4 pilar kebangsaan
Oleh : Yudi Budiana, SH SETELAH ada amanat UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat 1 huruf e, yakni mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar. Sertamerta berbagai wacana baik dari unsur pemerintahan maupun organisasi politik dan kemasyarakatan, mulai mengungkap bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat kesepakatan yang disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar ini adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Empat tiang penyangga di tengah ini disebut soko guru yang kualitasnya terjamin sehingga pilar ini akan memberikan rasa aman tenteram dan memberi kenikmatan. Empat pilar itu pula, yang menjamin terwujudnya kebersamaan dalam hidup bernegara. Rakyat akan merasa aman terlindungi sehingga merasa tenteram dan bahagia. Empat pilar tersebut juga fondasi atau dasar dimana kita pahami bersama kokohnya suatu bangunan sangat bergantung dari fondasi yang melandasinya. Dasar atau fondasi bersifat tetap, statis sedangkan pilar bersifat dinamis. Salah satu tugas dari MPR adalah Sosialisasi Empat pilar bernegara yang diamanatkan dalam UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (1) huruf e, yakni mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang Undang Dasar. I. Pancasila Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 1. Makna Nilai dalam Pancasila
a) Nilai Ketuhanan Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. b) Nilai Kemanusiaan Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. c) Nilai Persatuan Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia d) Nilai Kerakyatan Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. e) Nilai Keadilan Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilainilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. II. UUD 45 Dalam UUD 45 disana tertuang Tujuan Negara yang tertuang dalamPembukaanUUD 1945 adalah
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara. Rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini merupakan tujuan Negara hokum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasion aladalah “ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapa tujuan tersebut diperlukan aturan-aturan yang kemudian diataur dalam pasal-pasal, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegera semestinya mentaati aturan yang sudah diundangundangkan. III. NKRI Kita tentunya sudah tahu bahwa syarat berdirinya sebuah negara ada empat, yaitu memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan karena memenuhi empat syarat itulah kemudian Negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. “Demi NKRI, apa pun akan kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan.
IV. Bhineka Tunggal Ika Suatu hari Megawati Soekarnoputri pernah mengemukakan, Pancasila bukan hanya falsafah bangsa, tetapi juga bintang yang mengayomi kehidupan seluruh rakyat. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat dan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 yang mengajakan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini kemudian di terjemahkan ; “Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali ?.
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal.” Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Artinya, walapun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, dan bangsa tetapi adalah bangsa Indonesia. Pengukuhan ini telah dideklarasikan semenjak tahun 1928 yang terkenal dengan nama "sumpah pemuda". Namun, sekarang Bhineka Tunggal Ika pun ikut luntur, banyak anak muda yang tidak mengenalnya, banyak orang tua lupa akan kata-kata ini, banyak birokrat yang pura-pura lupa, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia Merdeka memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Kehawatirannya adalah akibat lupa, semuanya akan menjadi petaka, nanti akan muncul kembali katakata "saya orang ambon", "saya orang Jawa" karena saya yang menonjol maka saya harus menjadi pemimpin. Juga akibat otonomi daerah orang yang berasal dari PNS Pemda Jawa Barat misalnya susah untuk pindah menjadi PNS di Pemda Sumatera Utara, akibatnya terjadilah pengkotakan PNS. Pengkotakan PNS akan menimbulkan "otonomi daerah" yang salah kaprah atau merupakan raja-raja kecil di daerah. Demikian empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang semestinya harus kita jaga, pahami, hayati dan laksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari. Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi idealogi, UUD 45 sebagai aturan yang semestinya ditaati dan NKRI adalah harga mati, serta Bhineka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat. Maka dalam bingkai 4 pilar tersebut yakinlah tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud.
EMPAT PILAR KEBANGSAAN Empat pilar kebangsaan, tema yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat dalam diskusi. Empat pilar semakin mendominasi dengan semakin derasnya gelombang modernisasi yang semakin mereduksi semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam fantasi labirin demokrasi yang menurut saya masih banyak konflik vertikal maupun horizontal dalam masyarakat. Terlebih dahulu kita mulai dari mengenal kata “Pilar”, pilar adalah tiang penguat/penyangga, selanjutnya saya menghubungkan dengan empat pilar kebangsaan, artinya ada empat tiang penguat / penyangga yang sama sama kuat, untuk menjaga keutuhan berkehidup kebangsaan Indonesia. Dapat saya simpulkan bahwa 4 pilar kebangsaan adalah 4 penyangga yang menjadi panutan dalam keutuhan bangsa indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Empat pilar kebangsaan yang dikampanyekan untuk menumbuhkan kembali kesadaran cinta tanah air untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya 4 pilar kebangsaan yang merupakan mantra ajaib dalam membina persatuan belum di jelaskan bagaimana sampai ia menjadi begitu ampuh sebagai jurus tanpa data fakta sejarah dan perjalanannya. Namun jika mantra ini dihadapkan kembali pada Preambule UUD’45 maka akan kita temui suatu rangkaian peristiwa sejarah sehingga membentuk tahapan filosofis NKRI. Memaknai 4 alinea dalam Preambule UUD’45, ini merupakan rangkuman sejarah Bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda 1928, hingga dibentuknya NKRI melalui pengesahan konstitusi UUD’45 pada 18 Agustus 1945. 1. Alinea pertama mengutarakan tentang sikap Bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah dan tidak akan pernah menjajah dalam bentuk apapun, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, hal ini menjelaskan bahwa setiap Bangsa memiliki harkat dan martabat hidup yang setara. Tersirat alinea pertama menceritakan komitmen “Bhineka Tunggal Ika”. Komitmen untuk bersatu menjadi sebuah cita-cita untuk Mengangkat Harkat dan martabat agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. 2. Alinea kedua menceritakan proses perjuangan dan pergerakan telah sampai pada saat yang berbahagia hingga mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. secara tersirat menceritakan peristiwa 1 juni 1945 dimana Bangsa Indonesia Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Indonesia. 3. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia pun menyatakan kemerdekaan.Ini sangat jelas menceritakan peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Alinea keempat menceritakan peristiwa setelah Bangsa Indonesia merdeka yaitu didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan diatur dalam suatu Undang-undang Dasar, dengan sangat jelas menceritakan peristiwa Pengesahan UUD’45 dan Penetapan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan tersebut membentuk kerangka filosofis NKRI yaitu ; Sumpah Pemuda sebagai komitmen Bhineka Tunggal Ika, Pancasila Dasar Indonesia Merdeka, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan UUD’45 Ke-4 Pilar ini merupakan kandungan dari 4 peristiwa yaitu ; Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Penetapan Pancasila pada 1 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pengesahan UUD’45 pada 18 Agustus 1945, inilah kronologi terbentuknya NKRI.
Cara menjaga Empat Pilar Kebangsaan
Ada empat pendekatan untuk menjaga empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pendekatan tersebut yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan struktural, dibutuhkan karena saat ini pemahaman generasi muda terhadap 4 pilar kebangsaan menipis. 1. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan yang tepat, harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa, harus paham norma dan budaya leluhurnya. Sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrasturktur modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat 2. Pendekatan edukatif perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda, seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan di antara kedua lembaga ini. Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja berbuat hal negatif. Ini yang sangat disayangkan. Orangtua harus mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai empat pilar kebangsaan semisal lewat kegiatan di Pramuka. 3. Pendekatan hukum adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain. 4. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat. Mulai dari Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, kepala desa, camat, lurah sampai bupati/wali kota hingga gubernur.
Salah satu solusi menjawab krisis moral yang terjadi di Indonesia adalah melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini memperkokoh karakter bangsa dimana warga negara dituntut lebih mandiri, tanggung jawab, dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi empat pilar. Fungsi Pancasila adalah sebagai petunjuk aktivitas hidup di segala bidang yang dilakukan warga negara Indonesia. Kelakuan tersebut harus berlandaskan sila-sila yang terdapat di Pancasila. Sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur kewenangan tugas dan hubungan antar lembaga negara. Hal ini menjiwai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sadar segenap warga bangsa untuk mempersatukan wilayah nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melengkapi ketiga hal tersebut karena mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk namun selalu mencita-citakan persatuan dan kesatuan
Salam sahabat pembaca, sesuai judul saya di atas kita akan melihat/menengok apa sih 4 pilar kebangsaan itu dan bagaimana wujud dan implementasinya dan baikah ke empat nya di jadikan pilar semua atau hanya sebuah pemahaman politik saja seperti seperti apa kata pak Yusril. Sebelum kita membahas 4 pilar kita tengok sejarah Indonesia dulu, sebelum 4 pilar kebangsaan pada masa kini dulu ada yang namnya Manipol/USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) yang pada jaman Bung Karno dulu dipandang sebagai satu sikap politik untuk menunjukkan kedaulatan dalam menyusun rumah-tangga bangsanya (Indonesia) sendiri. pada masa dulu harus di junjung tinggi dan wajib di implementasikan oleh semua bangsa Indonesia. Jelas itu merupakan sikap politik khas bangsa Indonesia pada zaman bung Karno dulu karena pada faktanya rakyat belum sekritis masa sekarang. kenapa saya jelaskan ini terlebih dahulu apa hubungannya dengan 4 pilar kebangsaan yuk kita telusuri 4 Pilar kebangsaan 4 pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, dari namanya saja sudah pilar yang bisa di artikan sebagai suatu tiang penyangga yang kuat biasanya berbentuk besar berbeda dengan tiang biasanya karena itu dinamakan pilar, dalam membangun sebuah rumah kita memerlukan tiang/pilar sebagai penyangga bila ingin rumah yang kita bangun itu kuat, sama halnya dengan rumah bangsa Indonesia memerlukan pilar penyangga agar bangsa Indonesia kuat dan dapat bertahan lama oleh karna itu munculah ide ini karena melihat situasi bangsa saat ini sedang mengalami kemerosotan moral, dan luruhnya rasa nasionalisme terhadap bangsa ini, sama halnya dengan Manipol/USDEK, 4 pilar kebangsaan muncul karena ada sesuatu yang salah dengan bangsa ini, formula-formula kebangsaan yang dulu di buat oleh para pendiri bangsa tidak di implementasikan dengan baik oleh bangsa ini, oleh karenannya dibuat lah formula 4 pilar kebangsaan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya di sosialisasikan oleh pemerintah, dibuatnya formula ini agar masyarakat pada umumnya memahaminya dengan mudah, bahwa bangsa Indonesia memiliki halauan berkebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang terangkum pada 4 pilar kebangsaan. Ada apa dengan 4 Pilar kebangsaan? Ramai pada forum diskusi dan berbagai tokoh sering kali membahas tentang 4 Pilar kebangsaan itu ada yang pro ada pula yang kontra, salah satu tokoh yang pro adalah Mantan Menteri Hukum dan HAM yakni pak Yusril beliau mengatakan bahwa menurutnya 4 pilar kebangsaan itu adalah sebuah tawaran untuk rakyat Indonesia agar lebih bisa memahami dan melaksanakannya, Menurutnya, konsep yang dimaksud oleh almarhum Taufiq Kiemas, bukan merupakan istilah dalam teori akademik Ilmu Hukum Tata Negara, melainkan suatu pemahaman politik belaka, yang bertujuan untuk mengingat dasar dan pedoman yang dijadikan acuan bagi masyarakat. beda pak Yusril beda pula pak Harry Tjan Silalahi kata beliau "Setiap orang memahami bahwa pilar tak sama maknanya dengan dasar. Pilar yang berarti tiang penyangga tentu berbeda dengan dasar atau fundamen. Dengan demikian, menyamakan Pancasila sebagai pilar merupakan sesat pikir, hal tersebut menjelaskan pak Harry merupakan pihak yang kontra dengan konsep 4 pilar kebangsaan", mungkin ada benarnya juga secara teoritis memang konsitusi dasar negara kita adalah UUD 1945 yang di dalamnya ada Pancasila, lantas kenapa sekarang hanya menjadi pilar
lalu apa dasarnya, bukankah untuk menancapkan pilar kita butuh dasar ataupun pondasi yang kuat agar pilar - pilar itu tertancap dengan baik dan tidak bergeser? dalam hal ini mungkin saya juga seperti masuk dalam pihak yang kontra terlepas dari itu saya mengapresiasi pak Taufiq Kiemas (Alm) atas konsepsinya atas konsep politiknya menyadakarkan kembali bangsa Indonesia tentang halauan kita bernegara, tapi jika memang benar 4 pilar kebangsaan itu sama dengan konsep manipol/USDEK yakni suatu konsep yang dipandang sebagai sikap politik mungkin ada benarnya juga terlepas itu seperti menyimpang atau tidak dari teori yang ada yakni menyamakan dasar dengan tiang.
Solusi nama yang cocok Banyak diskusi debat atapun argumentasi yang pro dan kontra dengan 4 pilar kebangsaan seperti yang saya utarakan di atas, namun bila saya pahami menurut pemahaman saya pro kontra itu terletak pada pemberian nama formulanya saja yakni pilar dan dasar, andai saja 4 pilar itu di ganti dengan 4 dasar mungkin akan sedikit ada pro kontra karena jelas karna ke empatnya memang dasar bernegara latas mungkin ada pertanyaan kalau cuma dasar bagaimana membangun rumah(bangsa) ini menjadi besar, lantas apa tiangnya hahaha, okeh dengan pemikiran saya yang cetek akan saya jawab karena dsarnya sudah ada yakni 4 dasar kebangsaan yang kita perlukan pada masa kini adalah pilar yang tepat juga dengan kondisi saat kini selain dari ke empat dasar tadi, bisa saja Nasionalisme, bisa saja Toleransi, bisa saja Edukasi, dll nanti pada akhrinya akan muncul 4 dasar dan 4 pilar kebangsaan. yang jelas semua kembali kemasyarakat dan individu mau melaksanakannya apa tidak mau itu 4 pilar atau 4 dasar kalau tidak dilaksanakan ya percuma, semoga bangsa kita jauh lebih baik lagi amin.
OTONOMI DAREAH
Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain pengertian otonomi daerah sebagaimana disebutkan diatas, kita juga dapat menelisik pengertian otonomi daerah secara harafiah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Berdasarkan pengertian otonomi daerah yang disebutkan diatas sesungguhnya kita telah memiliki gambaran yang cukup mengenai otonomi daerah. Namun perlu diketahui bahwa selain pengertian otonomi daerah yang disebutkan diatas, terdapat juga beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan oleh beberapa ahli atau pakar.
Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain: Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Sugeng Istianto, adalah: “Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah” Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah: “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan” Pengertian Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh, adalah: “Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat” Selain pendapat pakar diatas, ada juga beberapa pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai otonomi daerah, antara lain: Pengertian otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein, adalah:
“Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat” Pengertian otonomi daerah menurut Philip Mahwood, adalah: “Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda” Pengertian otonomi daerah menurut Mariun, adalah: “Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan meeka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat” Pengertian otonomi daerah menurut Vincent Lemius, adalah: “Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah tedapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”
Kesimpulan Dari beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa secara umum definisi yang diberikan oleh para ahli atau pakar mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan satu sama lain. Jika seluruh pengertian tersebut dirangkum, maka akan tampak unsurunsur sebagai berikut: Pertama : adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya. Kedua : kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional. Ketiga : kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Rangkuman Materi tentang Otonomi Daerah
Otonomi (dari bahasa Yunani, auto = sendiri, nomos = perundangan) artinya perundangan sendiri. Daerah otonom (daerah) ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan (medebewind) ialah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari: Pemerintah kepada daerah dan/atau desa; Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa;Pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Tujuan pembentukan otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitasnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dapat dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip otonomi daerah: Prinsip otonomi yang seluas-luasnya adalah daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undangundang; Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah; Prinsip otonomi bertanggung jawab adalah penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi masyarakat. James E. Anderson dalam Public Policy Making menetapkan lima hal yang dikategorikan sebagai kebijakan publik yaitu: Kebijakan substantif/prosedur; Kebijakan-kebijakan distributif, redistributif, regulator, self regulator; Kebijakan material dan simbolik; Kebijakan barang-barang kolektif dan pribadi; Kebijakan liberal dan konservatif. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah meliputi kegiatan: Proses pengambilan keputusan-Memperbaiki kualitas kebijakan publik-Memahami proses pembuatan kebijakan publik-Menemukan dan merumuskan secara benar permasalahan kebijakanMenyampaikan permasalahan kebijakan publik kepada pembuat kebijakan. Proses perumusan kebijakan publik oleh para pembuat kebijakan melalui langkah-langkah berikut, di antaranya:
1. Mencari dan menentukan identitas permasalahan secara benar.
2. 3. 4. 5.
Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan kebijakan. Memasukkan rumusan permasalahan kebijakan kedalam agenda pemerintah. Mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah. Mengajukan usulan kebijakan untuk memperoleh pengesahan dari lembaga legislatif.
