Bank Soal CC 4 Pilar

SOAL TEMATIK  1.

Jelaska Jelaskan n latar latar belaka belakang ng perg pergese eseran ran kekuasa kekuasaan an memb membent entuk uk unda undang-un ng-undang dang yang semula semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR? Jawaban: Jawaban: Penjabaran Penjabaran mengenai mengenai upaya memper mempertegas tegas sistem sistem presidensia presidensiall dalam dalam  penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yudikatif dilaksa dilaksanakan nakan oleh oleh lembaga lembaga sendiri. sendiri. – Untuk meletakkan meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden Presiden sebagai lembaga lembaga pelaksa pelaksana na undang-u undang-undang ndang (kekuasaan (kekuasaan eksekutif). eksekutif). –  Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undangundang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.

2.

Jelaskan Jelaskan bagian bagian dan materi materi dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan  perubahan? Jawaban Jawaban:: Bagian Bagian dan dan materi materi Pasal Pasal yang yang tidak tidak dapat dapat dilak dilakuka ukan n perubaha perubahan n -Pembu -Pembukaa kaan n UUD 1945 1945 – mengga menggamba mbarka rkan n konsist konsistens ensii terhada terhadap p kesepaka kesepakatan tan dasar dasar MPR  MPR  sebelum sebelum melakukan melakukan perubahan perubahan UUD UUD 1945 – Pembukaan Pembukaan memuat memuat dasar filosof filosofis is dan normat normatif if yang yang mendasari mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 – mengandung mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipert dipertaha ahanka nkan. n. – Pasal Pasal 37 ayat ayat (5) (5) yaitu yaitu tentan tentang g Bentuk Bentuk Negar Negaraa Kesatua Kesatuan n Republ Republik ik Indo Indonesi nesiaa – memper memperteg tegas as komi komitme tmen n bangs bangsaa Indon Indonesi esiaa terh terhada adap p Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persat persatuan uan pada bangsa bangsa yang yang majemu majemuk. k. – mengga menggamba mbarka rkan n konsi konsiste stensi nsi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

3.

Jelaskan Jelaskan apa apa yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan etika penegakkan penegakkan hukum yang berkeadilan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Jawaban: Rumusan yang yang memuat memuat tentang tentang etika etika untuk untuk menumbuhkan menumbuhkan kesadara kesadaran n tertib tertib sosial, sosial, ketenangan, ketenangan, dan keteratura keteraturan n hidup bersama dapat dapat diwujudkan diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum . Jelaskan ciriciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme i mpeachment.

4.

Sebutkan Sebutkan substansi substansi dan amanat amanat dari Ketetapan Ketetapan MPR MPR Nomor Nomor VIII/MPR/20 VIII/MPR/2001 01 tentang tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme! Jawaban: Jawaban: Substansi: Substansi: Ketetapan Ketetapan ini mengamana mengamanatkan tkan untuk untuk mempercepa mempercepatt dan lebih lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan  bebas KKN, serta se rta berbagai peraturan perundang -undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: I/MPR/2003: Memerintahkan Memerintahkan pembentukan undang-undang serta  peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan  pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.

5.

Jelaskan Jelaskan latar latar belakang pembentukan pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! Jawaban: Jawaban: 1) memperkua memperkuatt ikatan ikatan daerah-daera daerah-daerah h dalam wadah Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republik  Republik  Indo Indones nesia ia dan dan mempe mempert rteg eguh uh persa persatu tuan an keban kebangsa gsaan an selu seluru ruh h daera daerah; h; 2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan perumusan kebijakan kebijakan nasional nasional berkait berkaitan an dengan dengan negara negara dan daerah; 3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

6.

Sebutkan Sebutkan danjelaska danjelaskan n ketentuan ketentuan dari pemberlakuan pemberlakuan Ketetapan Ketetapan MPR Nomor Nomor XVI/MPR/19 XVI/MPR/1998 98 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi! Jawaban: Jawaban: • Pemerintah Pemerintah berkewaji berkewajiban ban mendorong mendorong keberpihaka keberpihakan n politik politik ekonomi yang yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. • Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya • Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi • Tidak ada penumpukan asset dan  pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan • Pengusaha ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha • Membuka akses akses pada sumber dana. dana.

7.

Jelaska Jelaskan n latar latar belaka belakang ng diben dibentuk tuknya nya Mahkam Mahkamah ah Konsti Konstitus tusi! i! Jawaban:

Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.  Untuk menjaga  prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. 

8.

Jelaska Jelaskan n makna makna yang terka terkandun ndung g dalam dalam rumusan rumusan Pasal Pasal 1 ayat ayat (2) Undang-U Undang-Unda ndang ng Dasar  Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”! Jawaban:

9.

 penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan  pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV  meneguhkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai  penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat secara tegas.  Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945. 

Jelaska Jelaskan n keduduka kedudukan n serta serta tugas tugas dan wewenang wewenang MPR MPR sebelum sebelum perub perubaha ahan n Undang-Und Undang-Undang ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Jawaban:

Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan kedaulatan rakyat  Tugas dan wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan  penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta  pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi tinggi negara negara atas pelaksanaa pelaksanaan n GBHN dan Keteta Ketetapan pan MPR lainnya lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden. 

10. Jelaskan Jelaskan makna rumusan rumusan ” meningkatkan meningkatkan keimanan keimanan dan ketakwaa ketakwaan n serta akhlak akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai tujuan penyelenggaraan sistem  pendidikan nasional! Jawaban:

Mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius  Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang  beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.  Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya. 

11. Jelaskan Jelaskan apa yang dimaksud dengan dengan etika politik politik dan pemerintahan pemerintahan sebagaiman sebagaimanaa tercantum tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Jawaban: Rumusan yang yang memuat memuat tentang tentang etika etika untuk untuk mewujudka mewujudkan n pemerintaha pemerintahan n yang  bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan s uasana politik yang demokratis  bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian

tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik. 12. Sebutkan Sebutkan substansi substansi dan amanat amanat dari Ketetapan Ketetapan MPR MPR Nomor Nomor VI/MPR/2 VI/MPR/2001 001 tentang tentang Etika Kehidupan Berbangsa! Jawaban: Jawaban: Substansi: Substansi: Ketetapa Ketetapan n ini mengamanat mengamanatkan kan untuk meningk meningkatkan atkan kualita kualitass manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu  pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan  berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah  pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-und ang. 13. Mengapa Mengapa dalam setiap setiap pembahasan pembahasan RUU APBN APBN oleh Presiden Presiden dan dan DPR harus dengan dengan memperhatikan pertimbangan DPD? Jawaban:

untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.



14. Jelaskan Jelaskan mengapa MPR MPR tidak lagi lagi memiliki memiliki wewenang wewenang menetapkan menetapkan garis-garis garis-garis besar  daripada haluan negara? Jawaban:

Implikasi Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak  lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.  Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES. 

15. Jelaskan Jelaskan mengapa lembaga lembaga Dewan Dewan Pertimbanga Pertimbangan n Agung dihapus? dihapus? apakah apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden? Jawaban:

Alasan: Alasan: – Meningkatkan Meningkatkan efisiensi efisiensi dan efektivitas efektivitas penyelenggar penyelenggaraan aan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat mengikat Presiden. Presiden. – Penetapan Penetapan pertimbanga pertimbangan n DPA DPA dilakukan dilakukan melalui melalui mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang 

kurang effektif apabila Presiden memerlukan pertimbangan yang cepat.  Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang  berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden. 16. Jelaskan ketentuan ketentuan dari dari pemberlakuan pemberlakuan Ketetapan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPR XXV/MPRS/1966 S/1966 tentang tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiat Kegiatan an untuk untuk Menyebar Menyebarkan kan atau atau Meng Mengemba embangk ngkan an Faham Faham atau atau Ajaran Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme! Jawaban: Jawaban: Seluruh Seluruh ketentuan ketentuan dalam dalam Ketetapan Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MP XXV/MPRS/1966 RS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP PRINSIP DEMOKRA DEMOKRASI SI dan dan HAK HAK ASASI MANUSIA. MANUSIA.  Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada dosa turunan  Prinsip Demokrasi dan Hak  Asasi Manusia: Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. 17. Jelaskan Jelaskan latar latar belakang belakang dibentuk dibentuknya nya Komisi Komisi Yudisia Yudisial! l! Jawaban:

Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.  Hakim agung merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar dapat  berlaku adil dan profesional.  Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus. 

18. Jelaskan Jelaskan latar belakang belakang penegasan perlunya perlunya negara memprior memprioritask itaskan an anggaran pendidikan pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD! Jawab Jawaban an:: – Impl Implem emen enta tasi si dari dari peny penyel eleng engga gara raan an prin prinsip sip demo demokr kras asii pendi pendidi dika kan; n; –  Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan  pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebud kebuday ayaa aan n nasio nasiona nal; l; – Da Dala lam m rangk rangkaa upaya upaya peme pemeri rint ntah ah untu untuk k membi membiay ayai ai  pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar. 19. Sebutkan Sebutkan indikator indikator Bersatu Bersatu dalam Visi Visi Indonesia Indonesia Masa Depan sebagaiman sebagaimanaa tercantum tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001! Jawaban Jawaban:: o mening meningkat katnya nya semanga semangatt persatua persatuan n dan kerukun kerukunan an bangsa; bangsa; o mening meningkat katnya nya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; o berkembangnya budaya dan  perilaku sportif serta menghargai me nghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan; o berkembangnya berkembangnya semangat semangat anti anti kekerasan; kekerasan; o berkembangny berkembangnyaa dialog secara secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.

20. Jelaskan Jelaskan makna pemilihan pemilihan umum umum dilaksanakan dilaksanakan secara secara langsung, langsung, umum, bebas, bebas, rahasia, rahasia,  jujur, dan adil! Jawaban Jawaban:: – Langsu Langsung: ng: penyampa penyampaian ian suara suara dalam dalam pemiliha pemilihan n umum, dilaksa dilaksanak nakan an dengan dengan tanpa diwakilkan. diwakilkan. – Umum : menjamin menjamin kesempatan kesempatan yang berlaku berlaku menyeluru menyeluruh h  bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, golongan, jenis kelamin, kelamin, kedaera kedaerahan, han, pekerjaan, pekerjaan, dan dan status status sosial. sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak  mana manapu pun. n. – Raha Rahasi siaa : pil pilihan ihan rak raky yat dij dijaamin min kera keraha hasi siaa aann nny ya. – Juju Jujurr :  penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur. –  Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan. 21. Jelaskan Jelaskan arah politik politik ekonomi nasional nasional untuk untuk mewujudkan mewujudkan demokrasi demokrasi ekonomi ekonomi dan efisiensi efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor  XVI/MPR/1998! Jawaban: Jawaban: Menciptakan Menciptakan struktur struktur ekonomi ekonomi nasional nasional agar terwuju terwujud d pengusaha pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat. 22. Jelaskan Jelaskan pengertian pengertian kekuasaan kekuasaan kehakiman kehakiman merupakan merupakan kekuasaan kekuasaan yang merdeka merdeka untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan! Jawaban Jawaban:: – Kekuasa Kekuasaan an kehaki kehakiman man merup merupaka akan n kekuasaa kekuasaan n yang merde merdeka ka artiny artinyaa bahwa bahwa lembaga lembaga yang memegang kekuasaan kekuasaan kehakiman, kehakiman, dalam dalam menjalankan menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan  bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya dianutnya prinsip prinsip Indonesi Indonesiaa sebagai sebagai negara negara hukum. hukum. – Peradilan Peradilan dalam dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang  berlaku. 23. Jelaskan Jelaskan apa yang dimaksud dimaksud dengan amnesti amnesti dan abolisi, abolisi, dan mengapa mengapa dalam memberik memberikan an amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat! Jawaban:

Amnesti: Amnesti: Pengampunan Pengampunan yang diberikan diberikan kepada kepada seseorang atau atau sekelompok  orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di  proses dalam peradilan.  Abolisi: Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian  dihentikan. Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada  persoalan/pertimbangan politik, dimana DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system 

24. Jelaskan Jelaskan apa yang dimaksud dimaksud dengan grasi grasi dan rehabilitasi rehabilitasi,, dan mengapa dalam dalam memberikan memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung! Jawaban:

Grasi: Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan.  Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.  Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada  persoalan/pertimbangan hukum, dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks and  balances system 

25. Jelaskan Jelaskan latar belakang belakang ditetapka ditetapkannya nnya Ketetapan Ketetapan MPRS Nomor Nomor XXV/MPRS/1966 XXV/MPRS/1966 tentang tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Jawaban:

Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan  beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk  mufakat.  Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik   perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.  Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang  berfalsafah Pancasila.  Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi bagi Partai Komunis Indonesia Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. 

SOAL PILIHAN 1.

2.

Setelah Setelah Perubaha Perubahan n Undang-Und Undang-Undang ang Dasar Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun Tahun 1945, MPR  masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.Jawab: Salah Jika Presiden Presiden dan Wakil Wakil Presid Presiden en mangkat, mangkat, berhenti, berhenti, diberhe diberhentika ntikan, n, atau atau tidak tidak dapat dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR  menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah

3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Penempatan Penempatan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indones Indonesia ia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Salah Sesuai dengan Ketetapan Ketetapan MPR MPR RI Nomor VII/MPR/20 VII/MPR/2000 00 tentang tentang Peran Tentara Tentara Nasional Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik   pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum. Jawab: Salah Sebelum Sebelum dilakuka dilakukan n perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber  Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat  berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI. Jawab: Benar. Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupa merupakan kan lembaga tertinggi tertinggi negara, negara,  pemegang dan pelaksana sepenuhnya sepenuhn ya kedaulatan rakyat. Jawab: Salah. Jika Presid Presiden en mangk mangkat, at, dibe diberhe rhenti ntikan kan,, atau atau tidak tidak dapat dapat melak melakuka ukan n kewajib kewajibanny annyaa dalam dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden. Jawab: Salah. Dewan Dew an Perwak Perwakila ilan n Daerah Daerah HARUS HARUS mengajuk mengajukan an kepada kepada Dewan Dewan Perwak Perwakila ilan n Rakyat Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Jawab: Salah Di dalam dalam Ketetapan Ketetapan MPR MPR RI Nomor VII/MPR/2000 VII/MPR/2000 yang yang mengatur mengatur tentang Peran Tentara Tentara  Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa  peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok  menegakkan menegakkan kedaulatan kedaulatan negara, keutuhan keutuhan wilayah wilayah Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri. Jawab: Salah Tugas pembantuan pembantuan adalah adalah penugasan penugasan dari dari Pemerintah Pemerintah pusat kepada kepada daerah daerah dan/atau dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. tertentu. Jawab: Benar  Salah satu persyarat persyaratan an seorang calon calon Presiden Presiden dan calon Wakil Presiden Presiden adalah adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan. Jawab: Salah MPR wajib memberhe memberhentikan ntikan Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Presiden Presiden jika MK sudah memeriks memeriksa, a, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah. Jika Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h sebagai Pengganti Pengganti Undang-Undang Undang-Undang tidak tidak mendapat persetuj persetujuan uan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap  berlaku. Jawab: Salah Sesuai dengan dengan Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor VII/MPR/2 VII/MPR/2000 000 tentang tentang Peran Tentara Tentara Nasional Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin dipimpin oleh seorang Panglima Panglima yang diangkat diangkat dan diberhentikan diberhentikan oleh oleh Presiden Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar 

15. Anggota Anggota Tentara Nasional Nasional Indonesia Indonesia tidak tidak menggunakan menggunakan hak memilih dan dipilih. dipilih. Dengan Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah 16. Setelah Setelah perubahan, perubahan, Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 terdiri terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Jawab: Benar  17. Calon Presiden Presiden dan dan calon Wakil Wakil Presiden Presiden tidak mesti seorang seorang warga negara negara Indonesi Indonesiaa sejak  kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Salah 18. Usaha pertahanan pertahanan dan keamana keamanan n negara dilaksana dilaksanakan kan melalui melalui sistem pertah pertahanan anan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Jawab: Salah 19. Salah satu tujuan tujuan pembentuka pembentukan n Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 adalah adalah menetap menetap kan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa yang akan datang. Jawab: Benar  20. Pahlawan Pahlawan Ampera Ampera sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Ketetapan Ketetapan MPRS Nomor  XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat  penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Jawab: Salah 21. Salah satu satu latar belakang belakang dilakuka dilakukannya nnya perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945 adalah adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Jawab: Benar  22. Pada saat rapat rapat paripurna paripurna MPR, Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden tidak mendapat mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah 23. Perubahan Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar mencakup mencakup pasal-pasal, pasal-pasal, oleh sebab sebab itu pasal-pasal pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan  perubahan. Jawab: benar  24. Substansi Substansi Pasal 4 Ketetap Ketetapan an MPR RI Nomor Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 adalah adalah Ketetapa Ketetapan n MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Jawab: Salah 25. Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor XIII/MPR/ XIII/MPR/1998 1998 tentang tentang Pembatasan Pembatasan Masa Jabatan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa  berlakunya. Jawab: Salah 26. Pemberlakua Pemberlakuan n kembali Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945 ditetapka ditetapkan n melalui Dekrit Dekrit Presiden Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS. Jawab: Salah 27. Yang berhak berhak mengajukan calon calon Presiden Presiden dan calon Wakil Presiden Presiden adalah adalah partai partai politik politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia. Jawab: Salah 28. Dalam hal hal rancangan rancangan undang-undang undang-undang yang telah telah disetujui disetujui bersama bersama tidak tidak disahkan disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan. Jawab: Salah

29. Peninjauan Peninjauan terhadap terhadap materi materi dan status status hukum Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR RI dari dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah 30. Pembentukan Pembentukan sebuah provinsi provinsi dapat dapat dilakukan dilakukan dengan memiliki memiliki paling paling sedikitny sedikitnyaa 5 (lima) kabupaten/kota. Jawab: Benar  31. Kesepakatan Kesepakatan dasar MPR untuk untuk tetap mempertah mempertahankan ankan bentuk bentuk negara kesatuan kesatuan yakni Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah 32. Ketentuan Ketentuan bahwa calon calon Presiden Presiden dan Wakil Presiden Presiden diusulkan diusulkan oleh oleh partai politik politik atau atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai  politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jawab: Benar  33. Fakir miskin miskin dan anak-anak anak-anak terlantar terlantar dipelih dipelihara ara oleh pemerint pemerintah. ah. Jawab: Salah Salah 34. Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun 1945, MPR  MPR  masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling). Jawab: Salah. 35. Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/ XI/MPR/1998 1998 tentang tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara Negara yang Bersih Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jawab: Salah 36. Yang dimaksud dimaksud dengan sistem sistem checks checks and balances balances adalah adalah saling mengawas mengawasii dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Benar  37. Rapat MPR dinyata dinyatakan kan sah walaupun walaupun hanya dihadiri dihadiri oleh oleh anggota MPR yang yang berasal dari dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi. Jawab: Benar  38. Rehabilitas Rehabilitasii adalah pemulihan pemulihan nama nama baik seseorang seseorang yang yang telah menjal menjalani ani hukuman hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang  bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab: benar  39. Substansi Substansi Pasal 2 Ketetap Ketetapan an MPR RI Nomor Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 adalah adalah Ketetapa Ketetapan n MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undangundang. Jawab: Salah 40. Di dalam Ketetapa Ketetapan n MPR RI Nomor XV/MPR/199 XV/MPR/1998 8 tentang Penyelengg Penyelenggaraan araan Otonomi Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Berkeadilan; serta serta Perimbanga Perimbangan n Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah Daerah dalam Kerangka Kerangka Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional dan  bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat. Jawab: Salah 41. Sebelum Sebelum perubahan, perubahan, Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Negara Republi Republik k Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945 1945 terdiri terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar  42. Amnesti Amnesti adalah pengampun pengampunan an yang diberikan diberikan oleh oleh Presiden Presiden kepada seseorang seseorang atau atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap. Jawab: salah 43. Presiden Presiden berwenang berwenang mensahkan mensahkan undang-undang undang-undang yang telah telah dibahas dan disetujui disetujui bersama bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Benar 

44. Ketetapan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/ XXV/MPRS/1966 1966 tentang tentang Pembubaran Pembubaran Partai Partai Komunis Komunis Indonesia, Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia  bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap  berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan. Jawab: Salah 45. Sesuai dengan Ketetapan Ketetapan MPR MPR RI Nomor VII/MPR/20 VII/MPR/2000 00 tentang tentang Peran Tentara Tentara Nasional Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Jawab: Benar  46. Rumusan DIATUR DIATUR DALAM DALAM UNDANG-UNDA UNDANG-UNDANG NG yang terdapat terdapat dalam dalam pasal pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah 47. Dewan Perwakila Perwakilan n Daerah dapat mengajuka mengajukan n usul pemberhentian pemberhentian Gubernur, Gubernur, Bupati, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak  cakap dalam menjalankan menjalankan tugas-tugas tugas-tugas pemerintahan pemerintahan dan pembangunan pembangunan di daerah. Jawab: Salah 48. Pembentukan, Pembentukan, pengubahan, pengubahan, dan pembubara pembubaran n kementerian kementerian negara diatur diatur dengan dengan Peraturan Peraturan Presiden. Jawab: Salah 49. Walaupun Walaupun sudah ada undang-unda undang-undang ng tentang Pembera Pemberantasan ntasan Tindak Tindak Pidana Pidana Korupsi, Korupsi, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan. Jawab: Benar  50. Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun 1945 maka maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab: Salah 51. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 untuk untuk pertama pertama kali disahkan disahkan  pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik  Indonesia. Jawab: Salah 52. Yang dimaksud dimaksud dengan dengan pernyataan pernyataan Indonesia Indonesia adalah negara negara hukum adalah adalah setiap setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jawab: Benar  53. Sebelum Sebelum perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945, 1945, kekuasaan kekuasaan membentuk membentuk undang-undang undang-undang  berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Bena r  54. Putusan untuk untuk mengubah mengubah pasal-pasal pasal-pasal Undang-Undan Undang-Undang g Dasar dilakukan dilakukan dengan dengan persetujuan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawab: Salah 55. Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun 1945, MPR  MPR  hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking) Jawab:  benar 

56. Salah satu satu latar belakang belakang dilakuka dilakukannya nnya perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945 adalah adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jawab: Salah 57. Presiden Presiden menyatakan menyatakan keadaan keadaan bahaya. Syarat-syar Syarat-syarat at dan akibatnya akibatnya keadaan keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah 58. Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia Indonesia TERDIRI TERDIRI DARI DARI daerah-daer daerah-daerah ah provinsi provinsi dan daerah daerah  provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap tiap -tiap provinsi, kabup aten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah 59. Substansi Substansi Pasal 6 Keteta Ketetapan pan MPR MPR RI Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 adalah adalah Ketetap Ketetapan an MPRS MPRS dan dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik  karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan. J awab: Benar  60. Sesuai dengan dengan Ketetapan Ketetapan MPR Nomor III/MP III/MPR/2000 R/2000,, Keputusan Keputusan Presiden Presiden adalah peraturan peraturan  perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi  pemerintahan. Jawab: Benar  61. Pemberlakua Pemberlakuan n kembali Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945 ditetapka ditetapkan n melalui Dekrit Dekrit Presiden Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar  62. Calon Presiden Presiden dan calon calon Wakil Wakil Presiden Presiden harus seorang warga warga negara negara Indonesia Indonesia sejak  kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Benar  63. Salah satu satu urusan yang tidak tidak dilimpahkan dilimpahkan kepada kepada daerah dalam dalam rangka pelaksanaa pelaksanaan n otonomi daerah adalah urusan agama. Jawab: Benar  64. Dengan perubahan perubahan Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945, maka maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Jawab: Salah 65. Walaupun Walaupun masih ada ada Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapa Ketetapan n MPR RI yang dinyatakan dinyatakan masih masih  berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan seca ra yuridis. Jawab: Salah 66. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945 yang diberlaku diberlakukan kan kembali kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar  67. Salah satu satu sebab Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden diberhentik diberhentikan an oleh MPR atas atas usul DPR  adalah apabila apabila Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Presiden Presiden telah melakukan melakukan pelanggar pelanggaran an hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara. Jawab: Benar  68. Hasil pemerik pemeriksaan saan keuangan keuangan negara yang dilakukan dilakukan Badan Badan Pemeriksa Pemeriksa Keuangan Keuangan diserahkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Jawab: Salah 69. Penempatan Penempatan Undang-Undan Undang-Undang g Dasar Negara Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun 1945 dalam dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Benar  70. Ketetapan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1 XXV/MPRS/1966 966 tentang tentang Pembubaran Pembubaran Partai Komunis Komunis Indonesia, Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia  bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

 berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang. Jawab: Salah Salah satu satu kesepakatan kesepakatan dasar dasar dalam melakuka melakukan n perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif  ke dalam pasal-pasal. Jawab: Benar  Pasangan Pasangan calon Presiden Presiden dan Wakil Wakil Presiden Presiden yang mendapatkan mendapatkan suara suara lebih dari lima lima puluh puluh  persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik  menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawab: Salah Kekuasaan Kekuasaan kehakima kehakiman n dilakukan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Mahkamah Agung dan badan badan peradil peradilan an yang  berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jawab: Salah Keteta Ketetapan pan MPR MPR Nomor Nomor V/MPR/1 V/MPR/1999 999 tenta tentang ng Penent Penentuan uan Penda Pendapat pat di Timo Timorr Timur  Timur  dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI Nomor  VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga. Jawab: Salah Salah satu satu pertimbangan pertimbangan ditetap ditetapkanny kannyaa Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor V/MPR/2000 V/MPR/2000 yang yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawab: Benar  Penyebutan Penyebutan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Negara Republik Indonesi Indonesiaa Tahun 1945 telah telah termasuk   juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Jawab: Benar  Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945, 1945, Presiden Presiden dan Wakil Presiden Presiden memegang  jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama s ama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab: Benar  Pemilihan Pemilihan umum diselengga diselenggarakan rakan untuk untuk memilih memilih anggota Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat, Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah Salah satu wewenang wewenang Mahkamah Mahkamah Konstitusi Konstitusi adalah adalah mengadili mengadili pada pada tingkat tingkat pertama dan dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundangundangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor V/MPR/2000 V/MPR/2000 tentang tentang Pemanta Pemantapan pan Persatuan Persatuan dan Kesatuan Kesatuan  Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya. Jawab: Benar  Rumusan DIATUR DIATUR DENGAN DENGAN UNDANG-UNDA UNDANG-UNDANG NG yang terdapat terdapat dalam dalam pasal atau atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar  Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Republik Indonesi Indonesiaa Tahun 1945, MPR  MPR  tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawab: Salah

83. Negara memilik memilikii suatu Bank Bank Indonesia Indonesia yang susunan, kedudukan kedudukan,, kewenangan, kewenangan, tanggung  jawab, dan independensinya diatur dengan undang -undang. Jawab: Salah 84. DPR berwenang berwenang mensahkan mensahkan rancangan rancangan undang-undang undang-undang yang telah dibahas dibahas dan disetuju disetujuii  bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Salah 85. Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor V/MPR/2000 V/MPR/2000 tentang tentang Pemanta Pemantapan pan Persatuan Persatuan dan Kesatuan Kesatuan  Nasional menugaskan menu gaskan kepada Presiden untuk merumuskan me rumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut. Jawab: Salah 86. Setelah Setelah perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945, MPR merupak merupakan an lembaga lembaga negara yang yang  berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Jawab: Benar  87. Pengambilan Pengambilan putusan putusan MPR berdasarkan berdasarkan musyawarah musyawarah untuk untuk mencapai mencapai mufakat bertenta bertentangan ngan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala  putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jawab: Salah 88. Seorang anak anak yang lahir lahir dari orang orang asing asing yang sudah menjadi menjadi warga warga negara negara Indonesia Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya. Jawab: Benar  89. Jika undang-undang undang-undang yang yang mengatur mengatur tentang tentang pemberian pemberian gelar, gelar, tanda jasa, jasa, dan lain-lain tanda tanda kehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku lagi. Jawab: Benar  90. Salah satu pertimba pertimbangan ngan ditetapkannya ditetapkannya Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor VI/MPR/2000 VI/MPR/2000 adalah adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jawab: Benar  91. Salah satu satu latar belakang belakang dilakuka dilakukannya nnya perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945 adalah adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar  92. Dengan masuknya masuknya rumusan rumusan orang orang asing yang yang tinggal tinggal di Indonesia Indonesia sebagai sebagai penduduk  penduduk  Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar  93. Tentara Tentara Nasional Indonesi Indonesiaa sebagai alat alat negara yang menjaga menjaga keamanan keamanan dan ketertiban ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jawab: Salah 94. Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor XVI/MPR/ XVI/MPR/1998 1998 tentang tentang Politik Politik Ekonomi Dalam Dalam Rangka Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam. Jawab: Salah 95. Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor Nomor XVII/MPR/ XVII/MPR/1998 1998 tentang tentang Hak Asasi Manusia Manusia adalah adalah contoh contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar  96. Kata PEMBUKAA PEMBUKAAN N merupakan merupakan penyebutan penyebutan resmi resmi untuk menunju menunjuk k Pembukaan Pembukaan UndangUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah 97. MPR terdiri terdiri dari dari anggota DPR DPR dan anggota DPD, DPD, serta sebagian sebagian anggota anggota yang diangkat diangkat oleh Presiden. Jawab: Salah

98. Calon Presiden Presiden dan Wakil Wakil Presiden Presiden dapat diusulkan diusulkan oleh gabungan gabungan partai partai politik peserta peserta  pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Jawab: Benar  99. Kuorum rapat rapat bagi MPR untuk untuk mengambil mengambil keputusan keputusan atas atas usul pemberhen pemberhentian tian Presiden Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR. Jawab: Benar  100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian,  pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta tersebut. Jawab: Salah 101. Peserta pemilihan umum untuk memilih memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab: Benar  102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak  dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Jawab: Salah 103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah 104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Otonomi Daerah; Pengaturan, Pengaturan, Pembagian, Pembagian, dan Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Jawab: Salah 105. Salah satu rekomendasi rekomendasi dari dari Ketetapan Ketetapan MPR MPR RI Nomor VIII/MPR/20 VIII/MPR/2001 01 tentang tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk  undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi. Jawab: Benar  106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak   pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.Jawab: Salah 107. Kata PEMBUKAAN merupakan merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan UndangUndang Dasar Dasar Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945. Istilah Istilah lain yang dipakai dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar  108. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK  dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum. Jawab: Benar  109. Salah satu rekomendasi rekomendasi dari dari Ketetapan Ketetapan MPR MPR RI Nomor VIII/MPR/20 VIII/MPR/2001 01 tentang tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk  undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman. Jawab: Benar  110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR bersama

Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan  pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini. Jawab: Benar  111. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan perundang -undangan di  bawah undang-undang terhadap undang-undang. J awab: Benar  112. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jawab: Salah 113. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Salah 114. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara  Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus  bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jawab: Benar  115. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jawab: Salah 116. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya. Jawab: Salah 117. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR  dan disetujui disetujui oleh sekurangnya-k sekurangnya-kurangny urangnyaa 2/3 dari jumlah jumlah anggota yang hadir. hadir. Jawab: Benar  118. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah 119. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Salah 120. Salah satu rekomendasi rekomendasi dari dari Keteta Ketetapan pan MPR MPR RI Nomor Nomor VIII VIII/MPR/20 /MPR/2001 01 tentang tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk  undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi. Jawab: Benar  121. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa  berlakunya. Jawaban: Salah. 122. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang  bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa

 jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan Sedan gkan jika tidak berturut-turut, maka mak a yang bersangkutan bersan gkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah. 123. Salah satu satu ciri dari dari negara negara hukum adalah penegaka penegakan n hukum dengan dengan cara yang yang tidak   bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini  berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut. tersebut. Jawaban: Benar. 124. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam dalam undang-unda undang-undang. ng. Dengan Dengan demikian, demikian, perlu perlu dibuat ketentuan ketentuan yang khusus khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah. 125. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses  politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. J awaban: Benar. 126. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban: Salah. 127. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar  Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya. Jawaban: Benar. 128. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk  mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu. Jawaban: Benar. 129. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat  bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah. 130. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang. Jawaban: Benar. 131. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Jawaban: Salah. 132. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden. Jawaban: Benar. 133. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan  partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk 

dalam keanggotaan partai politik politik tidak dapat dicalonkan dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau dan/atau calon Wakil Presiden. Jawaban: Salah. 134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik  menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah. 135. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan pimpinan pimpinan Majelis Majelis Permusyawarata Permusyawaratan n Rakyat dengan disaksikan disaksikan oleh  pimpinan Mahkamah Agung. Jawaban: Salah. SOAL REBUTAN 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10. 11.

Setelah Setelah perubaha perubahan, n, Undang-Un Undang-Undang dang Dasar terdiri terdiri atas atas Pembukaan Pembukaan dan dan Pasal-Pasal. Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat 2 Yang dimaksud dimaksud dengan dengan equality equality before before the law adalah adalah Semua warga negara bersamaan bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusy Permusyawarat awaratan an Rakyat Rakyat Republik Republik Indonesi Indonesiaa Nomor Nomor V/MPR/20 V/MPR/2000 00 adalah tentang… Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bentuk Bentuk Pemerint Pemerintahan ahan Indonesia Indonesia adalah Republik, Republik, sedangka sedangkan n sistem sistem pemerintaha pemerintahannya nnya adalah… Jawab: Presidensiil. Rumusan Pasal 2 ayat ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Segala Segala putusan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Setelah Setelah perubaha perubahan n UUD, UUD, MPR MPR berwena berwenang ng mengelua mengeluarkan rkan Ketetapan Ketetapan MPR MPR yang yang bersifa bersifat… t… Jawab: penetapan (beschikking) Yang berhak mengusulkan mengusulkan pasangan pasangan calon calon Presiden Presiden dan Wakil Wakil Presiden Presiden dalam dalam pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik   peserta pemilihan umum. Ketentuan Ketentuan dari pemberlakuan pemberlakuan Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusy Permusyawaratan awaratan Rakyat Republik  Republik  Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik  ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai seba gai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya  pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan mengajukan usul pemberhentia pemberhentian n Preside Presiden n dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan Pasal Pasal 7C Undang-Un Undang-Undang dang Dasar Dasar adalah… Jawab: Preside Presiden n tidak dapat dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjalank menjalankan an undang-undang, undang-undang, Presiden Presiden menetapkan… menetapkan… Jawab: Jawab: Peraturan Peraturan Pemerintah. Pemerintah.

12. Presiden Presiden memberi grasi grasi dan rehabilitasi rehabilitasi dengan memperhat memperhatikan ikan pertimbanga pertimbangan n Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan  pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat. 13. DPR memiliki memiliki hak interpela interpelasi, si, hak angket, angket, dan hak menyatakan pendapat. pendapat. Hak interpel interpelasi asi adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk u ntuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. 14. Dewan Perwakil Perwakilan an Daerah ikut ikut membahas membahas rancangan rancangan undang-undang undang-undang yang berkaitan berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 15. Pengelompokk Pengelompokkan an Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR MPR berdasarkan berdasarkan Pasal 3 Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Maje lis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan den gan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. 16. Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar terdiri terdiri dari empat empat alinea. alinea. Rumusan Rumusan Alinea pertama pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. 17. Bentuk Bentuk Pemerintahan Pemerintahan Indonesia Indonesia adalah Republik, Republik, sedangkan sedangkan bentuk bentuk negaranya negaranya adalah… Jawab: Kesatuan. 18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) (3) Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Negara Negara Indonesia Indonesia adalah adalah negara hukum. 19. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor V/MPR/1999 V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur  20. Wewenang Wewenang MPR sebagaimana sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-U Undang-Undang ndang Dasar  Dasar  adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 21. Rumusan Pasal Pasal 6A ayat ayat (1) Undang-Un Undang-Undang dang Dasar adalah… adalah… Jawab: Presiden Presiden dan dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 22. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor VI/MPR/2001 VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa 23. Syarat terpili terpilihnya hnya pasangan pasangan calon Presiden Presiden dan Wakil Presiden Presiden untuk dilantik dilantik menjadi menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah… adalah… Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah  jumlah provinsi di Indonesia. 24. Substansi Substansi Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawa Permusyawaratan ratan Rakyat Rakyat Republik Republik Indonesia Nomor  XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga. 25. Dalam hal hal menyatakan menyatakan perang, perang, membuat membuat perdamaian perdamaian dan perjanjia perjanjian n dengan negara negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari… J awab: Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Presiden Presiden memberi memberi amnesti dan dan abolisi dengan dengan memperhatika memperhatikan n pertimbangan pertimbangan DPR. DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung. 27. Dasar hukum hukum peninjauan peninjauan terhadap terhadap materi materi dan status hukum hukum Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapa Ketetapan n MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 28. Sebelum Sebelum perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar, Dasar, yang memega memegang ng kekuasaan kekuasaan membentuk  membentuk  undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar  adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat. 29. Peninjauan Peninjauan Terhadap Terhadap Materi Materi dan Status Status Hukum Ketetapan Ketetapan MPRS MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI  Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. 30. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor XVI/MPR/19 XVI/MPR/1998 98 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demok rasi Ekonomi. 31. Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar terdiri terdiri dari empat empat alinea. alinea. Rumusan Rumusan Alinea Ketiga Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 32. Yang dimaksud dimaksud dengan dengan due process process of law adalah adalah Penegakan Penegakan hukum hukum dengan cara cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 33. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Sementara Sementara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor  Nomor  XXIX/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera 34. Yang berwenang berwenang mensahkan mensahkan undang-undang undang-undang adalah… adalah… Jawab: Presid Presiden en 35. Yang dimaksud dimaksud dengan dengan putusan putusan MPR adalah… adalah… Jawab: Jawab: produk produk hukum MPR MPR yang terdiri terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR. 36. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarata Permusyawaratan n Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor VII/MPR/ VII/MPR/2001 2001 adalah tentang… Jawab: Visi Indonesia Masa Depan 37. MPR berwenang berwenang memilih memilih Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden jika… Jawab: Jawab: Terjadi Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan. 38. Rumusan Pasal Pasal 7 Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Presiden Presiden dan dan Wakil Presiden Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 39. Rumusan Pasal 10 Undang-Und Undang-Undang ang Dasar Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Presid Presiden en memegang memegang kekuasaan kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 40. Substansi Substansi Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor  XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan  bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan,  pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

41. Rumusan Pasal 17 17 ayat (1) (1) Undang-Undang Undang-Undang Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Presiden Presiden dibantu dibantu oleh oleh menteri-menteri negara. 42. Jika rancangan rancangan undang-undang undang-undang itu itu tidak mendapat mendapat persetuju persetujuan an bersama, bersama, maka rancangan rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 43. Rumusan Pasal Pasal 23B Undang-Un Undang-Undang dang Dasar adalah… Jawab: Jawab: Macam Macam dan harga harga mata mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 44. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Sementara Sementara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor  Nomor  XXV/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara R epublik Indonesia  bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme. 45. Sebelum Sebelum perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar, Dasar, yang berwena berwenang ng menguji menguji undang-undang undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR. 46. Dasar hukum hukum perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Pasal Pasal 3 ayat (1) (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 47. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawar Permusyawaratan atan Rakyat Rakyat Republik Republik Indonesi Indonesiaa Nomor VIII/ VIII/MPR/20 MPR/2001 01 adalah tentang… Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 48. Salah satu satu tujuan perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah adalah membangun membangun sistem checks and and  balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar  lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar  lembaga negara 49. Arti dari dari istilah istilah welfare welfare state adalah… adalah… Jawab: Jawab: Negara yang mengutam mengutamakan akan peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang 50. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor XI/MPR/1998 XI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 51. Perubahan Perubahan dan penetapan penetapan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah putusan putusan Majelis Majelis yang mempunyai mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomo r putusan Majelis. 52. Rumusan Pasal 3 ayat ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 53. Rumusan Pasal Pasal 4 ayat ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Dalam Dalam melakukan melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu o rang Wakil Presiden. 54. Amanat Ketetapa Ketetapan n MPR RI Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 untuk Ketetapa Ketetapan n Majelis Permusyawar Permusyawaratan atan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Pen yelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab: Memerintahkan pembentuka n berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 55. Sebelum Sebelum dilakukan dilakukan perubahan, perubahan, Rumusan Rumusan Pasal Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah… adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

56. Masa jabatan jabatan Presiden Presiden dan wakil wakil presiden presiden yang yang menggantikan menggantikan presiden presiden dan Wakil Wakil Presiden Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya. 57. Rumusan Pasal Pasal 17 ayat ayat (3) Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Setiap Setiap menteri menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 58. DPR memiliki memiliki hak interpel interpelasi, asi, hak angket, angket, dan hak menyatakan menyatakan pendapat. pendapat. Hak Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk u ntuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 59. Lembaga Lembaga Negara yang berhak berhak mengajukan mengajukan rancangan rancangan undang-undang undang-undang anggaran anggaran pendapatan pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden. 60. Pengelompokk Pengelompokkan an Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR berdasar berdasarkan kan Pasal 6 Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 61. Salah satu satu kesepakatan kesepakatan dasar dalam dalam perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar adalah adalah dengan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli UndangUndang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli. 62. Perubahan Perubahan Kedua Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar ditempatk ditempatkan an dalam Lembaran Lembaran Negara Negara Republik  Republik  Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006 63. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor IX/MPR/2001 IX/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 64. Bentuk Bentuk negara Indonesia Indonesia adalah adalah kesatuan, kesatuan, sedangkan bentuk bentuk pemerinta pemerintahannya hannya adalah… adalah… Jawab: Republik. 65. Rumusan Pasal Pasal 2 ayat ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya s ekali dalam lima tahun di ibukota negara. 66. Ketetapan Ketetapan MPR adalah… adalah… Jawab: putusan putusan MPR yang yang mempunyai mempunyai kekuatan kekuatan hukum mengikat mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta s erta menggunakan nomor putusan Majelis. 67. Rumusan Pasal 4 ayat ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah… Jawab: Presiden Presiden Republik  Republik  Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 68. Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Presiden Presiden dapat diberhent diberhentikan ikan dalam dalam masa jabatannya jabatannya oleh Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi 69. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 70. Jika Presiden Presiden dan Wakil Presiden Presiden mangkat, mangkat, berhenti, berhenti, diberhentik diberhentikan, an, atau tidak dapat dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 71. Pemerintahan Pemerintahan daerah daerah Provinsi, Provinsi, daerah Kabupaten Kabupaten dan Kota mengatur mengatur dan mengurus mengurus sendiri sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.

72. Substansi Substansi Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor  III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah; 73. Setiap anggota anggota DPR memilik memilikii hak mengajukan mengajukan pertanyaa pertanyaan, n, menyampaikan menyampaikan usul dan dan  pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah  bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. 74. Pemilihan Pemilihan umum diseleng diselenggaraka garakan n setiap lima lima tahun untuk untuk memilih… memilih… Jawab: Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 75. Pengelompokk Pengelompokkan an Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR MPR berdasarkan berdasarkan Pasal 5 Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawarata n Rakyat Republik  Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal 6 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilaku kan tindakan hukum lebih lanjut, baik  karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. 76. Sebelum Sebelum perubahan, perubahan, Undang-Undang Undang-Undang Dasar terdir terdirii atas Pembukaan, Pembukaan, Batang Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat. 77. Perubahan Perubahan Keempat Keempat Undang-Undang Undang-Undang Dasar ditempat ditempatkan kan dalam Lembara Lembaran n Negara Republik  Republik  Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006 78. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor III/MPR/2000 III/MPR/2000 adalah tentang… Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 79. Sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) (1) ) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Negara Republik  Republik  Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD. 80. Rumusan Pasal Pasal 3 ayat ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 81. Amanat Ketetapa Ketetapan n MPR RI Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 untuk untuk Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarat Permusyawaratan an Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab: Memerintahkan pembentukan undangundang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. 82. Rumusan Pasal Pasal 5 ayat (2) Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar adalah… adalah… Jawab: Jawab: Presiden Presiden menetapkan menetapkan  peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya 83. Ketetapan Ketetapan MPR adalah adalah putusan MPR MPR yang mempunyai mempunyai kekuatan kekuatan hukum mengikat mengikat ke dalam dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR  adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis. 84. Pendapat Pendapat Dewan Perwakila Perwakilan n Rakyat bahwa bahwa Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Presiden Presiden telah telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

85. Ketentuan Ketentuan dari pemberlakua pemberlakuan n Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarata Permusyawaratan n Rakyat Sementara Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik  Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme adalah… Jawab: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik  Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 86. Dalam hal hal terjadi terjadi kekosongan kekosongan Wakil Presiden, Presiden, Presiden Presiden mengusulk mengusulkan an dua calon Wakil Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabung an Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada waktu  pemilu sebelumnya. 87. Dalam hal mengangkat mengangkat duta, duta, Presiden Presiden memperhatikan memperhatikan pertimba pertimbangan ngan dari… Jawab: Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat. 88. Setiap rancanga rancangan n undang-undang undang-undang yang dibahas dibahas harus mendapat mendapat persetuj persetujuan uan bersama bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 89. Sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Dasar, Dasar, asas penyelenggar penyelenggaraan aan pemilihan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil. 90. Pengelompokk Pengelompokkan an Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR MPR berdasarkan berdasarkan Pasal 4 Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil p emilihan umum tahun 2004. 91. Pembukaan Pembukaan Undang-Unda Undang-Undang ng Dasar Dasar terdiri terdiri dari empat alinea. alinea. Rumusan Rumusan Alinea Alinea Ketiga Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 92. Sebelum Sebelum diubah, Undang-Und Undang-Undang ang Dasar dimuat dimuat dalam dalam Lembaran Lembaran Negara Republik  Republik  Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959. 93. Perubahan Perubahan Ketiga Undang-Und Undang-Undang ang Dasar ditempatka ditempatkan n dalam Lembaran Lembaran Negara Republik  Republik  Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006 94. Perubahan Perubahan dan penetapan penetapan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar adalah putusan putusan Majelis Majelis yang mempunyai mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomo r putusan Majelis. 95. Pengelompokk Pengelompokkan an Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan Ketetapan MPR berdasark berdasarkan an Pasal 4 Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

96. Salah satu satu kesepakatan kesepakatan dasar dalam dalam perubahan perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar adalah adalah dengan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli UndangUndang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli. 97. Menurut Menurut ketentuan ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Dasar, Dasar, Anggaran Anggaran pendapatan pendapatan dan belanja belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan  bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 98. Syarat untuk untuk menjadi menjadi Hakim Agung Agung adalah… adalah… Jawab: harus harus memiliki memiliki integrita integritass dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpen galaman di bidang hukum. 99. Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawarata Permusyawaratan n Rakyat Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor XVI/MPR/1998 XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah  Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. 104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur  105. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa 106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh ha ri. 107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan P erwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga  jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur  dalam undang-undang. 109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI  Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. 110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR 

adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis. 111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Lembaran Negara Republik  Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006 112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum 113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari  jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undan g. 114. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1 Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan Pasal 2 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. 115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001: VI/MPR/2001: Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar  dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa 116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum. 117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi 118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar  adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 119. Ketentuan dari pemberlakuan pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik  ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai seba gai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya  pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 120. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Indonesia Nomor  XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga. 121. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor  I/MPR/2003. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat untuk  diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. 123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui  pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR   periode 2004-2009 adalah… Jawab: 550 orang. 124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945,  jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah… Jawab: 128 orang. 126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 678 orang. orang. 127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… tingkat… Jawab: Kasasi. 129. Selain berwenang mengadili pada tingkat tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial. 132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat. 133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden. 134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan  pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.