KATA PENGANTAR
Sebagai usaha untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan tenaga kependidikan, di lingkungan Jurusan PPKn, FP IPS, UNDIKSHA khususnya bagi output lulusan PPKn yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur dan mampu memposisikan diri sebagai good citizenship yang patuh dan taat terhadap kententuan yuridis konstitusional negara Indonesia juga diharapkan berkapasitas sebagai local genious yang think globally act locally , mata kuliah Politik Hukum sangatlah penting untuk dipahami oleh peserta didik di dalam menambah cakrawala pandang dan kajian di bidang pembangunan dan pembinaan tatanan hukum nasional Indonesia. Buku Ajar ini adalah sebagai salah satu penuntun dalam mengenalkan kepada peserta didik terhadap kajian Politik Hukum Indonesia dalam dinamika perkembangannya. Segala materi yang terangkum di dalamnya diakumulasi dari berbagai pandangan para pakar hukum yang turut memberikan sumbangsih pemikiran tentang laju eksistensi hukum tanah air. Refleksi teoritis mengenai Politik Hukum dicoba disepadankan dengan realita implementasi penerapan Politik Hukum secara praktis pada dinamika di lapangan. Sebagaimana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidangnya yang tengah terus menerus digalakkan, seiring dengan itu keberadaan Buku Ajar ini nantinya juga harus mampu relevan keberlakuannya dalam menjembatani kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu untuk penyempurnaan Buku Ajar ini, ke depannya berbagai macam kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk pembangunan khasanah wawasan dan kedalaman materi Buku Ajar Politik Hukum.
Singaraja, 28 Juli 2010 Dosen Pengampu Mata Kuliah Politik Hukum
Ni Ketut Sari Adnyani, A.Mud.Par.,S.Pd.,M.Hum. PENDAHULUAN
Pergerakan dan perkembangan masyarakat merupakan seni kehidupan yang dapat dinikmati sepanjang masa. Riak dan desah nafas masyarakat senantiasa menghadirkan nuansa tersendiri bagi insan-insan yang hidup di dalamnya. Di dalam masyarakat, lembaga hukum merupakan satu diantara banyak institusi yang ada dan difungsikan bagi penciptaan ketertiban umat manusia. Hukum merupakan suatu kaidah dalam masyarakat yang membingkai tingkah laku masyarakat dalam hubungannya dengan sesama. Ditinjau dari kelahiran hukum dalam masyarakat nampaknya kata Ubisosiates ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Hal ini mencerminkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum adalah masyarakat. Tetapi hal ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut , yang dimaksud masyarakat disini adalah hubungan individu dengan individu dan individu dengan masyarakat dalam kehidupan bersama (bermasyarakat). Inipun masih belum selesai. Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang aman dan damai. Oleh, von Savigny (1779-1861), bahwa hukum itu ditentukan secara historis : hukum tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan pada waktu tertentu ( Das Recht Wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke ). Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalir aturan-aturan hidup (kaidah-kaidah hidup) yang adil dan sesuai dengan perasaan atau kesadaran masyarakat yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena kepentingan mereka diperhatikan atau dilindungi. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan (social (social institution ), ), berdiri berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi. Implikasi perkembangan masyarakat terhadap hukum, pada hakekatnya dapat ditelaah dari dua sudut yakni Pertama , sudut strukturil
(struktur sosial), yaitu keseluruhan jalinan
antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Kedua, sudut Kedua, sudut dinamikanya adalah proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Hukum dihadapkan kepada dan harus bekerja dengan bahan kenyataan dalam masyarakatnya. Hukum mengatur masyarakat, secara sosiologis dikatakan sebagai pemberi struktur kepada kenyataan tersebut, dalam hal ini struktur yuridis. Ia melakukan strukturisasi proses-proses dan keadaan sosial (dinamika masyarakat) sehingga tercipta tatanan tertentu, yaitu tatanan hu kum. Roscoe Pound menggunakan istilah ” law as a
tool of social engineering ”, oleh Sutriso R. Pardoen, (1989 : 130), tugas dan fungsi hukum adalah melakukan ” social engineering ” dalam masyarakat. Sebagai keinginan tentu saja wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan
itu
fungsi
hukum
untuk
menjamin
ketertiban
dan
melindungi
kepentingan
masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. Tetapi kaum realis seperti Savigny mengatakan bahwa “hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya”. Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi independent variable atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya. Pemahaman karakteristik dari perkembangan masyarakat dan hukum di Indonesia amatlah sangat penting bagi kita di dalam memahami dan mengetahui periodisasi hukum dan dinamika masyarakat di Indonesia. Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaharuan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman tingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal, karena tiga alasan. Pertama , sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada dalam kevakuman , maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang juga senantiasa berkembang. Kedua , sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga , karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif ) bagi penimbunan Kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat ). Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.
Maka dengan merivieu ulang dan menelaah kembali perkembangan masyarakat dan pelaksanaan hukum selama ini. Fokus kajian, saya selaku penulis akan coba arahkan dalam konteks “Perkembangan Masyarakat dan Hukum di Indonesia di Ukur dari Teori Nonet dan Selzenick” .
Dengan demikian, kita dapat melihat perkembangan mekanisme penerapan hukum,
baik itu mencakup pelaksanaan hukum terdahulu, sekarang maupun konsepsi dan frediksi terhadap pelaksanaan hukum pada masa yang akan datang yang masih dalam perencanaan dan hendak direalisasikan. Ini berarti sudah pasti proses dan prosedurnya tidak bisa terlepas dari yang namanya konfigurasi politik dan produk hukum yang diterapkan oleh penguasa dan sangat tergantung dari kondisi pembangunan pada saat itu. Dengan mengutip Duverger, Scyut dalam
Satjipto,
bahwa
Undang-Undang
itu
merupakan
“een
neerslag
van
politieke
machtsverhoudingen ” (suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat). Hukum merupakan resultante (kesepakatan) dari masyarakat Indonesia, di sini hukum berubah jika masyarakat dan politik berubah. Hal ini demikian adanya, sebab melihat realita sosial yang terjadi di lapangan, kalau diamati dari perspektif Hukum Positif Indonesia , dalam artian hukum yang dipelajari dan dijadikan objek ilmu pengetahuan ternyata prosedur pelaksanaan hukum pra reformasi masih ditentukan oleh dominasi Politik Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sarat mengutamakan kepentingan pemerintah. Bukan sebaliknya perduli terhadap kepentingan rakyat banyak. Pada masa reformasi cara-cara seperti ini sudah mulai ditentang karena dianggap bersifat konservatif akan tetapi dalam pengimplementasiannya masih terjadi kelemahan akibat bangsa Indonesia belum mampu memformat mentalitet perangkat hukum yang responsif di dalam menerapkan hukum yang betul-betul populis dan mendasarkan diri pada kepastiaan, kemanfaatan dan keadilan yang bersumber dari masyarakat. Terutama di negara berkembang seperti di Indonesia, faktor pejabat hukum tersebut penting oleh karena merekalah yang merupakan “Pattern Setting Group ”. Hal ini dapat tercapai bila legal and political aspirations integrated, access enlarged by integration of legal and social advocacy . Langkah seperti ini, merupakan langkah bijak
bagi kita untuk menjadikan hukum itu
betul-betul mengakomodir kepentingan rakyat ke depannya. Sehingga sebagai foundasi dasar, kita menjadikan pedoman segala bentuk kekurangan tidak lain dan tidak bukan yakni ujungujungnya bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang selama ini menjadi hambatan bagi mereka yang mendambakan suatu perubahan dan sudah pasti disesuaikan dengan dinamika
perkembangan masyarakat. Perubahan pada diri “hukum” ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkhis, destruktif , kondisi chaos , yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau grass
root . Perubahan terjadi pada hukum di dalam masyarakat
adalah persoalan
kemasyarakatan , persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi dan sebagainya. Hukum sebagai kendali atau kontrol sosial dalam pembentukan hukum di dalam masyarakat. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam kajian ini, adalah hukum merupakan produk politik sehinggga setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meskipun dari sudut “ das sollen ” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, kajian ini melihat sudut “ das sein ” atau empiriknya bahwa hukumlah yang pada kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Menurut Mahfud, persoalan yang perlu dikaji di Indonesia diantara konfigurasi politik dan produk hukum mana yang lebih diutamakan mengingat kondisi Indonesia masih dalam keadaan transisi? Namun sudah sewajarnyalah karena pada masa transisi ini ketertiban dan keamanan yang menjadi orientasi utama. Sehingga konfigurasi politiknya lebih memperoleh
apresiasi yang tinggi yang penjustifikasiannya cenderung dari
penguasa yang bersifat otoriter. Akan tetapi perlu diingat keotoriteran penguasa sifatnya hanya sementara, sehingga setelah masa transisi dapat dipulihkan barulah akan mengarah pada hukum yang responsif yang mengarah pada Pembangunan Peraturan Perundang-undangan. Untuk di Indonesia, terjadi juga phenomena menonjolkan fungsi instrumentalia hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya, bahkan dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, peraturan perundang-undangan, dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dari proses pembangunan tetapi juga menjadi penopang tangguh struktur politik, ekonomi, dan sosial. Pada negara yang baru merdeka, posisi hukum seperti itu tampak sangat menonjol karena kegiatan politik di sana merupakan agenda yang menyita perhatian dalam masyarakat. Karakter yang menonjol
dari situasi politik seperti itu adalah
mengutamakan tujuan, isi dan substansi di atas prosedur yang digariskan oleh ketentuan-
ketentuan hukum. Lawrence M .Friedman dalam Saifullah, dalam bukunya yang berjudul The Legal System A Social Perspective , 1975 ; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundangundangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi . Lagi pula, pembangunan yang dianut oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru misalnya, telah membawa dipilihnya stabilitas politik sebagai prasyarat bagi berhasilnya pembangunan ekonomi yang merupakan titik berat programnya. Dalam logika seperti itu, potret hukum yang diwarnai, diberi fungsi, terutama sebagai instrument program pembangunan karena sebenarnya hukum bukanlah tujuan. Akibatnya, hukum sering dikesampingkan demi kepentingan politik, terutama bila negara disibukkan oleh pembenahan politik secara mendasar seperti menjaga status quo dan stabilitas.”Pemerintahan demikian diistilahkan dengan pemerintahan yang “ Heavy Executive ”. Dengan demikian, dapat dipahami jika terjadi kecenderungan bahwa hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Adagium Actonian (Lord Acton ) yang masyhur mengatakan, power tend to corrupt, absolutely power tend to corrupt , yang seharusnya dikenal sebagai praktik masa lalu
karena hukum belum ada, penguasa masih sangat kuat-otoriter,
justru di masa kini dijadikan pembenar. Artinya siapa yang berkuasa maka dia akan mendapatkan peluang untuk berkorupsi sebesar kekuasaannya itu sendiri. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai
tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan
pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan penguasa. Dalam kenyataan, kegiatan legislatif (pembuatan UU) memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik dari pada menjalankan pekerjaanpekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada hukum. Sementara itu, dalam buku yang berjudul Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, Nonet dan Zelznick mengemukakan tiga tipe tatanan hukum yang hingga derajat tertentu mengungkapkan perkembangan (evolusi ) tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisasi secara politik dalam bentuk negara. Tiga tipe tatanan hukum itu
adalah Tatanan Hukum Represif , Tatanan Otonomius dan Tatanan Hukum Responsif . Tatanan Hukum Represif , yang mendahului dua tatanan lainnya, muncul atau diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah fundamental dalam mendirikan tatanan politik yang merupakan prasyarat bagi sistem hukum dan sistem politik mencapai sasaran-sasaran yang tinggi. Tatanan Hukum Represif . Tatanan Hukum Responsif bertumpu pada constitutional cornerstones tahap Rule of Law yang dihasilkan Tatanan Hukum Otonomius . Untuk memberikan pemahaman teoritis yang lebih signifikan tentang pembangunan hukum di Indonesia yang kerangka operasionalnya tertera dalam GBHN. GBHN seolah menjadi pengganti tujuan nasional dikarenakan oleh politik hukum ingin mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam tujuan organik dan kebijakan hukum Ketetapan MPR No.IV/MPR 1993 ; penempatan hukum dalam bagian tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dalam pembangunan politik, aparatur pemerintahan, penerangan dan media massa, serta hubungan luar negeri. Negara Indonesia sudah mampu mewujudkan hal tersebut ?, kalau dilihat kenyataan / empirisnya dirasakan belum sebab kelemahan TAP MPR No.IV/MPR/1993, masih banyak mengandung unsur kodifikasi dan unifikasi yang bertentangan dengan pluralisme hukum. Permasalahan semacam ini menempatkan keberadaan mekanisme politik hukum kita masih lemah sebab semenjak direalisasikannya sampai sekarang ini masih belum mampu bersifat demokratis. Dilihat dari materi arah pembangunannya dapat dikatakan bahwa GBHN terbaru tersebut tidak mengandung perubahan yang substansial. Ini berarti bahwa perubahan strategi dalam hukum di Indonesia senantiasa terjadi sesuai dengan konfigurasi politik dan produk hukum yang dikembangkan. Berkaitan erat dengan tujuan
yang
hendak
dicapai
oleh
penerapan
hukum
dalam
kerangka
upaya
untuk
merealisasikan tujuan nasional yang tidak lain adalah merupakan tujuan negara itu sendiri. Oleh karenanya, karena merupakan perantara untuk mencapai tujuan nasional pada Alenia IV sesuai dengan legal policy , jadi hukum diarahkan untuk mencapai tujuan nasional. Bukan sebagai instrument atau sarana penguasa untuk menguatkan keinginan penguasa sehingga bersifat ortodok atau otoriter dengan kata lain bersifat konvensional . Akan tetapi nilai terpenting yang perlu diakomodir di sini adalah hukum yang orientasinya mengarah pada cita hukum (Rechtidee ) yang meliputi : (1).mengarahkan pada hukum positif, (2).menilai apakah hukum positif itu mewujudkan keadilan ?. Karena pemerintah bukan berasal dari langit tetapi dari
masyarakat sendiri (ulil amri min kum ) maka masyarakat boleh memprotes pemerintahnya apabila melakukan dekadensi . Sebagaimana kita telah ketahui bersama, bahwa upaya penegakan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha penegakan maupun merupakan usaha pemberantasan atau pemindahan oleh terjadinya pelanggaran hukum, atau dengan kata lain baik secara preventif maupun represif . Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka harus barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Idee Desrechts, meliputi : kepastian hukum (Rechtssicicherheit ), kemanfaatan (Zweckmassigkeit dan keadilan (Gerectigkeit ). Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, idiologi, cita hukum, dan norma fundamental negara harus dijadikan oreintasi ke arah, sumber nilai-nilai, dan karenanya juga kerangka kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Tidak efektifnya hukum dalam memainkan fungsi dan perannya di Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh penyimpangan paradigma Pancasila sebagai paradigma tetapi sebaliknya disebabkan oleh penyimpangan dari paradigma Pancasila itu. Di dalam kenyataannya memang tidak ada kesimpulan dari hasil studi di mana pun yang merekomendasikan perubahan atau penggantian Pancasila sebagai modus vivendi dengan berbagai kedudukan tersebut. Hal yang banyak muncul justru tuntutan agar kehidupan hukum ditata kembali sesuai dengan nilai-nilai tersebut dapat menyentuh UUD 1945 sebagai hukum dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi, eksistensi politik hukum sekarang tidak lagi berorientasi pada pembangunan hukum sebab akan mengarah pada pembangunan ekonomi yang bersifat konservatif / otoriter . Hal ini memungkinkan tatanan hukum kita menyesuaikan diri pada tatanan masyarakat yang berubah, menjadi tujuan pengaturan hukum. Untuk itu, keberadaan hukum sekarang difokuskan pada pembangunan peraturan perundang-undangan seperti yang nampak dalam UU No.10 tahun 2004.
Aspek-aspek filosofis dari hukum seperti, kepastian hukum (legal certainty ), nilai
kemanfaatan
(utility ) dan keadilan ( justice ) menjadi bagian penting dari roh norma hukum
yang ada, baik dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan aturan lain yang sejenis. Mencari model penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis, diharapkan dapat menghasilkan kondisi hukum yang responsif . Bertambah kompleksnya aturan konstitusi Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, mengingat fungsinya menjabarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu dalam perkembangan penyelenggaraan ditandai oleh trifungsi administrasi negara, 29 yaitu: •
Membentuk peraturan perundang-undangan dalam arti materiil.
•
Menjalankan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.
•
Menjalankan fungsi peradilan.
Jadi dalam negara kesejahteraan Indonesia, pemerintah akan banyak menguasai dan mengatur masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan, mengambil keputusankeputusan, menciptakan serangkaian kebijaksanaan (policy ) serta menjalankan tindakantindakan yang bersifat penegakan hukum dan kekuasaan negara, disamping melayani kepentingan umum warga masyarakat (servis publik ). Dalam keadaan demikian, kemungkinan selalu ada tindakan-tindakan adminstrasi negara keluar dari batas-batas kewenangan yang telah diberikan oleh hukum dengan dalih untuk mencapai tujuan. Dengan menitik beratkan pada pencapaian tujuan, terbuka kemungkinan konstitusi
mengorbankan
hukum
yang
justru
harus
dijadikan
sebagai
pedoman
penyelenggaraan tugas administrasi negara. Bidang-bidang apa yang perlu diatur dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun, dapat dibedakan ke dalam :30 • Bidang kehidupan yang bersifat pribadi yang erat berhubungan dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat (= sensitive), dan ; • Bidang kehidupan yang bersifat netral dari sudut budaya dan spiritual keagamaan. Menurut paham dari beberapa kajian literatur, sebenarnya merupakan suatu keuntungan bagi konstitusi di Indonesia mengingat posisinya termasuk bidang kehidupan yang netral, sehingga dari segi sosiologi pelaksanaannya tidak akan banyak mendapat rintangan/hambatan. Tinggal itikad baik yang harus tertanam pada para politisi yang memegang kekuasaan dan para penyelenggara negara yang melaksanakannya.
Mengingat cakupan konstitusi Indonesia sangat luas dalam berbagai kehidupan masyarakat sehingga akan memasuki lapangan-lapangan hukum lainnya, maka “kodifikasi sektoral” 31 merupakan jalan keluar yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengembangkan konstitusi sesuai dengan Pola Pembinaan Hukum Nasional diatas. Perlindungan sebelum tindakan terjadi (preventif ) dapat dibuat dan berwujud suatu kewajiban terhadap administrasi untuk memperhatikan asas-asas hukum dan asas-asas pemerintahan
umum yang baik, sedangkan perlindungan hukum setelah terjadi melalui
tindakan yang terukur atau repressive terukur agar keseimbangan tatanan masyarakat yang semula terganggu harus dikembalikan seperti semula (restutio in entegrum ) yang diberikan dengan bentuk pemilihan kepada keadaan semula melalui peradilan administrasi atau peradilan umum dalam hal bertindak secara berkeadilan. Akhirnya kita kembali pada pernyataan Penjelasan UUD 1945, pelaksanaan negara hukum Pancasila akan bergantung juga kepada semangat dan iktikad yang baik dari para penyelenggara Negara dan para politisi. Dengan kata lain sebaik apapun sistem dan konstitusi yang dibuat tapi tidak dilandasi kemauan dan iktikad yang baik dari para penyelenggara Negara dan para politisi maka konstitusi dan aturan perundang-undangan yang telah dibuat hanyalah dogmatika semata dalam formalitas hukum. Oleh karena itu, bahwasannya untuk memantapkan kajian dan pemahaman peserta didik mengenai mata kuliah politik hukum sangatlah penting di belajarkan di Jurusan PPKn dalam kerangka upaya mengarahkan peserta didik dalam pembangunan dan pembinaan hukum yang melibatkan partisipasi segenap peserta didik sebagai insan warga negara yang kapasitasnya adalah merupakan subjek sekaligus objek pembangunan hukum sehingga format politik hukum/pembangunan hukum nasional tidak hanya dipetakan oleh kalangan top down tapi kalangan updown juga dibukakan peluang untuk dilibatkan dengan memberikan kontribusi terutama dalam 4 poin penting yang harus diperhatikan kalau berbicara tentang hukum seperti: 1).Law Making Process ,2).Legal Product of Norms ,3).Law Implementation/Application dan 4).Law Enforcement . Politik Hukum sebagai satu mata kuliah yang berdiri sendiri masih relatif asing di lingkungan fakultas Hukum di Indonesia. Hingga sekarang pada Strata Satu (S1), Politik Hukum belum diajarkan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, dan biasanya diberikan atau diajarkan
secara sepintas saja sebagai bagian kecil dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum/Sistem Hukum Indonesia, atau mata kuliah lain dengan topik “pembangunan hukum ataupun pembinaan hukum”. Politik Hukum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan wajib, baru diberikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana yang sekarang ini marak didirikan baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Jurusan PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), memiliki bidang kajian aspek seperti Politik, Hukum dan Nilai dan melihat tiga aspek tersebut Politik Hukum bisa masuk ke dalam tiga ranah tadi. Sehingga Politik Hukum menjadi mata kuliah yang turut memberikan warna bagi perkembangan laju eksistensi pembangunan tata hukum nasional di Indonesia.
Materi Politik Hukum: • Arti dan Cakupan Politik Hukum •
Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Pengetahuan Hukum
•
Paradigma Politik Hukum
•
Manfaat Kajian Politik Hukum
•
Pengaruh Politik terhadap Hukum
•
Pembaharuan Hukum di Indonesia
•
Pergulatan Hukum dan Hukum di Indonesia
•
Jalur Pembentukan Politik Hukum
•
Politik Hukum Indonesia Pada: • Sebelum tahun 1959 • Dari tahun 1959-1998 • Pasca Amandemen UUD 1945
•
Beberapa Aspek Khusus Politik Hukum • Politik Hukum Otonomi Daerah • Politik Hukum Adat menuju Hukum Nasional • Politik Hukum Agararia
Pembagian Tugas: •
Drs.Ketut Narda Ugracena,M.Hum. : 1,3,5,9a, dan 10b.
•
Ni Ketut Sari Adnyani,A.Mud.Par.,S.Pd.,M.Hum. : 2,4,7,8,9a dan b, 10a dan b.
Daftar Pustaka: •
Politik Hukum di Indonesia oleh Mahfud MD.
•
Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 oleh Prof.Dr.ASS.Tambunan
•
Bahan Kuliah Politik Hukum Prof.Dr.Fx Sugeng Istanto,S.H.
•
Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia
oleh Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H. •
Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional oleh Prof.Dr.Soetandyo Wignyosoebroto
•
Hukum dan Politik di Indonesia oleh Daniel S.Lev.
•
Pergulatan Hukum dan Politik oleh Dr.Mahfud MD.
•
Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi oleh Dr.Mahfud MD.
•
Politik Hukum oleh: Abdul Hakim G.Nusantara SH.LLM.
•
Pekembangan Pikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional oleh Dr.Abdurrahman,S.H.
•
Moral Politik Hukum oleh Alexander Seran
•
Politik Pembangunan Hukum Nasional oleh Moh.Busyro Muqoddas
•
Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional oleh Artidjo Alkosar,S.H.
•
Pembangunan Hukum di Indonesia oleh Prof.Padmo Wahjono,S.H.
•
Politik Hukum I,II, dan III oleh Prof.Dr.Satya Arianto,SH.
1. ARTI DAN CAKUPAN POLITIK HUKUM KERANGKA KONSEPSIONAL •
TERMINOLOGI POLITIK HUKUM •
Rechtspolitiek;
•
Politics of Law, Legal Policy, Politics of Legislaton,
Politics of Legal Products,
Politics of Law Development. •
•
HISTORIS POLITIK HUKUM DI DUNIA AKADEMIS DI INDONESIA •
SK Dirjen Dikti No. 165/Dikti/Kep/1994: MK Wajib di PPs
•
SK Mendikbud No. 002/U/1996: MK Wajib di PPs
•
SK Dirjen Dikti No. 278/Dikti/Kep/1998: MK Ujian Negara Wajib.
PENGERTIAN POLITIK HUKUM •
ETIMOLOGI
•
DEFINISI: Padmowahjono, Sudarto, Satjipto Rahardjo, C.F.G. Sunaryati Hartono, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Teuku M Radhie, A.S.S. Tambunan, Moh Mahfud MD.
“Politik Hukum adalah Pernyataan Kehendak Pemerintah (arti luas) mengenai ARAH KEBIJAKAN dalam pembangunan bidang hukum (di Indonesia)”. Politik Hukum ada kemungkinannya merupakan terjemahan dari Politik Hukum Belanda yang memakai terjemahan Rechtspolitiek sehingga para Sarjana Hukum Indonesia melakukan pengkajian dengan mengadakan studi banding ke negeri Belanda untuk mendalami politik hukum secara lebih lanjut di negeri asalnya. Langkah ini diawali oleh Universitas Gadjah Mada
dengan penerjunan dan pengiriman beberapa Sarjana Hukum yang salah satunya adalah Almarhum Pro.Sugeng Istanto ikut berpatisipasi di dalamnya perkembangan lebih lanjut diikui oleh Universitas-Universitas terkemuka lainnya di Indonesia seperti UI, UNPAD, UNDIP, UNAIR dan UNBRAW. Berdasarkan latar historis tersebut, dalam penanaman pemahaman tentang Politik Hukum ada beberapa Pakar dari Sarjana Belanda yang memberikan definisi Politik Hukum, diantaranya yaitu: •
Menurut Bellefroid, Politik Hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan hukum yang berlaku (Ius Constitutum ) menjadi hukum yang seharusnya dilakukan (Ius Constituendum ) untuk dapat memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.
•
Lemaire berpendapat bahwa politik hukum termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif.Lemaire berpendapat bahwa: •
Politik Hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif;
•
Politik Hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya;
•
Politik
Hukum
mengkaji
bagaiman
penerapan
hukum
yang
seharusnya
(Ius
Constituendum ). •
Mathews menyatakan bahwa “intisari Politik” adalah act of choice ”. Sejajar dengan Mathews itu Kelsen mengutarakan bahwa Politik mempunyai dua arti, yakni: •
Politik sebagai etik adalah menentukan tujuan kehidupan masyarakat yang harus dipejuangkan;
•
Politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan prasarana untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politik sebagai etik tersebut.
Jadi, politik menurut Kelsen, yakni perbuatan memilih. Namun pengertian Kelsen lebih rinci karena menunjuk sasaran pilihannya, yakni tujuan yang hendak dicapai dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila dihubungkan dengan kehidupan bernegara, tindakan memilih dalam kehidupan bernegara menurut Kelsen, dianaranya:
•
Tujuan dari sesuatu itu apa?,yakni ada tujuan untuk membentuk pemerintahan;
•
Cara dan sarana untuk mencapai tujuan itu bagaimana?, yaitu dengan cara menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman secara konstitusional dan sarananya itu adalah UUD 1945
• •
Dasar yang digunakan memilih adalah Pancasila
Menurut Thomas Dye mengatakan Politik Hukum merupakan public policy itu mengkaji apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan ( whatever government choice to do or not to do ). Dengan diilhami oleh pandangan dari Thomas Dye, Prof.Dr.Fx Sugeng Istanto,S.H.
memberikan pandangan bahwa Politik Hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji/menelaah kebijakan pemerintah dalam menetapkan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian Politik Hukum dari Bellefroid dan pengertian dua istilah di atas, yakni politik dan hukum, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan hukum yang berlaku dengan memilih dan menentukan ketentuan hukum tentang tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. PENGERTIAN POLITIK HUKUM MATERIAL: Adalah bagian dari politik hukum yang mengkaji isi kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku. PENGERTIAN POLITIK HUKUM FORMAL: Adalah bagian dari politik hukum yang mengkaji proses penetapan kebijakan pemerintah dalam hukum yang berlaku. HUBUNGAN PENGERTIAN POLITIK HUKUM MATERIAL DENGAN PENGERIAN THOMAS DYE tentang PUBLIC POLICY : •
Pengertian Politik Hukum Material Adalah bagian dari politik hukum yang mengkaji isi kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku.
•
Pengertian Thomas Dye tentang Public Policy Adalah apa pun yang diperbuat atau tidak diperbuat oleh pemerintah (whatever govement choice to do or not to do ).
•
Hubungan antara pengertian Thomas Dye tentang Public Policy dengan pengertian Politik Hukum Material Adalah bahwa pengertian Thomas Dye tentang Public Policy (whatever govement choice to do or not to do ) adalah isi kebijakan pemerintah yang dikaji oleh politik hukum material.
HUBUNGAN PENGERTIAN POLITIK HUKUM FORMAL DENGAN PENGERTIAN BELLEFROID tentang RECHTSPOLITIEK •
Pengertian Politik Hukum Formal Adalah bagian dari politik hukum yang mengkaji proses penetapan kebijakan pemerintah dalam hukum yang berlaku.
•
Pengertian Bellefroid tentang Rechtspolitiek Adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji Ius Constitutum menjadi Ius Constituendum .
•
Hubungan antara pengertian Bellefroid tentang Rechtspolitiek dengan pengertian Politik Hukum Formal Adalah bahwa perubahan Ius Constitutum menjadi Ius Constituendum adalah proses penetapan kebijakan yang dikaji oleh politik hukum formal. Diagram Politik Hukum dalam arti formal:
Trouble Politik hukum dalam arti formal adalah bagian dari ilmu politik hukum yang mengkaji proses penetapan kebijaksanaan pemerintah dalam menetapkan hukum yang berlaku. Keterangan: •
Ius Constitutum yang berlaku pada masa itu adalah Pasal 1 ayat (1) IS
•
Kemudian ada perubahan dalam masyarakat adalah adanya Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia
•
Ius Constituendum nya adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
Berdasarkan pengertian Politik Hukum dalam arti formal, maka kebijakan the founding father dalam menetapkan perubahan Pasal 1 ayat (1) IS menjadi ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 melalui 8 langkah Politik hukum dalam memilih Ius Constituendum ,diantaranya: •
Menguraikan unsur-unsur Ius Constituendum
•
menguraikan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat
•
Membandingkan unsur-unsur Ius Constitutum dengan unsur-unsur kehidupan masyarakat sehingga menemukan trouble dalam menerapkan Ius Constitutum pada kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapi;
•
Merumuskan permasalahan yang hendak diselesaikan;
•
Menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan;
•
•
•
Menganalisis data untuk menyelesaikan permasalahan hingga menemukan 3 alternatif penyelesaian/pemecahan permasalahan; Menetapkan filter untuk memilih salah satu alternatif pemecahan masalah yang ditentukan; Menetapkan kesimpulan yang berupa Ius Constituendum .
•
Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Pengetahuan Hukum
Hubungan Politik Hukum dengan Ilmu Pengetahuan Hukum: berpegang pada pengertian Politik Hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Hal itu disebabkan karena Bellefroit berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum itu terdiri dari 5 bagian, yakni: •
Dogmatik Hukum, yakni bagian ilmu pengetahuan hukum yang menelaah isi hukum yang belaku berdasarkan asas hukum yang berlaku dan sistem hukum yang dianut;
•
Sejarah Hukum, bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah ketentuan hukum masa lalu yang mempengaruhi penetapan hukum yang berlaku sekarang;
•
Perbandingan hukum, ilmu pengetahuan hukum yang membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai negara untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya;
•
Politik Hukum, ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat. Dengan demikian Politik Hukum MEMBAHAS ARAH PERKEMBANGAN SUATU TATA HUKUM; POLITIK HUKUM MEMBANGUN Ius Constituendum dari Ius Constitutum (yang berkembang dari stelsel hukum masa lalu);
•
Teori Hukum, bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah hukum terlepas dari kekhususan waktu dan tempat tertentu; Teori Hukum Umum mencari pengertian hukum, kewajiban hukum, person hukum, obyek hukum dan hubungan hukum. Kalau ilmu politik mempelajari politik maka ilmu hukum mempelajari hukum. Menurut
Logeman: “Ilmu pengetahuan hukum mengambil objeknya hanya fakta-fakta yang bermakna hukum, yaitu keputusan. Berhadapan dengan ilmu-ilmu ini (maksudnya sosiologi, sejarah dan ilmu politik) tentang kenyataan hukum, terdapatlah ilmu pengetahuan tentang hukum positif sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang norma-norma”. Uraian Logeman di atas belum memberikan pengertian yang lengkap bagi kita mengenai ilmu hukum itu. Rumusan yang lebih lengkap diberikan Utrecht, yaitu sebagai berikut: “Pelajaran hukum umum yang juga terkenal dengan nama ilmu hukum sistematis (systematische
rechtswetenschap )
atau
nama
ilmu
hukum
dogmatis
( dogmatische
rechtswetenschap rechtswetenschap ) berusaha memberi suatu lukisan sistematis tentang
hukum positif sebagai gejala umum dalam masyarakat. Pelajaran hukum umum juga mencari kausalitas antara masing-masing gejala umum dalam masyarakat. Pelajaran hukum umum tidak puas melukis saja, pelajaran hukum umum juga mencari kausalitas antara masing-masing gejala hukum. Pelajaran hukum umum mencari dasar (grondslagen ) sesuatu tatatertib hukum positif, yaitu mencari sistem yang menjadi dasar tata tertib hukum positif itu, maka pelajaran hukum
umum
membuat,
mengadakan
konstruksi,
pengertian-pengertian
hukum
(rechtsbegrippen ) seperti “subyek hukum”, “obyek hukum”,”hukum dan hak”, “peristiwa hukum”,”perbuatan hukum” dan sebagainya. Pengertian-pengertian hukum tersebut adalah alat-alat pembantu yang teknis (technische hulp middelen ) yang perlu dibuat agar suapaya kita dapat mengerti sistem hukum positif maupun hukum pada umumnya. Pelajaran hukum umum tidak hanya memungkinkan kita melihat sistem materiil yang menjadi dasar tata tertib hukum yang berlaku (geldende rechts orde ) tetapi juga memungkinkan kita melihat dasar sistem dari hukum pada umumnya (recht in het algemeen ). Pengertian yang diberikan oleh Utrecht ini menjelaskan kepada kita apa yang menjadi obyek studi ilmu hukum itu seperti obyek hukum, subyek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan hak yang akan menjadi materi muatan hukum yang dilukiskan dalam suatu sistem hukum. Jadi tinjauannya sangat normatif, karena itu disebut ilmu hukum sistematis dan dogmatis. Jadi, tidak berlebihan bila Miriam Budiardjo menyebutkan: “Ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsure keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai negara hukum (rechtsstaat ) yang menekankan bahwa perasaan keadilan (sense of justice ) merupakan basis dari keseluruhan sistem norma yang mendasari negara. Sistem hukum adalah dasar legal dari negara, seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum”. Dalam negara hukum seperti ini, menurut Padmo Wahjono25 akan terdapat suatu pola sebagai berikut : Menghormati dan melindungi hak-hak manusia ; •
Mekanisme kelembagaan yang demokratis ;
•
Sistem tertib hukum ;
•
Kekuasaan kehakiman yang bebas.
Melihat gambaran di atas pasti kita sepakat, suatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengatur negara hukum dalam pengertian luas. Hak asasi merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai bawaan kondrat yang diciptakan dan diberikan Tuhan, dan bukan diberikan oleh bunyi suatu konstitusi. Namun harus diingat bahwa hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Pancasila tidaklah bersifat mutlak seperti di negara-negara liberal atau barat, akan tetapi dibatasi oleh kewajiban (asasi) yang berakar pada kehidupan bangsa Indonesia yaitu dalam bentuk fungsi sosial, kepentingan umum dan hak asasi orang lain yang berpola pada semangat gotong royong dan kerja sama. Disinilah perbedaan pokok jaminan hak asasi dalam negara hukum Pancasila dengan negara hukum liberal. Terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban atau antara kepentingan individu sebagai manifestasi dari hak asasi dengan kepentingan umum sebagai wujud hak masyarakat keseluruhan. Porsi kepentingan individu dengan kepentingan umum (negara) tidak boleh berat sebelah. Dalam hal ini kiranya asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dapat dijadikan patokan. Prinsip selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 adalah bentuk negara kesatuan. Ide mengenai prinsip ini dapat kita baca pada alinea IV pembukaan, Pasal 1 (1) dan Penjelasan UUD 1945. Prinsip negara kesatuan mengandung pengertian bahwa negara akan melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, tanpa membedakan agama, suku, bahasa, kebudayaan dan sebagainya. Dengan kata lain mengatasi segala perbedaan di atas, bahkan perbedaanperbedaan tersebut justru akan memperkaya dan modal untuk mengokohkan persatuan. Dengan diterimanya asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985) maka perbedaan ideologi yang pada jaman Orde Lama menimbulkan perpecahan bangsa sejauh mungkin dapat dihindarkan. Dalam konsep negara kesatuan Indonesia ini mengandung cita-cita hukum nasional ( Rechts Idee ) dan cita-cita moral bangsa berdasarkan Pancasila. Bentuk negara yang paling cocok untuk mewujudkan cita-cita hukum dan cita-cita moral tersebut tidak lain adalah negara kesatuan. 26 Ilmu hukum sebagai Ilmu Sui Generis dilihat dari sifat khas yang dimiliki oleh ilmu hukum yang meliputi 4 hal, yaitu: “karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum”. Jadi, ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Cirri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.
•
Paradigma Politik Hukum
Pijakan dan Penuntun Sebelum masuk pada pembahasan tentang bagaiman membuat hukum dan menjaganya melalui politik hukum, perhatian perlu ditujukan dulu pada gambaran kerangka dasar politik hukum nasional. Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita -cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti yang demikian, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut: •
Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
•
Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni: • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. • Memajukan kesejahteraan umum; • Mencerdaskan kehidupan bangsa; • Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
•
Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yakni:
• Berbasis moral agama. • Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. • Mempersatukan seluruh unsure bangsa dengan semua ikatan primodialnya. • Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat • Membangun keadilan sosial. • Agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: • Melindungi semua unsure bangsa demi integrasi atau kutuan bangsa yang mencakup idiologi dan teritori. • Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dan kemasyarakatan. • Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) • Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. •
Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian, minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yaitu: • Keseimbangan antara individualism dan kolektivisme. • Keseimbangan antara Rechstaat dan Rule of law . • Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. • Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo demokratis) atau religious nation state .
