah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa barang kena pajak tergolong barang mewah atau tidak tergolong barang mewah diatur pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN. Adapun kriteria barang kena pajak tergolong barang mewah adalah sebagai berikut. I.

]asa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.

b.

Penyerahan jasa kena pajak dilakukan di dalam daerah pabean.

c.

Penyerahan jasa kena pajak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Berdasarkan syarat-syarat penyerahan barang kena pajak dan syarat-syarat penyerahan jasa kena pajak, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Bahkan kedua syarat tersebut dapat mengalami perkembangan berdasarkan pesatnya perkembangan hukum pajak yang mengatur di bidang ekonomi dan perdagangan di masa kini dan mendatang.

Barang kena pajak bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang kena pajak tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

Sementara itu, syarat-syarat penyerahan jasa kena pajak untuk dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut. a.

51

3.

Pada umumnya barang kena pajak tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi; atau

4.

Barang kena pajak tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau

5.

Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman alkohol.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai salah satu jenis pajak yang diatur dalam UU PPN memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya melekat pada barang kena pajak yang tergolong mewah. Tidak semua barang

52

SAS 3: Objek Pajak


kena pajak dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali yang tergolong mewah dan penyerahan dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Lain perkataan bahwa objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Terdapat kriteria pembatasan bagi yang dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya pada pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong rnewah, tidak termasuk pengusaha yang tidak menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah, walaupun melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tolok ukur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya terletak pada "rnenghasilkan". Termasuk dalam pengertian menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal5 ayat (1) UU PPN adalah kegiatan berikut. 1.

Merakit, yakni menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi, seperti merakit rnobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya.

2.

Memasak, yakni mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak.

3.

Mencampur, yakni mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain .

53

I.

Mengemas, yakni menempatkan satu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya.

r, •

Membotolkan, yakni memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu.

Tolok ukur ini tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis bcrdasarkan perkembangan di masa kini dan mendatang dalam rangka menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak. Akan tetapi, pcrkembangan itu tidak boleh melanggar tujuan hukum pajak, scperti keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum karena pajak berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 harus diatur dengan undangundang, berarti harus ada persetujuan DPR sebagai wakil wajib pajak di Dewan Perwakilan Rakyat. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pula Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Pajak Pertambahan Nilai. Berarti impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah merupakan pula objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah pula. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah tidak memerhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut dan tidak memerhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terusmenerus atau hanya sekali saja. Boleh dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bergantung pada yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Bahkan kalau pengusaha kecil yang tidak dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah dikenakan pula Pajak Penjualan atas Barang Mewah, padahal dalam UU PPN diterangkan bahwa pengusaha kecil yang tidak dikukuhkan

54

55


BAB 3: Objek Pajak

sebagai pengusaha kena pajak tidak boleh dikenakan pajak, baik Pajak Pertambahan Nila i maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah . Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dikenakan satu kali, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan atau impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah yang diIakukan oleh siapa saja. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai pajak konsumsi dalam masyarakat bertujuan untuk menekan konsumen aga r tidak mempertontonkan kekayaannya secara berIebihan.

Kemudian, bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan 1\ lnlah konstr uksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap p.ula tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai ternpat unggal dan atau tempat usaha. Rochmat Soemitro (1987;9) ber""Ildapat bahwa adakalanya orang atau badan memiliki rumah yang .ula di atas tanah orang lain seh ingga pemilik rumah terpisah dari Ixmilik tanah. UU PBB memungkinkan orang yang memiliki rumah t1 j atas tanah orang lain dikenakan pajak tersendiri terIepas dari pajak yang dikenakan pada pemiIik tanah. Dalam keadaan demikian, scbenarnya dianut asas pemisahan horizontal (horizontal schriding) .intara pemiIik tanah dan pemiIik rumah yang ada di atas tanah ynng bersangkutan.

E. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah "bumi dan atau bangunan". Keduanya dapat berdiri sendiri maupun secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Bumi sebagai objek pajak adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian permukaan bumi meIiputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wiIayah Indonesia. Sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan, bumi terikat pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi, klasifikasi tersebut dapat berubah berdasarkan perkembangan di masa mendatang. Klasifikasi bumi adalah pengelompokan bumi menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi perIu diperhatikan faktor-faktor antara lain :

Bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam pcngertian yang seluas-luasnya meIiputi: I.

jalan lingkungan yang terIetak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

2.

jalan tol ;

3.

kolam renang;

4.

pagar mewah;

5.

tempat olahraga;

6.

galangan kapal, dan dermaga;

7.

taman mewah;

8.

tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak; fasiIitas lain yang memberikan manfaat.

1.

letak;

2.

peruntukan;

9.

3.

pemanfaatan;

4.

kondisi Iingkungan, dan lain-lain.

Kemud ian, kriteria untuk menentukan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap bangunan bergantung pada klasifikasinya.

56

Klasifikasi bangunan adalah pengelompokan bangunan rnenurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor antara lain: 1.

bahan yang digunakan;

2.

rekayasa;

3.

letak;

4.

kondisi lingkungan dan lain-lain.

Sehubungan dengan faktor-faktor klasifikasi bangunan di atas, bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikategorikan ke dalam bentuk:

1.

bangunan tidak bertingkat (susun) yang terbuat dari beton dan batu:

2.

bangunan bertingkat (bersusun) yang terbuat dari beton dan

batu: 3.

bangunan semi permanen;

4.

bangunan terbuat dari kayu dan bambu.

Tidak semua bumi dan atau bangunan merupakan objek pajak yang boleh dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan karena ada pengecualian terhadap bumi dan atau bangunan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UU PBB yang menegaskan bahwa objek tidak kena Pajak Bumi dan Bangunan: 1.

2.

BAB 3: Objek Pajak


digunakan sernata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

57

~.

merupakan hutan lindun g, hutan sua ka alam, hutan wi sat a, tama n nasional, tanah penggembalaan yan g dikuasai oleh desa, da ri tanah negara yang belum dibebani su atu hak;

4.

dig una kan oleh perwakil an diplomatik, kon sulat berdasarkan as as perlakuan timbal balik;

5.

digunakan oleh bad an atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuan gan.

Sem entara itu , terhadap bumi dan atau ban gunan yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut den gan peraturan pemerintah. Sekalipun pemerintah berwenang untuk me ne n tukan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, tetap teri kat pada asas kelayakan dan kepatuhan menu rut hukum. Dalam arti bahwa pemerintah harus memerhatikan klasifikasi bumi dan bang unan dalam menetapkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan te rhadap objek yang digunakannya mengingat tidak ada ketentuan yang m emberi pengecualian agar bumi dan atau bangunan yang dig unakan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan de m ikian , pemerintah tetap dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan terh ada p bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan karena pemerintah merupakan pula bada n hukum publik yang boleh dikenakan pajak sehingga terj arin g sebagai wajib pajak yang wajib menaati UU PBB.

F. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban gunan dap at pul a di se but sebagai Pajak Perolehan Hak atas Tan ah dan Ban gunan karena UU BPHTB yan g m en gaturnya membuka peluang untuk

58

menggunakan salah satu dari keduanya. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Lain perkataan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun keduanya menggunakan istilah tanah (bumi) dan bangunan sebagai objek yang boleh dikenakan pajak. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak yang melekat pada tanah dan bangunan, sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah fisik tanah dan bangunan itu sendiri. Pasal 2 ayat (2) UU BPHTB, menetapkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai objek pajak meliputi: 1.

BAB 3: Objek Pajak


1.

pemekaran usaha;

m. hadiah. 2.

Pemberian hak baru karena: a.

kelanjutan pelepasan hak;

b.

di luar pelepasan hak.

/

Hak atas tanah dan bangunan adalah hak at as tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana diai:ur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 ten tang Rumah Susun. Hak atas tanah dan bangunan berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas adalah: 1.

hak milik;

2.

hak guna usaha;

Pemindahan hak karena:

3.

hak guna bangunan;

a. jual beli;

4.

hak pakai;

b.

tukar-rnenukar:

5.

hak milik atas satuan rumah susun;

c.

hibah;

6.

hak pengelolaan.

d. hibah wasiat; e. waris;

f.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; h. penunjukan pembeli dalam lelang;

59

Perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak selalu merupakan objek yang dapat dikenakan pajak karena ada ketentuan yang menentukan bahwa objek itu bukan merupakan objek kena Bea Pero leh an Hak atas Tanah dan Bangunan. Pasal 3 ayat (1) UU BPHTB yang menegaskan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

i.

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

J. penggabungan; k. peleburan usaha;

1.

perwakilan diplornatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

2.

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

60


3.

badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut;

4.

orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

5.

orang pribadi atau badan karena wakaf;

6.

orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Selain itu, pengenaan pajak objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU . BPHTB,diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemerintah berwenang untuk mengatur prosedur atau tata cara pengenaan pajak terhadap waris, hibah wasiat, dan hak pengelolaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Substansi yang termuat dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain berisi tentang tata cara menghitung besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan at as objek pajak yang diperolehnya karena waris , hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan.

BAB 3: Objek Pajak

yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud ten tang pcrbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihakpihak yang berkepentingan. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) huruf a UU BM, memberikan batasan mengenai dokumen yang dapat menjadi objek Bea Meterai. Sebenarn ya segala sesuatu yang tidak berisikan tulisan, atau berisikan tulisan, tetapi tidak mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi orang pribadi seseorang atau badan yang berkepentingan tidak termasuk dalam pengertian dokumen. Sebagai contoh, potret, walaupun mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi orang pribadi atau badan dalam potret tersebut, tidak berisikan tulisan sehingga tidak termasuk dalam pengertian dokumen. Dikenakan Bea Meterai at as dokumen yang berbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) UU BM adalah : 1.

surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut (antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan), mempunyai kewajiban untuk membayar Bea Meterai terhadap surat tersebut;

2.

akta-akta notaris termasuk salinannya;

3.

akta-akta yang dibuat oleh Pejabar Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapnya;

4.

surat yang memuat jumlah uang yang:

G. Objek Bea Meterai Bea Meterai merupakan pula jenis dari pajak yang merupakan pajak langsung yang dibebankan kepada yang menggunakan dokumen dalam melakukan perbuatan hukum. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, objek Bea Meterai adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan p erbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan . D.okumen menurut Pasal 1 ayat (2) huruf a UU BM, adalah kertas

61

a. menyebutkan penerimaan uang; b. menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;

62


BAB 3: Objek Pajak

63

c. berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;

a. surat penyimpanan uang;

d. berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

b. konosemen;

5.

surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek ;

6.

efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

d. keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf

c. surat angkutan penumpang dan barang;

c,

Juga dikenakan Bea Meterai at as dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (3) UU BM, yaitu:

e. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

1.

surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

f. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;

2.

surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula.

g. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan suratsurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.

Dalam kaitan pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen tersebut di atas, menurut Marihot P. Siahaan (2004;69) bahwa besarnya Bea Meterai yang terutang terkait dengan dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar Rp6.000,00, sementara apabila dokumen yang dimaksud berkaitan dengan penyerahan uang, besarnya Bea Meterai yang terutang didasarkan pada besarnya nominal penyerahan uang dimaksud . Apabila nominal penyerahan uang kurang dari Rp250.000,00, tidak terutang Bea Meterai. Sementara itu, apabila nominal penyerahan uang sama dengan atau lebih dari Rp250 .000,00, besarnya Bea Meterai terutang adalah Rp3.000,00 dan apabila nominal penyerahan uang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00, besarnya Bea Meterai terutang adalah Rp6 .000 ,00.

2.

segala bentuk ijazah; termasuk dalam pengertian segala bentuk ijazah in i ialah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti sesuatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran;

3.

tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;

4.

tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank;

5.

kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Bank yang dimaksud dalam angka 5 ini adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran pajak, bea dan cukai;

6.

tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

Walaupun dokumen merupakan objek Bea Meterai, berdasarkan Pasal 4 UU BM ternyata ada dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai atas:

1.

dokumen yang berupa:

64


7.

dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badanbadan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;

8.

surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian;

9.

tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Walaupun dokumen tersebut di atas telah ditetapkan tidak dikenakan Bea Meterai, dalam praktik, kalau dokumen itu digunakan dalam suatu sengketa atau perkara di muka pengadilan yang terkait dengan dokumen itu, dikenakan Bea Meterai dengan cara pemeterain kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan terhadap foto kopi atas dokumen yang digunakan dalam sengketa atau berperkara di muka pengadilan. Dengan demikian, pengenaan Bea Meterai terhadap suatu dokumen dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa kertas meterai dan pemeteraian kembali.

H. Objek Pajak Daerah Pajak daerah yang meliputi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota merupakan kajian hukum pajak. Pajak Daerah memiliki objek yang dapat dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak, bergantung pada pengaturan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Karena UU PDRD secara tegas tidak mengatur mengenai objek pajak daerah, tidak berarti bahwa pajak daerah tidak memiliki objek pajak mengingat objek pajak daerah merupakan salah satu substansi dalam hukum pajak materil yang diberlakukan di daerah. Penentuan objek pajak daerah merupakan kewenangan daerah untuk menetapkannya dan merupakan bagian terpenting dalam peraturan daerah yang mengatur ten tang pajak daerah. Kewenangan

BAB 3: Objek Pajak

65

c1 aerah menetapkan objek pajak daerah merupakan suatu bentuk delegasi kewenangan dari UU PDRD kepada pembuat peraturan daerah. Sekalipun merupakan delegasi kewenangan, peraturan daerah yang mernuat tentang objek pajak tidak boleh mengambilalih objek pajak negara agar tidak terjadi pajak ganda nasional. Objek pajak daerah pada dasarnya meliputi objek kena pajak dan objek tidak kena pajak. Pengaturan semacam ini bertujuan untuk memberi keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum terhadap suatu objek yang dikelompokkan ke dalam objek kena pajak atau dikelompokkan ke dalam objek tidak kena pajak. Dengan demikian, terdapat suatu perlindungan hukum terhadap objek kena pajak maupun objek tidak kena pajak.

67

..

Wajib Pajak

A. Pengertian Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang rnerniliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak . Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung kewajiban dan hak melainkan adalah wajib pajak. Secara hukum, subjek pajak dengan wajib pajak memiliki perbedaan karena subjek pajak bukan subjek hukum, melainkan hanya wajib pajak sebagai subjek hukum mengingat subjek pajak tidak memenuhi syaratsyarat, baik syarat subjektif atau syarat objektif untuk dikenakan pajak sehingga bukan subjek hukum. Sebaliknya, wajib pajak pada awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena me m en uh i syarat-syarat subjektif dan objektif yang telah ditent ukan. Dengan demikian, ada keterkaitan antara subjek pajak dengan wajib pajak, walaupun keduanya dapat dibedakan secara hukum karena keberadaan wajib pajak bermula dari subjek pajak. Menurut ketentuan Pasall angka 1 UU KUp, wajib pajak adalah ora ng pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan peru ndang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Kemudian, pengertian badan adalah sekumpulan

68

69


BAB 4: Wajib Pajak

orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya (Pasall angka 2 UU KUP). Sementara itu, pada Pasal 1 ayat (1) UU PPh, bahwa yang menjadi subjek pajak untuk Pajak Penghasilan adalah:

pcrnungut pajak adalah tepat kalau dimasukkan dalam kategori scbagai petugas pajak bukan merupakan wajib pajak.

1.

a. orang pribadi ; b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang Berhak;

2.

badan;

3.

bentuk usaha tetap.

Kalau penge rtian wajib pajak dikaji secara mendalam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU KUp, ternyata wajib pajak hanya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak memiliki hak perpajakan. Wajib pajak sebagai subjek hukum tidak hanya untuk memiliki kewajiban perpajakan, tetapi memiliki pula hak di bidang perpajakan, digunakan atau tidak hak tersebut bergantung pada wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu, pemotong atau pemungut pajak termasuk pula dalam pengertian wajib pajak. Pada hakikatnya, pemotong atau pemungut pajak yang berada pada orang pribadi atau badan yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari wajib pajak bukan dalam kategori sebagai wajib pajak. Orang pribadi atau badan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat objektif karena pajak yang dipotong atau dipungut tidak boleh dikategorikan sebagai objek pajak, melainkan adalah pajak dari wajib pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak. Pemotong atau

Pengertian wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP harus diubah dengan menampakkan pencerminan scbagai pendukung kewajiban dan hak di bidang perpajakan karena telah memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif sebagaimana dikenal dalam hukum pajak. Wajib pajak tidak boleh diabaikan atau d ikesam p in gkan haknya sebagai salah satu unsur untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan sarana hukum untuk mendapatkan perlindungan hu kum dari kesewenang-wenangan pejabat pajak dalam upaya unt uk menegakkan hukum pajak .

B. Wajib Pajak Penghasilan Wajib pajak dalam UU PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1986;92) bahwa wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat-syarat objektif, artinya meme nuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam UU PPh. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan (jika mengenai badan) . Kemudian, wajib pajak dalam negeri diken akan pajak atas semua penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang dite rima di luar negeri. jadi dikenakan atas apa yang disebut world wide income. Orang asing yang berada di Indonesia untuk jangka wakt u secara berturut-turut yang lebih dari 183 hari dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku wajib pajak dalam negeri .

70

71


BAB 4: Wajib Pajak

Lebih lanjut, dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1986;92-93) bahwa wajib pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun masih merupakan wajib pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di Indonesia. Pejabat diplomatik dan pegawai kedutaan Republik Indonesia, yang karena jabatannya berada di luar Indonesia (asal bukan staflokal), masih merupakan wajib pajak dalam negeri sebab berdasarkan "asas eksteri toriali tas", mereka dianggap bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan wajib puIa membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, wakil-wakil diplomatik atau konsuler asing yang bertempat tinggal di Indonesia, bukan merupakan wajib pajak dalam negeri, berdasarkan "asas eksteritorialitas" tersebut. ]ika orang luar negeri melakukan usaha sendiri di Indonesia melalui wakilnya, seperti seorang akuntan yang mempunyai kantor akuntan di Indonesia (milik pribadi, profesi), ia akan dikenakan pajak sebagai wajib pajak dalam negeri, atau setidak-tidaknya badan usaha itu dikenakan pajak sebagai "bentuk usaha tetap" yang juga merupakan wajib pajak dalam negeri.

Penghasilan berdasarkan Pasal 26 PPh ada sumbernya oleh badan ya n g membayar jumlah tersebut. Dan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% ini merupakan pungutan final yang tidak dapat dikreditkan.

Wajib pajak luar negeri menurut Rochmat Soemitro (1986 :9394) adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari (surnber-sumber yang ada di) wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak luar negeri tidak wajib memasukkan surat pemberitahuan dan baginya tidak berlaku penghasilan tidak kena pajak, dan pula baginya susunan dan besarnya keluarga tidak mempunyai pengaruh atas besarnya jumlah pajak. Pembayaran-pembayaran berupa bunga, dividen, royalti, sewa-sewa, dan sebagainya yang dibayarkan oleh badan yang berkedudukan di Indonesia, langsung dipotong Pajak

Wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dalam UU PPh. Wajib pajak dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan terhadap seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dan kepadanya diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Sementara itu, wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final hanya terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia ser ta tidak diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Sekalipun tidak dalam kedudukan hukum yang sama, antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri tetap berkewajiban mematuhi ketentuan dalam UU PPh, khususnya mengenai pelunasan pajak.

c. Wajib Pajak Pertambahan Nilai Wajib pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan]asa disebut "pengusaha kena pajak", Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (Pasal 1 angka 4 UU KUP). Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 UU KUP menegaskan pengusaha adalah pengusaha berupa orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam ke gia t an usaha atau pekerjaannya mengha s ilkan bar an g,

72

BAB 4: Wajib Pajak

Pembaruan Huku m Pajak

mengimpo r barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, me lakukan usaha jasa, ata u mem anfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kernudian, pengusaha kena pajak menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN , adaIah pen gusaha sebagaimana dimaksud daIam angka 14 yang meIakukan penyerahan barang kena pajak da n atau penyerah an jasa ken a pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha keci I yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan , kecuaIi pengusaha keciI yang memiIih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha keciI. Selanjutnya, PasaI 1 angka 14 UU PPN rnenegaskan pengusaha adaIah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud daIam an gka 13 yang daIam kegiatan usaha atau pekerj aannya menghasiIkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, meIakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari Iuar daerah pab ean, meIakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari Iuar daerah pabean. Secar a hukum, terdapat sinkronisasi pengert ian antara pengusaha kena pajak yang terdapat dalam UU KUP dengan UU PPN. Sebenarnya tid ak ada pertentan gan antara UU KUP deng an UU PPN tentang peng ertian pengusaha kena pajak. Maka, wajib pajak yan g terikat pada Pajak Pertambahan NiIai adaIah Pengusaha Kena Pajak yang meIakukan:

1.

penyerahan barang kena pajak di daIam daerah pabean;

2.

imp or barang kena pajak;

3.

penyerah an jasa ken a pajak di daIam daerah pabean;

4.

pem anfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

73

5.

pernanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pab ean di dalam daer ah pabean: atau

6.

ekspor barang kena pajak.

Dalam kaitan pen gu saha kena pajak, Untun g Sukardji (2002;123) mengatakan bahwa pengertian pengusah a kena pajak ini ternyata kemudian dip erluas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa termasuk dalam pengertian pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan /atau jas a kena pajak adalah pen gusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengusaha yang belum memulai kegiatan pen yerahan, tetapi dari kegiatan persiapan seperti pembeIi an barang mod al, pembelian ba h an baku , dan lain-lainnya sudah dapa t diketahui bahwa pengusaha ini berniat akan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa ken a pajak. Oleh karena itu, ter hadap mereka dimungkinkan untuk melaksanakan kewajiban di bidang Pajak Pertambah an Nil ai antara la in kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pada hakikatnya bahwa Pasal2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tidak memperluas pengertian pengusaha ken a pajak, ba hkan tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan kepada pengusaha kena pajak karena Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 adalah peraturan pelaksanaan yang tidak boleh menyimpang dari substansi hukum dalam UU PPN. Kalau terjadi perluasan pengertian pengusaha kena pajak , pera turan tersebut tidak boleh diberlakukan karena melanggar asas hukum "lex superior derogat legi inferiori". Dengan de mikian, pengertian pengusaha kena pajak yang terdapat pad a Pasall angka

75


SAS 4: Wajib Pajak

I', UU PPN tetap diberlakukan dan bukan yang terdapat pada Pasal nyat (1) Peraturan Perner intah Nomor 143 Tahu n 2000.

mewah terhadap : a) penye raha n barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di da lam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau peke rjaannya; dan b) impor barang kena

"1

Pengusaha kecil adalah pengusaha tidak kena pajak sepanjang memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, keeuali bila dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/ 2000 adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan: 1.

barang kena pajak dengan jumlah peredaran bru to tidak lebih dari Rp360 .000 .000,OO; atau

2.

jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bru to tidak lebih dari Rp180.000 .000,OO.

Pengusaha keeil yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak bukan wajib Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak merniliki kewajiban dan hak dalam pelaksanaan UU PPN. Bahkan seba liknya, pengusaha keeil tersebut dilarang untuk me lakukan perbuatan hukum di bidang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya memungut pajak dan atau membuat faktur pajak. Tatkala larangan tersebut dilanggar, pengusaha keeil tersebut wajib dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ditentukan da lam UU PPN. Hal ini dimaks udkan agar pengusaha keeil tidak me lakukan perbuatan hukum selama belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

D. Wajib Pajak Penjualan atas Barang Mewah Wajib Pajak Penjualan atas Barang Mewah ada lah orang atau badan yang biasanya disebut sebagai pengusaha. Pengusaha ini memiliki ciri khas kare na melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolon g barang mewah. Scbagaimana yang dia tur pada Pasal 5 ayat (1) UU PPN bahwa di samping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, dikenakan juga pajak penjualan atas barang

pajak yang tergo long mewah . Seeara hukum, dikatakan bahwa wajib Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pengusaha yang mc laku kan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah dan /atau impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Dalam arti bahwa barang kena pajak yang diserahkan dan/ atau yang diimpor tergolong barang mewah mengingat kemewahan yang me lekat pada barang kena pajak termaksud yang menjadi kri teri a untuk dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

E. Wajib Pajak Bumi clan Bangunan Untuk memahami siapa yang merupakan waji b Pajak Bumi dan Bangunan, maka terlebih dahulu harus dikaji seeara hukum mengenai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PBB menegaskan bahwa yang menjadi sub jek pajak adalah orang atau badan yang seeara nyata mempunyai suatu hak at as bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau merniliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat bangunan. Kemudian , ketentuan Pasal4 ayat (2) UU PBB mengatur bahwa subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)

yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB adalah orang atau badan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan karena seeara nyata:

1.

mempunyai hak atas bumi (tanah): dan /atau

2.

memperoleh manfaat atas bumi (tanah): da n/atau

76


3.

memiliki bangunan; dan/atau

4.

menguasai bangunan; dan/atau

5.

memperoleh manfaat bangunan.

Apabila adaobjek pajak yang belum diketahui siapa subjek pajak atas objek pajak tersebut, pejabat pajak berwenang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Kewenangan pejabat pajak untuk menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak benujuan agar objek pajak itu dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan . Akan tetapi, subjek pajak tersebut dapat memberikan keterangan kepada pejabat pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud, sebagai contoh adalah: 1.

Subjek pajak bernama Ali Baba yang memperoleh manfaat atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik Rudy, bu kan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian. Maka Ali Baba dapat ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan alasan bahwa Ali Baba memperoleh manfaat atau menggunakan bumi/bangunan milik Rudy.

2.

Terhadap suatu objek pajak yang masih dalam sengketa di pengadilan tentang siapa pemiliknya, orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek te rsebut dapat ditetapkan sebagai wajib pajak .

3.

Subjek pajak yang dalam jangka waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan pengurusan objek pajak itu dikuasakan secara sah kepada orang atau badan, orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Tatkala keterangan yang diajukan oleh wajib pajak memperoleh persetujuan, pejabat pajak berkewajiban membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterima surat keterangan termaksud. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterima keterangan dari wajib pajak, pejabat

BAB 4: Wajib Pajak

77

pajak tidak memberikan keputusan, keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui . Sebaliknya, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak tidak memperoleh persetujuan , pejabat pajak me ne rbitkan keputus an penolakan dengan disertai alasanalasannya.

F. Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat pul a disebut dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Sangunan tidak berbeda dengan pajak lainnya karena memili ki pula wajib pajak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU SPHTS, yaitu wajib Sea Perolehan Hak at as Tanah dan Sangunan adalah subjek pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menurut undang-undang ini. Pengen ian subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Sangunan menur ut Pasal4 ayat (1) UU SPHTS adalah orangpribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Sangunan sebanyak lima belas jenis berdasarkan UU SPHTS. Dalam ani, terdapat lima belas kriteria sehingga wajib Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikategorikan selaku wajib pajak. Dengan demikian, berkewajiban membayar Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang karena: 1.

perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disebabkan jual beli dalam status selaku pembeli;

2.

perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disebabkan tukarmenukar;

3.

perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah;

78


4.

pero lehan hak atas tanah dan bangun an karena hibah wasia t;

5.

perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris;

6.

perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;

7.

perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8.

perolehan hak atas tanah dan bangunan disebabkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

9.

perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

10. perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak; 11. perolehan hak atas tanah dan bangunan disebabkan penggabungan usaha; 12. perolehan hak atas tanah dan bangunan karena peleburan usaha; 13. perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemekaran usaha; 14. perolehan hak atas tanah dan bangunan disebabkan hadiah;

BAB 4: Wajib Pajak

79

tidak memberi pengesahan perolehan hak tersebut. Sebenarnya pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu nan yang terutang menentukan proses perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Setelah terjadi pelunasaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, berarti tidak ada hambatan atau kendala hukum yang memengaruhi proses peralihan hak.

G. Wajib Bea Materai Dalam UU BMtidak secara tegas ditentukan bahwa siapa yang merupakan wajib pajak untuk Bea Meterai yang berkewajiban membayar lunas Bea Meterai yang terutang. Wajib Bea Meterai hanya tersirat dalam Pasal2 UU BM,yang menya takan bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dokumen yang terutang Bea Meterai adalah wajib pajak yang berkewajiban membayar Bea Meterai yang terutang. Wajib Bea Meterai adalah subjek pajak yang memanfaatkan dokumen yang terutang Bea Meterai. Wajib Bea Meterai boleh terjadi karena hanya satu pihak atau lebih dari satu pihak, bergantung pada keadaan pada saat dokumen yang terutang Bea Meterai dimanfaatkan yang bersangkutan. Terkait dengan wajib Bea Meterai boleh ditetapkan perumpamaan sebagai berikut.

15. perolehan hak atas tanah dan bangunan karena penunjukan pembeli dalam lelang .

1.

Bila dokumen dibuat oleh satu pihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terutang oleh penerima kuitansi.

Kewajiban wajib pajak pada saat perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah melakukan pelunasan Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan karena telah terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Saat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang belum terbayar lunas, perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat tertunda karena pejabat yang berwenang

2.

Kalau dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, masing-masing pihak terutang Bea Meterai at as dokumen yang diterimanya.

3.

Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, Bea Meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan oleh mereka.

80

BAB 4: Wajib Pajak


81

H. Wajib Pajak Daerah

I. Kewajiban Wajib Pajak

Dalam UU PDRD tid ak secara tegas diatur mengenai siapa yang termasuk subjek pajak sehingga tidak diketahui secara pasti yang menjadi wajib pajak daerah . Pajak daerah meliputi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Maka, wajib pajak dari tiap pajak daerah juga berbeda pula, bergantung pada objek yang dikenakan pajak daerah. Wajib pajak daerah provinsi adalah subjek pajak yang menggunakan objek pajak daerah provinsi yang diken akan pajak . Akan tetap i, tidak selalu subjek pajak daerah provinsi merupakan wajib pajak, hanya yang diwajibkan membayar pajak karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan syaratsyarat objektif karena wajib pajak daerah provinsi memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek yang dikenakan pajak.

Telah ditegaskan bahwa wajib pajak merupakan subjek hukum dalam konteks hukum pajak karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat -syarat objektif untuk dikenakan pajak. Sebagai subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yan g tersebar dalam Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Apabila kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi hukum, yang meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan serta sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pajak.

Demikian pula halnya, terhadap pajak daerah kabupaten/kota yang tidak jelas mengenai siapa yang menjadi subjek pajak, khususnya siapa yang menjadi wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak daerah yang terutang. Wajib Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah subjek pajak yang dibebankan kewajiban untuk membayar pajak karena memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek yang dikenakan pajak . Penentuan wajib pajak daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah untuk menetapkan dan merupakan bagian terpenting dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Kewenangan daerah menetapkan wajib pajak merupakan suatu bentuk delegasi kewenangan dari UU PDRD kepadapernbuat peraturan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan kepala daerah). Sekalipun merupakan delegasi kewenangan, tetapi peraturan daerah tentang pajak daerah tidak boleh menyimpang dari UU PDRD dalam menentukan subjek pajak yang pada akhirnya sebagai wajib pajak.

Kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan, antara lain sebagai berikut. 1.

Wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak . Fungsi nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Selain itu, nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nom or pokok wajib pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan perpajakan.

2.

Wajib pajak wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

H'

BAB 4: Wajib Pajak


penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak.

tcrn pat tinggal atau ternpat kedudukan pengusaha, dan

ke giat an usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak, selain digunakan untuk identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan kewajiban dan hak di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. 3.

4.

Wajib pajak wajib mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat-ternpat yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak memperoleh kesulitan untuk mendapatkan surat pemberitahuan dalam menunaikan kewajibannya. Wajib pajak wajib mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani sendiri surat pemberitahuan, kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Misalnya, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keteranganketerangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak . Pada prinsipnya, setiap wajib pajak untuk Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan . Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pernberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh

83

5.

Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajakyang digunakan oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan pengusaha kena pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Oleh karena itu, terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak, tetapi tidak dilaksanakan, tidak selengkapnya mengisi faktur pajak, atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktunya, dikenakan pula sanksi berupa denda administrasi.

6.

Wajib pajak diwajibkan untuk membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Utang pajak mutlak harus dibayar atau disetor pada kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara dan atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

7.

Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang tanpa diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai perwujudan selfassessment sistem yang dianut dalam Undang-undang Pajak (UU PPh, UU PPN, dan UU BPHTB).

84 8.

Wajib pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan dan/atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-pencatatan maupun data yang diperlukan oleh pemeriksa pajak. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

9.

BAB 4: Wajib Pajak


Wajib pajak wajib memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu.

85

J. Hak Wajib Pajak Rochmat Soemitro (1986;91) merigatakan bahwa berda mpingan dengan kewajiban adalah hak. Wajib pajak m empunyai hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hakha k wajib pajak dapat digunakan atau dimanfaatkan pada saat-saat te rten tu . Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi pajak, wajib pajak dapat mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat at asan orang yang melanggar haknya, atau bila perlu, mengajukannya ke hadapan peradilan administrasi (sekarang lembaga peradilan pajak) .

10. Wajib paj ak berkewajiban untuk menunjuk wakil bagi wajib pajak badan yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penunjukan ini tidak memerlukan surat ku asa khusus karena secara tegas telah ditentukan dalam UU KUP.

Hak wajib pajak tidak berbeda dengan kewajibannya karena hak wajib pajak diatur bukan hanya dalam satu Undang-undang Pajak, melainkan tersebar dalam berbagai Undang-undang Pajak. Undang-undang Pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak merupakan Undang-undang Pajak dalam kategori sebagai bagian dari hukum pajak formal. Adapun hak wajib pajak sebagaimana yang tersebar dalam Undang-undang Pajak, antara lain sebagai berikut.

11. Wajib pajak wajib menunjuk kuasa hukum untuk mewakili

1.

Memperoleh nomor pokok wajib pajak atau keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak pada saat setelah rnelaporkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.

Mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan kepada pejabat pajak.

wajib pajak di lu ar maupun di dalam lembaga peradilan paj ak , baik lembaga keb eratan, pengadilan pajak, dan Mahkamah Agung. Penunjukan kuasa hukum wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus kar ena tanpa surat kuasa khusus tersebut, dianggap tidak sah secara hukum . Kewajiban wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas tidak bersifat final yang ber arti setiap saat dan waktu dapat berubah. Hal ini dimaksudkan agar kewajiban wajib pajak dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum pajak.

Jika permohonan itu dikabulkan, wajib pajak diberi kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan. 3.

Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan yang dimasukkan oleh wajib pajak dan dianggap telah lengkap, wajib pajak diberi tanda bukti penerimaan dari pejabat yang ditunjuk.

86 4.


Melakukan pernbetulan sendiri surat pemberitahuan yang telah dimasukkan. [angka waktu untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan adalah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat bahwa pejabat pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5.

Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Iika permohonan itu dikabulkan, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran, paling lama dua belas bulan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan pejabat pajak.

6.

Menerima tanda bukti setoran pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah mernbayar lunas pajak yang terutang.

7.

Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian ditetapkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pajak.

8.

Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung yang terdapat dalam surat ketetapan pajak dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atas permohonan tersebut, pejabat pajak dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan. Jika batas waktu tersebut terlampaui, pejabat pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap diterima;

9.

Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan.

SAS 4: Wajib Pajak

87

10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya menu rut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya. Keberatan wajib pajak mutlak ada surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memberi kepastian hukum berupa diterima atau ditolak keberatan tersebut. 12. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan pada Pengadilan Pajak. Jika surat keputusan keberatan itu memuat materi yang merugikan wajib pajak, surat keputusan keberatan itu dapat diajukan banding pada Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan mengenai sengketanya. 13. Mengajukan gugatan terhadap tindakan pejabat pajak seperti menerbitkan surat tagihan pajak, dan lain-lain pada Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan atas kesewenang-wenangan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. 14. Menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam persidangan, baik di Lembaga Keberatan, Pengadilan Pajak, maupun Mahkamah Agung. Hak-hak wajib pajak sebagaimana tersebut di atas tidak secara limitatif diatur dalam satu ketentuan tertentu, melainkan tersebar dalam Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan yang bersifat for m al. Hak-hak wajib pajak tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan untuk tidak dikabulkan pejabat pajak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tidak dipenuhinya hak-hak wajib pajak, boleh dipersoalkan di hadapan hukum.

88

BAB 4: Wajib Pajak


K. Penanggung Pajak Dalam hukum pajak dikenal istilah penanggung pajak, selain wajib pajak maupun pemotong atau pemungut pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hakdan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebenarnya penanggung pajak bukan merupakan wajib pajak, melainkan hanya menggantikan kedudukan wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang dari wajib pajak. Sekalipun terjadi pergantian kedudukan dar i wajibpajak kepada penanggung pajak, secara materiil tanggung jawab pe1unasan jum1ah pajak yang terutang tetap berada da1am tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak sebagai subjek hukum memiliki kewajiban dan hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan da1amhukum pajak. Kadangka1awajibpajak tidak mampu me1aksanakan kewajiban dan haknya sehingga dapat diwakilkan kepada pihak lain sebagai penanggung pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus untuk me1akukan perbuatan hukum. Wajib pajak yang boleh diwakili oleh penanggung pajak ada1ah wajib pajak berada da1am kedudukan sebagai : 1.

anak yang be1um dewasa dan be1um nikah diwaki1i 01eh wa1inya;

2.

orang tidak sehat (gila atau pemabuk) berada da1am pengampuan diwaki1i 01eh pengampunya;

3.

orang berada da1am kurate1e diwakili 01eh kuratornya;

4.

badan diwakili oleh direksi atau pengurusnya, termasuk da1am pengertian pengurus ada1ah orang yang secara nyata memiliki wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan da1am menjalankan perusahaan.

89

5.

badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran atau likuidasi, 01eh kurator atau likuidator, atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;

6.

suatu wa risan yang belum terbagi oleh sa1ah seo rang ahli warisnya, pe1aksa na wasiatnya atau yang mengurus harta peningga1annya.

Pada hakikatnya, penanggung pajak bukan merupakan wajib pajak, berarti yang memiliki utang pajak ada1ah wajib pajak bukan penanggung pajak. Keterlibatan penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak hanya sekadar tanggung jawab. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan dalam UU PPDSP yang menjadi sasaran penagihan secara paksa hanya penanggung pajak, sedangkan wajib pajak terlepas dari jangkaun hukum. Seyogianya ketentuan-ketentuan da1am UU PPDSP agar mencantumkan kata "wajib pajak atau penanggung pajak" da1am tiap ketentuannya. Bagaimana ha1nya ka1au wajib pajak tidak mem iliki penanggung pajak, sedangkan ketentuan da1am UU PPDSP hanya menggunakan kata "penanggung pajak" . Berarti ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang hanya di atas kertas dan tidak dapat diterapkan.

91

Pejabat Pajak

A. Pendahuluan Sebelum dilakukan pembaruan pajak tax reform pada tahun 1983, selalu terdengar ucapan atau sebutan tentang fiskus (fiscus) dalam hubungan dengan perpajakan. Setelah dilakukan pembaruan pajak, sebutan fiskus masih perlu dipertahankan atau dilakukan pula pergantian yang tepat penggunaannya. Istilah fiskus menurut Chidir Ali (1993;3 I) berasal dari bahasa latin, yang berarti keranjang yang berisi uang atau kantong uang. Dengan kata lain, fiskus adalah suatu keranjang uang, yang bertalian dengan perbendaharaan atau pendapatan . Oleh karena itu, jika diteruskan ialah yang berhubungan dengan uang atau urusan-urusan keuangan pada umumnya. Selanjutnya, dikatakan oleh Chidir Ali (1993;31-32) bahwa dahulu kala, pada zaman raja-raja Romawi berkuasa, kata fiskus tersebut dimaksudkan dengan kantong raja, kemudian kata fiskus ini diartikan dan diidentifikasi dengan kas negara sebab pada abadabad pertengahan tidak ada perbedaan pengertian antara kas raja dengan kas negara sehingga mempuyai arti keranjang uang negara, bukan dalam arti pengertian negara tingkat sekarang ini, melainkan dalam pengertian negara masih bertipe monarkhi di mana persoalan

92


keuangan sepenuhnya ada di tangan raja . Raja ini memiliki suatu tempat atau wadah, yaitu keranjang untuk uang . Di samping itu, raja juga memungut pajak in natura yang berupa hasil-hasil bumi. Iadi, persoalan pemasukan dan pengeluaran uang untuk perbelanjaan negara itu menjadi persoalan raja sendiri. Lebih lanjut, Ch idir Ali (199 3;32) mengatakan bahwa dengan timbulnya kebiasaan, m aka fiskus diidentikkan dengan kas negara, yang bahkan akhir-akhir ini kare na kas negara hanya dapat diisi dengan uang rakyat, fiskus itu pun diidentikkan dalam pengertian alat-alat negara yang diberi tugas memasukkan uang rakyat itu. Iadi, pengertian tentang fiskus ini telah dipribadikan, serta dianggap sebagai pendukung kewajiban dan hak. An ggapan yang seperti ini lain tidak m erupakan anggapan teori organ seperti yang dikemukakan oleh Cicero, yang menyatakan negara dengan individu dan menganggap negara sebagai semangat yang me njiwai tubuh manusia. Pendeknya pada pengertian dew asa ini, seluruh aparaturperpajakan sebagai wakil negara yang disebut fiskus. Jelaslah bahwa pe nggunaan kata fiskus tertuju pada pejabat pajak yang m emiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi, Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan formal, baik UU KUp, UU PBB, UU BPHTB, UU PDRD, UU PPDSp, dan UU PENJAK tidak mengatur secara tegas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pejabat pajak. Sekalipun pejabat pajak tidak diatur secara tegas Und ang-undang Pajak, dalam UU PENJAK ditemukan suatu ketentuan yang mengatur tentang "pejabat yang berwenang". Ketentuan itu terdapat pada Pasal 1 an gka 1 UU PENJAK, bahwa

pejabat yang berwenang adalah DirekturJenderal Pajak, DirekturJenderal Bea dan Cukai, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan ini, pejabat yang berwenang adalah:

BAB 5: Pejabat Pajak

93

1.

Direktur Jenderal Pajak;

2.

Direktur Ienderal Bea dan Cukai ;

3.

gubernur dan bupati/walikota; atau

4.

pejabat yang ditunjuk u ntuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak sebagai pejabat yang berwenang karena ditugasi mengelola pajak negara sehingga memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam melakukan pengelolaan pajak negara. Terhadap Direktur jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang berwenang karena ditugasi mengelola Bea dan Cukai, memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam melakukan pengelolaan Bea dan Cukai. Gubernur dan bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang karena ditugasi mengelola pajak daerah provinsi dan bupati/walikota karena ditugasi mengelola pajak daerah kabupaten/ kota yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam melakukan pengelolaan pajak daerah tersebut. Kernudian, pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai pejabat yang berwenang hanya sekadar untuk m em ban tu pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh Direktur [e nderal Pajak, Direktur Bea dan Cukai , serta gubemur dan bupati/ walikota, baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Penyebutan sebaga i pejabat yang berwenang terhadap Direktur Jenderal Pajak, Direktur jenderal Bea dan Cukai , gubernur, dan bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak tepat karena yang dikelola adalah pajak negara dan pajak daerah. Kalau demikian halnya, sebutan yang tepat digunakan adalah "pejabat pajak" yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan yang bersumber dari hukum pajak. Selain itu, pejabat pajak digunakan untuk mernbedakan dengan pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan yang terkait dengan ketetapan

94


pajak sebagaimana yang diguna kan dalam hukum administrasi. Walaupun keduanya sebagai administrasi negara, pejabat pajak den gan pejabat rat a usah a negara memiliki perbedaan mengenai wewen an g, kewajiban, dan larangan. Perbedaan itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan berbeda pula . Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (meliputi Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (terrnasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Kepala Kantor Bea dan Cukai, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pajak hanya berwenang, berkewajiban, dan menaati larangan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan pelimpahan wewenang, baik bersifat delegasi maupun mandat. Dengan demikian , penunjukan pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan perpanjangan tangan dari pejabat pajak agar sasaran dapat tercapai.

B. Wewenang Pejabat Pajak Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Direktur Ienderal Pajak sebagai pejab at pajak yang berwenang mengelola pajak negara memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan yang berbeda dengan pejabat pajak yan g mengelola pajak daerah. Hal ini disebabkan karena wewen an g, kewajiban , dan larangan pejabat pajak yang men gelola pajak negara banyak tersebar dalam Undang-undang Pajak, sepe rti UU KUp, UU PBB, dan UU BPHTB. Sementara itu, wewen ang, kewajiban, dan larangan pejabat pajak yang mengelola pajak daerah , baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kot a hanya terdapat dalam UU PDRD.

SAS 5: Pejabat Pajak

95

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Pejabat pajak berwen an g men erbitkan surat ketetapan pajak dalam kait annya den gan penyetoran dan penagi ha n pajak, baik pajak negara (kecuali Bea Met er ai, Bea Masuk dan Cukai) maupun pajak daerah . Surat ketet apan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ket etapan pajak kurang bayar tarnbahan, surat ketet apan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihi l. Surat ketetapan pajak yang dit erbitkan oleh pejabat pajak karena kewenangannya sebagai pen gelola pajak negara tersebut terdiri dari : a.

surat ketetapan pajak kurang bayar;

b.

surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;

c.

surat ketetapan pajak lebih bayar;

d.

surat ketetapan pajak nihil.

Keempat jenis surat ketetapan pajak tersebut di ata s, diperuntukkan untuk pemungutan dan penagihan pajak yang terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nila i dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diatur dalam UU KUP. Khusus terhadap pemungutan dan penagihan Pajak Bumi . dan Bangunan, pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara tersebut, berwenang menerbitkan: a.

surat pemberitahuan pajak terutang;

b.

surat ketetapan pajak.

Pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tid ak men genal adanya surat ketetap an pajak kuran g bayar, sur at ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Dalam arti bahwa pejabat pajak yang ditugasi mengelola Pajak Bumi dan Bangunan tidak menerbitkan jenis-jenis surat ket et apan pajak ters ebut di atas .

96


Karena UU PBB tidak memperinci ten tang surat ketetapan pajak sebagaimana yang terdapat dalam UU KUP dan UU BPHTB. Pada hakikatnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak berbeda dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak negara. Perbedaannya hanya terletak pada sistem yang dianut seperti halnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menganut sistem selfassessment, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan hanya menganut sistem

official assessment. Terhadap pemungutan dan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara tersebut berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak yang terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sama dengan yang diberlakukan pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan oleh pejabat pajak dalam kaitan dengan pemungutan dan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah: a.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;

b.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;

c.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;

d.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

Sementara itu, pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak daerah berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak yang terkait


97

dengan pemungutan dan penagihan pajak daerah, baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam UU PDRD. Adapun jenis surat ketetapan pajak yang terkait dengan pemungutan dan penagihan pajak daerah tersebut adalah; a.

surat ketetapan pajak daerah;

b.

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar;

c.

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan;

d.

surat ketetapan pajak daerah lebih bayar;

e.

surat ketetapan pajak daerah nihil.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut di atas, ternyata pajak daerah memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ciri khas tersebut berupa adanya surat ketetapan pajak daerah sehingga jumlah jenis surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak daerah sebanyak lima. Sekaliptrn terdapat perbedaan yang mencolok mengenai jenis surat ketetapan pajak yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan penagihan pajak, tidak berarti pajak daerah tidak menganut sistem selfassessment.

2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak, baik yang berwenang mengelola pajak negara maupun pajak daerah bukan merupakan bagian dari surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dengan surat ketetapan pajak memiliki persamaan dan perbedaan dalam penerapannya. Persamaannya adalah surat tagihan pajak

8



mcrniliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak,

c.

keputusan pernbatalan ketetapan pajak;

bcrarti utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak maupun dalam surat ketetapan pajak boleh ditagih dengan surat paksa. Perbedaannya adalah surat tagihan pajak tidak boleh diajukan keberatan, sedangkan surat ketetapan pajak dapat diajukan keberatan.

d.

keputusan angsuran pembayaran pajak;

e.

keputusan penundaan pembayaran pajak;

f.

keputusan pengurangan sanksi administrasi:

g.

keputusan penghapusan sanksi administrasi;

h.

keputusan pengembalian pendahuluan keIebihan pajak;

i.

keputusan pemberian imbaIan bunga; atau

j.

keputusan penagihan seketika dan sekaligus.

Kewenangan pejabat pajak menerbitkan surat tagihan pajak berlaku untuk semua jenis pajak, baik pajak negara (kecuali Bea Meterai, Bea Masuk dan Cukai) maupun pajak daerah. Dalam arti, surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah. Akan tetapi, dalam UU BPHTB digunakan istilah Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan untuk UU PDRD digunakan istiIah Surat Tagihan Pajak Daerah. Walaupun terdapat perbedaan dari aspek penamaan, fungsi yang dimiliki tidak berbeda secara hukum.

3. Menerbitkan Keputusan Pejabat pajak tidak hanya berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, tetapi berwenang pula menerbitkan keputusan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak. Keputusan dapat diterbitkan karena atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan karena perintah Undang-undang Pajak. Hal ini berlaku bagi pejabat pajak yang berwenang mengelola pajak negara dan pajak daerah. Adapun keputusan yang dapat diterbitkan oIeh pejabat pajak yang berwenang mengelola pajak negara, khususnya pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah: a.

keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak;

b.

keputusan pengurangan ketetapan pajak;

99

Sementara itu, untuk Pajak Bumi dan Bangunan hanya dikenaI keputusan penunjukan subjek pajak sebagai wajib pajak terhadap objek pajak yang tidak jeIas siapa pemiliknya. Wewenang untuk menerbitkan keputusan itu, dalam keterkaitan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak yang bersangkutan, sedangkan keputusan yang diterbitkan dalam melaksanakan UU BPHTB adalah "Keputusan Pengembalian KeIebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan." Hal yang sama terdapat puIa daIam UU PDRD. Dengan demikian, UU PBB dan UU BPHTB, dan UU PDRD sama sekali tidak mengenal keputusan sebagaimana yang terdapat daIam UU KUP. Selain Keputusan tersebut di atas, pejabat pajak masih berwenang menerbitkan keputusan daIam kaitan penagihan pajak dengan surat paksa. Kewenangan itu tidak termasuk daIam ruang lingkup UU KUP, UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD, meIainkan berada dalam ruang lingkup pelaksanaan UU PPDSP. Pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa terhadap wajib pajak atau penanggung pajak berwenang menerbitkan berupa: a.

keputusan penyitaan;

b.

keputusan lelang;

100


c.

keputusan pencegahan;

d.

keputusan penyanderaan.

Keputusan pejabat pajak mengenai penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa diberlakukan untuk semua jenis pajak, baik pajak negara (kecuali Bea Meterai) maupun pajak daerah. Bila wajib pajak atau penanggung pajak membayar lunas jumlah pajak yang terutang, termasuk sanksi administrasi dan ditambah biaya penagihan pajak sebelum diterbitkan keputusan lelang. Sebenarnya keputusan yang terdapat dalam UU PPDSP tidak mutlak diterbitkan oleh pejabat pajak karena saat wajib pajak atau penanggung pajak telah menyelesaikan kewajibannya berupa membayar lunas jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi dan ditambah biaya penagihan pajak.

4. Melakukan Pemeriksaan Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 24 UU KUP adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan sebagai wewenang pejabat pajak untuk memeriksa dalam rangka mengawasi pemenuhan kewajiban , perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak, untuk: a.

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

b.

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu


101

maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajihan perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Pejabat pajak melakukan pemeriksaan hanya tertuju pada wajib pajak yang terikat pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah serta pajak daerah. Sebenarnya pemeriksaan pajak yang terkait dengan pembukuan atau pencatatan tidak berlaku bagi wajib pajak yang terikat pada Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal disebabkan karena wajib pajak yang terikat pada Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan tidak diwajibkan membuat atau melakukan pembukuan atau pencatatan Tata cara pemeriksaan diatur dengan arau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . Salah satu bagian dari tata cara pemeriksaan adalah mengatur tentang kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Di samping itu, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Apabila dalam pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat (3) UU KUp, penghitungan pajak penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan. Dalam hal ini, pejabat pajak tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

102



5. Melakukan Penyegelan Wajib pajak yang diperiksa oleh petugas pajak wajib memberikan kesempatan untuk memasuki ternpat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan gun a kelancaran pemeriksaan.Iika petugas pajak beranggapan bahwa wajib pajak menghalanghalangi kelancaran pemeriksaan, pejabat pajak berwenang melakukan penyegelan. Penyegelan ditujukan pada ternpat atau ruangan tertentu, barang bergerak atau barang tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumendokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line. Penyegelan dilakukan oleh petugas pajak untuk mengamankan atau mencegah hilangnya buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu, wajib pajak dilarang melakukan pengrusakan penyegelan yang telah dilakukan oleh pemeriksa pajak, termasuk memindahtangankan barang-barang yang telah disegel. Terkecuali pada saat itu terjadi keadaan yang sifatnya memaksa (force majeur) sehingga memerlukan ternpat yang dipandang am an dari gangguan, misalnya terjadi kebakaran atau terjadi banjir yang dapat merusak barang-barang yang telah disegel. Wewenang untuk melakukan penyegelan hanya ditujukan kepada wajib pajak yang terikat pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sebenarnya penyegelan yang dilakukan oleh pejabat pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, terhadap wajib pajak yang terikat pada Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dilakukan penyegelan karena tidak diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB. Demikian pula halnya dalam UU PDRD yang tidak mengatur tentang penyegelan sehingga wajib pajak yang terikat

103

pada pajak daerah tidak akan dilakukan penyegelan oleh pejabat pajak.

I

6. Mengangkat Pejabat untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pejabat pajak tidak hanya berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, keputusan, dan termasuk pembetulannya, tetapi berwenang pula mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan . Pengangkatan pejabat dimaksudkan agar terdapat efisiensi kerja untuk lebih memantapkan pelaksanaan peraturan perundangundangan perpajakan sebagai tanggung jawabnya. Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan pembantu bagi pejabat pajak yang mengangkatnya. Direktur Jenderal Pajak, sebagai pejabat pajak yang mengelola pajak negara, berwenang mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang pajak negara. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memberi peluang bagi pejabat pajak untuk mengangkat pejabat yang dimaksud. Pejabat yang boleh diangkat adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil dalam lingkungan Direktorat [enderal Pajak, seperti Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kernudian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pejabat Pajak yang mengelola Bea Masuk dan Cukai, berwenang pula mengangkat pejabat untuk

104



melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pabean dan cukai . Pejabat yang diangkat adalah mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dalam lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, seperti Kepala Kantor Bea dan Cukai , dan lain-lain. Begitu pula, gubernur, bupati/walikota sebagai pejabat pajak yang mengelola pajak daerah, berwenang pula mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Pejabat yang diangkat adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan lain-lain. Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan berwenang melaksanakan tugas sebagaimana yang ditugaskan dalam surat pengangkatannya. Pejabat yang diangkat harus bertanggung jawab kepada pejabat pajak yang mengangkatnya karena kewenangan yang dimiliki hanya berdasarkari mandat yang setiap saat wajib dipertanggungjawabkan kepada si pemberi mandat. Wewenang yang harus dilaksanakan adalah wewenang yang dimandatkan dalam surat pengangkatannya sebagai pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekalipun wajib bertanggung jawab kepada si pemberi mandat, pejabat yang diangkat tidak boleh tidak wajib rnelaksanakan wewenang yang dipercayakan kepadanya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wewenang pejabat pajak mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak hanya dikenal dalam UU KUp, melainkan terdapat dalam UU PBB, UU BPHTB, UU PDRD , dan UU PPDSP. Pejabat pajak yang mengelola Pajak Daerah berwenang mengangkat pejabat yang ada di daerah, seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang pajak daerah.

105

7. Mengangkat Petugas Pajak Selain pejabat yang diangkat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, pejabat pajak (Direktur Jenderal Pajak) berwenang pula mengangkat petugas pajak . Petugas pajak tidak selalu harus dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, melainkan diperbolehkan berasal dari luar lingkungan Direktorat jenderal Pajak. Oleh karena itu, petugas pajak boleh berstatus sebagai pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departernen Keuangan atau Departemen Dalam Negeri. Selain itu , boleh pula tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, misalnya konsultan pajak, akuntan publik, dan sebagainya. Pengangkatan petugas pajak dilakukan oleh pejabat pajak untuk memperlancar pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan tugas tertentu untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada wajib pajak agar tidak mengalami kesulitan atau hambatan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas pajak tidakboleh melanggar hak-hak wajib pajak . Adapun tugas yang wajib dilaksanakan oleh petugas pajak yang berasal dari lingkup Direktorat jenderal Pajak adalah: a.

menghitung dan menetapkan pajak yang terutang;

b.

memberi surat setoran pajak;

c.

melakukan pemeriksaan.

Sebagai contoh, pelaksanaan tugas oleh petugas pajak yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut. a.

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku sehingga merugikan negara, petugas pajak yang bersangkutan

106


dapat dikenakan sanksi ses uai de ngan ketentuan pe raturan peru ndang-undangan yang be rlaku. b.

Petu gas p aj ak ya ng d en gan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau me langgar hak-hak wajib pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undan gan perpajakan, dapat diadu kan ke unit Internal Depart emen Keuangan.

Berdasarkan contoh ters ebu t di at as, petugas pajak perlu meningkatkan diri dalam rangk a me mbe rikan pelayanan kepada wajib paj ak, khusu snya mengenai cara menghitung dan atau menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika dalam pelaksanaan tu gas, terdapat kerugia n pada keuangan negara, petugas pajak dapat dikenakan sa nk si hukum sesuai undangundang yang berlaku. Misalnya, mengganti kerugian yang dialami oleh negara dan/atau sanksi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi , Petugas pajak yang tidak ber status pegawai negeri sipil berarti bukan ber asal dari Iingkungan Direktorat [enderal Pajak hanya diangkat oleh peja bat pajak (Direktur [enderal Pajak) untuk membantu pelaks anaan perat uran perundang-undangan perpajakan. Mereka yang diangkat sebagai petugas pajak adaIah ahIi bah asa, akuntan, konsu ltan pajak, pengacara, dan lain-lain.

8. Mengangkat Juru Sita Pajak Bukan hanya petugas pajak yang boleh diangkat oleh pejab at pajak, tetapi te rmasuk pula juru sita pajak untuk melaksan akan peraturan perundan g-undangan per pajakan, khu susnya peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan sur at paksa. juru sita pajak men uru t Pasal 1 angka 6 UU PPDSP adalah pelaksana tind akan penagiha n pajak yang meIiputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberi tahuan su rat paksa, penyitaan, dan penyand eraan . Dengan de rnikian, t ugas yang melekat pada juru


107

sita pajak bersumber dar i UU PPDSP untuk melakukan pen agihan seke tika dan sekaligus, menyamp aikan sura t paksa, penyitaan, dan pe nyande raan. Dalam hukum pajak, juru sita pajak meliputi juru sita pajak bagi pajak ne gara dan jur u sit a pajak bagi pajak daerah . juru sita pajak bagi pajak nega ra diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pajak yang ditugasi meng elal a pajak negara dan juru sita pajak bagi pajak daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak dae rah . Keberadaannya merupakan kon sekuensi dari pembagian paj ak berdasarkan kewenangan penagihannya yang meIiputi pajak negara dan pajak daerah. Pelaksanaan tugas juru sita pajak bagi pajak negara dan juru sita pajak bagi pajak daerah tidak terjadi tumpah tindih karena jenis pajak yang ditagih dengan surat paksa berbeda sama sekali sehingga boleh berbarengan melakukan penagihan pajak secara paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak agar memenuhi kewajibannya seb agaimana yang telah dit entukan. Sebelum juru sita pajak memangku jabatannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah at au janji menurut agama atau kepercayaan di hadapan pejabat pajak yang mengangkatnya. Pengucapan sumpah atau janji yang didasarkan at as agama ata u kepercayaan juru sita pajak tid ak hanya sekadar diuc apkan melainkan mengikat secara hukum dalam pelaksanaan tugas. Melan ggar sumpah atau janji berarti melakukan suatu pelanggaran hukum yang berakhir pada pen gen aan hukuman, baik hukuman disipIin maupun hukuman badan. Sumpah at au janji yang diucapkan oleh juru sita pajak merupakan suatu manifestasi kerja untuk melakukan perbuatan hukum deng an tidak melanggar hukum. Sumpah atau janji juru sita pajak sebagaimana diatur pad a Pasal 4 UU PPDSP adalah sebagai berikut:

108

Pembaruan Hukum Pajak "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar 1945, dan segala undang-undang dan serta yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

juru sita pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja pejabat

pajak yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan tugas juru sita pajak tidak selalu berdasarkan wilayah kerja pejabat pajak yang mengangkatnya karena boleh saja di wilayah kerja lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, penempatan juru sita pajak merupakan wewenang Menteri Keuangan, sedangkan penempatan juru sita pajak bagi pajak daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota. Setelah juru sita pajak diambil sumpah atau janji oleh pejabat pajak yang mengangkatnya, juru sita pajak harus melaksanakan tugas, antara lain: a.

melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

b.

menyampaikan dan memberitahukan surat paksa;

c.

melaksanakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak maupun penanggung pajak berdasarkan surat perintah penyitaan;


d.

109

melakukan penyanderaan atas diri wajib pajak atau penanggung pajak berdasarkan surat perintah penyanderaan .

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas juru sita pajak, te rleb ih dahulu harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal sebagai juru sita pajak dan harus diperlihatkan kepada wajib pajak maupun penanggung pajak. Fungsi kartu tanda pengenal juru sita pajak sebagai kartu identitas untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang diembannya, agar wajib pajak maupun penanggung pajak tidak ragu-ragu terhadap juru sita pajak yang bersangkutan. Sebaliknya, kartu tanda pengenal tersebut sebagai upaya untuk mencegah agar juru sita pajak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap wajib pajak maupun penanggung pajak. Misalnya, melakukan kompromi pajak dan bahkan melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan karena menyalahgunakan jabatannya sebagai juru sita pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal wajib pajak maupun penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah seternpat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Ienderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, bank atau pihak lain . Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugas dalam upaya menegakkan hukum pajak bagi wajib pajak maupun penanggung pajak yang tidak menaati ketentuan pelaksanaan surat paksa.

110

Pembaruan HukumPajak

c. Kewajiban Pejabat Pajak Pejabat pajak tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga memiliki kewajiban dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pejabat pajak merupakan bagian dari penegakan hukum pajak dan tersirat di dalamnya berupa perlindungan hukum wajib pajak. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat pada waktu yang ditentukan, diberikan imbalan bunga sebagai kompensasi kerugian yang dialami oleh wajib pajak. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat pajak adalah menerbitkan surat keputusan, baik karena jabatan maupun karena permohonan wajib pajak, seperti berikut ini.

1. Memberi Keterangan Tertulis Wajib pajak kadangkala mengalami kesulitan untuk mengajukan keberatan karena tidak didukung oleh keterangan yang boleh membenarkan mengenai keberatannya. Apabila, timbul keraguan ketidaksempurnaan surat keberatannya, wajib pajak berhak mengajukan permohonan kepada pejabat pajak untuk meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Hal ini didasarkan pada Pasa125 ayat (6) UU KUP yang menegaskan apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasa125 ayat (6) UU KUP terdapat pula pada Pasal 15 ayat (5) UU PBB dan Pasal 16 ayat (6) UU BPHTB. Hal ini berarti bahwa hukum pajak tetap menjamin perlindungan hukum wajib pajak. jiwa wajib pajak merasa kekurangan keterangan, wajib pajak berhak mengajukan permohonan untuk meminta keterangan-keterangan yang dianggap


111

perlu untuk melengkapi surat keberatannya. Pejabat pajak yang mengelola pajak negara berkewajiban memberi keterangan keterangan yang diperlukan. Lain halnya bagi pejabat pajak yang mengelola pajak daerah tidak berkewajiban memberi keteranganketerangan yang terkait pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak diatur dalam UU PDRD. Demikian pula halnya terhadap kesulitan yang dialami wajib pajak untuk mengajukan permohonan banding, wajib pajak berhak mengajukan permohonan tertulis untuk meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar terbitnya keputusan keberatan. Hal ini didasarkan bahwa apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan keberatan. Bila wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan pembetulan yang diterbitkan oleh pejabat pajak wajib pajak berhak mengajukan permohonan untuk meminta hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan wajib pajak. Hal ini didasarkan bahwa apabila diminta oleh wajib pajak, pejabat pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan wajib pajak. Keputusan pembetulan yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara hanya mengenai: a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b.

mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

112



113

c.

mengurangkan atau mernbatakan surat tagihan pajak yang tidak benar;

waktu yang ditentukan untuk membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau keputusan yang telah diterbitkan.

d.

membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan . pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

Pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara, khususnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berwenang melakukan pembetulan atas permohonan wajib pajak tatkala dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Yang boleh dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, adalah:

1)

penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

2)

pembahasan akhir dengan wajib pajak.

Hakikat yang terkandung di dalamnya bertujuan agar wajib pajak dapat mengetahui unsur keadilan keputusan pembetulan yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang didasarkan atas permohonan wajib pajak. Di samping itu, terdapat pula suatu bentuk perlindungan hukum wajib pajak kalau terdapat kesewenangwenangan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak negara dalam melakukan pembetulan, baik karena berdasarkan jabatannya maupun karena atas permohonan wajib pajak.

2. Menerbitkan Keputusan Pembetulan Dalam praktik, kadangkala pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak , surat tagihan pajak, atau keputusan yang tidak benar karena ketidaktelitian sehingga membebani kewajiban bagi wajib pajak yang tidak bersalah. Atau, wajib pajak sendiri melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban berupa memasukkan surat pemberitahuan kepada pejabat pajak. Oleh karena itu, hukum pajak menyediakan sarana hukum bagi pejabat pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau keputusan yang telah diterbitkan, baik karena secara jabatannya maupun karena permohonan wajib pajak. Kalau pejabat pajak membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau keputusan berdasarkan jabatannya, keputusannya tidak terikat pada jangka waktu kapan hendak ditetapkannya. Berbeda halnya kalau dengan permohonan wajib pajak, pejabat pajak terikat pada jangka

a.

surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil;

b.

surat tagihan pajak;

c.

keputusan pengurangan ketetapan pajak;

d.

keputusan pembatalan ketetapan pajak ;

e.

keputusan pengurangan sanksi administrasi; _

f.

keputusan penghapusan sanksi administrasi;

g.

keputusan keberatan;

h.

keputusan pemberian imbalan bunga; atau

i.

keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Ruang lingkup pembetulan yang dilakukan oleh pejabat pajak hanya terbatas pad a kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari : a.

kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo; atau

b.

kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan.

115



Pengertian membetu lkan dapat berarti menambah, mengu rangkan, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya. Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, wajib pajak boleh mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada pejabat pajak atau dapat melakukan sendiri pembetulan itu karena jabatannya.]angka waktu pembe tulan hanya enam bulan sejak tanggal permohonan wajib pajak diterima oleh pejabat pajak harus menerbitkan keputusan pembetulan termak sud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan perribetulan tersebut.

lindungan hukum kepada wajib pajak sebelum terjadi sengketa pajak. Sebenarnya tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah harus didasarkan atas permohonan wajib pajak yang mengalami kerugian dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

114

Pembetulan keputusan juga dikenal dalam UU PDRD, yang dilakukan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah, baik atas permohonan wajib pajak maupun karena jabatannya. Yang dapat dibetulkan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah adalah: a.


b.


c.

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan; atau

d.

surat tagihan pajak daerah.

Di samping itu, pejabat pajak terseb ut berwenang pula melakukan tindakan hukum berupa: a.

b.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menu rut peratur an perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanks i terse but dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; atau mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Tind akan hukum· yang dilakukan oleh pejabat pajak yang men gelol a pajak daerah bertuju an untuk memberikan pe r-

3. Menerbitkan Keputusan Keberatan Tatkala terjadi sengketa pajak di tingkat lembaga keberatan, pejabat pajak berwenang memeriksa dan rnernutus, jika surat keberatan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam arti, kewajiban bagi pejabat pajak untuk menerbitkan surat keputusan keberatan atas keberatan wajib pajak maupun pemotong atau pemungut pajak terhadap suatu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Kewajiban untuk menerbitkan surat keputusan keberatan diatur pada Pasal 26 ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa Direktur ]enderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Ketentuan yang sama ditemukan pula pada Pasal 16 ayat (1) UU PBB, Pasal 17 ayat (1) UU BPHTB, dan Pasal 14 ayat (1) UU PDRD. Hal ini menunjukkan bahwa ada sinkronisasi antara UU KUP dengan UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD mengenai jangka waktu pemberian sura t keputusan kebera tan terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak maupun pemotong atau pemungut pajak. Kewajiban menerbitkan surat keput usan keberatan merupakan tanggung jawab pejabat pajak yang berwenang memeriksa dan memutus surat keberatan dari wajib pajak maupun dari pemotong atau pemungut pajak . Surat kepu tus an keberatan tidak boleh melampaui jangka waktu yang telah dite nt ukan karen a dapat berakibat bila jangka waktu yang ditentuka n telah kedaluwarsa,

117


SAS 5: Pejabat Pajak

keberatan wajib pajak maupun pemotong atau pemungut pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat keberatan dianggap diterima secara hukum. Surat keputusan keberatan merupakan surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

perlindungan dengan menyiapkan perangkat hukum untuk itu . Perangkat hukum yang dimaksudkan telah ditentukan sebagai berikut.

116

Menerbitkan surat keputusan keberatan tidak hanya merupakan kewajiban pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak negara, tetapi merupakan pula kewajiban pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak daerah. Sebenarnya surat keputusan keberatan merupakan jawaban terhadap keberatan yang dituangkan dalam surat keberatan. Surat keputusan keberatan tidak mutlak harus diterima dan bahkan boleh ditolak karena tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan untuk pengajuan suatu surat keberatan.

1.

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.

Larangan tersebut di atas berlaku pula terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.

Dikecualikan dari larangan tersebut di atas adalah: a) pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan b) pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.

Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga ahli yang bersangkutan agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

5.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perkara perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat dan tenaga ahli yang bersangkutan, bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

6.

Permintaan hakim tersebut di atas, wajib menyebut nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang

D. Larangan Pejabat Pajak Pejabat pajak, termasuk yang diangkat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum pajak. Dalam pelaksanaan wewenangnya, pejabat pajak telah banyak mengetahui rahasia perpajakan wajib pajak, baik karena wajib pajak memberitahukan atau melaporkan melalui surat pemberitahuan. Bahkan karena petugas pajak melaksanakan tugas pemeriksaan di tempat tinggal atau di tempat kedudukan wajib pajak. Ataukah juru sita pajak melaksanakan tugas menyampaikan surat paksa maupun tindakan pelaksanaan surat paksa kepada wajib pajak maupun penanggung pajak. Kerahasiaan wajib pajak maupun penanggung pajak tetap terjamin untuk tidak dibocorkan atau tidak diketahui oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum pajak berkewajiban memberi

118


diminta serta kaitan perkara pidana atau perkara perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang dimi nta tersebut. Pejabat pajak, termasuk petugas pajak dan juru sita pajak yang diangkat dilarang mengungkapkan kerahasiaan perpajakan wajib pajak termasuk pula pemotong ata u pemungut pajak. Kerahasiaan perpajakan yang dilarang untuk diungkapkan atau diberitahukan kepada pihak lain, antara lain: 1.

surat pernberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak;

2.

data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

3.

dokumen dan atau data yang dipero leh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dan

4.

dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak untuk pihak lain dikecualikan tatkala pejabat pajak, pejabat yang diangkat, dan petugas pajak bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan. Larangan ini hanya bersifat sernentara, yakni pad a saat persidangan pengadilan dan tidak termasuk di luar persidangan pengadilan. Demikian pula halnya terhadap keterangan yang diberitahukan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan hanya tertuju pada identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan kepada antara lain lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara . PengecuaIian larangan tersebut tidak memerlukan izin dari Menteri Keuangan . Lain halnya kalau untuk kepentingan negara, misalnya daIam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau


11 9

diperlihatka n kepada pihak ter tentu yang ditunj uk oleh Menteri Keilangan. Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama wajib pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat pajak, pejabat yang diangkat, atau petugas pajak yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan. Berarti untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan harus berinisiatif menerbitkan izin. ]ika terjadi pemeriksaan di pengadilan, baik dalarn perkara pidana maupun perkara perdata yang berkaitan dengan perpajakan, Menteri Keuangan menerbitkan izin pembebasan atau kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak, pejabat yang diangkat, atau petugas pajak maupun juru sita pajak atas berdasarkan permintaan hakim ketua sidang . Izin tersebut bertujuan untuk membantu mengungkapkan perkara pidana atau perkara perdata yang memiliki keterkaitan dengan perpajakan yang sementara dalam proses peradilan. Sebenarnya hakim ketua sidang wajib berinisiatif meminta izin dari Menteri Keuangan agar dibolehkan mengungkapkan kerahasiaan perpajakan yang diketahui oleh pejabat pajak, pejabat yang diangkat , atau petugas pajak maupun juru sita pajak termaksud. Permintaan hakim ketua sidang kepada Menteri Keuangan harus secara tegas menyebut nama tersangka atau nama tergugat, termasuk keterangan-keterangan yang dirninta terka it dengan perbuatan hukum yang menyangkut bidang perpajakan.

121

. .

Surat Pemberitahuan

A. Pendahuluan Dalam hukum pajak terdapat suatu sarana hukum yang menghubungkan antara wajib pajak dengan pejabat pajak dalam rangka penegakan hukum pajak. Sarana hukum tersebut adalah surat pemberitahuan yang disediakan oleh pejabat pajak untuk digunakan bagi wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sebagaimana dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1986;66) bahwa surat p.emberitahuan merupakan bentuk kerja sama antara wajib pajak dengan Direktorat]enderal Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Tidak semua jenis pajak yang berlaku boleh menggunakan surat pemberitahuan. Hal ini tergantung dari jenis pajak itu sendiri. Surat pemberitahuan laz imnya diguna~an hanya pajak langsung seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pada pajak tidak langsung pada umumnya tidak menggunakan surat pemberitahuan.

122

123


BAB 6: Sural Pemberilahuan

Dikatakan "pada umumnya" karena ada pula pajak tidak langsung yang menggunakan surat pemberitahuan, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah . Pajak tidak langsung yang tidak menggunakan surat pemberitahuan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Bea Meterai.

beritahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, dan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada pejabat pajak adalah wajib Pajak Penghasilan tertentu, yakni:

Penggunaan surat pemberitahuan merupakan bagian dari self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak yang menerbitkan surat pemberitahuan itu. Selfassessment system merupakan pengganti official assessment system sebagaimana yang diterapkan terhadap pajak langsung pada masa sebelum terjadi perubahan Undang-undang Pajak pada tahun 1983. Sekalipun terjadi perubahan official assessment system menjadi self assessment system, jika kesadaran hukum wajib pajak maupun pejabat pajak tidak mengalami perubahan ke arah positif, perubahan itu tidak memiliki makna yang signifikan terhadap penegakan hukum pajak, baik pada masa kini maupun ke depan.

1.

wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak;

2.

wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan secara

Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri surat pernberitahuan di tempat yang telah ditentukan oleh pejabat pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan. Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, pejabat pajak boleh mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Wajib pajak yang telah me ne rima surat pemberitahuan wajib mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pejabat pajak . Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan rnata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pem-

final. Akan tetapi, karena kepentingan tertentu, wajib Pajak Penghasilan tersebut di atas, diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak. Sebenarnya nomor pokok wajib pajak merupakan identitas wajib pajak yang setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang terkait dengan kegiatannya, baik yang berkaitan maupun yang tidak terkait dengan perpajakan. Hal yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. 1.

Benar adalah benar dalam perhitungannya, termasuk benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisannya, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.

Lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

124

3.

Pembaruan Hukum Pajak ]elas adalah melaporkan asal-usul ata u sumber objek pajak dan unsurt-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

Surat pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan kepada pejabat pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau temp at lain yang ditetapkan oleh pejabat pajak. Oleh karena itu, pejabat pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran dan atau ternpat pelaporan usaha selain tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau temp at pendaftaran pada kantor pejabat pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor pejabat pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak arang pribadi atau pengusaha tertentu. Penandatanganan surat pemberitahuan boleh dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur ]enderal Pajak. Dalam hal wajib pajak merupakan badan maka surat pemberitahuan ditandatangani oleh pengurus atau direksi.]ika surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh arang lain bukan wajib pajak, wajib dilampirkan surat kuasa khusus. Surat pemberitahuan yang disampaikan secara langsung oleh wajib pajak kepada pejabat pajak wajib diberi tanggal dan bukti penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Lain halnya kalau surat pemberitahuan dikirim melalui kantor pas secara tercatat atau dengan cara lain akan diatur dengan Keputusan Direktur ]enderal Pajak . Tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian surat pemberitahuan sepanjang surat pemberitahuan tersebut lengkap dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.


125

Penyampaian surat pemberitahuan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga persyaratan yang telah ditentukan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. ]ika surat pemberitahuan tidak disampaikan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan atau jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, wajib pajak tersebut diberikan surat teguran. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi tidak benar, terhadap wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Bahkan selain sanksi administrasi berupa denda dapat pula dikenakan sanksi pidana karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bentuk dan isi suatu surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang wajib dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi suatu surat pemberitahuan, keterangan, dokurnen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Wajib pajak wajib menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan. Sebenarnya surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh wajib pajak apabila: 1.

tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa hukumnya;

2.

tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dakumen;

126

3.

4.


menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis; atau disampaikan setelah pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak kepada pejabat pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Sebenarnya pemberian tanggal penerimaan surat pemberitahuan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditentukan . Penyampaian surat pemberitahuan tidak hanya boleh dilakukan secara langsung, tetapi boleh pula dikirim melaluikantor pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain sepanjang tidak bertentangan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian surat pemberitahuan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang telah lengkap surat pemberitahuan tersebut Kadangkala surat pemberitahuan yang telah disampaikan ternyata mengandung ketidakbenaran, misalnya terdapat kesalahan hitung atau kesalahan tulis. Maka, dengan kemauan sendiri wajib pajak berhak membetulkan surat pemberitahuan tersebut dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan persyaratan bahwa pejabat pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Oleh karena itu, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:

BAB 6: Sural Pemberitahuan

127

1.

pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar:

2.

rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau

3.

jumlah harta menjadi lebih besar, tetapi jurnlah rugi berdasarkan ketentuan perpajakan tidak menjadi lebih besar.

Kejujuran wajib pajak sangat menentukan dalam pengisian surat pemberitahuan kar ena surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada pejabat pajak merupakan tanggungjawab wajib pajak . Akibat hukum yang timbul dari surat pemberitahuan yang telah disampaikan itu adalah perbuatan hukum yang menimbulkan sanksi hukum kalau di dalamnya terjadi kesalahan. Misalnya, surat pemberitahuan yang telah disampaikan itu batalnya demi hukum atau dapat dibatalkannya, bergantung pada substansi hukum pajak yang terlanggar.

B. Fungsi Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan merupakan sarana hukum dalam hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, baik mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, surat pemberitahuan memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung dar i jenis pajak yang dilaporkannya oleh wajib pajak. Lain perkataan bahwa fungsi surat pemberitahuan hanya be rgantung pada jenis pajak yang terlapor dalam surat pemberitahuan itu sendiri. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1.

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

128

2.


BAB 6: SuralPemberilahuan

129

sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;

melalui lembaga keberatan dan Pengadilan Pajak yang berwenang memeriksa dan mernutus sengketa pajak.

penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

c.

3.

biaya hidup untuk wajib pajak orang pribadi;

4.

harta dan kewajiban;

5.

pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi surat pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Kernudian, fungsi surat pemberitahuan terhadap pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1.

pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;

2.

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Karena surat pemberitahuan memiliki fungsi sebagai sarana untuk me laporkan jumlah pajak yang terutang, surat pemberitahuan boleh dijadikan sebagai alat bukti surat kalau terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak dalam bentuk sengketa pajak. Penggunaan surat pemberitahuan sebagai alat bukti surat boleh pada tingkat keberatan, banding, atau gugatan

Surat Pemberitahu an Masa

Pada hakikatnya surat pemberitahuan masa merupakan bagian dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pem beritahuan suatu masa pajak . Kernudian, yang dimaksud dengan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim. Surat pemberitahuan masa digunakan oleh wajib pajak untu k melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertamb ahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untu k satu masa pajak. Sebenarnya sura t pemberita hua n masa merupakan sarana hukum bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang untuk suatu masa pajak, baik mengenai Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Rochmat Soemitro (1986;68) mengatakan bahwa kalau wajib pajak tidak satu tahun menjadi wajib pajak karena baru datang di Indonesia setelah tahun pajak mulai, atau meninggalkan Indonesia atau meningal dunia, pajaknya dihitung dari masa pajak yang kurang dari satu tahun. Untuk itu, wajib pajak wajib memasukkan surat pemberitahuan masa. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa pajak itu ha rus diberit ahu kan dalam sura t pemberitahuan rnasa, dan selanjutnya dihitung penghasilan setah un dengan mengalihkan penghasilan dalam masa pajak itu dengan suatu pecahan yang pembilangnya dua belas dan penyebutnya sama dengan jumlah bulan dari masa pajak itu. Surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai sekurangkurang nya memuat juml ah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak

130



keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dik red itkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Apabi la surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai tidak atau kurang memuat sya ratsyarat yang ditent ukan, berarti surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikategorikan secara lengkap. Dengan demikian, surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai tidak sah menurut hukum pajak dengan konsekuensi pengusaha kena pajak berkewajiban menyampaikan kembali surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai kepada pejabat pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukannya.

betulkan surat pemberitahu an yang telah disam paikan dengan me nyampaika n pernyataan tert ulis, de ngan per syaratan ba hwa pejabat pajak belum me lakukan tindakan pemeriksaan. Akan tetapi, bila pembetulan surat pemberitahuan masa menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetu lan surat pemberitahuan masa harus disampaikan paling lama dua ta hun sebelum kadaluarsa penetapan.

]angka waktu penyampaian surat pemberitahuan masa, baik surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan maupun surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai adalah paling lama dua puluh hari seteIah akhir masa pajak. Apabila surat pemberitahuan masa tersebut tidak disampaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi. Terhadap surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar RpSOO.OOO,OO. Untuk surat pemberitahuan masa lainnya (terrnasuk surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar RpIOO .OOO,OO. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu , misalnya:

1.

wajib pajak usaha kecil;

2.

wajib pajak orang pribadi yang memiIiki penghasilan neto kurang dari penghasilan tidak kena pajak;

3.

wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia telah dikenakan pajak yang bersifat fina l.

Kadangkala pada surat pemberitahuan masa yang telah disampaikan ternyata terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Maka, dengan kemauan sendiri, wajib pajak berhak rnern-

131

D. Surat Pemberitahuan Tahunan Selain surat pe mberitahuan masa dikenal pula surat pemberitahuan tahunan sebagaimana yang diatur dalam VU KUP. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sementara itu, pengertian bagian tahun pajak merupakan bagian dari jangka waktu satu tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan hanya dikenal dalam Pajak Penghasilan, yang terdiri dari surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak badan. ]angka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah paling lama tiga bulan setelah berakhir tahun pajak. Kemudian, jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak PenghasiIan wajib pajak bad an adalah paling lama ernpat bulan seteIah berakhir tahun pajak.]ika selama jangka waktu itu wajib pajak penghasiIan tersebut tidak memenuhinya karena berada dalam keadaan memaksa (force majeur), maka wajib pajak berhak memohon perpanjangan jangka waktu penya mpaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara tertulis atau dengan cara lain (elektronik) . Penyampaian pemberitahuan itu harus di tujukan kepada pejabat pajak dengan tetap berdasarkan

132



.

pada ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan, walaupun telah dilakukan perpanjangan jangka waktu masih tetap tidak dapat dipenuhi, wajib pajak yang bersangkutan diberikan surat teguran. Surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sekurangkurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta hak dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan wajib melengkapi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau jangka waktu perpanjangan telah berakhir tidak pula menyampaikan surat pemberitahuan tersebut dikenakan sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,OO untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan. Kemudian, sebesar Rp250.000,OO untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi. Jika wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pernbayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Yang dimaksud dengan sebulan adalah jumlah hari dalam bulan takwim yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 juni sampai dengan 21 juli pada tahun yang sarna, sedangkan yang

133

dimaksud bagian dari bulan misalnya 22 [uni sampai 5 juli pada tahun yang sama. Wajib pajak boleh membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan, dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, atau putusan banding tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya. Pembetulan itu menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan terse but, dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima surat-surat tersebut di atas, dengan syarat bahwa pejabat pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam kaitan Pajak Penghasilan, yang diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan hanya wajib pajak dalam negeri, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan karena semua penghasilan yang diterima merupakan objek Pajak Penghasilan. ·Oleh karena itu, wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia telah dikenakan Pajak Penghasilan secara final. Sekalipun tidak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, wajib pajak tersebut tetap harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Juga terhadap wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak yang bersangkutan tidak diwajibkan memasukkan surat pemberitahuan tahunan. Demikian pula wajib pajak dalam negeri yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari satu majikan.

134


E. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Terjadinya hubungan hukum antara wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan pejabat pajak yang mengelola pajak negara disebabkan karena surat pemberitahuan objek pajak. Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UU PBB. Surat pemberitahuan objek pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak dan disampaikan kepada pejabat pajak yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan di tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Penyampaian surat pemberitahuan objek pajak adalah selambatlambatnya tiga puluh hari setelah tanggal diterima surat pemberitahuan objek pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang pernah dikenakan Ipeda tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya, kecuali bila memperoleh surat pemberitahuan objek pajak, wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada pejabat pajak yang menerbitkannya. Surat pemberitahuan objek pajak berbeda dengan surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan karena surat pemberitahuan objek pajak tidak memuat jumlah pajak yang terutang yang wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan. Itulah sebabnya Rochmat Soemitro (1986;32) mengatakan bahwa memasukkan surat pemberitahuan objek pajak bukan merupakan perbuatan hukum karena dengan dimasukkan surat pemberitahuan objek pajak itu tidak dengan sendirinya menimbulkan utang pajak, seperti dalam Pajak Penghasilan dengan sistem

selfassessment. UU PBBtidak menganut sistem selfassessment, melainkan hanya menganut sistem official assessment. Kelihatannya sistem official assessment sangat tepat terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak diketahui siapa wajib pajaknya sehingga pejabat pajak

SAS 6: Sural Pemberilahuan

135

dapat rnenetapkan subjek pajak tersebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang telah ditetapkan berkewajiban membayar lunas atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pejabat pajak masih terlibat dalam penentuan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak telah kadaluarsa atau setelah ditegur tidak dikernbalikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, pejabat pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak secara jabatan. Dalam surat ketetapan pajak tersebut memuat sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Wajib pajak yang tidak mengembalikan surat pemberitahuan objek pajak ternyata menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau ditambah denda paling tinggi lima kali pajak yang terutang.

F. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak daerah mengenal pula surat pemberitahuan, tetapi berbeda dengan surat pemberitahuan objek pajak yang dikenal pada Pajak Bumi dan Bangunan. Surat pemberitahuan pajak daerah memiliki persamaan dengan surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan. Hal ini diketahui dari pengertian surat pemberitahuan Pajak Daerah, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat pemberitahuan pajak daerah pada hakikatnya adalah sarana hukum yang digunakan oleh wajib pajak untuk menjalin hubungan hukum dengan pejabat pajak yang mengelola pajak daerah.

136


137

Wajib pajak memenuhi kewajiban berupa membayar lunas pajak daerah yang terutang dengan menggunakan surat pem beritahuan pajak daerah. Akan tetapi, pelunasan pajak daerah yang terutang tidak selalu ditempuh hanya menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah. Kadangkala pajak daerah yang terutang dapat ditagih dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Dengan demikian, penerapan surat pemberitahuan pajak daerah pada hakikatnya bahwa pajak daerah menganut pula sistem selfassessment. Hal ini dimaksudkan agar tidak melibatkan pejabat pajak yang mengelola pajak daerah dalam penentuan jumlah pajak daerah yang terutang sehingga wajib pajak melakukan perhitungan dan pelaporannya tepat sasaran.

A. Dasar Hukum

Pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan objek pajak wajib berpedoman pada tata cara pengisian dan pelaporan yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah. ]ika terjadi penyimpangan pengisian maupun pelaporan surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan objek pajak dikategorikan sebagai batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini sebagai konsekuensi terhadap surat pemberitahuan objek pajak sebagai sarana hukum yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan dan melaporkan jumlah pajak daerah yang terutang kepada pejabat pajak yang mengelola pajak daerah.

Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum di kalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Pemungutan Pajak

Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam Pasal23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara hams berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam terhadap negara tatkala memerlukan pajak untuk membiayai tujuannya sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pajak yang diperlukan itu harus berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada undang-undang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya Pasal23 ayat (2) UUD 1945 tersirat asas legalitas yang

138


tidak membenarkan pemungutan pajak kalau belum ada undangundang yang mengaturnya. Setelah UUD 1945 diamendemen, Pasal23 ayat (2) UUD 1945 diganti dengan Pasal23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dengan pungutan lain yang bersifat memaksa. Termasuk dalam pengertian pungutan lain yang bersifat memaksa adalah retribusi, iuran, dan lain sebagainya. Di samping itu, asas legalitas tetap ada bahkan dipertegas keberadaannya sehingga negara dalam melakukan pemungutan pajak tidak bertentangan dengan dasar hukum yang menjiwainya. Pada hakikatnya Pasal 23A UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kepada warganya termasuk warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan atau memiliki hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat terhadap bangunan, serta memperoleh peralihan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan ini mengandung alasan pembenaran pemungutan pajak oleh negara sehingga tidak dianggap melakukan perampasan atau perampokan kekayaan wajib pajak. Undang-undang Pajak sebagai penjabaran ketentuan Pasal23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diubah dan diganti oleh Pasal23A UUD 1945 merupakan dasar hukum yang bersifat operasional pemungutan pajak, kecuali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ten tang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak tidak terkait dengan pemungutan pajak, melainkan pengadilan pajak merupakan suatu Lembaga Peradilan Pajak yang menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak atau antara sesama wajib pajak.

BAB 7: Pemungutan Pajak

139

Dengan dernikian, tidak semua Undang-undang Pajak yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat operasional pemungutan pajak, tergantung dari substansi hukum yang dikandungnya. Dalam pemungutan pajak terdapat asas bahwa yang berwenang melakukan pemungutan pajak adalah negara yang tidak boleh dilimpahkan kepada pihak swasta. Hanya pemerintah termasuk aparatnya selaku wakil negara yang berwenang melakukan pemungutan pajak, sedangkan pihak swasta tidak diperkenankan atau dilarang melakukan pemungutan pajak karena masalah pajak melibatkan rakyat sebagai wajib pajak pada umumnya untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara sehingga tidak ada ketentuan hukum yang berlaku, yang membolehkan pihak swasta melakukan pemungutan pajak. Kecuali bila di masa mendatang terdapat pemikiran untuk melibatkan pihak swasta sebagai pemungut pajak. Maka, hal itu wajib ditetapkan terlebih dahulu dalam Undang-undang Pajak dengan berbagai persyaratan untuk itu , Pemungutan pajak dilakukan oleh petugas pajak dalam Iingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kecuali bila ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak . Hal ini bukan merupakan suatu penyimpangan, melainkan suatu pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena pemungutan pajak tidak selalu dilakukan oleh petugas pajak, sepanjang Undang-undang Pajak memberikan kekhususan kepada orang pribadi atau badan untuk memungut pajak seperti halnya yang terjadi pada pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah di Iingkungan Departemen Dalam Negeri. Demikian pula pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak karena UU KUP memberikan legitimasi untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Sebenarnya yang paling

r

140

141


SAS 7: Pemungutan Pajak

mendasar adalah dasar hukum yang memberi wewenang untuk melakukan pemungutan pajak sehingga bukan merupakan pelanggaran hukum bagi yang melakukan pemotongan atau pemungut an pajak.

Bangunan terjadi di Indonesia sehingga Indonesia berhak memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. jenis pajak ini bertujuan untuk mengatur perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan , baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian, penerapan asas sumber dalam pemungutan pajak sangat memegang peranan penting dalam pengembangan hukum pajak di masa mendatang.

B. Yurisdiksi Pemungutan Pajak Negara dalam melakukan pemungutan pajak terikat pada yurisdiksi dari negara yang bersangkutan. Yurisdiksi adalah ruang lingkup penggunaan wewenang untuk memungut pajak pada warganya maupun warga negara asing yang bertempat tingal atau berkedudukan di negara tersebut sehingga tidak menimbulkan pembebanan berat bagi yang kena pajak. Secara tegas maupun secara tersirat dalam hukum pajak diatur mengenai pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak yang bersifat ganda, baik nasional maupun internasional.

1. Berdasarkan Asas Sumber Menurut yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan as as sumber bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dengan sumber ata u tempat objek pajak itu berada. ]ika objek pajak itu berada di negara Indo nesis, negara Indonesia berwenang memungut pajak kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak termaksud. Misalnya, terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Indonesia, negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak yang me miliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas objek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal yang sama dapat pu la terjadi pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bang unan karena Perolehan Hak atas Tanah dan

2. Berdasarkan Asas Kewarganegaraan Literatur yang berkaitan dengan hukum pajak menggunakan istilah yang berbeda-beda, tergantung dari konteks yang lebih baik dalam penggunaannya. Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas kewarganegaraan dapat pula menggunakan istilah yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas kebangsaan. Akan tetapi, dalam pembahasan ini digunakan istilah asas kewarganegaraan untuk menunjukkan betapa pentingnya asas kewarganegaraan daripada asas kebangsaan dalam pemungutan pajak. Berdasarkan asas kewarganegaraan, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan pajak bukan objek pajak, melainkan status atau kedudukan warga negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak. Walaupun orang pribadi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang hendak melakukan pemungutan pajak, terhadap orang pribadi itu yang merupakan war ga negaranya, dilakukan pemungutan pajak terhadap yang bersangkutan. Misalnya, untuk Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan, pemungutan pajak yang dilakukan bukan hanya warga negara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, tetapi termasuk pula yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

143



Asas kewarganegaraan ini diterapkan dalam UU PPh, yaitu pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan kepada warga negara Indonesia, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang berternpat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia. Ini berarti, hukum pajak mengikuti warga negaranya di mana pun berada untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Sebagai bukti dalam UU PPh, bahwa wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Malaysia dikenakan Pajak Penghasilan karena Kantor Kedutaan Indonesia di Malaysia merupakan wilayah teritorial Indonesia sebagai tempat atau kedudukan wajib pajak orang pribadi menerima atau memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Terhadap wajib pajak orang pribadi tersebut berkewajiban mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani serta menyampaikan surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan kepada pejabat pajak yang telah ditentukan.

memanfaatkan objek Pajak Bumi dan Bangunan, dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Demikian pula halnya terhadap warga negara Singapura yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang memperoleh atau mendapat penghasilan di Indonesia. Maka, atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan. Atau warga negara Ameriksa Serikat yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan hotel di Indonesia. Maka, warga negara Amerika Serikat tersebut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan karena hotel maupun tanah tempat berdirinya hotel tersebut merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam UU PBB.

142

3. Berdasarkan Asas Tempat Tinggal Kebalikan dari yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan as as kewarganegaraan adalah yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas tempat tinggal. Menurut yurisdiksi ini, pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Kewenangan negara memungut pajak pada wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang bersangkutan. Konsekuensinya adalah segala objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang bersangkutan dikenakan pajak. Sebagai contoh, warga negara Malaysia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dengan memiliki, menguasai, atau

Ketiga jenis asas pemungutan pajak tersebut di atas ternyata diadopsi dalam rangka pemungutan pajak selama ini, baik terhadap pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Sebenarnya pemungutan pajak terhadap pajak langsung maupun pajak tidak langsung menggunakan kombinasi dari ketiga asas pemungutan pajak tersebut di atas, walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada UU PPh yang melakukan pemungutan pajak dengan menggunakan asas sumber dengan asas kewarganegaraan.

c.

Sistem Pemungutan Pajak

Bukan hanya yurisdiksi pemungutan pajak, tetapi Juga mengenai sistem pemungutan pajak diatur dalam hukum pajak. Sistem pemungutan pajak tidak mengikat negara untuk diterapkan, melainkan negara yang menentukan sistem pemungutan pajak yang digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan negara dalam melakukan tugas yang diembannya.

144


Sebenarnya sistern pemungutan pajak merupakan bagian dari rata cara pemungutan pajak yang selama ini diatur dalam tiap-tiap Undang-undang Pajak. Walaupun banyak jenis pajak yang dipungut oleh negara, yang menentukan adalah tata cara bagaimana yang digunakan oleh negara untuk melakukan pemungutan pajak . Tata cara pemungutan pajak dapat beraneka ragam, tergantung dari sistem pemungutan pajak yang digunakan. Sebenarnya, sistem pemungutan pajak hanya bergantung pada kehendak negara untuk menerapkannya dalam tiap-tiap Undang-undang Pajak, sepanjang hal itu masih dimungkinkan berdasarkan substansi hukum yang bersifat responsif. Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Pajak, sebagai berikut.

1. Sistem Self Assessment Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem self assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang. Sebaliknya, pejabat pajak hanya sekadar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan

SAS 7: Pemungutan Pajak

145

menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekalipun pejabat pajak hanya memberi bimbingan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dan menjalankan hak, pejabat pajak berwenang mengenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penerapan sistem selfassessment dapat diternukan dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan at as Barang Mewah, Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan, dan pajak daerah.

2. Sistem Official Assessment Menurut sistem official assessment, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak. Campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak tidak dapat terhindarkan karena sistem ini menitikberatkan pada keterlibatan pejabat pajak dalam upaya menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan kalau perlu memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Penerapan sistem official assessment dalam Undang-undang Pajak dapat dilihat pada UU PBByang memberi kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau

146


dimanfaatkannya. Dalam kaitan ini, Rochmat Soemitro (1986;5) mengatakan bahwa pemerintah berpendapat, untuk sementara waktu sistem self assessment belum dapat diterapkan secara penuh, mengingat tingkat pendidikan sebagian besar rakyat belum dapat menerimanya. Akan tetapi, oleh DPR diusulkan supaya lambat laun sistem ini diterapkan juga pada Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Sistem Semi Self Assessment Berdasarkan sistern semi selfassessment, ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas 01 eh wajib pajak kepada negara. Wajib pajak pada awal tahun pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Pada akhir tahun pajak ditentukan kembali 01 eh pejabat pajak yang sebenarnya berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak untuk menilai sejauhmana kejujuran wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem semiselfassessment sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam hukum pajak, tetapi kenyataannya tidak diterapkan dalam Und ang-undang Pajak. Sistem semi self assessment memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan bahkan dapat menimbulkan kompromi pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak pada akhir tahun pajak . Kalau terjadi kompromi pajak, fungsi pajak untuk mengisi kas negara mengalami hambatan atau kendala sehingga hambatan perlu ditiadakan. Kegagalan fungsi pajak untuk mengisi kas negara berarti kegagalan untuk membiayai pelaksanaan tugas negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta makmur dalam. keadilan .


147

4. Sistem With Holding Selain sistern selfassessment, sistem official assessment, dan sistem semi selfassessment di kenal pula sistem withholding dalam pemungutan pajak . Sistem with holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dengan kata lain, pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak. Sebenarnya wajib pajak dan pejabat pajak tidak boleh melakukan intervensi mengenai jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga karena Undang-undang Pajak memberikan kepercayaan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Pejabat pajak hanya berwenang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan. Penerapan sistem with holding dalam Undang-undang Pajak dapat dilihat pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Juga dalam Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun an, Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai . Pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga pada Pajak Penghasilan Pasal21, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai tidak melibatkan pejabat pajak, melainkan atas inisiatif pemotong atau pemungut pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak. Pemotong atau pemungut Pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelaporan pajak yang dipotong atau dipungut kepada pejabat pajak.

148


D. Pelimpahan Wewenang Pemungutan Pajak Pemungutan pajak negara tidak selalu dilakukan oleh petugas pajak yang diangkat oleh pejabat pajak dalam lingkungan Ditektorat Ienderal Pajak, tetapi kadangkala dilakukan oleh pihak-pihak yang khusus diangkat berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak negara, yang pemungutannya seyogianya dilakukan oleh petugas pajak dalam lingkungan DirektoratJenderal Pajak, dilimpahkan kepada gubernur kepala daerah dan/atau bupati/walikota. Pelimpahan wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Pasal 14 UU PBB yang menyatakan bahwa "Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau bupatilwalikotamadya kepala daerah tingkat Il." Kernudian, dalam penjelasannya dikatakan bahwa "pelimpahan wewenang penagihan pajak kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II, bukan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penetapan pajak yang terutang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Dalam hal jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang tidak sesuai dengan objek pajak di lapangan, pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang terutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan, yang dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak." Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU PBB dan Penjelasannya, ternyata wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan telah dilimpahkan kepada gubernur kepala daerah dan/atau bupati/ walikota. Pelimpahan wewenang itu tidak mencakup penagihan Pajak Bumi dan Bangunan karena penagihan dengan pemungutan pajak memiliki substansi hukum yang berbeda. Penagihan pajak tertuju pada wewenang untuk menerbitkan surat pemberitahuan


149

pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan wewenang ini berada pada pejabat pajak. Kernudian, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hanya tertuju pada kegiatan memungut pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Dengan kata lain, tidak ada pemungutan pajak tanpa didasarkan pada penagihan pajak dari pejabat pajak karena pejabat pajak yang menerbitkan dasar penagihan pajak, seperti surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, atau surat tagihan pajak. Pertimbangan dilimpahkannya wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada gubernur kepala daerah atau bupati/ walikota kepala daerah adalah karena memiliki aparat atau petugas di tingkat kelurahan maupun desa. Aparat atau petugas tersebut memiliki data yang lengkap ten tang objek Pajak Bumi dan Bangunan serta wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di kelurahan atau des a tersebut. Secara hukum, istilah "daerah tingkat I" dan "daerah tingkat II" tidak ada lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 UU PBB beserta Penjelasannya harus ditinjau kembali untuk disesuaikan berdasarkan perkembangan hukum yang berlaku. Begitu pula istilah walikotamadya telah diganti dengan istilah walikota sebagai simbol kepala pemerintahan wilayah administrati£ Hal ini dimaksudkan agar UU PBB tetap dapat menyesuaikan perkembangannya dalam menunjang pembangunan di daerah.

E. Pembagian Hasil Pajak Hasil pajak negara yang telah dipungut maupun ditagih dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengingat objek pajak dan wajib pajak selaku pihak yang membayar pajak bertempat tinggal atau berkedudukan di daerah. Pembagian hasil

151



pajak negara telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang ditetapkan dalam berbagai Undangundang Pajak. Hal ini berarti hasil dari Pajak Negara telah dinikmati oleh rakyat di daerah dalam bentuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Hasil pajak negara yang diserahkan kepada daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebenarnya pencantuman tersebut bertujtian agar rakyat, baik selaku wajib pajak maupun bukan wajib pajak dapat mengetahui adanya penyerahan hasil pajak negara kepada daerahnya.

kerja. Tata cara pem bagian ada lah 80% unt uk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah. Kemudian pembagian antara pemerintah daerah provinsi dengan pem erintah daerah kabupaten/ kota masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam hal ini masih terdapat campur tangan pemerintah pusat untuk mengatur pembagian hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupa-

150

Hasil pajak negara yang dapat dibagi adalah hasil dari Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sementara itu, yang belum dapat dibagi adalah hasil Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tanpa pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum. Seyogianya, hasil dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat pula dibagi karena objek pajak yang boleh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat pula di daerah. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak yan g bertempat ti nggal atau bertempat kedudukan di Makassar melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah di Makass ar sebagai daerah pabean. Maka, pengusah a kena pajak tersebut dikenakan pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penju alan atas Barang Mewah di Makassar. Atau seseorang di Makassar melakukan impor barang kena pajak yang terg olong barang mewah dari Amerika Serikat. Maka, yang bersangkutan sel ain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai , juga diken akan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Makassar. Pembagian hasil Pajak Penghasilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hanya yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau dipungut oleh pemberi

ten/kota. Sementara itu, pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, didasarkan atas perimbangan sebesar 10% untuk pemerintah pusat dan sebesar 90% untuk pemerintah daerah setelah dikurangi sebesar 10% sebagai biaya pemungutan. Selanjutnya, dilakukan lagi pembagian sebesar 20% untuk pemerintah daerah provinsi dan 80% untuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil pembagian itu sebagai pendapatan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daer ah yang bersangkutan. Kemudian, pembagian hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan perimbangan sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan sebesar 80% untuk pemerintah daerah. latah sebesar 80% untuk pemerintah daerah dibagi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. pemerintah daerah provinsi memperoleh bagian sebesar 16% dari 80%, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh bagian sebesar 64% dari 80% . Pembagian hasil pajak negara merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Apalagi dengan otonomi daerah sebagai kehendak rakyat yang wajib diupayakan agar terlaksana sebagaimana mestinya men gingat kalau

152

153


dari hasil pajak daerah yang diharapkan, pernerintah daerah tidak rnarnpu rnelaksanakan otonorni daerah, kecuali daerah tertentu saja yang rnerniliki surnber daya rnanusia dan surnber daya alarn yang sangat potensial dapat diolah secara rnaksirnal untuk rnenutupi kekurangan pernbiayaan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

Utang Pajak

A. Pendahuluan Pada hakikatnya, istilah utang pajak tidak berbeda dengan pajak yang terutang sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dalarn jangka waktu yang ditentukan. Kedua istilah tersebut dapat dilihat dalarn berbagai literatur yang terkait dengan hukum pajak. Di samping itu, ditemukan pula pada penggunaannya yang berbeda dalam Undang-undang Pajak, khususnya pada UU KUP dan UU PPDSP. Istilah utang pajak digunakan dalam UU PPDSP dengan pen gerti an bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar te rmasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan . Sementara itu, istilah pajak yang terutang digunakan dalam UU KUP dengan pengertian bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus di bayar pad a suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1')·\


BAB 8: Utang Pajak

Kedua pengertian mengenai utang pajak tersebut memiliki perbedaan secara prinsipil. Akan tetapi, perbedaannya tidak merupakan suatu perluasan pengertian utang pajak, melainkan hanya ketidaksesuaian antara UU KUP dengan UU PPDSP. Kalau terjadi semacam ini, dalam penerapannya digunakan asas hukum yang mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum (lex specialis derogat legi generali) .

Dalam keterkaitan ini, menurut R. Santoso Brotodihardjo (1995; 109), sifat utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum pajak. Misalnya, penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-barang itu di muka urnum, bahkan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan (gijzeling) memang sangat diperlukan, yaitu meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. ]adi, dengan cara memaksa negara memikulkan kewajiban kepada wajib pajak untuk menyerahkan sebagian kekayaannya. Dengan demikian, timbullah suatu kewajiban yang konkret untuk melakukan suatu prestasi kepada negara. Lain perkataan, kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan undang-undang.

Penggunaan asas hukum tersebut wajib dimaklumi bahwa UU KUP merupakan suatu "ketentuan-ketentuan umum" yang menjadi dasar bagi Undang-undang Pajak lainnya, termasuk UU PPDSP sebagai "ketentuan-ketentuan khusus" mengenai penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. Asas hukum ini perlu dikembangkan untuk memberi pemahaman bagi wajib pajak maupun pejabat pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penagihan pajak sebagai bagian dari penegakan hukum pajak. Hakikat yang terkandung dalam UU KUP memuat ketentuanketentuan yang bersifat umum tentang penagihan pajak, sedangkan UU PPDSP memuat ketentuan-ketentuan khusus tentang penagihan pajak yang terkait dengan surat paksa. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian utang pajak dengan pajak yang terutang, disarankan yang paling tepat digunakan adalah pengertian utang pajak yang terdapat pada Pasal 1 angka 8 UU PPDSP. Pertimbangannya adalah lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian utang pajak sebagaimana dimaksud dalam UU KUP karena memasukkan sanksi .administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan sebagai bagian dari utang pajak, berarti tidak hanya pajak yang kurang terbayar melainkan termasuk pula sanksi administrasi itu sendiri. Utang pajak dengan pajak yang terutang dapat disinkronisasikan menjadi satu kesatuan dalam suatu pengertian yang mengandung substansi hukum yang sangat luas jangkauannya agar tidak membingungkan wajib pajak dalam pelaksanaannya.

155

B. Timbulnya Utang Pajak Mengenai timbulnya utang pajak terdapat perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasan yang berbeda pula. Perbedaan itu sebagai wacana terbaik dalam perkembangan hukum pajak di masa kini maupun di masa mendatang. Perbedaan pendapat atau persepsi mengenai timbulnya utang pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum pajak yang berada pada tataran doktrin di kalangan ahli hukum pajak sepanjang pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan positif di bidang perpajakan. Lebih lanjut, dikatakan oleh R. Santoso Brotodihardjo (1995; 113) bahwa timbulnya utang pajak tidaklah selalu dinyatakan dengan jelas di dalam undang-undangnya, pada saat manakah terjadi suatu utang pajak, melainkan dicurahkannyalah semua perhatian kepada timbulnya keharusan untuk membayarnya. Demikian itu adalah karena dalam praktik sehari-hari, saat yang disebut ini jauh lebih penting. Begitu pula yang dikatakan oleh RochmatSoemitro (1988;1-2) bahwa utangpajakadalah utangyang

156


BAB 8: Utang Pajak

timbulnya secara khusus, karena negara (kreditor) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang.

Dalam kaita n ini, Rochmat Soemitro (1988;3) mengemukakan bahwa kalau kita menganalisis lebih lanjut, teori materil itu mengelompokkan bahwa utang pajak timbul karena Undangundang Pajak sendiri. Utang pajak menurut dasar itu timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak (Pajak Penghasilan pada akhir tahun), sekalipun dipenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Arti "dengan sendirinya" yaitu untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan hukum dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pajak telah terpenuhi. Utang pajak terhadap pajak langsung lazimnya timbul secara periodik pada saat yang berlainan. Kelemahan teori materil ini adalah pada saat utang pajak itu timbul, tidak diketahui dengan pasti, atau belum diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan wajib pajak tidak memahami dan menguasai ketentuan Undang-undang Pajak sehingga kurang mampu menerapkannya.

Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum pajak untuk menentukannya, tetapi dalam hal ini terdapat dua teori yang membicarakannya, yakni teori materil dan teori formi!. Kedua teori ini sangat memperoleh perhatian di kalangan ahli hukum pajak untuk dikaji berdasarkan hukum pajak sehingga boleh menunjang pengembangan hukum pajak di masa kini dan mendatang. Teori materil dan teori formil mempersoalkan bagaimana cara timbulnya utang pajak, apakah karena bunyi Undang-undang Pajak atau karena tindakan pejabat pajak.

1. Teori Materil Prof. P.]. Adriani (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 1995;114) sebagai pelopor dari teori materil mengatakan bahwa utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak hanya sekadar untuk mela kukan penagihan pajak dan tidak menimbulkan utan g pajak . Surat ketetapan pajak yan g diterbitkan oleh pejabat pajak bukan yang menimbulkan utang pajak, melainkan hanya karena memenuhi syarat tatbestand yang terdapat dalam Undang-undang Pajak. Sekalipun utang pajak timbul bu kan karena surat ketetapan pajak, su rat kete tapan pajak tetap memiliki fungsi menurut teori ini. Berdas arkan teori ma te ril, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, yaitu: a.

dasar penagihan pajak; dan

b.

rnenentukan jumlah utang pajak.

157

Kalau dikaji teori materil secara mendalam pendapat ke dalam Undang-undang Pajak, terkait dengan Pasal 12 ayat (1) UU KUP. Menurut ketentuan ini, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kernudian, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pada prinsipnya pajak yang terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah: a.

pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;

b.

pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau yang dipungut oleh pihak lain atau kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atau

158

c.

BAB 8: Utang Pajak


159

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

e.

pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

pada akhir tahun pajak, untuk Pajak Penghasilan.

f.

ekspor barang kena pajak.

[umlah pajak terutang yang telah dipotong, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pernbayaran, oleh wajib pajak wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebenarnya pejabat pajak tidak berkewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak atau semua surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Terbitnya suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakberesan dalam pengisian surat pernberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Saat timbulnya utang Pajak Penghasilan, yakni pada saat penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikenakan pajak. Untuk kepentingan administrasi perpajakan, saat terutangnya pajak penghasilan adalah: 1) pada suatu saat; 2) pada akhir masa; dan 3) pada akhir tahun. Wajib pajak yang bersangkutan wajib membayar lunas utang pajaknya sebelum pejabat pajak melakukan penagihan pajak. Kernudian, saat timbulnya utang Pajak Pertambahan Nilai, yakni pada saat pengusaha kena pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dapat dikenakan pajak, seperti:

Mengenai saat timbulnya utang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yakni pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong barang mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Atau siapa pun yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah, baik dilakukan secara terus-menerus maupun hanya sekali saja. Juga teori materil dianut pula pada Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB bahwa "wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak." Oleh karena itu, saat timbulnya utang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk: a.

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

b.

tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani-

c.

nya akta: hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d.

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;

e.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

f.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:

a.

penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean;

b.

impor barang kena pajak;

c.

penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean;

g.

lelang adalah sejak tanggal penunjukan lelang ;

d.

pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

h.

putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

160


1.

hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;

j.

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k.

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

1.

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: n.

pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:

o.

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Demikian pula halnya terhadap pajak daerah yang menganut teori materil sebagaimana yang tersirat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PDRD bahwa pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU PDRD menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak melibatkan pejabat pajak untuk menentukannya. Sebenarnya timbulnya utang pajak daer ah karena UU PDRD yang menentukannya, bukan pe rbuatan hukum dari pejab at pajak. Secara tegas dika ta ka n bahwa Pajak Pen ghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Baran g Mewah, Bea Perolehan Ha k atas Tanah dan Bangunan, serta pajak da erah menganut teori materil tentang timbulnya utang pajak. Berarti dalam hukum pajak, telah dikurangi keterlibatan pejabat pajak untuk menentukan utang pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak

BAB 8: Utang Pajak

161

Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah. Sekalipun telah berkurang keterlibatannya, tidak berarti bahwa pejabat pajak tidak berperan dalam penegakan hukum pajak dan memberiperlindungan hukum kepada wajib pajak. Bagaimana halnya terhadap Undang-undang Pajak yang tidak secara tegas mengatur ketentuan yang sama halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal12 ayat (1) UU KUp, Pasa110 ayat (1) UU BPHTB, dan Pasa17 ayat (1) UU PDRD dapat dikelompokkan sebagai yang menganut teori materil, misalnya UU BM, UU KPB, dan UU CK. Berdasarkan kajian hukum pajak, UU BM. UU KPB, dan UU CK menganut pula teori materil ten tang timbulnya utang pajak. Artinya, teori materil tentang timbulnya utang pajak dianut pula oleh Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai. Sebenarnya teori materil tentang timbulnya utang pajak memberi keringanan tugas pejabat pajak dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak, berdasarkan teori materil tentang timbulnya utang pajak, hanya bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Tatkala dalam melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak, pejabat pajak berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang terutang.

2. Teori Formil Teori formil tentang timbulnya utang pajak merupakan kebalikan dari teori materil. Teori formil dipelopori oleh Mr. Steinmetz (dalam R. Santoso Brotodirdjo, 1995; 114) yang mengatakan bahwa timbulnya utang pajak bukan karena Undang-undang Pajak. Walaupun telah dipenuhi tatbestand, karena pejabat pajak belum

162

163


BAB 8: Utang Pajak

menerbitkan surat ketetapan pajak, belum timbul utang pajak. Sebenarnya menurut teori formil, utang pajak timbul karena perbuatan hukum dari pejabat pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap wajib pajak. Berdasarkan teori formil tentang timbulnya utang pajak, surat ketetapan pajak memiliki fungsi yang di antaranya:

tanggal 1 ]anuari, keadaan objek pajak pad a tanggal tersebut merupakan yang menentukan pajak yang terutang" . Sebagai contoh,

a.

menimbulkan utang pajak;

b.

dasar penagihan pajak ;

c.

menentukan jumlah pajak yang terutang.

Terkait dengan teori formil, menurut Rochmat Soemitro (1988;3) , utang pajak timbul karena Undang-undang Pajak pada saat pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. ]adi, selama belum ada surat ket etapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi . Keuntungan teori formil adalah pada saat utang pajak timbul karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah pejabat pajak yang menguasai ketentuan-ketentuan Undang-undang Pajak. Kelemahan teori formil ini ialah bahwa besar sekali kemungkinannya utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bahwa teori formil ini tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Teori formil ten tang timbulnya utang pajak hanya diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, bahwa "tahun pajak yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun takwim", sedangkan "saat yang menentukan utang pajak adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 ]anuari" . Kemudian, dalam penjelasan ketentuan Pasal8 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, ditentukan bahwa "jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1]anuari sampai dengan 31 Desernber" dan "karena tahun pajak dimulai pada

adalah: a.

objek pajak pada tanggal 1 ]anuari 2005 berupa tanah dan bangunan, pada tanggall 0 ]anuari 2005 bangunannya terbakar maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 ]anuari 2005, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar;

b.

objek pajak pada tanggall ]anuari 2005 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 ]anuari 2005 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, pajak yang terutang untuk tahun 2005 tetap dikenakan pajak berdasarkam keadaan pada tanggal 1 ]anuari 2005. Sementara itu, bangunannya baru dikenakan pajak pada tahun 2006.

Kemudian, pada ketentuan Pasalll ayat (1) UU PBB ditegaskan "pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dibayar lunas selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak. " Keterlibatan pejabat pajak dalam menentukan utang Pajak Bumi dan Bangunan, menunjukkan suatu kepastian hukum bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menganut teori formil. Sementara itu, substansi hukum yang terkandung dalam Pasal8 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB hanya sekadar untuk menentukan tahun pajak dan saat timbulnya utang Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Berakhirnya Utang Pajak Sebagaimana telah dikemukakan bahwa timbulnya utang pajak bukan h anya telah dipenuhinya tatbestand, tetapi juga karena perbuatan hukum pejabat pajak. Perbu atan hukum yang dilakukan

164


oleh pejabat pajak ters ebut adalah menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pajak. Demikian pula halnya bagi berakhirnya utang pajak karena berbagai sarana hukum yang tersedia dalam Undang-undang Pajak. UU KUP maupun Undang-undang Pajak lainnya menetapkan berbagai cara yang dilakukan untuk mengakhiri utang pajak, misalnya pembayaran , pembayaran dengan cara lain, kompensasi, peniadaan, pembebasan, dan kedaluwarsa.

1. Pembayaran Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya utang pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Rochmat Soemitro (1988;45), yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak/tidak merugikan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak. Pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri utang pajaknya dengan cara membayar dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara. Dalam hubungan ini Santoso Brotodihardjo (1995;125) mengemukakan bahwa dalam hubungan dengan hukum pajak yang dimaksud ialah pembayaran dengan mata uang, bahkan lebih tegas lagi, dengan mata uang dari negara yang memungut pajak ini, jadi untuk negara kita dengan rupiah karena jumlah uang pajak ditentukan dalam mata uang rupiah pula. ]adi,

BAB 8: Utang Pajak

165

jika ada utang pajak dibayar dengan uang asing (seperti halnya di Nederland dibayar kepada pejabat pajak Indonesia dengan uang gulden), ini harus ditafsirkan bahwa pejabat pajak telah berkenan mengizinkan demikian. Perlu ditekankan bahwa pembayaran untuk melunasi utang pajak ini harus dilakukan di kas negara dan tidak boleh pada pejabat pajak, termasuk petugas pajak lainnya. UU KUP secara tegas mengatur bahwa pajak dapat dibayar lunas melalui pos wesel dan jika hal ini dilakukan, menurut Rochmat Soemitro (1988;44-45), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pos wesel wajib dialamatkan kepada Kepala Kantor Kas Negara, dan dalam pos wesel wajib dengan jelas disebut nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, jenis dan tahun pajak, besarnya pembayaran pajak. Pembayaran pajak melalui pos wesel yang dialamatkan kepada pejabat pajak adalah tidak benar karena pejabat pajak dilarang dan tidak berhak menerima pembayaran pajak dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1988;45-46) bahwa pembayaran lazimnya dilakukan oleh debitur (wajib pajak yang bersangkutan) . Dalam pajak langsung, dilakukan oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada surat ketetapan pajak. Utang pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambah an Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Masuk dan Cukai pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak (tanpa dike tah u i siapa namanya) seperti pengguna dokumen dan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau pemberi jasa kena pajak, yang selanjutnya diberi hak oleh Undang-undang Pajak untuk melimpahkan pajak (yang telah dibayar itu) kepada pihak ketiga (pembeli atau konsumen) . ]adi, dalam pajak tidak langsung, pembayaran pajak harus diartikan lebih lanjut, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas pembayarannya (arti nya dikenakan denda apabila pajak tidak dibayar) dan siapa yang akhirnya harus memikul beban pajak. ]adi, dalam pajak tidak

166


SAS 8: Utang Pajak

langsung, orang yang membayar pajak/yang menanggung pembayarannya, dan orang yang memikul pajaknya, terdapat pada dua orang yang berlainan. Sementara itu, dalam pajak langsung, baik yang membayar/menanggung pajak dan orang yang memikul beban, ada pada satu orang yang sama.

pos untuk dibubuhi meterai, yang kemudian dicap dengan stempel kantor pas . Pada pemeteraian kembali itu , denda yang terutang untuk pelanggaran itu harus sekalian dibayar, kalau tidak pegawai kantor pos tidak akan melakukan "nazegeling" tersebut.

167

3. Kompensasi 2. Pembayaran dengan Cara Lain Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam bentuk uang, tetapi Undang-undang Pajakmemperkenankan pembayaran dengan cara lain. Dalam ani, pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk uang melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang diperkenankan dalam hukum pajak . Dengan demikian, pembayaran dengan cara lain (tidak menggunakan uang sebagai alat bayar) tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena diperkenankan oleh Undangundang Pajak. Sebagaimana dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1988;58), pembayaran pajak dalam bentuknatura pad a masa kini tidak lazim lagi. Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke kas negara. Ada cara pembayaran lain, seperti terdapat pada UU BM. Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan dengan menggunakan kertas meterai atau meterai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU BM. Ketentuan dalam UU BM men entukan bagaimana caranya menggunakan kertas meterai atau meterai tempel itu sehingga kertas meterai atau meterai tempel itu setelah dipakai tidak lagi dapat dipakai untuk kedua kalinya. Kemudian, dikatakan lagi oleh Rochmat Soemitro (1988;59) bahwa cara lain lagi ialah "nazegeling" atau "perneteraian kembali", untuk dokumen/tanda yang ternyata besarnya tidak atau kurang dibayar dengan menunjukkan dokumen itu kepada pegawai kantor

Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya utang pajak dalam bentuk kompensasi, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pejabat pajak selaku penagih pajak . Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undangundang Pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan kredit pajak dengan utang pajak yang timbul, ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang. Kredit pajak dalam UU PPh terjadi karena kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kredit Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak Penghasilan yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul dari Pajak Penghasilan adalah: a.

pemotongan pajak at as penghasilan dari pekerjaan;

b.

pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha;

168


c.

pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lainnya;

d.

pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri;

e.

pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak Iuar negeri selain bentuk usaha tetap.

Kemudian, kredit pajak yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat dikompensasi dengan utang pajak, apabila pajak masukan Iebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar oIeh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerima jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak bewujud dari Iuar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari Iuar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Kompensasi sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak wajib diajukan oIeh wajib pajak kepada pejabat pajak mengingat kompensasi hanya dapat dilakukan kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak yang timbul pada tahun pajak yang berjalan atau pada tahun pajak di masa depan. Utang pajak tidak boleh dikompensasikan dengan utang biasa karena utang pajak berada dalam konteks hukum publik, sedangkan utang biasa berada dalam konteks hukum privat. Sebagai contoh, wajib pajak "Ali Baba" memiliki utang Pajak Penghasilan pada tahun 2005 sebanyak Rp750.000.000,00, tetapi sebaliknya memiliki tagihan

BAB 8: Utang Pajak

169

kepada negara sebanyak Rp750 .000.000,00 karena telah menyerahkan barang-barang kepada negara. Dalam haI ini kompensasi tidak dilarang karena negara berutang dalam kapasitasnya tunduk pada hukum privat, sedangkan wajib pajak berutang pada negara tunduk pada hukum pajak sebagai bagian hukum publik.

4. Peniadaan Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, sebagaimana dikatakan oIeh Rochmat Soemitro (1988;49-50) bahwa peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak dikenaI dalam hukum pajak. Pajak yang terutang hanya dapat ditiadakan karena alasan tertentu, umpamanya karena sawah kena musibah bencana alam (banjir, serangan hama, dan sebagainya) atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini, perikatan pajak menjadi berakhir sehingga wajib pajak tidak Iagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang. Dalam konteks ini, wajib pajak sangat diharapkan berperan serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar utang pajak yang dimiliki boleh ditiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oIeh pejabat pajak. Tatkala permohonan dikabulkan, wajib pajak tidak Iagi memiliki utang pajak atau hanya sebagian yang harus dibayar karena pengurangan tidak secara keseluruhan. Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oIeh pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut. a.

Peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum oIeh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan at as sejumlah utang pajak yang seyogianya dibayar.

b.

Peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah perbuatan hukum oIeh pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar.

170

BAB 8: Utang Pajak


Tata cara peniadaan utang dan penetapan besarnya peniadaan utang pajak akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan . Walaupun pejabat pajak berwenang meniadakan utang pajak, tetap berpedoman pada tata cara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa pejabat pajak tidak boleh melakukan atau mengambil kebijakan lain, selain yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Peniadaan utang pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak, seyogianya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pajak. Pertimbangan-pertirnbangan yang digunakan oleh pejabat pajak untuk meniadakan utang Pajak Penghasilan sebagaimana ditentukan dalam UU PPh adalah sebagai berikut. a.

Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.

b.

Wajib pajak menghilang sehingga tidak dapat ditemukan.

c.

Wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi (pailit) .

b.

karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak, yang dapat berupa; 1) lahan pertanian yang sangat terbatas; 2) lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai konsekuensi perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta yang pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukkannya, dan; 3) bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh wajib pajak;

dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, seperti; 1) gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau: 2) sebab lain yang luar biasa, misalnya kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman, dan hama tanaman lainnya.

Demikian pula mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh pejabat pajak untuk meniadakan utang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Pasal20 ayat (1) UU BPHTB dan Penjelasannya, adalah sebagai berikut. a.

Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak Contoh: 1) wajib pajak tidak mampu secara ekonomis memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan; 2) wajib pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat

Kemudian, pertimbangan-pertirnbangan yang digunakan oleh pejabat pajak untuk meniadakan utang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditentukan dalam UU PBB adalah: a.

171

ke bawah. b.

Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebabsebab tertentu Contoh: 1) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah nilai jual objek pajak; 2) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai penggantian at as tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

172


3) Wajib pajak yang terkena dampak kritis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus m elakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. c.

Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-rnara tidak untuk mencari keuntungan. Sebagai contoh, tanah dan atau bangunan yang digunakan antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, dan institusi pelayanan sosial masyarakat;

Dalam hubungan ini, Rochmat Soemitro (1988;50) mengemukakan bahwa peniadaan utang pajak tidak berlaku dengan sendirinya atau dianggap berlaku dengan sendirinya, melainkan harus ada perbuatan hukum dari pihak negara (pejabat pajak) dan ini pun sering harus didasarkan pada permintaan yang didasarkan pada permohonan wajib pajak.

5. Pembebasan Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang undang Pajak untuk diberikan pembebasan. Sekalipun dernikian, wajib pajak tetap wajib menaati Undangundang Pajak yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berakibat dapat dikenakan sanksi hukum pajak.

BAB 8: Utang Pajak

173

Ketentuan yang mengatur ten tang pembebasan yang terkait dengan utang pajak terdapat dalam ketentuan UU PPN . Ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) UU PPN menegaskan "atas ekspor barang kena pajak yang tergolong barang mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)." Sebenarnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berarti pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong barang mewah diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan at as Barang Mewah. Tujuan pembebasan dimaksud agar pengusaha kena pajak dapat meningkatkan kegiatan ekspornya ke negara lain sehingga hanya dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Pembebasan utang pajak yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak melibatkan campur tangan pejabat pajak. Hal ini disebabkan karena UU PPN secara tegas mencantumkan dalam ketentuannya mengenai pembebasan dengan menggunakan istilah pengenaan tarif 0% (nol persen). Berdasarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut, berarti barang kena pajak yang diekspor dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.

6. Kedaluwarsa , "Wewenang u~1tuk melakukan penagihan pajak berada pada negara yang diwakili oleh pejabat pajak yang mengelola pajak negara maupun yang mengelola pajak daerah. Wewenang untuk menagih pajak mempunyai jangka waktu tertentu sebagai bentuk kepastian hukum yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan. Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa. Rochmat Soemitro (1988;53) mengatakan kedaluwarsa adalah berakhirnya

174


BAB 8: Utang Pajak

perikatan, baik untuk menagih utang, atau kewajiban untuk mernbayar utang karena lampaunya jangka waktu tertentu, sesuai dengan apa yang ditetapkan dan cara-cara yang ditentukan dalam Undangundang Pajak. Oleh karena itu, kedaluwarsa juga merupakan salah satu cara untuk berakhirnya utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Utang pajak dikategorikan sebagai kedaluwarsa jika telah lewat jangka waktu penagihannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undangundang Pajak yang bersangkutan, baik dalam UU KUp, UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD. Dalam arti, kedaluwarsa suatu utang pajak boleh berbeda-beda dan boleh pula sama waktunya, tergantung dari undang-undang pajaknya. Kalau terdapat perbedaan jangka waktu kedaluwarsa suatu penagihan pajak, tidak berarti sebagai suatu penyimpangan, melainkan hanya sebagai ketentuan khusus terhadap ketentuan umum yang berlaku. Kedaluwarsaan penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terikat pada jangka waktu yang ditentukan dalam UU KUP. Kedaluwarsaan penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sepuluh tahun. Akan tetapi, berdasarkan kepentingan negara, jangka waktu tersebut di atas boleh berubah menjadi lima tahun. Perubahan jangka waktu dari sepuluh tahun kepada lima tahun, wajib ditetapkan dalam UU KUP. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi antara jangka waktu kedaluwarsa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah. Namun, dengan perkembangan yang ada, kedaluwarsaannya adalah lima tahun. Dasar pertimbangan perubahan kedaluwarsaan jangka waktu tersebut adalah sebagai berikut.

175

"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding." Ketentuan ini mencerminkan kepastian hukum bahwa jangka waktu kedaluwarsaan utang pajak setelah lampau waktu lima tahun. Akan tetapi, terbuka kemungkinan kedaluwarsa penagihan pajak dapat melampaui lima tahun, apabila; a.

Wajib pajak atau penanggung pajak diterbitkan dan diberitahukan surat paksa karena tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedaluwarsa penagihan pajak tersebut dihitung sejak tanggal diberitahukan surat paksa tersebut.

b. Wajib pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara berikut. 1) Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2) Mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan wajib pajak diterima oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .

176


3) Melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

c.

d.

Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan terhadap wajib pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Dalam hal wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kedaluwarsaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang tidak secara tegas ditentukan dalam UU PBB maupun UU BPHTB. Hal ini berarti utang pajak yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikategarikan sebagai kedaluwarsa adalah lima tahun. Penentuan jangka waktu kedaluwars a tersebut berpatokan pada UU KUP yang mernuat ketentuanketentuan umum perpajakan yang wajib diikuti aleh undangundang pajak lainnya. Sebenarnya UU KUP sebagai Kaderwet wajib diterapkan dalam UU PBB dan UU BPHTB tatkala ketentuan itu tidak diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB. Dengan dernikian, kedaluwarsaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang adalah lima tahun dan bahkan baleh melampaui lima tahun. Berbeda halnya dengan kedaluwarsaan pajak daerah yang terutang secara tegas ditentukan dalam Pasal31 ayat (1) UU PDRD

BAB 8: Utang Pajak

177

adalah setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsaan penagihan pajak tersebut tertangguh menurut Pasal 31 ayat (2) UU PDRD apabila: a.

diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau

b.

ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Secara tegas dikatakan bahwa kedaluwarsaan penagihan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah adalah lima tahun, kecuali bila ada perbuatan hukum yang dilakukan aleh wajib pajak maupun pejabat pajak sehingga baleh melampaui lima tahun. Hal ini, berarti bahwa kepastian hukum mengenai kedaluwarsaan penagihan pajak adalah kepastian hukum yang bersifat semu. Dalam arti, bahwa jangka waktu lima tahun tersebut baleh dipermainkan aleh pejabat pajak sehingga pajak yang terutang baleh melampaui jangka waktu lima tahun.

179

. . Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

A. Pendahuluan Tidak selamanya kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada tahun pajak yang bersangkutan. Kadangkala kelebihan pembayaran pajak dimohon pengembaliannya karena wajib pajak tidak memiliki utang pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi merupakan sarana hukum yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak wajib mengikuti tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan diajukan kepada pejabat pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Permohonan tersebut wajib memuat alasan-alasan yang benar dengan melampirkan surat pemberitahuan atau surat setoran pajak yang membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak .]ika tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dilanggar oleh wajib pajak, pejabat pajak berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

180

BAB 9: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

181


Sebaliknya, wajib pajak yang tidak memiliki pajak yang terutang maupun kelebihan pembayaran pajak, pejabat pajak berwenang menerbitkan surat keretapan pajak nihil. Surat keputusan kelebihan pembayaran pajak tidak boleh diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki kelebihan pembayaran pajak, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Pada hakikatnya, surat ketetapan pajak nihi l tidak mengubah keadaan yang telah ada sebelumnya mengingat keadaan yang telah ada hanya dipertegas kembali melalui surat ketetapan pajak nihil. Dalam arti, surat ketetapan pajak nihil tidak memuat mengenai utang pajak yang wajib dibayar lunas maupun sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Itulah sebabnya tidak dikategorikan sebagai dasar penagihan pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambaha n Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah.

B. Surat Ketetapan Pajak Nihil Walaupun telah diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pejabat pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, pejabat pajak tidak secara langsung mengabulkan permohonan terse but. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak adalah melakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimohonkan. Pemeriksaan itu meliputi penghitungan jumlah pajak yang seb enarnya terutang dengan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang dibayar, berarti tidak ada kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini, pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil sebagai tanggapan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak . Surat keretapan pajak nihil bukan merupakan dasar penagihan pajak, melainkan hanya menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki utang pajak maupun kredit pajak. Surat ketetapan pajak nihil tidak boleh memuat hal-hal yang merugikan wajib pajak karena dapat diajukan keberatan pad a lembaga keberatan.

C. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Selain surat ketetapan pajak nihil dikenal pula surat ketetapan pajak lebih bayar dalam perhubungan hukum antara wajib pajak dengan pejabat pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Perhubungan hukum itu timbul karena adanya permohonan tertulis dari wajib pajak yang ditujukan kepada pejabat pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak tersebut. Permohonan itu bertujuan agar kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima oleh pejabat pajak, dilakukan pemeriksaan dan bahkan melakukan penelitian kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sasaran pemeriksaan maupun penelitian tertuju pada surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pem bayaran pajak. Jika terdapat keb enaran yan g seb en arnya be rdasarkan hasil pemeriksaan maupun pen elitian atas surat pemberitah uan tersebut, pejabat pajak menerbitkan sura t ketetapan pajak lebih bayar, apabila untuk:

182


1.

Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang;

2.

Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Apabila terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

3.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

Jika wajib pajak setelah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis secara benar, jelas, dan lengkap sehingga tidak mengalami hambatan atau kendala. Surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak lebih bayar bukan merupakan dasar penagihan pajak, melainkan hanya menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah. Surat ketetapan pajak lebih bayar tidak boleh memuat hal-hal yang dapat merugikan wajib pajak karena dapat diajukan keberatan pada Lembaga Keberatan. Hal-hal yang dapat merugikan wajib pajak adalah tidak diperkenankannya kelebihan pembayaran pajak untuk diminta kembali atau dilarang dikompensasi dengan pajak terutang untuk tahun pajak di masa mendatang. Setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari wajib pajak, pejabat pajak wajib

BAB 9: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

183

menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat dua belas bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Maksud surat permohonan telah diterima secara lengkap adalah dalam arti bahwa surat pemberitahuan telah diisi secara benar dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa hukumnya. Kemudian, surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa; 1.

surat ketetapan pajak kurang bayar; atau

2.

surat ketetapan pajak lebih bayar; atau

3.

surat ketetapan pajak nihil.

[angka waktu paling lambat dua belas bulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan wajib pajak atau pengusaha kena pajak tersebut. Jika batas waktu terlampaui dan pejabat pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan itu dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak lebih bayar wajib diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Apabila surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu satu bulan, wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar dua persen sebelum dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut sampai saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Terhadap wajib pajak yang sementara dalam proses penyidikan karena terdapat dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dilakukan pemeriksaan. Permohonan yang tidak diperiksa berarti berakibat tidak diterbitkan surat ketetapan pajak yang dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bahwa wajib pajak

184


tersebut terbukti me lakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum te tap . Berdasarkan putusan pengadilan tersebut dapat terungkap bahwa wajib pajak memi liki jumlah pajak yang terutang yang melebihi dari jumlah pajak yang telah dibayar (tidak ada kelebihan pembayaran pajak) . Berbeda halnya bila pemeriksaan bukti perm ulaan tindak pidana perpajakan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, atau dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak diteruskan ke tahap penuntutan. Ataukah dilanjutkan dengan penyi dikan dan penuntutan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib pajak tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Di samping itu, wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk paling lama dua puluh empat bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 24 sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Pemberian imbalan bunga sebesar dua persen sebulan kepada wajib pajak merupakan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh wajib pajak selama dalam proses penyidikan sampai pada tahap pu tusan pengadilan tersebut.

D. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat pajak terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dapat diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat

SAS 9: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

185

keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pen dah uluan kelebi han pajak untuk wajib pajak tertentu. Wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ada lah: 1.

wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

2.

wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;

3.

wajib pajak bad an dengan peredaran usaha atau jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

4.

pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang berisikan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian fasilitas percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pejabat pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan adalah surat kete tapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil.

187

Penagihan Pajak

A. Hak Mendahulu Dalam hukum pajak terdapat ketentuan yang menempatkan negara dalam kecludukan istimewa yang terkait dengan penagihan pajak. Kedudukan istimewa yang dimiliki oleh negara adalah hak mendahulu (prejerensi) terhadap penagihan utang pajak dibandingkan dengan utang biasa (utang perdata) karena proses timbulnya utang pajak berbeda dengan utang biasa. Utang pajak timbul karena proses yang terkait dengan hukum publik, sebaliknya utang biasa timbul karena berada dalam proses hukum privat. Rochm at Soemitro (1988 ;95) mengatakan hak mendahulu itu timbul karena bersamaan adanya tagihan antara utang pajak dengan utang biasa dan debitur tidak cukup atau tidak mampu membayar utangutangnya. Kalau terjadi demikian, utang pajak diberi kedudukan yang lebih utama daripada utang biasa selain utang pajak mengingat pajak-pajak hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, untuk melangsungkan kehidupan negara dan bangsa Indonesia clan seterusnya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera adil clan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini sudah jelas bahwa kepentingan umum harus dimenangkan daripada kepentingan pribadi/individu masing-masing.

188

189


BAB 10: Penagihan Pajak

Ruang lingkup hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan serta biaya penagihan pajak. Hak mendahulu yang dimiliki oleh negara ditujukan hanya terhadap tagihan pajak atas barang-barang, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik wajib pajak atau penanggung pajak. Pelunasan utang pajak harus diawali dari barang-barang milik wajib pajak kemudian berpindah kepada barang-barang milik penanggung pajak kalau wajib pajak didampingi oleh penanggung pajak. Berbeda halnya bila wajib pajak telah dinyatakan pailit, barang-barang milik penanggung pajak yang menjadi sasaran penagihan pajak sebagai jaminan pelunasan ut ang pajak. Hak mendahulu tidak boleh dikesampingkan hanya karena untuk memberikan prioritas penyelesaian utang biasa yang tidak termasuk sebagai utang pajak.

bahwa mereka dalam kedudukannya yang benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dan pejabat pajak dalam hal ini harus berhati-hati, dalam melaksanakan hak mendahulu terhadap barang-barang milik wakil (penanggung pajak) wajib pajak, supaya kesulitan menegakkan hukum pajak dapat dihindarkan.

Dalam kaitan ini, Rochmat Soemitro (1988;96) mengemukakan bahwa badan-badan diwakili oleh para pengurusnya dan badan yang sedang dalam proses pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan likuidasi. Warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya atau oleh pelaksana surat wasiatnya atau oleh orang yang mengurus harta peninggalannya. Anak yang masih belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh walinya. Sudah barang tentu, harta wajib pajak atau badan itu yang dijadikan tanggungan pembayaran pajak. Akan tetapi, kalau barang-barang wajib pajak atau badan yang menjadi wajib pajak, tidak mencukupi untuk membayar pajak-pajaknya, sejauhmana harta kekayaan orang-orang yang menjadi wakil (penanggung pajak) wajib pajak dapat ikut disita untuk memenuhi utang pajak wajib pajak yang kurang dibayar. penanggung pajak sebagai wakil wajib pajak bertanggung jawab seca ra pribadi dan/atau secara renteng (hoofdeijik aansprakelji) at as pembayaran pajak wajib pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan pejabat pajak

Sebenarnya pendapat tersebut di atas bertujuan agar pejabat pajak dalam menggunakan hak mendahulu terhadap barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebelum hak mendahulu dilaksanakan, pejabat pajak berkewajiban mengetahui secara pasti bagaimana kedudukan barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dalam kaitannya selaku wakil wajib pajak, apakah termasuk sebagai barang-barang tanggungan atau bukan termasuk barang-barang tanggungan terhadap utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Hak mendahulu negara untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap tagihan-tagihan, berupa: 1.

biaya perkara yang hanya disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

2.

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barangbarang dan/atau;

3.

biaya perkara yang hanya disebabkan pelelangan dan penyesuaian suatu warisan.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau likuidasi, kurator, likuidator, atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta perusahaan dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak perusahaan itu.

190


Sebelumnya, hak untuk menagih pajak, te rmasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah sepuluh tahun terhitung sejak dite rbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang memuat penambahan jumlah utang pajak yang harus dibayar. Seyogianya , jangka waktu kedaluwa rsaan tersebut di atas, dapat dipersingkat hanya setelah lima tahun terhitung sejak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Perubahan jangka waktu dari sepuluh tahun kepada lima tahun, wajib ditetapkan dalam UU KUP. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi antara jangka waktu kedaluwarsaan hak mendahulu negara terhadap utang pajak, baik terhadap Pajak Penghasilan, Pajak Peretambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa Pengadilan Pajak tidak hanya menerbitkan putusan banding, tetapi menerbitkan pula putusan gugatan sebagai jawaban atas gugatan yang diajukan oleh wajib pajak. Kadangkala suatu putusan gugatan menambah jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak karena yang digugat adalah jumlah pajak yang tercantum dalam surat paksa tersebut. Dengan demikian, perlu pula dicantumkan putusan gugatan yang menyebabkan menambah jumlah pajak yang terutang merupakan dasar penagihan pajak. Termasuk pula putusan peninjauan kembali yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang harus dibayar dari Mahkamah Agung sebagai jawaban atas peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kedaluwarsa penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak tertangguh, apabila: 1.

diterbitkan surat paksa ; pejabat pajak menerbitkan surat paksa

SAS 10: Penagihan Pajak

191

dan memberitahukan surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal diberitahukan surat paksa tersebut; 2.

ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung; kedaluwarsa penagihan pajak boleh melampaui lima tahun, apabila: a) mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran . Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh pejabat pajak; b) mengajukan permohonan pengajukan keberatan. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan wajib pajak diterima oleh pejabat pajak; c) melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

3.

diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan terhadap wajib pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut;

4.

dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dalam hal wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di

192



bidang perpajakan, keda luwars a penagihan dihitung sejak tan ggal penerbi tan surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan . Ketentuan mengenai kedaluwarsaan hak negara untuk rnelakukan penagihan pajak, bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak bersifat final. Dalam arti, penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak tidak boleh dikompromikan dengan cara lain kepada wajib pajak atau penanggung pajak, kecuali ada ketentuan yan g membenarkan sebagaiman a yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpaj akan. Sekalipun ada pengecualian dalam rangka penagihan pajak, bukan merupakan kompromi pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kompromi pajak merupakan bagian dari penghindaran pajak yang bertentangan dengan hukum pajak sehingga yang melakukan dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Dasar Penagihan Pajak Penagihan pajak yang dilakukan oleh pejab at pajak wajib didasarkan pada suatu ketentuan pembenaran bahwa penagihan pajak merupakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum pajak .]ika perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki dasar yang sah, berarti telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum pajak. Oleh karena itu, Undang-undan g Pajak senantiasa memuat ketentu an yang memberikan pembenaran perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak . Pembenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejab at pajak dalam rangka melakukan penagihan pajak tid ak boleh . meny impang atau bertentangan dari ketentuan ten tang "dasar penagihan pajak. "

193

UU PPh dan UU PPN tidak mengatur m en genai dasar penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah karena kedua tersebut hanya memuat ketentuan materil dan tidak me ngatur ketentuan formal tentang penagihan pajak . Adapun me ngenai das ar penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat dalam UU KUP terdiri dari: 1.


2.

surat ketetapan pajak kuran g bayar;

3.

surat ketetapan pajak kur ang bayar tambahan;

4.

surat keputusan pembetulan , surat keputusan keberatan, dan putusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Dasar penagihan pajak yang terdapat dalam UU KUp, seyogianya mengalami penambahan berdasarkan pembaruan hukum pajak. Penambahan das ar penagihan pajak meliputi putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali yan g menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Hal ini berlaku bukan hanya untuk Pajak Peng hasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tetapi termasuk pula Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Cukai, dan pajak daerah. Dengan demikian, dasar penagihan pajak yang terdapat dalam UU KUP adalah: 1.


2.

surat ketetapan pajak kur an g bayar;

3.

surat kete tapan pajak kurang bayar tambaha n; dan

4.

surat kep ut usan pernb etul an, surat keputusan keberatan, putusan banding, pu tu san gugatan dan putusan peninjauan kem bali yang menyebabkan bertambahnya jum lah pajak yang masih harus dibayar.

194

195



Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berbeda den gan dasar pen agihan Pajak Penghasi lan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penju alan atas Barang Mewah. Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan diatur pada Pasal 12 UU PBB bahwa surat pernberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:

Tidak dimasu kkannya surat kepu tusan pembetulan, surat kep u tusan keberata n, putusan ban di ng, putusan gugatan, dan putusan peninja uan kembali yang menyeb abkan bertambahnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yan g harus dibayar, berarti pejabat pajak membatasai diri untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dalam arti, UU PBB rnernerlukan perubahan sangat mendasar untuk mengikuti perkembangan dan mengantipasi ke depan masalah Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap saat boleh saja m uncul ke permukaan karena terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan lebih rnengingi nkan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang setelah melalui Lembaga Peradilan Pajak.

1.


2.

surat ketetapan pajak;

3.

surat tagihan pajak.

Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dib ayar tid ak termasuk das ar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pen agihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut perlu ditinjau kembali dan m emasukkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gu gatan, dan putusan peninj auan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar dijadikan pula dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan karena keti ga das ar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat mengikuti perkemban gan dan kemajuan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan bahkan tidak m enjangkau masalah hukum yang terkait den gan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Misalnya, wajib Pajak Bumi dan Bangunan menerima surat keputusan keberatan yan g menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar, tetapi karena hal ini tidak termasuk sebag ai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak memil iki kewajiban untuk membayar tambahan Pajak Bumi dan Bangu nan yang terutang berdasarkan surat keputusan keberatan termaksud.

Dasar penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU BPHTB adalah surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tan ah dan Bangunan Kurang Bayar, surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, surat tagih an Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar penagihan Bea Peroleha n Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi: 1.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar;

2.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan;

3.

surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; atau

4.

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun an .

196


Putusan PengadiIan Pajak yang terkait dengan penyelesaian sengketa pajak dalam bentuk "gugatan" yang menambah jumlah pajak yang terutang bukan merupakan dasar penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan . Begitu pula putusan peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bukan pula merupakan dasar penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini perlu dimasukkan sebagai dasar penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena terbuka peluang bagi Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadiIan Pajak pada Mahkamah Agung, apakah itu putusan banding atau putusan terhadap suatu gugatan yang menambah jurnlah pajak yang terutang. Lain halnya terhadap UU PDRD karena tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai dasar penagihan pajak daerah. Akan tetapi, bila berpatokan pada Pasal 11 ayat (2) UU PDRD bahwa surat ketetapan pajak daerah , surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah , dan surat keputusan pernbetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumIah pajak yang harus dibayar, wajib dibayar lunas dalarn jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar penagihan pajak daerah meliputi: 1.


2.


3.

surat ketetap an pajak daerah kurang bayar tambah an;

4.

surat tagihan pajak daerah; dan

5.

Surat keputus an pernb etulan, surat keputusan keberatan,


197

putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak daerah yang harus dibayar. ]ika mencermati dasar penagihan pajak daerah tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Pajak yang terkait dengan gugatan dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumIah pajak daerah yang harus dibayar bukan merupakan dasar penagihan pajak daerah. Agar terdapat keseragaman sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, perlu dilakukan perubahan terhadap dasar penagihan pajak daerah yang terdapat pada Pasal11 ayat (2) UU PDRD. Perubahan tersebut memasukkan putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jurnlah pajak yang harus dibayar adalah dasar penagihan pajak daerah ke depan . Penagihan pajak dengan menentukan jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan yang diberlakukan pada PajakPenghasilan, Pajak Perta!!1bahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pajak daerah, tidak mencerminkan perlindungan hukum kepada wajib pajak . Pelunasan bagi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pajak daerah yang terutang terhitung pada saat diterbitkan bukan pada saat sejak diterima dasar penagihan pajak oleh wajib pajak karena boleh saja terjadi dasar penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pajak daerah diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2006, tetapi petugas pajak menyampaikan kepada wajib pajak pada tanggal 30 Maret 2006. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelalaian atau kesengajaan dari petugas pajak agar wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan dasar penagihan pajak tersebut sebab jangka waktu yang telah ditentukan telah habis atau setidak-tidaknya sisa satu hari lagi sehingga tidak ada persiapan bagi wajib pajak membayar lunas jumlah pajak yang terutang tersebut.

198


Sebaliknya, penagihan pajak dengan menentukan jangka waktu satu bulan sejak diterima oleh wajib pajak sangat memerhatikan perlindungan hukum kepada wajib pajak karena yang diperhitungkan adalah pada saat wajib pajak menerima dasar penagihan pajak bukan pada saat atau tanggal diterbitkannya. Misalnya, surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan oleh pejabat pajak pada tanggal 01 Maret 2006, tetapi petugas pajak menyampaikan kepada wajib pajak pada tanggal30 Maret 2006, maka yang menjadi dasar perhitungan ada lah pada tanggal 30 Maret 2006, kemudian diperhitungkan dengan jangka waktu satu bulan termaksud . Perlindungan hukum kepada wajib pajak yang terkait dengan dasar penagihan pajak adalah dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c.

Penagihan secara Biasa

Penagihan secara biasa adalah tindakan pejabat pajak kepada wajib pajak karena tidak membayar lunas pajaknya yang terutang tanpa paksaan secara nyata. Dalam arti pejabat pajak melakukan penagihan secara biasa kepada wajib pajak saat telah memiliki jumlah pajak yang terutang dan tidak terbayar lunas. Pelaksanaan penagihan tersebut wajib berpedoman pada ketentuan yang menjadi dasar penagihan pajak sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Pajak. ]ika dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran hukum pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak karena kekeliruan ata u kesengajaan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat tagihan pajak boleh dipersengketakan melalui Lembaga Peradilan Pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar boleh dipersengketakan keabsahannya pada Lembaga Keberatan dalam bentuk keberatan, sedangkan surat tagihan pajak dapat dipersengketakan keabsahannya pada Pengadilan Pajak dalam bentuk gugatan . Pengajuan keberatan atau gugatan merupakan suatu


199

bentuk pengawasan ter hadap pejabat pajak dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak. Tata cara penagihan secara biasa kepada wajib pajak oleh pejabat pajak wajib berpedoman pada ketentuan yang tersedia dalam h ukum pajak. Dalam arti, hukum pajak telah menentukan cara bagaimana pejabat pajak untuk bertindak agar wajib pajak membayar lunas utang pajaknya tanpa ada un sur paksaan atau tekanan yang dialami oleh wajib pajak mengingat penagihan secara biasa bertujuan agar w~jib pajak memiliki kehendak atau kemauan untuk membayar lunas pajaknya yang terutang sebelum dilakukan penagihan dengan surat paksa. Penagihan secara biasa dilakukan oleh pejabat pajak dengan menggunakan instrumen hukum pajak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Pajak. Sarana hukum pajak yang terkait dengan penagihan pajak secara biasa dapat berupa surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, atau putusan peninjauan kembali yang menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tidak semua jenis pajak boleh ditagih dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang. Surat pemberitahuan menurut Pasal 1 angka 5 UU PBB adalah surat yang digunakan oleh Direktorat [enderal,Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. ]enis pajak yang ditagih dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Lain perkataan bahwa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea



Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah tidak rnengenal surat pernberitahuan pajak terutang sebagai dasar penagihannya. Pajak Burni dan Bangunan yang terutang sebagairnana yang tercanturn dalam surat pernberitahuan pajak terutang dar i pejabat pajak yang berdasarkan data yang diperoleh dari surat pernberitahuan objek pajak yang dirnasukkan oleh wajib pajak sehubungan rnas ih ada carnpur tangan pejabat pajak dalam penentuan jurnlah Pajak Burni dan Bangunan yang terutang dan wajib dibayar lu na s da lam jangka waktu enarn bulan sejak diterirnanya sura t pernberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak. Carnpur tangan pejabat pajak untuk rnenentukan Pajak Burni dan Bangunan yan g terutang karena UU PBB belurn rnenerapkan sistem

bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak diterbitkan untuk rnenagih pajak yang terutang dalarn kaitannya dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dernikian pula terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ditagih dengan rnenggunakan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kernudian, terhadap pajak daerah, baik pajak daerah provinsi rnaupun pajak daerah kabupaten/kota yang terutang ditagih dengan rnenggunakan surat tagihan pajak daerah.

200

selfassessment. Jika wajib pajak telah rnenerirna surat pernberitahuan pajak terutang dari petugas pajak, kewajibannya adalah rnernbayar lunas Pajak Burni dan Bangunan yang terutang, baik secara rnenyicil rnaupun secara sekaligus sepanjang masih dalarn jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, bila jangka waktu telah terlarnpaui dan wajib pajak belum pula rnernbayar lunas Pajak Burni dan Bangunan yang terutang, dikenakan sanksi adrninistrasi. Sebaliknya, wajib pajak yang beranggapan bahwa jurnlah Pajak Burni dan Bangunan yang terutang ata u sanksi adrninistrasi tidak benar, wajib pajak berhak rnengaju kan keberatan terhadap surat pernberitahuan pajak terutang. Keberatan dari wajib pajak wajib diajukan kepada pejabat pajak dengan harus rnernerhatikan dan rnenaati syarat-syarat pengajuan keberatan terse but.

201

Mengenai kapan saatnya pejabat pajak rnenerbitkan surat tagihan pajak yang terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah , Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau surat tagihan pajak daerah, tergantung dari Undang-undang Pajak yang bersangkutan karena tiap Undang-undang Pajak secara tegas mengatur tentang kapan saat diterbitkannya sehingga diketahui dan dipahami kalau ada perbedaan yang ditirnbulkannya. Hal ini perlu dikaji rnelalui hukurn pajak, agar perbedaan yang ditirnbulkan dapat ditiadakan sehingga pada akhirnya rnerupakan satu kesatuan yang rnenciptakan keadilan bagi wajib pajak atau penanggung pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan oleh pejabat pajak untuk rnenagih Pajak Penghasilan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah yang terutang apabila: a.

Pajak Penghasilan dalarn tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2. Surat Tagihan Pajak

b.

Pejabat pajak berwenang rnenerbitkan surat tagihan pajak dalarn rangka penagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan atau sanksi adrninistrasi berupa

dari hasil penelitian terdapat kekurangan pernbayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

c.

wajib pajak dikenakan sanksi adrninistrsai berupa bunga dan atau denda;

202



d.

pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi membuat faktur pajak;

e.

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;

f.

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN,

surat tagihan pajak oleh pejabat pajak yang wajib dibayar lunas selarnbat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Lain perkataan bahwa surat tagihan pajak yang ada dalam UU PBB diterbitkan oleh pejabat pajak apabila: 1. 2.

2) identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) hurufb dan huruf g UU PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak eceran; g.

Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;

h.

Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.

Surat tagihan pajak yang telah diterima oleh wajib pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan oleh pejabat pajak yang bersangkutan. Bila jangka waktu itu telah terlampaui tetapi belum juga dibayar lunas, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, ' dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda ditagih dengan menggunakan

Pajak Bumi dan Bangunan tidak atau kurang dibayar; dan , Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan sanksi adrninistrasi berupa denda.

jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam surat

selain; 1) iden titas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN; atau

203

tagihan pajak wajib dibayar lunas selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui tetapi belum juga terlunasi , Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dapat ditagih dengan surat paksa. UU BPHTB tidak menggunakan istilah surat tagihan pajak melainkan yang digunakan adalah surat tagihan Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan. Pasal 1 angka 4 UU BPHTB menegaskan bahwa surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sariksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan oleh pejabat pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) UU BPHTB apabila: a.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b.

Darihasil pemeriksaan surat setoran Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

c.

Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

\

204

205



Surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menagih Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterima oleh wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. ]ika jangka waktu tersebut terlampaui ternyata belum juga terbayar lunas, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dapat ditagih dengan surat paksa.

pajak, surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan surat tagihan pajak daerah, jika dikaji melalui hukum pajak, ternyata memiliki fungsi yang sama sebagai dasar penagihan pajak. Adapun fungsinya adalah untuk menagih jumlah pajak yang terutang dengan tambahan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Dalam UU PDRD digunakan istilah surat tagihan pajak daerah bukan surat tagihan pajak atau surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana lazimnya yang digunakan untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Akan tetapi, bila dikaji melalui hukum pajak maka pada hakikatnya memiliki tujuan yang sarna, yakni untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU PDRD. Pejabat pajak menerbitkan surat tagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU PDRD, apabila: a.

pajak daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b.

dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

c.

3. Surat Ketetapan Pajak Penagihan pajak yang terutang dengan menggunakan surat ketetapan pajak hanya diperuntukkan bagi Pajak Bumi dan Bangunan maupun pajak daerah. Surat ketetapan pajak ditujukan pada Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang diterbitkan oleh pejabat pajak, sedangkan untuk pajak daerah yang terutang digunakan surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan oleh pejabat pajak sebagai salah satu dasar penagihannya. Sementara itu, terhadap Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak mengenal surat ketetapan pajak sebagai dasar penagihannya. Pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB, dalam hal-hal sebagai berikut. a.

Apabila surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan objek pajak oleh subjek pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

b.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pemberitahunan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

wajib pajak daerah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

]umlah pajak daerah yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak daerah harus dilunasi daIam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. ]ika jangka waktu tersebut terlampaui, tetapi jumlah utang pajak daerah belum juga terbayar lunas, dapat ditagih dengan surat paksa. Surat tagihan

206



Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak wajib dibayar lunas selambat-larnbatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya surat ket etapan pajak oleh wajib pajak dan tidak dapat ditagih dengan surat paksa karena menurut Pasal13 UU PBB hanya jumlah pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Seyogianya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam surat ketetapan pajak boleh ditagih dengan surat paksa untuk mencegah agar wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak melakukan penghindaran pajak, baik untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu yang lama.

dan tercantum dalam surat ketetapan pajak tidak ditagih dengan surat paksa.

Terhadap pajak daerah terdapat ketentuan bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan pejabat pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Kemudian, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak daerah diatur dengan keputusan Kepala , Daerah selaku pejabat pajak. Surat ketetapan pajak Daerah yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Pajak daerah yang terutang dan tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah yang tidak dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat ditagih dengan surat paksa. Surat ketetapan pajak sebagai salah satu dasar penagihan pajak, baik dalam Pajak Bumi dan Bangunan maupun pajak daerah memiliki perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah surat ketetapan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat ditagih dengan surat paksa, sedangkan surat ketetapan pajak daerah boleh ditagih dengan surat paksa. Dengan demikian, tidak selamanya surat ketetapan pajak sebagai dasar penagihan pajak dapat ditagih dengan surat paksa karena Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang

207

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah yang terutang ditagih dengan menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar, kecuali terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Pejabat pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dalam hal-hal apabila: a.

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar:

b.

surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

c.

berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompesasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif nol persen;

d.

kewajiban untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

208 e.



surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar menurut Pasal1 angka 5 UU BPHTB,adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Kalau dikaji melalui hukum pajak, ternyata bahwa surat ketetapan pajak kuran g bayar dengan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar memiIiki fungsi yang sama, yakni untuk menagih utang pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak.

kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

]ika jangka waktu lima tahun telah lewat tidak berarti bahwa pejabat pajak tidak berwenang lagi menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kewenangan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibolehkan dalam hal wajib pajak seteIah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadiIan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar menurut Pasal 13 ayat (6) UU KUP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa Menteri Keuangan memperoleh wewenang berdasarkan pendelegasian dari UU KUP untuk mengatur tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Oleh karena itu, pejabat pajak tidak boleh melanggar atau menyimpang dari tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut.

Kapan suatu surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar dite rbitkan oleh pejabat pajak. Menurut ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU BPHTB, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur]enderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar apabila berdasarkan hasiI pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU BPHTB, pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, apabiIa berdasarkan:

Pajak Pengh asiIan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. ApabiIa jangka waktu tersebut telah terIampaui ternyata Pajak PenghasiIan, Pajak Pertambahan NiIai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, tetapi ternyata belum terbayar lunas maka penagihannya dilakukan dengan surat paksa. UU BPHTB menggunakan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar, bukan suratketetapan pajak kurang bayar. Pada hakikatnya, surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar dengan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah sama dari aspek hukum pajak. Pengertian

209

'

a.

hasiI pemeriksaan ternyata jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang kurang dibayar; atau

b.

keterangan lain ternyata jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang kurang dibayar.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterima oleh Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.]ika jangka waktu tersebut telah terIampaui, tetapi ternyata belum terbayar lunas, Bea Perolehan

210

211



Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dapat ditagih dengan surat paksa.

menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini, bertujuan untuk menselaraskan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak

Pejabat pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar untuk menagih pajak daerah yang terutang. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar menurut Pasal 1 angka 17 UU PDRD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Kapan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar diterbitkan oleh pejabat pajak menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PDRD, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar apabila: a.

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b.

surat pemberitahuan pajak daerah telah disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

c.

kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Pajak daerah yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi ternyata belum terbayar lunas, pajak daerah yang terutang dapat ditagih dengan surat paksa. Pajak Bumi dan Bangunan tidak menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagai dasar penagihannya. Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kevakuman hukum terhadap penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, seyogianya Pajak Bumi dan Bangunan

daerah.

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pejabat pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan jika telah dilakukan penagihan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Sebenarnya tidak ada penagihan pajak melalui surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tanpa didahului penagihan pajak dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan tatkala terdapat tambahan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, sebelumnya tidak tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan oleh pejabat pajak dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, bila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Lain perkataan bahwa walaupun ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan, tetapi data tersebut tidak mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, berarti pejabat pajak yang tidak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebab yang menjadi persyaratan untuk diterbitkan surat ketetapan pajak kurang

212

213



bayar tambahan ada lah bukan hanya ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap, tetapi terjadi pu la penambahan utang pajak. Berarti harus ada hubungan kausal antara sebab dan akibat dari data baru yang ditemukan dan atau data yang belum terungkap dengan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak terlunasi maka penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Apabila jangka waktu lima tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, bila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang telah lewat, pejabat pajak masih berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan bila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tarnbahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa Menteri Keuangan memperoleh wewenang berdasarkan pendelegasian dari UU KUP untuk mengatur rata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oleh karena itu, pejabat pajak tidak boleh melanggar atau menyimpang dari tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tersebut. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana yang , tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi ternyata Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

UU BPHTB tidak menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, melainkan yang digunakan adalah surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU BPHTB, surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan. Kalau dikaji berdasarkan hukum pajak, ternyata antara surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dengan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan mempunyai fungsi yang sarna, yakni sebagai dasar untuk menagih tambahan pajak yang terutang. Kapan saatnya surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan diterbitkan oleh pejabat pajak. Menurut ketentuan pada Pasal12 ayat (1) UU BPHTB, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak Direktur [enderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belurn terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterima oleh Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi ternyata Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan yang terutang tidak terlunasi, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

214



6. Surat Keputusan Pembetulan

Dalam UU PDRD digunakan isti lah yang hampir sama dengan istilah yang digunakan dalam UU KUp,yakni surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan menurut Pasal 1 angka 18 UU PDRD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat kete tapan pajak daerah kurang bayar tambahan diterbitkan oleh pejabat pajak un tuk menagih pajak daerah yang terutang, baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota. Kapan saatnya pejabat pajak menerbitkan sura t ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan? Menurut ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) hurufb UU PDRD, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Pajak daerah yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi ternyata pajak daerah yang terutang tidak terlunasi, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Pajak Bumi dan Bangunan tidak menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagai dasar penagihannya. Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kevakuman hukum terhadap penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, seyogianya Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah.

215

Dalam hukum pajak, surat keputusan pembetulan terdiri atas surat keputusan pembetul an yang tidak menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yan g wajib dibayar dan surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar. Surat keputusan pembetulan yang tidak menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar bukan merupakan dasar penagihan pajak . Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertamba hnya jumlah pajak yang wajib dibayar merupakan dasar penagihan pajak. Termasuk dalam hal ini, adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah. Khusus bagi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengenal surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar sebagai dasar penagi hannya. J

Surat keputusan pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembatalan ketetapan pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. Sementara itu, pengertian surat keputusan pembetulan menurut Pasal 1 angka 10 UU BPHTB, adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar, surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan, surat ketetapan Bea


216

Pem baruan Hukum Pajak

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih bayar, atau surat ketetapan Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan nihil yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, terhadap surat keputusan pembetulan, menurut Pasal 1 angka 22 UU PDRD, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, atau surat tagihan pajak daerah. Ketentuan tersebut di atas memiliki perbedaan secara prinsipil mengenai pengertian surat keputu san pembetulan. Sekalipun terdapat perbedaan secara prinsipil, tetap merupakan dasar penagihan pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah. Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi ternyata tidak terbayar lunas, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Sementara itu, bagi surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya jumlah Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan yang wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterima oleh Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. ]ika jangka waktu itu telah terlampaui, tetapi ternyata tidak terbayar lunas, dapat ditagih dengan surat paksa. Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak daerah yang wajib dibayar maka pelunasannya dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Apabila jangka waktu tersebut

217

telah terlampaui, tet api ternyata tidak terbayar lunas, penagih annya dapat dilakukan dengan surat paksa. Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengenal surat keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, sebagai dasar penagihannya. Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kevakuman hukum terhadap penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, seyogianya Pajak Bumi dan Bangunan mengenal surat keputusan pembetulan yang menyebab k.an bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar sebagai dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini, bertujuan untuk menyelaraskan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak ata s Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah.

7. Surat Keputusan Keberatan Lembaga Keberatan yang menyelesaikan sengketa pajak berwenang menerbitkan surat kepu tusan keberatan. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak . Pengertian surat ketetapan pajak tersebut di atas meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak tersebut diperuntukkan bagi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sementara itu, surat keputusan keberatan menurut Pasal 1 angka 11 UU BPHTB adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar, surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan, surat ketetapan Bea Perolehan

218

219



Hak atas Tanah dan Bangunan lebih bayar, atau surat ketetapan Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan nihil yang diajukan oleh wajib pajak . Kemudian surat keputusan keberatan menurut Pasal 1 angka 23 UU PDRD adalah surat keputusan at as keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

ketiga jenis surat keputusan keberatan yang boleh diterbitkan oleh Lembaga Keberatan, ternyata bahwa surat keputusan keberatan yang menambah jumlah utang pajak memiliki kekhususan tersendiri karena adanya penambahan jumlah pajak yang tercantum dalam surat keputusan keberatan yang wajib dibayar lunas. Penambahan jumlah utang pajak wajib dibayar luhas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan atau diterima oleh wajib pajak. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi ternyata tidak terbayar lunas, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Ketentuan tersebut di atas memiIiki persamaan substansi mengenai surat keputusan keberatan, kecuaIi pemotongan atau pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh pihak ketiga tidak terdapat dalam pengertian surat keputusan keberatan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU BPHTB. Walaupun demikian, substansi pengertian surat keputusan keberatan tidak menyimpang dari hakikat suatu keputusan Lembaga Peradilan Pajak, khususnya Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut. [enis surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Lembaga Keberatan sebagai konsekuensi memeriksa dan memutus sengketa pajak, dapat berupa: a.

menerima sebagian atau seluruhnya;

b.

menolak; atau

c.

menambah jumlah pajak yang terutang.

Dari ketiga jenis keputusan Lembaga Keberatan tersebut di atas, sebagai dasar penagihan pajak adalah surat keputusan keberatan yang memiIiki diktum berupa menambah jumlah pajak yang terutang. Sebaliknya, terhadap surat keputusan keberatan yang memiIiki diktum berupa menerima sebagian atau seluruhnya, atau menolak keberatan bukan merupakan dasar penagihan pajak. Dari

Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengenal surat keputusan keberatan yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang wajib dibayar, sebagai dasar penagihannya. Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kevakuman hukum terhadap penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, seyogianya Pajak Bumi dan Bangunan mengenal surat keputusan keberatan yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang wajib dibayar, sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah.

8.

Putusan Banding

Bukan hanya surat keputusan keberatan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar sebagai dasar penagihan pajak, tetapi putusan banding merupakan pula dasar penagihan pajak saat putusan itu memuat penambahan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Maksud putusan banding adalah putusan Lembaga Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 12 UU BPHTB, putusan

220


banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, Pasal1 angka 24 UU PDRD adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Ketentuan tersebut di atas memiliki substansi hukum yang sama tentang pengertian putusan banding yang ditetapkan oleh lembaga peradilan pajak, kecuali UU BPHTB masih menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai Badan Peradilan Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK). Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tercakup dalam pengertian putusan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU BPHTB seyogianya diganti dengan Badan Peradilan Pajak atau lebih terfokus lagi digunakan Pengadilan Pajak. Putusan banding sebagai salah satu putusan Pengadilan Pajak merupakan jawaban atas surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Pengadilan Pajak. Dikatakan demikian karena masih ada putusan Pengadilan Pajak berupa putusan gugatan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Peradilan Pajak terdiri atas putusan banding sebagai jawaban surat keberatan dan putusan gugatan sebagai jawaban surat gugatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jenis putusan Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Peradilan Pajak menurut Pasal 80 ayat (1) UU PENJAK, dapat berupa: a.

menolak;

b.

mengabulkan sebagian atau seluruhnya;


221

c.

menambah pajak yang harus dibayar;

d.

tidak dapat diterima;

e.

membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung; dan atau

f.

membatalkan.

Dari keenam jenis putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, terkait dengan putusan banding, putusan banding yang menambah pajak yang wajib dibayar adalah dasar penagihan pajak. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak daerah, serta bea masuk dan cukai . Hal ini perlu dicermati bahwa putusan banding maupun putusan gugatan, kedua-duanya merupakan putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan . Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak sekalipun harus dilakukan perubahan secara mendasar terhadap dasar penagihan pajak yang diberlakukan pada masa mendatang. Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengenal putusan banding yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar sebagai dasar penagihannya. Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kevakuman hukum terhadap penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, seyogianya Pajak Bumi dan Bangunan mengenal pula putusan banding yang menambah jumlah pajak yang wajib dibayar sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak daerah, serta bea masuk dan cukai. Penambahan utang pajak bagi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana tercantum dalam putusan banding wajib dibayar lunas dalam

222

223



jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Terhadap penambahan utang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalarn putusan banding wajib dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, tetapi belurn terbayar lunas, penagihannya dapat dilakukan dengan surat

Putusan gugatan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak diterima oleh yang dibebani kewajiban untuk itu . Hal ini bertujuan, di sarnping untuk memberikan kepastian hukum bahwa kapan kedaluwarsa pelunasannya, juga untuk mernberikan kesempatan kepada yang dibebani kewajiban agar dapat membayar secara menyicil dalarn jangka waktu tersebut. Sekalipun demikian, pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar lunas jurnlah pajak yang terutang wajib mernatuhi jangka waktu yang telah ditentukan.

paksa.

9. Putusan Gugatan Pengadilan Pajak tidak hanya menerbitkan putusan banding, tetapi menerbitkan pula putusan gugatan sebagai jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atas gugatan terhadap surat tagihan pajak atau surat paksa dan tindakan pelaksanaan surat paksa itu sendiri. Putusan gugatan terdiri dari putusan yang menyebabkan bertarnbahnya jurnlah pajak yang harus dibayar dan merupakan dasar penagihan pajak . Sementara itu , terhadap putusan gugatan yang tidak rnenyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar bukan rnerupakan dasar penagihan pajak. Pajak yang ) dimaksud adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah , Pajak Burni dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bea masuk dan cukai, serta pajak daerah. Putusan gugatan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar seyogianya dicantumkan dalarn UU KUP sehingga dapat mernayungi jenis pajak yang berlaku. Sebenarnya putusan gugatan yang rnenyebabkan bertarnbahnya jumlah pajak yang harus dibayar rnerupakan koreksi terhadap jurnlah pajak yang tercantum dalarn surat tagihan pajak rnaupun dalam surat paksa. , Penarnbahan jurnlah pajak yang harus dibayar bukan ditetapkan . oleh pejabat pajak, melainkan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Pajak.

10. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagai Lernbaga Peradilan yang melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Pajak, berwenang memeriksa dan rnernutus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang tidak puas atas Putusan Pengadilan Pajak, baik putusan banding rnaupun putusan gugatan. Putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali menurut Pasa174 Undang-Undang Nomo r 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menolak atau mengabulkan permohonan peninjauan kernbali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan putusan peninjauan kembali sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali terrnaksud. Putusan peninjauan kernbali adalah putusan Mahkarnah Agung atas perrnohonan peninjauan kernbali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh pejabat pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Pengadilan Pajak. Putusan peninjauan kernbali yang rnenarnbah jurnlah pajak yang terutang rnerupakan dasar penagihan pajak . Pajak yang dirnaksud adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Burni dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bea rnasuk dan cukai , serta pajak daerah. Putusan

224


peninjauan kembali yang menyebabkan bertanbahnya jumlah pajak yang harus dibayar, wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterima oleh yang dibebani kewajiban untuk itu. ]angka waktu tersebut kiranya dapat digunakan untuk rnernbayar secara menyicil jumlah pajak yang terutang, tatkala tidak mampu membayar lunas. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah tidak termasuk sebagai dasar penagihannya. Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kevakuman hukum terhadap penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah, maka seyogianya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah mengenal putusan peninjauan kembali yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar sebagai dasar penagihannya. Hal ini, bertujuan untuk menselaraskan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

D. Penagihan Seketika clan Sekaligus Pajak yang terutang, selain ditagih secara bias a, dapat pula ditagih dengan cara penagihan seketika dan sekaligus sebagai sarana hukum pajak yang boleh digunakan untuk melakukan penagihan pajak dalam rangka pengamanan keuangan negara dari sektor pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak dan dilaksanakan oleh juru sita pajak. Penagihan pajak secara seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Moeljo Hadi (2001 ;4) mengatakan bahwa jika terjadi suatu peristiwa atau


225

keadaan yang "rnendesak" dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibat pajak yang terutang tidak dapat ditagih, pejabat pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu tugas juru sita pajak adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sampai tuntas. Penagihan pajak yang dilakukan dengan cara penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, atau tahun pajak. Sebelum dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, terlebih dahulu juru sita pajak wajib dilengkapi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dan diperlihatkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dikenakan penagihan seketika dan sekaligus tersebut. Tujuannya adalah agar penagihan seketika dan sekaligus tidak diragukan keabsahannya dari aspek penerapan hukum pajak karena setiap saat penagihan seketika dan sekaligus dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena tidak sesuai ketentuan hukum pajak. Pada hakikatnya, penagihan seketika dan sekaligus merupakan pengecualian dari penagihan pajak secara biasa. Penagihan seketika dan sekaligus boleh terjadi tanpa ada sarana hukum berupa penagihan pajak secara biasa. Atau sementara pejabat pajak menggunakan sarana hukum berupa penagihan pajak secara biasa, kemudian secara mendesak wajib pajak atau penanggung pajak dikenakan penagihan seketika dan sekaligus sehingga tidak lagi menunggu jatuh tempo pembayaran pajak. Hal ini tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan hukum pajak yang memberikan peluang bagi pejabat pajak untuk rnelakukannya. Dasar pertimbangan sehingga dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran

226

227



pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak atau penanggung pajak karena:

penagihan secara paksa. Lain perkataan bahwa penagihan secara paksa tidak dapat dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak kalau belum diberikan surat teguran atau dilaku kan penagihan seketika dan sekaligus. Salah satu dari kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pejabat pajak dalam upaya melakukan penagihan secara paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan demikian, sahnya penagihan secara paksa wajib didahului dengan surat teguran atau telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus t erh adap wajib pajak atau penanggung pajak.

a.

wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b.

wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.

terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e.

terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam kaitan ini, Moeljo Hadi (2001;42) mengemukakan bahwa surat perintah dari penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Logika hukum penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dimaksudkan ialah dalam rangka pengamanan penerimaan negara di sektor pajak.

E. Penagihan secara Paksa Wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar lunas utang pajaknya (utang pajak meliputi pula sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan dan ditambah biaya penagihan pajak) walaupun telah diberikan surat teguran dan bahkan telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dapat dilakukan

J

Penagihan secara paksa terdapat unsur yang bersifat memaksa bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajaknya. Un sur paksaan itu dimiliki oleh pejabat pajak dan digunakan untuk memaksa wajib pajak atau penanggung pajak. Un sur paksaan yang digunakan oleh pejabat pajak bukan rnerupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan dibenarkan oleh hukum pajak karena didasarkan at as perintah Undang-undang Pajak, yakni UU PPDSP. Unsur paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang tercantum dalam surat paksa maupun paksaan pada saat pelaksanaan tindakan yang terkait dengan surat paksa dan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan berpatokan pada UU PPDSP.

1. Surat Paksa Pejabat pajak dapat memaksakan kehendaknya tanpa menyimpang atau melanggar dari ketentuan-ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa agar wajibpajak atau penanggung pajak membayar lunas utang pajaknya. Unsur paksaan yang dapat digunakan oleh pejabat pajak adalah menerbitkan surat paksa terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam UU PPDSP. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

228


229


Pengertian surat paksa tersebut tidak berbeda dengan pengertian surat paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU PPDSP bahwa surat paksa adalah ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang berisikan perintah kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu tertentu. Terkait dengan ini, Rochmat Soemitro (1988;80-81) mengatakan bahwa surat paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan pajak tertulis dari pejabat pajak yang mempunyai titel executorial (artinya berkepala "Derni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa") sehingga mempunyai kekua tan hukum yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang pasti (Bahasa Belanda = inkract van gewijsde, artinya tidak dapat ditentang atau dilawan lagi dengan cara hukum apa pun, tidak dapat diajukan banding atau kasasih), yang mengandung perintah kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang namanya tertulis dalam surat paksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam surat paksa itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa itu, dengan ancaman sita apabila pembayaran ini tidak dilakukan. Dalam kaitan ini, Bohari (1995 ;92) mengemukakan bahw a sur at paksa adalah surat perintah (ketetapan) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang "atas nama keadilan" untuk membayar suatu jumlah pajak yang disebutkan dalam surat paksa itu dalam jangka waktu tertentu. Sahnya secara hukum suatu surat paksa tatkala yang menerbitkan adalah pejabat pajak dengan berisikan hal-hal di antaranya: a.

nam a wajib pajak atau penanggung pajak;

b.

nomor pokok wajib pajak ata u penanggung pajak;

c.

alamat wajib pajak atau penanggung pajak;

d. e.

jenis pajak yang terutang; tahun pajak;

f.

jumlah pajak yang terutang ditambah dengan biaya penagihan pajak;

g.

keterangan yang menjadi dasar penagihan pajak dan perintah membayar; dan

h.

ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat pajak.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyata, an dan penyerahan salinan surat paksa kepada wajib pajak atau' penanggung pajak . Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, dan ternpat pemberitahuan surat paksa . Pemberitahuan surat paks a kepad a orang pribadi oleh juru sita pajak kepada: a.

wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan ;

b.

orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha wajib pajak atau penanggung pajak apabila wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan tidak dap at dijumpai;

c.

salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d.

para ahli waris, apabila wajib pajak meninggal dunia dan harta warisan telah terbagi.

]ika wajib pajak berstatus sebagai badan, surat paksa diberi tahukan oleh juru sita pajak kepada: a.

pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang bersangkutan; atau

230

b.


pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan ya ng bersan gkutan apabila juru sita pajak tidak dap at menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam an gka 1 di atas .

Wajib pajak atau penanggung pajak yang telah diberikan surat paksa secara sah menurut hukum pajak wajib membayar lunas utang pajaknya sebagaimana yang tercantum dalam surat paksa itu. Pelunasan utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan pajak wajib dibayar lunas dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam. Terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ada kehendak untuk membayar lunas utang pajaknya dalam jangka waktu tersebut, pejabat pajak berwenang menerbitkan surat perintah penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.

2. Penyitaan Upaya yang bersifat memaksa dalam tindakan pelaksanaan 'surat paksa menu rut hukum pajak adalah penyitaan. Penyitaan menurut Pasal 1 angka 14 UU PPDSP adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijad ikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Seyogianya pengertian penyitaan tidak hanya mencantumkan penanggung pajak, tetapi juga wajib pajak sebagai satu kesatuan yang bertanggung jawab atas pelunasan pajak yang terutang. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak berdasarkan tugas dari pejabat pajak untuk menguasai barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan terhadap utang pajak yang belum terbayar. Penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak wajib didasarkan atas surat keputusan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang untuk itu karena tanpa surat keputusan penyitaan


231

, berarti penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak merupakan suatu pelanggaran hukum pajak . Konsekuensinya bahwa penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak beradadalam konteks batal demi hukurn, berarti dari semula. perbuatan itu dianggap tidak pernah ada secara hukum. Akhirnya, pejabat pajak maupun juru sita pajak wajib mempertanggungjawabkan, baik kepada atasan yang lebih tinggi dan bahkan di hadapan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikannya tatkala wajib pajak at au penanggung pajak mengajukan masalahnya kepada lembaga peradilan tersebut. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan, juru sita pajak wajib membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak yang bersangkutan, wajib pajak atau penanggung pajak, dan saksi-saksi . Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak merupakan badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan tersebut. Walaupun dalam penyitaan ternyata wajib pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa seorang saksi berasal dari pem erintah daerah seternpat. Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dih adiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak, berita acara pelak sanaan sita ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi. Berit a acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum rnengikat, walaupun tidak ditandatangani berita acara pelaksanaan sita oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang mengalami penyitaan. Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang-barang bergerak maupun barang -barang tidak bergerak yang disita dan atau di ternpat-tempat umum. Atas barang-barang yang

232


dis ita boleh pula ditempel ata u diberi sege l sita oleh juru sita pajak yang melaksanakan penyitaan. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik wajib pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa: a.

b.

barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, dan piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain dan atau:


Barang-barang yang telah disi ta dapat dititipkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak, kecuali kalau juru sita pajak berpendapat lain bahwa barang-barang yang disi ta perlu disimpan di kantor pejabat pajak, atau di tempat lain . jika barang-barang yan g disita dititipkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak, wajib pajak atau penanggung pajak tersebut dilarang: a.

memindahkan hak, memindahtangankan, rnenyewakan, meminjamkan, atau merusak barang-barang yang telah disita;

b.

membebani barang-barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu:

c.

membebani barang-barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau

d.

merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan berita acara pelaksanaan sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang-barang sitaan.

barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang-barang yang disita diperkirakan cukup untuk membayar lunas utang pajak J yang mengalami tunggakan sehingga tidak terbayar lunas. Dalam hal ini, juru sita pajak sangat berperan untuk menafsirkan nilai harga dari barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang telah disita. Tatkala hasil penyitaan tidak cukup untuk membayar lunas jumlah pajak yang terutang, tetap diperbolehkan untuk melakukan penyitaan tambahan tanpa surat perintah penyitaan dari pejabat pajak yang bersangkutan . Sekalipun juru sita pajak diperbolehkan melakukan penyitaan tambahan, tetapi tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam m elaksanakan penyitaan tambahan tersebut. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan oleh juru sita pajak, apabila: a.

nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihah pajak; atau

b.

hasillelang barang-barang yang telah disita tidak cukup untuk m elunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

233

Sebaliknya, ada pula barang-barang bergerak milik wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak boleh disita karena dikecualikan oleh UU PPDSP.Jika dilakukan penyitaan, maka penyitaan tersebut dapat dibatalkan karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengecualikan itu. Barang-barang bergerak milik wajib pajak atau penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

1.

pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh wajib pajak, penanggung pajak, dan keluarga yang menjadi tanggungan;

2.

persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

3.

perlengkapan wajib pajak atau penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;

234 4.

bu ku-bu ku yang bertalian dengan jabatan ata u pekerjaan wajib pajak atau penanggung pajak dan alar-alar yang digunakan untu k pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

5.

peralatan dalam keadaan jalan yan g masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan usaha-usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20 .000 .000,00; atau

6.



peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggun gannya.

Di samping barang-barang ber gerak milik wajib pajak atau penanggung pajak dikecualikan dari penyitaan, ada pula barangbarang yang tidak boleh disita karen a telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Tindakan juru sita pajak terhadap barang-barang yang telah disita tersebut adalah menyampaikan surat paksa kepad a Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang tersebut. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dapat menyatakan bahwa barang-barang yang telah disita adalah sebagai jaminan pe lunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak sehingga pada akhirnya, ditentukan pembagian hasil penj ualan barang-baran g yan g dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu ne gar a untuk tagihan pajak.

3. Pencegahan Pencegahan merupakan pula upaya paksa dalam tindakan pelaksanaan surat pa ksa. Pence gah an me nur ut Pasal 1 angka 17 UU PPD SP ada lah larangan yang be rsi fat sementara terh adap penanggung pa jak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan g berIaku. Ketentuan ini mengandung kekurangan karena tidak mencantumkan wajib pajak sebagai salah satu yang dapat dicegah untuk tidak keluar wilayah

235

negara Repu blik Indonesia. Secara hu kum, wajib pajak ada lah penanggung pajak, tetap i pe na nggung pajak bukan mer upakan wajib pajak. Oleh karena it u, pengertian pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap wajib pajak atau penang gung pajak untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencegahan hanya boleh dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memiliki jumlah utang pajak sekurangkurangnya Rp 100.000 .000 ,00 dan diragukan ikti kad baiknya dalam membayar lunas utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PPDSP. Kalau dikaji secara hukum, ternyata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar pencegahan dapat dilakukan. Apabila hanya salah satu syarat yang terpenuhi, berarti pencegahan tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam pengertian perbuatan melanggar hukum. Adapun ke dua persyaratan untuk sahnya pencegahan adalah: a.

memiliki jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 .000.000,00; dan

b.

diragukan iktikad baiknya da lam membayar lunas utang pajaknya.

[ika hanya salah satu unsur terpenuhi, pencegahan tidak boleh dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak karena Pasal 29 UU PPDSP mensyaratkan bahwa kedua persyaratan tersebut wajib terpenuhi kemudian dapat dilakukan pencegahan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan. Di samping itu, pencegahan boleh dilakukan bila telah ada keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri at as perrriintaan pejabat pajak atau atasan pejabat pajak tersebut. Menteri yang dimaksud dalam hal ini ada lah Menteri Keuangan yang berwenang menerbitkan keputusan pencegahan atas wajib

236



pajak atau penanggung pajak. Untuk sahnya keputusan pencegahan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak, keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan memuat sekurang-kurangnya: a.

identitas wajib pajak atau penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;

b.

alasan untuk melakukan pencegahan; dan

c.

jangka waktu pencegahan.

]angka waktu pencegahan adalah paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan. Perpanjangan jangka waktu tersebut bertujuan agar wajib pajak atau penanggungpajak, secepatnya melunasi utang pajaknya agar pencegahan yang sementara dijalani tidak diperpanjang lagi . Keputusan pencegahan disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan, dan kepala daerah setempat. Ketentuan ini tidak sesuai dengan perkembangan yang ada karena Menteri Kehakiman telah berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, bukan hanya penanggung pajak, tetapi wajib pajak harus pula dicantumkan dalam ketentuan tersebut. Pencegahan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa131 UU PPDSP. Ketentuan ini sangat tepat keberadaannya pada masa kini dan mendatang karena bertujuan agar wajib pajak atau penanggung pajak tidak beranggapan kalau telah dilakukan pencegahan berarti utang pajak tidak ada lagi. Lain perkataan bahwa pencegahan tidak menghapus utang pajak, melainkan sebagai paksaan agar wajib pajak atau penanggung pajak membayar lunas utang pajaknya sebelum dilakukan penyanderaan atau sementara menjalani pencegahan.

237

4. Penyanderaan Hukum pajak tidak hanya mengenal adanya hukuman badan karena terbukti melakukan tindak pidana pajak, tetapi mengenal pula penahanan atas diri wajib pajak atau penanggung pajak sebagai konsekuensi dari tindakan pelaksanaan surat paksa. Penahanan atas diri wajib pajak atau penanggung pajak disebut sebagai "penyanderaan". Penyanderaan menurut Pasal1 angka 21 UU PPDSP adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di temp at tertentu. Ketentuan ini seharusnya mencantumkan wajib pajak dan tidak hanya penanggung pajak agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan di masa kini dan mendatang." Tujuan penyanderaan adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak atau keluarganya membayar lunas utang pajak yang selama ini terutang. Penyanderaan mengandung konsekuensi tidak bebasnya wajib pajak atau penanggung pajak untuk berhubungan dengan keluarganya. Penyanderaan sebagai upaya paksa dalam hukum pajak tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi wajib pajak atau penanggung pajak, karena penyanderaan dilakukan atas ketidakpatuhan wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya dalam membayar lunas utang pajak. Sahnya penyanderaan menurut hukum jika kedua persyaratan untuk melaksanakan penyanderaan telah terpenuhi berdasarkan UU PPDSP. Dalam arti, bila hanya satu persyaratan yang terpenuhi berarti penyanderaan tidak sah sehingga perbuatan berupa penyanderaan yang dilakukan oleh juru sita pajak batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, perbuatan berupa melaksanakan penyanderaan at as diri wajib pajak atau

238



penanggung pajak merupakan perbuatan me langgar hu kum. Penyanderaan wajib berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau jika memuat sekurang-kurangnya:

Kadangkala penyanderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak tidak menghabiskan jangka waktu enam bulan atau tidak diperpanjang untu k kedua kalinya karena ada faktor-faktor yang menyebab kan berakhirnya penyanderaan tersebut. Faktorfaktor yang menyebabkan wajib pajak atau penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan adalah:

a.

identitas wajib pajak atau penanggung pajak yang disandera;

b.

alasan-alasan penyanderaan;

c.

izin penyanderaan;

d.

lamanya penyanderaan; dan

e.

tempat penyanderaan.

Meskipun juru sita pajak sebagai pelaksana surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak, dalam melaksanakan penyanderaan harus menaati keterituan-ketentuan yang terkait dengan penyanderaan. Hal ini dimaksudkan agar penyanderaan yang dilakukan tidak melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pajak sehingga tidak ada sanggahan dari pihak yang merasakan diru gikan, seperti wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak ketiga karena penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak sernentara beribadah, sementara mengikuti sidang resmi, atau sedan g mengikuti pemilihan umum.

Jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan. Perpanjangan jangka waktu tersebut tidak selalu dilaksanakan kalau wajib pajak atau penanggung pajak pada saat disandera dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kecu ali pada penyanderaan tahap pertama belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, perpanjangan penyanderaan untuk jangka waktu enam bulan kemudian dilakukan oleh pejabat pajak berdasarkan surat keputusan perpanjangan penyanderaan. Dalam hal ini, wajib pajak atau penanggung pajak wajib tetap berada dalam tempat penyanderaan semula.

239

a.

apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

b.

apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah berakhir;

c.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

d.

berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau gubernur kepala daerah .

Penyanderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa pajak yang terutang hanya pada negara bukan pada orang perorangan sebagai utang biasa (utang perdata) . Demikian pula mengenai penagihan pajak tidak boleh dihentikan karena rnerupakan wewenang pejabat pajak yang bersumber dari UU PPDSP sebagaimana telah disepakati oleh rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. Kesepakatan tersebut menciptakan suatu kaidah hukum yang wajib untuk ditaati dalam pelaksanaannya, baik terhadap wajib pajak atau penanggung pajak di pihak lain, dan di lain pihak pejabat pajak dengan juru sita pajak.

F. Perlawanan terhadap Surat Paksa Surat paksa yang telah diterbi tkan oleh pejabat pajak dan dilaksanakan oleh juru sita pajak boleh dilakukan perlawanan oleh

BAB 10: Penagihan Pajak 240

241


pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perlawanan itu bertujuan untuk memulihkan keadaan yang sebenarnya dikategorikan telah menimbulkan kerugian karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan, baik oleh pejabat pajak atau juru sita pajak. Perlawanan itu dapat berupa: a) perlawanan secara material; dan b) perlawanan secara formal. Moeljo Hadi (2001;34) mengatakan bahwa pada prinsipnya surat paksa yang diberitahukan secara resmi pada wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditentang (dilawan), dilihat dari segi materialnya, baik dengan cara atau sarana hukum apa pun. Demikian pula Rochmat Soemitro (1986;76) mengatakan bahwa surat paksa itu sama dengan keputusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan segera dapat dilaksanakan (in kracht van gewijsde gegane vonnis). Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk melawan surat paksa itu.Iadi, surat paksa secara material tidak dapat ditentang, tetapi jika terdapat kekurangan-kekurangan formal, surat paksa masih dapat ditentang. Surat paksa tidak dapat dilawan oleh wajib pajak atau penanggung pajak dari segi materialnya karena dipandang sebagai suatu keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini didasarkan karena surat paksa itu berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan fungsi eksekutorial yang dimilikinya. juru sita pajak sebagai pelaksana surat paksa yang diikuti dengan tindakan pelaksanaan surat paksa berupa penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan dapat dilakukan perlawanan secara hukum, berarti tidak boleh dilawan dengan cara kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh juru sita pajak dalam kaitan surat paksa dan tindakan

pelaksanaannya juga berpatokan pada hukum pajak, hukum pajak yang merupakan barometer untuk menentukan apakah tindakantindakan tersebut tetap berada da lam koridor hukum atau tidak. Hukum pajak sangat berperan dalam menentukan keabsahan tindakan yang dilaksanakan oleh juru sita pajak maupun perlawanan terhadap tindakan tersebut. Perlawanan terhadap tindakan-tindakan juru sita pajak yang terkait dengan surat paksa dapat dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak ketiga mengingat perlawanan tersebut merupakan suatu hak yang terdapat dalam UU PPDSp, bukan hanya sekadar retorika bel aka untuk memberikan pembenaran yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak ketiga. Sekalipun wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap surat paksa dan tindakan pelaksanaan surat paksa tersebut, tetap wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban membayar lunas utang pajak dan biaya penagihan pajak, berarti kewajiban itu tetap melekat dan tidak hapus karena akibat dari perlawanan.

1. Perlawanan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Telah dikemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap surat paksa dan tindakan pelaksanaan surat paksa merupakan suatu hak , bukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPDSP dan Pasal 40 ayat (1) UU PENJAK. Perlawanan itu harus ditujukan kepada Pengadilan Pajak, bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Negeri. Muatan perlawanan adalah penyampaian surat paksa atau tindakan pelaksanaan surat paksa seperti rata cara penyampaian surat paksa, jumlah utang pajak yang tercantum dalam surat paksa, surat keputusan perintah penyitaan, dan surat keputusan pengumuman lelang ketika:

242


a.

surat paksa tidak disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak, atau pihak-pihak yang diperkenankan menerima surat paksa tersebut;

b.

surat paksa memuat jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak sebagaimana mestinya;

c.

surat paksa dikirim melalui pos wesel, walaupun tercatat:

d.

surat paksa tidak ditandatangani oleh pejabat pajak yang menerbitkan;

e.

penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan;

f.

penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang dilarang disita;

g.

pengumuman lelang dan pelaksanaannya tidak sesuai yang ditentukan.

Bentuk perlawanan yang boleh dilakukan oleh wajib pajak atau \ penanggung pajak adalah mengajukan "gugatan" pada Pengadilan Pajak. Gugatan merupakan salah saru upaya hukum yang bersifat biasa untuk digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak dalam rangka melawan surat paksa dan tindakan pelaksanaan surat paksa (tidak termasuk mengenai penyanderaan) . Sekalipun telah tersedia upaya hukum biasa (gugatan), wajib pajak atau penanggung pajak yang menggunakan haknya wajib memenuhi syarat-syarat sahnya suatu gugatan sebagaimana yang telah ditentukan. ]ika salah satu syarat -syarat sahnya suatu gugatan tidak terpenuhi, berarti gugatan wajib pajak atau penanggung pajak ditolak oleh hakim yang berwenang mengadilinya. Selain perlawanan terhadap tata cara penyampaian surat paksa dan muatan yang tercantum di dalarnnya, wajib pajak atau penanggung pajak berhak pula mengadakan perlawanan mengenai surat keputusan perintah penyitaan. ]ika juru sita pajak melaku-


243

kan pelanggaran hukum karenamenyita barang-barang wajib pajak atau penanggung pajak yang dikecualikan atau dilarang untuk disita. Sementara itu, perlawanan ditujukan kepada surat keputusan pengumuman lelang, jika pengumuman lelang tersebut tidak sesuai dengan rata cara mengumumkan lelang . Perlawanan wajib pajak atau penanggungpajak terhadap surat keputusan perintah penyanderaan berbeda dengan perlawanan terhadap surat keputusan penyitaan dan surat keputusan pengurriuman lelang. Perlawanan terhadap surat keputusan penyanderaan ditujukan pada Pengadilan Negeri dan bukan pada Pengadilan Pajak, walaupun pada awalnya adalah sengketa pajak mengenai utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kernudian, perlawanan boleh dilakukan pada saat wajib pajak atau penanggung pajak berada dalam kedudukan sebagai sandera. Bentuk perlawanan adalah mengajukan pula "gugatan" pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana penyanderaan itu dilaksanakan. Lain perkataan bahwa pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan, yakni pada saat wajib pajak atau penanggung pajak disandera sampai berakhir penyanderaan sebab , wajib pajak atau penanggung pajak tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah berakhir masa penyanderaan. ]ika perlawanan terhadap pelaksanaan pen yanderaan diajukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dapat dibuktikan dalam persidangan pengadilan sehingga dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, wajib pajak atau penanggung pajak berhak memohon pemulihan nama baik dan bahkan berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak beserta juru sita pajak yang besangkutan. Akan tetapi, bila gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, misalnya gugatan diajukan setelah berakhir masa penyanderaan, perlawanan wajib pajak atau penanggung pajak dinyatakan ditolak

244

Pernbaruan Hukum Pajak

karena jangka waktu pengajuan gugatan mengenai pelaksanaan penyanderaan telah keda luwarsa menurut hukum.

2. Perlawanan Pihak Ketiga Pihak ketiga dalam hal ini adalah bukan wajib pajak atau penanggung pajak termasuk ahli warisnya. Begitu pula bukan pihak ketiga sebagai pemotong atau pemungut pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, melainkan pihak ketiga yang dirugikan atas peIaksanaan penyitaan yang dilakukan oIeh juru sita pajak. Sebagai contoh, juru sita pajak meIakukan penyitaan terhadap barang-barang miIik pihak ketiga karena barang-barang itu dititipkan pada wajib pajak atau penanggung pajak sebeIum penyitaan dilaksanakan. Berarti ada kesalahan objek penyitaan yang seharusnya tidak boIeh disita karena bukan milik wajib pajak atau penanggung pajak. PerIawanan pihak ketiga diIakukan daIam bentuk "gugatan" pula yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri daIam wilayah hukum di mana barang-barang tersebut disita. Gugatan itu harus berintikan mengenai "kepernilikan barang-barang yang disita" sebagai bukan milik wajib pajak atau penanggung pajak. PengadiIan Negeri yang menerima gugatan pihak ketiga wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pajak atau juru sita pajak tentang gugatan itu. ]ika gugatan telah diterirna, pejabat pajak wajib menangguhkan peIaksanaan sita hanya terhadap barang-barang yang digugat kepemiIikannya. Pengajuan gugatan kepemilikan barang-barang yang disita dilakukan sebeIum peIaksanaan leIang. Ketika Petugas LeIang teIah menunjuk seorang pembeIi sebagai pemenang leIang daIam proses IeIang yang sementara berlangsung, gugatan tidak boIeh diajukan Iagi terhadap kepemiIikan barangbarang yang teIah dijuaI. HaI ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan meIindungi kepentingan pembeIi IeIang


245

karena pihak ketiga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan pada PengadiIan Negeri tersebut sebelum IeIang dilaksanakan. Untuk mencegah kesaIahan penyitaan barang-barang yang disita, wajib bagi juru sita pajak mempertanyakan kepemilikan barang-barang yang akan disita agar tidak terjadi perbuatan meIanggar hukum yang berakhir pada gugatan pihak ketiga sebagai pemiIik barang-barang yang disita. DaIam arti, penyitaan yang dilaksanakan oIeh juru sita pajak terdapat kesaIahan objek penyitaan karena yang disita bukan milik wajib pajak atau penanggung pajak, meIainkan milik pihak ketiga yang tidak terIibat atau tersangkut mengenai penagihan pajak. OIeh karena itu, pihak ketiga wajib memperoIeh perIindungan hukum at as perbuatan meIanggar hukum yang dilakukan oIeh pejabat pajak atau juru sita pajak daIam melaksanakan penyitaan. Dengan demikian, penyitaan terhadap barang-barang yang diIakukan oIeh juru sita pajak harus dicermati secara saksama sehingga tidak terjadi kesaIahan daIam meIakukan penyitaan.

247

I[JCIpP

Pembukuan

A. Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP mewajibkan kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Pernbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan hanya ditujukan kepada wajib pajak yang terkait dengan UU PPh dan UU PPN. Sebaliknya, wajib pajak yang terkait dengan UU PBB dan UU BPHTB tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan karena kedua Undang-undang Pajak tersebut tidak mewajibkannya. Terkait dengan Pasal 28 ayat (1) UU KUp, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tidak berlaku mutlak bagi wajib pajak karena berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU KUP terdapat dua golongan wajib pajak

248

BAB 11: Pembukuan

yang diperkenankan melakukan pen catatan (bukan pembukuan) seluruh kegiatannya. Adapun kedua golongan wajib pajak adalah: 1. wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; 2.

249


wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Kemudian, wajib pajak yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan maupun melakukan pencatatan adalah:

1.

wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

2.

wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan; dan

3.

wajib pajak untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebenarnya pembukuan maupun pencatatan merupakan petunjuk bagi wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang atau dijadikan dasar pengenaan pajak yang terutang. Kemudian dapat pula dijadikan sebagai alat bukti surat jika terjadi sengketa pajak, baik di luar maupun di dalam Lembaga Peradilan Pajak. Misalnya, pada Lembaga Keberatan atau Pengadilan Pajak.

B. Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan Wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan, terlebih dahulu harus menaati syaratsyarat yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar pembukuan atau pencatatan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan syarat -syarat tersebut. Adapun syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan adalah:

1.

dise lenggarakan dengan memerhatikan ikti kad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

2.

diselenggarakan di Indonesia;

3.

menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah; dan •

4.

disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Terhadap bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan hanya tertuju pada bahasa Inggris. Dalam arti, bahwa bahasa asing selain bahasa Inggris dilarang digunakan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuan atau pencatatannya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, paling lama tiga bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut. ]ika suatu pembukuan atau pencatatan menggunakan bahasa asing, selain bahasa Inggris berarti pembukuan atau pencatatan tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan pembukuan yang diselenggarakan maka dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah . Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat mengenai: 1.

jumlah harga perolehan atau nilai impor;

2.

jumlah harga jual atau nilai ekspor;

3.

jumlah harga jual dan barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

250


BAB 11 : Pembukuan

251

4.

jumlah pembayaran atas pernanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan

merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

5.

jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

1.

stelsel pengakuan penghasilan;

2.

tahun buku;

3.

metode penilaian persedian; dan

4.

metode penyusutan dan amortisasi.

Pembukuan wajib diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim digunakan di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda haInya dengan pencatatan yang tidak terikat pada Standar Akuntansi Keuangan karena hanya memuat data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan oIeh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sementara itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pencatatan meliputi puIa penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

.C. Prinsip Pembukuan Pembukuan diseIenggarakan dengan prinsip taat asas (konsisten) dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dalam arti, prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas tidak berlaku bagi pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU KUP. Prinsip taat asas

Stelsel akrual adalah suatu rnetode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. ]adi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya digunakan di bidang konstruksi dan metode lainnya yang digunakan di bidang usaha tertentu, seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain. Stelsel kas (stelsel campuran) adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai, Menurut stelsel ini, penghasilan dapat dianggap sebagai penghasilan, tatkala benar-benar telah diterima secara tunai daIam suatu periode tertentu, serta biaya dapat dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar secara tunai .dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya kegiatan lainnya.

252

253


BAB 11 : Pembukuan

Berdasarkan cara ini, penggunaan stelsel kas dapat mengakibatkan penghi tungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam penggunaan stelsel kas harus memerhatikan hal-hal antara lain:

penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Contoh, wajib pajak dalam tahun 2005 menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method). Kemudian, pada tahun 2006, wajib pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurut (declining balance method) . Untuk keperluan tersebut, wajib pajak wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pejabat pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2006 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut. Perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian wajib pajak. Oleh karena itu, perubahan wajib pula memperoleh persetujuan dari pejabat pajak.

1.

penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan tunai. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;

2.

dalam memperoleh data yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;

3.

penggunaan stelsel kas harus dilakukan secara taat asas .

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual) , metode penyusunan aktiva tetap, metode penilaian persediaan, dan sebagainya. Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan persyaratan telah mendapat persetujuan dari pejabat pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada pejabat pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Perubahan metode pembukuan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas kepada akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau peng akuan biaya itu sendiri. Misalnya, dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan

Tahun pajak sama dengan tahun takwim (tahun kalender) , kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Tatkala wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, maka penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk enam bulan pertama atau lebih . Contoh, a) pembukuan diselenggarakan pada tanggal 1 ]uli 2005 sampai dengan tanggal 30 ]uni 2006, tahun pajaknya adalah tahun 2005 , atau b) pembukuan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 30 September 2006,tahun pajaknya adalah tahun 2006 .

D. Penyimpanan Dokumen Pembukuan atau pencatatan yang bersumber dari data yang terdapat pada buku -buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lainnya termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, wajib disimpan selama sepuluh

254


tahun di Indonesia. Penyimpanannya di ternpar kegiatan atau ternpar tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di temp at kedudukan wajib pajak badan. Hal ini dimaksudkan, tatkala pejabat pajak akan men erbitkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu sepuluh tahun penyimpanan buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas kedaluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku-buku; catat an-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line wajib dilakukan dengan memerhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanannya.

255

m"

Pemeriksaan

A. Pengertian Jika ada dugaan bahwa wajib pajak berupaya untuk melakukan penghindaran pajak secara illegal, pejabat pajak wajib melakukan tindakan hukum yan g dibenarkan oleh hukum pajak. Salah satu bentuk tindakan hukum yan g dibenarkan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, men gumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya. Pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang m enjadi dasarnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang diperiksa. Sebaliknya, wajib pajak berkewajiban memberi ket erangan Iisan maupun ket erangan tertuIis yang terkait dengan kewajiban yang telah ditentukan, m isalnya memperIihatkan pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan selama ini. Pelaksanaan pem eriksaan diupayakan agar pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan maupun wajib pajak yang diperiksa te tap berp egang pada keterbukaan dan kejujuran. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kompromi pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dengan demikian, terIaksan anya pem eriksaan secara benar berarti terjalin kerja sama yang baik untuk mene gakkan hukum pajak tanpa melalui proses peradilan.

256

Pembaruan Hukum Pajak BAB 12: Pemeriksaan

B. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh pej abat pajak terhadap wajib pajak yang diperiksa pada hakikatnya memiliki tujuan yang hendak dicapai . Pejabat pajak dalam ran gka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

1.

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak;

2.

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. 2.

3. 4.

surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;

257

kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan pemeriksaan sederhana. Sementara itu, tujuan lain pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat berupa, antara lain: 1.

pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan:

2.

penghapusan nomor pokok wajib pajak;

3.

pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;

4.

wajib pajak mengajukan keberatan;

5.

pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan ne to;

surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;

6.

pencocokan data dan atau alat keterangan;

7.

penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;

data dan atau keterangan dalam surat pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman;

8.

penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan

ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut huruf b tidak dipenuhi.

9.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam ran gka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib paj ak dil akukan dengan menelusuri kebenaran surat pernberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpaj akan lainnya, yang dilakukan dengan cara: 1.

m ene rapkan teknik-teknik pem eriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan pemeriksaan lengkap;

2.

menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan

Nilai; pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

10. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain tersebut di atas. Tujuan lain pemeriksaan tersebut di atas, hanya sekadar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Sementara itu, yang mewujudkan pelayanan yang terbaik adalah kewajiban pejabat pajak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekalipun pelayanan yang terbaik diperuntukkan kepada wajib pajak, tidak berarti bahwa kehendak atau kemauan wajib pajak wajib dilaksanakan oleh pejabat pajak karena kadangkala wajib pajak hanya untuk mempersulit atau menghambat pelayanan yang diberikan oleh pejabat paj ak tersebut.

258


C. Ruang Lingkup Pemeriksaan , Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di temp at wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang Iingkup pemeriksaannya dapat meIiputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. Perneriksaan dilakukan terhadap wajib pajak , termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak, baik pemeriksaan kantor maupun perneriksaan lapangan pad a hakikatnya dikehendaki agar ketaatan wajib pajak tidak mengalami kemunduran dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, wajib pajak yang diperiksa tidak perlu beranggapan bahwa pemeriksaan tersebut adalah untuk mengungkapkan ketidakbenaran yang pada dasarnya tidak demikian halnya. Ruang Iingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak, terdiri dari sebagai berikut. 1.

Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Ienderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu ernpat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama en am minggu.

2.

Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau tujuan lain baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di ternpat wajib pajak . Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap (pemeriksaan lapangan lengkap) atau pemeriksaan sederhana (pemeriksaan lapangan sederhana). Pemeriksaan lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling

SAS 12: Pemeriksaan

259

lama delapan bulan sedangkan pemeriksaan lapangan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang menjadi dua bulan. Ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya sekadar pembatasan dalam melaksanakan perneriksaan, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pemeriksa. Hal ini untuk menghindari agar tidak ada pengaduan maupun gugatan dari wajib pajak yang terlanggar haknya dalam pemeriksaan tersebut. Pengaduan maupun gugatan merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan wajib pajak terhadap pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan. Pejabat pajak dapat menunjuk seseorang atau lebih sebagai petugas pajak sebagai pemeriksa (pemeriksa pajak) yang melakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh pejabat pajak harus berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh pejabat pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk rnelaksanakan pemeriksaan pajak . Selain itu, pemeriksa pajak untuk melakukan perneriksaan, berkewajiban memiliki pendidikan teknis yang cukup dan keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu wajib memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak yang diperiksa tidak memiliki keraguan akan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, pemeriksa pajak berkewajiban menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak.

D. Kewajiban yang Diperiksa Setelah pemeriksa pajak sebagai pemeriksa memenuhi kewajibannya, wajib pajak yang diperiksa, wajib pula memenuhi

260

BAB 12: Pemeriksaan

Pembaruan Hukum Paja k

yang kua t ten tan g ada atau ti dak adanya penyim pangan terh adap peratu ran perunda ng -undangan perpajakan, dan memuat pula pen gungkapan informasi lain yang terkait.

kewajiban hukumnya. Adapun kewajiban wajib pajak yang diperiksa adalah: 1.

2.

3.

4.

memperlihatk an dan atau meminj amkan buku ata u catatan, dokumen yan g menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan den gan penghas ilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerj aan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kes empatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan bukubuku, catatan-cat atan, dokumen-dokumen, baran g bergerak dan baran g tid ak bergerak yan g dap at memberi petunjuk tentang keada an usaha wajib pajak dan atau tempat-ternpat lain yang dian ggap penting serta melakukan pemeriksaan di ternpat-ternpat tersebut; menyerahkan sekurang-kurangnya data yang berkaitan dengan peredaran usaha , aliran uang, aliran barang, laporan bulanan rekening koran bank , saham dan harta yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri; memberikan ket erangan lain yan g dipe rlukan, mis alnya data pihak keti ga yan g mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

)ika pemeriksa pajak telah mel akukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diperiksa, diwajibkan membuat laporan pemeriksaan. Lapor an pemeriksaan yan g dibuat, wajib berpedoman pada pedoman laporan pem eriksaan pajak yan g telah dit et apkan oleh Menteri Keuan gan. Adapun pedoman lapo ran pem eriks aan pajak sebagai berikut. 1.

Laporan pem eriksaan pajak disus un secara rin gkas dan jelas , memuat ruang lingkup sesuai den gan tujuan perneriksaan, mernuat kesimpulan pem erik sa pajak yang didukung temuan

261

2.

Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memerhatikan kertas kerja perneriksaan, antara lain mengenai. a. berbagai faktor perbandingan; . b. nilai absolut dari penyimpangan; c. sifat penyimpangan;

d. petunjuk atau temuan adanya penyimpangan; e. pengaruh penyimpangan; dan f. hubungan dengan permasalahan lainnya. 3.

Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinei sesuai dengan tuju an pemeriksaan.

Sebenarnya kewajiban yang dipe riksa dan pemeriksa tersebut merupakan bagian dari sistem selfassessment yang selama ini dianut oleh UU KUP karena sistem self assessment hanya memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat )enderal Pajak. Sekalipun demikian, pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan berkewajiban bekerja secara jujur, bert anggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan yang tercela dalam menegakkan sistem self assessment tersebut.

E. Penyegelan Sebagaimana diketahui bahwa wajib pajak yang diperiksa berkewaj iban memberi kemudahan bagi pemeriksa untuk rnelaku kan pemeriksaan ter hadap wajib pajak atau kuasanya yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bers edia memberi kesempa tan

262


SAS 12: Pemeriksaan

kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat-ternpat atau ruangan-ruangan tertentu atau terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, yang diduga disimpan di dalamnya buku-buku, catatancatatan, maupun dokumen-dokumen. Termasuk yang diselenggarakan secara program on-line, sehingga buku-buku, catatan-catatan dokurnen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diperoleh, wajib pajak atau kuasanya itu dianggap menghalang-halangi pelaksanaan pemeriksaan.

sehingga buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, barang bergerak dan barang tidak bergerak tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan.dilakukan dengan cara menempelkan kertas segel dengan berbagai cara, sehingga buku-buku, ' catatan-catatan, dokurnen-dokumen, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak yang diperkirakan berada di t~mpat atau ruangan yang disegel tidak dapat dipindahkan, dilepas, dimasuki, atau dibuka tanpa merusak kertas segel. Kertas segel yang ditempel, wajib dibubuhi tanda tangan dari pemeriksa pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegelan. Selain itu, penyegelan yang dilakukan, wajib disaksikan oleh dua orang saksi, salah satu di antara saksi tersebut adalah wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya, atau pegawainya tatkala wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di ternpat.

]ika terjadi keadaan demikian itu, pejabat pajak dapat melakukan penyegelan karena hal-hal berikut. 1.

Wajib pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokurnen, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak.

2.

Wajib pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

3.

Wajib pajak atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan.

4.

Pegawai wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

5.

Petugas pajak sebagai pemeriksa memerlukan upaya pengamanan sebelum pemeriksaan selesai.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada ternpat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan . buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penyegelan agar tempat atau ruangan tersebut tidak berubah

263

Pelaksanaan penyegelan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, wajib dibuatkan berita acara penyegelan. Berita acara penyegelan dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan dua orang saksi. Ketika ada saksi menolak menandatangani berita acara penyegelan, pemeriksa pajak berkewajiban mencatat penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dengan menyebutkan alasannya. Berita acara penyegelan dibuat paling sedikit dua rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada wajib pajak atau kuasanya atau pegawai wajib pajak yang diperiksa. Penyegelan tempat atau ruangan dapat dibuka oleh pemeriksa dalam bentuk: 1.

setelah ada izin dari wajib pajak atau kuasanya atau pegawai wajib pajak yang diperiksa;

2.

dilakukan dengan secara paksa.

Penyegelan dibuka dengan cara membuka kertas segel dan dilakukan secepatnya pada jam kerja, tatkala wajib pajak atau

264

265


kuasanya atau pegawai wajib pajak yang diperiksa telah memberi izin kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel. Setelah penyegelan dibuka, pemeriksa pajak berkewajiban membuat berita acara pembukaan kertas segel. Berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan dua orang saksi. Apabila ada saksi yang menolak untuk menandatangani berita acara pembukaan kertas segel, pemeriksa pajak mencatat penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan kertas segel dengan menyebutkan alasannya. Berita acara pembukaan kertas segel dibuat paling sedikit dua rangkap dan lembar kedua diserahklan kepada wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya atau pegawai wajib pajak. Tenggang waktu penyegelan adalah enam hari terhitung pada hari penempelan kertas segel tersebut. Setelah tenggang waktu enam hari, ternyata wajib pajak atau kuasanya atau pegawai wajib pajak yang diperiksa tetap tidak memberi izin kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki ruangan yang disegel guna melakukan pemeriksaan pajak, perneriksa pajak berwenang membuka secara paksa dan memasuki tempat atau ruangan yang disegel serta melakukan pemeriksaan. Bila kertas segel yang ditempelkan di tempat atau ruangan yang disegel tersebut rusak, pemeriksa pajak berkewajiban membuat berita acara kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Kepolisian Negara dan atau pemerintah daerah setempat. Sebenarnya pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya berwenang meminta bantuan dari Kepolisian Negara dan atau pemerintah daerah setempat. Hal ini dimaksudkan agar tugas yang dibebankan untuk memeriksa wajib pajak tidak mengalami rintangan atau kendala yang dikehendaki oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Sanksi Administrasi

A. Pengertian Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak . Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuanketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Sekalipun sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak, pejabat pajak tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak tersebut. Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak, melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak. ]angka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak maupun wajib pajak yang terkena sanksi administrasi.

266

267


BAB 13: Sanksi Ad ministrasi

San ksi administrasi bukan merupakan bagian dari utan g pajak se bagaima na dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU KUP bahwa pajak yang teru tang adalah pajak yang harus dibaya r pada sua tu saat, dalam masa pajak, dalam tahu n pajak ata u dalam bagian tahun pajak menurut kete ntuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi, menurut Pasal 1 angka 8 UU PPDSP bahwa utang pajak adalah pajak yang masi h harus dibayar term asuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis nya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pem bayaran secara lun as pajak da lam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Lain perkataan ketika pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pad a saat it u pejabat pajak berwenang me lakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi beru pa bu nga.

Berdasarkan ketentuan pad a Pasal 1 angka 8 UU PPDSP ternyata sanksi administrasi merupakan bagian tak terpisahkan dengan utang pajak. Pada hakikatnya, Pasal 1 angka 8 UU PPDSP merupakan ketentuan kh usus terhadap ketentuan umum yang terdapat dalam ketentuan UU KUP. Dengan demikian, utang pajak tidak hanya jumlah pajak yang tidak dibayar ata u kurang dibayar termasuk pula sanks i administrasi. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi. Tidak semua Undang-undang Pajak yang mem uat ketentuan formal, mengatur tentang sanksi administrasi. Sanksi administrasi hanya dapat temukan dalam UU KUp, UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD. Sebaliknya Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan formal, tetapi tidak mengatur mengenai sanksi adrninistrasi adalah UU PPDSP.

B. Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sanksiadministrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak saat melakukan pe langgaran hukum pajak yang terkait dengan

Sanksi administrasi berupa bunga sebag aimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP dikenakan terhadap jumlah kekurangan Pajak PenghasiIan, Pajak Pertambahan NiIai dan Pajak Penjualann atas Barang Mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, kare na berdasarkan hasiI pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan, untuk selama-Iamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tah un pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Ketentuan yang sama terdapat pula pada Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB, tetapi hanya diberIakukan untuk jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan yang terutang dalam surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mu lai saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai dengan diterbitkan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal y.ang sama tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UU PDRD yang berarti pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dihitung dari pajak daerah yang kurang atau terIambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

268

269


BAB 13: Sanksi Administrasi

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah. Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut bersama dengan jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang harus dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Substansi hukum mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga yang terdapat pada Pasal 14 ayat (3) UU KUP juga ditemukan pad a Pasal 13 ayat (2) UU BPHTB, bahwa jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut untuk jarigka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan, merupakan penambahan jumlah utang Bea Pero lehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian, ketentuan pada Pasal13 ayat (5) UU KUP berisikan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. Saat wajib pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% sebulan tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar bersama dengan jumlah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) UU KUP diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Demikian pula halnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU PDRD bahwa jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat tagihan pajak daerah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan untuk paling lama lima belas bulan sejak saat terutangnya pajak daerah. ]umlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat tagihan pajak daerah apabila pajak daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen tersebut, wajib dibayar lunas bersama dengan jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat tagihan pajak daerah termaksud. Pajak daerah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar dua persen sebulan, dan penagihan melalui surat tagihan pajak daerah

270

271


BAB 13: Sanksi Ad ministrasi

sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 10 aya t (3) UU PDRD. Sekalipu n da lam surat ketetapan pajak daerah memuat pajak daerah yang wajib dibayar, tetapi sampai pada saa t jatuh tempo pembayaran ternyata wajib pajak tidak membayar lunas, akibat dari kesengajaan ata u kelalaiannya sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan. Pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar bersama dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan dan pe nagihannya berdasarkan surat tagihan pajak daerah.

Dik en akan sanksi admi nis trasi beru pa bunga se besar dua persen sebulan untuk seluru h masa, yang dihitung dari tan ggal ja tuh te mpo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya sur at tagihan pajak, dan bagian dari bu lan dihitung penuh satu bulan berdas arkan Pasal19 ayat (1) UU KUP. Pengenaan sanksi administrasi beru pa bunga dua persen ini, apabila Pajak Penghasilan dan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pa jak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pada saa t jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar. Begitu pula tamb ahan jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keput usan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar.

Terhadap pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan dari jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai dengan terbitnya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan PasallS ayat (4) UU KUp, dikenakan kepada wajib pajak setelah jangka waktu lima tahun telah lewat. Dalam hal, wajib pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang peruntukan kepada wajib pajak penghasilan atau pengusaha kena pajak sebagai wajib Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kemampuan wajib Pajak Penghasilan atau pengusaha kena pajak kadangkala terbatas untuk melunasi jumlah pajak yang terutang pada waktu yang telah ditentukan, apalagi kalau wajib Pajak Penghasilan atau pengusaha kena pajak berada dalam keadaan yang memaksa (overmacht) sehingga kewajiban itu tidak dapat dipenuhinya. Oleh karena itu, Undang-undang Pajak memberikan pengecualian berupa diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam jangka waktu yang disepakati antara wajib pajak dengan pejabat pajak. Terkait dengan itu , menurut Pasal 19 ayat (2) UU KUp, wajib Pajak Penghasilan atau pengusaha kena pajak yang diperbolehkan mengangsur atau penunda pembayaran Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dua persen sebulan, dan bagian dari bu lan dihitung penuh satu bulan.

272

273

Pembaru an Hukum Pajak

BAB 13: Sa nksi Ad ministrasi

Ketentuan yang sama dengan di atas terdapat pula da lam UU PDRD, yang berarti diperuntukkan untuk pajak daerah. Pasal 11 ayat (3) UU PDRD menegaskan, kepala daerah atas per mo honan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan. Ketentuan ini tidak mengatur mengenai kapan berakhir jangka waktu pengenaan bunga sebesar dua persen sebulan terhadap wajib pajak dae rah yang diperbolehkan men gangsur atau menunda pembayaran pajak daerah yang terutang karena tidak ada batasan jangka waktu pengenaan bunga tersebu t, berart i berakhirnya pengenaan bu nga sebesar dua persen sebulan pada saat tidak lagi mengangsur atau me nunda pembayaran pajak daerah yang terutang. Selain itu, persyaratan yang ha rus dipenuhi wajib pajak agar boleh mengangsur atau menunda pembayaran pajak daerah harus berdasarkan keputusan kepa la daerah.

Barang Mewah yang terutang kurang dari jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UU KUP atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah berupa bunga sebesar dua persen sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Saat berakhirnya penyampaian surat pemberitahuan adalah tergantung dari kebijakan pejabat pajak dengan tidak bertentangan hukum pajak.

Bukan hanya pelunasan pajak yang terutang boleh dilakukan penundaan, tetapi termasuk kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat ]enderal Pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Dalam hal ini, wajib pajak tersebut wajib mengaj ukan permohonan tertulis un tu k menunda penyampaian surat pemberitahuan. Permohona n itu harus dilengkapi dengan pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak yang teru tang dalam jangka waktu satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pemb ayaran Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai da n Pajak Penjualan at as Barang Mewah yang terutang. ]ika permohonan dikabu lkan berarti wajib Pajak Penghas ilan ata u pengusaha kena pajak diperboleh kan men unda penyampaian surat pemberitahuan dan penghitungan sementara Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

UU PBB tidak mengatur mengenai sanksi administrasi berupa bunga yang boleh dikenakan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam arti, sanksi administrasi berupa bunga tidak dikenal dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dernikian, wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana halnya dengan wajib pajak yang tunduk pada UU KUp, UU BPHTB, dan UU PDRD.

c.

Sanksi Administrasi Berupa Denda

Selain sanksi administrasi berupa bunga, dikenal pula sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Sanksi administrasi berupa denda tidak diterapkan untuk semua jenis pajak, hanya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, pajak yang tidak mengenal sanksi administrasi berupa denda adalah

274


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak daerah. Lain perkataan bahwa UU BPHTB dan UU PDRD tidak mengatur sanksi administrasi berupa denda dan karena itu wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak daerah tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda, melainkan sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang terikat pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, untuk:

BAB 13: Sanksi Administrasi

275

1.

Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia.

2.

Wajib pajak orang pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3.

Wajib pajak orang pribadi bukan warga negar§. Indonesia yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

4.

Bentuk usaha tetap tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia karena pailit atau telah dibubarkan.

5.

Wajib pajak tidak melakukan kegiatan usaha lagi, walaupun belum dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi karena telah diberhentikan dari jabatan itu.

7.

Wajib pajak terkena bencana, yang pengaturannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Wajib pajak lain yang menurut Menteri Keuangan akan diatur dengan atau berdasarkan peraturannya.

1.

surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,OO;

8.

2.

surat pemberitahuan masa lainnya sebesar RplOO.OOO,OO;

3.

surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak bad an , sebesar RplOOO.OOO,OO;

4.

surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, sebesar RplOO.OOO,OO.

Pengecualian untuk tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari "keadilan" sebagai salah satu fungsi hukum pajak. Pencerminan keadilan dalam hukum pajak menunjukkan responsif terhadap perkembangan di masa kini dan mendatang. Dengan dernikian, keberadaan pengecualian terse but membuktikan bahwa hukum pajak mengalami pembaruan untuk mengantisipasi perkembangan ke depan agar tetap fleksibel sifatnya.

Sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak selalu harus dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dari Pajak Pengh asilan, Pajak Pert am bah an Nilai Barang dan ]asa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini merupakan pengecualia n dari ~ uatu keadaa n yang tidak dapat dihindarkan dan hukum pajak harus menganti sip asi keadaan ters ebut. Adapun kead aan yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut.

Kemudian sanksi administrasi berupa denda yang terdapat dalam PasallO ayat (3) dan ayat (4) UU PBB hanya dperuntukkan bagi wajib pajak yang terikat pada Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi administrasi berupa denda tercantum dalam surat ket et apan pajak yang diterbit kan oleh pejabat pajak. Adapun sanksi admini strasi

276

277


SAS 13: Sanksi Administrasi

ber upa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) UU PBB, sebesar 25% dihitung dari pokok pajak (jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang ter utang dalam surat ketetapan pajak) bila surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tersebut. Kernudian sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) UU PBB, sebesar 25% dari selisih Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung berdasarkan surat pernberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Penghasi lan dan pengusaha kena pajak dapat dikeriakan sanksi administrasi beru pa denda.

Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterima surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dibayar lunas selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Ketika jangka waktu tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, berdasarkan Pasalll ayat (3) UU PBB dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen sebulan, dihitung dari saat jatuh temp a sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administrasi ini dicantumkan dalam surat tag ihan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Sanksi administrasi berupa denda tidak dikenal dalam UU BPHTB, berarti bahwa Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak akan dikenakan sanksi admi nist rasi berupa denda oleh pejabat pajak. Demikian pula halnya terh adap wajib pajak dae rah karena UU PDRD tidak mengatur m engenai sa nksi administrasi berupa denda. Berbeda halnya terhadap wajib Pajak

D. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Selain sanksi admin istras i beru pa bu nga dan de nda, ju ga dikenalsanksi administrasi berupa ken aikan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi admini st rasi beru pa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak mem bayar lunas jumlah pajak yang terutang. Pada hakikatnya, sanksi adm inistrasi berupa kenaikan bertujuan agar w ajib pajak tid ak beru paya untuk melakukan penghindaran p embay aran p aj ak kar en a dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 13 ayat 3 UU KUP m emuat san ksi administrasi beru pa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lun as jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambaha n Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutan g da lam surat ketetapan pajak kurang bayar, seb esar: a.

lima puluh persen dari pajak pen ghasil an yan g tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;

b.

seratus persen dari pajak penghasilan yang tida k ata u kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, ti dak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut , tetapi tidak atau kuran g disetorkan:

c.

se ratus persen dari Pajak Pertambah an Nilai da n Paja k Penjual an atas Barang Mewah yang tid ak ata u kurang dibayar.

.

Bes arnya sanksi administrasi berup a kenaikan men uru t Penjelasan ketentuan Pasa l 13 ayat (3) UU KUp, berbeda-beda ' menurut jen is pajaknya. Untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri wajib pajak, sanksi kenaikan sebesar lima puluh per sen,

278

279


SAS 13: Sanksi Administrasi

untuk jenis Pajak Penghasi lan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi kenaikan sebesar seratus persen. Sementara itu, untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sanksi kenaikan sebesar seratus persen. Ketentuan ini memberikan klasifikasi terhadap jenis pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukurn, baik terhadap wajib pajak maupun pejabat pajak yang menjatuhkan sanksi tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU PDRD, tatkala jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tarnbahan. Pelunasan kekurangan pajak daerah yang terutang bersama dengan sanksi administrasi sebesar seratus persen harus dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan at as Barang Mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU KUP. Apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan utang pajak yang terutang. Ketentuan yang sama terdapat pula dalam Pasal 12 ayat (2) UU BPHTB. Sanksi administrasi berupa kenaikan dicantumkan dalam surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan karena ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah diterbitkan surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kenaikan sebagai sanksi administrasi sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dikenakan kepada wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Akan tetapi, bila wajib Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan melaporkan sendiri mengenai data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang, sebelum dilakukan tindakan perneriksaan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenai kan.

Selain itu, pengenaan secara bersama sanksi administrasi berupa kenaikan dengan sanksi administrasi berupa bunga terdapat dalam Pasal9 ayat (5) UU PDRD.Jumlah kekurangan pajakdaerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak daerah ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan. Pengenaan kedua sanksi administrasi tersebut dihitung dari pajak daerah yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenal dalam UU PBB, berarti wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. Oleh karena itu, pejabat pajak tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dernikian, wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhindar dari pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan.

281

Pajak Ganda

A. Pengertian Pajak ganda merupakan puIa objek kajian yang tidak berbeda dengan objek kajian Iainnya daIam hukum pajak. Pajak ganda seIaIu dipersoaIkan bagi negara-negara yang Iebih mengutamakan fungsi pemungutan pajaknya bersifat budgetair karena hanya semata-rnata untuk mengisi kas negara. Anggapan yang mengutamakan fungsi budegtair tidak salah, meIainkan perIu dipertimbangkan bahwa fungsi mengatur (regulerent) yang boIeh didahuIukan agar kesejahteraan dapat terwujud daripada memiskinkan rakyat. Bila haI ini dilakukan oleh tiap negara, kemungkinannya tidak ada pajak ganda. Pajak ganda adalah pajak yang dipungut Iebih dari satu kaIi atas objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Rochmat Soemitro (1988;74) mengemukakan sering terjadi bahwa untuk objek yang sama terjadi pungutan ganda, artinya untuk satu objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama atau yang jenisnya sama dua kaIi atau Iebih pada wajib pajak yang sama. Pemungutan pajak boIeh diIakukan oleh dua daerah atau lebih dalam suatu negara, begitu puIa pajak yang dipungut oIeh satu negara atau lebih dari satu negara berdasarkan pengaturan negara yang bersangkutan. Pajak ganda pada prinsipnya boleh terjadi dalam bentuk Pajak Ganda Nasional dan Pajak Ganda InternasionaI.

282

SAS 14: Pajak Ganda


B. Pajak Ganda Nasional Kedaulatan yang ada pada negara dapat diwujudkan dalam suatu bentuk yang mengikat pada rakyat maupun penduduk dalam negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang berdaulat berdasarkan UUD 1945, berarti kedaulatan yang dimiliki Indonesia harus berdasarkan UUD 1945 karena kalau tidak demikian, berarti suatu penyimpangan terhadap pelaksanaan kedaulatan itu sendiri. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam arti, Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengatur pajak dan pungutan yang bersifat memaksa dalam bentuk undang-undang. Pembentukan undangundang sebagaimana dimaksud pada Pasal23A UUD 1945 diharapkan pengenaan pajak yang bersifat ganda dapat dihindari, karena secara tegas melanggar hak asasi wajib pajak dalam berperanserta membiayai pelaksanaan pemerintahan negara. Pajak Ganda Nasional terjadi karena tidak ada ketidaktelitian bagi pembuat undang-undang, pada saat pembahasan terhadap rancangan undang-undang di bidang perpajakan sehingga menjadi undang-undang yang mengikat wajib pajak maupun pejabat pajak. Pajak Ganda Nasional adalah pajak yang dikenakan oleh negara atas objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Pemungutan pajak yang dilakukan negara (pajak negara) dengan daerah dalam negara (pajak daerah) atas objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama merupakan pula Pajak Ganda Nasional. Pengenaan Pajak Ganda Nasional sangat memberatkan wajib pajak, sekalipun telah ditegaskan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban kenegaraan dan peran sertanya da lam membiayai pelaksanaan pemerintahan negara. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk mencegah agar tidak ada pengenaan Pajak Ganda Nasional ketika negara hanya menggantungkan surnber pembiayaannya berasal dari sektor perpajakan.

283

Bagi negara yang mengenakan pajak kepada warganya maupun penduduk dalam negara dengan pajak negara, berkewajiban meniadakan pengenaan pajak daerah yang objek pajak sama dengan wajib pajak yang sama pula. Itulah sebabnya dalam hukum pajak diatur mengenai lapangan pajak negara dengan lapangan pajak daerah, baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota. Hakikatnya adalah agar Pajak Ganda Nasional tidak terjadi dalam pengaturan dan pengenaannya dalam undangundang, berarti kalau ada Pajak Ganda Nasional, penyebabnya adalah pengaturan dan pengenaannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

c.

Pencegahan Pajak Ganda Nasional

Pajak Ganda Nasional sangat memengaruhi wajib pajak untuk tidak taat karena dibebani kewajiban yang bersifat ganda pula, hal ini wajib dicegah sebelum memperoleh prates atau sanggahan dari wajib pajak yang dirugikan. Pencegahan Pajak Ganda Nasional, tergantung dari kemauan politik pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan dan bahkan kalau perlu mengganti Undangundang Pajak yang melahirkan Pajak Ganda Nasional. Misalnya, pengenaan pajak terhadap objek pajak dan wajib pajak harus ditetapkan secara tegas dan jelas sehingga tidak ada penafsiran lain yang boleh digunakan selain penafsiran autentik. Hakikat yang terkandung pada pencegahan Pajak Ganda Nasional adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk menghindari Pajak Ganda Nasional. Sebenarnya Pajak Ganda Nasional dapat dicegah kalau ada pemahaman mengenai kewajiban, hak, dan wewenang di pihak lain, serta di lain pihak keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bukan hanya "kalirnat yang dapat dibaca" tetapi harus diterapkan dalam pemungutan pajak.

284


Dengan demikian, Pajak Ganda Nasional tidak akan ada selama Undang-undang Pajak yang dibuat berdasarkan kemauan politik pembuat undang-undang untuk mensejahterakan rakyat pada umurnnya, dan khususnya terhadap wajib pajak .

D. Pajak Ganda Internasional Pajak Ganda 1nternasional merupakan bagian tak terpisahkan dengan Pajak Ganda Nasional karena kedua-duanya sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam kajian hukum pajak. Pajak Ganda Internasional menurut Rochmat Soemitro (1988;75) terjadi kalau dua negara, masing-masing mengenakan pajak yang sama, atau yang sejenisnya sarna, pada saat yang sama atas objek yang sama pada wajib pajak yang sama, atau yang dipikul oleh wajib pajak yang sama. Begitu pula halnya pendapat Wirawan B. Ilyas (2001;85) bahwa Pajak Ganda Internasional umumnya terjadi karena pad a . dasarnya tidak ada Hukum 1nternasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Oleh karena itu, Erly Suandy (2000; 153) mengatakan Pajak Ganda Internasional adalah pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu negara, dengan kata lain Pajak Ganda Internasional timbul karena; a) ada lebih dari satu negara yang memungut pajak, dan b) dikenakan terhadap objek pajak yang sama. Berdasarkan pengertian Pajak Ganda Internasional, ]aja Zakaria (2005;8) mengatakan dari urai an-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian Pajak Ganda Internasional terdapat unsur-unsur, di antaranya; 1.

terdapat dua negara (atau lebih) yang mengenakan pajak;

2.

pajak tersebut dikenakan terhadap subjek pajak yang sama;

3.

objek pajak yang dikenakan adalah sama;

BAB 14: Pajak Ganda

285

4.

adanya kesamaan mengenai jenis pajak yang dikenakan;

5.

pajak tersebut dikenakan dalam periode (masa) yang identik.

Sementara itu , Rochmat Soemitro (1988;76) mengatakan Pajak Gand a Int ern asional merupakan ma salah yang menjad i perhatian ban yak neg ara di dunia karen a perd agan gan internasion al dan peralih an teknologi makin maju sehingga wajib pajak di satu negara memperoleh juga penghasilan di negara lain. Bila terj adi Pajak Ganda, maka pada lazimnya negara tempat sumber pen ghasilan mempunyai hak utama untuk mengenakan hasil yang keluar dari sumber negaranya (source principle). Maka, negara tempat tin ggal harus memberi prioritas kepada negara sumber dan pajak di tempat tinggalnya pada waktu penetapan, harus dikurangi dengan kredit dari pajak yang dikenakan di negara domisili harus menjadi perhatian dari bagian penagihan dan harus diminta tanda-tanda pembayaran pajak di negara sumber tersebut. Terjadinya Pajak Ganda Internasional karena tidak ada suatu hukum yang berlaku secara umum bagi negara untuk digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Hal ini disebabkan bahwa tiap negara memiliki kedaulatan tersendiri untuk mengatur dan memungut pajak kepada wajib pajak, walaupun berada di luar negaranya. Agar tidak terjadi Pajak Ganda Internasional merupakan kewajiban hukum bagi negara-negara untuk melakukan up aya pencegahan Pajak Ganda Internasional. Oleh karena itu, kewajiban negara-n egara untuk meniadakan Pajak Ganda Internasional dengan menggunakan saluran hukum yang tersedia.

E. Pengenaan Pajak Ganda Internasional Rachmanto Surahmat (2000;21) mengatakan pengenaan Pajak Ganda secara Internasional pada dasarnya merupakan akibat dari perbedaan prinsip-prinsip perpajakan Internasional yang dianut oleh setiap negara. Perbedaan prinsip tersebut mengakibatkan

287


SAS 14: Pajak Ganda

konflik yurisdiksi an tara satu negara dan negara lainnya. Walaupun setiap negara mempunyai metode pencegahan pajak ganda secara unilateral, hal ini tidak sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pengcnaan Pajak Berganda.

Sebagai contoh, seorang warga negara Amerika Serikat bekerja di perusahaan minyak yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia, Untuk itu harus tinggal di Indonesia. Berdasarkan definisi "subjek pajak dalam negeri" orang Amerika Serikat terisebut dianggap sebagai "penduduk" Indonesia, Oleh karena itu, ia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya dari Indonesia maupun dari luar negeri.

286

Konflik yurisdiksi ini menurut Rachmanto Surahmat (2000;23) berasal dari kenyataan bahwa setiap negara bebas menentukan sendiri yurisdiksi pajaknya di luar wilayahnya. Biasanya pengenaan pajak berganda disebabkan oleh tiga jenis konflik yurisdiksi, yaitu sebagai berikut.

1. Konflik antar Asas Domisili dengan Asas Sumber Penyebab terjadinya pengenaan pajak berganda biasanya bertemunya asas domisili dengan asas sumber. Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh penduduknya, sedangkan negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Dalam hal ini terjadi konflik antara world-wide income principle dan konsep kewenangan at as wilayah.

2. Konflik karena Perbedaan Definisi Penduduk Seseorang pribadi atau badan pada saat yang bersamaan dapat dianggap sebagai penduduk dari dua negara. Hal ini boleh terjadi karena definisi "penduduk" kedua negara tersebut berbeda. Keadaan ini memperburuk pengenaan Pajak Berganda sebab pajak "penduduk" tersebut ditetapkan dua kali. Konflik ini tampak lebih nyata bila salah satu negara menganut asas kewarganegaraan sebagai kriteria kedua dalam menentukan apakah seseorang merupakan penduduk negara tersebut. Kebanyakan negara, kecuali Amerika Serikat, tidak menganut asas kewarganegaraan karena hal itu menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Dari sudut pandang Undang-undang Pajak di Amerika Serikat, orang tersebut tetap dianggap sebagai penduduk Amerika Serikat, walaupun tidak tinggal di Amerika Serikat. Amerika Serikat mengenakan pajak atas seluruh penghasilannya. ]adi, jelas bahwa telah terjadi pengenaan pajak berganda karena orang yang sama dianggap sebagai penduduk di dua negara. Konflik mengenai penduduk ganda ini (dual residence) biasanya terjadi at as orang pribadi. Tidak demikian halnya dengan bad an hukum, karena biasanya pengurus suatu badan (hukum) berada di negara di mana badan tersebut didirikan.

3. Perbedaan Definisi tentang Sumber Penghasilan Sebab ketiga yang dapat menyebabkan pengenaan pajak berganda adalah bila dua negara atau lebih memberlakukan suatu jenis penghasilan sebagai penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Hal ini berakibat penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara. Misalnya, suatu badan yang merupakan "penduduk" negara A, mempunyai badan usaha tetap (BUT) di negara B, dan mengembangkan suatu teknologi yang kemudian diberikan kepada BUT lainnya yang berada di negara C. Negara C menganggap bahwa ia berhak mengenakan pajak at as imbalan untuk teknologi tersebut sebab sumbernya adalah di mana teknologi tersebut dimanfaatkan. Sebaliknya, negara B akan mengenakan imbalan tersebut sebagai laba usaha.

288


SAS 14: Pajak Ganda

Contoh lainnya, pada Pasal 26 ayat (1) UU PPh yang mengatur bahwa apabila wajib pajak dalam negeri mem bayar imbalan kepada "pe nduduk lu ar negeri" seh ubungan de nga n jasa yang dilakukannya, imbalan tersebut haru s dipotong PPh se besar dua puluh persen. Cakupan ketentua n tersebut sangat luas karena walaupun dil aku kan di luar negeri, ja sa terseb ut tetap dia nggap se bagai penghasilan yang sumbernya ada di Indonesia berdasa rkan UU PPh. Sebaliknya, m enuru t negara di mana "penduduk lu ar nege ri" yan g memberikan jasa tersebut berada, sum ber penghas ilan itu berada di negaranya. Dalam hal ini, imb alan atas jasa tersebut diken akan pajak di dua negara.

delegasi, yang kemudian olch masing-masing delegasi dikirim ke ne garanya unt uk diratifikasi dan dipertukarkan dcn gan negara pihak lain sehingga perjanjian itu me ngika t seluruh rakya t ne gara itu . Jik a antara dua negara sudah ada perjanjian internasiona l tcntang pencegah an pajak ganda, m aka peraturan yang telah di setujui oleh kedua negara yang bers angkut an, dit erapkan (bilateral) , sedangkan ketentu an unilateral yang terd apat dalan Und ang-undang Pajak masing-m asing (bila ada) tid ak diterapkan.

F. Pencegahan Pajak Ganda Internasional Telah dikemukakan bahwa Pajak Ganda Internasional dapat dicegah dengan menggunakan saluran hukum yang telah ditentukan . Pencegahan Pajak Ganda Internasional tidak boleh men gesampingkan asas -asas hukum pen gen aan pajak, karen a men gandung prinsip yan g sangat m endalam dalam pengenaan pajak yang dilakukan tiap negara. Pencegahan Paja k Ganda Internasional menurut Rochm at Soem itro (1988; 75-7 6) dapa t dilaku kan dengan menggunakan dua cara, yakni "unilateral" dan "bilateral". Cara unilateral ialah cara yang dil akukan sendiri oleh negara yang bersangku tan dengan memasukkan cara pencegahan pajak gan da itu dalam Undan gun dang Pajak nasionalnya sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip penc egah an Pajak Ganda In ternasional , tanp a bantuan negara lain yang bersang kutan. Cara bilateral ialah mencegah Pajak Ganda Internasional den gan me ngadakan "Tax treaty for the avoidance of double taxation". Untuk keperluan ini dua nega ra yang berkepentinga n merencan akan draft pencegah an pajak ganda, yan g jik a disetujui oleh kedua belah pihak di paraf draftnya oleh ketua

289

Pencegahan Pajak Ganda Internasional boleh diupayakan secara sepihak boleh pula diupayakan dengan dua pihak atau lebih. Upaya secara sepihak tidak melibatkan pihak lain dilakukan oleh negara yang bersangkutan dengan memuat ketentuan-keten tuan yang mencegah pajak ganda tersebut. Karena hal ini merupakan perwujudan kedaulatan negara terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap wajib pajak dalam negaranya sendiri. Upaya dengan dua pihak atau lebih ditetapkan dalam suatu bentuk perjanjian yang diadakan untuk mencegah pengenaan Pajak Ganda Internasional. Perjanjian itu dapat bersifat bilateral maupun bersifat multilateral, tergantung kepentingan negara-negara yang menghendaki pencegahan pengenaan Pajak Ganda Internasional itu. Perjanjinan yang bersifat bilateral adalah perjanjian yang diadakan hanya dua negara yang membicarakan upaya-upaya pencegahan Pajak Ganda Internasional yang melibatkan warganya rnasingmasing. Perjanjian yang bersifat multilateral adalah perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara yang membicarakan upaya-upaya pencegahan Pajak Ganda Internasional yang melibatkan kepentingan warganya terhadap negara lain sebagai peserta perjanjian termaksud. Upaya-upaya pencegahan pengenaan Pajak Ganda Internasional secara unilateral dalam Undang-undang Pajak Nasional, tidak hanya ada dalam ket entuan UU PPh, tetapi juga terdapat da lam ketentuan UU PPN . Ketentuan UU PPh yang memuat

290


291

keterituan pencegahan Pajak Ganda Imernasional terdapat pada Pasal24 UU PPh . Sementara itu, ketentuan UU PPN yang memuat ket~ntuan pencegahan Pajak Ganda Internasional terdapat pada Pasal9 UU PPN. Kedua ketentuan tersebut sangat terkait dengan kredit pajak yang boleh dikompensasikan dengan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penghasilan yang diterima atau melakukan kegiatan berupa Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan ]asa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Meskipun dernikian, cara unilateral masih memiliki kebaikan yang ban yak dibandingkan kelemahan yang dikandungnya. Hal ini ditegaskan oleh ]aja Zakaria (2005;10) bahwa kebaikan (keuntungan) dari cara penghindaran pajak ganda secara unilateral adalah pembuatan ketentuannya yang relatif lebih mudah karena tidak perlu melibatkan atau tergantung kepada negara lain. Di samping itu, penerapannya pun mudah karena sepenuhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nasional. Kerugiannya adalah terdapat aspek-aspek Pajak Ganda Internasional yang tidak dapat dipecahkan secara sepihak (unilateral). Misalnya, pajak ganda yang timbul sebagai akibat adanya kependudukan yang rangkap (dual residence) tidak dapat dipecahkan secara unilateral karena menyangkut kepentingan dan sistem serta hukum pajak negara lain. Di samping itu, ketentuan penghindaran pajak ganda unilateral umnumnya hanya mengatur penghindaran pajak untuk wajib pajak dalam negeri (resident taxpayer) tidak mengatur penghindaran pajak untuk wajib pajak luar negeri (non-resident

taxpayer).

Pengampunan Pajak

A. Pendahuluan Dalam negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, Presiden merupakan satu-satunya yang berwenang memberikan pengampunan atas hukuman yang dikenakan atau dijatuhkan oleh badan peradilan kepada seseorang atau lebih karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemberian pengampunan oleh Presiden disebut "grasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang melibatkan Mahkamah Agung. Hal yang sama juga djumpai dalam hukum pajak, adanya pengampunan pajak yang boleh dil aku kan sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat yang dikandung Pasal23A UUD 1945. Pengampunan pajak boleh saja dilakukan, tetapi dengan syaratsyarat bahwa harus diatur dengan undang-undang, yang berarti melibatkan dua pihak antara rakyat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. Sebaliknya, yang selama ini pernah terjadi adalah hanya dilakukan oleh satu pihak, yakni Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, sehingga tidak ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Pada tahun 1984 Presiden memberi pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak. Pengampunan

292

pajak tersebut ditetapkan dalam bentuk "Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak". Akan tetapi, tidak lama kemudian dilakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 ten tang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak (KEPRES). Perubahan ditujukan pada jangka waktu pengampunan pajak dari selambatlambatnya 31 Desember 1984 menjadi selambat-lambatnya 30 ]uni 1985 . Setiap orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, baik yang telah menjadi wajib pajak maupun belum terdaftar menjadi wajib pajak boleh memperoleh pengampunan pajak. Pengampunan pajak ditujukan terhadap pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.]enis pajak yang memperoleh pengampunan pajak sebagaimana ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 1 ayat (2) Kepres tersebut, yaitu: 1.

pajak pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;

2.

pajak kekayaan at as kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 ]anuari 1984 dan sebelumnya;

3.

pajak perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;

4.

pajak atas bunga, dividen dan royalti yang terutang atas bunga, dividen dan royalty yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983;

5. 6.

BAB 15: Pengampunan Pajak


MPO wapu yang terutang dalamn tahun 1983 dan sebelumnya; pajak pendapatan buruh (PPd, 17 a) yang terutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;

7.

293

pajak penjualan yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.

Pengampunan pajak yang diadakan pada tahun 1984 agar wajib pajak dengan mudah untuk melaporkan diri pada pejabat pajak untuk didata ulang dalam rangka memberlakukan Undang-undang Pajak yang baru pada saat itu. Termasuk dalam arti Undang-undang Pajak yang baru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan ]asa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketiga Undang-undang Pajak ini diberlakukan pad a tanggal 1 ]anuari 1984.

B. Syarat-syarat Pengampunan Pajak Untuk memperoleh pengampunan pajak, setiap wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. ]ika syaratsyarat tidak terpenuhi, pengampunan pajak dengan sendirinya gugur. Mengenai syarat-syarat pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Pasa12 ayat 0) Kepres, adalah : 1.

mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, bagi yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak;

2.

menyampaikan pernyataan tertulis mengenai jenis pajak clan tahun pajak yang dimintakan pengampunan;

3.

menyampaikan daftar kekayaan per I ]anuari 1984 yang bagi wajib pajak orang pribadi yag tidak menyelenggarakan pembukuan;

4.

menyampaikan neraca per I ]anuari 1984 yang benar bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak badan;

294


5.

mengisi surat pemberitahuan dengan sebenarnya mengenai penghasilan tahun 1984 bagi wajib pajak Pajak Penghasilan, kekayaan per 1]anuari 1984 dan pemungutan pajak penjualan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam tahun 1984;

6.

mengisi dengan benar surat pemberitahuan mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986, dan tahun 1987.

Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak tersebut harus disampaikan ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.]angka waktu penyampaiannya selambat-Iarnbatnya pada tanggal 30 ]uni 1985. Apabila pernyataan itu disampaikan langsung oleh wajib pajak ke Kantor Inspeksi Pajak harus diberi tanda bukti penerimaan. Bagi wajib pajak yang mengirim pernyataannya dengan pos tercatat, resi pengiriman pernyataan tersebut dianggap sebagai tanda bukti penerimaan. Penyampaian daftar kekayaan harus disertai tanda bukti setoran uang tembusan. ]angka waktu penyampaiannya ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, juga selambat-Iambatnya pada tanggal30 ]uni 1985. Mengenai tanda bukti uang setoran sebagai suatu kewajiban bagi wajib pajak, adalah sebagai berikut. 1.

2.

Wajib pajak yang pada tanggal ditetapkannya keputusan ini telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak pendapatan/ pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984, dikenakan uang tembusan dengan tarif satu persen dari jumlah kekayaannya yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimohonkan pengampunan. Wajib pajak yang pad a tanggal ditetapkannya keputusan ini belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak pendapatanl


295

I

pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984, dikenakan uang tembusan dengan tarif sepuluh persen dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimohonkan pengampunan. ]umlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimohonkan pengampunan adalah kekayaan bersih yang tercantum dalam daftar kekayaan/neraca per 1]anuari 1984 yang benar, dengan jumlah kekayaan bersih yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak pendapatan/pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan 1984. Terhadap jumlah kekayaan tersebut dimasukkan dalam modal perusahaan. Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari Bea Meterai modal. Penambahan nilai saham dan/atau pemberian saham baru kepada pemegang saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan.

c. Tujuan Pengampunan Pajak Tiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian pula halnya mengenai pengampunan pajak yang ditetapkan dalam bentuk Kepres Nomor 26 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 Tahun 1984. Kepres ini ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan suatu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3451 KMK.04/1984 tanggal 27 bulan April tahun 1984 yang memuat tata cara untuk mengajukan pengampunan pajak . Terkait dengan pengampunan pajak maka Rochmat Soemitro (1988;90) mengatakan dalam rangka untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan baru yang lebih man tap yang berlandaskan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dipandan g perlu untuk

296



memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai wajib pajak. Untuk mendapatkan pengampunan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut dalam tahun pajak 1983 dan tahun-tahun sebelumnya.

mcngetahui tingkat kejujuran sebagai bagian dari kesadaran hukum wajib pajak yang memohon pengampunan pajak. Hakikat pengampunan pajak adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak sebagai faktor penunjang pelaksanaan Undang-undang Pajak yang baru pada saat itu. ~

Wajib pajak yang menyampaikan pernyataan ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk memperoleh pengampunan pajak terhadap pajaknya, dibebaskan dari pengusutan fiska!. Hakikatnya adalah memberi perlindungan hukum atau jaminan hukum kepada wajib pajak untuk tidak dilakukan pengusutan fiskal terhadap harta kekayaannya, bila menyampaikan pernyataan pengampunan pajak atas pajaknya untuk tahun 1983 dan tahun-tahun sebelumnya, dengan cara mengisi surat pemberitahuan untuk segala jenis pajak yang dimohonkan pengampunan. Wajib pajak yang menyampaikan pernyataan ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, mengenai kekayaannya dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apa pun terhadap wajib pajak . Hakikatnya adalah memberi perlindungan hukum atau jaminan hukum bahwa kekayaan wajib pajak tidak dilakukan penyidikan dan bahkan penuntutan pidana dalam bentuk apa pun sepanjang wajib pajak melaporkan ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dimohonkan pengampunan pajak. Wajib pajak yang sedang atau sementara dalam proses pemeriksaan untuk keperluan perpajakan, atau wajib pajak yang dalam proses penyidikan telah diketahui jumlah utang pajak yang sebenarnya, terhadap jumlah utang pajak yang telah diketahui itu tidak dapat diberikan pengampunan. Hal ini bertujuan untuk

297

299

D"

Lembaga Keberatan

A. Pendahuluan Pejabat pajak dalam melaksanakan wewenangnya berupa menerbitkan surat ketetapan pajak dalam kaitan penagihan pajak secara biasa, kadangkala menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Begitu pula halnya, terhadap pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pemungut pajak tertentu tidak memberi bukti pemotongan atau pemungutan pajak kepada wajib pajak. Keberatan merupakan upaya hukum biasa dalam hukum pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memohon keadilan atas kerugian, baik yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun oleh pemotong atau pemungut pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Demikian pula, pemotong atau pemungut pajak tertentu berhak mengajukan keberatan tatkala mengalami kerugian atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam bentuk keberatan. Keberatan bukan merupakan kewajiban melainkan hak yang diberikan oleh hukum pajak kepada wajib pajak, termasuk pemotong atau pemungut pajak sebagai upaya untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan hukum melalui

300

301


BAB 16: Lembaga Keberatan

Lembaga Keberatan . Sebagai suatu hak, maka penggunaan keberatan bergantung pada kehendak atau kemauan wajib pajak untuk menggunakan atau tidak karena tidak ada sanksi hukum yang boleh dikenakan bila keberatan itu tidak digunakan.

Lembaga Keberatan terdapat dalam ketentuan UU KUp, UU PBB, UU BPHTB, UU PORO, UU KPB, dan UU CK sedangkan Pengadilan Pajak diatur dalam UU PENJAK.

Sebenarnya keberatan tidak dapat digunakan oleh wajib pajak (terrnasuk pemotong atau pemungut pajak tertentu) untuk memperoleh perlindungan hukum di luar Lembaga Keberatan mengingat Lembaga Keberatan merupakan bagian dari Lembaga Peradilan Pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang diajukan dengan tata cara keberatan. Keberatan tidak boleh disalahgunakan oleh wajib pajak dalam kaitannya untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Lembaga Keberatan. Dalam arti, wajib pajak harus menaati syarat-syarat pengajuan keberatan sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan keberatan oleh wajib pajak tepat pada sasaran berupa memperoleh perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak terhadap perlakuan pejabat pajak maupun pemotong atau pemungut pajak.

B. Kedudukan Lembaga Keberatan Hukum pajak tidak hanya sekadar menyediakan sarana hukum yang digunakan oleh pejabat pajak untuk menegakan hukum pajak di luar Lembaga Peradilan Pajak, tetapi tersedia pula melalui Lembaga Peradilan Pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Lembaga Peradilan Pajak terdiri dari Lembaga Keberatan dan Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan yang melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan bawahan. Lembaga Keberatan dan Pengadilan Pajak tidak berada dalam satu kesatuan secara utuh dalam satu Undang-undang Pajak, melainkan diatur secara tersendiri pada Undang-undang Pajak yang berbeda. Pengaturan

Lembaga Keberatan sebagai bagian dari lembaga peradilan pajak diatur secara tersirat dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU KUp, Pasal 15 ayat (1) UU PBB, Pasal 16 ayat (1) UU BPHTB, Pasal 13 ayat (1) UU PORO, Pasal 93 ayat (1) UU KPB, dan Pasal 41 ayat (1) UU CK. Mengingat, bahwa Lembaga Keberatan tidak dapat dipisahkan dengan Pengadilan Pajak sebagai pilar untuk menyelesaikan sengketa pajak yang berawal dari penagihan pajak secara biasa sebagai bagian dari penegakan hukum pajak. Lembaga Keberatan yang terdapat dalam hukum pajak sebagai sarana hukum pajak, pada mulanya hanya terdiri dari:

1.

Lembaga Keberatan yang merneriksa dan memutus sengketa pajak negara, yang meliputi sengketa Pajak Penghasilan, sengketa Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sengketa Pajak Bumi dan Bangunan, sengketa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sengketa Bea Masuk, dan sengketa Cukai;

2.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak daerah provinsi; dan

3.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak daerah kabupaten/kota.

Lembaga Keberatan berada pada pejabat pajak yang telah dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, Misalnya Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

302

303



Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berwenang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

bidang yudikatif. Lembaga Keberatan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang berkaitan dengan pajak negara berada dalam lingkungan Direktorat [enderal Pajak Departemen Keuangan . Kemudian, Lembaga Keberatan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang berkaitan dengan pajak daerah berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Walaupun kedua Lembaga Keberatan berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sangat penting kedudukannya dalam penegakan hukum pajak. Lembaga Keberatan merupakan filter untuk menjaring sejauhmana kebenaran tindakan pejabat pajak maupun pemotong atau pemungut pajak dalam menegakkan hukum pajak di luar Lembaga Peradilan Pajak.

Berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut maka Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak negara, sedangkan sengketa pajak daerah tetap berada pada kewenangan kepala daerah. Dengan demikian, Lembaga Keberatan yang menyelesaikan sengketa pajak, terdiri dari; 1.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

2.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

3.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak daerah provinsi; dan

4.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak daerah kabupaten/kota.

Di samping itu, dikenal pula Lembaga Keberatan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang berhubungan dengan Bea Masuk dan Cukai. Adapun Lembaga Keberatan yang dimaksud adalah: 1. Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa Bea Masuk; 2.

Lembaga Keberatan yang memeriksa dan memutus sengketa Cukai.

Lembaga Keberatan tersebut di at as berada dalam struktur pemerintahan negara di bidang eksekutif dan bukan berada di

C. Kompetensi Lembaga Keberatan Sebagaimana dimaklumi bahwa Undang-undang Pajak (UU KUp, UU PBB, UU BPHTB, UU PDRD, UU KPB, dan UU CK) tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan Lembaga Keberatan, tak terkecuali mengenai kompetensinya. Lembaga Keberatan sebagai bagian tak terpisahkan dengan Lembaga Peradilan Pajak berkewajiban untuk penegakan hukum pajak dan memberi perlindungan hukum kepada wajib pajak. Untuk menegakkan hukum pajak dan memberi perlindungan hukum kepada wajib pajak, Lembaga Keberatan harus memiliki kompetensi, sebagai landasan untuk melaksanakan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak tersebut. Pada hakikatnya, kompetensi Lembaga Peradilan Pajak terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan untuk mengadili suatu sengketa pajak sesuai dengan wilayah hukumnya. Kemudian kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili suatu sengketa pajak menurut objek atau materi sengketa pajak termaksud Lembaga

305


BAB 16: Lem baga Keberatan

Keberatan merupakan bagian dari Lembaga Peradi lan Pajak, Lembaga Keberatan me mi liki pula kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

hukum Indonesia, karena pajak daerah hanya berlaku untuk daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Kompetensi relatif Lembaga Keberatan untuk pajak daerah provinsi hanya meliputi wilayah hukum berlakunya pajak daerah provinsi, misalnya pajak daerah provinsi Sulawesi Selatan, kompetensi relatif Lembaga Keberatan hanya dalam wilayah hukum Sulawesi Selatan. Sedang kompetensi relatif Lembaga Keberatan untuk pajak daerah kabupaten/kota, wilayah hukumnya lebih sempit daripada wilayah hukum Lembaga Keberatan untuk pajak daerah provinsi, misalnya pajak daerah Kota Makassar, wilayah hukumnya hanya wilayah hukum Kota Makassar sebagai bagian wilayah hukum Sulawesi Selatan.

304

1. Kompetensi Relatif Lembaga Keberatan Kompetensi relatifLembaga Keberatan ditentukan oleh ba tas wilayah hukum berlakunya pajak yang menjadi kewenangannya. Lembaga Keberatan dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tatkala pajak yang disengketakan berlaku dalam wilayah hukumnya. Dengan demikian, kompetensi relatif Lembaga Keberatan tidak selalu sama tergantung dari wilayah hukum berlakunya pajak yang menjadi objek persengketaan oleh para pihak yang bersengketa. Kompetensi relatif Lembaga Keberatan sebagaimana tersirat da lam Pasa125 ayat (1) UU KUp, Pasa115 ayat (1) UU PBB, Pasal 16 ayat (1) UU BPHTB, Pasal 93 ayat (1) UU KPB, dan Pasal 41 ayat (1) UU CK meliputi seluruh wilayah hukum Indonesia. Oleh karena, pajak yang disengketakan adalah pajak negara yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Indonesia, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, dan Cukai. Akan tetapi, kompetensi relatif Lembaga Keberatan di ata s mengalami perubahan sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Konsekuensinya adalah kompetensi relatif Lembaga Keberatan hanya terbatas pada wilayah -h ukum Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kompetensi relatif Lembaga Keberatan sebagaimana tersirat dalam Pasal13 ayat (1) UU PDRD tidak meliputi seluruh wilayah

2. Kompetensi Absolut Lembaga Keberatan Kompetensi absolut Lembaga Keberatan berkaitan dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak menurut objek atau materi sengketa pajak yang diajukan kepadanya. Adapun objek atau materi sengketa pajak yang diajukan adalah perbuatan hukum pejabat pajak maupun pemotong atau pemungut pajak. Kompetensi absolut Lembaga Keberatan adalah keberatan yang timbul dalam bidang perpajakan antara pejabat pajak dengan wajib pajak termasuk pemotong atau pemungut pajak, atau sesama wajib pajak (wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak, baik di bidang pajak negara maupun di bidang pajak daerah. Timbulnya sengketa pajak dalam bentuk keberatan adalah sebagai akibat diterbitkannya surat pemberitahuan pajak te rutang, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan nihil oleh pejabat pajak atau akibat pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak.

306

307



Kompetensi absolut lembaga keberatan yang berka itan dengan sengketa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diajukan keberatan adalah atas suatu:

Sementara itu, sengketa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat diajukan keberatan adalah atas suatu:

a.

surat ketetapan pajak kurang bayar;

b.

surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;

c.

surat ketetapan pajak lebih bayar;

d.

surat ketetapan pajak nihil; atau

e.

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perkataan "suatu" tersebut di atas dimaksudkan bahwa satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak. Misalnya Pajak Penghasilan tahun pajak 2004 dan tahun pajak 2005 keberatannya harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua buah surat keberatan. Hal ini, bertujuan untuk rnernudahkan bagi wajib pajak dalam menyusun secara benar dan jelas surat keberatan yang akan diajukannya. Demikian pula halnya, di persidangan memudahkan bagi pejabat pajak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak secara berkeadilan, berrnanfaat, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap yang dipersengketakan. Kompetensi absolut Lembaga Keberatan yang berkaitan dengan sengketa Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat diajukan keberatan adalah tidak sama. Dalam arti, bahwa objek atau materi sengketa Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan sengketa Bea Perolehan Hak atas Tanah da~ Bangunan. Objek atau materi sengketa Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat diajukan keberatan, atas: a.


b.

surat ketetapan pajak.

a.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang bayar;

b.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan kurang bayar tambahan;

c.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih bayar;

d.

surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan nihil.

Kernudian, kompetensi absolut Lembaga Keberatan yang berkaitan dengan pajak daerah, baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota yang dapat diajukan keberatan adalah atas suatu: a.


b.


c.

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan;

d.

surat ketetapan pajak daerah lebih bayar;

e.

surat ketetapan pajak daerah nihil;

f.

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Kompetensi absolut Lembaga Keberatan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak daerah provinsi berada pada gubernur kepala daerah, sedangkan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak daerah kabupaten/kota berada pada kepala daerah. Akan tetapi, wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang secara mandat. Dalam arti, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memperoleh wewenang dan wajib dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah yang bersangkutan.

308


D. Pemasukan Surat Keberatan Sehubungan adanya pelimpahan wewenang dari pejabat pajak . kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan), pemasukan surat keberatan harus berpatokan pada jenis pajak yang dipersengketakan. Kalau jenis pajak yang disengketakan adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka surat keberatan harus ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Tatkala jenis pajak yang disengketakan adalah Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maka surat keberatan harus ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Keberatan wajib pajak harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris, jerman, Belanda, dan lain-lain. Dalam surat keberatan dikemukakan mengenai jumlah pajak yang terutang, atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dimaksud. Batas waktu pemasukan surat keberatan ditentukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak (surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil), pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUp, dengan maksud agar wajib pajak memiliki waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata jangka waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (force majeur), tenggang jangka waktu selama tiga bulan


309

tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang. Keberatan yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Penyusunan surat keberatan memerlukan bukti-bukti konkret agar dapat diterima secara keseluruhan keberatan wajib pajak. Oleh karena itu, Pasal 25 ayat (6) UU KUP meletakkan hak bagi wajib pajak untukmerninta dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan dan sebaliknya meletakkan kewajiban kepada pejabat pajak untuk memenuhi permintaan wajib pajak. Bilamana hak wajib pajak tersebut tidak dikabulkan oleh pejabat pajak, ternyata Undangundang Pajak tidak memberi penjelasan lebih lanjut, apakah dapat atau tidak dipersengketakan pada Lembaga Keberatan atau di Pengadilan Pajak karena merupakan kewajiban bagi pejabat pajak untuk memberikan atau memenuhi permohonan wajib pajak, untuk sementara waktu dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara, bahkan dapat diajukan sebagai tersangka dalam peradilan umum. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Ienderal Pajak yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang telah ditentukan, adalah sebagai bukti surat tentang penerimaan surat keberatan. Jangka waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud. Jika surat keberatan dari wajib pajak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebelum berakhir batas waktu pemasukan surat keberatan, wajib pajak masih berhak memperbaiki surat keberatannya.Iangka waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan yang telah diperbaiki dan memenuhi syarat-syarat sebagai surat keberatan. Bukti surat penerimaan surat keberatan dapat digunakan oleh

III III

310

311


SAS 16: Lembaga Keberatan

wajib pajak sebagai bentuk pengawasan untuk mengetahui kapan berakhir jangka waktu dua belas bulan. Berhubung karena, dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterirna, Lembaga Keberatan wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta wajib pajak dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum pajak.

Pengajuan surat keberatan di at as berlaku untuk semua jenis pajak, yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Cukai, pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Walaupun UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD mengatur mengenai hal yang sama dengan UU KUP berdasarkan asas hukum (lex superior derogate legi inferiori) aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah.

Terhadap wajib pajak yang mengajukan surat keberatan kepada Lembaga keberatan dalam jangka waktu pelunasan pajak yang terutang, atas jumlah pajak yang belum terbayar tersebut, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Hal ini menunjukkan "kernanfaatan" fungsi hukum pajak yang tidak berpatokan pada saat keputusan keberatan dibacakan oleh pejabat pajak yang memutus dan memeriksa sengketa pajak itu. Dalam arti, pelunasan pajak yang terutang terhitung pada saat tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Kemudian, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan surat keberatan tersebut tidak boleh digolongkan sebagai utang pajak. Akan tetapi, bila surat keberatan wajib pajak ditolak atau hanya dikabulkan sebagian (bukan seluruhnya) , berarti wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Sanksi administrasi berupa denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan yang dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Walaupun dernikian, bila wajib pajak mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak, sanksi administrasi tersebut tidak dikenakan. Sebenarnya pengenaan sanksi atau tidak dikenakan sanksi kepada wajib pajak merupakan pencerminan fungsi hukum pajak berupa "kepastian hukurn" bagi wajib pajak maupun pejabat pajak sebagai pihak yang terkait dalam penegakan hukum pajak.

E. Pihak-pihak yang Bersengketa Berhubung karena Lembaga Keberatan merupakan bagian dari Lembaga Peradilan Pajak, perlu diketahui bahwa Lembaga Keberatan menyelenggarakan peradilan pajak secara murni atau tidak. Dalam hal ini, harus ditetapkan tolok ukur untuk menentukan Lembaga Keberatan sebagai penyelenggara peradilan pajak secara murni atau tidak. Tolok ukur yang digunakan adalah unsurunsur peradilan pajak secara murni, terdiri dari: 1.

pajak sebagai suatu perselisihan hukum yang konkret;

2.

perselisihan hukum yang konkret itu diterapkan hukum pajak yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum;

3.

sekurang-kurang dua pihak yang bersengketa atau berperkara;

4.

adanya pihak yang berwenang memeriksa dan memutus dan tidak terlibat sebagai pihak yang bersengketa (berperkara) yang berasal dari aparatur peradilan pajak.

Apabila ada unsur-unsur peradilan pajak tersebut di atas yang tidak sesuai yang diterapkan dalam Lembaga Keberatan, peradilan pajak yang diselenggarakan oleh Lembaga Keberatan adalah menyelenggarakan peradilan pajak tidak murni. Sebaliknya, jika Lembaga Keberatan menyelesaikan sengketa pajak dengan

312



memenuhi tolok ukur tersebut di atas, Lembaga Keberatan menyelenggarakan peradilan pajak secara murni. Dalam kaitan ini, Rochmat Soemitro (1976;56) menggunakan istilah sebagai peradilan doleansi yang menyelesaikan sengketa pajak oleh hakim doleansi pada Kantor Inspeksi Pajak, yang memutuskan surat

jika dicermati penyelesaian keberatan tersebut di atas, maka pejabat pajak memiliki dua kapasitas, baik sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa maupun sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut. Bahkan karena kapasitasnya sebagai pihak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak itu maka berwenang pula menerbitkan surat keputusan keberatan. Keterlibatan pejabat pajak sebagai salah satu pihak yang bcrsengketa maupun sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah perwujudan dari peradilan pajak tidak murni. Hal ini, disebabkan karena tidak terpenuhi unsur keempat dari peradilan pajak secara murni, yakni pihak pemutus merupakan pula pihak yang bersengketa.

keberatan. Setelah diketahui unsur-unsur peradilan pajak secara murni maka pihak-pihak yang bersengketa pada Lembaga Keberatan dapat pula ditentukan berdasarkan objek atau materi yang dipersengketakan berdasarkan Pasal25 ayat (1) UU KUp, Pasal15 ayat (1) UU PBB, Pasal 16 ayat (1) UU BPHTB, Pasal 13 ayat (1) UU PDRD, Pasal 93 ayat (1) UU KPB, dan Pasal41 ayat (1) UU

313

CK, yakni;

1. Pejabat Pajak dengan Wajib Pajak

2. Pejabat Pajak dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

Perselisihan antara pejabat pajak dengan wajib pajak dalam Lembaga Keberatan adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri karena wajib pajak menerima surat ketetapan pajak (misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar) yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterima oleh wajib pajak menimbulkan kerugian karena tidak sesuai dengan jumlah pajak yang kurang dibayar. Atas kerugian tersebut wajib pajak mengajukan surat keberatan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar yang telah diterbitkan oleh pejabat pajak termaksud. Dalam hal ini, pejabat pajak merupakan salah satu pihak yang bersengketa berlawanan dengan wajib pajak. Selain itu, pejabat pajak tersebut merupakan pula pemutus terhadap penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penyelesaian dengan cara ini terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak daerah .

Pada hakikatnya, pemotong atau pemungut pajak merupakan pula wajib pajak, retapi kapasitasnya bukan merupakan pembayar pajak yang memiliki objek pajak yang dikenakan pajak, melainkan sebagai penyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dari wajib pajak tersebut. Pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan wajib disetor ke kas negara atau kas daerah. Sebenarnya, pemotong atau pemungut pajak tidak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak karena tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak. Pemotong atau pemungut pajak sebagai wajib pajak hanya dikenal dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta pajak daerah, baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pajak .Bum i dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dikenal perselisihan antara pejabat pajak dengan pemotong atau pemungut pajak karena tidak diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB.

315



Perselisihan antara pejabat pajak pemotong atau pemungut pajak karena tindakan pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak (misalnya surat ketetapan pajak nihil). Di dalam surat ketetapan pajak nihil ditegaskan bahwa pemotong atau pemungut pajak telah menyetor pajak berdasarkan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut sehingga tidak ada pajak yang terutang maupun kelebihan pembayaran pajak. Kenyataannya, bahwa pemotong atau pemungut pajak telah menyetor pajak yang melebihi dari jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ke kas negara atau kas daerah.

sebagai pemutus terhadap surat keberatan yang diajukan kepadanya. Hal ini, disebabkan karena tidak terpenuhi unsur keempat peradi lan pajak secara murni, yakni pihak pemutus merupakan pula pihak yang bersengketa.

314

Sebenarnya yang harus diterbitkan oleh pejabat pajak adalah surat ketetapan pajak lebih bayar yang menunjukkan bahwa ada kelebihan setoran pajak yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Karena kesalahan menerbitkan surat ketetapan pajak, pemotong atau pemungut pajak mengajukan keberatan kepada Lembaga Keberatan agar memperoleh keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak. Kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pajak menimbulkan kerugian pada pemotong atau pemungut pajak yang seyogianya kelebihan penyetoran pajak boleh diminta kembali. Ataukah dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada tahun pajak di masa mendatang. Dalam kaitan ini pejabat pajak memiliki pula dua kapasitas yang berbeda satu dengan lainnya. Kapasitas pertama, pejabat pajak sebagai salah satu pihak yang bersengketa berhadapan dengan pemotong atau pemungut pajak . Kapasitas kedua, pejabat pajak sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan keberatan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan terhadap surat keberatan yang diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak yang bersangkutan . Kalau demikian halnya, penyelesaian keberatan yang dilakukan pada Lembaga Keberatan merupakan pula peradilan pajak tidak murni. Dikatakan sebagai peradilan pajak tidak murni, karena pejabat pajak selain sebagai salah satu pihak yang bersengketa juga

3. Wajib Pajak dengan Pemotong atau Pemungut Pajak Surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap pemotong atau pemungut pajak karena pemotong atau pemungut pajak dalam melaksanakan kewajibannya melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak kepada wajib pajak melebihi yang seharusnya dipotong atau dipungut. Atau pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dengan tidak memberikan bukti pemotongan atau pemungutan pajak kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya. Kalau terjadi demikian, maka wajib pajak yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak berhak mengajukan surat keberatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pernotong atau pemungut pajak kepada Lembaga Keberatan pejabat. Pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah wajib pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak dengan pemotong atau pemungut pajak. Sementara itu, pejabat pajak berada dalam kapasitas sebagai pihak pemutus yang berwenang menerbitkan surat keputusan keberatan. Sebenarnya pejabat pajak bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa melainkan sebagai pihak yang memeriksa dan memutus surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Tatkala dicermati penyelesaian keberatan antara wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak, ternyata bahwa Lembaga Keberatan menyelenggarakan peradilan pajak

317



secara murni karena terdapat pemisahan secara tegas antara pihakpihak yang bersengketa dengan pihak pemutus yang berwenang memeriksa dan memutus sampai pada menerbitkan surat keputusan keberatan sehingga tidak benar kalau dikatakan bahw a Lembaga Keberatan sebagai salah satu Lembaga Peradilan Pajak hanya sekadar melaksanakan peradilan pajak tidak murni.

keberatannya. Surat ketetapan pajak kurang bayar ters ebut terkait dengan kewajiban wajib pajak mengenai hal-hal:

Lembag a Keberatan sebagai penyelenggara peradilan pajak secara murni hanya terhadap keberatan yang terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta pajak daerah, baik pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten/kota. Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak akan terjadi karena tidak dikenal adanya pemotong atau pemungut pajak dalam UU PBB, UU BPHTB, UU KPB, dan UU CK.

2.

tid ak men yelenggarakan pembukuan atau pencatatan: atau

3.

mengh alangi pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa.

316

F. Surat Keputusan Keberatan Bila surat keberatan telah memenuhi syarat-syar at yang ditentukan, pejabat pajak melakukan pemeriksaan dan memutusnya dengan berpatokan pada hukum pajak. Dalam perneriksaan, wajib pajak diperbolehkan menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis tatkala beranggapan bahwa surat keberatan yang diajukan itu , masih memiliki kekurangan atau tidak sempurna. Bahkan dapat menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai keberatan yang dimohonkannya. Hal ini, dimaksudkan untuk memudahkan bagi pejabat pajak dalam menentukan keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak maupun pemotong atau pemungut pajak . Selain itu, wajib pajak harus pula membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak (misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak nihil) yang dijadikan dasar

1.

surat pemberitahuan tid ak dis ampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

Set elah pemeriksaan dilakukan, pejabat pajak berwenang menerbitkan surat keputusan keberatan sebagai jawaban akhir dari sengketa paj ak di tingkat Lembaga Keberatan. Pejabat pajak menerbitkan surat keputusan keberatan dengan tetap berdasarkan pada surat keberatan, fakta-fakta hukurn, dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan agar surat keputusannya rnencerminkan keadilan, kernanfaatan, dan kepastian hukum yang didambahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat berkesimpulan bahwa Lembaga Keberatan sebagai bagian dari Lembaga Peradilan Pajak dap at memberikan perlindungan hukum. ]angka waktubagi pejabat pajak menerbitkan surat keputusan keberatan adalah dua belas bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan tersebut. Dalam arti , surat keputusan keberatan harus diterbitkan sebelum berakhir jangka waktu dua belas bulan. Apabila telah lewat jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal diterimanya surat keb eratan, tetapi pejabat pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan, surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, baik kepada pejabat pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak maupun pemotong atau pemungut pajak tersebut dit erim a demi hukum. Berarti , pejabat pajak tidak boleh lagi melakukan

319



pemeriksaan mengenai keabs ahan materi atau objek yang dipersengketakan sebagaimana yang tercantum dalam surat keberatan dimaksud.

pajak. Wajib pajak yan g tidak m en erima surat keputu san keberat an karena pertimbangan tidak mencerm inkan keadilan, keman faatan, atau kepast ian hukum, ber h a k m engaj u ka n ban di ng pada Pen gadilan Pajak yang berke dudukan di Ibukota Negara Ind onesia (Iakarta). .

318

Kalau pemeriksaan surat keberatan telah selesai, berarti pejabat pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan. Surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak dapat berisikan diktum, yaitu:

1.

menerima seluruhnya, dalam hal ini wajib pajak telah mengemukakan alasan-alasan yang didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan secara keseluruhan yang dipersengketakan dalam surat keberatannya sehingga pejabat pajak menerima keseluruhan tuntutan wajib pajak yang tercantum dalam surat keberatannya;

2.

menerima sebagian, apabila dari keseluruhan alasan-alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak dalam surat keberatannya, ternyata hanya sebagian dari alasan-alasan tersebut diterima dan sebagian pula ditolak oleh pejabat pajak;

3.

tidak dapat diterima, jika alasan yang dikemukakan dalam persidangan tidak diterima oleh pejabat pajak selaku pernutus:

4.

menolak keberatan, jika surat keberatan tersebut diajukan bukan kepada pejabat pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut (kompetensi absolut):

5.

menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Hal ini dapat terjadi karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak maupun alat bukti, menimbulkan keyakinan bagi pejabat pajak bahwa utang pajak yang dipersengketakan lebih besar daripada yang tercantum dalam surat keberatan.

Dari kelima jenis surat keputusan keberatan tersebut di atas, surat keputusan keberatan yang memiliki diktum berupa menambah besarnya jumlah utang pajak merupakan dasar penagihan

321

Daftar Pustaka

Ali, Chidir. 1993. Hukum Pajak Elementer. Bandung: PT Eresco . Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Brotodihardjo, Santoso, 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco. . Hadi, Moeljo. 2001 . Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Oleh [urusita Pajak Pusat dan Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik. Jakarta: Integritas Dinamika Press. Hutagaol, John. 2000. Pemahaman Praktis Perjanjian Penghindaran

Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-Negara di Kawasan Eropa. Jakarta. Ilyas, Wirawan B. 2001. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Inayah, Gazi. 2003 . Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak . Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. Munawir. 1985. Pokok-pokok Perpajakan . Yogyakarta: Liberty. Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.

322


Rusjdi, Muhammad . 2003 . KUP Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Jakarta: PT lndeks . Saidi , Muhammad Djafar. 1987. Pengantar Hukum Pajak Indonesia. Ujung Pandang: Lembag a Penerbitan Universitas Hasanuddin. - -. 2006. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian sengketa Pajak. Makassar: Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Siahaan, Marihot P. 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. - - - - - . 2005. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- - - -.2006. Bea Meterai di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Soemitro, Rochmat. 1976. Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia. Bandung: PT Eresco. - - - - . 1979. Dasar-dasar Hukum dan Pajak Pendapatan 1944. Bandung: PT Eresco. - - - - - 1986. Asas dan Dasar Perpajakan I. Bandung: PT Eresco. - - - - - 1987. Pajak Pertambahan Nilai 1984. Bandung: PT Eresco.

- -- -.1988. Asasdan Dasar Perpajakan 2. Bandung: PT Eresco. - - - - - 1991 . Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung: PT Eresco.

1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco. Suandy, Erly. 2000. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Daftar Pustaka

323

Suherman, Ade Mam an . 2004 . Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Surahmat, Rachm anto. 2000. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar. Jakart a: PT RajaGrafindo Persada. Zak aria, jaja. 2005. Perjanjian Penghindaran Pc~jak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

----.2005. Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

325

Biodata Penulis

t~

.L~ ~!. --r-

Buku ini ditulis oleh Muhamrnad Djafar Saidi, lahir di Pare-pare, tanggal 11 November 1952. Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekol ah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas ditempuh di tempat kelahiran. Hijrah ke Makassar

pada tahun 1973 untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selesai tahun 1980. Kemu dian pendidikan Magister di bidang Ilmu Hukum Pajak pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 1997 dan selesai tahun 2000 , dan di tingkat Doktoral dalam bidang Ilmu Hukum Pajak pada tahun 2000 dan selesai tahun 2006. Selama ini mengabdi pada Almamater dari tahun 1980 sampai kini dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2000 sampai sekarang.

Pembaruan Hukum Pajak merupakan salah satu karya ilmiah yang dihasilkan, karena sebelumnya telah dihasilkan karya berupa: 1) Pengantar Hukum Pajak Indonesia, pada tahun 1987; dan 2) Hukum Lingkungan, pada tahun 1989 . Keduanya diterbitkan oleh lembaga penerbitan (Lephas) Univer sitas Ha sanuddin.

326


Substansi yang termuat dalam Pembaruan Hukum Pajak adalah hukum pajak materiel yang mengalami pembaruan berdasarkan perkembangan Undang-undang Pajak, kecuali mengenai Lernbaga Keberatan. Dengan demikian, untuk memahami mengenai hukum pajak materiel maka Pejabat Pajak, Wajib Pajak, dan Mahasiswa perlu mencermati buku ini.

( /

Buku Pembaruan Hukum Pajak

Recommend Documents