Studi Tentang :
Tantangan dan Peluang Bisnis Bisnis Pelayaran dan Perkapalan Perkapalan Indonesia, 2009 (Di tengah penerapan Asas Cabotage dan UU No.17/2008) September, 2009 Meski menghadapi tantangan di tengah krisis ekonomi global, industri pelayaran dan galangan kapal mampu mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, tampaknya membuahkan hasil dan mendorong tumbuhnya perusahaan pelayaran & perkapalan nasional serta meningkatnya jumlah armada kapal secara signifikan. Pada 2008, jumlah perusahaan pelayaran meningkat dari 1.831 buah menjadi 1.980 buah. Demikian pula dengan jumlah armada kapal pada tahun yang sama meningkat menjadi 8.165 unit kapal atau naik sekitar 14,3% dari tahun sebelumnya. Dengan “Roadmap asas cabotage” yang mewajibkan pengangkutan komoditas dalam negeri oleh kapal Indonesia hingga 2011 memberi hasil yang memuaskan, maka sejak awal 2006, Pemerintah memutuskan enam dari 13 komoditas domestik wajib diangkut kapal Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan nasional. Enam jenis komoditas tersebut adalah kontainer, kayu dan hasil olahan primer, barang umum (general cargo), semen, pupuk dan beras yang sudah wajib menggunakan kapal bendera Indonesia sebagai bentuk implementasi asas cabotage . Selanjutnya, implementasi penerapan asas cabotage dilakukan bertahap untuk masingmasing komoditas. Pengangkutan minyak kelapa sawit, bahan galian tambang (mine and quarry) , biji-bijian lainnya (other grains), sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product) misalnya, dilaksanakan 1 Januari 2008. Khusus angkutan muatan cair & bahan kimia, dan biji-bijian hasil pertanian, dilaksanakan 1 Januari 2009. Sementara pengangkutan minyak dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2010. Untuk batubara dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak dan paling lambatnya pada 1 Januari 2010. Sedangkan untuk angkutan alat penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir migas (off-shore) selambat-lambatnya 1 Januari 2011. Peluang ini belum maksimal dimanfaatkan oleh industri maritim di dalam negeri, mengingat kemampuan kapal yang dimiliki oleh operator masih sedikit dan umurnya sudah relatif tua. Di sisi lain, industri galangan kapal belum siap membangun kapal baru jenis tertentu, karena terbatasnya dana serta komponennya masih diimpor. Sementara, lembaga pembiayaan dan perbankan nasional masih enggan mengucurkan kreditnya, kalaupun ada suku bunga yang dikenakan relatif tinggi. Sebalikya bank asing bersedia memberi pinjaman dengan syarat of ship. Indonesia sudah meratifikasi arrest of ship Benang merah yang masih menyelimuti industri maritim adalah selain sulitnya memperoleh pendanaan juga harus mendapatkan kontrak sewa jangka panjang (multiyears) dari pemilik komoditas. Sebagai gambaran, Data Bank Indonesia, kredit di sektor industri maritim per Februari 2009 hanya mencapai Rp19,7 triliun dari alokasi sebesar Rp1.334 triliun. Menurut Deputi Gubernur BI, pelaku usaha pelayaran dan perkapalan harus terbuka dalam menyampaikan prospek usaha dan kemampuan membayar pinjaman, sehingga bank bersedia menyalurkan kreditnya sebagai acuan perbankan. Namun belakangan, belakangan, Bank BNI memberi kredit baru kepada PT PAL Indonesia sebesar sebesar US$25,5 juta untuk membiayai proyek 4 kapal baru. Padahal kredit yang sudah sudah diberikan pada PT PAL mencapai US$83 juta. Begitu juga perbankan nasional yang sudah memberi kredit kepada PT PAL antara lain Bukopin, Deutch Bank AG, dan BII. Bahkan, PT PANN Multifinance, BUMN pembiayaan di sektor pengadaan kapal menyiapkan dana tambahan t ambahan Rp1,5 triliun untuk proyek 20 unit kapal pengangkut peti kemas, muatan curah, dan angkutan lepas pantai (off-shore).
1
Selain mengetengahkan aspek kinerja perusahaan pelayaran dan perkapalan, buku studi yang disusun oleh PT Media Data Riset ini, juga membahas peranan industri pendukungnya seperti industri baja, kondisi infrastruktur pelabuhan & dermaga, navigasi, kondisi kapal, dan peranan kapal asing di Indonesia termasuk kapal lepas pantai (off-shore), serta kebijakan berbagai komponen kapal yang masih harus diimpor. Sehingga buku ini sangat berguna bagi para pemain dan pengambil keputusan dari kalangan terkait seperti perbankan, supplier, investor, kalangan pasar modal, serta kalangan bisnis terkait lainnya. Buku studi konprehensif ini kami tawarkan seharga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per copy untuk versi bahasa Indonesia atau US$ 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh US Dollar) per copy dalam versi bahasa Inggris. Peminat dapat langsung menghubungi PT Media Data Riset Jakarta melalui telepon (021) 809 6071, atau facsimile (021) 809 6071 . Formulir Pesanan terlampir. Pemesanan untuk luar negeri atau luar Jakarta ditambah biaya pengiriman. Demikian penawaran ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, September 2009
PT. Media Data Riset
Drh H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama
2
DAFTAR ISI
TANTANGAN DAN PELUANG BISNIS PELAYARAN DAN PERKAPALAN INDONESIA, 2009 (Di tengah penerapan Asas Cabotage dan UU No.17/2008) September, 2009
1. PENDAHULUAN
3.1.4.3. Muatan domestik kuasai 77,7% 3.1.5. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) 3.1.5.1. Proyek ASDP telan Rp45 miliar 3.1.5.2. Penyeberangan Ancam Stop Operasi 3.1.5.3. Pertamina Diminta Tak Stop Pasok BBM Feri 3.1.6. Transportasi Perintis 3.1.6.1. Angkutan Laut Perintis 3.1.6.2. Penyeberangan Perintis 3.1.7. Transportasi Kargo 3.1.7.1. Biaya Kargo di FTZ Batam Naik 3.2. PDB Sektor Perikanan Meningkat Meningkat 3.2.1. Jumlah Kapal Ikan Menurun 3.2.2. Kapal Ikan Asing Dinasionalisasi 3.2.3 3. 2.3.. 147 Kapal Ikan Asing Disita 3.2.4. Eksistensi Trawl Segera Berakhir 3.3. Sistem Kluster 3.4. Berperan Awasi Awasi kapal kapal Ikan
1.1. Latar Belakang 1.1.1. Jumlah kapal meningkat 1.1.2. Butuh 654 kapal 1.1.3. Industri Galangan Kapal 1.2. Ruang lingkup studi 1.3. Sumber Data dan Informasi
2. PENDUDUK DAN GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN INDONESIA
2.1. Populasi Penduduk Indonesia 2.1.1. Pertumbuhan penduduk nasional 2.1.2. Pertumbuhan penduduk berdasarkan provinsi 2.1.3. Komposisi penduduk menurut kelompok umur 2.1.4. Proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia 2.2. Gambaran Umum Ekonomi Indonesia 2.2.1. Laju inflasi 2.2.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2.2.3. Laju Ekonomi 2009 Diproyeksi 5,5% 2.2.4. Diubah demi Stimulus 2.2.5. Kurs rupiah 2.2.6. Cadangan devisa 4. ANGKUTAN LAUT MIGAS DAN 2.3. Neraca Pembayaran BATUBARA 2.3.1. Neraca pembayaran pembayaran alami surplus 4.1. Angkutan Laut Migas 2.3.2. Neraca Perdagangan 4.1.1. Asas Cabotage Angkutan Lepas 2.4. Prospek Ekonomi Indonesia Pantai (Off-shore) Januari 2011 2.5. APBN 2009 surplus Rp2,9 triliun 4.1.2. Peluang Kapal Lepas Pantai 2.6. Triwulan II Pertumbuhan Ekonomi tidak tidak Berbendera Nasional Lebih Baik 4.1.2.1. Kontrak Kapal Asing 2.7. Stimulus fiskal berlanjut 2010 Dirubah 2.8. RAPBN 2010 4.1.2.2. Kapal BP Migas akan 2.9. Ciptakan lapangan kerja diperiksa 4.1.2.3. Pengadaan Kapal Lepas 3. INDUSTRI PELAYARAN DAN DAN KAPAL KAPAL Pantai Terbuka IKAN NASIONAL 4.1.2.4. Peran kapal Asing Siap 3.1. Industri Pelayaran Diambil Alih 3.1.1. Jumlah perusahaan pelayaran 4.1.2.5. Kapal Lepas Pantai Agar 3.1.2. Izin 9 Perusahaan Pelayaran Dibagun di Dalam Negeri Dicabut 4.1.2.6. Mulai Diminati Pemain 3.1.3. Berlian Laju Tanker Kena Krisis Lokal Global 4.1.3. Jenis Kapal Kapal Tertutup Bagi Asing 3.1.4. Angkutan Laut Nasional 4.1.3.1. Terancam tak Beroperasi 3.1.4.1. Muatan meningkat 4.1.3.2. Tanker Migas Terancam 3.1.4.2. Angkutan barang antar Langka pulau anjlok
3
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.1.3.3. Bisa Dipenuhi Armada 4.5.3. Proyek Pembangunan Terminal Nasional Batubara Tanjung Api-Api 4.1.3.4. Pertamina Pakai Kapal 4.5.4. Transportasi Pertambangan Indonesia Batubara di Kalimantan 4.1.3.5. Gurita Beli Kapal Tanker 4.1.3.6. PT Humpuss akan Bangun 5. KONDISI INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL 7 Kapal Tunda dan 5.1. Peta Pet a Industri Perkapalan Tongkang 5.1.1. Gambaran Historis Galangan Kapal Angkutan Laut Batubara Dunia 4.2.1. Hadapi Asas Cabotage Indonesia 5.1.2. Armada Indonesia Indonesia Peringkat ke 9 Butuh 390 Unit Kapal di Kawasan Asia 4.2.2. Diproyeksikan Angkut Batubara 90 5.2. Industri Perkapalan di Indonesia Juta Ton 5.2.1. Jumlah perusahaan perusahaan 4.2.3. Pemberian Izin Kapal Asing 5.2.2. Pemanfaatan Kapasitas Masih Bermasalah Rendah 4.2.4. Utamakan Ekspor Rugikan Kapal 5.2.3. Galangan Kapal di Sumatera Sumatera Domestik Terbesar 4.2.5. Tarif Sewa Kapal Dunia Mulai 5.2.4. PT PAL Indonesia Terbesar Terbesar Meningkat 5.3. Produksi kapal Angkutan Batubara Diminati Investor 5.3.1. Produksi naik 7,7% 4.3.1. Cosco Group Garap Angkutan 5.3.2. Permintaan melonjak Batubara Indoensia 5.3.3. Inpres No. 5/2005 masih masih lamban lamban 4.3.2. Sparta Tambah Kapal Tongkang 5.3.4. Berpengalaman 4.3.3. Terminal Batubara 5.4. Progres Kinerja Galangan Galangan Kapal Biaya Angkut 5.4.1. Dephub bangun 4 kapal 4.4.1. Biaya Transhipment Di 5.4.2. Order DPS naik 10% 10% Kalimantan 5.4.3. Galangan Kapal Swasta 4.4.2. Mengatasi Kendala Transportasi 5.4.3.1. Galangan Batang dan Infrastruktur Batubara Luncurkan Kapal Batubara 4.4.3. Infrastruktur Transportasi 5.4.3.2. Kawasan khusus Lamongan Batubara Bangun Galangan Kapal 4.4.3.1. Transportasi Batubara 5.4.3.3. Pelni Bangun Fasilitas pada Saat ini Perawatan Kapal 4.4.3.2. Kebijakan mengenai 5.4.3.4. DRU Incar Kapal Tanker Optimalisasi Jalur Pertamina Transportasi Batubara 5.5. Pembatalan kontrak 4.4.3.3. Asumsi Suplai, Suplai, Ongkos Ongkos dan 5.6. Kekuatan Lokal dalam Pengembangan Pengembangan Harga Industri Maritim 4.4.3.4. Pengaturan Rute Transportasi 6. KONDISI INFRASTRUKTUR 4.4.3.5. Pengaturan Sistem (PELABUHAN, DERMAGA DAN Transportasi NAVIGASI) 4.4.3.6. Asumsi Terminal Batubara 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan yang Baru Transportasi Laut 4.4.3.7. Pengaturan Rute Kereta 6.2. Kepelabuhan Api yang Baru 6.2.1. Strategi Pengembangan dan 4.4.3.8. Hasil Simulasi Peningkatan Kepelabuhan 4.4.3.9. Kesimpulan 6.2.2. Rencana Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelabuhan Laut Mendukung Kebutuhan Pertambangan 6.2.3. Jumlah Pelabuhan dan Angkutan Batubara 6.2.4. Upaya Pengurangan Pelabuhan 4.5.1. Latar Belakang Hub 4.5.2. Kondisi Saat Ini (Rencana dan Kontrak)
4
6.2.5. Akibat Kongesti Biaya Operasional 7.1.3. Impor Kapal Tongkang Bebas PPN Rp 2,8 Miliar Per Hari 7.2. Ekspor Kapal 6.2.6. Pelabuhan yang dikelola BUMN 7.2.1. Galangan di Batam Dongkrak Lakukan Pembenahan Ekspor 6.2.6.1. Pelindo II Benahi 7.2.2. Ekspor Melonjak Pelabuhan Tg. Priok 7.2.3. Steadfast Marine Ekspor Kapal 6.2.6.2. Pelindo II dan Pemda 7.2.4. Mariana Ekspor Perdana Kapal Jambi Bangun Pelabuhan AHT 6.2.6.3. Pelindo III Tambah 4 Kapal 7.3. Komponen Tunda 7.3.1. Bea Masuk Ditanggung 6.2.6.4. Pelabuhan Bojonegara Pemerintah 6.2.6.5. Pelabuhan Rakyat di 7.3.2. Impor Komponen Kapal Lebih Batam Boleh Beroperasi Cepat 6.2.6.6. Pelabuhan di Sumsel Akan 7.3.3. Industri Galangan Minta PPN Dibangun Komponen Impor Dihapus 6.2.6. 7. Sepuluh Investor Berebut 7.3.4. BMDTP Belum Memadai Proyek Pelabuhan Tj. Api7.3.5. Butuh Investor Asing untuk api Subsitusi Mesin Kapal Impor 6.2.7. Kinerja Pelabuhan 7.3.6. Optimalisasi Pembiayaan 6.2.7.1. Volume Bongkar Bongkar Muat Peti 8. KEBIJAKAN STRATEGIS Kemas Tumbuh 1,7% per PENGEMBANGAN INDUSTRI Tahun PELAYARAN DAN PERKAPALAN 6.2.7.2. Angkutan Barang Lewat NASIONAL Laut Anjlok 8.1. Kebijakan industri pelayaran 6.2.7.3. Kinerja Pelabuhan Pelabuhan Tg Priok Priok 8.1.1. Kebijakan Strategis Transportasi Belum Pulih Laut : 6.2.7.4. Arus Peti Kemas Pelindo II 8.1.2. Kebijakan Industri Perkapalan Turun Nasional 6.2.7.5. Arus Peti Kemas Tg. Priok Priok 8.1.3. Kebijakan Strategis atas Industri Naik 8% Galangan Kapal 6.2.7.6. Tarif Tally di Priok Priok Direvisi Direvisi 8.2. Sasaran pengembangan pengembangan jangka pendek Lagi dan jangka panjang 6.2.7.7. Tarif Jasa Pelabuhan Teluk 8.2.1 Jangka pendek s/d 2009 Bayur Diusulkan Naik 8.2.2. Jangka Panjang s/d 2020 6.2.8. 6.2.8. Stimul us Diperp anjang 8.3. Program Pokok 6.2.9. Investasi di Pelabuhan Dibatasi 8.3.1. Standarisasi Pengembangan kapal pada Terminal baru dan standarisasi kapal 6.3. Dermaga 8.3.2. Standarisasi pemeliharaan kapal 6.3.1. Deskripsi 8.3.3. Pengembangan iklim usaha 6.4. Kenavigasian 8.3.4. Pengembangan Pusat Desain dan 6.4.1. Navigasi Jalur Malaka Rekayasa Kapal Nasional/PDRKN 6.4.2. Kebijakan Strategis Untuk 8.3.4.1. Standarisasi bahan baku baku Keamanan dan komponen kapal 6.4.3. Perairan Indonesia Indonesia Masih Belum 8.3.4.2. Mendorong pengembangan Aman industri bahan baku dan 6.4.4. Awasi Sistem Navigasi Kapal komponen-komponen 6.4.5. Butuh Kapal Navigasi 8.4.4.3. Pemanfaatan Pusat 6.4.6. Penerapan LRIT Pendidikan dan Pelatihan 8.4. Tujuan Kebijakan ASDP 7. EKSPOR-IMPOR KAPAL DAN 8.5. Kebijakan Regulasi Strategis KOMPONENNYA 8.5.1. Implementasi Asas Cabotage dan 7.1. Impor Kapal UU NO.17/2008 di Sektor 7.1.1. Asas Cabotage Dorong Impor Kapal Angkutan Laut 7.1.2. Impor Kapal Bekas di Atas 15 Tahun 8.5.2. Denda Rp 500 Juta Distop
5
11.6.4. Ekspor HRC/Plate 11.6.5. Ekspor Menurut Negara Tujuan 11.7. Perkembangan Harga 11.7.1. Harga di Pasar Internasional 11.7.2. Penetapan BMAD HRC Picu Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasok 11.8. Biaya Produksi 11.9. Jumlah Pasok/Suplai di Dalam Negeri Negeri 11.9.1. Konsumsi oleh Industri CRC/S 11.9.2. Konsumsi oleh Industri Pipa Baja Baja 11.9.3. Konsumsi oleh Industri Baja Profil 11.9.4. Konsumsi oleh Industri Otomotif 11.9.5. Konsumsi oleh Industri Kapal 11.9.6. Konsumsi Total HRC 11.10. Spesifikasi Distribusi 11.11. Sistem Distribusi 11.12. Kebijakan Pemerintah 11.12.1. Kebijaksanaan Investasi Investasi dalam Industri HRC/P 11.12.2. Kebijaksanaan Impor 11.12.3. Prospek Industri HRC/P di Indonesia
8.6. Aturan Pemeriksaan Pemeriksaan Kapal Disiapkan 8.7. Asas cabotage kapal batubara sudah terpenuhi
9. PERMASALAHAN DAN DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN NASIONAL
9.1. Permasalahan Pengadaan Kapal Nasional Nasional 9.1.1. Perlu Jaminan Jaminan Hukum Hukum 9.1.2. Kontrak Butuh Waktu 8 Tahun 9.1.3. PPN Kapal dan BM Komponen Minta Dihapus 9.1.4. Biaya Produksi 9.1.5. Ikut Uji Uji Kelayakan Kelayakan 9.1.6. Kebutuhan Dana US$6,5 Miliar 9.1.6.1. Harga Kapal Lokal Tersandung Bunga Bank 9.1.6.2. Minta Bunga Pinjaman Maksimal 13% 9.2. Perlu Dukungan dan Kebijakan Pemerintah 9.2.1. Perlu Dukungan Lembaga Keuangan Nasional 9.2.2. Dukungan Perbankan 9.2.3. Pendanaan dari dari Perbankan Perbankan 9.2.4. Bank BNI Kucurkan Kredit 12. PROFIL PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERKAPALA PERKAPALA PT 9.2.5. Trada Maritim Maritim Cari Pinjaman INDUSTRI KAPAL INDONESIA 9.2.6. Leasing Kapal Kapal Mulai Membaik (PERSERO) 12.1. Gambaran Umum Perusahaan 10. INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI INDUSTRI 12.2. Masalah Pokok Perusahaan PERKAPALAN 12.3. Tujuan Pemanfaatan Tambahan PMN 10.1. Perkapalan 12.4. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 10.2. Asing Tanam Tanam US$400 juta 12.5. Organisasi 10.3. 9 Investor Siap Bangun Galangan Galangan Kapal 12.6. Pengalaman Membangun 10.4. Proyek Teluk Lamong Lamong Tahap I Telan Rp 12.7. Potensi Pengembangan 400 Miliar 12.8. Proyeksi Penjualan 10.5. Sektor Industri Pelayaran 12.9. Biaya Produksi 10.5.1. Saham Asing Dibatasi 49% 12.10. Biaya Usaha 10.5.2. Investasi Baru Baru di Bidang Industri 12.11. Proyeksi Biaya Bunga Perkapalan 12.12. Dividen, Arus Kas dan Kinerja 12.13. Kesimpulan 11. ASPEK BAHAN BAKU BAJA 12.14. Laporan Keuangan 11.1. Pasokan Bahan Baku Seret 11.2. Pemerintah tak Miliki Miliki Rencana Strategis Strategis 13 PROSPEK DAN KESIMPULAN 11.3. Industri Hot Rolled Coil/Plate Coil/Plate (HRC/P) 13.1. Potensi 11.3.1. Deskripsi Produk 13.1.1. Potensi Wilayah 11.3.2. Proses Produksi 13.1.2. Potensi Penduduk 11.4. Produsen HRC/Plate 13.2. Kondisi Kapal hingga 2009 11.5. Perkembangan Produksi 13.3. Pengembangan kapal Perintis 11.6. Impor-Ekspor HRC/Plate 13.4. Asas Cabotage Dilaksanakan Penuh 11.6.1. Impor Alami Penurunan 13.5. Kesimpulan 11.6.2. Impor HRC Menurut Negara Asal DIREKTORI 11.6.3. Impor HR-Plate Menurut Negara LAMPIRAN Asal
6
FORMULIR PESANAN PT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV , No. 12 A Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071 Fax : (021) 809-6071
WS
Studi Tentang : TANTANGAN DAN PELUANG BISNIS PELAYARAN DAN PERKAPALAN INDONESIA, 2009 (Di tengah penerapan Asas Cabotage dan UU No.17/2008) September, 2009
Silahkan Pilih ( √ ) untuk pesanan :
Bahasa Inggris
Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat
Fax :
Telepon Tanda Tangan Tanggal
Harga : Edisi Bhs. Bhs. Indonesia Indonesia - Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Edisi Bhs.Inggris - US$ 750 (TujuhRatuslima puluh US Dollar)
Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah di tambah biaya pengiriman (Jasa Kurir)
Pembayaran, Silahkan Silahkan beri tanda ( √ ) Cash Cheque
Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA SARTIKA JAKARTA
7
