CONTOH SOAL 4 pilar

CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT
PROVINSI

SOAL TEMATIK

1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang
semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?
Jawaban: - Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam
penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri. – Untuk meletakkan secara
tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-ma¬sing,
yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif)
dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan
ekse¬kutif). – Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang
memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka
peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih
banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.

2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal
tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?
Jawaban: Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan
-Pembukaan UUD 1945 – menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar
MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945 – Pembukaan memuat dasar filosofis
dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 – mengandung
staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap
dipertahankan. – Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia – mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap
Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri
negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi
ide persatuan pada bangsa yang majemuk. – menggambarkan konsistensi
terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang
berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!
Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran
tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan
dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada
keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum .
Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa
jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping
sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya
mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme
impeachment.

4.Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme!
Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih
menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP
MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP
MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan
pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.

5. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
Jawaban: 1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan mem¬per¬teguh persatuan kebang¬saan seluruh daerah;
2) me¬ning¬katkan agregasi dan akomo¬dasi aspirasi dan kepen¬tingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan deng¬an negara dan
daerah; 3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah
secara serasi dan seimbang. Sebutkan dan

6. jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi!
Jawaban: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi
yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha
kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai
dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. Menciptakan pengusaha menengah yang
kuat dan besar jumlahnya Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku ekonomi Tidak ada penumpukan asset dan
pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan
Pengusaha ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan
usaha Membuka akses pada sumber dana

7.Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!
Jawaban: Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945,
dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak
boleh Untuk menjaga(ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga
kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945.

8. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa,
"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut penja¬baran
langsung paham kedaulatan undang-undang dasar"!
Jawaban: rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang
Dasar meneguhkan bahwa(Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV
kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga
yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham Implikasi:
Kedaulatan tidak dijalankan(kedaulatan rakyat secara tegas. oleh satu
lembaga negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi
MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa
kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan
bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945.

9. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan
(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban: Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan
lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana Tugas dan wewenang
menetapkan dan(sepenuhnya kedaulatan rakyat mengubah UUD 1945 menetapkan
GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan
yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan
penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta
pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga
tinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan
fungsinya. Memberhentikan Presiden.

10. Jelaskan makna rumusan " meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai tujuan
Mengakomodasi(penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
Jawaban: Selain untuk(nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa
religius mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang
beriman, Menjunjung tinggi nilai-nilai(bertaqwa, dan berakhlak mulia.
kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan
martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan
kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.

11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan
sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!
Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang
demokratis bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa
kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur
apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana
harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik.

12. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa!
Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan
kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta
berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika
kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan,
ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian
lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan
Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang
berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk
dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta
menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.

13. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus
untuk mengatur(dengan memperhatikan pertimbangan DPD?
Jawaban: mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh
tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang
Karena APBN(ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan
salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada
bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

14. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Implikasi
Perubahan(garis-garis besar daripada haluan negara?
Jawaban: pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai
pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.
Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan( secara
langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan
dalam kampanye pada proses PILPRES.

15. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih
ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Alasan: –
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas(Presiden?
Jawaban: penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan
Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. – Penetapan
pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga
membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila Presiden
memerlukan Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh(pertimbangan yang
cepat. suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan
dibentuk oleh Presiden.

16. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi
Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis
Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan
Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme!
Jawaban: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini,
ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP
DEMOKRASI dan HAK ASASI ( Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada dosa
turunan (MANUSIA. Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Tidak
menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan mendapat
perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang terkait dengan hak
asasi manusia.

17. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!
Jawaban: Hakim agung(optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.
merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga
menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya
institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar
Merupakan bagian dari upaya(dapat berlaku adil dan profesional.
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum,
dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus
senantiasa dikawal secara khusus.

18. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan
APBD!
Jawab: – Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan; –
Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan
pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
kebudayaan nasional; – Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai
pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.

19. Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana
tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001!
Jawab: o meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa; o
meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; o
berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima
perbedaan dalam kemajemukan; o berkembangnya semangat anti kekerasan; o
berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok
dalam masyarakat.

20. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil!
Jawab: – Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan
dengan tanpa diwakilkan. – Umum : menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status
sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada
intervensi dari pihak manapun. – Rahasia : pilihan rakyat dijamin
kerahasiaannya. – Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat
menyelenggarakan pemilu dengan jujur. – Adil : Pemilu dilaksanakan dengan
mengedepankan aspek keadilan.

21. Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi
ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur
dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998!
Jawaban: Menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha
menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan
kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi
usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang
saling memperkuat.

22. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan!
Jawaban: – Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya
bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan
bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan
dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. – Peradilan dalam
rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang
berlaku
.
23. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa
dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan
Amnesti: Pengampunan(pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat!
Jawab: yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga
melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam Abolisi:
Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau(peradilan. sekelompok
orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah
diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian Alasan: karena sifatnya
lebih cenderung pada(dihentikan. persoalan/pertimbangan politik, dimana
DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga
politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system

24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa
dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan
Grasi: Pengurangan hukuman(pertimbangan dari Mahkamah Agung!
Jawab: atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau
sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari
Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada(pengadilan.
seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki
putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti
Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada(tidak bersalah.
persoalan/pertimbangan hukum, dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan
dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances
system

25. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia
bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Faham atau ajaran
Komunisme dalam(Komunis/Marxisme-Leninisme.
Jawab: praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi
kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan
Faham atau ajaran(faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Marx
yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh
Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih
Faham(dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik
di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan
kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar,(Pancasila. bahwa tidak
diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-
kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme.

SOAL PILIHAN
1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar
daripada haluan negara. Jawab: Salah

2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah

3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya.
Jawab: Salah

4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit
Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam
hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran
hukum pidana umum. Jawab: Salah

5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI. Jawab: Benar

6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga
tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Jawab: Salah

7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk
memilih Presiden. Jawab: Salah
8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Jawab: Salah

9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia,
ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan
negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam
negeri. Jawab: Salah

10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau
desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu. Jawab: Benar

11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden
adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk dan tanda tangan. Jawab: Salah

12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah
memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak
mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan
tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai
Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku. Jawab: Salah

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Jawab: Benar

15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan
dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat
menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah

16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Jawab: Benar

17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab:
Salah

18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama,
dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai kekuatan pendukung. Jawab: Salah

19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah
menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
untuk saat ini dan masa yang akan datang. Jawab: Benar

20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor
XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan
amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa
Indonesia pada tahun 1945. Jawab: Salah

21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar
1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum
cukup didukung ketentuan konstitusi. Jawab: Benar

22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan
putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab:
Salah

23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu
pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang
negara dapat dilakukan perubahan. Jawab: benar

24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
Jawab: Salah

25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR
RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI
tersebut telah berakhir masa berlakunya. Jawab: Salah

26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal
22 Juli 1959 oleh MPRS. Jawab: Salah

27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia. Jawab:
Salah

28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut
dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan. Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat
dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Jawab: Salah

30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling
sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota. Jawab: Benar

31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan
yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara
Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah

32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup
peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non
partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum. Jawab: Benar

33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Jawab:
Salah

34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur
(regeling). Jawab: Salah

35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-
undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jawab: Salah

36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi
dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Benar

37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang
berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi. Jawab:
Benar

38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani
hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di
kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab:
benar

MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang. Jawab: Salah
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola
sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian
lingkungan adalah Pemerintah Pusat. Jawab: Salah

41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar

42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada
seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran
hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada
putusan hukum yang bersifat tetap. Jawab: salah

43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan
disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab:
Benar

44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah
Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap
Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan,
oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan
Tinggi tidak boleh disampaikan. Jawab: Salah

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam
undang-undang. Jawab: Benar

46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal
yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang
yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah

47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur,
Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur,
Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jawab: Salah

48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dengan Peraturan Presiden. Jawab: Salah

49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat
dari Ketetapan tersebut dilaksanakan. Jawab: Benar

1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab:
Salah

51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama
kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawab: Salah

52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah
setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga
negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan
sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jawab: Benar

53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-
undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Benar

54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Jawab: Salah

1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan
(beschikking) Jawab: benar

1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk
mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jawab: Salah

57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah

MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan
hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah
selesai dilaksanakan. Jawab: Benar

60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden
adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh
Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan
pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Jawab: Benar

61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal
22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar

62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri. Jawab: Benar

63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama. Jawab: Benar

64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah

65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan
masih berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis.
Jawab: Salah

66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar

67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh
MPR atas usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Jawab:
Benar

68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa
Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai
dengan kewenangannya. Jawab: Salah

69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar
pemberlakuannya. Jawab: Benar

70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan,
artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-
undang. Jawab: Salah

71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang
memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal. Jawab: Benar

72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden
dan Wakil Presiden. Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Jawab: Salah

74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor
Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan
MPR RI Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur
ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku
juga. Jawab: Salah

75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah
perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik
vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran
hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Jawab: Benar

76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Jawab: Benar

77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab: Benar

78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,
Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah

79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh
peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah

80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk
merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika
kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum,
ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya. Jawab: Benar

81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal
yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang
yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar

1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jawab: Salah

83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-
undang. Jawab: Salah

84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan
disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab:
Salah

85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan visi
Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses
pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut. Jawab:
Salah

86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga
negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Jawab: Benar

87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Jawab: Salah

88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga
negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil
Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945
dipenuhinya. Jawab: Benar

89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa,
dan lain-lain tanda kehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor
XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku
lagi. Jawab: Benar

90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor
VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa
peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya
penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi
demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jawab:
Benar

1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar

92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai
penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai
status hukum sebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar

93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum. Jawab: Salah

94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan
demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha
Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber
daya alam. Jawab: Salah

95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah
contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena
telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Jawab: Benar

96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang
dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota
yang diangkat oleh Presiden. Jawab: Salah

98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai
politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman,
kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan
perjuangan politik. Jawab: Benar

99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari
jumlah anggota MPR. Jawab: Benar

Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan
demikian, pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan
ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan
penjamin atas utang-utang swasta tersebut. Jawab: Salah

101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab:
Benar

102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah
pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan. Jawab: Salah

103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah

104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah
dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa
secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan
anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Jawab:
Salah

105. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah
membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara
lain kebebasan mendapatkan informasi. Jawab: Benar

106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat
mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan
umum.
Jawab: Salah

108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang
dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar

109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling
mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai
negara hukum. Jawab: Benar

lain Ombudsman. Jawab: Benar

111. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada
DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah
dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang
tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini. Jawab: Benar

112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jawab: Benar

113. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan
sebagai hakim agung oleh Presiden. Jawab: Salah

114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Salah

115. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan
praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam
penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus
mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat. Jawab: Benar

Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan
Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Jawab: Salah

117. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu
perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan
peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya. Jawab: Salah

118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾
dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir. Jawab: Benar

119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab:
Salah

120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Salah

lain kejahatan terorganisasi. Jawab: Benar

122. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR
RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI
tersebut telah berakhir masa berlakunya. Jawaban: Salah.

123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan "2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam
jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, secara berturut-turut.
Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali
dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.

124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due
process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas
perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur
tentang hal tersebut. Jawaban: Benar.

125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu
dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah.

126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu
oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum. Jawaban: Benar.

127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan
salah satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawaban: Salah.

Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah
Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap
tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan
Ketetapan MPR lainnya. Jawaban: Benar.

129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah
untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila
jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena
adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.
Jawaban: Benar.

Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2),
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun
di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan
persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.

131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh
menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.
Jawaban: Benar.

132. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang
Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah. Jawaban: Salah.

133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-
undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden. Jawaban: Benar.

134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan
demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak
dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.

135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua
puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jawaban: Salah.

136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan
Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Jawaban: Salah.

SOAL REBUTAN
1. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-
Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah
adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat

2. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due
process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
V/MPR/2000 adalah tentang… Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional

4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem
pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.

5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang
bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)

7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.

8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong
keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar
ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka
demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya…
Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak
dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan
Pemerintah.

12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi
Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan
kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah.

15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya
pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 4 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea
pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk
negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.

18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara
Indonesia adalah negara hukum.

V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur

20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar.

21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa

23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: mendapatkan
suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap
provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-
lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta
upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun
juga.

25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari… Jawab: Dewan
Perwakilan Rakyat.

26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan
pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.

27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan
membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-
Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam
Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi.

Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan
cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah
equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum

33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera

34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden

35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum MPR yang
terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR,
dan Keputusan MPR.

VII/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Visi Indonesia Masa Depan

37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Jawab:
Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena
mangkat, berhenti, atau diberhentikan.

38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara.

Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah… Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah
secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah.

41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden
dibantu oleh menteri-menteri negara.

42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga
mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor XXV/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pembubaran Partai Komunis
Komunis/Marxisme Leninisme.

45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.

46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat
(1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VIII/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem
checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam
hubungan antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan
saling mengimbangi antar lembaga negara

49. Arti dari istilah welfare state adalah… Jawab: Negara yang mengutamakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang

XI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan
Majelis.

52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam
melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab:
Memerintahkan pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar
adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden
dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik
karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai
dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah…. Jawab: Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar
adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara 'adendum' adalah…
Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah
perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
IX/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam

64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.

Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
ibukota negara.

66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan
Majelis.

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.

68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah
terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi

XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia

70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan tugas
pembantuan.

Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan adalah… Jawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut
Ketetapan MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI,
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan
Presiden, Peraturan Daerah;

73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah…
Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun
tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.

74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab:
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 6 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik
karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai
dilaksanakan.

76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang
Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang
Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.

77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006

III/MPR/2000 adalah tentang… Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan

79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan
Anggota DPD.

Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab:
Memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan
peraturan perundang-undangan.

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya

83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis,
sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis
.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam
rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau
Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme adalah… Jawab: Seluruh ketentuan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati
hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua
calon Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.

87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan
bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan
pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.

93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006

94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan
Majelis.

Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah
dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara 'adendum' adalah… Jawab:
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan
baru dilekatkan pada naskah asli.

97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara…
Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat

98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.

XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi.

XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab:
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab:
Selambat-lambatnya tiga puluh hari.

107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan
Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.

108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan
Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan
Majelis.

111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006

112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud
istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang
tidak bertentangan dengan hukum

113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur
dalam undang-undang.

Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 2 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No.
VI/MPR/2001: Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya
yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin
dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah
laku dalam kehidupan berbangsa

Indonesia adalah negara hukum.

117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah
terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi

118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar.

Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong
keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar
ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka
demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-
lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta
upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun
juga.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Dasar hukum peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I
Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah
anggota DPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 550 orang.
124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota
Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah…
Jawab: 128 orang.

126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 678 orang.

127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh…
Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.

128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.

129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung
berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.

130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.

131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah…
Jawab: Komisi Yudisial.

132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan
sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab:
Presiden.

134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial
mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban
untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar.

CONTOH SOAL 4 pilar

Recommend Documents